26 C
Medan
Thursday, December 25, 2025
Home Blog Page 15589

Muhammad Nazaruddin Peduli Pesantren

Sesuai dengan latar belakangnya sebagai santri, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sangat peduli dengan dunia pesantren. Kepedulian Nazar, demikian ia kerap disapa, terhadap dunia pesantren tak kalah dengan politisi yang mengklaim dari partai politik yang didirikan para kiai. Meski dari kader Partai Demokrat, Nazar tak memungkiri darimana dia berasal.

“Saya bisa seperti saat ini, tidak terlepas dari latar belakang saya sebagai santri di pesantren,” katanya merendah saat bertemu dengan KH Abdul Chaliq Jamaah, Pengasuh Pondok Pesantren Al Multazam, Jember, Jawa Timur, di Jakarta, Minggu (20/3). Dia menuturkan, pesantren menjadi aset yang luar biasa dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pendidikan bertaraf internasional di luar negeri, menurut Nazar, sejatinya meniru pola pendidikan pesantren. “Siswa diasramakan atau boarding school, diterapkan oleh pendidikan di luar negeri. Kita telah melakukannya sebelum Indonesia merdeka,” tambahnya. Nazar mengaku, dengan pendidikan yang diterapkan pesantren, akan menjadikan anak didik menjadi mandiri, memiliki tanggungjawab, serta memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. “Santri jauh lebih mandiri daripada anak yang tinggal dengan orangtuanya,” tandasnya. Oleh karenanya, Nazar menyebutkan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara para pengasuh pondok pesantren dan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh. Pertemuan tersebut terkait dengan rencana pemerintah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Daripada repot-repot mendirikan ribuan SMK dari nol, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk pesantren yang berjumlah sekitar 17 ribuan,” cetusnya.(net/jpnn)

Bachtiar Chamsyah Divonis 20 Bulan

Saya Pikirkan, Terima Kasih yang Mulia…

JAKARTA- Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah akhirnya menghadapi sidang vonis di Pengadilan Tipikor, kemarin (22/3). Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Bachtiar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit, sapi dan sarung di Kemensos sejak 2004-2006. Bachtiar pun dijatuhi hukuman penjara 1 tahun delapan bulan.

“Mengadili dan menyatakan terdakwa Bachtiar Chamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara satu tahun delapan bulan,”ujar Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suhamba, di persidangan, kemarin.

Selain hukuman badan, politikus senior PPP tersebut juga diwajibkan membayar denda senilai Rp50 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman kurungan tiga bulan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum Bachtiar dengan tiga tahun penjara dengan denda Rp100 juta.
Berdasarkan uraian fakta hukum yang disampaikan majelis hakim, terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatan dengan menyetujui penunjukan langsung dalam proses pengadaan mesin jahit, sarung dan sapi impor di Kemensos. Proyek pengadaan tersebut dilakukan melalui metode penunjukan langsung. Proyek pengadaan tanpa proses lelang itu telah memperkaya para rekanan dan beberapa pegawai Kemensos. Antara lain, Amrun Daulay (mantan Dirjen bantuan jaminan sosial masy), almarhum Iken Br Nasution (Dirut PT Armadhira Karya), Musfar Aziz (PT Lasindo) dan Cep Ruhyat (Direktur PT Dinar Semesta).

Akibat kebijakan tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp33,7 miliar. Rinciannya, kerugian negara akibat pengadaan sapi impor pada 2004 sebesar Rp1,9 miliar, pengadaan sarung selama 2006-2008 senilai Rp11,3 miliar, dan  pengadaan mesin jahit sepanjang 2004-2006 sejumlah Rp20,3 miliar.

Namun, Bachtiar tidak dikenai kewajiban untuk membayar uang pengganti karena tidak terbukti menikmati hasil korupsi tersebut. Di samping itu, terdakwa juga telah membayar kepada negara sebesar Rp700 juta. “Membebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti karena tidak terbukti menikmati perbuatannya,”ujar Hakim Anggota Anwar.

Atas perbuatannya, Bachtiar dijerat dengan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP.  Menanggapi vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Bachtiar menyatakan akan pikir-pikir. “Saya akan memikirkan, terimakasih yang mulia,”ujar Bachtiar yang kala itu mengenakan kemeja batik keemasan serta peci hitam. (ken/jpnn)

Gerakan Ahmadiyah: Mirza Bukan Nabi

JAKARTA- Kementerian Agama menyelenggarakan dialog terkait penyelesaian kasus Ahmadiyah. Sejumlah lembaga diundang, termasuk dua organisasi Ahmadiyah di Indonesia, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Selasa 22 Maret 2011.

Dalam paparannya, perwakilan GAI mengaku kelompoknya berbeda secara teologis dengan JAI yang beraliran Qadian. “Jadi,  Ahmadiyah yang dimaksud bukanlah kami,” ungkap Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan GAI, Ali Yasir  di Kantor Kementerian Agama.

Menurut GAI, Ahmadiyah versinya berasal dari Lahore, Pakistan yang secara keyakinan dan praktik ibadah sama dengan umat Islam pada umumnya. Termasuk soal kenabian. “Jadi Mirza Ghulam Ahmad bukan Nabi. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW setelah beliau tidak ada Nabi lagi, baik Nabi lama atau Nabi baru,” kata dia.
Disamping itu, Ali Yasir juga menegaskan Tazkirah, yang disebut-sebut kitab Ahmadiyah, bukanlah kitab suci yang menjadi rujukan GAI. “Tazkirah bukan karya kami, itu karya qadiyani, rujukan kami Al Quran dan Hadist,” katanya.
Sementara itu, GAI juga menyayangkan ketidakhadiran JAI dalam dialog hari ini. Padahal, bisa jadi pertemuan yang digagas pemerintah ini akan menjadi solusi terbaik. “Ya kami sayangkan, harusnya bisa cepat clear masalah ini, kami cuma bisa bilang begitu saja,” kata dia.

GAI mengaku sempat dihubungi JAI agar ikut tidak hadir dalam pertemuan ini, namun akhirnya GAI memutuskan datang. “Tadi pagi saya sempat mendapat telepon dari sana, ada salah satu pengurus (JAI) (meminta) supaya tidak datang juga,” kata Ali Yasir.

Sebelumnya, JAI meminta Kementerian Agama menunda dialog yang berkenaan dengan permasalahan Ahmadiyah. Penundaan itu diminta karena dialog yang digelar dinilai mendadak dan tidak netral.(net/jpnn)

Masa Moratorium Pemekaran Diperpanjang

JAKARTA-Pemerintah mengulur masa moratorium pemekaran. Jika sebelumnya pembahasan RUU pemekaran dijanjikan dimulai lagi jika sudah kelar penyusunan grand design penataan daerah, kini ada alasan terbaru. Keran pemekaran akan dibuka lagi setelah selesai pembahasan revisi UU nomor 32 Tahun 2004.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan menjelaskan, kebijakan pemerintah terbaru ini secara runut hingga saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah otonom baru. Sebagian memang sudah selesai dievaluasi. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi acuan penyusunan grand design penataan daerah.

Nah, rumusan penataan daerah itu nantinya akan diadopsi sebagai materi revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Sudah pasti, persyaratan pemekaran juga akan dikaitkan dengan penataan dimaksud.  “Nantinya, itu dituangkan ke revisi UU 32. Di situ nanti diatur persyaratan-persyaratan pemekaran,” ujar Djohermansyah Djohan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/3).

Jadi, apakah pembahasan pemekaran nunggu revisi UU 32 selesai? “Ya, kran dibuka lagi setelah ada UU nomor 32 hasil revisi,” jawabnya.

Dari aspek anggaran, apakah sudah siap? Dijelaskan, soal pendanaan untuk daerah pemekaran, tidak terlalu jadi masalah. Pasalnya, dana yang akan diberikan ke daerah baru hasil pemekaran, tahap awalnya diambilkan dari induk. “Dananya itu-itu juga. Uang yang dulunya di induk, begitu mekar, ya sebagian dialihkan ke daerah baru. Begitu juga soal pegawainya,” terangnya.

Mengenai dana untuk pembangunan gedung atau kantor, lanjutnya, bisa dilakukan secara bertahap sehingga tidak menjadi beban keuangan. “Masalah itu bisa bertahap. Bisa ngontrak dulu nggak apa-apa,” ucap mantan Deputy Setwapres Bidang Politik itu. Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku pihaknya mengikuti kebijakan Kemendagri.

“Kewenangannya ada di Kemdagri. Tapi kalau kami baca dari hasil rekomendasi, sementara ini kita lebih baik (ikut) moratorium saja,” kata Agus di Jakarta, Selasa (22/3).

Disebutkan Agus, hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemekaran daerah dinilai gagal.  Di beberapa tempat, daerah pemekaran baru diketahui tak siap mengatur birokrasi dan keuangannya. Karena itulah, kata Agus, pemerintah belum bisa memastikan kapan kebijakan moratorium itu akan dicabut.
Data di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga saat ini sudah ada 96 daerah yang antre untuk dimekarkan.  “Laporan yang DPD terima ada sekitar 96 daerah yang menanti pemekaran. Berkasnya sudah masuk tapi belum bisa diproses,” kata anggota Komite IV DPR RI, Marhani Pua, Senin (21/3). (sam)

Efi Leliani Pimpin Hotel Indonesia Natour

PARAPAT-  Peringatan satu dasawarsa PT Hotel Indonesia Natour (HIN) sekaligus serah terima General Manager (GM) Inna Parapat Hotel dari pejabat lama Fin Soeharno kepada pejabat baru Efi Leliani Dalimunte, SE  berlangsung sederhana, di PT HIN, Senin (21/3).

Tema acara itu  Together For Succes.  GM Inna Parapat Hotel Efi Leliani SE mengatakan, hari ini merupakan hari yang sangat membanggakan bagi keluarga besar PT HIN,termasuk Inna Parapat Hotel, sebab dalam perjalanan panjang hingga satu dasawarsa PT HIN mampu berjalan dengan baik dengan sejumlah prestasi.

Bila sejenak kita refleksikan seputar perjalanan PT HIN dalam 10 tahun terakhir, atau sejak didirikan 19 Maret 2001 sebagai hasil merger dari PT HII dan PT Natour, kita melihat dinamika pasang surut yang sangat beragam seiring dengan kondisi dan perkembangan Pariwisata Indonesia maupun dunia yang sangat dipengaruhi oleh situasional didalam dan diluar Negeri, regional maupun Internasional.

Efi Leliani Dalimunte SE didampingi suami Mhd Jamil BA juga menyampaikan terimaksihnya atas segala dukungan moral yang diberikan kepadanya. “Saya tidak menyangka para bapak dan ibu sekalian berkenan hadir memenuhi undangan kami,” katanya.

Sementara GM lama Fin Soeharno mengatakan salam Horas dan perpisahan. Dengan kata terbatah-batah, Fin mengucapkan terimaksih dan bila ada kesempatan akan bersama lagi.(jst/smg)

Pesan Pj Wali Kota Tebing Tinggi Bikin Heboh

  • Eddy Syofian Jangan Bermimpi Jadi Wali Kota
  • Ditulis di Balik  Sampul Lembaran Soal

 

Tebing TInggi-Guru dan kepala sekolah di Tebing Tinggi mendadak heboh. Pasalnya, di balik sampul depan lembaran soal ujian terdapat pesan dan gambar Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Drs Eddy Syofian, saat berlangsung Pra Ujian Nasional (UN) di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK di Kota Tebing Tinggi, Selasa (22/3).

Informasi yang dihimpun, seluruh lembaran soal baik tingkat SMP/MTs, SMA/SMK se-Kota Tebing Tinggi Pra UN berisi gambar dan pesan yang sama di halaman dua sampul depan.

Guru dan kepala sekolah yang merasa heran melihat gambar dan pesan yang tidak lazim itu tentu saja kasak kusuk. Amatan wartawan koran ini, di bawah gambar bertulis nama Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Drs Eddy Syofian dan pesan bertuliskan, “Anak-anakku belajarlah dengan giat karena Tebing Tinggi ini akan maju kalau dipimpin oleh orang yang terdidik.”

Seorang pengamat dunia pendidikan yang tidak mau disebutkan namanya kepada wartawan koran ini mengaku, heran apalagi pesan itu bergambar Pj Wali Kota dan pesannya bermakna kepemimpinan. Menurutnya, hal itu terindikasi adanya kampanye terselubung.

”Jangan berpikir mudah menjadi Wali Kota Tebing Tinggi ke depan untuk menggantikan salah satu pasangan.
Eddy Syofian jangan bermimpi jadi wali kota Terpilih,” terang sumber yang tak mau disebut namanya.

Ketua LIRA Kota Tebing Tinggi, Syaiful Amuan mengatakan, PjWali Kota Tabing Tinggi jangan mencampur adukkan kepentingan politik dengan dunia pendidikan dan dunia pendidikan jangan dijadikan sarana politik, sementara anak-anak didik jangan terkontaminasi menjelang digelarnya pemilukada pemungutan suara ulang di Kota Tebing Tinggi.

“Anak didik diutamakan untuk belajar menjelang Ujian Nasional, jangan diajari politik karena mereka masih anak-anak dan pelaksanaan Pra UN yang sedang berlangsung tidak ada kaitannya dengan isu politik di Kota Tebing Tinggi,” ungkap Syaiful.

Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Eddy Syofian ketika dikonfirmasi Sumut Pos  mengatakan, jangan semua kegiatan yang dilakukan diartikan dengan kepentingan politik dan jangan selalu berpikiran negatif.

“Apa yang saya lakukan salah. Saya hanyalah semata-mata untuk memotivasi siswa agar giat belajar. Jangan terus dialihkan ke dunia politik. Setiap kata-kata saya di lembar soal pun berbeda-beda baik untuk tingkat SD, SMP dan SMA serta di mata pelajaran,” terang Eddy.

Dikatakannya, hendaknya kita lebih mencermati kepentingan siswa-siswa agar termotivasi belajar. “Biarkan rumor yang beredar di luar, ambil sisi positifnya saja dan kita jangan cepat berpikir negatif,” cetus Eddy. (mag-3)

Sabu Disembunyikan dalam Pegangan Koper

TANJUNG BALAI- Zunaidah binti Usman (60) warga Desa Jangka Alue, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, NAD, ditangkap petugas pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai  karena membawa 200 gram sabu-sabu, Senin (21/3) sekira pukul 19.00 WIB.

Informasi yang didapat, penangkapan terhadap tersangka, ketika kapal Fery  KM Pasifik Jet Star, yang ditumpangi tersangka dari port Klang Malaysia sampai ke pelabuhan Teluk Nibung.  Seperti biasa, setiap barang bawaan penumpang diharuskan diperiksa melalui mesin X-Ray milik Bea dan Cukai Teluk Nibung.  Pada saat barang bawaan tersangka melewati mesin X-Ray, terdapat tanda mencurigakan dari mesin X-Ray. Kemudian petugas CNT BC menggeledah barang bawaan Zunaidah, dan terbukti, barang haram senilai Rp300 juta itu diselipkan di bawah pegangan koper  dengan dibungkus kertas almunium. Selanjutnya tersangka digelandang ke Markas Bea dan Cukai Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk dimintai keterangan.

Zunaidah mengaku, koper  itu milik Edi  temannya yang juga warga NAD yang dititip padanya.(sht/smg)

Pangulu Perlanaan Curi Mobil

SIMALUNGUN- Giman (GM) alias Herman alias Gofar (46), Pangulu Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Simalungun diringkus petugas Gabungan dari Polresta Medan dan Unit Jahtanras Polres Simalungun Selasa (22/3) sekira pukul 10.00 WIB dari halaman Bank Sumut Perdagangan.

GM diringkus atas laporan Helmi (40) warga Balam, Riau di Polresta Medan bernomor LP/306/XII/2010/Resta Medan 16 Desember 2010 lalu terkait kehilangan satu unit mobil Toyota Fortuner miliknya. Mobil itu hilang saat parkir di salah satu hotel di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Petugas Sat Reskrim Polresta Medan mencium pelarian GM ke  Simalungun. Lalu petugas menangkapnya di halaman Bank Sumut Perdagangan. Panit Ranmor Polresta Medan, IPDA Dwi Atmoko mengaku belum bisa memberikan keterangan.(hez/smg)

Tim Penanggulangan Kemiskinan Harus Aktif

MEDAN- Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2010 berdasarkan angka BPS (badan pusat statistik) mencapai 1,385,600 jiwa dari jumlah penduduk Sumatera Utara 13,029.540 jiwa. Angka ini cukup memprihatinkan dan dibutuhkan upaya untuk mengatasinya.

Kepala Bapemmas dan Pemdes Sumut, Drs H Rusli Abdullah mengatakan,  sejak keluarnya keputusan Gubsu No 412.05/4225.K/2009 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), maka arah penanggulangan kemiskinan sudah mulai terlihat.

“Kalau tingkat provinsi, Ketua TKPK Wakil Gubernur Sumut dan kalau tingkat kabupaten adalah wakil bupati/wali kota,” ungkap Rusli.

TKPK ini, lanjut Rusli beranggotakan lintas SKPD dan Bappemas dan Pemdes Sumut sebagai wakil sekretaris. Rusli berharap momentum murenbang (musyawarah rencana pembangunan) di tingkat kabupaten/kota dan bahkan kecamatan dan desa, masalah penanggulangan kemiskinan ini dibahas.

“Ini mumpung momen musrenbang tingkat kabupaten/kota. Hendaknya ketua TKPK  berperan aktif dalam menjalankan tugasnya dan membahas masalah kemiskinan ini di daerah masing-masing,” kata Rusli.
Dia menuturkan, tanpa peran ketua TKPK, maka akan sulit mengkoordinasikan lintas SKPD. “Kalau kita di tingkat provinsi, lintas SKPD yang tergabung dalam TKPK ini sudah terbentuk dan bahkan menandatangani kesepakatan bersama,” ujarnya.

Lantas langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi hal ini? Ditanya begitu Rusli menjawab sebelumnya masalah warga miskin ini dibagi dalam tiga kelompok yakni masyarakat miskin sekali, miskin dan hampir miskin.
Untuk masyarakat miskin lanjut Rusli ini sudah dibuktikan dengan penyaluran raskin, PKH (program keluarga harapan), dan bea siswa miskin. Sementara masyarakat miskin sudah dilakukan dengan program PNPM Mandiri, bantuan langsung masyarakat, fasilitas KUR, dan CSR. Dan masyarakat hampir miskin dilakukan dengan pemberian kredit usaha rakyat. “Ini merupakan beberapa contoh dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan. Tapi hendaknya ada juga program terkait yang dirumuskan masing-masing TKPK di setiap kabupaten/kota melalui hasil musrenbang,” tegasnya.

Rusli menambahkan dalam program kerja TKPK tahun 2014 mendatang, angka kemiskinan ini harus selesai. Jadi setiap tahun harus dievaluasi berapa penduduk miskin yang sudah diatasi.
“Kita pun dari Bapemmas dan Pemdes  terus membuat program-program dalam mengatasi masalah kemiskinan ini dan aktif berkoordinasi dengan lintas SKPD,” ungkapnya. (dra)

Susuri Jalan Sepi dalam Kewibawaan

H Fredie Arsi, Pegiat Seni Musik

H Fredie Arsi (67) memang tidak sepopuler Almarhum Ben Pasaribu yang dikenal sebagai Bapak Musik Kontemporer, atau Irwansyah Harahap lewat konsep world music yang sudah mendunia. Namun pria yang akrab disapa Papa ini bukti potensi Sumatera Utara dalam belantika kesenian tanah air. Seperti apa?
Dunia musikalisasi puisi yang dipilih, membuatnya jauh dari ketenaran.

Meskipun dalam kesepian itu pria kelahiran Binjai, 20 Juli 1964 ini tak lelah mengajak penerus bangsa ini menemukan kembali apa yang disebut karakter.

“Musikalisasi puisi bagi saya semacam proses pencarian yang mengasyikkan. Ke depan saya berharap setiap daerah mengangkat potensi yang ada di daerahnya. Apakah itu karya-karya seniman, juga instrumen tradisi yang ada. Karena itulah karakter bangsa ini, kekayaan yang tak terhingga,” kata Papa saat ditemui waratawan koran ini di Workshop Pelatihan Musikalisasi Puisi Guru SMP/SMA dan Mahasiswa se-Kota Medan di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (18/3).

Bagi Papa, dari proses pembuatan hingga pelaksanaannya, musikalisasi puisi merupakan karya seni yang paling berwibawa. Karya yang lahir dari kerjasama lahir batin dari seluruh pesertanya. Bagaimana semua harus dimulai dengan kesepakatan. Mulai dari memilih puisi, penafsiran yang berbeda, dan penentuan pembaca dari seluruh peserta. Dari seluruh kesepakatan tadi pun dilahirkan bunyi yang sesuai dengan tuntutan puisi oleh seluruh pelakunya.

Demikianlah dirinya yang sudah memasuki usia 67 tahun terus berjalan beberapa daerah di Indonesia untuk mengajak seniman-seniman lokal berkarya dengan penuh rasa tanggungjawab. Dari Kota Medan, Papa pun melanjutkan perjalanannya ke Langkat, Kuala Simpang, Kepulauan Riau, dan akan memenuhi undangan di Jambi. Berharap muncul karakter kuat di setiap penjuru tanah air. Seperti yang dilihatnya di Papua, di mana seniman lokal menggabungkan alat musik tradisional tifa dalam penampilannya.

“KoMPI Medan juga cukup baik saat menyertakan alat musik tradisional Karo. Bisa juga mengangkat puisi Hasan Syahbana yang memang asli sini dengan alat musik akordeon. Sangat kuat pastinya. Beberapa daerah lainnya seperti Jawa Barat dengan musik garindingnya,” papar suami Rosnilla ini.

Ketertarikan Papa terhadap seni sudah ada sejak masih duduk di sekolah rakyat (sekarang sekolah dasar, Red). Bahkan untuk mempertanggungjawabkan panggilan tadi, dirinya berhenti dari aktivitas pelayaran 1974 silam. Dirinya kemudian menggelar parade teater di Kota Binjai pada 1980-an. 12 kelompok teater se-Sumut turut andil dalam kegiatan tersebut.

Seretnya kehidupan sebagai seniman saat itu juga dirasakan Papa yang memiliki empat anak. Namun itu tidak membuat dirinya mundur seperti beberapa seniman yang ditemuinya di Pelabuhan Belawan. Pada 1980 Papa bersama istri dan empat anak memutuskan mengadu nasib ke Jakarta. Hidup serabutan dilakoni karena tekad yang kuat untuk sukses di Ibu Kota. “Saya bertekad untuk tidak kembali ke Sumatera Utara sebelum sukses di Jakarta,” tuturnya.

Meski begitu, jiwa berkesenian yang dimiliki tak henti ditransfer juga kepada kedua anak yang lahir di Jakarta. Dan semua jerih payah selama 10 tahun tadi berbuah manis. Keenam anak yang dibina tampil dengan mengagumkan bahkan pada 1994 mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor dari Menpora yang kala itu dijabat Hayono Isman.

Hal itu membuat dirinya mendapat tawaran dari Pusat Bahasa yang selanjutnya dijalani dengan total. Bersama beberapa rekan seniman dirinya pun membentuk satu komunitas musikalisasi puisi yang terinspirasi dari bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) 2004 lalu. Pendeklarasian pun dilakukan di Taman Ismail Marzuki (TIM) 2009 lalu.

Dari perjalanan yang dilakukan, saat ini KoMPI sudah terdapat di 27 daerah tingkat satu dengan enam daerah bersifat koordinator. “Komunitas ini tidak harus ramai. Cukup dua atau tiga orang tapi punya keinginan untuk berkembang akan kita bantu,” tegas pria yang gemar mengenakan celana sarung ini.

Demikian lah Papa terus membangkitkan semangat kreatifitas di seluruh daerah di tanah air dalam kesetaraan. Tak ada kemewahan sambutan akan kehadirannya. Hanya panggilan Papa yang membuatnya dikagumi seniman lain di tanah air. Melalui musikalisasi puisi juga dirinya menjadi sahabat berbagai negara saat menunaikan rukun Islam kelima di Mekkah. “Saya sampai ditunggu setiap malam oleh petugas untuk kami bermusikalisasi puisi bersama. Waktu pulang juga mereka menyalami saya. Itu kesan tersendiri bagi saya. Sama seperti di Ternate, saya diterima dari agama yang berbeda,” kenangnya.

Untuk setiap daerah yang disinggahi, Papa terus menjaga koordinasi untuk kelanjutan komunitas tadi. Seperti dalam waktu dekat ini dirinya menggelar pertemuan beberapa komunitas musikalisasi puisi di Makasar yang dilanjutkan dengan pementasan di Taman Ismail Marzuki Oktober mendatang. (*)