JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tidak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Presiden Joko Widodo pun mendorong penggunaan dana bersama bencana untuk dimanfaatkan. Selain itu daerah harus melakukan pemetaan bencana yang kerap terjadi di wilayah ya.
Jokowi meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat menyederhanakan aturan dalam penyaluran bantuan kepada korban bencana. “Jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, masih susah dapat bantuan,” katanya dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2023, di Jakarta, kemarin (2/3).
Dia juga menginginkan dalam posisi bencana kecepatan dalam pemberian bantuan sangat diperlukan. Kepala Negara juga mengingatkan agar penyerahan bantuan kepada para korban bencana tetap harus dikontrol dengan benar.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa sejumlah bantuan baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun dari sumbangan agar tidak secara langsung disalurkan kepada masyarakat. Alasannya, pemberian bantuan secara langsung dapat meringankan sedikit beban para korban bencana. “Silakan ada stoknya, tetapi separuh lebih tolong dibagi ke masyarakat meskipun tidak bisa dipakai, tetapi dipegang itu senang sebagai hiburan pas terjadi bencana,” ucapnya.
Jokowi menekankan peran penting pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memahami potensi bencana di daerahnya. “Daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai pemerintah daerah dan BPBD seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya. Jokowi juga menyampaikan bahwa pemda harus memiliki rencana pembangunan yang secara jelas memuat risiko bencana. “Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, koordinasi dan pemetaan daerah rawan bencana menjadi prioritas penting dalam penguatan resiliensi berkelanjutan menghadapi bencana. Karenanya, pemerintah akan menindaklanjuti identifikasi daerah mana saja yang rawan dengan bencana. “Setiap daerah akan punya data terpusat dan terkoordinasi dengan BNPB serta Kemenko PMK. Sehingga semua kebijakan akan sinkron dan dapat disesuaikan kebutuhannya di setiap daerah,” tuturnya.
Selain itu, dalam menanggulangi bencana ini, lanjut dia, akan ditingkatkan pula pelaksanaannya melalui kurikulum kebencanaan yang kini sudah berjalan. Menurutnya, kurikulum menjadi bagian yang penting dari upaya mitigasi bencana. “Kita akan meningkatkan fungsinya. Sehingga nanti kurikulum di sekolah tidak seragam seluruh Indonesia, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah,” ungkapnya.
Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin (2/3) sore. Ada beberapa poin penting yang dia tekankan pada forum itu. “Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal dalam upaya penanggulangan bencana di masa mendatang,” katanya.
Diantaranya adalah penguatan mitigasi bencana. Upaya penanggulangan bencana harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan risiko bencana. Untuk itu Ma’ruf menuturkan ketahanan bencana diarahkan tidak gabya dengan mitigasi struktural. Tetapi juga mitigasi kultural. “Perlunya peningkatan kerangka berpikir sadar bencana, termasuk dalam sisi pembiayaan,” jelasnya. Sehingga terjadi kolaborasi pembiayaan bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah.
Ma’ruf juga mengingatkan mitigasi bencana dari hulu sampai hilir harus diperkuat. Sehingga bisa menekan dampak kerugian akibat bencana. “Saya meminta komitmen semua unsur dalam menegakkan aturan di bidang kebencanaan,” kata Ma’ruf. Penegakan aturan itu meliputi aturan untuk tidak lagi membangun di wilayah zona merah. Kemudian aturan untuk menindak pelaku pembakaran hutan. Serta aturan untuk melayani masyarakat berdasarkan Standar Nasional Indonesia dalam penanggulangan bencana.
Ma’ruf mengungkapkan, sepanjang 2022, tercatat ada 3.544 kejadian bencana. Didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Bencana itu mengakibatkan ratusan korban jiwa. Ribuan orang luka-luka. Serta jutaan orang mengungsi. Dia mengatakan bencana juga merusak puluhan ribu rumah, serta menghancurkan fasilitas umum, baik fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun peribadatan.
Ma’ruf mengatakan Indonesia telah dianugerahi Allah SWT dengan kekayaan alam yang berlimpah. “Tugas kita sebagai manusia adalah mengelola dengan sebaik-baiknya, baik berkah yang terkandung di dalamnya, maupun risiko bencana yang menyertainya,” jelasnya. Ma’ruf mencontohkan gunung berapi, berpotensi menghadirkan erupsi. Namun mampu menyuburkan lahan untuk ditanami. (lyn/wan/mia/jpg)
