JAKARTA – Upaya penyelesaian kasus mafia hukum dengan tersangka Cirus Sinaga dipastikan molor. Sebab, kemarin (29/3) Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara Cirus ke penyidik Mabes Polri (P-18). Alasannya ada barang bukti yang harus dilengkapi.

“Prinsipnya ada persyaratan formal dan material yang belum dipenuhi oleh penyidik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Noor Rachmad di kantornya, kemarin (29/3).

Dia lalu merinci persyaratan yang harus dipenuhi penyidik. Syarat formal yang dirasa kurang adalah ada ketentuan pasal yang disangkakan kepada Cirus belum ada KUHP. Selain itu, beberapa saksi tercantum dalam resume, namun ternyata tidak tercantum dalam berita acara pemeriksaan.

Selain itu yang tak kalah penting adalah sebagian pasal yang disangkakan belum didukung dengan fakta perbuatan dan barang bukti. “Nah, karena itu (berkasnya) kami kembalikan,” kata Noor Rachmad.
Seperti yang diketahui, Cirus yang merupakan jaksa senior itu diancam dengan pasal 5, pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3, pasal 6 UU No 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian uang.

Pengembalian berkas Cirus itu tercantum dalam surat bernomor B-734/F.3/Ft.1/03/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani Dirtut Pidsus. “Pada prinsipnya kami sudah diambil sikap tapi suratnya memang belum diluncurkan sampai sekarang,” kata dia.

Noor Rachmad kembali menegaskan pengembalian berkas tersebut bukan upaya untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara Cirus. Dia menegaskan bahwa apa yang dilakuan pihaknya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan, seseuai rencana sebelumnya, jaksa yang menangani kasus Cirus dalam waktu dekat akan mengundang para penyidik mabes polri. Nah, dia pun menjelaskan bahwa pertemuan tersebut nantinya akan dilangsungkan di gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) atau yang lebih dikenal dengan gedung bundar. (kuh)

Penggelapan Dana Nasabah Citibank Oleh Malinda

JAKARTA-Penyidi k Direktorat II Ekonomi Khusus bareskrim Polri terus mengembangkan kasus penggelapan dana nasabah Citibank yang dilakukan oleh Malinda Dee (MD). Mantan senior manager itu diduga menilap lebih dari Rp17 miliar dan bisa mencapai Rp100 miliar. Pasalnya, polisi juga meyakini banyak nasabah korban Malinda yang belum melapor.

“Itu (Rp 17 miliar, Red) memang sementara. Ini kan masih dikembangkan, bisa saja lebih,” ujar Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim  Brigjen Pol Arief Sulistyanto pada Jawa Pos (grup Sumut Pos) kemarin. Selain mencari aset yang diduga hasil penggelapan, penyidik juga memburu komplotan Malinda.

Arief yakin para nasabah yang jadi korban Malinda akan melapor. “Itu akan memudahkan penyidikan dan mempercepat pengungkapan,” katanya.

Dengan alasan rahasia penyidikan, Arief menolak membeber  apa saja aset-aset Malinda. “Kalau  berkas sudah lengkap, nanti kita gelar. Sabar saja,” kata mantan koordinator staf pribadi Kapolri ini.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam menjelaskan, mobil Hummer H-3 yang disita penyidik bukan milik Malinda. “Itu milik suaminya AG,” kata Anton. AG adalah artis Andhika Gumilang yang pernah bermain di beberapa sinetron dan film horor.

Polisi sudah memeriksa Andhika sebagai saksi. “Dia punya apartemen dan mobil dari MD, penyidik sedang mengembangkan peranannya,” kata mantan Kapolda Jatim ini.

Sumber Jawa Pos menyebut, Malinda diduga meraup dana nasabah hingga puluhan miliar. “Bahkan bisa ratusan,” katanya kemarin. Hal itu belum terungkap karena memang belum ada laporan dari nasabah lain yang jadi korban.
“Aset Malinda banyak sekali. Ada apartemen di Capital Residence, apartemen untuk anak pertamanya di Australia, mobil Range Rover Sport, Ferrari,” kata perwira muda ini.

Mobil Range Rover Sport dipakai anak bungsunya yang usianya baru 16 tahun. “Untuk mobil Ferrari masih dicari,” tambahnya.

Sebagai seorang mantan petinggi Citibank, duit Rp17 M bagi Malinda bisa dibilang kecil. “Sementara ini, modusnya adalah dengan blanko-blanko investasi kosong. Nasabah percaya tanda tangan untuk mencairkan dana , tapi uangnya tidak diinvestasikan,” katanya. Malinda di Citibank menangani klien kakap dengan aset minimal Rp500 juta. (rdl/nw/jpnn)

JAKARTA- Pasangan Bonaran Situmeang-Syukran Tandjung balik menuding pasangan Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara melakukan sejumlah kecurangan. Melalui pengacaranya, Elza Sharief dkk, Bonaran-Syukran menyebut istri Bupati Tapteng Tuani Lumbantobing itu memanfaatkan para PNS untuk menggaet suara.
Saat menyampaikan jawaban atas materi gugatan Dina-Hikmal di persidangan sengketa pemilukada Tapteng di gedung MK, Selasa (29/3), Elza mengatakan, Tuani telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para kepala dinas, SKPD, dan kepala kantor di lingkungan Pemkab Tapteng, agar melakukan monotoring pelaksanaan pilkada 9 hingga 13 Maret 2011.

Karenanya, Elza membantah tuduhan Dina-Hikmal yang dalam permohonan gugatannya menyebutkan Bonaran-Syukran melakukan pelanggaran sistematis dan terstruktur.

“Pihak terkait (Bonaran-Syukran, Red) itu bukan siapa-siapa, sehingga tidak bisa melakukan sesuatu yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Justru, pemohon (Dina, Red) sebagai istri bupati incumbent, punya berbagai fasilitas untuk melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif,” ujar Elza, yang namanya melejit sejak menjadi pengacara keluarga Cendana itu.

Dalam persidangan di MK, calon yang dinyatakan menang oleh KPUD, memang disebut sebagai pihak terkait, yang juga didengar keterangannya di persidangan. Bahkan, pihak terkait juga berhak menunjuk pengacara.
Dalam sidang yang dipimpin hakim konstitusi Achmad Sodiki itu, dengan nada tegas Elza juga mengungkapkan anggapan yang selama ini berkembang, bahwa seorang istri bupati bisa lebih berpengaruh dibanding suaminya.
Mengenai gugatan Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit, kuasa hukum Bonaran-Syukran menilai, langkah KPU Tapteng sudah tepat. Pasalnya, syarat dukungan partai pengusung memang kurang.  “Tak Benar Hanura mendukung Albiner-Steven, tapi mendukung Bonaran-Syukran,” ujar anggota tim Elza Sharief.

Mengenai adanya putusan PTUN Medan 10 Maret 2011 yang mengabulkan gugatan Albiner-Steven, kata tim pengacara Bonaran-Syukran, jika toh para pihak tidak mengajukan banding, maka putusan baru bisa dikatakan berkekuatan hukum tetap pada 24 maret 2011.

Mengenai tuduhan politik uang yang dilakukan Bonaran-Syukran, juga dibantah. Majelis hakim MK diminta menolak gugatan itu, dengan dalih soal politik uang tak termasuk obyek sengketa pemilukada yang bisa dibawa ke MK.
Pada kesempatan tersebut, KPU Tapteng juga menyampaikan jawaban atas materi gugatan kedua pasangan. Melalui kuasa hukumnya, Andre Unuputi dan Arifin Rudy Nababan, KPU Tapteng juga menyebutkan bahwa proses pemilukada sudah berjalan sesuai aturan.

Mengenai pencoretan Albiner-Steven, KPU Tapteng mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mengabaikan putusan PTUN Medan yang mengabulkan gugatannya sehingga tahapan pemilukada tetap diteruskan.
“Bukan tidak menghormati putusan PTUN, tapi untuk menghormati masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya sesuai jadwal,” terang Andre Unuputi.

Dari paparan lisan yang disampaikan tim kuasa hukum Bonaran-Syukran, tidak ada disinggung mengenai keterkaitan Bonaran dengan Anggodo Widjojo, sebagaimana tertuang dalam materi gugatan Dina-Hikmal. Selain itu, juga tidak diulas mengenai tuduhan penggugat yang menyebut Bonaran-Syukran memanfaatkan aparat kepolisian untuk proses pemenangannya.

Namun demikian, sanggahan yang disampaikan kuasa hukum Bonaran-Syukran relatif lebih rinci, detil, dan berpanjang lebar, dibanding sanggahan yang disampaikan kuasa hukum KPU Tapteng.

Seperti pada sidang sebelumnya, kemarin Bonaran dan Syukran juga tidak hadir. Bambang Widjojanto, dari tim kuasa hukum Dina-Hikmal, juga tak hadir. Namun, rekannya, Iskandar Sonhaji, menghadiri persidangan yang dimulai sore hingga menjelang petang itu. Sidang berikutnya digelar hari ini (30/3) dengan agenda meminta keterangan saksi-saksi.(samj/pnn)