LUBUK PAKAM- Program bedah rumah tak layak huni yang dilaksanakan Pemkab Deli Serdang dinilai menyusahkan warga miskin. Pasalnya, akibat program tersebut, Fergianto (33), warga Lingkungan I B Desa Sidourip Kecamatan Beringin, mengaku makin susah setelah terdaftar sebagai penerima program bedah rumah itu.

Kepada wartawan koran ini, Senin (28/3), pria yang memiliki tiga anak itu menyatakan, bahan material bangunan berupa semen, kayu, besi yang diberikan Pemkab Deli Serdang untuk membangun rumah dengan tipe 36 itu tidak cukup. Karenanya, untuk menutupi kekurangan itu, Fergianto terpaksa mencari tambahan biaya dengan cara berutang kepada tetangganya. Hampir sekitar 50 persen dari biaya pelaksanaan pembangunan ditutupinya sendiri.
Bahkan selain itu, suami Endang (30) itu, mengaku mengeluarkan biaya tambahan Rp1 juta untuk membuat surat tanahnya.

Sebelumnya, Fergianto memiliki rumah berdindingkan tepas dan beratapkan rumbia (nipah). “Sejak rumahku dibedah, hidup kami malah semakin susah karena mikirkan utang,”cetus Endang.

Menurut ibu muda itu, beberapa waktu lalu keluarganya didatangi perangkat desa dan diberi tahu rumahnya masuk daftar program bedah rumah. Diperkirakan, biaya satu unit rumah mencapai Rp30 juta. Tapi persyaratannya, penerima bedah rumah harus memiliki lahan sendiri dibuktikan dengan surat tanah (SKT).

Camat Beringin Batara Harahap, Senin (28/3) sore, saat dihubungi via ponselnya tidak sempat menjawab wartawan koran ini. “Besok saja kita bicara di kantor. SMS Abang sudah saya baca,” katanya via ponselnya. (btr)

LUBUK PAKAM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan korupsi sebesar Rp2,958 miliar dana replanting di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Sei Putih PTPN 3 seluas 174 hektar pada 2007 silam. Desakan ini disampaikan juru bicara komisi A DPRD Deli Serdang, Mikail TP Purba usia menerima managemen Kebun Sei Putih PTPN 3 dengan petani Sukses Mandiri di ruang komisi A DPRD, Senin (28/3).

Permasalahan dugaan korupsi ini, mencuat semejak berakhirnya HGU Kebun Sei Putih PTPN 3, seluas sekitar 380 Ha pada 2005 silam. Selanjutnya kelompok petani Sukses Mandiri melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam.

Namun, meski belum ada putusan berkekuatan hukum tetap managemen PTPN 3 melakukan replanting pada 2007 silam. Padahal, status lahan masih stanpas. Selanjutnya, karena merasa didahului akhirnya, kelompok petani Sukses Mandiri menanami ubi kayu di lahan sengketa itu.

“Kebijakan PTPN 3 menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupia. KPK hendaknya melakukan pemeriksaan di kebun plat merah itu,” tegas Mikail.

Akibat ditanamnya ubi kayu di lahan perkebunan karet itu. Menyebabkan sekitar 174 ha dari 380 ha mengalami kerusakan. Karena diserang penyakit jamur.

Senada dengan itu, anggota Komisi A lainnya Alisman Saragih menjelaskan, berdasarkan PP No.40/1996, dalam waktu setahun bila HGU urung diperpanjang, maka selurut aset yang ada di atas lahan, harus dicabut. Padahal, HGU berakhir tahun 2005 silam, bahkan hingga saat ini belum dikeluarkan izin perpanjangan HGU lahan 380 ha oleh BPN Pusat.

Kuasa Hukum PTPN 3 Kusbianto mengatakan, kegiatan replanting di atas lahan eks HGU PTPN 3 Kebun Sei Putih merupakan kebijakan perusahaan. Meski ketentuan PP No.9/1999 pasal 29, yang menyebutkan, PTPN 3 masih memiliki hak keperdataan menguasai aset sebagai pemegang HGU lama, sampai BPN belum melepaskannya ke negara.(btr) “Akibat perusakan yang dilakukan warga, PTPN 3 melapor ke pihak berwajib,” bilangnya.
Distrik Manager PTPN 3, Jhony menyebutkan, angka kerugian PTPN 3 sekitar Rp16 juta-Rp18 juta per hektar. Lahan yang dirusak karena tanaman ubi kayu sekitar 174 Ha. “Angka secara pasti saya kurang tau, soalnya saat peristiwa itu berlangsung saya belum di sini,” kilahnya. (btr)

SERGAI- Dana rehabilitasi 22 unit Madrastah Ibtidaiyah Swasta (MIS) senilai Rp2,5 miliar di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) diduga disunat oknum Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sergai. Akibatnya, fisik gedung sekolah tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang ditetapkan.

Dari data yang diperoleh wartawan koran ini, setiap sekolah yang menerima dana rehabilitasi dari APBN 2009 adalah sebesar Rp93.500.000, dan langsung ditransfer ke rekening Kepala Sekolah (Kasek). Sebelum dana diterima, pihak sekolah (MIS) mengajukan proposal melalui Kantor Kemenag Sergai.

Menurut informasi yang dikumpulkan Sumut Pos, sebelum dana diambil atau dicairkan, para Kasek dikumpulkan di MIS yang ada di Sei Rampah untuk dikondisikan. “Para Kasek dikumpulkan dan di situ diberi arahan, siapa kontraktor yang akan mengerjakan proyek rehab MIS,” kata Ketua LSM BIN, MS Sitompul SSos kepada Sumut Pos, Senin (28/3) di Sei Rampah.

Padahal semestinya, proyek rehab dikerjakan secara swakelola, tetapi setelah intervensi yang dilakukan oknum Kemenag Sergai, akhirnya para Kasek hanya menerima kunci saja tanpa terlibat secara aktiv proses pekerjaan. “Setelah pekerjaan rehab selesai, para Kasek menerima bagian sebesar 10 persen dari pagu proyek,” ungkap MS Sitompul.
Soal pemotongan ini, Kepala Kementerian Agama Sergai H Hasbi ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu adanya pembagian komisi dari nilai proyek itu. “Kami hanya melakukan peninjauan proyek. Waktu itu ada yang memberi uang terima kasih, kami terima. Tapi tidak dipatokkan nominalnya,” katanya.(mag-15)

Tuhan Mendengar Doaku…

Kegembiraan mulai terlihat di wajah Marintan br Sinaga (73) dan Deli br Sirait (52) saat hakim ketua, Gabe Doris SH memvonis kedua terdakwa dengan kurungan 1 bulan 20 hari, Senin (28/3).

Vonis yang diberikan itu akan dikurangi selama masa tahanan saat terdakwa mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun.

“Tuhan mendengarkan doaku dan memberikan jalan terbaik pada ku. Rabu  (30/3), aku sudah bebas dan bisa kembali ke rumah dan berkumpul dengan  anak dan cucu ku. Ini memang mukzijat dari Tuhan,” ungkap Marintan  warga Huta Palia Borla Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten  Simalungun.

Saat ditanya, apakah mereka akan membuat acara keluarga atas vonis itu? Dia mengatakan, biarlah anaknya yang mempersiapkan semua. “Sekarang saya hanya memikirkan untuk kedepan. Usia saya sudah tua, biarlah anak saya nantinya yang mengurusi semuanya. Saya akan kerjakan, apa yang bisa saya kerjakan nantinya,” sebutnya.
Dirinya saat ini hanya bisa bersyukur dan tidak sabar ingin segera kembali ke rumah. Diakuinya, dia bersama keluarganya akan memulai kehidupan baru lagi tanpa memikirkan hal lain.

Dalam sidang yang digelar di PN Simalungun sekitar pukul 11.30 WIB dengan agenda pembelaan serta putusan itu, Deli br Sirait membacakan pembelaannya. “Kami mengaku menyesal telah berbuat kesalahan ini. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, kami meminta kepada ibu hakim agar kami diberikan keringan,” ucapnya.
Usai mendengar pembelaan itu, hakim ketua, Gabe Doris SH didampingi hakim anggota, Monalisa SH dan Halida SH membacakan seluruh isi putusan. Kemudian, mereka juga membacakan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan hukuman terdakwa. “Dari hasil keterangan dari saksi yang dihadirkan, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 tentang pencurian. Hal memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara hal meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, berjanji tidak akan mengulanginya serta belum pernah dihukum,” terangnya. (mua/smg)

BINJAI-Pembangunan Gardu Induk milik PLN di Lingkungan III, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, menuai protes warga setempat. Pasalnya, selama proyek itu dikerjakan, warga merasa di rugikan. Untuk itu, mereka minta agar PLN memberikan ganti rugi.

Permintaan puluhan warga ini, disampaikan dalam pertemuan di Kantor Kelurah Jati Karya, Jalan T Amir Hamzah, Senin (28/3) pukul 14.30 WIB. Dalam pertemuan itu, warga terus menyampaikan keluhannya terkait proyek pembanguna gardu induk itu berjalan.

Seperti Riki, yang mengaku resah atas proyek itu. “Kalau musim kemarau debu berterbangan. Suara bising dari pengerjaan sangat mengganggu. Saya minta PLN mencari solusi agar kami tidak terganggu,” ujar Riki.
Ternyata, pertemuan itu tak dihadiri seorangpun perwakilan dari PLN.  Namun, secara tiba-tiba seorang pria yang mengaku bernama Amin, memberikan jawaban terkait keluhan yang dirasakan masyarakat.

Amin dan teman-temannya mengaku dari Tim USU, yang bekerja secara independen guna membantu menyelesaiakan persoalan PLN dengan masyarakat. “Kami dari Tim USU yang akan melakukan penelitian terkait masalah yang ada. Untuk itu, kami akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Apakah keluhan yang dikatakan masyarakat benar atau tidak. Jika benar, kami akan memberikan laporan kepada PLN dan selanjutnya PLN akan memberikan ganti rugi,” ujar Amin.

Usai pertemuan, Amin, kepada wartawan koran ini mengatakan, Tim USU datang kehadapan masyarakat berdasarkan undangan dari PLN Kota Binjai untuk menyelesaikan maslah ini. “Sebelumnya kami diundang PLN dan kami meminta persetujuan dari warga. Setelah warga setuju, barulah kami bekerja. Kami mendapatkan persetujuan dari 20-an orang warga,”kata Amin.(dan)