Home Blog Page 1733

Ketua Komisi B DPRD Gunungsitoli Imbau Orangtua Siswa Tak Bayar Biaya Pentas Seni

MELINTAS: Warga saat melintas di depan Kantor DPRD Gunungsitoli, Jalan Gomo, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli.Adieli Laoli/Sumut Pos.

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi B DPRD Gunungsitoli, Yan Raradodo Gea mengimbau orangtua siswa SMP Negeri 4 Gunungsitoli, untuk tidak membayar sejumlah uang sebagai biaya pagelaran pentas seni yang hendak dilaksanakan pihak sekolah. Seperti diketahui, siswa dipungut biaya untuk acara tersebut melalui komite sekolah sebesar Rp125 ribu.

Pernyataan politisi Partai Gerindra itu, disampaikan setelah puluhan orangtua siswa sekolah itu menyurati DPRD Gunungsitoli, dalam menyampaikan keluhan terkait adanya pungutan liar (pungli) berkedok pembiayaan pentas seni sebesar Rp125 ribu per siswa.

“Suratnya sudah kami ketahui, terkait pembiayaan pentas seni di SMP Negeri 4 Gunungsitoli, yang dibebankan sebesar Rp125 ribu per siswa,” ungkap Raradodo, Rabu (1/3) lalu.

“Saya imbau orangtua siswa SMP Negeri 4 Gunungsitoli untuk tidak memberikan sejumlah uang yang diminta pihak sekolah melalui komite, untuk pembiayaan pentas seni itu. Karena pungutan itu, selain menyalahi ketentuan, juga cukup memberatkan bagi orangtua siswa,” imbuh Raradodo.

Raradodo mengaku, sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Gunungsitoli Yafet Krismatius Bu’ulolo, untuk membahas duduk persoalan pungutan dimaksud. Menurutnya, pihaknya dan Yafet telah menyepakati untuk menunda pelaksanaan pentas seni tersebut, hingga mendapatkan donatur/sponsor tanpa membebani orangtua siswa.

“Saya sudah komunikasi dengan Pak Kepala Disdik, kepala sekolah sudah dipanggil. Dan sudah diinstruksikan ke pihak sekolah agar pelaksanaan pentas seni yang rencananya digelar Mei mendatang, supaya ditunda dulu,” beber Raradodo.

“Dari penjelasan Pak Kepala Disdik, yang sudah membayar uang pentas seni itu belum mencapai 10 persen. Karena memang orangtua siswa sebagian besar tidak mampu,” katanya lagi.

Raradodo pun meminta Kepala Disdik Kota Gunungsitoli dapat menepati janjinya dan segera menindaklanjuti keluhan para orangtua siswa di SMP Negeri 4 Gunungsitoli.

“Saya imbau orangtua siswa dapat tenang, dan juga supaya hal ini tidak menjadi polemik lagi. Karena Pak Kepala Disdik sudah berjanji kepada saya, tidak akan ada pungutan untuk kegiatan pentas seni. Kegiatan pentas seni boleh dilaksanakan jika ada donatur atau sponsor,” tegasnya. (adl/saz)

Food Estate Humbahas di Lahan 0,3 Hektare, Panen Hasilkan 2,1 Ton Bawang Putih

PANEN: Ketua Kelompok Tani Ria Raja, Amintas Lumbangaol, bersama Rein Siregar, saat panen di lokasi Program Food Estate, Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kelompok Tani (Poktan) Ria Raja, kembali sumringah. Pasalnya, hasil panen bawang putih pada Program Food Estate di Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), mampu menghasilkan 2,1 ton dari luas lahan yang hanya 0,3 hektare.

Ketua Poktan Ria Raja, Amintas Lumbangaol membenarkan, panen bawang putih mereka cukup membuat poktan mereka bahagia. Karena, kali ini hasil panen bawang putih mereka meningkat. Dengan luasan lahan 0,3 hektare saja, bisa menghasilkan 2,1 ton. Dari hasil sebelumnya hanya 4,5 ton bawang putih per hektare.

“Kami petani di sini sangat beruntung, karena hasil panen meningkat. Bayangkan di lahan 0,3 hektare bisa dapat 2,1 ton hasil panen. Artinya, sudah jauh lebih naik lagi. Kalau satu hektare berarti sudah dapat hasil sekitaran 7 ton basah,” ungkap Amintas, didampingi petani lainnya, Rein Siregar, saat disambangi di lokasi, Rabu (1/3) lalu.

Amintas juga mengatakan, keberhasilan penanaman ini tidak terlepas dari kerja sama mereka dengan PT Parna Raya. Perusahaan tersebut membantu petani dengan cara membeli hasil panen dari petani pemilik lahan. Selain pembelian, PT Parna Raya juga ikut membantu petani Food Estate dalam sarana dan prasarana, mulai pengelolaan, hingga pupuk. Tak sampai di situ saja, PT Parna Raya juga ikut membayar per hari petani dengan besaran Rp80 ribu, dalam mengelola pertanian di lahan pertanian miliknya sendiri.

“Jadi, kami sangat beruntung bekerja sama dengan PT Parna Raya. Mereka bayar pekerja, pupuk, hingga biaya olah lahan,” jelasnya.

Menurutnya, sejak lahan tidur di daerahnya ini menjadi program nasional yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, ada perubahaan yang dirasakan masyarakat petani. Karena program tersebut mampu memberikan perubahaan dengan mendongrak roda perekonomian mereka.

“Sarana diberikan pemerintah, kami juga diberikan kerja sama dengan perusahaan. Untuk kesuksesannya memang belum 100 persen. Itu hal biasa,” kata Amintas lagi.

Soal pernyataan Program Food Estate dibilang gagal, Amintas tegas membantah. “Siapa yang bilang gagal? Siapa yang bilang mangkrak? Kami tidak setuju, tanyalah langsung ke kami, kalau mau tahu kebenarannya,” tegasnya.

Dia pun menjelaskan, seharusnya Wakil Bupati Humbahas berterima kasih kepada Presiden atas program lumbung pangan ini ada di Kabupaten Humbahas. Karena sangat membantu petani lokal.

“Minggu depan kami akan panen kentang. Kami harap, yang bilang gagal dan mangkrak, agar datang dan bersama-sama ikut panen,” imbau Amintas.

Selain membantah, Amintas juga sangat miris melihat cara Wakil Bupati Humbahas memainkan bawang putih bak permainan lato-lato.

“Itu sama saja menghina kami para petani. Kami sudah capek bertani, tapi jangan hina kami dengan cara seperti itu,” harapnya. (des/saz)

Investasi Harus Hitung Risiko Bencana, Pusat Minta Daerah Lalukan Pemetaan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pameran kebencanaan usai menutup secara resmi Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 di Jakarta (2/3). Foto : Humas Setwapres

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tidak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Presiden Joko Widodo pun mendorong penggunaan dana bersama bencana untuk dimanfaatkan. Selain itu daerah harus melakukan pemetaan bencana yang kerap terjadi di wilayah ya.

Jokowi meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat menyederhanakan aturan dalam penyaluran bantuan kepada korban bencana. “Jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, masih susah dapat bantuan,” katanya dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2023, di Jakarta, kemarin (2/3).

Dia juga menginginkan dalam posisi bencana kecepatan dalam pemberian bantuan sangat diperlukan. Kepala Negara juga mengingatkan agar penyerahan bantuan kepada para korban bencana tetap harus dikontrol dengan benar.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa sejumlah bantuan baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun dari sumbangan agar tidak secara langsung disalurkan kepada masyarakat. Alasannya, pemberian bantuan secara langsung dapat meringankan sedikit beban para korban bencana. “Silakan ada stoknya, tetapi separuh lebih tolong dibagi ke masyarakat meskipun tidak bisa dipakai, tetapi dipegang itu senang sebagai hiburan pas terjadi bencana,” ucapnya.

Jokowi menekankan peran penting pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memahami potensi bencana di daerahnya. “Daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai pemerintah daerah dan BPBD seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya. Jokowi juga menyampaikan bahwa pemda harus memiliki rencana pembangunan yang secara jelas memuat risiko bencana. “Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, koordinasi dan pemetaan daerah rawan bencana menjadi prioritas penting dalam penguatan resiliensi berkelanjutan menghadapi bencana. Karenanya, pemerintah akan menindaklanjuti identifikasi daerah mana saja yang rawan dengan bencana. “Setiap daerah akan punya data terpusat dan terkoordinasi dengan BNPB serta Kemenko PMK. Sehingga semua kebijakan akan sinkron dan dapat disesuaikan kebutuhannya di setiap daerah,” tuturnya.

Selain itu, dalam menanggulangi bencana ini, lanjut dia, akan ditingkatkan pula pelaksanaannya melalui kurikulum kebencanaan yang kini sudah berjalan. Menurutnya, kurikulum menjadi bagian yang penting dari upaya mitigasi bencana. “Kita akan meningkatkan fungsinya. Sehingga nanti kurikulum di sekolah tidak seragam seluruh Indonesia, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah,” ungkapnya.

Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin (2/3) sore. Ada beberapa poin penting yang dia tekankan pada forum itu. “Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal dalam upaya penanggulangan bencana di masa mendatang,” katanya.

Diantaranya adalah penguatan mitigasi bencana. Upaya penanggulangan bencana harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan risiko bencana. Untuk itu Ma’ruf menuturkan ketahanan bencana diarahkan tidak gabya dengan mitigasi struktural. Tetapi juga mitigasi kultural. “Perlunya peningkatan kerangka berpikir sadar bencana, termasuk dalam sisi pembiayaan,” jelasnya. Sehingga terjadi kolaborasi pembiayaan bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah.

Ma’ruf juga mengingatkan mitigasi bencana dari hulu sampai hilir harus diperkuat. Sehingga bisa menekan dampak kerugian akibat bencana. “Saya meminta komitmen semua unsur dalam menegakkan aturan di bidang kebencanaan,” kata Ma’ruf. Penegakan aturan itu meliputi aturan untuk tidak lagi membangun di wilayah zona merah. Kemudian aturan untuk menindak pelaku pembakaran hutan. Serta aturan untuk melayani masyarakat berdasarkan Standar Nasional Indonesia dalam penanggulangan bencana.

Ma’ruf mengungkapkan, sepanjang 2022, tercatat ada 3.544 kejadian bencana. Didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Bencana itu mengakibatkan ratusan korban jiwa. Ribuan orang luka-luka. Serta jutaan orang mengungsi. Dia mengatakan bencana juga merusak puluhan ribu rumah, serta menghancurkan fasilitas umum, baik fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun peribadatan.

Ma’ruf mengatakan Indonesia telah dianugerahi Allah SWT dengan kekayaan alam yang berlimpah. “Tugas kita sebagai manusia adalah mengelola dengan sebaik-baiknya, baik berkah yang terkandung di dalamnya, maupun risiko bencana yang menyertainya,” jelasnya. Ma’ruf mencontohkan gunung berapi, berpotensi menghadirkan erupsi. Namun mampu menyuburkan lahan untuk ditanami. (lyn/wan/mia/jpg)

PN Jakpus Putuskan Pemilu 2024 Ditunda

Warga melintas di dekat mural bergambar presiden dari masa ke masa di Kedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/7/2022). Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memulai tahapan Pemilu 2024 dengan perencanaan program, anggaran dan penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu serta mulai menghitung mundur menuju hari pemungutan suara pemilu yang telah ditetapkan pada Rabu 14 Februari 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.

“Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI),” demikian bunyi putusan PN Jakpus, Kamis (2/3).

Putusan ini dibacakan pada Kamis (2/3), oleh Ketua Majelis Hakim T Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata. PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” pinta Hakim PN Jakpus.

Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima. “Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500 juta kepada penggugat,” demikian putusan PN Jakpus.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan pihak tergugat, dalam hal ini KPU.

Selain itu, majelis hakim menyatakan fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana.

Hal tersebut terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik ke dalam Sipol yang mengalami error pada sistem. Tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, akhirnya KPU menetapkan status Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS).

Merespons putusan ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan akan mengajukan upaya hukum banding. Sebab, KPU sudah mulai melakukan proses tahapan Pemilu 2024. “KPU akan upaya hukum banding,” tegas Hasyim merespons putusan tersebut.

Juru Bicara PN Jakpus Zulkifli Atjo mengatakan, putusan dalam gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). “Perkara ini adalah gugatan biasa diajukan dengan perdata, sehingga hukum acaranya putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Zulkifli di PN Jakarta Pusat, kemarin.

“Saya belum melihat, apakah KPU itu menyatakan banding. Akan tetapi, saya melihat di media bahwa KPU menyatakan banding, tentunya sejak hari ini terhitung 14 hari tergugat harus menyatakan banding kalau tidak sependapat dengan putusan itu. Setelah itu, kita tunggu putusan bandingnya seperti apa,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli juga menolak bahwa putusan tersebut memerintahkan penundaan Pemilu 2024. “Saya tidak mengartikan seperti itu (menunda Pemilu), tidak. Jadi silakan rekan-rekan (media) mengartikan itu. Akan tetapi, bahasa putusan itu seperti itu, ya, menunda tahapan. Jadi, rekan-rekan kalau mengartikan menunda Pemilu itu, saya tidak tahu, amar putusannya tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu,” kata Zulkifli.

Zulkifli pun menyebut, gugatan tersebut berbeda dengan gugatan antarpartai politik karena merupakan jenis gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum. “Jadi, pengadilan negeri sudah memutuskan perkara seperti itu, setiap perkara ada dua pihak yang diberikan kesempatan mengajukan upaya hukum apabila tidak sependapat, termasuk KPU,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, putusan PN Jakpus ini tidak menghalangi pelaksanaan Pemilu 2024. “Oleh karena itu, putusan ini tidak menghalangi KPU melaksanakan tugasnya melanjutkan tahapan Pemilu hingga diselenggarakan pada 14 Februari 2024,” kata Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/3).

Hal tersebut, kata Mardani, karena gugatan yang diajukan Partai Prima adalah gugatan perbuatan melawan hukum. “Yang menyatakan Partai Prima dirugikan secara perdata, namun tidak demikian dengan partai lain,” ujarnya.

Mardani juga menyebut, surat keputusan terhadap KPU seharusnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Bukan wilayah PN (pengadilan negeri),” imbuhnya.

Terlebih, ujarnya lagi, putusan terkait Pemilu berjalan atau tunda merupakan ranah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Mardani mengatakan, tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sudah berjalan tidak bisa diinterupsi hanya karena persoalan satu partai.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, putusan PN Jakpus yang meminta KPU menunda Pemilu 2024 keliru. Yusril mengatakan, seharusnya putusan tersebut hanya bersifat mengikat penggugat dan tergugat. ’’Saya berpendapat, majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini,” kata Yusril kepada wartawan, Kamis (2/3).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menjalaskan, putusan itu seharusnya hanya merespons gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang menggugat perdata atas hasil verifikasi administrasi KPU. Sehingga, bukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan juga bukan gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara.

Karena itu, maka sengketa yang terjadi  adalah antara penggugat yakni Partai Prima dan tergugat KPU, tidak menyangkut pihak lain. Ia menegaskan, putusan itu tidak berlaku untuk umum. ’’Oleh karena itu, putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain. Putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau erga omnes,” tegas Yusril.

Yusril memandang, putusan PN Jakarta Pusat itu berbeda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara, seperti pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atau peraturan lainnya oleh Mahkamah Agung (MA). Sifat putusannya berlaku bagi semua orang (erga omnes).

“Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, maka putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai Penggugat dan KPU sebagai Tergugat, tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu,” ucap Yusril.

Dia menyebut, jika majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka seharusnya KPU yang dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Yusril berpendapat, gugatan tersebut sebenarnya bukan materi perbuatan melawan hukum, tetapi gugatan sengketa administrasi pemilu yang prosedurnya harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN). ‘’’Pada hemat saya majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan NO atau gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tdk bewenang mengadili perkara tersebut,” tegas dia.

Sementara, Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP Prima) berharap seluruh pihak menghormati putusan hakim yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan Pemilu 2024. “Kebenaran telah menemukan jalannya sendiri,” kata Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/3).

Agus menjelaskan, gugatan terhadap KPU itu dilayangkan usai mereka menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU yaitu menghilangkan hak Partai Prima sebagai peserta pemilu dan hak untuk dipilih. “Yang mana merupakan hak konstitusi dan hak asasi yang diatur oleh hukum nasional maupun internasional,” imbuhnya.

Agus melanjutkan dalam tahapan verifikasi administrasi, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, sehingga mereka tidak dapat mengikuti proses verifikasi. Padahal, menurutnya, keanggotaan Partai Prima telah memenuhi syarat.

Partai Prima, lanjut Agus, sudah memperjuangkan keadilan melalui gugatan ke sejumlah institusi seperti Bawaslu dan PTUN. “Prima sudah memperjuangkan keadilan melalui gugatan ke pelbagai institusi seperti Bawaslu dan PTUN. Hasilnya, gugatan tersebut tidak diterima karena PTUN merasa tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan PRIMA,” kata Agus.

Dia mengatakan hal itu terjadi karena KPU membatasi hak politik Partai Prima sehingga mereka tidak memiliki legal standing di PTUN. Agus juga menegaskan partainya sudah mendesak agar tahapan proses pemilu dihentikan sementara dan KPU harus segera diaudit. Partai Prima menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 terdapat banyak masalah. (jpc/adz)

Rapat Bahas Persiapan Pemilu 2024 Batal, Komisi II Kecewa Gubsu tak Delegasikan Wagubsu

WAWANCARA: Ketua Komisi II DPR RI memberi keterangan kepada wartawan usai membatalkan rapat pembahasan persiapan Pemilu 2024 di kantor Gubsu, Kamis (2/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPR RI kecewa. Pasalnya, rapat pembahasan persiapan Pemilu 2024 di Kantor Gubernur Sumut batal digelar, Kamis (2/3) siang.

Gara-garanya, Pemprov Sumut selaku tuan rumah hanya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Arief Sudarto Trinugroho. Sedangkan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah tidak berada di kantor. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kunia Tandjung, akhirnya membubarkan rapat tersebut.

Seharusnya, kemarin Komisi II DPR RI bersama Dewan Kehormatan Penyelanggaraan Pemilu (DKPP), KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Gubernur Sumatera Utara, para kepala daerah se-Sumut, KPU Sumut dan KPU kabupaten/kota, Bawaslu Sumut bersama Bawaslu kabupaten/kota saja, menggelar rapat membahas persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun setelah Komisi II DPR RI dan DKPP hadir di kantor Gubernur Sumut, ternyata Gubsu Edy Rahmayadi tidak di tempat. Gubsu hanya diwakili Sekda Arief Trinugroho.

Belakangan diketahui, Gubsu Edy Rahmayadi saat itu sedang di Jakarta dan baru kembali ke Medan, kemarin sore. Sedangkan Wagubsu Musa Rajekshah sedang ada kegiatan lain di Kota Medan. Tidak cuma Gubsu dan Wagubsu, para kepala daerah se-Sumut juga tidak ada satupun yang hadir. Begitu juga dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Hanya KPU Sumut dan Bawaslu Sumut yang hadir.

“Rapat ini memang biasanya digelar di Senayan, namun kali ini kita jemput bola ke daerah dengan harapan lebih mengetahui mendalam persoalan Pemilu di daerah,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, kepada wartawan.

Menurutnya, agenda Komisi II DPR RI tersebut memang sudah dikonfirmasi ke DPR RI kalau yang menerima mereka Sekda. Namun Doli mengatakan, rapat itu tidak bisa diwakili Sekdaprov. Ia pun menilai, Pemprov Sumut sangat tidak serius membicarakan tentang penyelenggaran Pemilu 2024. Padahal, menurut Doli, kegiatan mereka di Sumut berkaitan dengan kepentingan kepala daerah. Karena 2024 itu akan ada Pilpres, Pileg dan Pilkada. Jadi kita mau bahas sama siapa, pengambil keputusannya tidak ada. Kami akhirnya komisi II menyepakati untuk tidak meneruskan pertemuan ini, kami merasa tidak dihormati datang ke sini padahal kami mau bicara agenda penting nasional,” kata Doli.

Doli pun menyayangkan, kenapa Gubsu malah mendelegasikan Sekda untuk menghadiri pertemuan itu. “Seharusnya, Gubsu mendelegasikan Wakil Gubernur Sumut untuk menyambut kami. Tapi kenapa tidak ada pendelegasian kepada wakil gubernur. Jadi, kan itu yang kami tanya, kenapa? Kalau misalnya benar wakil gubernur ada di sini (Medan),” sebut Doli dengan nada kesal.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, bila memang ada terjadi permasalahan atau pecah kongsi antara gubernur dan wakil gubernur, harusnya diselesaikan secara internal saja. “Kalaupun ada apa-apa, ya itu selesaikan di internal. Jangan dibawa-bawa ke luar. Kami orang Sumatera Utara tahu. Tapi anggota DPR RI kan bukan cuma dari Sumut,” kata Doli.

Doli mengungkapkan, bila terjadi masalah dalam rumah tangga, jangan diperlihatkan sama orang lain atau tamu yang akan datang ke rumah. “Nah, apakah mereka harus menjadi korban akibat urusan internal? Kami sih paham soal itu, tapi janganlah ada tamu datang kita tunjukkan kalau ada masalah di internal,” sebutnya.

Dengan batalnya pertemuan tersebut, Doli menegaskan, Komisi II DPR RI akan melanjutkan rapat ini di Jakarta. Pihaknya juga akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akan meminta evaluasi pembinaan kelembagaan daerah di Sumut ini. “Nanti akan kami bahas. Inikan sebenarnya rapat kerja yang biasanya dilakukan di kantor senayan. Kita pindah ke daerah, kami yang datang langsung. Selama ini kami undang kekantor, tapi ini rapat kerja yang kami datangi. Jadi ini sama pentingnya. Kami nanti akan mengevaluasi bersama dengan Mendagri, ini terkait dengan pembinaan kelembagaan daerah,” pungkas Doli.

 

DKPP Beri Perhatian Khusus ke Sumut

Sementara, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mendapat atensi khusus dari Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) RI. Pasalnya dari catatan DKPP, Sumut merupakan daerah tertinggi kedua setelah Papua soal pelanggaran etik penyelenggara Pemilu. “Saat ini perkara pelanggaran etik penyelenggara Pemilu yang diadukan di tingkat DKPP jumlahnya 35, kemudian jumlah penyelenggara yang diadukan itu 73, dan 39 anggota KPU bawaslu kab/kota,” kata Ketua DKPP RI, Heddy Lugito saat mendampingi Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pengeran Diponegoro Medan, kemarin (2/3).

Heddy Lugito mengatakan, tingginya kasus pelanggaran etik ini juga barujung pada pemberhentian Ketua KPU dan Komisioner Bawaslu. Baru-baru ini, kata Heddy, DKPP memberhentinkan Ketua KPU Tebing Tinggi, Abdul Khalik.

“DKPP membuat putusan memberhentikan Ketua KPU tebing tinggi sebagai ketua karena melanggar etik Sebelumnya 3 minggu lalu, kita berhentikan 2 komisioner anggota Bawaslu Nias Selatan,” ungkap Ketua DKPP Heddy Lugito.

Ketua DKPP Heddy Lugito menambahkan, kedatangannya ke Sumut menghadiri undangan Komisi II DPR memberikan bukti bahwa DKPP mamberikan perhatian sangat serius kepada Sumut dalam hal pelanggaran etik kepemiluan.

“Kalau ini kita biarakan bisa berimplikasi pada situasi pemilu nanti. Sebenarnya pemilu itu adalah untuk kita semua, mustinya jadi perhatian semua pihak,” pungkas Heddy. (gus/adz)

Napoli vs Lazio: Tancap Terus!

SENGIT: Duel sengit bakal tersaji di lini depan antara Victor Osimhen dan Ciro Immobile saat Napoli menjamu Lazio, Sabtu (4/2) dini hari WIB.

SUMUTPOS.CO – Unggul 18 poin dari duo Milan di klasemen, Napoli diprediksi bisa mengakhiri penantian 33 tahun The Partenopei untuk menjadi jawara Italia. Namun, selisih poin yang sangat jauh itu tak menjadikan Napoli ingin bersantai.

Sebaliknya, mereka berusaha terus tancap gas agar bisa memastikan Scudetto lebih awal. Itu karena mereka juga harus mempersiapkan kekuatan untuk bertarung di Liga Champions. “Delapan belas poin adalah selisih yang besar, tapi sejujurnya kami tidak melihat klasemen karena kami ingin memenangkan setiap pertandingan yang tersisa,” kata pemain Napoli, Elif Elmas di Radio Kiss Kiss.

Berbekal tujuh kemenangan beruntun dan lima clean sheet berturut-turut, bisa dimaklumi jika Napoli bisa lebih percaya diri. Khususnya karena lima kemenangan terakhir mereka dapatkan dalam laga tandang. Tapi gelandang asal Makedonia Utara itu menegaskan, mereka tidak akan meremehkan Lazio. “Kami tidak terbawa suasana. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan dan sejujurnya kami hanya memikirkan pertandingan Lazio dan mendapatkan tiga poin dari itu,” jelasnya.

Napoli memainkan lima laga away beruntun dan Elmas berharap bisa memberi kegembiraan pada fans mereka di Naples. Pelatih Napoli, Luciano Spalletti menjelaskan, dirinya memiliki sekelompok pemain yang tahu bagaimana menangani setiap pertandingan dengan cara yang benar. Makanya, ia sama sekali tidak ragu menyambut Lazio. “Mereka dapat meraih kemenangan dan memiliki mentalitas pemimpin liga. Tim ini luar biasa. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan mereka,” kata Spalletti di Football Italia.

Sementara, Pelatih Lazio Maurizio Sarri menyadari, itu tidak akan menjadi pekerjaan gampang. “Kami tahu Napoli lebih kuat dari kami, tetapi kami tidak bisa menyerah begitu saja pada filosofi kami,” katanya kepada DAZN.

Mantan pelatih Napoli itu menyebut Napoli saat ini sangat sulit dihadapi. “Mereka jelas lebih kuat dari semua orang musim ini. Selama setahun terakhir, mereka sangat berani dalam pendekatan mereka,” jelas Sarri yang lahir di Napoli.

Lazio tidak akan diperkuat Nicolò Casale yang diskors. Sementara Sergej Milinkovic-Savic, Mattia Zaccagni, dan Pedro diperkirakan siap bermain setelah pulih dari sakit serta cedera. Pada pertemuan pertama musim ini, Napoli mengalahkan Lazio dengan skor 2-1 di Roma. (amr/jpg)

Penyelenggaraan F1H2O Danau Toba Sukses, Wagubsu: Berkat Kerja Keras Pemerintah

KETERANGAN: Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah didampingi Ketua IMI Sumut Harun Mustafa Nasution, Kamis (2/3).FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyelenggaraan F1 Powerboat atau F1H2O Danau Toba 2023, berlangsung dengan sukses. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah mengungkapkan, keberhasilan itu tidak lepas dari kerja keras semua pihak, khususnya Pemerintah Pusat di bawah komando Presiden Joko Widodo.

PRIA yang akrab disapa Ijeck itu menyampaikan apresiasinya atas kerja keras Pemerintah Indonesia dan pihak terkait. Menurutnya, kegiatan ini memberikan dampak ekonomi dan memperkuat promosi destinasi pariwisata Danau Toba di mata dunia. “Soal F1 Powerboat kita akui belum sempurna, tapi harus diapresiasi,” kata Ijeck didampingi Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut, Harun Mustafa Nasution, Kamis (2/3).

Ijeck juga mengapresiasi atas kerja keras bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, dilakukan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. “Harus kita apresiasi, berkat kerja keras pemerintah ini terlaksana, khususnya Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Kenapa? Karena tidak mudah mendatangkan kalender even itu, (Kejuaraan dunia itu),” tuturnya.

Ijeck juga mengungkapkan, tahun pertama pelaksanaan F1H2O ini, tidak mempermasalahkan kekurangan yang terjadi dalam even tersebut. Namun, hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki pada penyelenggaraan tahun 2024. “Soal kejuaraan dunia, tidak bisa kerja hanya komunitas, wadah organisasi olahraga, harus ikut campur tangan pemerintah. Kalau saya, sangat apresiasi terlaksananya F1 Powerboat,” jelas Ijeck.

Sementara, Ketua IMI Sumut Harun Mustafa Nasution mengungkapkan hal yang sama. Dia mengatakan, kehadiran F1H2O memberikan dampak besar bagi Sumut, terutama di Danau Toba. “Kami dari IMI Sumut merasa bangga dan apresiasi apa dilakukan Pak Luhut, yang bekerja keras menyukseskan F1 Powerboat. Kita sama-sama merasakan dampak besar dari event ini,” sebut Harun.

 

APRC Danau Toba 2023

Di sisi lain, Ijeck juga mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penyelanggaraan Asia Pasific Rally Championship (APRC) Danau Toba 2023. Di mana Sumut mendapatkan kesempatan 2 series APRC tahun ini.

APRC Danau Toba 2023, akan digelar 23 hingga 25 September 2023 dan 24 hingga 26 November 2023. Event sport tourism ini, memberikan dampak ekonomi dan peningkatan kunjungan wisatawan ke danau terbesar di Asia Tenggara itu. Ijeck mengatakan, APRC 2023 ini akan membawa Danau Toba sebagai tuan rumah World Rally Championship (WRC) direncanakan akan digelar pada tahun 2024.

Ijeck menceritakan kilas balik Sumut pernah mencatat diri sebagai tuan rumah WRC pada 1996 dan 1997. Dengan hasil penyelenggara yang sangat sukses pada tahun itu. Di tahun 1996-1997, Yayasan Reli selaku pelaksana dan Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan riset putaran uang saat berlangsungnya WRC. Dari kegiatan lebih kurang sekitar 2 minggu, perputaran uang hampir Rp 50 miliar lebih. “Pada tahun itu, perputaran uangnya saja segitu. Ramainya orang datang ke Sumut. Jika hal itu kembali terulang, maka tanpa repot-repot, promosi otomatis,” ucap Ijeck.

Ijeck mengungkapkan alasan pihaknya menginginkan kembali WRC digelar di Sumut, karena dampaknya untuk negara sangat luar biasa. Terutama untuk daerah penyelenggara dan promosi wisata, hingga perputaran ekonomi. “Bahkan, Playstation 1 (konsol gim) saat itu ada pilihan gim reli mereka, Indonesia North Sumatera. Itu tanpa bayar, masuk jadi gim,” sambungnya.

Ijeck, menjelaskan setelah 1997 dan 1998 ada gejolak ekonomi di Indonesia. Kemudian 1999 juga belum bisa melaksanakan WRC, maka diambil China. Untuk otomotif, peringkat pertama secara viewer di televisi F1. Kedua adalah reli untuk roda empat, viewernya sekitar Rp300 jutaan. “Apalagi saat ini Presiden Jokowi sudah mencanangkan Danau Toba sebagai 1 dari 5 Destinasi Super Prioritas. Agar kunjungan ke Danau Toba lebih ramai, maka kita harus melaksanakan even-even berskala internasional,” kata Ijeck. (gus/adz)

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan: Jangan Pakai Lagi Kontraktor Tak Beres Pengerjaannya

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan Rudiawan Sitorus

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski tahun 2023 sudah berjalan 62 hari, beberapa pengerjaan tahun 2022 di Dinas Sumber Daya Air, Bina Mineral dan Bina Kontruksi Medan ternyata masih ada yang belum selesai.

 Hal ini berbanding terbalik dengan perkataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang meminta Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk segera menyelesaikan semua proyek tahun 2022 paling lama 50 hari tahun 2023.

 Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Medan Willy Irawan saat dikonfirmasi menyebutkan, semua pengerjaan infrastruktur termasuk drainase, pembangunan jembatan maupun trotoar sudah diselesaikan.  “Semua pengerjaan yang ditargetkan selesai pada tahun 2022 sudah selesai,” ucap Willy Irawan singkat, Jumat (3/3/23).

 Dikatakan Willy, adapun saat ini pengerjaan yang belum selesai yakni lampu di atas trotoar atau lampu lansekap di kawasan Jalan Putri Hijau Medan.

 “Yang kita lanjutkan pengerjaan lansekap dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ada 8 ruas jalan, namun 1 ruas jalan belum selesai. Itu realisasinya sudah 90 persen, dan kini kita kasih kesempatan lagi kepada pemenang tendernya untuk diselesaikan paling lama 40 hari kedepan sejak 16 Februari 2023 kemarin,” ujarnya.

 Meski kontraknya diperpanjang, Willy menyebut tetap ada sanksi yang diberikan kepada para kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pengerjaan sesuai jadwal. “Sanksi pasti kita berikan berupa denda sebesar 9 persen dengan waktu maksima 90 hari,” pungkasnya.

 Menanggapai hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan Rudiawan Sitorus meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Mineral dan Bina Kontruksi (SDABMBK) untuk segera menyelesaikan semua proyek yang harusnya selesai pada tahun 2022 itu.

 “Pak Wali Kota sudah memberi waktu 50 hari di tahun 2023 untuk menyelesaikan semua proyek itu. Jika memang tidak terselesaikan juga, maka Pemko Medan harus tegas, khususnya Dinas SDABMBK untuk tidak lagi memakai kontraktor tersebut pada proyek berikutnya,” ucap Rudiawan, Jumat (3/3/23).

 Politisi PKS ini menyebut, dengan tidak terselesaikannya proyek-proyek itu akan menjadi citra buruk bagi Pemko Medan ke depan. “Proyek-proyek besar ini apabila tidak diselesaikan tepat waktu akan membuat Pemko Medan menjadi bernilai negatif terhadap pembangunan di Kota Medan,” sebutnya.

 Rudiawan meminta Pemko Medan untuk segera mencarikan solusinya agar proyek-proyek tersebut bisa segera diselesaikan. “Kita minta semua pengerjaan itu segera dituntaskan. Dan harus diingat juga, jangan hanya cepat pengerjaannya saja, tapi harus tetap menjaga kualitas pengerjaannya,” pungkas Rudiawan. (rel/ila)

Langkat Ditarget Jadi Centra Kedelai di Sumut

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat Syah Afandin, meresmikan gerakan tanam kedelai dalam mendukung peningkatan luas tambah tanam, produksi, dan provitas kedelai di Kabupaten Langkat 2023. Gelaran ini dilaksanakan di Areal Gapoktan Cinta Damai, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Kamis (2/3).

Bibit yang akan disalurkan ke Kabupaten Langkat berjumlah 15.500 kilogram, dan tiap satu hektare lahan akan mendapat 50 kilogram bibit. Dalam kesempatan ini, ada 18 kelompok tani dari 5 kecamatan yang mendapatkan bibit, yakni Kecamatan Hinai, Stabat, Besitang, Sirapit, dan Secanggang.

Di Kecamatan Hinai ada 5 kelompok, dengan luas lahan 150 hektare. Di Stabat ada 6 kelompok dengan luas tanah 85 hektare. Besitang 2 kelompok dengan luas lahan 40 hektare. Sirapit ada 5 kelompok dengan luas tanah 25 hektare. Dan Secanggang satu kelompok dengan luas lahan 10 hektare.

Plt Bupati Langkat Syah Afandin, mengaku sangat bahagia saat ini, karena sudah terbukti perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Langkat.

“Bukan hal mudah memberikan bantuan untuk 5.000 hektare lahan pada tahap pertama dalam menyediakan bibit kedelai. Yang tujuannya supaya Langkat ini jadi barometer produksi kedelai di Sumut,” ungkap Ondim, sapaan karib Syah Afandin.

“Saat ini saya bahagia, karena masyarakat punya jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan para petani. Karena petani kita dibantu benih kedelai gratis, bahkan sudah panen,” imbuhnya.

Menurut Ondim, kedelai merupakan kebutuhan nasional dalam negeri, karena Indonesia masih mengimpor kedelai, sementara lahan di Indonesia dikatakan cukup. Dia pun mengaku siap, untuk menampung 30 ribu hektare lagi, apabila dipercaya untuk menanam kedelai di Kabupaten Langkat oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Rajali menyampaikan, Kabupaten Langkat dulunya merupakan penghasil kedelai yang sangat bagus.

“Dan saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut fokus untuk mengembalikan Langkat menjadi penghasil kedelai terbesar di Sumut,” tuturnya.

“Komunitas petani kedelai di Langkat saya harap nantinya bisa menjadikan daerah ini sebagai penghasil kedelai terbesar di Sumut,” imbuh Rajali.

Rajali pun mengaku, Kementerian Pertanian RI membawa berita gembira untuk para kelompok petani kedelai di kabupaten Langkat melalui Direktur AKABI.

“Saya mau minta tolong kepada bapak ibu petanai, untuk menghabiskan dana anggaran di kementrian. Karena tahun lalu, dana anggaran Rp200 miliar dikembalikan ke kas negara, sebab petani tidak mau menanam kedelai, yang punya harga jual murah. Nah, daripada dikembalikan, mari kita tananam kedelai,” imbau Rajali.

Direktu AKABI Kementrian Pertanian, Yuristianto juga mengaku sangat senang dengan kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini bukan rekayasa, karena terlihat dari tempat acara, masih ada petani yang sedang bekerja.

“Saya targetkan untuk Sumut 30.000 hektare lahan akan ditanami kedelai. Kedelai tidak hanya ditanam di lahan sawah, tapi bisa di lahan jagung, sawit yang masih kecil,” jelasnya.

Yuristianto juga mengatakan, jangan enggan untuk menanam kedelai. Karena harga sekarang sudah bagus, yang mencapai Rp11.500 per kilogram. Dan jika dijadikan untuk benih, maka harga jualnya semakin tinggi. (mag-6/saz)

Yayasan Bitra Indonesia Bakal Gelar Sarasehan

BERSAMA: Plt Bupati Langkat Syah Afandin diabadikan bersama Direktur Pelaksana Yayasan Bitra Indonesia, Rusdiana, beserta jajaran masing-masing saat audensi di Kantor Bupati Langkat, Kamis (2/3).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat Syah Afandin, menerima audensi Yayasan Bitra Indonesia di Kantor Bupati Langkat, Kamis (2/3).

Pada kesempatan itu, Direktur Pelaksana Yayasan Bitra Indonesia, Rusdiana menyampaikan, audiensi ini bertujuan mengudang Ondim, sapaan karib Syah Afandin, untuk bisa hadir dan membuka kegiatan yang digelar pihaknya, yakni Sarasehan ke-35 dan Expo.

Acara akan diadakan di Taman Kolam Renang Alam Sibayak, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, pada 7-8 Maret 2023. Kegiatan ini mengangkat tema, ‘Pangan Ramah Iklim untuk Kehidupan yang Berkelanjutan’.

Kegiatan tersebut akan menghadirkan sekitar 130 peserta dari unsur petani, perempuan, pengobat tradisional, pekerja rumahan, dan masyarakat miskin.

“Dalam acara tersebut kami berharap agar kiranya Bapak Plt Bupati Langkat, berkenan hadir untuk membuka kegiatan, dan menjadi narasumber, dengan materi ‘Kebijakan untuk Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Langkat’,” ungkap Rusdiana.

Rusdiana mengatakan, Yayasan Bitra Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pangan organik, daya lenting masyarakat, serta mitigasi dari dampak perubahan iklim di pedesaan dampingan lama dan baru.

Mitra yang sampai saat ini telah berjumlah sekitar lebih dari 500 kelompok, berada di 10 kabupaten kota Sumut. Hal ini, menunjukkan Bitra terus berkomitmen mengembangkan isu kemandirian dan berkelanjutan, inisiatif untuk pangan sehat, dan perubahan iklim masyarakat pedesaan yang dipahami dan dilakukan oleh kelompok masyarakat dampingan di pedesaan.

Plt Bupati Langkat Syah Afandin, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Bitra Indonesia yang akan melaksanakan Sarasehan ke-35 dan Expo, guna memberikan edukasi tentang ‘Pangan Ramah Iklim untuk Kehidupan yang Berkelanjutan’.

“Tentunya ini sangat membantu sekali, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Langkat. Karena berdampak bagi perubahan iklim di pedesaan. Harapannya, semoga Yayasan Bitra Indonesia terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, guna memberikan edukasi dan inovasi bagi masyarakat Langkat, agar maju dan sejahtera,” pungkas Ondim. (mag-6/saz)

1...1,7321,7331,734...15,716Page 1,733 of 15,716