Home Blog Page 2425

Karhutla di Perbukitan Danau Toba Seluas 506 Hektar, Pemprov Sumut Dinilai Tak Serius Jaga Hutan

PADAMKAN: Petugas berusaha memadamkan api yang membakar hutan di perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi hutan di kawasan Danau Toba kian memperihatinkan. Berdasarkan catatan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di pebukitan Danau Toba mencapai 506 hektare.

“Berdasarkan data satelit yang ada, titik hotspot di Kabupaten Samosir hingga Selasa (8/8) lalu, berjumlah 50 hotspot dengan luas lahan hutan yang terbakar sekitar 506 hektar,” kata Kepala Dishut Sumut, Herianto saat dikonfirmasi Sumut Pos via telepon seluler, Rabu (10/8).

Menurutnya, 506 hektar lahan yang terbakar itu tersebar di 15 lokasi di Kabupaten Samosir, yakni Turpuk Sihotang, Taman PPK Hutan Pinus, Sorsor Dolok Harian, Sipitu Dai, Simullop Huta Ginjang.

Kemudian, Simpang Gonting, Simarsasar, Samping SMK Negeri 1 Hariann

Pertungkoan Salaon Dolok, Menara Pandang Tele, Garoga Simanindo, Buntu Mauli Sitio 2, Tele, Jungak, dan Arsam Sekolah Sianjur.

Disebutnya, kebakaran yang terjadi sejak Jumat (5/8) malam lalu itu, diduga ada faktor sengaja yang dilakukan oknum masyarakat untuk membuka lahan pertanian atau tanpa sengaja membakar sampah, sehingga merambat ke kawasan hutan di perbukitan Danau Toba. Atas hal itu, Polda Sumut dan Polres Samosir telah mengamankan dua orang diduga melakukan pembakaran, masing-masing berinsial PS (62) dan KN (14).

Atas kejadian kebakaran tersebut, Herianto mengungkapkan, Pemprov Sumut sudah membentuk Tim Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan. Dimana tim ini dipimpin atau diketuai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Haris Lubis. “Kita sudah bentuk tim Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan,” sebutnya.

Menurut Herianto, segala upaya sosialisasi dan pencegahan hingga membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sudah dilakukan. Namun, lagi-lagi ada saja oknum masyarakat yang melakukan pembakaran hutan di kawasan perbukitan Danau Toba dengan sengaja. Meski begitu, Herianto mengaku, pihaknya tetap akan melakukan perawatan alam Danau Toba dan akan kembali melakukan penghijauan di seluruh lokasi kebakaran tersebut. “Penghijauan sudah tetap menjadi agenda utama kami,” tandas Herianto.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Fauzan mengkritik kinerja anak buah Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi yang dinilainya tidak optimal melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran di Kabupaten Samosir secara cepat. Karena tidak memiliki alat memadahi. “Makanya sering saya bilang, kita niatnya itu mau menyelamatkan hutan atau bagaimana? Saya melihat Pemprov Sumut tidak serius untuk menyelamatkan alam Danau Toba dari kebakaran,” sebut Fauzan.

Dikatakannya, setiap tahun Dishut Sumut hanya mengajukan anggaran untuk membeli drone saja. Tapi, seharusnya Pemprov Sumut membeli helikopter khusus untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumut ini. “ Kalau memang serius jaga hutan, masak setiap tahun hanya beli drone saja, tapi tidak beli helikopter. Hari ini kebakaran, apa fasilitas dinas kehutanan untuk memadamkan api? tidak ada,” tegas Ketua DPD PAN Sumut ini.

Harusnya, kata Fauzan, Pemprov Sumut atau Dishut Sumut memiliki alat pemadam kebakaran yang layak. Kalau pemadaman kebakaran hutan dan lahan menggunakan alat seadanya, kebakaran semakin luas dan sulit dipadamkan dengan cepat. “Kemudian, misalnya pesawat capung yang untuk menyiram, kalau ada kebakaran juga gak ada, helikopter kita gak ada. Artinya kitakan cuman main main, gak serius mau menjaga hutan. Makanya, saya berkali kali bilang kalau betul mau serius ayok,” jelas Fauzan.

Fauzan meminta kepada Polda Sumut dan Pemprov Sumut untuk membentuk tim bersama melakukan penyelidikan dan pengusutan terkait kebakaran dengan melakukan upaya hukum. Sehingga menciptakan efek jera bagi pelaku pembakaran. “Kalau memang mau dibagi, ya sudah kalkulasikan saja. Jangan nanti ada, seperti ini kebakaran, kita belum tau ini. Kita mintalah Pemprov Sumut dan Polda Sumut, untuk menyelidiki ini benar kebakaran atau ada yang bakar atau ada unsur kesengajaan begitu,” sebut Fauzan.

Politisi PAN ini, juga mengkritik kinerja BPBD Sumut yang dinilai tidak maksimal melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terbakar tersebut. Karena, menurut Fauzan kebakaran di Sumut kerap terjadi tanpa ada pencegahan dan antipasi secara maksimal dilakukan.

“Artinya kan kita curiga dengan Pemprov ini. Masak ada pembiaran, apa usaha Pemprov juga untuk mengatasi kebakaran ini, sampai hari ini gak ada juga. Ada tagana, ada bpbd kita, macam mana, kalau kehutan gak terharap itu, karena peralatan juga gak ada,” tegas Fauzan.

Fauzan mengatakan bila Pemprov Sumut tidak bisa melakukan pemadaman kebakaran itu. Seharusnya, Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi bisa meminta bantuan kepada Kodam I Bukit Barisan dan Polda Sumut untuk bersama melakukan menjinakkan si jago merah itu. “Kita minta pada Gubernur lah, artinya meminta kepada misalnya yang punya fasilitas, seperti TNI/Polri untuk memadamkan hutan hari ini yang kebakaran,” ucap Fauzan.

Fauzan menambahkan bahwa kebakaran di Danau Toba membuat wisatawan tidak mau berkunjung ke Danau Toba. Karena, kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan. Yang berimbas dengan kualitas udara sangat buruk. “Apa lagi ini, kawasan Danau Toba yang hari ini jadi destinasi internasional. Malu lah pemerintah kita, masak dibiarkan gitu gak ada upaya untuk memadamkan dengan cepat,” pungkas Fauzan.(gus/adz)

Dalami Sambo Menembak Langsung

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Irjen Ferdy Sambo memang telah menjadi tersangka dugaan pembunuhan berencana. Namun, masih ada sejumlah hal yang masih gelap, kendati sebenarnya mudah untuk diketahui. Salah satunya, dugaan keterlibatan Sambo dalam menembak Brigadir Yosua secara langsung.

DALAM konferensi pers Selasa lalu (9/8), hanya disebutkan bahwa Sambo memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir Yosua. Namun, tidak jelas bagaimana kondisi Brigadir Yosua saat sebelum ditembak oleh Bharada E.

Dari sumber Jawa Pos (grup Sumut Pos), sebelum naik ke atas lantai dua rumah dinas Sambo, Bharada E sudah mendengar suara senjata ditembakkan. Setelahnya, barulah Bharada E melihat Sambo didekat tubuh Brigadir Yosua yang telah tergeletak di lantai. Saat itulah Sambo memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir Yosua yang sudah tidak berdaya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, masih mendalami soal dugaan keterlibatan langsung Sambo menembak Brigadir Yosua. “Apakah FS hanya menyuruh atau terlibat langsung penembakan, masih didalami,” terang mantan Kabareskrim tersebut.

Kuasa Hukum Bharada E, Deolipa Yumara pun enggan membeberkan sebenarnya berapa kali Bharada E menembak Brigadir Yosua yang telah tergeletak. “Itu materi penyidikan, yang pasti penjelasan Polri sudah sesuai dengan pengakuan dari Bharada E,” paparnya.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menjelaskan, yang perlu dicermati adalah soal jumlah tembakan dan luka tembakan di tubuh Brigadir Yosua. Bila merujuk pengakuan Bharada E di Komnas Ham sebelumnya, sudah menembak tiga kali dan kemudian kembali menembak dua kali setelah Brigadir Yosua tersungkur. “Nah, pengakuannya kan sudah berubah, sudah mengakui bahwa ada perintah menembak,” jelasnya.

Dia menuturkan, dengan begitu sangat mudah sebenarnya mengetahui kemungkinan Sambo itu terlibat langsung penembakan atau tidak. Tinggal memeriksa Bharada E dan Bripka R, untuk mengetahui keterlibatan Sambo tersebut. “Yang masih gelap juga, soal senjata Glock 17 milik Brigadir R. Itu kapan diserahkan kepada Bharada E,” paparnya.

Sementara Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membeberkan alasan mengapa Bripka R dan Kuat, asisten rumah tangga Sambo, menjadi tersangka. Menurutnya, Bripka R itu memberikan kesempatan penembakan terhadap Brigadir Yosua terjadi,” terangnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, saat Sambo memberikan pengarahan terkait penembakan tersebut, Bripka R, Bharada E dan Kuat juga hadir bersamaan. “Ada arahan dari FS, mereka bertiga hadir,” jelasnya kemarin (10/8).

Yang juga masih gelap dalam kasus Sambo adalah siapa yang membuat kronologi awal pelecehan seksual berujung tembak menembak. Penasehat Kapolri bidang Komunikasi Publik Fahmi Alamsyah dikabarkan terhubung dengan pembuatan kronologi awal yang oleh publik dinilai begitu janggal. Terkait keterlibatan Fahmi Alamsyah itu, hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh tim khusus. Terkait dugaan keterlibatan Fahmi itu Kapolri pun mengakui masih mendalaminya dalam konferensi pers, Selasa (9/8) lalu.

Di tengah terpaan isu miring itu, Fahmi diketahui mundur dari jabatannya sebagai penasehat kapolri. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, informasi yang didapat dari Korsahli menyebutkan, Fahmi sudah tidak menjabat sebagai penasehat Kapolri. “Sudah dapat info dari Korsahli, yang bersangkutan sudah tidak menjabat,” paparnya kemarin.

Sementara Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus AT Napitupulu menyampaikan, dugaan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Yosua harus diusut tuntas. “ICJR sejak awal proses penyidikan kasus ini telah menyerukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan,” ungkap Eras kepada awak media di Jakarta. Terlebih setelah diketahui ada upaya menghilangkan bukti rekaman CCTV.

Menurut Eras, dugaan terjadinya upaya menghalang-halangi penyidikan dalam penanganan kasus tersebut tidak boleh diabaikan. “Pasal 221 KUHP telah secara jelas mengatur ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti,” imbuhnya. Bila dugaan tersebut terbukti, hukuman terhadap para pelaku bisa diperberat. Sebab, mereka adalah penegak hukum yang mestinya tidak melakukan hal itu.

Untuk itu, IJCR mendorong agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak ragu-ragu menindak personel Polri yang diduga menghalang-halangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Yosua. “Tidak hanya berhenti sampai pemberian sanksi etik semata apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana,” kata Eras. Dia meminta Polri juga mengungkap proses hukum atas dugaan obstruction of justice tersebut secara terbuka.

Lebih dari itu, ICJR menilai bahwa penanganan kasus pembunuhan Yosua menunjukkan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Diantaranya mekanisme pengawasan dalam proses penyidikan oleh Polri. Utamanya yang kasusnya melibatkan pejabat kepolisian atau ada konflik kepentingan dan relasi kuasa di tubuh Polri. Mereka mendorong agar pemerintah bersama DPR segera merancang mekanisme pengawasan tersebut.

IJCR juga menilai bahwa proses hukum dalam kasus pembunuhan Yosua harus dijadikan salah satu pijakan dalam penyusunan RKUHP yang masih berlangsung. Menurut Eras, RKUHP harus mengatur pasal-pasal pidana obstruction of justice lebih tegas lagu. “Termasuk memastikan adanya pidana untuk rekayasa kasus dan rekayasa bukti,” imbuhnya. RKUHP juga wajib mengatur pemberatan hukuman. “Khususnya bagi pelaku pejabat atau aparat penegak hukum,” tambah dia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dan mendukung langkah tegas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menyelesaikan kasus tewasnya Brigadir J. Kapolri sudah menetapkan empat tersangka dalam perkara itu.

Menurut dia, langkah itu sejalan dengan sikap tegas Presiden Joko Widodo yang telah menginstruksikan agar Polri segera mengusut tuntas, tidak boleh ragu-ragu, dan tidak boleh ada yang ditutupi. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pengungkapan kebenaran kasus ini sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak hilang. “Kapolri sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Dia juga meluruskan berbagai miss informasi yang beredar di media terkait pernyataannya pada saat membuka Forum Tematik Badan Koordinasi Humas pada 4 Agustus 2022 lalu. Bamsoet menegaskan bahwa dirinya tidak membela Irjen Fredy Sambo.

Pada saat itu Sambo belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dirinya mengajak masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan wafatnya Brigadir J kepada Polri. Menghormati proses hukum yang menjunjung tinggi asas equality before the law dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Dia juga mengajak masyarakat untuk bijaksana mencerna berbagai informasi yang beredar di media sosial. Mengingat pada saat itu banyak sekali beredar informasi di media sosial yang kebenarannya belum valid, serta tidak jelas darimana sumber informasinya, baik terhadap almarhum Brigadir J maupun terhadap keluarga besar Irjen Sambo.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, berbagai langkah tegas yang telah dilakukan Kapolri merupakan cerminan keseriusan Polri dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama bagi keluarga almarhum Brigadir J. “Masyarakat harus mendukung Polri agar bisa menuntaskan kasus secara terang benderang,” urainya.

Dengan mulai terungkapnya kasus wafatnya Brigadir J, diharapkan juga bisa mengakhiri berbagai kesimpangsiuran informasi yang sudah tersebar di berbagai media sosial. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban miss informasi, yang justru menjadi kontradiksi terhadap upaya penegakan hukum yang secara serius sedang dilakukan Polri.

MUI Apresiasi Kapolri

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah bekerja keras membongkar kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. “Sebagai orang yang cinta kebenaran dan keadilan, kita tentu patut memberikan apresiasi kepada Kapolri dan pihak kepolisian yang telah membongkar kasus pembunuhan terhadap Brigadir J sampai ke akar-akarnya,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas kepada wartawan, Rabu (10/8).

“Syukur Alhamdulillah, berkat sikap tegas dan profesionalitas dari Kapolri dan pihak kepolisian, kasus ini bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya dengan menangkap dan memersangkakan siapa yang telah menjadi aktor utama dan atau otak intelektual dalam kasus terbunuhnya Brigadir J,” sebutnya.

Ketua PP Muhammadiyah ini juga mengharapkan kasus Brigadir J dapat dijadikan sebagai momentum berbenah atau memperbaiki diri agar kepercayaan masyarakat terhadap salah satu lembaga penegak hukum di Tanah Air ini semakin meningkat.

Dengan demikian, sambungnya, Polri pun diharapkan dapat menjadi salah satu agen perubahan bangsa dan negara agar Indonesia mampu menjadi negeri yang maju, berakhlak, berkeadilan.

“Diharapkan Kepolisian akan bisa menjadi agen dalam perubahan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini ke arah yang jauh lebih baik sehingga diharapkan negeri ini akan bisa menjadi negeri yang maju, berakhlak, dan berkeadilan di mana rakyatnya hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia,” harapnya. (idr/syn/far/lum/jpg/dwi/adz)

Keluarga Bharada E Minta Pertolongan Jokowi

KETERANGAN: Paman Bharada Eliezer, Roy Pudihang saat ditemui wartawan, Rabu (10/8).istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – KELUARGA Bharada Eliezer akhirnya muncul ke publik. Langsung minta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mahfud MD.

Keluarga Bharada Eliezer muncul ke publik, tak hanya minta tolong kepada Jokowi, keluarga Bharada Eliezer juga meminta pertolongan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri dan Menko Polhukam supaya masalah ini cepat selesai,” ujar Paman Bharada Eliezer yakni Roy Pudihang kepada wartawan, Selasa (9/8). seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (10/8).

Ia berharap Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Sigit dapat menolong mereka agar kasus Bharada Eliezer cepat selesai. Paman Bharada Eliezer itu juga memohon agar keponakannya ini dapat dilindungi oleh Presiden Jokowi. “Saya selaku keluarga juga kami masyarakat Sulawesi Utara, orang Manado, meminta pertolongan perlindungan Bharada Eliezer,” ujarnya.

Diketahui, Bharada Eliezer atau yang dikenal dengan Bharada E telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua. Sementara itu, Pengacara Bharada Eliezer, Deolipa Yumara yang pengacara baru Bharada Eliezer membuat pengakuan blak-blakkan.

Ia menyebutkan, bahwa kliennya Bharada Eliezer menembak Brigader Joshua karena mendapat perintah dari atasannya. Hal tersebut diutarakan Brahada Elizer kepada penyidik Mabes Polri saat dilakukan pemeriksaan. Pengakuan melakukan tindak pidana pembunuhan itu sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Bharada Elizer.

 

Atensi Presiden

Diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan atensi kepada kasus kematian Brigadir Yosua ini. Presiden meminta aparat mengusut tuntas kasus tersebut tanpa ada keraguan untuk mengungkapkan kebenaran. “Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya,” tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan agar penyelesaian kasus ini jangan sampai menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Untuk itu Polri harus serius dan transparan. “Citra Polri apapun harus tetap kita jaga,” imbuhnya.

Bukan kali ini saja Jokowi memberikan atensi pada kasus ini. Pernyataan Kepala Negara ini sudah lebih dari tiga kali sejak kasus mencuat. Jokowi konsisten memerintahkan kasus ini diungkap dan terbuka agar masyarakat tahu bahwa Polri bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di instansinya.

Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, pihaknya berupaya untuk membuka kasus Brigadir Yosua seterbuka mungkin sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi. “Agar tidak ragu membuka kasus ini, tidak ada yang ditutupi-tutupi dan keadilan dibuka apa adanya,” jelasnya.

Karena itulah, lanjutnya, dalam kasus tersebut telah terdapat empat tersangka dan 31 personel yang diduga melanggar kode etik. “Semuanya dibuka,” jelasnya.

Sementara itu, pengacara Bharada E, Deolipa Yumara menyebut narasi terkait kronologi penembakan Yosua sudah sesuai dengan apa yang disampaikan pihaknya sebelumnya. Khususnya terkait alasan Bharada E menembak Yosua atas perintah atasan. “Dari awal kami menyatakan bahwa Bharada E (menembak Yosua, Red) diperintah oleh atasan,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos.

Terkait hal-hal lain, seperti kesaksian Bharada E yang mengaku melihat Sambo memegang senjata, Deolipa mengaku pihaknya tidak pernah mengatakan demikian. Dia menyebut selama ini ia sampaikan ke publik itu tidak pernah keluar dari substansi. (lyn/idr/lum/tyo/jpg)

Istri Sambo Kurang Kooperatif, LPSK akan Batalkan Perlindungan

KURANG KOOPERATIF: Istri Irjen Polisi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dinilai kurang kooperatif dalam memberikan keterangan kepada LPSK.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, istri Irjen Polisi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi kurang kooperatif dalam memberikan keterangan kepada instansi tersebut. Pasalnya, saat LPSK melakukan asesmen dan investigasi terkait kasus kematian Brigadir J, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Putri Candrawathi.

LPSK telah berupaya jemput bola melakukan asesmen terhadap Putri Candrawathi yang mengajukan permohonan perlindungan. Upaya asesmen untuk memeriksa kondisi psikologis Putri Candrawathi itu dilakukan kemarin, Selasa (9/8), di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Jalan Saguling III, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Namun, pada asesmen itu, Putri tidak menyampaikan keterangan apapun. Menurut Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, hal serupa juga terjadi saat asesmen pertama. Putri tidak memberikan keterangan apapun kepada LPSK. Asesmen pertama itu juga dilakukan LPSK secara jemput bola pada pekan pertama usai kasus tewasnya Brigadir J diungkap ke publik.

“LPSK merasa, ya, memang kurang kooperatif ibu ini,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/8).

Karena itu, jika Putri tetap tidak kooperatif, besar kemungkinan LPSK akan membatalkan permohonan perlindungan yang telah diajukan beberapa waktu lalu. Namun, apabila nanti permohonan perlindungan yang diajukan ditolak LPSK dan sewaktu-waktu yang bersangkutan ingin kembali mengajukan permohonan perlindungan, hal tersebut masih memungkinkan dilakukan.

“Kalau misalnya suatu saat Ibu P (Putri Candrawathi) ini merasa masih memerlukan perlindungan, ya bisa ajukan lagi,” ujar Hasto.

Selain tak memberikan keterangan apapun, Putri Candrawathi juga dua kali absen asesmen LPSK. Istri Irjen Ferdy Sambo itu kali pertama absen menghadiri asesmen LPSK yang digelar pada 27 Juli 2022. Agenda asesmen itu kemudian dibatalkan.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, Putri Candrawathi tidak bisa memenuhi undangan LPSK lantaran masih terguncang. “Yang Ibu P ada surat dari kuasa hukumnya menyatakan Ibu P belum bisa memenuhi undangan karena situasi psikologisnya masih terguncang,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, Kamis (28/7) lalu.

Edwin menyebut pihak istri Irjen Ferdy Sambo juga menyertakan surat dari psikolog Polri. Dia mengatakan surat itu berisi kesimpulan dari pemeriksaan psikologis istri Irjen Ferdy Sambo. “Mereka juga melampirkan surat dari psikolog Polri yang menyampaikan tentang kesimpulan dari hasil pemeriksaan psikologisnya sementara,” ucapnya.

LPSK lantas kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan psikologis terhadap Putri Candrawathi. Namun, pada agenda asesmen yang dijadwalkan pada 1 Agustus 2022 itu, Putri Candrawathi kembali tidak hadir.

Kuasa hukum Putri Candrawathi, Arman Hanis, menyampaikan alasan kliennya tidak memenuhi panggilan LPSK saat itu. Dia mengungkapkan, hal itu lantaran Putri Candrawathi masih trauma dan terguncang. “Berdasarkan hasil komunikasi atau konsultasi kami dengan psikolog, makanya kami meminta psikolog hadir mendampingi untuk menjelaskan kondisi klien kami yang saat ini masih keadaan terguncang dan trauma berat,” kata Arman Hanis di kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (1/8).

Pihak Putri Candrawathi kemudian meminta LPSK menggunakan hasil asesmen dari psikolog yang telah dilakukan pihaknya. Namun, permintaan itu tegas ditolak LPSK. “Psikolog ibu Putri dan kuasa hukumnya datang, jadi menawarkan agar LPSK merujuk saja hasil pemeriksaan psikologis oleh psikolognya ibu Putri,” ujarnya.

Namun Edwin mengatakan LPSK memiliki komitmen sendiri. LPSK tetap akan melakukan asesmen psikologis terhadap istri Irjen Ferdy Sambo secara langsung. “Jadi kami tetap meminta untuk bertemu langsung. Pemeriksaan langsung psikologis kepada ibu Putri dan hal itu sudah disepakati, tinggal LPSK mengajukan waktunya untuk dilakukan pemeriksaan kepada Ibu Putri,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi kepada wartawan, Senin (1/8).

 

Besok, Diperiksa Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadwalkan pemeriksaan Putri Candrawathi, istri eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo besok, Jumat (12/8). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut, pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual dan penembakan Brigadir J. “Sedang diupayakan Jumat, sore ini kami koordinasi lagi dengan pihak pendamping PC. Pembahasan. Tidak hanya itu [dugaan pelecehan], tapi juga ke pokok masalah soal penembakan Yosua (Brigadir J),” kata Taufan kepada wartawan, Rabu (10/8).

Taufan mengaku, pihaknya juga sedang mengupayakan agar pemeriksaan dilangsungkan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. “Permintaan kita sih di Komnas,” ucap dia.

Komnas HAM sebelumnya juga menjadwalkan pemeriksaan Ferdy Sambo hari ini, Kamis (11/8). Taufan menyebut, belum ada tempat yang pasti untuk agenda tersebut. Namun, pihaknya juga tengah mengusahakan agar pemeriksaan bisa digelar di Kantor Komnas HAM. “Kamis mungkin bisa pagi atau siang, kami sedang upayakan jadwal yang fix kita akan memeriksa Pak Sambo. Kita sedang bernegosiasi, sebisanya di sini (Kantor Komnas HAM),” kata Taufan.

Pemeriksaan Sambo itu dilakukan guna memperdalam keterangan yang sudah Komnas HAM kumpulkan untuk mengusut kasus penembakan Brigadir J. (jpc/cnni)

 

Kurir 3 Kg Sabu Divonis 9 Tahun 5 Bulan Penjara

SIDANG VISUAL: Majelis hakim membacakan putusan terhadap terdakwa kasus sabu secara virtual, Rabu (10/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Wardi Bin Ibrahim warga Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, diganjar hukuman 9 tahun 5 bulan penjara. Dia terbukti bersalah atas kasus kepemilikan sabu seberat 3 kilogram, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Rabu (10/8).

Majelis Hakim diketuai Immanuel Tarigan dalam amar putusan yang dibacakan, perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Menjatuhkan terdakwa Wardi Bin Ibrahim dengan pidana penjara 9 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar, subsider 2 bulan penjara,” kata hakim.

Menurut majelis Hakim, adapun hal memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana narkotika.

“Hal meringankan terdakwa belum menikmati uang hasil kejahatan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,” ujar hakim.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pantun Marojahan, yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 12 tahun denda Rp1 miliar, subsider 3 bulan penjara.

Diketahui, pada 24 April 2022, Terdakwa yang sedang berada di aceh dihubungi oleh Aby (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 3 kg. Sabu tersebut dipesan Abu di medan dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp10 juta dari Abu.

Kemudian, Terdakwa pergi ke Medan dan pergi ke Mall Carrefour dan bertemu seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya memberikan upah Rp10 juta, kemudian seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya menyuruh Terdakwa menunggu seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya sekira 2 jam lagi.

Kemudian, Terdakwa pergi ke Jalan Pondok Kelapa dan ia pun dihubungi seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya untuk bertemu di Jalan Setia Budi.

Sesampainya di Jalan Setia Budi, Terdakwa menunggu di pinggir jalan kemudian, seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya datang mengendarai sepeda motor menyerahkan tas berisi 3 kg sabu.

Namun, pada jarak 200 meter anggota Polisi dari Polsek Medan Helvetia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 kg sabu dari dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia. (man/han)

Ditabrak Mobil, Pengendara Sepedamotor Tewas di tempat

RINGSEK: Mobil dan sepedamotor korban ringsek usai terlibat kecelakaan di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan. Beringin Kabupaten Deliserdang.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Joko Arianto(38) tewas di tempat, usai sepedamotor yang dikendarainya mengalami kecelakaan di Jalan Umum Lubuk Pakam-Batangkuis tepatnya di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan. Beringin Kabupaten Deliserdang, Selasa (9/8) sekitar pukul 06.30 WIB.

Informasi yang dihimpun, kecelakaan maut itu terjadi saat Joko Arianto mengendarai sepedamotor Kawasaki Ninja 150 dengan nomor polisi BK 2075 XK, berboncengan dengan rekannya Reza Pratama yang melaju dari arah Lubukpakam menuju Batangkuis.

Di jalur berbeda, Indra Suhendra (31) mengemudikan mobil Toyota Calya dengan nomor Polisi BK 1053 ME melintas dari Batang Kuis menuju Lubukpakam.

Namun saat Indra Suhendra hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya dari sebelah kanan. Di lokasi kejadian, terjadi tabrakan dengan sepedamotor yang dikendarai Joko Arianto berboncengan dengan Reza Pratama.

Akibat kecelakaan itu, pengemudi Toyota Calya, Indra Suhendar mengalami luka ringan. Sedangkan Joko Arianto meninggal dunia ditempat. Dengan kondisi luka robek di kaki kanan, tangan kanan mengeluarkan darah dari telinga dan mulut. Dan yang dibonceng Reza Pratama mengalami luka di paha.

Kanit Lakalantas Polresta Deliserdang, Iptu Khairil Anwar membenarkan kejadian kecelakaan Lalulintas.” Kecelakaan sedang ditangani Satlantas Polsek Beringin,” ucapnya.(btr/han)

Curanmor Sepedamotor Terekam CCTV di Tembung

pelaku: Seorang pria yang diduga pelaku pencurian sepeda motor terekam CCTV.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pelaku pencurian sepedamotor (Curanmor) terekam CCTV saat beraksi di sebuah rumah di daerah Jalan Masjid Pasar IX Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Rabu(10/8) sekira pukul 12.30 WIB.

Diterangkan korban, ia sempat mendengar seperti ada suara gerbang rumahnya yang dibuka.

“Pas dengar suara buka pagar, nggak saya hiraukan. Karena saya kira keluarga,” kata korban pencurian sepeda motor, Armanda, Rabu (10/8).

Tak lama, Armanda pun mengecek motor miliknya yang terparkir di halaman. Naas, motornya ternyata sudah hilang. Ia pun langsung membuka rekaman CCTV di rumahnya. Benar saja, dari rekaman CCTV tampak bahwa pelaku beraksi seorang diri.

Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan, Iptu Bambang Nurmionon saat dikonfirmasi, pihaknya sudah menerima laporan Armanda, dan maling motor tersebut pun tengah diburu. “Korban telah buat laporan dan serahkan bukti CCTV. Kami akan mengejar pelaku ini,” kata Iptu Bambang.

Di dalam bagasi motor miliknya, tambah Arman, ada dokumen penting miliknya. Ia pun berharap aparat lekas menangkap pelaku dan motornya bisa kembali. (mag-3/han)

Baliho ‘Puan Maharani Presiden 2024’ Dirusak OTK, Relawan Lapor Polisi

Dirusak: Baliho bertuliskan 'Puan Maharani Presiden 2024' dirusak orang tak dikenal di Medan. Kasus pengrusakan inipun telah dilapor ke Polrestabes Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusak baliho ‘Puan Maharani Presiden 2024’ resmi dilaporkan Relawan Pejuang Puan Maharani Kota Medan ke Mapolrestabes Medan. Laporan tersebut merupakan upaya hukum, agar kepolisian mengusut siapa pelaku dan motif pengrusakan yang belum diketahui hingga saat ini.

“Kami menempuh jalur hukum agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Sebab perusakan baliho Puan Maharani ini menjadi preseden buruk proses demokrasi di Kota Medan,” kata Relawan Pejuang Puan Maharani, Iskandar Mubin Dongoran, Rabu (10/8).

Diketahui relawan mendatangi Mapolrestabes Medan sekitar pukul 19.00 WIB, Selasa (9/8) dengan membawa barang bukti berupa foto-foto baliho yang telah dirusak oleh orang tak dikenal (OTK) di beberapa tempat.

“Ini bukan yang pertama! Dan Bu Puan sejauh ini tidak mempermasalahkannya, tapi kami yang di bawah ini, sukarelawan, tentu tidak terima dengan aksi perusakan ini. Kalau mau bertanding harus sama-sama berani, adu gagasan, adu tokoh,” tegasnya.

Adapun laporan tersebut telah diterima oleh aparat yang tercatat dengan nomor STTP/2510/VIII/2022/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut. Diharapkan para relawan agar pihak kepolisian bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut. Bagi Iskandar, pelaku perusakan baliho itu telah mencederai perasaan pihaknya para relawan Pejuang Puan Maharani. ”

Kami laporkan agar pihak yang tidak bertanggungjawab ini sadar, bukan seperti itu cara jatuhkan Puan, masyarakat yang tergabung di Pejuang Puan akan terus bergerak,” tandasnya.

Diterangkan Iskandar, pihaknya mengetahui terjadinya pengrusakan baliho ‘Puan Maharani Presiden 2024’ itu pada Senin, (8/8) sore.

Adapun lokasinya di Jalan Letda Sujono setelah Bandar Kopi, Bandar Selamat, dan Medan Tembung.

Seperti diketahui sebelumnya telah banyak beredar baliho Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR RI, cucu Presiden Soekarno, dan anak Presiden Megawati itu di berbagai lokasi di Kota Medan.

Namun, belum tahu siapa pelaku dan sebabnya baliho-baliho tersebut dirusak. (mag-3/han)

Gelapkan Mobil Rental, Oknum Kepling Divonis 10 Bulan Penjara

SIDANG PUTUSAN: Oknum Kepling Muhammad Ikhsan, terdakwa kasus penggelapan menjalani sidang putusan, Rabu (10/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Oknum Kepala Lingkungan (Kepling) Muhammad Ikhsan (32) dihukum 10 bulan penjara, karena terbukti bersalah menggelapkan mobil rental, dalam sidang di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan, Rabu (10/8).

Majelis hakim yang diketuai Murniati dalam amar putusannya, perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 372 KUHPidana.

“Menjatuhkan terdakwa Muhammad Ikhsan, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 bulan penjara. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan,” tegasnya.

Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan terdakwa, mobil belum kembali dan korban mengalami kerugian. “Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan,” katanya.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aristomy Siahaan, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun.

Diketahui, terdakwa meminjam/rental mobil kepada saksi korban, Reymond Hutagaol untuk dipergunakan oleh temannya bernama Roni (DPO).

Roni merental mobil melalui terdakwa untuk dipakai selama 2 hari. Setelah 2 hari berlalu, Roni mendatangi terdakwa bersama mobil rental dan menyambung lagi selama 2 hari.

Terdakwa pun melaporkan kepada korban, menyampaikan bahwa rental mobil disambung selama 4 hari. Singkat cerita, mobil yang dipakai teman terdakwa tidak dikembalikan selama 2 bulan. Ternyata, mobil tersebut digadai di Kabanjahe seharga Rp20 juta.

Nahasnya, saat terdakwa berupaya untuk mencari mobil yang digadaikan tersebut, sudah tidak ditemukan kembali. (man/han)

Poldasu Ungkap Kasus Judi Online di Cemara Asri

Pemaparan: Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Poltak Simbolon, beserta jajaran saat memaparkan penangkapan judi online, di di kawasan Perumahan elit Cemara Asri, Percut Seituan, Deliserdang, Rabu (10/8). Dwi/Sumut Pos.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) jajaran mengungkap penggerebekan judi online, per 1-9 Agustus 2022, salah satu di antaranya, di kawasan Perumahan elit Cemara Asri, Percut Seituan, Deliserdang.

Dalam pemaparan tersebut, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pada Senin, 9 Agustus 2022, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr H Dadang Hartanto, Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Irwasda Polda Sumut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda dan Wakapolrestabes Medan AKBP Yudhi Heri Setiawan, Polresta Deliserdang beserta jajaran turun langsung ke tempat kejadisn perkara (TKP) melakukan penggeledahan dan ini bukan yang pertama kalinya.

“Artinya ini merupakan komitmen Polda Sumut melakukan penindakan segala bentuk perjudian. Dari beberapa kasus atau penanganan serta pengungkapan kasus perjudian online, yang baru-baru ini dilakukan di Perumahan elit Cemara Asri, dipimpin pak Kapolda Sumut, ada 7 rumah toko (Ruko), dengan modus foodcourt kuliner bernama Warna Warni. Di lantai 1-3 merupakan praktek perjudian online,” ujar Hadi dalam temu pers di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu (10/8).

Dari 7 Ruko itu, lanjutnya, hasil dari penggeledahan Kapolda Panca dan tim, ditemukan 18 ruangan yang mengoperasikan beberapa website judi online dari 18 ruangan yang dioperasikan. Berdasarkan profiling penyidik menduga bahwa website judi online tersebut, menggunakan web hosting dari negara luar atau Virtual Private Server (VPS).

“Ada 13 domain dari server-server ditemukan yang wilayahnya semuanya di luar negeri. Ini merupakan modus yang dilakukan para pemain,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dari hasil penggeledahan penyidik menemukan barang bukti yang diduga merupakan alat untuk mengoperasikan website judi online yang berhasil disita, dengan rincian 264 layar monitor, 151 CPU, 20 buah router, 24 unit laptop, 105 Handphone (Hp), 19 buku tabungan, 26 ATM, 560 buah kartu Telkomsel, 42 buah kartu telepon, 20 unit CCTV, fotocopy Kartu Keluarga (KK), Id card pegawai para operator dan barang bukti lainnya 35 item.

“Judi online ini dioperasikan dengan cara pain harus membuka website, lalu mengaksesnya melalui link yang ada serta mendaftar (memasukkan segala identitas diri), serta juga memasukkan nomor rekening,” jelasnya.

Dari permainan itu, papar Hadi, pemain diharuskan mengisi deposit dengan berbagai cara, baik dengan cara transfer atau topup, seperti OVO, dan sebagainya atau pulsa. Kemudian pemain masuk dengan login, dengan memilih jenis permainan yang ada di layar komputer, di antaranya judi bola, casino, togel, dan sebagainya.

“Setelah itu para pemain otomatis mendapatkan keuntungan dari judi tersebut melalui rekening yang sudah didaftarkan. Jika kalah maka diharuskan mengisi kembali deposit sebagai pancingan agar bermain kembali. Itulah caranya yang didapatkan oleh penyidik,” imbuhnya.

Terkait hasil penyelidikan, sambung Hadi, dari komputer yang ada di TKP dapat menghasilkan omset Rp30 juta/hari dari satu website. “Jadi per hari bisa mencapai Rp500 juta-Rp1 miliar per hari, dari total website yang ada,” bebernya.

Adapun, TKP judi online beroperasi yang digerebek sejak awal 2022. Saat ini pihaknya terus melakukan penyidikan, dari memeriksa 6 saksi, yakni 1 satpam, 1 tukang parkir, dan 4 orang waitres foodcourt. “Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut dan Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sumut, dengan melakukan langkah-langkah pemblokiran rekening dan lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menambahkan, dalam kurun waktu sembilan hari sejak awal Agustus, Polda Sumut telah 48 kali melakukan penindakan perjudian. “Ada 36 lokasi yang kita lakukan penindakan dengan tujuh jenis perjudian,” katanya.

Dia menambahkan, barang bukti yang disita, lanjutnya, antara lain berbagai jenis mesin judi jackpot, mesin judi tembak ikan, buku rekap togel, buku pesanan togel, tafsir mimpi dan lainnya.

“Untuk itu, kitaengimbau kepada masyarakat, bila ada menemukan praktek judi di mana pun supaya dapat melaporkannnya untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (dwi/azw)

1...2,4242,4252,426...15,923Page 2,425 of 15,923