Home Blog Page 1554

Dokter Wajib Junjung Tinggi Sumpah dan Kode Etik

ULOS: Bupati Karo Cory Sebayang saat diulosi pada pelantikan pengurus IDI Karo.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karo Masa Bakti 2023-2026 di Hotel Mikie Holiday Berastagi, Rabu (3/5).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan organisasi profesi kedokteran yang menghimpun para Dokter Indonesia yang bersifat independen serta memiliki visi yang jelas dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam sambutannya Bupati Karo menyampaikan, setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter serta kode etik kedokteran sehingga semua dokter dapat berkontribusi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional.

“Pelantikan pengurus IDI ini merupakan sebuah keharusan, dimana hal ini dilakukan untuk menjaga kinerja kepengurusan dalam menjalankan amanat organisasi serta menjalankan rencana kerja kedepannya,” lanjutnya.

Bupati berharap Pengurus IDI cabang Karo yang telah dilantik agar meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Karo, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat adanya kehadiran IDI cabang Karo. (deo/ram)

Tingkatkan Indeks Literasi, Pemkab Dairi Bangun Gedung Perpustakaan

GUNTING PITA: Wagubsu, Musa Rajekshah disaksikan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando (kiri), anggota Komisi X, Johar Arifin Husin, Bupati Dairi, Eddy KA Berutu dan lainya menggunting pita tanda diresmikanya perpustakaan Pemkab Dairi di kompleks Taman Rekreasi di Sidikalang, Kamis (4/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, membangun gedung Perpustakaan untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Syarif Bando didampingi Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, meresmikan penggunaan Perpustakaan Kabupaten Dairi yang diberi nama, Raja Naga Jambe, yang merupakan nama tokoh suku Pakpak.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Dairi, Marisi Sianturi menyampaikan, pembangunan gedung perpustakaan bersumber dari APBN melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2022 sebesar Rp10 miliar lebih.

“Kehadiran gedung perpustakaan akan menambah indeks literasi dan menambah gemar membaca bagi masyarakat untuk menghasilkan kreativitas dan inovatif supaya bisa bersaing diera globalisasi,” ujarnya.

Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, mengapresiasi Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando dan Anggota Komisi X, Johar Aripin karena sudah mendorong pemerintah pusat untuk pembangunan gedung perpustakaan di Dairi.

Menurutnya, pembangunan bukan hanya infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia (SDM). Perpustakaan sumber informasi menambah pengetahuan, literasi masyarakat dan berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Dimana, setiap orang yang mendapat ilmu, bisa meningkatkan hidupnya. Dan ilmu atau pengalaman itu, bisa ditularkan kepada warga lainya,” ujarnya.

Fasilitas ini, bisa dimamfaatkan untuk meningkatkan kemampuan bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan terus belajar. Ditambahkan Eddy, gedung perpustakaan dilengkapi fasilitas ruang teknologi informasi, auditorium atau ruang serbaguna, ruang audiovisual dan coffee shop.

“Dan terutama, gedung perpustakaan itu sangat ramah dengan penyandang disabilitas,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Eddy KA Berutu melantik Ketua TP PKK, Ny Romy Mariani Simarmata jadi Bunda Literasi periode 2023-2024.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perpustakaan Nasional dan anggota Komisi X, karena sudah menaruh perhatian terhadap masyarakat Sumut melalui pembangunan gedung perpustakaan.

Wagubsu menyebut, tahun 2022, melalui DAK pemerintah pusat telah membangun perpustakaan di 6 Kabupaten/Kota di Sumut. Dan tahun 2023 ini, akan dibangun juga gedung perpustakaan di Kabupaten Simalungun dan Kota Gunung Sitoli.

“Kami berharap, akan banyak lagi Kabupaten/Kota di Sumut, akan dapat bantuan DAK, untuk pembangunan perpustakaan. Ilmu itu penting, tanpa ilmu pengetahaun bangsa ini tidak mungkin besar. Sama sudah dilakukan pendahulu kita dengan banyak pengorbanan. Tanpa strategi, perjuangan tidak akan bisa berhasil. Dan keberhasilan, karena didukung dengan pengetahuan yang cukup. Jadi kita harus banyak membaca. Gunakan dan mamfaatkan gedung ini dengan baik,” ungkap Wagubsu.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando mengatakan, pembangunan gedung perpustakaan ini atas dorongan anggota Komisi X serta komitmen pemerintah daerah Dairi. Ia juga mengapresiasi dukungan tokoh masyarakat adat daerah Dairi yang sangat luar biasa.

Menurutnya, perpustakaan merupakan jembatan pengetahuan masa lampau, masa kini dan masa mendatang. “Saya juga mengapresiasi komitmen Bupati Dairi, untuk membangun perpustakaan ini dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat. Kami merubah paradigma, perpustakaan yang menjangkau masyarakat, bukan masyarakat yang menjangkau perpustakaan,” ujarnya.

Ia berharap, gedung perpustakaan digunakan dengan baik untuk peningkatan SDM dan minat baca. Bupati/Wali Kota, merupakan yang pertama bisa meningkatkan minat baca dan SDM. Ilmu pengetahuan didapat karena membaca. Untuk itu, harus ditingkatkan perpustakaan untuk ruang baca bagi masyarakat.

“Kami titip juga, agar pemerintah daerah membuat buku sejarah tentang ulos Dairi, tokoh-tokoh Dairi dan lainya,” ungkapnya. (rud)

Hari Ini & Besok Terjadi Gerhana Bulan Penumbra, Dapat Diamati dari Indonesia

GERHANA BULAN: Salah satu gerhana bulan yang terjadi beberapa waktu lalu. Hari ini dan besok terjadi gerhana bulan Penumbra yang dapat dinikmati dari Indonesia.

SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gerhana bulan penumbra akan terjadi pada 5-6 Mei 2023 yang dapat diamati dari Indonesia.

“Bulan akan terlihat lebih redup pada 5-6 Mei 2023. Hal ini disebabkan oleh fenomena gerhana bulan penumbra,” ujar Plt Deputi Bidang Geofisika BMKG Suko Prayitno Adi di Jakarta, Kamis (4/5).

Suko mengemukakan, gerhana bulan penumbra terjadi ketika posisi bulan, matahari, dan bumi sejajar, dimana bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi (bayangan samar). Akibatnya saat puncak gerhana terjadi, bulan akan terlihat lebih redup daripada saat purnama.

Gerhana bulan, lanjut dia, adalah peristiwa terhalanginya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulann

“Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya,” papar Suko Prayitno.

Pada 2023, kata dia, terjadi dua kali gerhana bulan yakni gerhana bulan penumbra 5-6 Mei 2023 yang dapat diamati dari Indonesia dan gerhana bulan sebagian 29 Oktober 2023 yang juga dapat diamati dari Indonesia.

Suko Prayitno memaparkan gerhana bulan dimulai pada pukul 22.12.09 WIB, puncak gerhana bulan pada pukul 00.22.52 WIB, dan gerhana berakhir pada pukul 02.33.36 WIB. Seluruh proses gerhana, menurut dia, dapat dilihat di sebagian besar Asia, Australia, sebagian kecil Afrika, dan sebagian Rusia.

“Proses gerhana pada saat bulan terbit dapat diamati di sebagian besar Afrika, sebagian kecil Asia, sebagian besar Eropa, dan sebagian Rusia,” paparnya.

Ia menambahkan gerhana ini tidak akan dapat diamati di Amerika, sebagian kecil Afrika, dan sebagian kecil wilayah Eropa.

Apa Itu Gerhana Penumbra?

Pada gerhana bulan penumbra Anda mungkin hanya melihat bulan tanpa ada perbedaan. Ya, bulan purnama memang tidak mengubah penampilannya selama gerhana penumbra seperti halnya saat gerhana bulan total.

Gerhana penumbra adalah jenis gerhana yang sangat halus, yang mungkin hanya akan membuat bulan tampak lebih gelap dari biasanya. Terkadang, ada sedikit bayangan abu-abu di salah satu bagian bulan, tetapi hampir tidak ada yang menyadarinya.

Meski begitu, konsep penumbra cukup menarik, karena semuanya menghasilkan dua bayangan yang berbeda. Jika Anda melihat bayangan Anda sendiri di trotoar, Anda akan melihat bagian utama di mana matahari tertutup sepenuhnya. Tapi ada juga pinggiran buram yang tidak terlalu gelap di sekitar bayangan Anda. Itulah bayangan penumbral Anda. Jika seekor semut berjalan ke bagian penumbra ini, ia akan melihat matahari sebagian tetapi tidak tertutup sepenuhnya.

Planet kita melemparkan bayangan umbral hitam ke luar angkasa. Apa pun yang menjelajah ke dalamnya akan langsung diambil dari sinar matahari. Bayangan umbral bumi akan semakin mengecil saat semakin jauh. Bayangan ini meruncing seperti sumpit dan menghilang satu juta mil dari kita ke arah anti-matahari.

Seperti semua gerhana bulan, gerhana penumbra terjadi karena Bumi yang melintas di antara bulan dan matahari sehingga ketiganya berada dalam satu garis lurus. Hal ini menyebabkan bayangan planet kita jatuh di permukaan bulan karena Bumi menghalangi cahaya dari matahari. Hal ini dapat menyebabkan peristiwa yang mungkin akan sulit untuk diamati.

Proses terjadinya gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan melewati wilayah luar yang lebih terang dari bayangan bumi yang disebut penumbra. Ini adalah area di mana Bumi tampak menutupi sebagian piringan matahari meski tidak semuanya. Ini berarti, dalam proses terjadinya gerhana bulan penumbra, ketika bulan berada di dalam penumbra, ia menerima lebih sedikit cahaya dari matahari dan menjadi redup namun masih tetap terang.

Efek yang dihasilkan dari proses terjadinya gerhana bulan penumbra hampir tidak terlihat dan terkadang hanya tampak pada foto yang dikontrol dengan cermat atau oleh orang dengan penglihatan yang sangat tajam.

Namun, terkadang ada kejadian langka di mana seluruh permukaan bulan bergerak ke penumbra. Gerhana bulan ini menyebabkan redupan yang lebih ekstrem dan dapat dilihat dengan lebih mudah oleh mata telanjang.

Peristiwa ini disebut gerhana penumbra total, dan jarang terjadi karena begitu bulan sepenuhnya memasuki penumbra, kemungkinan besar setidaknya sebagian akan mencapai umbra, bagian dalam bayangan Bumi yang lebih gelap. Hal ini mengakibatkan gerhana bulan sebagian. (jpc/bbs/ila)

Hari Ini Batas Akhir Pelunasan Ongkos Perjalanan Haji, Kemenag Buka Peluang Perpanjangan Waktu

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sore nanti batas akhir pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler 2023. Kementerian Agama (Kemenag) bersiap membuka peluang perpanjangan pelunasan biaya haji. Hal itu sebagai antisipasi jika sisa kuota masih banyak.

Adanya peluang membuka waktu tambahan pelunasan BPIH itu disampaikan langsung Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Namun dia memastikan bahwa keputusan resmi apakah ada perpanjangan waktu atau tidak, baru dikeluarkan Kemenag hari ini (5/5).

“Insha Allah besok (hari ini,Red) lebih aktual (informasinya). Karena perkembangan (pelunasan) per jam dinamis,” katanya kemarin (4/5). Kemenag benar-benar menunggu sampai detik akhir pelunasan, untuk menetapkan kebijakan memperpanjang masa pelunasan atau tidak.

Soalnya Kemenag juga sudah menyiapkan kuota haji cadangan sebanyak 19.088 kursi atau 10 persen dari kuota jamaah haji reguler. Harapannya seluruh jamaah kuota haji cadangan itu ikut melunasi ongkos haji. Sehingga nanti bisa langsung mengisi sisa kursi yang muncul karena ada jemaah yang batal atau tidak melunasi BPIH.

Merujuk data Kemenag, mendekati batas akhir waktu yang ditetapkan, jumlah jamaah yang melunasi semakin sedikit. Pada Rabu (3/5) lalu jumlah jamaah haji reguler yang melunasi ada 6.718 orang. Sementara pada hari Kamis (4/5) kemarin yang melunasi susut jadi hanya 3.640 orang. Jika tren ini berlanjut, besar kemungkinan tingkat pelunasan di pada hari terakhir jauh lebih sedikit lagi.

Hingga penutupan pelunasan BPIH reguler kemarin sore, masih terdapat sisa kuota sebanyak 37.265 kursi. Perinciannya adalah sisa kuota jamaah haji ada 22.671 kursi. Kemudian sisa kuota prioritas lansia ada 4.820 kursi. Lalu sisa kuota petugas haji daerah (PHD) ada 995 kursi dan pembimbing KBIHU ada sisa 348 kursi. Sementara untuk kuota cadangan masih tersisa 8.431 kursi.

Sisa kuota untuk tingkat provinsi juga hampir sama komposisinya. Provinsi Jawa Timur masih jadi yang terbanyak, dengan sisa kuota 5.134 kursi. Kemudian disusul Provinsi Jawa Barat ada 4.432 kursi dan Provinsi Jawa Tengah ada 2.672 sisa kursi. Lalu di DKI Jakarta masih tersisa 1.502 kursi. Sisa kursi lebih dari seribu, juga tercatat di Provinsi Sumatera Utara yaitu 1.214 kursi.

Sebaliknya sisa kuota paling sedikit ada di Kalimantan Utara hanya tersisa 26 kursi. Kemudian di Bangka Belitung ada 35 sisa kursi dan di Papua Barat ada 36 sisa kursi.

Seperti diketahui, tahun ini Kemenag kembali menyisihkan kuota untuk dikhususkan para lansia. Serapan kuota lansia paling tinggi ada di Provinsi Maluku yang mencapai 81,48 persen.

Yaitu dari kuota 54 kuota lansia, yang sudah melunasi ada 44 orang. Jadi tinggal tersisa 10 kursi. Sebaliknya serapan kuota lansia terendah ada di Provinsi DKI Jakarta yang masih terserap 29,29 persen. Dari kuota lansia 396 kursi, yang melunasi masih 116 orang atau tersisa 280 kursi.

Lebih lanjut Hilman kembali mengingatkan supaya calon jamaah yang berhak terbang tahun ini, memastikan keberangkatannya. Bagi mereka yang lunas tunda 2020 dan 2022 cukup mendatangi bank penerima setoran (BPS) BPIH untuk mengkonfirmasi keberangkatannya. Jamaah kategori ini tidak perlu membayar uang pelunasan sepeserpun. Terkecuali bagi mereka yang sebelumnya sempat menarik uang pelunasan BPIH.

Kemudian bagi CJH pelunasan 2023 segera menunaikan kewajibannya untuk membayar uang pelunasan. Sehingga bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu. “Segera melunasi, supaya proses administrasi berikutnya bisa dijalankan,” katanya.

Di antaranya, proses yang terkait dengan kepastian kuota adalah pengaturan kelompok terbang (kloter). Pengaturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas pesawat. Selain itu juga terkait dengan proses pengajuan visa haji ke pemerintah Arab Saudi. “Kepada yang masuk kuota cadangan, segera melunasi juga. Sebab mereka bisa mengisi sisa kuota yang ada,” katanya.

Banyaknya jamaah yang belum melunasi BPIH reguler itu, menjadi sorotan pengamat haji Ade Marfudin. Dia mengatakan banyaknya sisa kuota itu disebabkan banyak faktor. “Yang pertama ada kaitannya dengan keterlambatan penetapan BPIH,” katanya.

Seperti diketahui pemerintah baru menetapkan BPIH pada 20 Februari lalu. Kemudian Keppres besaran BPIH per embarkasi baru dilansir pada 6 April atau sepekan memasuki bulan Puasa.

Kondisi ini jauh berbeda pada musim haji 2019 lalu, yang mana kuotanya sama-sama penuh 221 ribu kursi. Pada 2019 lalu, Keppres BPIH sebagai acuan pelunasan ongkos haji dikeluarkan pada 14 Maret. Atau sekitar satu bulan setengah, sebelum memasuki bulan Puasa, yang saat itu 1 Ramadan ditetapkan jatuh pada 6 Mei.

Berikutnya, Ade mengatakan, masyarakat belum mendapatkan edukasi yang cukup, bahwa haji tahun ini mahal. Masyarakat mengira pelunasan haji tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yakni di kisaran 10 jutaan per jamaah. Seperti pada 2019 lalu, rata-rata BPIH dipatok Rp35 jutaan. Dengan setoran awal daftar haji Rp25 juta, berarti tinggal melunasi Rp10 juta. Berbeda dengan tahun ini, jemaah harus melunasi sekitar Rp24 juta per orang.

Ade menegaskan, harus ada kebijakan solutif dari Kemenag. “Jangan sampai ada kuota yang tersisa atau bahkan hangus,” pungkasnya.

Kata dia, Kemenag harus membuka masa pelunasan kembali. Bahkan antrean CJH di bawahnya, harus segera diumumkan untuk siap-siap melunasi haji. Dengan istilah kasarnya, kata Ade, sisa kuota dilelang kepada CJH selama yang bersangkutan ada di dalam daftar tunggu.

Namun ada dilema lain, lanjut Ade, ketika dibuka model seperti itu, berhaji tidak semata sanggup membayar biayanya. Tetapi juga harus memahami manasik atau tata cara haji. Supaya ibadah haji yang dilakoni sempurna dan diterima Allah menjadi haji mabrur.

Untuk itu Ade meminta Kemenag mengevaluasi sistem manasik haji. Manasik haji tidak boleh hanya untuk calon jamaah yang akab berangkat di tahun berjalan. “Kalau perlu semua jamaah yang akan berangkat lima tahun lagi, diberi pelatihan manasik,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, ketika ada sisa kuota yang signifikan, banyak calon jemaah yang berpotensi mengisinya. Dan mereka sudah mendapatkan bekal pelatihan haji yang mencukupi.

1.218 Caljah Sumut Belum Melunasi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Sumut) hingga Rabu (3/5), mencatat baru 6.950 calon jamaah haji (CJH) Sumut yang melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Hingga kini, tersisa 1.218 CJH dari jumlah kuota haji Sumut 8.168 yang belum melakukan pelunasan

“Dari Rabu semalam sudah 6.950 yang baru melunasi. Kalau Kamis ini, kita belum melakukan penghitungan karena masih menunggu 2 hari ini sebelum penutupan besok (hari ini,Red),” ujar Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Sumut, H Sultan Effendi melalui Kepala Seksi (Kasi) Dokumen Haji, Subagyo.

Subagyo pun mengimbau kepada CJH untuk segera melakukan pelunasan sebelum waktu pelunasan ditutup pada hari ini, Jumat (5/5) hingga pukul 15.00 WIB. “Segeralah kepada calon jamaah untuk melunasi sampai jam 15.00,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Sumut, H Zulfan Effendy  menyampaikan menjelang batas terakhir penutupan pelunasan ongkos haji, mengakui belum mencapai 100 persen.

“Kita tunggu sampai besoklah, kalau sampai saat ini belum 100 persen. Kita masih pantau pelunasan-pelunasan dari Kabupaten/kota,” katanya.

Namun, disinggung jika batas waktu yang telah ditentukan masih ada CJH yang belum melunasi BPIH, atau dialihkan ke haji khusus, kata Zulfan akan menunggu keputusan dari Kemenag pusat.

“Jadi kita tetap menunggu keputusan dari pusat. Apakah diperpanjang atau bagaimana. Misalkan nanti banyak jamaah yang belum melunasi, itu nanti menunggu kebijakan pusat,” jelasnya. “Besok (hari ini,Red) akan disampaikan jumlah terakhir pelunasan,” pungkasnya.

Diketahui, kuota haji Sumut sebesar 8.168 calon jamaah, akan memberangkatkan 21 kloter penuh plus satu kloter bergabung dengan Aceh pada musim haji tahun 2023. (wan/man/jpc/ila)

 

Tarif Tol Medan-Binjai Segera Naik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam waktu dekat, PT Hutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Jalan Tol Medan-Binjai (Mebi) akan melakukan penyesuaian tarif ruas tol tersebut. Itu artinya, tarif tol di ruas tersebut bakal segera naik.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro mengatakan, penyesuaian tarif yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-undang Jalan No. 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Ia menjelaskan, bahwa UU Jalan tersebut, pada Pasal 48 ayat 3 yang menyebutkan bahwa penyesuaian tarif jalan tol dapat dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Dengan itu, Koentjoro mengatakan bahwa sejak dioperasikan pada Oktober tahun 2017, jalan tol tersebut belum pernah dilakukan penyesuaian tarif. Di mana, seharusnya sudah dilakukan pada tahun 2019 dan 2021 yang lalu.

“Pandemi Covid-19 dan adanya kenaikan harga BBM pada Oktober 2022 hingga 30 persen, membuat Hutama Karya melakukan penundaan penyesuaian tarif tol MeBi (Medan-Binjai) agar tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Dengan pertimbangan saat ini perekonomian telah pulih kembali, ia mengatakan dimana inflasi di April 2023 ini lebih rendah dari Oktober tahun lalu atau data dari website Bank Indonesia pada Oktober 2022 inflasi mencapai 5.71 persen

“Sedangkan, pada April 2023 ini mengalami penurunan menjadi 4.33%, sehingga ini saat yang tepat untuk dilakukan penyesuaian tarif,” tutur Koentjoro.

Dengan itu, lanjutnya, Hutama Karya berkomitmen bahwa penyesuaian tarif pada ruas tol tersebut telah diikuti dengan pemenuhan dan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan terus melakukan pemeliharaan dan peningkatan pada layanan transaksi maupun operasional.

Ia menjelaskan, saat ini Tol Mebi telah dilengkapi oleh 26 gardu transaksi yang tersebar di 4 Gerbang Tol (GT) yakni GT Binjai, GT Semayang, GT Helvetia dan GT Marelan, 10 armada siaga yang terdiri dari ambulans, mobil rescue, mobil derek.

Kemudian, layanan jalan tol dan Patroli Jalan Raya (PJR), 55 CCTV dengan dua arah mata kamera yang dimonitoring selama 24 jam di control room, 5 (lima) Variable Message Sign (VMS) serta melakukan pemeliharaan jalan tol dan beautifikasi secara rutin.

“Penyesuaian tarif ini juga akan berdampak pada keberlanjutan jalan tol, dengan meningkatkan level of trust investor terhadap jalan tol yang dikelola dan menciptakan iklim investasi jalan tol yang kondusif,” jelas Koentjoro.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dalam FGD Virtual Terbatas Sosialisasi Penyesuaian Tarif Tol Medan – Binjai mengatakan, penyesuaian tarif ini memang sudah seharusnya dilakukan mengingat Tol Mebi sejak awal beroperasi belum pernah dilakukan penyesuaian tarif dan pelayanan tol ini telah memenuhi SPM.

“Secara regulasi tidak ada masalah karena memang sesuai regulasi sudah saatnya dilakukan penyesuaian tarif dan untuk penundaan juga sudah dilakukan selama 2-3 kali, penyesuaian tarif juga merupakan perjanjian pemerintah dengan investor untuk menilai nilai keekonomian jalan tol tersebut,” ucap Agus.(gus/ila)

Poldasu Ambil Alih Kasus Kematian Wanita di KNIA

PENGUMUMAN: Tim Labfor Polda Sumut saat menyelidiki lift KNIA Deliserdang, lokasi jatuhnya korban hingga tewas, Kamis (4/5).
KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah menarik atau mengambil alih penanganan kasus wanita yang tewas terjatuh dari lift Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) Deliserdang, Aisiah Sinta Dewi (43).
 “Sejak kemarin (Selasa, red), kasus kematian pengunjung Bandara Kualanamu sudah ditarik Polda Sumut dari Polresta Deliserdang,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kamis (4/5).
 Hadi mengungkapkan, guna percepatan penanganan efektifitas dan kompetensi terkait pengelolaan Bandara Kualanau maka Polda Sumut telah membentuk tim guna melakukan penyelidikan.
 Dijelaskannya, tim yang dibentuk terdiri dari penyidik pidana umum (Pidum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Sumut dan penyidik Polresta Deliserdang. Penyelidikan dimaksudkan untuk mendalami, apakah ada unsur kelalaian dalam proses pengadaan maupun operasionalisasi lift tersebut.
 “Iya, tim saat ini sedang bekerja, baik olah tempat kejadian perkara (TKP) maupun pemeriksaan terhadap penanggungjawab dan pengelola Bandara Kualanamu maupun saksi-saksi lain,” terang Hadi.
 Dikatakannya, bahwa saksi-saksi yang telah diperiksa sudah lebih dari 16 orang. “Termasuk hari ini diagendakan pemeriksaan pengelola operasional lift Bandara Kualanamu. Penyelidikan kita berdasarkan temuan jenazah pada beberapa waktu lalu,” beber Hadi.
 Adapun, Tim Laboratorium Forensik Polda Sumut melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lift Bandara Kualanamu Deliserdang, lokasi ditemukannya mayat wanita.
 Kedatangan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumut didampingi Kasatreskrim Polresta Deliserdang dan Kapolsek Bandara.
Evaluasi Fasilitas dan Mitigasi Risiko
 Sementara itu, Grup Perusahaan PT Angkasa Pura II melakukan pemeriksaan ke seluruh fasilitas di bandar udara (Bandara). Hal ini sejalan dengan Surat Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada seluruh Kepala Bandar Udara Selaku Penanggung Jawab Tunggal (single accountable) Operasional.
 Evaluasi dilakukan terhadap seluruh fasilitas dan melibatkan vendor penyedia fasilitas-fasilitas tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap fasilitas lift.
 “Kami melakukan evaluasi terhadap fasilitas di bandara-bandara yang ada di lingkungan Grup Perusahaan AP II dengan melakukan pemanggilan vendor-vendor fasilitas, antara lain vendor lift,” ujar President Director AP II, Muhammad Awaluddin, Kamis (4/5).
 Dijelaskannya, bahwa hal ini merupakan bagian dari upaya untuk secara serius dan aktif memastikan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan di bandara-bandara.
 “Pemeriksaan fasilitas juga dilakukan di Bandara Kualanamu yang merupakan salah satu bandara di lingkungan Grup Perusahaan AP II. Bandara Kualanamu dikelola oleh PT Angkasa Pura Aviasi yang merupakan anak usaha PT Angkasa Pura II,” tegasnya.
 Sementara itu, Director of Engineering AP II, Agus Wialdi menambahkan, vendor lift dua pintu atau double sided di Bandara Kualanamu dipanggil untuk menjelaskan hal teknis.
 Hal senada juga dikatakan Direktur Utama (Dirut) PT Angkasa Pura Aviasi, Achmad Rifai. Dia menuturkan, pemanggilan vendor lift di Bandara Kualanamu dilakukan pada 4 Mei 2023.
“Pemanggilan vendor lift double sided sudah diupayakan minggu lalu, namun baru dapat dipenuhi 4 Mei 2023,” katanya.
 Adapun, Surat Direktorat Bandar Udara Kemenhub sehubungan dengan kejadian penemuan jasad wanita di bawah salah satu lift di Bandara Kualanamu.
 Pemeriksaan fasilitas dengan pemanggilan vendor fasilitas oleh Grup Perusahaan PT Angkasa Pura II bertujuan sebagai mitigasi dan meningkatkan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan di bandara. (dwi/ila)

OJK Terbitkan Ketentuan Tingkatkan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Bambang Mukti Riyadi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Hal ini antara lain dilakukan melalui penerbitan POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Demikian disampaikan, Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Bambang Mukti Riyadi, Kamis (4/5).

“Penerbitan kedua POJK dimaksud dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa ketentuan batasan maksimum investasi pada pihak terkait untuk aset selain Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (non PAYDI) dinilai masih terlalu besar sehingga belum dapat mencegah risiko konsentrasi yang berlebihan,” ujarnya.

Di samping itu, lanjutnya, untuk aset PAYDI belum terdapat ketentuan batasan maksimum investasi pada pihak terkait dan bukan pihak terkait sehingga pemegang polis berpotensi menghadapi risiko konsentrasi yang tinggi serta berpotensi adanya pengelolaan aset PAYDI yang disalahgunakan hanya untuk kepentingan grup/afiliasi Perusahaan.

Selain itu, sambung Bambang, penyesuaian POJK dimaksud juga diperlukan dalam rangka harmonisasi pengaturan dengan sektor perbankan mengenai pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait sehingga diperoleh penilaian risiko yang lebih tepat secara terintegrasi/konglomerasi.

“Secara umum, penyempurnaan ketentuan dalam POJK 5/2023 dan POJK 6/2023 dimaksud bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi termasuk pada PAYDI/unit link,” sebutnya.

Kedua POJK tersebut, papar Bambang, mengatur antara lain mengenai batasan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait. Ketentuan batasan investasi tersebut perlu disesuaikan untuk mendorong perusahaan agar lebih hati-hati dalam penempatan investasi dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko terkait penempatan investasi.

Kemudian, terangnya lagi, penyesuaian juga dilakukan terhadap pengecualian kewajiban pembentukan dana jaminan bagi perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Dalam penerapan prinsip kehati-hatian investasi, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait serta satu pihak dan satu kelompok pihak penerima investasi yang bukan pihak terkait. Eksposur risiko tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan permodalan perusahaan untuk menanggung risiko. Khusus untuk PAYDI, Perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap kinerja investasi PAYDI,” pungkasnya. (dwi/sih)

Demokrat dan PKB Sepakat Jaga Pemilu agar Berjalan Bebas, Adil, dan Demokratis

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan partainya dan PKB akan berupaya untuk terus membangun komunikasi, silaturahim, dan solusi-solusi bersama tentang isu-isu kebangsaan dan rakyat. Kendati kedua partai berada di bangunan koalisi yang berbeda, tetapi tidak menutup sedikitpun semangat Partai Demokrat dan PKB untuk bertukar pikiran.

“Kami ingin juga saling berbagi, karena sejatinya kami memiliki sejumlah kesamaan pandangan, yaitu pembangunan negeri ini untuk kesejahteraan rakyat dan Pemilu 2024 berjalan dengan bebas, adil, dan demokratis,” ujar AHY.

Menurut AHY, Demokrat dan PKB juga sepakat untuk menjadi bagian dalam menjaga Pemilu 2024, agar berjalan tanpa intervensi dan intimidasi serta kecurangan juga ingin sama-sama Indonesia memiliki lompatan-lompatan besar serta keluar dari middle income trap. “Kami berharap, Indonesia tidak terjadi lagi benturan antar kelompok dan identitas. Kita semua nasionalis, para patriot yang ingin membangun dan mencintai negerinya,” lanjut AHY.

Meski hujan gerimis mengguyur malam yang dingin di Puri Cikeas, namun suasana terasa begitu hangat saat Cak Imin tiba di Puri Cikeas, dipayungi oleh AHY dan berjalan bersama di tengah guyuran hujan. Mereka berdua berjalan menuju pendopo dan menyapa sejumlah awak media sebelum masuk ke dalam dan memulai silaturahmi dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah silaturahmi, pertemuan diakhiri dengan perbincangan empat mata antara AHY dan Cak Imin.

“Kami saling bertukar pikiran, bertukar catatan. Tadi diskusinya cair sekali, tentunya saya ingin mendengar langsung yang menjadi bacaan yang dimiliki oleh Gus Muhaimin maupun teman-teman di PKB, begitu pula sebaliknya. Saya rasa di sini ada kedewasaan dalam politik yang seharusnya memang dibangun seperti itu,” ujar AHY.

Dalam pertemuan ini, Ketua Umum Partai Demokrat mendampingi Presiden RI ke-6, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Sekjen Teuku Riefky, Bendum Renville Antonio, dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Andi Mallarangeng. Sedangkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, didampingi oleh Waketum Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Bidang Milenial Faisol Reza, dan Ketua DPP Bidang Kominfo Ahmad Iman Sukri. (adz)

AFP Sumut Larang Pemain Ikut Seleksi Asprov PSSI

Ketua AFP Sumut Letkol (Mar) Ismail Effendy Rambe

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Asiosiasi Futsal Propinsi (AFP) Sumatera Utara mengeluarkan larangan kepada pemain dari kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi tim futsal putra dan putri yang diselenggarakan Asprov PSSI Sumut. Larangan ini disampaikan Ketua AFP Sumut Letkol (Mar) Ismail Effendy Rambe.

Melalu surat bernomor 240/AFPSU/V/2023, AFP Sumut melarang setiap anggotanya mengirimkan atletnya untuk mengikuti seleksi yang akan digelar Asprov PSSI Sumut pada 11-12 Mei 2023 (putri) dan 13- 14 Mei 2023 (putra).

“Menyikapi rencana seleksi yang digelar Asprov PSSI Sumut dan pengumuman melalui akun Instagram mereka, AFP Sumatera Utara telah mengirimkan surat ke FFI dan PSSI agar kewenangan AFP Sumatera Utara dipahami oleh Asprov PSSI Sumatera,” bunyi surat tersebut.

Ditambahkan, AFP Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan dan pembinaan
futsal sesuai dengan hasil kongres dan statuta yang berlaku. Untuk itu, demi berjalannya organisasi sesuai statuta, AFP Sumut dengan tegas melarang setiap anggotanya mengirimkan atlet mengikuti seleksi yang digelar Asprov PSSI Sumut.

Tidak main-main, AFP Sumut bakal memberikan sanksi kepada anggota yang mengirimkan atlet mengikuti seleksi Asprov PSSI Sumut. “AFP Sumut akan memberikan sanksi pembekuan keanggotaan bila melanggar larangan ini,” tegas Ismail.

Dijelaskan, AFP Sumut adalah anggota FFI yang merupakan badan pelaksana organisasi untuk mengelola futsal di tingkat provinsi. Atas dasar itu, AFP Sumut telah melaksanakan seleksi pemain kategori putra.

“Pemain yang terjaring dari hasil pemantauan tim talent scouting pada Kejuaraan Daerah Futsal Sumatera Utara Tahun 2022 untuk putra. Kemudian hasil pemantauan dari Kejuaraan AFP U-17 Championships Sumatera Utara tahun 2022,” ungkapnya.

AFP Sumut juga telah melakukan seleksi tahap kedua pada tahun 2023. Kemudian melakukan seleksi untuk tim putri pada tahun 2013. Pemantauan juga dilakukan pada Liga Futsal Nusantara Putra dan Putri Sumatera Utara 2023.

“Semuanya untuk persiapan Pelatda PON 2024. Kami kecewa karena AFP selalu berkoordinasi dan membuat laporan kegiatan kepada Asprov PSSI Sumatera Utara. Tapi mereka tetap ngotot melakukan seleksi tersendiri,” tegasnya.

Wakil Ketua AFP Sumut Adi Wijaya juga kecewa dengan sikap Asprov PSSI Sumut. Dia menilai Asprov PSSI Sumut sudah membegal wewenang AFP Sumut dalam melakukan pembinaan. “Kami heran selama ini kami patuh sama Asprov PSSI Sumut, kenapa sekarang berubah 100 persen,” pungkasnya. (dek)

Doktor Matematika Daftar Jadi Caleg PAN

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Doktor Ilmu Matematika lulusan Universitas Indonesia (UI) Dr Zulfi Amri SPd MSi resmi mendaftar menjadi calon legislatif (Caleg) DPRD Sumut dari daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 4 meliputi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Kota Tebingtinggi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Kamis (4/5/2023). Berkas pendaftaran Zulfi Amri disampaikannya ke Sekretariat DPW PAN Sumut Jalan Sei Lepan Nomor 2 Medan.

Pantauan wartawan pada saat mendaftar, Zulfi Amri yang juga mantan Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut ini didampingi Ketua MPP DPW PAN Sumut, Ibrahim Sakty Batubara. Berkas pendaftaran Zulfi Amri diterima langsung Ketua Badan Saksi DPW PAN Sumut, Amirullah Hidayat didampingi sejumlah unsur Wakil Ketua diantaranya Dedek Kurniawan Gultom

Kepada wartawan, Zulfi Amri mengaku membulatkan tekat maju di Pemilu 2024, untuk mendapatkan kursi di DPRD Sumut semata-mata untuk turut langsung berperan memberikan kontribusi pembagunan di daerah Sergai dan Tebing Tinggi. “Khususnya tekat saya untuk senantiasa menyerap segala aspirasi masyarakat di Sumatera Utara khususnya Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Sergai,”kata Zulfi Amri.

Zulfi Amri mengatakan alasannya maju sebagai caleg DPRD Sumut dari PAN disebabkan partai berlambang Matahari Terbit yang saat ini dipimpin Zulkifli Hasan ini senantiasa memiliki masa ke-emasan dalam melayani masyarakat baik tingkat nasional hingga daerah..” Semoga, dalam pelaksanaan pileg mendatang nanti, PAN kembali bisa mengembalikan masa kejayaan seperti pada waktu awal pembentukannya. Dan kita sangat meyakini itu, mengingat kiprah dan kinerja ketua umum Zulhas yang selama ini selalu berpihak dan melayani rakyat,”katanya.

Berdasar data terhimpun, Zulfi Amri merupakan seorang Akademisi lulusan Sarjana Pendidikan (SPd) Ilmu Matematika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Usai menamatkan diri di UMSU, Zulfi Amri langsung melanjutkan pendidikan S2 dan S3 ke Universitas Indonesia juga membidangi Ilmu Matematika.

Selanjutnya pengalamannya di organisasi, Zulfi Amri saat sebagai mahasiswa menduduki jabatan sebagai Ketua Pimpinan Komisariat (PK) IMM FKIP UMSU hingga naik ke jenjang atas sebagai Ketua DPD IMM Sumut. Sehingga sosok Zulfi Amri banyak dikenal di kalangan aktivitas mahasiswa Islam di Sumatera Utara.

Sosok aktivis dan akademisi Zulfi Amri diakui langsung Ketua MPP DPW PAN Sumut yang juga mantan Anggota DPR RI, Ibrahim Sakty Batubara. “Sosok akademisi dan aktifis Zulfi Amri sudah tidak diragukan lagi. Kita (PAN) beruntung adinda (Zulfi Amri) mau bergabung dan menjadi caleg DPRD Sumut dari PAN, dimana keilmuannya di Bidang Matematika sangat dibutuhkan dalam mewarnai kursi legislatif mendatang,”katanya. (adz)

1...1,5531,5541,555...15,695Page 1,554 of 15,695