Kebiasan membenturkan umat antar ulama patut disayangnya dan hal tersebut harus dihentikan segera mungkin. Peran inilah segera diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan harus bisa menjadi perekat umat.

Ungkapan tersebut disampaikan seorang ulama di Sumatera Utara, Al Ustadz H Hafiz Yazid, Selasa (19/4) saat ditemui Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumut di kediamannya Jalan Garu I, Medan dalam agend silaturahmi menjelang pelaksanaan Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  ke 13.

Yazid menyampaikan, sekarang ini ada hal yang perlu dibenahi, khususnya kebiasan-kebiasan yang membenturkan antar ulama. Di sinilah peran PKS dituntut untuk berperan demi kepentingan umat.

“Disayangkan, kalau masih ada kebiasaan-kebiasaan yang membenturkan antar ulama, PKS diharapkan mampu menjadi perekat antar umat,” ujar Hafiz Yazid, saat menerima kunjungan Ketua Umum DPW PKS Sumut, H M Hafez Lc MA, Ketua Bidang Pembangunan Ummat, H Surianda Lubis S Ag dan Ketua Kaderisasi, H Mahmud Saleh SPdi, MA.
Pada kesempatan itu, dia juga menyambut baik langkah-langkah silaturhmi yang dilakukan PKS. Begitu juga dengan budaya menghormati ulama dan menimba ilmu dari para ulama, atas dasar cinta terhadap ulama.

Pesan itulah yang disampaikan Mantan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan tersebut. Hingga kini, dia masih aktif mengisi sejumlah pengajian di pelosok-pelosok Sumatera Utara. Selain itu, masih rutin mengisi manasik bagi calon jamah haji, sekaligus sebagai pengisi materi tetap, pada pengajian Al Ittihad di Medan.

Acara silaturhmi tersebut berlangsung penuh keakraban. Al Ustadz Hafiz Yazid dan para Pengurus DPW PKS Sumut, sempat terlibat diskusi sejumlah judul buku yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Ketua DPW PKS Sumut, H M Hafez Lc MA juga mengundang Al Ustadz Hafiz Yazid, untuk hadir pada puncak peringatan Milad PKS Sumut, yang akan dilaksanakan Minggu (24/4) di lapangan Benteng Medan.

Hafez menyampaikan, DPW PKS Sumut terbuka untuk dikritik maupun ditegur secara langsung oleh kalangan ulama, jika ada kebijakan yang dianggap kurang sesuai atau bertentangan dengan kemaslahatan umat di Sumatera Utara.
Sebab, dengan adanya kritikan inilah kami bisa tumbuh dan mengetahui segala hal yang masih kurang dari apa yang telah dibuat selama ini.

Setelah pertemuan tersebut, akhirnya ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Al Ustadz Fauzan. Kemudian, pesan Al Ustadz H Hafiz Yazid akan menjadi hal yang menjadi masukkan untuk dibuat sebagai program kerja partai. (ril)

Dijerat Pasal 406 jo 170 KUHP

MEDAN- Kepala Dinas (Kadis) Pertamanan Erwin Lubis dan bawahannya diduga telah melakukan tindak pidana perusakan secara bersama-sama dan dijerat dengan Pasal 406 jo 170 KUHP. Hal ini terkait pembongkaran papan reklame milik PT Star Indonesia oleh Pemko Medan di Jalan S Parman, simpang Jalan Glugur Medan, beberapa waktu lalu.

“Menurut laporannya, Kadis Pertamanan Kota Medan dan bawahannya telah melakukan tindak pidana pengrusakkan secara bersama-sama dan dijerat pasal 406 YO 170 KUHP yang ancamannya penjara lima tahun,” ujar Kassubid Dok Liput Humas Poldasu, AKBP MPn Nainggolan, Selasa (19/4) siang.

Dikatakan Nainggolan, bila Kadis Pertamanan tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan penyidik Sat/I Tipidum Dit Reskrim Poldasu hari ini, Rabu (20/4), Poldasu akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Erwin. “Bila tidak hadir, akan dilakukan pemanggilan kedua,” ucap Nainggolan.

Sementara Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Erwin Lubis mengaku siap menghadiri panggilan Poldasu untuk memberikan keterangan. Dikatakannya, pihaknya memiliki bukti-bukti dan pemanggilannya oleh pihak Poldasu juga hanya sebatas memberi keterangan.

“Suratnya belum saya terima. Tapi kalau memang benar dipanggil, saya akan datang. Saya ada bukti untuk itu,” jawabnya saat dikonfirmasi Sumut Pos usai acara Soft Launching Logo Visit Medan Year 2012 di Hotel Tiara Medan, Selasa (19/4).

Sementara itu, dukungan terhadap Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Erwin Lubis muncul dari anggota DPRD Sumut Marasal Hutasoit. Politisi Fraksi PDS DPRD Sumut ini menilai, langkah yang diambil Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Erwin Lubis adalah langkah yang benar.
“Langkah untuk mengevaluasi izin-izin reklame itu benar. Dan itu harus didukung. Kalau tidak begitu, Medan ini bisa jadi hutan reklame,” tegasnya. Lebih lanjut Marasal menyatakan, pemasangan reklame yang tumpang tindih juga membuat estetika perkotaan menjadi semrawut tak tentu arah. Maka dari itu, sebaiknya ada kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Hal ini dirasa perlu karena, dalam pemasangan iklan melalui reklame, baliho atau sejenisnya biasanya menggunakan arus listrik sebagai sarana penerang. “PLN juga harus selektif. Karena reklame-reklame yang ada hanya untuk menguntungkan segelintir pihak saja. Terutama para pengusaha. PLN juga harus berpikir, jangan terlalu mudah menyalurkan arus listrik hanya untuk pemasangan atau penerangan reklame. Harus dipikirkan pula bagaimana masyarakat kecil yang sudah antre,” tandasnya lagi.

Ditambahkannya, dalam hal ini, yang hanya kentara adalah persaingin bisnis dari pihak-pihak pemasang iklan saja. Apakah pernah memikirkan masyarakat, misalnya apa pernah para pengusaha tersebut memikirkan ketika reklame yang dipasangnya akan roboh dan sebagainya, sehingga menimpa masyarakat.

“Ini hanya kepentingan, antara si pamasang iklan. Intinya, tindakan dan sikap dari Dinas Pertamanan itu benar. Jangan karena pengusaha, izin begitu saja diberikan,” tukasnya.

Iskandar yang didampingi pengacaranya, Syahril SH SpN, A Herwan Bispo SH, dan Drs Hasnul Amar SH mengatakan, laporan pengaduan tersebut adalah bukti bahwa perlakuan pembongkaran papan reklame di Jalan S parman simpang Jalan Glugur, Medan yang dilakukan aparat Pemko Medan adalah pelanggaran hukum.

“Papan reklame yang dibongkar masih memiliki izin dan berlaku sampai Desember 2011 dan memberikan PAD sebesar Rp61 juta kepada Pemko Medan,” ujar Iskandar.

Sebelumnya, penyidik Sat/I Tipidum Dit Reskrim Polda Sumut sudah melakukan pemanggilan terhadap Erwin Lubis, Kadis Pertamanan Pemko Medan atas laporan Iskandar ST pemilik PT Star Indonesia, terkait pembongkaran papan reklame oleh Pemko Medan.

Hal tersebut dikatakan Dir Reskrim Poldasu, Kombes Pol Agus Andriyanto, Senin (18/4) siang. Dikatakan Agus, pemanggilan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. “Akan dilakukan pemanggilan terhadap Kadis Pertamanan (Erwin SH, Red), untuk diperiksa oleh penyidik,” ujar Agus.(adl/ari)