29 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 15481

Sepeda Tua Penghasil Rupiah

Agus ‘Ucok Ontel’ Muslim

Ya, Agus Muslim yang dilahirkan pada 5 Mei 1968 ini adalah sosok pemilik bengkel khusus perbaikan sepeda tua yang sering disebut sepeda ontel. Menariknya, bengkelnya itu adalah satu-satunya yang ada di Tebing Tinggi.
Ucok Ontel yang ditemui Sumut Pos, Selasa (29/3) di rumahnya di Jalan Pahlawan Tebing Tinggi mengaku hobi sepeda sudah digemarinya sejak kecil. Seiring waktu, hobi itu ternyata bisa menguntungkan. Pasalnya, sekarang banyak warga Tebing Tinggi tertarik mengendarai sepeda ontel. Nah, selain mendapatkan keuntungan dari bengkel, dia pun merambah bisnis sepeda lainnya. Yakni, merentalkan 20 unit sepeda ontelnya.  “Begitulah, kita memang harus jeli melihat celah. Kita sewakan sepeda dengan harga murah, per harinya cuma Rp10.000. Selain itu, untuk pemesanan sepeda original kita siap melayani. Untuk servis dan perbaikan kita juga siap,” katanya.

Menurut Ucok, usaha rentalnya ini cukup menjanjikan. Kebanyakan yang memakai jasa itu adalah anak remaja. Menurut Ucok, namanya remaja memang aneh-aneh, termasuk soal usahanya itu. Bayangkan saja, ada remaja yang kalau tidak dijemput dengan sepeda ontel oleh pacarnya, dia tak mau diajak keluar.”Itulah sekarang komunitas remaja banyak yang merental sepeda ontel di malam minggu untuk pacaran,” ungkapnya sambil tersenyum.

Untuk menjalankan bisnisnya, Ucok Ontel tak repot-repot. Rumahnya dia jadikan bengkel. Untuk bahan baku keperluan bengkel, dia memperoleh dari barang bekas (botot). Memang, dia lebih fokus untuk sesuatu yang original. Pasalnya, ketika sepeda tua masih dan memiliki onderdil original, harganya bisa fantastis. Selain itu, faktor merek juga menjadi catatan Ucok Ontel. “Harga jual bisa mencapai Rp10 juta untuk sepeda ontel original merek Gazelle. Kalau merek Simplex mencapai Rp7 juta, merek Fonger mencapai harga Rp5 juta begitu juga dengan merek Sparta. Sedangkan untuk harga Rp2 jutaan adalah merek sepeda Valuas, Celobe, Info, dan Wing,” terang Ucok.Untuk mendapatkan ‘spare part’ sepeda tua, Ucok Ontel memang berharap pada penampungan barang bekas yang ada di Kota Tebing Tinggi. Meski begitu, perburuan untuk mencari batang sepeda bekas dan onderdil, bukan tidak mungkin dia sampai menyambangi Kota Kisaran, Rantau Parapat, Pematang Siantar, Medan,Tanjungbalai dan ota-kota lainnya. “Kalau saya pergi kemana-mana selalu mencari onderdil sepeda ontel. Kita selalu bertanya kepada warga yang masih menyimpan sepeda tua untuk kita beli dan untuk penampung barang-barang bekas tidak luput dari perburuan kita,” cetusnya.

Dikatakannya, ada kepuasan batin apabila mendapatkan barang original sepeda ontel dengan harga murah. Pasalnya, setelah dirangkai dan dipadu hingga menjadi sepeda, keuntungannya berlipat ganda. “Itulah kepuasan beli dengan harga murah dan jual dengan harga lumayan,” kekehnya.

Dikatakan Ucok, untuk pelanggan yang menyervis sepeda kebanyakan dari Pematang Siantar, Kisaran, Tanjungbalai dan khususnya Kota Tebing Tinggi. Harga yang dipatok untuk reparasi tergantung kerusakannya. Untuk ongkos per sepeda bisa mencapai Rp150.000, harga ini tidak termasuk onderdilnya.

“Sebenarnya kita kelabakan juga memenuhi pesanan orang. Pasalnya sekarang agak susah mendapatkan barang yang original dan merek-merek ternama karena kebayakan orang sudah banyak mengetahui harganya,”terangnya.
Apa yang diraih Ucok ini tak lepas dari usahanya bersama Muhammad Daud, Darmindra dan Siswandi yang memulai mengajak orang di Tebing Tinggi untuk mencintai sepeda ontel. Ya, awal mulai marak orang memakai sepeda ontel di Tebing Tinggi sekitar tahun 2008. Dulunya, menurut Ucok, mereka sering mendapat cibiran masyarakat. Tak peduli dengan itu, Ucok dan kawan-kawan tetap semangat. Dan hal itu berbuah, Komunitas Sepeda Antik Kota Tebing Tinggi (Sepakat) pun terbentuk dan kini beranggotakan 300 orang lebih. Dan, Ucok terpilih menjadi ketuanya. (mag-3)

Bagian dari Evaluasi Pendidikan

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan peserta didik pada satuan pendidikan belum memiliki sarana prasarana yang merata di setiap sekolah sehingga motivasi belajar peserta didik sangat rendah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional.

Pandangan masyarakat terkait dengan pelaksanaan ujian nasional (UN) secara umum masih merasa alergi, dan kurang dapat menerima teknis pelaksanaan ujian nasional pada saat sekarang ini.Kalau diperhatikan teknis pelaksanaan Ujian nasional  masih memiliki kelemahan, yang paling nyata yaitu tingkat kesukaran setiap soal yang diujikan masih sama untuk setiap peserta didik diseluruh Indonesia dan nilai ujian nasional pada tahun yang lewat masih secara murni untuk penentuan kelulusan. Berdasarkan fakta dilapangan untuk masing-masing peserta didik pada satuan pendidikan kesiapan pengetahuan, keterampilan dan sikap belum tentu sama diseluruh Indonesia, akibat setiap satuan pendidikan belum memiliki komponen utama dalam system pendidikan yang merata antara lain ketenagaan, kesiswaan,sarana prasarana, manajemennya, lingkungan sekolah dan sebagainya.

Pandangan dari sebagian anggota DPRD menyatakan pelaksanaan Ujian Nasional(UN)  kurang efisien dan efektif karena dalam pelaksanaan ujian nasional ini menghabiskan biaya yang sangat tinggi yaitu sampai triliunan rupiah. Sebagian tanggapan dari kalangan masyarakat  telah direspons oleh pemerintah. Harapan pemerintah hasil nilai  Ujian Nasional dapat difungsikan sebagai pemetaan dan sebagai evaluasi.

Karena pemetaan adalah pemotretan sejarah yang dilakukan untuk menentukan strategi pembangunan pendidikan ke depan sesuai dengan kondisi yang didapatkan dari hasil pemotretan .
Harapan orangtua siswa dan sebagian lapisan masyarakat kiranya ada pengelompokan naskah soal secara nasional berdasarkan criteria akreditasi yang dimiliki masing-masing sekolah.
Berdasarkan harapan tersebut pemerintah harus lebih focus dalam pembenahan system pendidikan nasional, khususnya dalam pembenahan komponen system pendidikan masing-masing satuan pendidikan setara untuk setiap sekolah khususnya tentang komponen ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, manajemen, lingkungan dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan ujian nasional pemerintah memberi mandat kepada salah satu badan yang sifatnya independen untuk memperoleh pelaksanaan yang jujur dan fair kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Badan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Badan ini punya wewenang untuk melaksakan ujian nasional secara menyeluruh.

Berdasarkan pandangan yang kontroversi dari orangtua peserta didik , lapisan masyarakyat dan pemerintah perlu ada solusi yang sifatnya berkeadilan untuk kepentingan anak bangsa dan negara.

Sesuai dengan peraturan Mendiknas Republik Indonesia nomor 45 tahun 2010 tentang criteria kelulusan bagi peserta didik antara lain: menyelesaikan seluruh program pembelajaran yaitu: memiliki nilai rapor semester satu sampai semester enam. memperoleh nilai minimal baik pada pelajaran(agama, kewarganegaraan, estetika dan jasmani), lulus ujian sekolah untuk kelompok matapelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan  mengkombinasikan ratarata nilai rapor semester 3,4 dan 5 terhadap nilai ujian sekolah dengan perbandingan (40%:60%), lulus ujian nasional dengan kombinasi nilai sekolah dari matapelajaran yang di uji nasionalkan dengan pembobotan 40% : 60%,kemudian nilai rata-rata semua mata pelajaran minimal 5,50 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,00. Maka berdasarkan criteria penentuan kelulusan peserta didik tersebut setiap peserta didik, orang tua peserta didik dan kalangan masyarakat tidak perlu takut atau cemas hanya untuk memikirkan kelulusan peserta didik.

Penulis memberikan solusi dalam hal pelaksanaan ujian nasional untuk memperoleh rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak azasi manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, perlu pembenahan secara sistimatik yaitu laksanakan akreditasi ulang masing-masing satuan pendidikan secara objektif tanpa ada unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).(habis)

Maka berdasarkan data akreditasi masing-masing sekolah yang dikategorikan menjadi  amat baik, baik, cukup dan kurang adalah dasar untuk pengelompokan naskah soal yang akan diujikan secara nasional. Kemudian langkah berikutnya yang harus dilaksanakan adalah analisis  soal untuk memperoleh validitas dan reliabilitas setiap butir soal, yang merupakan dasar penentu tingkat kesukaran soal. Karena ketentuan dalam penyusunan soal Khususnya untuk naskah Ujian nasional harus memenuhi ketentuan persentase tingkat kesukaran soal sebagai berikut: 25% mudah,50% sedang dan 25% sukar.
Maka perlu dilaksanakan try out berdasarkan kategori akreditasi masing-masing sekolah,sehingga akan diperoleh validitas dan reliabilitas masing-masing soal sesuai dengan pengelompokan tingkat kesukarannya. Secara riel berdasarkan tingkat kesukaran soal peserta ujian  hanya mengerjakan soal yang mudah dan benar  sudah punya nilai 2,50, peserta ujian mampu mengerjakan soal yang mudah dan sedang secara benar tanpa mengerjakan soal yang sukar akan memperoleh nilai 7,50.
Data hasil nilai ujian nasional menjadi informasi bagi pemerintah dan semua lapisan masyrakat tentang prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik, sekolah, daerah kabupaten/kota, propinsi dan prestasi secara nasional, sehingga data nilai ujian nasional ini dapat membandingkan hasil belajar antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota dan tingkat propinsi, dan dapat digunakan sebagai informasi pendorong bagi peserta didik, guru, sekolah dan pelaku pendidikan lainnya untuk saling berpacu demi prestasi.
Kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat tentang pelaksanaan ujian nasional akan segera direspons oleh pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan, oleh sebab itu kita harapkan semua lapisan masyarakat yang terkait dengan pendidikan, baik sebagai konseptor, pelaksana pendidikan, pengambil kebijakan dan masyarakat umum hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang pelaksanaan ujian nasional ini.

Ironi Maldini

MILAN-Siapa yang tak kenal Paolo Maldini? Pria yang menjadi legenda hidup sepak bola Italia ini bukan hanya sohor di tanah kelahirannya, tapi juga di seantro jagad.

Di masa keemasannya, kiprah pemain AC Milan bernomor  punggung 3 ini sangat spektakuler. Tak kurang tujuh gelar scudetto (1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004) dipersembahkannya untuk Rossoneri (julukan AC Milan).
Selain gelar di atas, Maldini juga berkontribusi besar  terhadap 5 gelar  Liga Champions (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) dan 5 Piala Super Eropa (1989, 1990, 1994, 2003, 2007). Torehan prestasi Maldini terasa semakin lengkap dengan satu gelar FIFA Club World Cup yang diraihnya paada tahun 2007.

Apiknya torehan prestasi bersama Rossoneri tentunya mendatangkan popularitas yang diiringi dengan gemerincing uang. Namun siapa sangka jika pemain yang kerap bermain di sisi kiri pertahanan Rossoneri dan Gli Azzuri (julukan timnas Italia) itu kini terganjal kasus pengelapan pajak?

Ya, saat ini beredar kabar jika Maldini sedang menjalani pemeriksaan terkait tuduhan korupsi. Bersama istrinya, Adriana, mentan pemain berambut gondrong itu harus menjalani pemeriksaan.
Penyelidik Kota Milan juga menuduh pasangan tersebut mengakses secara ilegal komputer yang berisi catatan pajak.
Penyelidikan terhadap Maldini mulai dilakukan menyusul diungkapnya hasil penyadapan pembicaraan ditelepon antara legenda Rossoneri itu dengan seorang petugas pajak bernama Luciano Bressi.
Kabarnya, Maldini membayar Bressi sebesar 40.000 euro supaya perusahaan real estate yang dia kembangkan bersama istrinya lolos dari pemeriksaan pajak.

Apa yang dilakukan Maldini ini tentu saja berpotensi mengantarkannya ke balik jeruji besi menyusul Bressi yang telah lebih dulu dijebloskan. Namun begitu, Danilo Buongiorno selaku kuasa hukum Maldini menyatakan bahwa kliennya tidak risau dengan dakwaan yang telah ditujukan kepadanya. “Ia tidak pernah melakukannya. Tidak ada bukti mengenai korupsi itu,” ucapnya.

Sah-sah saja bila Danilo Buongiorno berkata seperti itu, namun hanya pengadilan yang berhak memutuskan apakah Maldini  bersalah atau tidak.

Nah, bagi kubu Rossoneri, kasus yang menimpa Maldini ini bukanlah yang pertama.
Sebelumnya, pada Juni 2002 lalu, pengadilan Italia juga menyatakan bersalah kepada tiga mantan koleganya asal Belanda saat Rossoneri masih berjuluk The Dream Team.

Ketiga rekan Maldini , Ruud Gullit, Marco Van Basten dan Frank Rijkaard dinyatakan bersalah akibat penggelapan pajak  pada awal 1990-an.

Ketiganya dihukum percobaan tiga bulan penjara yang kemudian diubah menjadi denda 1.465 dolar AS. (bbs/jpnn)
Pada waktu bersamaan, Galliani dan enam ofisial lainnya dari klub Seri A itu dan Fininvest memalsukan pembukuan menyangkut transfer Gianluigi Lentini dari Torino pada 1992. Wow.

Karenanya, menarik untuk terus diikuti apakah mantan peraih Ballon d’Or Bronze Award tahun 1994 dan 2003 itu dinyatakan bersalah seperti ketga kawannya tadi, ataukah dinyatakan bebas sehingga pamornya yang sempat menjulang tak ikutan redup seiring kasus penggelapab pajak tadi. (bbs/jpnn)

Spirit Ismailia

Inggris VS Ghana

WEMBLEY-Usai takluk atas Prancis pada laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Wembley pada 17 November  lalu, anak asuh Fabio Capello meraih dua kemenangan beruntun.

Satu dari ajang friendly match saat bertandang ke markas Denmark (2-1),  sedang satu kemenangan lainnya diraih saat bertandang ke markas Wales, tiga hari lalu.

Dua kemenangan itu sontak membuat fans The Three Lions yang sempat menghujat Don Fabio (panggilan akrab Fabio Capello) saat kalah dari Prancis, kini justru berbalik menyanjung pelatih asal Italia itu.
Sayangnya, menatap laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Wembley, dini hari nanti  saat menjamu Ghana, Don Fabio hanya dapat menurunkan pemain lapis dua.

Tiga punggawa Chelsea Frank Lampard, Ashley Cole dan John Terry, lalu andalan Manchester United Wayne Rooney dan pemain Tottenham Hotspur Michael Dawson, akan dikembalikan ke klub masing-masing.

Seluruh pemain tadi  harus segera bersiap menghadapi babak perempatfinal Liga Champions, yang akan bergulir pekan depan. Pemain Spurs lainnya Peter Crouch, Jermain Defoe dan Aaron Lennon, yang tidak tampil pada laga melawan Wales di Millenium Stadium, tetap bersama skuad Capello.

Dengan absennya Terry, besar kemungkinan ban kapten akan diberikan kepada pemain Manchester  City Gareth Barry.  Namun terbetik kabar jika Capello pun berniat memberikannya kepada bintang muda asal Arsenal, Jack Wilshere.

Ini sebuah kejutan. Bahkan meski tak menyangka, John Terry  pun mengaku jika Wilshere memang pantas  dinobatkan sebagai  kapten tim The Three Lions.

“Meski itu (menghadapi Wales) menjadi debutnya, namun dia memiliki jiwa kepemimpinan yang  cukup teruji.  Apalagi kemarin dia tampil impresif ,” bilang Hart.

Sementara itu di kubu Ghana, pertandingan persahabatan dini hari nanti  akan menjadi ajang  pembuktian bahwa kemenangan Ghana atas Inggris pada Piala Dunia U-20 yang berlangsung di Mesir  tahun 2009 lalu bukanlah sebuah kebetulan.

Apalagi tiga pemain yang mencetak gol bagi Ghana ke gawang Inggris pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Ismailia dipastikan merumput. Ketiga pemain dimaksud adalah Dominic Adiyiah, Andre Ayew dan Ransford Osei. Selain hal itu, mental bertanding punggawa The Black Stars (julukan Ghana) pun sedang membuncah, setelah Senin (27/3) lalu mengalahkan Kongo dengan skor 3-0 pada babak kualifikasi Piala Afrika.
“Inggris dan Kongo adalah dua tim yang berbeda. Namun bagi kami ada kesamaan, yaitu menghadapi mereka di hadapan pendukung mereka yang  terkenal fanatik,” bilang Goran Stavenovic.
“Kami mampu meraih kemenangan di kandang Kongo, dan itu akan kami  lakukan lagi saat bertandang ke Stadion Wembely menghadapi Inggris. Saya yakin, kami akan meraih kemenangan keempat,” pungkas Stevanovic. (jun)

Syamsul Suap Pemeriksa BPK dan Bawasda Provsu

Pengakuan Buyung di Pengadilan Tipikor

JAKARTA-Mantan pemegang kas Pemkab Langkat Buyung Ritonga, kemarin (28/3) dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 dengan terdakwa Gubernur Sumut nonaktif Syamsul Arifin. Dalam keterangannya, Buyung lebih banyak menyudutkan posisi Syamsul. Pria kelahiran 1960 itu mengaku sering mengeluarkan uang kas yang menyalahi aturan atas perintah Syamsul.

Ketua majelis hakim pengadilan tipikor Tjokorda Rai Suamba menanyakan sejak kapan Syamsul memerintahkan pengeluaran kas yang tidak dianggarkan di APBD. Buyung menjawab, sejak tahun 2000. Pertama kali Syamsul minta Rp70 juta. Cek dikeluarkan hanya diteken dua orang, yaitu Syamsul dan Buyung sendiri.

Padahal, mestinya diteken lima pejabat, yakni bupati, wabup, sekda, bendahara, dan kabag keuangan
Hanya saja, tiga pejabat  yang lain itu tak sudi meneken cek pengeluaran uang yang menyalahi aturan. Meski wabup, sekda, dan kabag keuangan tak mau teken, kata Buyung, Syamsul tetap memerintahkan pengeluaran uang.
”Kata Pak bupati, ‘kalau nggak mau, ya sudah, kau buat saja’. Jadi, akhirnya saya saja yang paraf,” ujar Buyung, yang kini sudah menjadi tersangka di Kejatisu untuk kasus yang sama. Dia mengatakan, semua pengeluaran atas perintah Syamsul itu, dia catat di buku agenda pribadi.

Ditanya berapa persisnya total pengeluaran yang diperintahkan Syamsul sejak 2000-2007, Buyung mengaku lupa. “Saya lupa, karena terlalu banyak,” ujarnya. Syamsul sendiri tampak serius memandangi Buyung saat memberikan keterangan.

Ketua JPU Chaterina Girsang lantas membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Buyung saat dimintai keterangan penyidik KPK. Di situ disebutkan secara rinci pengeluaran atas perintah Syamsul. Setiap itemnya dibenarkan Buyung. “Benar Bu, benar Bu,” ujar Buyung berulang-ulang.

Lantaran banyak kebocoran, Buyung juga membeberkan modus manipulasi laporan keuangan, dengan melakukan cincai-cincai dengan aparat pemeriksa, baik Bawasda Provinsi maupun BPK. Setiap dilakukan pemeriksaan oleh Bawasda Provinsi dan BPK, selalu saja diredam dengan ‘uang damai’.

“Dibuat rekayasa, negosiasi antara kami dengan pengawas. Bupati, kabag keuangan, termasuk saya. Apabila pengawas mengakhiri audit, mereka minta rekening koran, lalu kami adakan pertemuan-pertemuan agar tidak minta rekening koran, tapi cukup dengan baki dari Bank Sumut Cabang Stabat,” ujar Buyung.

Ide siapa cincai-cincai itu? Buyung lagi-lagi menyebut nama Syamsul. “Saya lapor, pengawas masuk, ketekoran banyak, lantas  bupati memerintahkan, ‘buat baki saja’,” kata Buyung.

Lantaran pemeriksaan bisa ‘diatasi’, Syamsul terus-terusan meminta pengeluaran yang menyalahi aturan. Dampaknya, ketekoran kas bertambah terus. “Ketekoran masih besar karena pengeluaran-pengeluaran tetap dilaksanakan. Akhirnya ketahuan di akhir 2007, seperti hasil audit investigasi BPK,” kata Buyung.

Hakim menanyakan untuk apa uang yang diminta Syamsul itu, Buyung menjawab tidak tahu-menahu. “Saya tak pernah menanyakan ke Pak Syamsul. Saya langsung jalankan perintah saja,” ujarnya.

Hakim Tjokorda yang terkenal galak dengan enteng menimpali. “Kenapa turuti saja perintah terdakwa? Karena pimpinan? Takut digeser pula kan? Kalau tak jadi bendahara, persoalan juga kan?” cetus Tjokorda. Buyung tidak bereaksi.

Dalam sidang kemarin, JPU berkali-kali mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pengeluaran uang yang menyalahi aturan. Namun, Tjokorda tidak sreg dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. “Yang paling tahu ya terdakwa dan saksi (Syamsul dan Buyung, Red). Biarkan mereka  nanti ribut, biarkan mereka berdebat,” kata Tjokorda dengan nada tinggi.

Selang beberapa saat, Syamsul diberi kesempatan menanggapi keterangan Buyung. Hanya saja, Syamsul tidak berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke Buyung. “Keterangan saudara saksi ini saya bantah. Saya pikir sudah cukup,” ujar Syamsul singkat. Tjokorda berkomentar. “Oooo..ndak nanya?” kata Tjokorda.

Usai klarifikasi bukti-bukti di meja hakim, Syamsul diberi kesempatan bicara lagi. Syamsul tetap tak banyak komentar. “Banyak yang tidak benar. Misalnya masalah transfer-transfer, tidak semua uang dari kas atau pemerintah, tapi banyak juga yang uang saya,” kata Syamsul.

Sikap Syamsul yang tak banyak mengomentari Buyung itu bertolak-belakang dengan pernyataannya pada sidang 21 Maret 2011. Saat itu, Syamsul mengaku dirinya pernah diancam Buyung. “Buyung mengancam,” ujarnya.  Hanya saja, saat itu kalimatnya sulit dipahami.

Usai sidang 21 Maret itu, wartawan minta penegasan maksud ancaman itu. “Pernah ada ancaman Buyung ke saya melalui Surya. Dia akan  hancurkan saya,” kata Syamsul singkat. Rupanya, Syamsul kemarin tidak berani memanfaatkan waktu yang disediakan kepadanya untuk menanyakan soal ‘ancaman’ itu langsung ke Buyung.
Selain Buyung, tiga mantan orang dekat Syamsul juga dimintai keterangan sebagai saksi. Yakni dua mantan ajudan, Amril dan Danny Setiawan, serta Tukiman, yang bekerja di kediaman Syamsul.

Ketiganya menjelaskan mengenai modus eksekusi penyerahan uang, baik dari Syamsul ke pihak lain, maupun dari pihak lain ke Syamsul.

Dalam sidang kemarin, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung ikut duduk di deretan kursi pengunjung, ditemani wakil bupati Tapteng terpilih, Syukran Tandjung. Saat Syamsul minta izin ke toilet, dengan sigap Akbar ikut keluar ruangan.

Keduanya pun bertemu di toilet gedung pengadilan tipikor. Kepada wartawan, Akbar mengaku sengaja datang untuk memberikan dukungan moril. Alasannya, Syamsul merupakan gubernur dari Golkar. Alasan lain, sama-sama asal Sumut. Akbar mengaku mengingatkan Syamsul agar tetap kuat. “Saya bilang ke dia, supaya kau kuat, jaga kesehatan, banyak berdoa. Lantas dia jawab, ‘iya bang’, gitu aja,” ujar Akbar. (sam)

KPK Tangani Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dipastikan akan mengambil alih kasus dugaan penyelewengan anggaran di bantuan sosial dari APBD yang ditangani Pemprovsu, dari pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pasalnya, akasus dengan nilai miliaran rupiah ini ditengarai melibatkan, Syamsul Arifin, Gubsu nonaktif yang tersangkut dugaankorupsi APBD Langkat dan sedang ditangani KPK.

“KPK akan mengambil alih penyidikan di Bansos Pempropsu karena banyak bantuan Bansos Pempropsu yang diduga melibatkan Syamsul Arifin, untuk memulangkan dana kas Pemkab Langkat,” tegas Kajatisu Sution Usman Adji kepada wartawan, Senin (28/3).

Meski belum ada pemberitahuan resmi dari KPK, namun kedua lembaga hukum itu sudah melakukan koordinasi sejak awal. Dari hasil koordinasi disepakati, KPK akan menangani kasus dugaan penyelewengan dengan nilai besar, sedangkan kasus dengan nilai yang kecil-kecil ditangani kejaksaan.

“Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan, Red) yang kecil saja di Bansos Pemprovsu. Seperti bantuan untuk gereja, masjid, yang diselewengkan oleh yayasan untuk pembangunan lain. Nah saat ini kita masih terus mengungkap kasus tersebut dengan melibat beberapa pejabat di Bansos di Pempropsu,” tegas Sution.
Dari total dugaan korupsi dana Bansos Pemprovsu senilai Rp214,7 miliar, Sution belum mengetahui berapa jumlah yang digunakan Syamsul untuk dipulangkan ke kas daerah Pemkab Langkat. “Yang pasti di atas seratus miliar dana bansos yang diambil,” tegas Sution. (rud)

USU Akui Profesornya Diperiksa Kejatisu

Dugaan Korupsi Alkes FK USU Rp38 M

MEDAN-Universitas Sumatera Utara (USU) akhirnya mengakui jika dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Fakultas Kedokteran (FK) tahun 2010 senilai Rp38 miliar sedang diusut Kejatisu. Sebelumnya tidak ada pernyataan resmi, selain pernyataan Kejatisu yang menyatakan telah memeriksa empat profesor USU dalam kasus tersebut, yakni Prof SYP, Prof DDM, Prof GLN dan Prof CHY.

Pengakuan itu disampaikan Kabag Promosi Humas dan Protokoler PT BHMN USU, Bisru Hafi, kepada wartawan koran ini, Senin (28/3). “Kita tunggu saja apa hasilnya.

Kita sama-sama belum tahu tentang bagaimana kelanjutan kasus ini,” ujarnya.

Kemarin siang wartawan koran ini berada di Biro Rektor USU. Kedatangan wartawan koran ini bermaksud menemui Rektor USU, Prof Syahril Pasaribu, untuk melakukan wawancara panjang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alkes. Daftar pertanyaan pun sudah dipersiapkan. Namun keinginan bertemu Rektor yang resmi dilantik April 2010 itu, tidak terwujud.

Sejumlah pejabat USU menolak memfasilitasi. Bisru Hafi pun menghalangi niat wartawan koran ini. Dia malah mengarahkan wartawan menemui Pembantu Rektor (PR) II, Prof Armansyah Ginting. Kebetulan saat itu Armansyah sedang berada di Lantai III Biro Rektor, menjadi pembicara sebuah seminar. Sekira pukul 13.00 WIB, wartawan koran ini akhirnya bisa bertemu dengan Armansyah.

Namun, Armansyah hanya mampu menjelaskan tentang Dana Bantuan Sosial dari APBD Sumut yang diserahkan ke pihak USU. “Kalau soal Alkes, saya tak mengetahui secara jelas tentang kasus tersebut. Karena saya sama sekali tak berkaitan atau tak secara langsung mengurus tentang dana tersebut,” jelasnya.

Di kesempatan berbeda, saat dihubungi via telepon seluler Prof Darwin Dalimunthe yang merupakan guru besar FK USU, tidak bersedia memberikan penjelasan sama sekali. Usai memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan, Darwin langsung ‘buang badan’. “Tanya sama humas saja ya…,” sambil menutup telepon selulernya.

Sedangkan Prof Guslian, telepon selulernya telah aktif kembali tadi malam. Namun saat dipanggil, Prof Guslian tak kunjung mengangkat telepon wartawan yang sengaja ingin mengkonfirmasi kebenaran kasus tersebut. Akhir pekan lalu Rektor USU, Prof Syahril Pasaribu, sempat dikonfirmasi via ponsel. Namun saat itu dia mengaku belum tahu kasus tersebut, karena sedang berada di Jakarta.

4 Profesor Bakal Dipanggil Ulang

Sementara itu, Kajatisu, Sution Usman Adji mengaku, pihaknya masih terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi pengadaan alkes USU. Empat profesor masing-masing Prof SYP, Prof DDM, Prof GLN dan Prof CHY, akan dipanggil untuk diperiksa ulang. Selain keempat profesor itu, sejumlah pejabat dan mantan pejabat USU yang patut diduga mengetahui kasus tersebut juga akan diperiksa. Sayang, Sution tidak bersedia merinci nama-namanya.
Sution menegaskan, saat ini timnya sedang bekerja untuk mengungkap perkara itu. Pihaknya juga sedang melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan (pulbaket).

“Saat ini kita sedang pulbaket. Dan tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terindikasi terlibat dalam masalah ini akan kita panggil kembali untuk dimintai keterangannya. Masalah pemanggilan itu, adalah wewenang penyidik, saya tidak tahu kapan pastinya yang bersangkutan akan dipanggil. Karena ini masih rahasia dan sifatnya tertutup. Saya saja tidak tahu kapan anggota saya akan memanggil orang-orang tersebut,” beber Sution.
Ketika disinggung perusahaan yang menjadi rekanan, pengadaan barang-barang pengadaan alat keesehatan, Sution juga mengaku belum tahu. “Saya belum tahu siapa nama perusahaan yang menjadi rekanan pengadaan alat-alat kesehatan itu, karena semua masih lid (penyelidikan, Red),” tandasnya.

Mahasiswa Minta Gelar Perkara

Guna merancang strategi memperjelas kasus dugaan penyelewengan sebesar Rp8.8 miliar, sejumlah elemen mahasiswa menggelar pertemuan di Pelataran Parkir Perpustakaan USU, pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, kemarin.

Elemen mahasiswa USU yang turut dalam pertemuan itu antara lain, Badan Koordiantor Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut, Jaringan Aktivis Mahasiswa Sumut (Jamsu), Pemerintahan Mahasiswa USU dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya. Dari pertemuan selama tiga jam tersebut, disimpulkan bahwa mereka siap untuk melakukan aksi. Dan saat ini, tengah dalam tahap pematangan materi.

“Agar persoalan ini menemui titik terang, gelar perkara sangat diperlukan. Kami dan mahasiswa di USU, siap mengawalnya,” ungkap Ketua Badko HMI Sumut, Syamsir Pohan yang didampingi Halomoan Harahap, dan Hajrul AS (Jamsu), Helova Gubernur Fakultas Pertanian USU dan Sekretaris PEMA MIPA USU Mahdian Nasution.
Syamsir dan kawan-kawan (dkk) menegaskan, persoalan sangat mudah diselesaikan bila semua pihak terkait berani jujur. Jika tidak ada penyelewengan, tidak ada alas an untuk takut melaksanakan gelar perkara. “Makanya, mari semua buka-bukaan. Gelar perkara, kenapa takut. Nah, kalau bersih kenapa risih,” tukas mereka secara tegas. (saz/rud)

Tripoli Dibombardir, Kadhafi Terdesak

AJDABIYA-Pertanyaan besar kini pantas diajukan kepada pasukan koalisi, apa sebenarnya prioritas mereka, melindungi warga sipil atau menjatuhkan rezim Muammar Kadhafi. Itu muncul setelah kemarin (28/3) pasukan yang dimotori Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis tersebut memutuskan untuk mengambil langkah kontroversial, menggempur Sirte.

Langkah itu kontroversial karena sejak Revolusi Libya mulai meletus 15 Februari lalu, tak pernah ada gerakan anti-Kadhafi di sana. Sebab, Sirte adalah kota kelahiran sang kolonel sekaligus pusat kekuatan pro pemerintah.
Otomatis pula, tak ada pembantaian warga sipil di kota yang pernah diusulkan oleh Kadhafi sebagai ibu kota Libya tersebut. Padahal, mencegah pembantaian sipil adalah klaim yang selama ini dikumandangkan oleh koalisi sebagai argumen untuk menggempur negeri di Afrika Utara itu dari udara.

Dari perspektif tersebut, koalisi tak punya alasan untuk menyerang kota berpenduduk sekitar 140 ribu jiwa itu. Namun, koalisi di bawah kendali NATO toh tetap menggempur.

Seperti dilaporkan oleh BBC, berdasar kesaksian sejumlah jurnalis dari berbagai negara di Sirte, seharian kemarin jet tempur NATO bermanuver di langit kota pelabuhan yang terletak di antara ibu kota Tripolin
di barat dan “ibu kota” pemberontak Benghazi di timur itu.

Setidaknya, sembilan ledakan besar terdengar. Klaim pemerintah Libya, serangan tersebut mengakibatkan tiga warga sipil di Sirte tewas. Namun, sulit mengonfirmasi kabar itu secara independen.

Serangan dari udara tersebut jelas mempermudah gerak pasukan pemberontak yang selama dua hari sebelumnya merebut empat kota di wilayah timur Libya, yaitu Ajdabiya, Uqayla, Ras Lanuf, dan Brega.
“Sirte sudah jatuh ke tangan kami,” klaim seorang juru bicara pemberontak kepada BBC.
Namun, klaim itu diragukan. Sebab, kesaksian sejumlah jurnalis, sebagaimana dilansir BBC, Reuters, dan The Guardian, mengatakan bahwa Sirte masih dikontrol rezim Kadhafi. Kabarnya, gerak pasukan pemberontak terhenti di kota kecil Bin Jawad, 140 kilometer di sebelah timur Sirte, yang kemarin mereka kuasai.

Meski demikian, kalau koalisi, dalam hal ini lewat NATO, tetap meneruskan serangan udara ke Sirte, kota yang terletak 450 kilometer ke arah timur dari Tripoli itu tinggal menunggu waktu untuk lepas dari genggaman Kadhafi.
Jika itu benar terjadi, praktis Kadhafi semakin tersudut di Tripoli. Sebab, kota berikutnya dari Sirte, Misrata, juga sejak lama dikuasai pemberontak kendati pasukan pemerintah tetap memberikan perlawanan sengit.

Bahkan, versi pemberontak, dalam serbuan terakhir pasukan pemerintah ke Misrata kemarin, delapan orang tewas dan 26 lainnya terluka. Televisi pemerintah juga menyatakan bahwa Misrata telah “aman” dan kehidupan di kota terbesar ketiga di Libya itu telah kembali normal.

“Pasukan pemerintah telah menangkapi geng-geng teroris,” tutur seorang juru bicara pasukan Kadhafi, seperti dikutip Reuters dari televisi pemerintah.

Ada pula analisis dari New York Times yang menyebutkan bahwa Kadhafi memang memilih mengonsentrasikan pasukan untuk mati-matian mempertahankan diri. Tripoli dan kota-kota kecil di sekitarnya di wilayah barat, seperti Zuwarah, Zuwaiyah, dan Nalut, memang masih dikontrol pasukan pemerintah.

Namun, kalau Sirte jatuh dan serbuan udara berlanjut, katakanlah selama tiga bulan seperti klaim NATO, Kadhafi sulit bertahan. Karena itu, Qatar kemarin menjadi negara pertama yang mengakui kubu pemberontak, resminya bernama Dewan Transisi Nasional, sebagai wakil resmi Libya. Qatar juga siap menjadi perantara penjualan minyak dari Brega dan Ras Lanuf, dua kota penghasil minyak terbesar di Libya, yang produksinya terhenti sejak 15 Februari lalu. Tetapi, proses produksi itu juga masih harus menunggu kembalinya para pekerja pertambangan asing yang meninggalkan Libya seiring dengan meletusnya revolusi. (c11/ttg/jpnn)

FIFA: Pengurus PSSI Pembohong

Pemerintah Gusur Nurdin Cs

JAKARTA-Borok pengurus PSSI kembali tersingkap. Nurdin Halid cs disinyalir memutar balik fakta dan melakukan kebohongan publik.  Ini terkait dengan pernyataan Sekjen PSSI Nugraha Besoes yang mengatakan jika penundaan kongres mendapat persetujuan dan diinstrusikan oleh perwakilan FIFA dan AFC yang Sabtu kemarin (26/3) hadir di Pekanbaru, Riau.

Hal itu terungkap dari surat yang dikirim Departemen Media FIFA kepada kalangan media di Jakarta. Dalam suratnya Departemen Media FIFA mengatakan jika tim pemantau dari FIFA dicegah untuk memantau jalannya kongres di Pekanbaru oleh unsur pimpinan PSSI.

Departemen Media FIFA juga membantah klaim Sekjen PSSI Nugraha Besoes yang menyatakan jika FIFA yang memutuskan menunda kongres PSSI dengan alasan keamanan. “Itu benar-benar bohong,” tulis Departemen Media FIFA dalam suratnya. Sebaliknya, Departemen Media FIFA mengungkapkan jika tim pemantau yang dikirim FIFA yang berkali-kali minta agar bisa pergi ke lokasi kongres dihalang-halangi pimpinan PSSI.

Dalam suratnya, Departemen Media FIFA menyatakan sedang menunggu laporan resmi dari pemantau yang dikirim ke Pekanbaru ( Frank Van Hattum) untuk selanjutnya diambil sebuah keputusan.

Saat surat dari Departemen Media FIFA itu dikonfirmasikan langsung ke Nurdin Halid dan Nugraha Besoes dalam  press conferece kemarin sore di Kantor PT Liga Indonesia, mereka tampak terkejut. Mereka sepertinya tidak menyangka jika Departemen Media FIFA mengirimkan surat seperti itu kepada media. Kebetulan surat tersebut diteirma kalangan media hanya beberapa menit sebelum press conference dimulai.
Tidak siap dengan pertanyaan seputar  surat FIFA tersebut, Sekjen Nugraha Besoes malah menuding jika itu  apa yang dikuiup departemen media FIFA  itu  berdasarkan salah satu pemberitaan  Koran yang ada di Jakarta.  “Kami tahu apa yang dijalaskan tidak seperti itu,” ujar Sekjen PSSI Nugraha Besoes.

Menurut Nugraha, alasan kenapa pihaknya tidak mengijinkan tim pemantau dari FIFA dan AFC untuk datang di lokasi kongres adalah agar mereka tidak dipaksa pihak-pihak tertentu untuk melakukan  sesuatu  yang tidak menjadi bagiannya. “Karena itulah mereka kami sarankan dibawa ke Bandara. Kalau terjadi apa-apa dengan tim observer dari FIFA dan AFC, maka itu akan jadi malapetaka,” ungkap Nugraha. Pria yang sudah puluhan tahun menjadi pejabat teras PSSI ini membeberkan sekitar pukul 19.30, tim pemantau tersebut  melakukan rapat dengan Ketua Umm PSSI Nurdin Halid, Waketum NIrwan Dermawan Bakrie, dan jajaran Exco di ruang VIP bandara menyikapi perkembangan terakhir yang terjadi. Setelah itu selanjutnya mereka diterbangkan ke Singapura.

Dampak dari kerusuhan kongres di Pekanbaru, pemerintah akhirnya mengambil sikap. Melalui Menteri Pemuda dan Olaharaga, Andi Mallarangeng, pemerintah membekukan kepemimpinan Nurdin Halid di PSSI.

Dalam jumpa pers di kantor Kemenpora, Senin (28/3), Andi Mallangeng menegaskan, pemerintah tak lagi mengakui pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes. Menpora juga tidak mengakui setiap kegiatan yang dilaksanakan kepengurusan tersebut.

“Penyaluran dana ke PSSI dihentikan sementara dan kendali PSSI diambil alih KONI dan KOI untuk sementara,” tegas Menpora yang dalam kesempatan itu didampingi ketua umum KONI/KOI Rita Subowo.
Menpora menuding pengurus PSSI telah menyebabkan kegagalan pelaksanaan kongres PSSI di Pekanbaru, Sabtu (26/3) lalu. Menpora menilai Nurdin Halid Cs meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan kongres.  “Ketidaktertiban dalam penentuan hak suara, distribusi undangan dan tidak transparansinya agenda kongres,” katanya.

Menurutnya, kesalahan PSSI juga terjadi pada peraturan pemilihan kongres yang tidak disosialisasikan. Di samping itu, ada ketidakterbukaan pengurus PSSI dalam menyiapkan peraturan pemilihan.

Meski kepengurusan Nurdin dibekukan namun kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) dan persiapan timnas menghadapi SEA Games 2011 dan kompetisi internasional lainnya akan dijalankan di bawah KONI/KOI. “Kompetisi LSI dan persiapan Sea Games akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” paparnya.

Nurdin Halid langsung menanggapi keterangan Andi Mallarangeng yang menyatakan tak mengakui lagi kepemimpinannya sebagai ketum PSSI dan Sekjen PSSI Nugraha Besoes. Nurdin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Andi dari jabatannya sebagai menpora.

“Saya bersama seluruh pengurus telah rapat dan menyatakan sikap untuk memohon dengan sangat kepada bapak persiden yang sangat demokratis untuk mencopot Andi Mallarangeng,” kata Nurdin, tak lama setelah Andi didampingi Ketua KONI/KOI menyatakan tak mengakui kepemimpinannya, kemarin.
Menurutnya, Andi tidak pantas menjabat Menpora karena telah bertindak di luar aturan. “Dia (Andi) mengambil sikap hanya atas keterangan sepihak dari KPPN dan sebagai Menpora tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat,” paparnya.

Ia menambahkan, Menpora yang harusnya introspeksi diri karena selama ini tak pernah meminta penjelasan ke PSSI tentang kekisruhan yang terjadi. “Di sisi lain Menpora selalu menerima masukan dari KPPN yang sama sekali tak masuk dalam konstitusi PSSI,” tambahnya.

Karenanya, ia dan jajarannya tak akan tunduk pada keinginan Menpora. “Kami ini organisasi yang berbadan hukum dan bisa dihentikan kalau Kemenkumham mencabut izin PSSI,” tegasnya.
“Kami akan terus berjalan seperti biasa dan tak mengakui keputusan Menpora. Kami berharap presiden segera mencopot Andi Mallarangeng,” tambahnya. (ali/sto/jpnn)

HN Serta Ginting Gelar Turnamen Futsal

MEDAN-Hitam-Putih Organizer akan menggelar turnamen futsal kategori umum yang dilaksanakan Sabtu-Minggu (2-3 April 2011) di Cemara Futsal Centre di Jalan Cemara, Medan.

Rencananya, even yang memperebutkan Piala Tetap HN Serta Ginting ini membatasi jumlah pesertanya sebanyak 32 tim. Demikian diungkapkan Ketua Panitia Gito Agus Pramono kepada wartawan di Medan, Senin (28/3)
Gito mengatakan bahwa juara pertama turnamen ini berhak atas piala tetap serta uang pembinaan dengan nilai total sebesar  Rp10 juta. Selain itu, juara I juga mendapatkan voucher menginap di hotel serta free 1 jam bermain di Lapangan Cemara Futsal Centr.

Sedangkan untuk juara kedua memperoleh uang pembinaan Rp3 juta, piala tetap dan free 1 jam di Cemara Futsal Centre. Kemudian, juara 3 berhak atas uang pembinaan sebesar Rp2 juta dan piala tetap, serta juara 4 uang pembinaan Rp1 juta dan piala tetap.

Bagi empat tim peringkat keempat hingga kedelapan berhak mendapat hadiah hiburan berupa free 1 jam di Cemara Futsal Centre. “Hadiah yang diberikan kepada para juara ini cukup besar. Karenanya, sangat sayang jika kesempatan ini dilewatkan begitu saja, “ ucap Gito seraya menambahkan untuk biaya pendaftaran cukup membayar Rp250 ribu.
Sementara itu HN Serta Ginting, mantan anggota DPR RI yang kini aktif membina para pemuda, mengatakan jika kompetisi ini bertujuan sebagai ajang silaturrahmi serta menjauhkan pemuda dari penyalahgunaan narkoba.
“Setidaknya ini merupakan sumbangsih saya untuk kemajuan olahraga, khususnya olah raga futsal. Diharapkan dengan semakin banyaknya even futsal, akan semakin baik pula kemampuan para pemain untuk menorehkan perstasi maksimal di tingkat nasional,” harap Serta.

Bagi tim yang ingin mengikuti even ini dapat menghubungi Nata di nomor  kontak 081361342536. (adl)

1...15,48015,48115,482...15,664Page 15,481 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor