• Untuk Jatah Saham 60 Persen
• Gatot: Pinjam dari Bank

MEDAN-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut setidaknya harus menyiapkan dana segar sebesar Rp3,004 triliun, jika memang benar nantinya mendapat jatah 40 persen saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Sedang ke-10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba, jika diberi jatah saham 20 persen, harus menyiapkan Rp1,45 triliun. Jika angka itu dibagi 10 kabupaten/kota, maka masing-masing kabupaten/kota harus merogoh Rp145 miliar.
Bila ditotal, Sumut butuh dana Rp4,45 triliun. Angka itu masih merupakan angka minimal, belum termasuk dana yang diperlukan untuk pengembangan Inalum agar bisa mencapai target peningkatan produksi.

Dari mana angka-angka itu? Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait dalam sebuah diskusi pertengahan 2010 menjelaskan, pemerintah sudah siap dana jika harus mengambil alih 100 persen saham Inalum. Pemerintah juga sudah membuat kalkulasi kasar.

Effendi Sirait, yang juga anggota tim nego bentukan pemerintah, saat itu menyebutkan, aset Inalum kini sekitar 1,2 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, uang cash yang menjadi hak pemerintah RI mencapai 627 juta dollar AS. Sedang untuk mengambil alih semuanya dibutuhkan dana 726 juta dollar AS. Kekurangannya ditaksir 220 juta dollar AS, itu sudah termasuk dana operasional dan lain-lain.

Maka, hitungan kasar, jika Pemprov Sumut mendapat jatah 40 persen saham, maka logikanya dihitung dari angka 726 juta dollar AS, atau jatuhnya 300,4 juta dollar AS. Dengan kurs Rp10 ribu per dollar, nilainya Rp3,004 triliun. Sedang 10 kabupaten/kota harus siap 145,2 juta dollar AS atau setara Rp1,45 triliun. Jadi, masing-masing harus siap Rp145 miliar.

Effendi Sirait menjelaskan angka-angka itu saat menjadi pembicara di seminar bertema “Pengelolaan Saham Inalum: Oleh Negara untuk Rakyat” di gedung DPR, Senayan, Jakarta, 23 Juni 2010. Saat itu, Effendi Sirait juga menjelaskan, angka-angka tersebut merupakan angka taksiran minimal. Untuk modal pengembangan Inalum pasca putus kontrak 2013, diperlukan modal yang lebih besar lagi.

Kata Effendi Sirait, tidak mungkin kapasitas produksi alumuniumnya stagnan, yakni 225.000 ton per tahun. Paling tidak, ke depan harus bisa dua kali lipat. “Dan itu memerlukan dana besar,” ujar Effendi Sirait.

Sebagai gambaran dana tambahan yang diperlukan untuk pengembangan, dalam proposalnya, Jepang ingin melanjutkan kontrak, dengan menawarkan akan mengucurkan dana tambahan 367 juta dollar AS. Selain itu, dalam proposalnya, Jepang juga siap mambantu pembangunan PLTA-PLTA yang baru di kawasan Danau Toba. “Kesiapan membantu itu di luar yang 367 juta dollar AS,” ujar Sirait. Dengan demikian, dana yang harus dikucurkan oleh pemprov dan 10 kabupaten/kota, bisa membengkak sekitar  separohnya lagi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung menjelaskan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang berada di sekitar danau Toba harus membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika ingin dilibatkan mengelola Inalum pasca 2013. Pasalnya, hanya BUMD yang boleh terlibat dalam bisnis.
Alasannya, kata Yuswandi menjelaskan, pengelolaan Inalum merupakan ranah bisnis. “Pemda tak boleh bisnis. Harus lewat BUMD. BUMD merupakan aset yang dipisahkan. Pemda menyertakan modal ke BUMD, lantas BUMD yang menjalankan bisnis dengan BUMN (yang nantinya menaungi Inalum, red). Ini bisnis to bisnis,” terang Yuswandi A Tumenggung kepada koran ini di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jika Inalum mendapatkan keuntungan, maka BUMD milik pemda itu akan mendapatkan deviden, yang selanjutnya masuk sebagai pendapatan pemda. Untuk bisa menyertakan modal ke BUMD yang akan terlibat mengelola BUMN, harus ada perda sebagai payung hukumnya.

Dengan dasar penjelasan tersebut, Yuswandi berpendapat, gagasan pemda menggandeng swasta dalam pengelolaan Inalum, tidak tepat. Alasannya, bisnis itu harus dengan penyertaan modal pemda. “Jika pemda melibatkan swasta, bagaimana penyertaan modalnya dan bagaimana dengan devidennya? Masuk ke mana devidennya itu?” terang Yuswandi.

Ke-10 pemkab/kota itu terdiri tujuh kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan kawasan Danau Toba, yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.

Bisakah Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota itu membentuk satu BUMD saja untuk bisa dilibatkan mengelola Inalum? Yuswandi mengatakan tidak bisa. Dalihnya, BUMD merupakan milik suatu daerah sebagai sebuah daerah otonom. “Masing-masing pemda itu harus membuat BUMD sendiri-sendiri, dengan besaran penyertaan modal yang bisa saja berbeda-beda. Buat saja lah BUMD, apa susahnya,” cetus Yuswandi.

Gatot Bantah Hatta Rajasa

Pelaksana Tugas Gubernur Sumut (Plt Gubsu) Gatot Pujo Nugroho membantah pernyataan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa terkait share saham Inalum, dimana Hatta Rajasa menyatakan, tidak pernah memperbincangkan persoalan bagi-bagi saham dengan Gatot. Bantahan Gatot ditegaskan saat dikonfirmasi Sumut Pos di rumah dinasnya di Taman Setia Budi Indah Blok YY No 29 Medan, Sabtu malam (16/4) seusai acara jamuan makan malam bersama sutradara Film Tanda Tanya Hanung Bramantyo.

Kembali ditegaskan Gatot, dia mendiskusikan persoalan Inalum saat bertemu di acara alumni IPB beberapa waktu lalu. Bahkan, Gatot menegaskan, perbincangan persoalan share saham Inalum tersebut dikemukakannya kepada Hatta saat sedang satu meja makan pada acara itu.

“Saya tidak tahu, mungkin Pak Hatta terlupa. Tapi seingat saya, saat table manner. Di saat itu, saya sampaikan Inalum ditake over oleh pemerintah adalah baik. Waktu itu saya bilang, kenapa kok Pemerintah Provinsi Sumut tidak dilibatkan dalam proses negosiasi. Nah respon Pak Hatta waktu itu, bukan persoalan negosiasi tapi persoalan take over di Tahun 2013 mendatang dan dalam pengelolaannya nanti melibatkan pemerintah daerah,” terangnya.
Kemudian dia memberikan penawaran mengenai persentase pengelolaan. “Mengenai persentase pengelolaan memang domain pemerintah pusat. Tapi, apa yang saya tawarkan adalah sebuah bentuk harapan. Dan itu kita pikir proporsional. Pemerintah pusat dapat 40 persen, Pemprovsu dapat 20 persen dan kabupaten/kota dapat 40 persen,” tegasnya.

Pernyataan Gatot juga dibenarkan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga yang saat itu juga hadir. “Tawaran proporsional dan relevan,” katanya.Gatot menambahkan, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, akan membuat fungsi koordinasi pengelolaan Inalum lebih baik. Ini juga untuk menghapus kesan bahwa Sumut tidak mampu mengelola Inalum.

“Ada imej di masyarakat, kita tidak bisa mengelolanya. Seperti ini, saat ini saham pemerintah di Inalum sebesar 42 persen. Sementara kontrak Jepang dengan Inalum berkahir 2013 mendatang. Kalau kemudian di-take over dan Pemerintah Sumut diberikan saham pengelolaan itu, saya pikir kita tidak perlu hutang untuk menanam saham. Saya juga sudah diskusi dengan pihak Inalum. Dan jawabannya, Sumut tidak perlu hutang untuk menanam saham di Inalum,” tuturnya.

Dijelaskannya, Pemerintah Sumut hanya membutuhkan modal awal saja. “Kita hanya butuh modal awal, dan itu akan kita jalin dengan pihak perbankan,” tegasnya.

Pengamat ekonomi asal Universitas Sumatera Utara (USU) John Tafbu Ritonga menilai, pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho adalah sebuah pernyataan yang perlu dipertanyakan realisasinya ke depan. “Persoalan Inalum ini adalah aspirasi bersama. Ini persoalan ambil alih saham, perlu dana triliunan. Siapa yang akan membayar, apakah pemerintah provinsi atau kabupaten/kota? Bagaimana dengan pusat sendiri. Saya pikir, untuk mengelola Inalum, belum tentu Indonesia bisa,” katanya.

John mengingatkan, saat ini perekonomian di Sumut tidak stabil. Hal itu ditandai dengan banyaknya perusahaan daerah di Sumut yang kekurangan modal. Ditambah lagi dengan persoalan disharmonisasi antara eksekutif dengan legislatif, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempersulit pengelolaan Inalum nantinya.
“Sekarang timbul pertanyaan, apa sangat diperlukan menyertakan modal ke Inalum sebesar 60 persen dan apakah lebih penting menyertakan modal ke perusahaan daerah? Memang, kalau soal logis dan tidaknya, tergantung kesepahaman. Tapi, nanti dikhawatirkan muncul persepsi Sumut ini Nafsu Besar Tenaga Kurang,” tegasnya.(sam/ari)

Peserta UN Dilarang Bawa HP

MEDAN- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Sumut dan Medan, digelar hari ini (18/4) hingga Kamis (21/4) mendatang. Keterangan selengkapnya lihat grafis.
Setiap sekolah yang ruangannya dipergunakan untuk ruang UN, dijaga dua personel polisi dari Polsek setempat. “Dinas Pendidikan Medan sendiri bekerjasama dengan Polresta Medan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Medan Hasan Basri, Minggu (17/4).

Sayangnya untuk honor dari para pengawas yang ditanyakan Sumut Pos, Hasan Basri enggan memberikan jawabannya. “Ah masak sampai honor pengawas pun kau tanya. Lupa lah aku,” kilahnya.

Terkait pendistribusian soal UN, kemarin petang masih dalam tahap klasifikasi per sub rayon
Pendistribusian baru dilakukan beberapa jam sebelum UN digelar pukul 05.30 WIB. “Semua dikawal oleh polisi untuk keamanan, dari pendistribusian hingga pelaksanaan dan hingga akhir UN selesai,” ungkapnya.
Hasan Basri mengingatkan, jika warga, orang tua siswa atau siapapun menemukan kecurangan, diminta segera melaporkannya ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Jangan pernah percaya kepada orang yang katanya memberi kunci jawaban dan sebagainya. Semuanya masih terkendali dan dalam pengawasan Dinas Pendidikan,” katanya.

Hasan Basri optimis UN di Kota Medan berlangsung sukses. “Kita sudah lakukan persiapan dari awal. Baik persiapan pembelajaran, maupun persiapan keamanannya,” beber Hasan lewat ponselnya, kemarin.
Hasan menyayangkan sikap akademisi sekaligus praktisi pendidikan yang tidak objektif memberikan keterangan kepada publik. Seperti halnya pernyataan PD I UMSU, Elfrianto Nasution yang memprediksi 80 persen hasil UN Medan curang.

“Memberikan pernyataan jangan mengada-ada, itu kan membuat institusi kita jelek dan tercemar. Prediksinya jangan yang nggak-nggak, dong. Kenapa tidak diprediksi 80 persen UN di Medan Sukses,” kata Hasan
Mengenai bocoran via sms yang selama ini pernah terjadi, Hasan menegaskan peserta UN serta pengawas tidak dibenarkan membawa ponsel (HP) ke ruang ujian. “Lalu darimana dia bisa memprediksi kecurangan. Sudah berkali-kali kita sampaikan dan sosialisasikan itu,” ujarnya.

Langkat Kekurangan 6 Kotak Berkas

Ketua Panitia UN Sumut 2011 Ilyas Sitorus menjelaskan, pendistribusian bahan-bahan UN telah dilakukan dengan baik. Pengambilan bahan UN di masing-masing Disdik Kabupaten/Kota akan dikawal kepolisian. Namun, untuk pengantaran ke sekolah yang dibawa sendiri oleh pihak kepercayaan sekolah tanpa dikawal pihak kepolisian.
Ketua Koordinator Pengawas Perguruan Tinggi UN Sumut 2011 yang juga Penjabat Rektor Unimed Prof Selamat Triono Ahmad mengatakan, pihaknya meminta bantuan 1.900 pengawas. Mereka berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan koordinator Universitas Negeri Medan (Unimed).

Ia juga menerangkan, dosen-dosen yang dilibatkan sebagai pengawas UN tersebut sebelumnya juga sudah mendapatkan pembekalan. Pengawas bertanggung jawab sejak master naskah soal UN dari Jakarta sampai masuk ke percetakan, penggandaan, pengepakan, pendistribusian, pengiriman dan pengamanan naskah soal di kepolisian di kabupaten/kota. “Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya isu kebocoran UN dan jika ditemukan terdapat kecurangan diharapkan masyarakat luas dan media massa untuk mengkonfirmasikan kepada Unimed untuk ditindaklanjuti dan diambil tindakan tegas,” kata Selamat.

Tak hanya itu, sambungnya, menurut Selamat perguruan tinggi juga bertanggung jawab dalam pengawasan, pencetakan dan pendistribusian naskah soal UN.

Sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) dan keputusan yang disepakati, wewenang pengawas ujian ini cukup besar. Bisa membatalkan ujian bila diketahui ada penyimpangan seperti kebocoran naskah soal saat ujian berlangsung nantinya.

Meski demikian, kotak berisikan berkas soal UN yang diterima Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Langkat terdapat kekurangan. Dari 138 kotak yang semestinya diterima, Sabtu (16/4), hanya 132 kotak saja yang sampai ke Langkat dan dipusatkan di SMKN Stabat.

Kekurangan ini membuat Dinas P dan P Langkat kelimpungan. Hingga Minggu (17/4) kemarin, instansi terkait terus berupaya berkoordinasi dengan pihak Provsu dan Universitas Negri Medan (Unimed) terkait kekurangan dimaksud.
“Secara pasti, berapa nominal kotak yang harus ada sama kita (P dan P), masih belum jelas, namun sampai sejauh ini kita sudah melakukan koordinasi terutama kepada pihak dinas provinsi dan Unimed,” kata Kadis P dan P Langkat, Syam Sumarno, kemarin.

Syam masih mencari penyebab dan solusi kekurangan tersebut. “Apakah itu kesalahan dari kita atau bukan juga bukan persoalan yang harus dikedepankan. Tujuan utama, hanya mensukseskan jalannya UN itu,” jelas Syam.
Mantan juru bicara Pemkab Langkat ini menuturkan, guna kelancaran sekaligus kesuksesan maupun keamanan UN, pihaknya menyertakan petugas kepolisian setempat dalam mengawal pendistribusian soal-soal. Dimulai dari pengambilan, penyimpanan bahkan saat pembagian ke sekolah-sekolah nantinya.(ndi/saz/ari/adl))

JAKARTA-Chris John belum habis. Sempat diragukan karena usianya yang tak muda lagi, 31, petinju berjuluk The Dragon (sang Naga) itu mampu mempertahankan gelar superchampion kelas bulu (57, 1 kg) versi badan tinju dunia WBA dengan mengalahkan penantangnya yang juga berasal dari Indonesia, Daud “Cino” Yordan dengan kemenangan mutlak dalam duel 12 ronde di Jakarta Expo Center (JEC), Jakarta, tadi malam (17/4).

Dalam pertarungan tersebutketiga hakim yang bertugas memberikan kemenangan bagi petinju asal Banjarnegaran
Jawa Tengah, ini. Hakim A Fransisco Martinez memberikan angka (116-112), hakim B Stanley Christodoulou (116-112), serta hakim C Pinit Prayadsab (117-111) untuk kemenangan Chris. Kemenangan ini membuat Chris telah mempertahankan gelar juara kelas bulu sebanyak 14 kali sejak dia mengalahkan Oscar  Leon (Kolombia) di Bali pada 26 September 2003. Selain itu, hasil atas Daud juga membuat Chris belum terkalahkan selama 47 naik ring. Dia hanya dua kali bermain seri dan selebihnya dia selalu memenangkan pertarungan.

“Saya sangat  puas bisa mempertahankan gelar ini,” kata Chris singkat setelah turun dari ring.
Ya, dalam pertarungan tadi malam, pengalaman Chris memang sangat membantu. Apalagi, Daud usianya jauh  lebih muda, 23.

Sejak ronde pertama, Chris sudah menekan Daud. Dia mencoba mendesak untuk membongkar pertahanan lawannya yang berasal dari Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut.

Akibatnya, Daud tak bisa  leluasa melepaskan pukulan. Sampai ronde kelima, Chris masih mendominasi pertarungan.  Ini membuat Daud frustrasi. Apalagi, sehari sebelumnya, dia sesumbar akan menjatuhkan Chris pada ronde tersebut.
Pada akhir ronde keenam, Daud sempat membuat sang juara bertahan terkejut. Upper cutnya membuat Chris goyang.  Ini membuat Daud mulai berani keluar menyerang.Tapi, Chris tak mau menerima kekalahan kali pertama. Double cover The Dragon susah ditembus. Bahkan, beberapa jab-nya mengenai wajah Daud.

Pertarungan kembali sengit di ronde ke-12. Daud memaksa untuk bisa menjatuhkan Chris. Itu sebagai upaya untuk menjadi juara setelah kalah dalam pengumpulan angka. “Daud petinju yang bagus tapi pengalaman yang bicara. Saya pantas juara karena persiapan saya lebih baik,” ucap Chris. Dia pun mengakui Daud sebagai lawan terberat.

Rencananya, setelah ini, Chris  akan menjalani pertarungan wajib (mandatory fight). Lawan yang dihadapi Yuriorkis Gamboa asal Kuba.  (aam/dik/jpnn)

Hanung Bramantyo Bakal Filmkan Keberagaman di Medan-Sumut

MEDAN-Sutradara Film Sang Pencerah dan Tanda Tanya, Hanung Bramantyo, berniat memproduksi sebuah film yang mengangkat budaya, kerukunan dan kemajemukan rakyat Sumatera Utara. Ide itu terinspirasi dari beragamnya budaya dan kerukunan dalam sebuah kemajemukan masyarakat Sumatera Utara. Apalagi Kota Medan merupakan ibu kota provinsi itu cukup dikenal dan diminati remaja nasional.

“Daerah Sumut dan Medan dikenal memiliki unsur keberagaman budaya, bahasa, etnis mau pun agama yang tertata dengan baik. Unsur itu yang sedang diangkat dalam sejumlah film yang ditanganinya seperti Sang Pencerah dan Tanda Tanya. Potensi keberagaman Sumut terefleksi dalam film itu. Sumut, khususnya Kota Medan memiliki posisi bagus di kalangan remaja,” ujarnya kepada wartawan seusai jamuan makan malam dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho di rumah dinasnya di Taman Setia Budi Indah (Tasbih) Blok YY No 29 Medan, Sabtu malam (16/4).

Menurut Hanung, cukup banyak film-film nasional yang mengangkat budaya atau karakter masyarakat Sumut menarik dan diminati penggemar film nasional. Ia mencontohkan Ali Topan Anak Jalanan dan Naga Bonar yang justru dibuat versi modernnya karena sangat diminati pecinta perfilman.

Hanung Bramantyo mengaku sangat bahagia atas sambutan masyarakat Kota Medan terhadap film Tanda Tanya karena mendapatkan respon positif dengan jumlah penonton sangat banyak. Hal itu terlihat ketika melakukan nonton bareng dan promosi film di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan. ”Jumlah penonton film Sang Pencerah saja tidak sebanyak ini,” katanya.

Ia menyebutkan, film teranyar tersebut mengangkat tema keberagaman dan multi etnik sebagai modal dalam pembangunan bangsa.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Sumut (Plt Gubsu) Gatot Pujo Nugroho ST menyatakan, jamuan makan malam itu merupakan lanjutan dari promosi dan nonton bareng film Tanda Tanya yang dilakukan Hanung Bramantyo yang didampingi salah satu pemainnya, Rio Dewanto, di Studio 21 Palladium Plaza, Medan.

Gatot Pujo Nugroho mengapresiasi ketertarikan Hanung Bramantyo untuk mengangkat budaya, kerukunan, dan kemajemukan Sumut itu dalam sebuah film. Gatot menjelaskan, Sumut kaya dengan budaya dan kearifan lokal yang layak difilmkan guna dijadikan masukan dan pembelajaran bagi semua pihak.

“Itu modal sosial yang sangat strategis dalam pembangunan,” kata mantan Ketua DPW PKS itu.
Karena itu, pihaknya menyambut baik ketika sutradara kenamaan tersebut menyampaikan keinginan untuk mempelajari budaya, kemajemukan dan kearifan lokal Sumut itu.

Disebabkan hal itu diperkirakan dapat membantu kemajuan Sumut, pihaknya akan berpartisipasi dan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas yang dimungkinkan. “Yang pasti, kami siap membantu. Itu salah satu upaya mewujudkan mimpi besar Sumut,” kata Gatot didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga.

Gatot menambahkan, Kota Medan memiliki sejarah perfilman yang panjang dan pernah sangat diperhitungkan di kalangan sineas nasional. Sebagian besar praktisi perfilman di Kota Medan juga telah merindukan kembalinya kejayaan perfilman di daerah ini, khususnya untuk mengangkat berbagai potensi yang ada.

Mengenai film Tanda Tanya, Gatot menyampaikan permohonan maafnya karena belum sempat menonton karena banyaknya tugas dan aktivitas yang harus dijalankan.

Dalam jamuan itu, Gatot menerima kaos film Tanda Tanya yang dipakaikan langsung oleh Hanung Bramantyo.(ari)