Home Blog Page 2432

Semarakkan HUT ke- 77 Kemerdekaan, Polres Sergai Gelar Sergai Fashion Week 2022

BERSAMA: Kasi Humas Polres Sergai Bripka Juparto bersama Selegram Sergai Momkiee.FADLY/SUMUT POS.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 77 , Polres Serdangbedagai merangkul Selebgram Serdangbedagai untuk mengikuti perlombaan Sergai Fashion Week 2022, Minggu (7/8).

Kapolres Sergai AKBP Dr. Ali Machfud melalui PS. Kasi Humas Polres Sergai Bripka Juparto menyampaikan, tujuan pelaksanaan Sergai Fashion Week 2022 ini untuk menyalurkan kegiatan anak dan remaja yang kreatif, sehingga tidak terpengaruh dalam pergaulan bebas dan narkotika.

“Kreativitas harus dikembangkan selama positif dan tidak menabrak aturan dan tidak melanggar aturan , prinsipnya disitu ,” kata Juparto sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo.

Fenomena fashion show on the street atau peragaan busana jalanan Citayam Fashion Week yang seharusnya di Zebra Cross atau tengah jalan, akan dibuat konsepnya secara indoor untuk mengantisipasi timbulnya kemacetan atau membahayakan keselamatan pengguna jalan, “ ujar Juparto.

Antusias masyarakat terhadap acara tersebut cukup luar biasa dikarenakan kedatangan Selebgram Sergai bernama Momkiee, sangat mengapresiasi kegiatan positif yang diselenggarakan Polres Sergai yang membuat masyarakat tidak harus jauh – jauh ke Citayam untuk melaksanakan fashion week. Dalam pelaksanaan Serdang Bedagai Fashion Week 2022 , Polres Serdang Bedagai memberikan Piala , Piagam Penghargaan dan hadiah menarik kepada peserta lomba.(mag-4/han)

Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam, Ashari: Pertahankan Tradisi Bersih Desa dan Syuroan

DIABADIKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan diabadikan bersama warga Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Seituan di sela- sela peringatan Tahun Baru Islam.BATARA/sumut pos.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bersih desa atau dalam tradisi Jawa disebut Syuroan, merupakan tradisi sejak dulu untuk mengkaji ulang dan introspeksi diri atas perbuatan yang telah dilakukan selama ini.

Pemahaman ini disampaikan Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan saat menghadiri Dzikir Akbar, Syuroan dan Bersih Desa dalam Memperingati Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1444 Hijriyah di Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut SeiTuan, Minggu(7/8).

“Dimaknai dengan hijrah dari perilaku dan sikap yang tidak baik menjadi baik, dari sikap mementingkan diri sendiri dan golongan kepada pribadi yang peduli terhadap sesama. Dan hijrah dari individu kurang menyenangkan menjadi pribadi menyenangkan,” ujar Bupati.

Tradisi tersebut juga, sambung Bupati, merupakan ungkapan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat yang telah diberikan, dan dijauhkan dari bencana, diberi kesuburan dan berharap mendapat hasil panen yang melimpah.

“Inilah makna hakiki dan pesan yang dapat diambil dari Syuroan dalam peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah,” imbuh Bupati.

Bupati berharap bersih desa dan syuroan bisa terus dipertahankan dan dilestarikan, serta gaungnya harus sampai ke seluruh desa di Kabupaten Deliserdang, sehingga nantinya masyarakat bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dan, semakin mencintai budaya bangsa, yang nantinya berdampak pada kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Mari jadikan tradisi bersih desa dan syuroan ini sebagai perekat rasa cinta kasih terhadap sesama dan mewariskan nilai-nilai luhurnya kepada generasi penerus bangsa. Karena ini penting agar mereka paham dan mencintai tradisi serta budayanya sendiri, sehingga nantinya dapat membentengi diri terhadap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Sambirejo Timur, Muhammad Arifin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut sudah berlangsung lama, sejak 43 tahun silam dan dilakukan secara bergilir dari dusun ke dusun.

Pencetus dilakukannya bersih desa dan syuroan di Desa Sambirejo Timur adalah mantan Kades Sambirejo Timur, almarhum Wiryo Sumarto.

“Mudah-mudahan kegiatan baik ini bisa menjadi amal jariyah bagi beliau (almarhum Wiryo Sumarto),” ungkapnya. (btr/han)

Pj Wali Kota Tebingtinggi Terima Kunjungan IPEMI

SILATUHRAMI: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi didampingi OPD ketika menerima kunjungan IPEMI Tebingtinggi. SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Penjabat Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi menerima kunjungan sekaligus silatuhrami Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Tebingtinggi di rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Sabtu (6/8).

Dalam kunjungan silatuhrami tersebut, Pj Wali Kota Tebingtinggi didampingi Kabidkom Iswan Suhendi mewakili Kadis Kominfo, Kadis Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Zahidin.

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Dimiyathi menyampaikan kepada ibu-ibu IPEMI untuk dapat mempromosikan produk-produk UMKM Kota Tebingtinggi.

“IPMI harus mampu mempromosikan UMKM Kota Tebingtinggi sampai keluar kota dan juga meningkatkan daya tarik rumah kreatif Kota Tebingtinggi sehingga masyarakat setempat maupun masyarakat di luar Kota Tebingtinggi yang singgah di Kota Tebingtinggi dapat membeli produk-produk UMKM yang ada,” harapnya.

Sambung Dimiyathi, bahwa saat ini IPEMI harus juga mampu memberikan motivasi kepada semua pelaku UMKM yang ada agar nantinya produk produk olahan UMKM Tebingtinggi punya ciri khas tersendiri.

“Bukan hanya ciri khas produk hasil UMKM yang ditingkatkan, namun kemasan hasil olahan UMKM tersebut harus menarik juga sehingga mudah dilirik oleh pembeli, bukan itu saja, hasil olahan produk UMKM Tebingtinggi harus bisa bersaing di pusat pusat perbelanjaan dan toko waralaba yang ada,” pinta Dimiyathi. (ian/han)

Geruduk Gedung DPRD, PC IPNU Batubara Tuntut Kesejahteraan Nelayan

istimewa ORASI: Massa PC IPNU Batubara berorasi menyampaikan aspirasi mereka saat berunjukrasa di depan gedung DPRD Batubara, guna menuntut kesejahteraan para nelayan.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang tergabung dalam PC IPNU Batubara berunjukrasa di gedung DPRD. Mereka menuntut janji Bupati Zahir terkait kesejahteraan para nelayan yang tidak mendapat perhatian, Senin (8/8).

Aksi unjukrasa yang dilakukan PC IPNU, diawali di Polres Batubara, Polairud Batubara hingga DPRD Batubara. Di depan gedung wakil rakyat tersebut, PC IPNU juga meminta seluruh tatanan DPRD agar segera menindaklanjuti persoalan kelangkaan minyak dan gas bumi khususnya di Kecamatan Tanjung Tiram. “Hal ini lantaran adanya keterbatasan atau kelangkaan minyak sehingga berakibat merugikan masyarakat nelayan,” ujar Budi Muhammad selaku koordinator aksi.

Selain itu, lanjut Budi, mereka juga meminta kepada Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Batubara, Jose D.C. Fernandes, S.I.K untuk segera menangkap dan jadikan tersangka serta penjarakan oknum (mafia) minyak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Budi, mereka menduga adanya eksplorasi dan eksploitasi minyak oleh oknum (mafia) serta melebihi batas izin atau dan ada atau tanpa adanya kontrak kerjasama demi kepentingan pribadi atau kelompok serta merugikan masyarakat kecil serta dinilai melanggar Undang-undang yang berlaku.

“Kami berharap kepada Kepala Unit Polairud Batubara agar segera memberhentikan kegiatan pukat tarik (seines nets) dan pukat hela (trawl) serta dibumihanguskan atau ditiadakan. Kami menduga hal ini dinilai memiliki dampak yang krusial, mengancam kepunahan biota, mengancam kehancuran habitat, membahayakan keselamatan pengguna, serta merugikan nelayan tradisional,” pungkasnya.

Tak berselang lama, lima perwakilan PC. IPNU yang berunjukrasa berhasil mendapatkan mediasi oleh aparat kepolisian Batubara dan Satpol-PP untuk bertemu Komisi II DPRD Batubara.

Ketua Komisi II DPRD Batubara, Mukhsin menanggapi atas segala isu yang disampaikan oleh PC IPNU. “Tentunya akan kami pelajari dulu. Kasih waktu dalam seminggu, dan kami akan turun untuk melakukan sidak ke lapangan,”katanya menenangkan massa. (aci/han)

Jangan Panik, PMK Aman Terkendali

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik merespons wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah terjadi pada hewan-hewan ternak di Indonesia. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Kementerian Pertanian (Kementan), Junaidi mengatakan, PMK bisa dikendalikan dan tidak membahayakan manusia.

“PMK ada tapi bisa dikendalikan. PMK ada tapi tidak membahayakan manusia. Yang penting jangan ada kepanikan, karena kami akan tangani bersama-sama di bawah koordinasi Satgas BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” kata Junaidi, dalam acara daring, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, baik pemerintah pusat maupun daerah serta sejumlah instansi terkait dalam penanganan wabah PMK, termasuk TNI dan Polri, bekerja bersama-sama untuk menekan laju penyebaran wabah pada hewan-hewan berkuku genap yang rawan tertular. “Kementan sudah bekerja keras di dalam menangani PMK di Indonesia. Oleh karena itu, kami semua di bawah struktur Satgas BNPB melakukan sinergi seluruh kementerian/lembaga,” katanya.

Kementan melalui Badan Karantina memperketat distribusi hewan ternak antarpulau di Indonesia, terutama yang berasal dari zona merah, sebagai upaya mencegah penyebaran wabah PMK. Juga akan menindak tegas pihak-pihak yang tidak taat prosedur. Hewan-hewan ternak yang akan didistribusikan diharuskan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

“Terhadap (distribusi) antarpulau, antarzonasi itu karantina sudah diberi pengetahuan dan edukasi berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022. Ini harus dilakukan secara ketat dan tanpa toleransi dari pulau-pulau zona merah ke pulau zona kuning dan hijau dan sebaliknya,” kata Junaidi.

Surat Edaran Satgas Penanganan PMK Nomor 4 Tahun 2022 mengatur tentang pengendalian lalu-lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis zonasi. Wilayah PMK dibagi jadi zona merah, kuning, dan hijau.

Wakakordalops Satgas Penanganan PMK Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja menambahkan, untuk produk-produk olahan dari hewan ternak di zona merah tetap aman dikonsumsi masyarakat. “Untuk produk olahan berdasarkan surat edaran, berdasarkan zonasi yang kami buat tersebut, untuk semua produk dari zona merah sebenarnya bisa dibawa ke zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Kenapa? Karena namanya produk olahan tentunya sudah melalui berbagai proses kesehatan dan sebagainya termasuk juga untuk PMK,” kata Ary.

Sementara untuk produk segar dan olahan hewan ternak yang diimpor dari luar negeri, Kementan memastikan tidak ada yang terpapar PMK. “Mengenai impor produk daging dari luar negeri harus diberi izin atau terdaftar dari negara-negara yang sudah bebas PMK. Sehingga impor produk olahan dari luar negeri itu kami nyatakan sudah bebas dari PMK,” kata Junaidi.

Pemerintah menerapkan lima langkah utama sebagai strategi kebijakan multilevel dengan tujuan membatasi penyebaran wabah dan melindungi perbatasan antarkota dalam negeri maupun antarnegara, yakni penerapan biosecuriti yang ketat, pengobatan bagi hewan yang sudah terinfeksi PMK, pengujian, vaksinasi, dan pemotongan hewan terpapar PMK. Untuk pemotongan hewan secara terpaksa tersebut, pemerintah telah menyiapkan kompensasi dan bantuan bagi masyarakat.

“Jadi sesungguhnya kalau di zona merah, kuning maupun hijau, kami sudah ada SOP (standard operational procedure). Masing-masing harus diterapkan karena dalam penanganan PMK tidak ada suatu risiko terkecil yang boleh kami toleransi. Karena kami tidak bisa abaikan dengan alasan hanya sekadar hewan. Tapi juga media-media pembawa atau yang bersifat carrier,” tutur Junaidi. (rel/adz)