MEDAN- Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah Temu Nasional Ahli Musuem yang digelar 2-5 Mei 2011 yang akan dihadiri sekitar 250 pakar di bidang budaya, kemuseuman dan purbakala di tanah air. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Aurora Tambunan ketika bertemu dengann Penjabat (Pj) Gubsu Gatot Pujo Nugroho di Medan, Senin (28/3).

Dalam pertemuan itu, Dirjen Sejarah dan Purbakala Kemenbudpar didampingi Direktur Museum Ditjen Sejaran Intan Mardiana dan Kepala Museum Negeri Sumut Sri Hartini. Menurut Aurora, pertemuan itu akan dijadikan wadah untuk saling bertukar informasi dan masukan mengenai pengelolaan museum di tanah air.
Hal itu diperkirakan sangat bermanfaat karana selama ini cukup banyak keluhan dan ungkapan ketidakpuasan atas pengelolaan dan kondisi museum di sejumlah daerah.

“Banyak museum yang ‘mati segan hidup tak mau’,” katanya. Kondisi itu, kata Aurora, diperaparah dengan adanya sebagian pemerintah daerah yang kurang memperdulikan, bahkan menyepelekan keberadaan museum.
Pihaknya pernah menerima masukan dari sejumlah anggota dewan agar pemerintah pusat, khususnya Kemenbudpar menarik pengelolaan museum yang ada di daerah.

Namun, pihaknya menilai perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan museum di Sumut cukup baik meski perlu perbaikan lebih lanjut.
“Karena itu, kami bawa sekitar 250 ahli museum untuk menyemarakkan Sumut,” kata mantan Kepala Dinas Pariwisata Jakarta itu.

Menurut Aurora, perbaikan yang pihaknya tawarkan ke Pemprov Sumut adalah penataan museum agar lebih menarik dan membuat masyarakat ketagihan untuk berkunjung lagi.

Salah satu caranya dengan menjadikan museum murni sebagai tempat memamerkan berbagai hasil kebudayaan daerah. “Kalau bisa, jangan dicampur dengan kegiatan administrasi perkantoran,” katanya.
Menurut Aurora, pihaknya akan memiliki alasan untuk mengupayakan bantuan dari APBN terhadap pengembangan museum di Sumut jika Pemprov setempat telah berbuata terlebih dulu.
“Malah, itu bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Museum Daerah (Amida) Sumut Dr Ikhwan Azhari mengatakan, Sumut memiliki 23 museum yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Namun dari jumlah itu, hanya empat museum yang layak dikunjungi.

Ia menyebutkan empat museum itu adalah Museum Negeri dan Museum Rahmat Galeri di Medan, Museum Nias di Kota Gunung Sitoli, dan Museum Batak di Toba Samosir.
Penjabat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyambut baik rencana pertemuan sejumlah ahli di bidang budaya, kemuseuman dan purbakala di tanah air tersebut.
Malah, Gatot Pujo Nugroho menawarkan agar kegiatan tersebut bukan hanya di Kota Medan, tetapi dilanjutkan ke kawasan wisata Danau Toba.

“Jadi, bisa juga menjadi promosi pariwisata Sumut,” kata Gatot.
Mengenai saran pengembangan museum, Penjabat Gubernur Sumut itu menyatakan akan pihaknya telah menyiapkan anggaran yang cukup besar.
Namun pihaknya mengoordinasikan ide dari Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Kemenbudpar itu dengan Dinas Pariwisata Sumut.(ari)

Kejari Tolak Kasus Humas Pemko Disebut Lambat

MEDAN- Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Medan, Dharmabella Timbasz tidak terima dikatakan lamban dalam menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Bagian Humas Setda Kota Medan tahun 2010.
“Bukan kita hentikan, namun kita masih menunggu laporan dari tim yang menangani kasus tersebut,” katanya pada wartawan, Selasa (29/3).

Dikatakan Dharmabella lagi, saat ini timnya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan, sebagian ditugaskan dalam menangani perkara lainnnya, termasuk perkara kasus terorisme yang sedang digelar di pengadilan negeri (PN) Medan. Dalam kasus ini, lanjut Timbasz, perlu kehati-hatian dalam mengungkap kasus dugaan korupsin
apalagi dugaan tersebut menyangkut instansi pemerintahan. Ditambah lagi, laporan tentang adanya dugaan kasus tersebut sudah berlangsung setahun silam. “Pidsus tidak mau disalahkan kalau nantinya dalam penyelidikan terkesan terburu-buru, hanya untuk mengejar target penuntasan kasus korupsi,” ujarnya.

Dan kalaupun, dalam penyelidikan kasus itu tidak ditemukan adanya unsur-unsur perbuatan pidananya, pihaknya akan mempublikasikan kepada masyarakat, dan begitu juga sebaliknya. Jadi tidak ada yang harus ditutupi dalam kasus ini. “Kasus ini merupakan prioritas utama yang akan dituntaskan, tunggu saja,” sergahnya.
Menurut Dharmabella, terkait penyelewengan aliran dana APBD 2010 ini, sejumlah pejabat yang dinilai mengetahui secara langsung maupun tidak langsung sudah diperiksa.

“Mantan Kabag Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan sudah dua kali kita panggil untuk dimintai keterangan dalam kasus ini, dan termasuk pejabat-pejabat lainnya,” terang Timbasz.

Sementara itu menyikpi kasus tersebut, wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muslim Muis, mendesak pihak Kejari Medan, untuk segera menuntaskan penyelidikan terhadap kasus yang diduga terjadi di Humas Pemko Medan.

Kalau hal ini terkesan diulur-ulur, lanjut Muslim, maka akan jadi preseden buruk bagi kejaksaan sendiri, dan secara jelas akan menuai pemikiran yang negatif di tengah-tengah masyarakat.

Seperti diketahui, penelusuran kasus dugaan korupsi ini dilakukan setelah, pihak kejari Medan, menerima laporan berbagai elemen masyarakat yang didukung sejumlah data-data terkait aliran dana APBD itu. Dimana bentuk dugaan korupsi anggaran bidang humas Setdako Medan antara lain pengadaan  bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan sebesar Rp910 juta Kemudian, kucuran dana untuk penyediaan bacaan buku kliping dari surat kabar, majalah dan tabloid sebesar Rp100 juta dan dinaikkan menjadi Rp135 juta pada Perubahan APBD TA 2010.
Selain itu, dana penerbitan buku petunjuk telepon sebesar Rp104.280.000, anggaran peliputan penyelenggaraan kegiatan kepala daerah pada hari kerja dan hari libur sebesar Rp 350 juta dan jumlahnya naik menjadi Rp 450 juta pada perubahan ABPD.

Lalu, pembelian buku UU, misalnya, seharusnya ini tidak perlu dianggarkan di APBD. Sebab kalau bidang  humas perlu buku UU, cukup memintanya kepada Bagian Hukum karena di bagian itu tersedia buku UU dari A sampai Z.(rud)