SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 77 , Polres Serdangbedagai merangkul Selebgram Serdangbedagai untuk mengikuti perlombaan Sergai Fashion Week 2022, Minggu (7/8).
Kapolres Sergai AKBP Dr. Ali Machfud melalui PS. Kasi Humas Polres Sergai Bripka Juparto menyampaikan, tujuan pelaksanaan Sergai Fashion Week 2022 ini untuk menyalurkan kegiatan anak dan remaja yang kreatif, sehingga tidak terpengaruh dalam pergaulan bebas dan narkotika.
“Kreativitas harus dikembangkan selama positif dan tidak menabrak aturan dan tidak melanggar aturan , prinsipnya disitu ,” kata Juparto sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo.
Fenomena fashion show on the street atau peragaan busana jalanan Citayam Fashion Week yang seharusnya di Zebra Cross atau tengah jalan, akan dibuat konsepnya secara indoor untuk mengantisipasi timbulnya kemacetan atau membahayakan keselamatan pengguna jalan, “ ujar Juparto.
Antusias masyarakat terhadap acara tersebut cukup luar biasa dikarenakan kedatangan Selebgram Sergai bernama Momkiee, sangat mengapresiasi kegiatan positif yang diselenggarakan Polres Sergai yang membuat masyarakat tidak harus jauh – jauh ke Citayam untuk melaksanakan fashion week. Dalam pelaksanaan Serdang Bedagai Fashion Week 2022 , Polres Serdang Bedagai memberikan Piala , Piagam Penghargaan dan hadiah menarik kepada peserta lomba.(mag-4/han)
DIABADIKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan diabadikan bersama warga Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Seituan di sela- sela peringatan Tahun Baru Islam.BATARA/sumut pos.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bersih desa atau dalam tradisi Jawa disebut Syuroan, merupakan tradisi sejak dulu untuk mengkaji ulang dan introspeksi diri atas perbuatan yang telah dilakukan selama ini.
Pemahaman ini disampaikan Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan saat menghadiri Dzikir Akbar, Syuroan dan Bersih Desa dalam Memperingati Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1444 Hijriyah di Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut SeiTuan, Minggu(7/8).
“Dimaknai dengan hijrah dari perilaku dan sikap yang tidak baik menjadi baik, dari sikap mementingkan diri sendiri dan golongan kepada pribadi yang peduli terhadap sesama. Dan hijrah dari individu kurang menyenangkan menjadi pribadi menyenangkan,” ujar Bupati.
Tradisi tersebut juga, sambung Bupati, merupakan ungkapan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat yang telah diberikan, dan dijauhkan dari bencana, diberi kesuburan dan berharap mendapat hasil panen yang melimpah.
“Inilah makna hakiki dan pesan yang dapat diambil dari Syuroan dalam peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah,” imbuh Bupati.
Bupati berharap bersih desa dan syuroan bisa terus dipertahankan dan dilestarikan, serta gaungnya harus sampai ke seluruh desa di Kabupaten Deliserdang, sehingga nantinya masyarakat bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dan, semakin mencintai budaya bangsa, yang nantinya berdampak pada kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.
“Mari jadikan tradisi bersih desa dan syuroan ini sebagai perekat rasa cinta kasih terhadap sesama dan mewariskan nilai-nilai luhurnya kepada generasi penerus bangsa. Karena ini penting agar mereka paham dan mencintai tradisi serta budayanya sendiri, sehingga nantinya dapat membentengi diri terhadap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Sambirejo Timur, Muhammad Arifin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut sudah berlangsung lama, sejak 43 tahun silam dan dilakukan secara bergilir dari dusun ke dusun.
Pencetus dilakukannya bersih desa dan syuroan di Desa Sambirejo Timur adalah mantan Kades Sambirejo Timur, almarhum Wiryo Sumarto.
“Mudah-mudahan kegiatan baik ini bisa menjadi amal jariyah bagi beliau (almarhum Wiryo Sumarto),” ungkapnya. (btr/han)
SILATUHRAMI: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi didampingi OPD ketika menerima kunjungan IPEMI Tebingtinggi.
SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Penjabat Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi menerima kunjungan sekaligus silatuhrami Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Tebingtinggi di rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Sabtu (6/8).
Dalam kunjungan silatuhrami tersebut, Pj Wali Kota Tebingtinggi didampingi Kabidkom Iswan Suhendi mewakili Kadis Kominfo, Kadis Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Zahidin.
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Dimiyathi menyampaikan kepada ibu-ibu IPEMI untuk dapat mempromosikan produk-produk UMKM Kota Tebingtinggi.
“IPMI harus mampu mempromosikan UMKM Kota Tebingtinggi sampai keluar kota dan juga meningkatkan daya tarik rumah kreatif Kota Tebingtinggi sehingga masyarakat setempat maupun masyarakat di luar Kota Tebingtinggi yang singgah di Kota Tebingtinggi dapat membeli produk-produk UMKM yang ada,” harapnya.
Sambung Dimiyathi, bahwa saat ini IPEMI harus juga mampu memberikan motivasi kepada semua pelaku UMKM yang ada agar nantinya produk produk olahan UMKM Tebingtinggi punya ciri khas tersendiri.
“Bukan hanya ciri khas produk hasil UMKM yang ditingkatkan, namun kemasan hasil olahan UMKM tersebut harus menarik juga sehingga mudah dilirik oleh pembeli, bukan itu saja, hasil olahan produk UMKM Tebingtinggi harus bisa bersaing di pusat pusat perbelanjaan dan toko waralaba yang ada,” pinta Dimiyathi. (ian/han)
istimewa
ORASI: Massa PC IPNU Batubara berorasi menyampaikan aspirasi mereka saat berunjukrasa di depan gedung DPRD Batubara, guna menuntut kesejahteraan para nelayan.
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang tergabung dalam PC IPNU Batubara berunjukrasa di gedung DPRD. Mereka menuntut janji Bupati Zahir terkait kesejahteraan para nelayan yang tidak mendapat perhatian, Senin (8/8).
Aksi unjukrasa yang dilakukan PC IPNU, diawali di Polres Batubara, Polairud Batubara hingga DPRD Batubara. Di depan gedung wakil rakyat tersebut, PC IPNU juga meminta seluruh tatanan DPRD agar segera menindaklanjuti persoalan kelangkaan minyak dan gas bumi khususnya di Kecamatan Tanjung Tiram. “Hal ini lantaran adanya keterbatasan atau kelangkaan minyak sehingga berakibat merugikan masyarakat nelayan,” ujar Budi Muhammad selaku koordinator aksi.
Selain itu, lanjut Budi, mereka juga meminta kepada Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Batubara, Jose D.C. Fernandes, S.I.K untuk segera menangkap dan jadikan tersangka serta penjarakan oknum (mafia) minyak yang tidak bertanggungjawab.
Menurut Budi, mereka menduga adanya eksplorasi dan eksploitasi minyak oleh oknum (mafia) serta melebihi batas izin atau dan ada atau tanpa adanya kontrak kerjasama demi kepentingan pribadi atau kelompok serta merugikan masyarakat kecil serta dinilai melanggar Undang-undang yang berlaku.
“Kami berharap kepada Kepala Unit Polairud Batubara agar segera memberhentikan kegiatan pukat tarik (seines nets) dan pukat hela (trawl) serta dibumihanguskan atau ditiadakan. Kami menduga hal ini dinilai memiliki dampak yang krusial, mengancam kepunahan biota, mengancam kehancuran habitat, membahayakan keselamatan pengguna, serta merugikan nelayan tradisional,” pungkasnya.
Tak berselang lama, lima perwakilan PC. IPNU yang berunjukrasa berhasil mendapatkan mediasi oleh aparat kepolisian Batubara dan Satpol-PP untuk bertemu Komisi II DPRD Batubara.
Ketua Komisi II DPRD Batubara, Mukhsin menanggapi atas segala isu yang disampaikan oleh PC IPNU. “Tentunya akan kami pelajari dulu. Kasih waktu dalam seminggu, dan kami akan turun untuk melakukan sidak ke lapangan,”katanya menenangkan massa. (aci/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik merespons wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah terjadi pada hewan-hewan ternak di Indonesia. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Kementerian Pertanian (Kementan), Junaidi mengatakan, PMK bisa dikendalikan dan tidak membahayakan manusia.
“PMK ada tapi bisa dikendalikan. PMK ada tapi tidak membahayakan manusia. Yang penting jangan ada kepanikan, karena kami akan tangani bersama-sama di bawah koordinasi Satgas BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” kata Junaidi, dalam acara daring, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, baik pemerintah pusat maupun daerah serta sejumlah instansi terkait dalam penanganan wabah PMK, termasuk TNI dan Polri, bekerja bersama-sama untuk menekan laju penyebaran wabah pada hewan-hewan berkuku genap yang rawan tertular. “Kementan sudah bekerja keras di dalam menangani PMK di Indonesia. Oleh karena itu, kami semua di bawah struktur Satgas BNPB melakukan sinergi seluruh kementerian/lembaga,” katanya.
Kementan melalui Badan Karantina memperketat distribusi hewan ternak antarpulau di Indonesia, terutama yang berasal dari zona merah, sebagai upaya mencegah penyebaran wabah PMK. Juga akan menindak tegas pihak-pihak yang tidak taat prosedur. Hewan-hewan ternak yang akan didistribusikan diharuskan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
“Terhadap (distribusi) antarpulau, antarzonasi itu karantina sudah diberi pengetahuan dan edukasi berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022. Ini harus dilakukan secara ketat dan tanpa toleransi dari pulau-pulau zona merah ke pulau zona kuning dan hijau dan sebaliknya,” kata Junaidi.
Surat Edaran Satgas Penanganan PMK Nomor 4 Tahun 2022 mengatur tentang pengendalian lalu-lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis zonasi. Wilayah PMK dibagi jadi zona merah, kuning, dan hijau.
Wakakordalops Satgas Penanganan PMK Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja menambahkan, untuk produk-produk olahan dari hewan ternak di zona merah tetap aman dikonsumsi masyarakat. “Untuk produk olahan berdasarkan surat edaran, berdasarkan zonasi yang kami buat tersebut, untuk semua produk dari zona merah sebenarnya bisa dibawa ke zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Kenapa? Karena namanya produk olahan tentunya sudah melalui berbagai proses kesehatan dan sebagainya termasuk juga untuk PMK,” kata Ary.
Sementara untuk produk segar dan olahan hewan ternak yang diimpor dari luar negeri, Kementan memastikan tidak ada yang terpapar PMK. “Mengenai impor produk daging dari luar negeri harus diberi izin atau terdaftar dari negara-negara yang sudah bebas PMK. Sehingga impor produk olahan dari luar negeri itu kami nyatakan sudah bebas dari PMK,” kata Junaidi.
Pemerintah menerapkan lima langkah utama sebagai strategi kebijakan multilevel dengan tujuan membatasi penyebaran wabah dan melindungi perbatasan antarkota dalam negeri maupun antarnegara, yakni penerapan biosecuriti yang ketat, pengobatan bagi hewan yang sudah terinfeksi PMK, pengujian, vaksinasi, dan pemotongan hewan terpapar PMK. Untuk pemotongan hewan secara terpaksa tersebut, pemerintah telah menyiapkan kompensasi dan bantuan bagi masyarakat.
“Jadi sesungguhnya kalau di zona merah, kuning maupun hijau, kami sudah ada SOP (standard operational procedure). Masing-masing harus diterapkan karena dalam penanganan PMK tidak ada suatu risiko terkecil yang boleh kami toleransi. Karena kami tidak bisa abaikan dengan alasan hanya sekadar hewan. Tapi juga media-media pembawa atau yang bersifat carrier,” tutur Junaidi. (rel/adz)
AKSI: Aksi 1.000 lilin keadilan dan doa bersama untuk Brigadir Josua Hutabarat di Bundaran HI Jakarta Pusat, kemarin. Sementara foto kanan atas, keluarga Brigadir J menangis saat proses otopsi ulang yang digelar Rabu (27/7).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan pihak kepolisian, dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
“Kan tersangka-nya sudah tiga, itu bisa berkembang dan pasalnya 338, 340, pembunuhan berencana,” kata Mahfud saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8).
Menurut Mahfud, tersangka terbaru adalah sopir istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi berinisial K. Namun, Mahfud belum membeberkan peran tersangka baru ini. “Bharada E, ajudan Bu Putri, dan sopir Bu Putri (R dan K),” ucap Mahfud.
Sementara itu, JawaPos.com telah berusaha meminta konfirmasi adanya tersangka baru ini kepada pihak Polri. Namun, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto tak ada yang merespon sampai berita diterbitkan.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto sebelumnya menyebutkan, adanya tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Tersangka baru tersebut bakal diekspos (diumumkan) hari ini, Selasa (9/8). “Tunggu ekspos besok ya,” kata Agus saat dikonfirmasi via pesan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (8/8).
Cukup Tersangkakan Sambo
Sementara, penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdy Sambo hanya persoalan waktu. Dengan bukti kesaksian dari Bharada E dan Brigadir R dinilai cukup sebagai dua alat bukti. Apalagi, mengingat adanya peristiwa perusakan alat bukti yang menyelubungi kasus penembakan Brigadir Yosua.
Bharada E telah menarik kesaksian sebelumnya. Sekarang dia mengaku diperintah atasannya untuk menembak Brigadir Yosua. Brigadir R pun juga telah ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim. Keduanya merupakan saksi mata kejadian penembakan terhadap Brigadir Yosua.
Informasi yang diterima Jawa Pos, masih ada saksi mata lain dalam penembakan terhadap Brigadir Yosua. Seperti Kuat, asisten rumah tangga di Rumah Dinas Sambo dan HS, salah satu ajudan dari Sambo. Ajudan Sambo berinisial HS ini muncul belakangan sebagai saksi mata. “Bharada E ini saat kejadian melihat adanya Kuat dan Brigadir R,” paparnya.
Namun, belum diketahui posisi HS saat kejadian penembakan. Masalah muncul saat mencoba menemukan Kuat. Hingga saat ini keberadaannya belum juga diketahui, diduga Kuat kabur setelah kejadian tersebut. “Kuat entah kemana,” ujar petugas yang mengetahui kasus tersebut.
Dengan begitu maka, setidaknya yang telah dipastikan bisa memberikan kesaksian adalah Bharada E dan Brigadir R. Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Dalam kasus Penembakan Brigadir Yosua itu diketahui telah ada kesaksian dari Bharada E dan bisa ditambah dengan kesaksian Brigadir R. “Artinya ada dua orang saksi mata,” paparnya.
Kesaksian dua orang tersebut bisa menjadi dua alat bukti terhadap pristiwa pidana di rumah dinas Sambo. “Setiap keterangan saksi atau terdakwa bisa menjadi bukti pada kasus yang tidak menyangkut dirinya. Tapi untuk kasus yang menyangkut dirinya bisa dipertimbangkan,” jelasnya.
Apalagi, terdapat kasus perusakan barang bukti dalam penembakan tersebut. Dia mengatakan bahwa perusakan barang bukti tersebut bisa menjadi pidana tersendiri. “Pidana pencurian barang bukti atau sengaja menghambat penyidikan,” terangnya.
Sementara Kadivhumas Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, untuk perkembangan kinerja Tim Khusus masih fokus mendalami para saksi. Pendalaman saksi ini sangat penting dan hasil akhirnya nanti akan disampaikan. “Bagaimana perkembangannya nanti akan diumumkan,” ujarnya.
Selain itu Tim Khusus dan Inspektorat Khusus (Itsus) juga memeriksa Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob Kelapa Dua kemarin (8/8). Dedi mengatakan, Timsus dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Itsus dipimpin Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto. “Timsus proses dan Irsus proses juga,” paparnya di Mako Brimob Kelapa Dua.
Pemeriksaan terhadap Irjen Sambo langsung dipimpin keduanya. Untuk hasilnya nanti akan dijelaskan secara komprehensif. “Semua akan disampaikan ya,” ujar Mantan Kapolda Kalimantan Tengah tersebut.
Bagian lain, hari ini (9/8) tepat 33 hari kasus penembakan Brigadir Yosua, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan, awalnya kasus ini terkesan lambat, karena terdapat orang-orang yang melakukan obstruction of justice. Tapi, sekarang kasus ini sudah on the right track, apalagi sudah ada beberapa tersangka. “Setelah dibentuknya Timsus,” paparnya.
Dengan semua itu Kompolnas mengharapkan penyidikan kasus dapat didorong lebih cepat. Namun, tanpa meninggalkan profesionalitas dan independensi kepolisian. “Juga membuktikan dengan scientific crime investigation,” ujarnya.
Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, dengan adanya 25 personil yang diduga melanggar kode etik karena merusak tempat kejadian perkara (TKP). Sekaligus terjadinya kejanggalan dari sisi otopsi dan penyampaian ke publik. Maka sangat patut diduga terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. “Kelompok semacam ini harus direformasi,” paparnya.
Kalau Kapolri masih terkesan melindungi beberapa orang dalam kelompok ini. Maka, kepercayaan publik tidak akan pulih.”Kepercayaan publik pasti turun drastis,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin.
Selama ini pelanggaran polisi selalu ditangani Polri sendiri. Kondisi itu membuat semua bertanya apakah penanganannya obyektif, seperti saat menangani masyarakat biasa. “Kalau tidak diungkap seterang-terangnya, siapa melanggar dan apa yang melanggar. Semua akan tidak percaya lagi,” ujarnya.
Kalau ada permasalahan internal kepolisian, masyarakat sudah akan menyimpulkan apa hasilnya. “Masa jeruk makan jeruk. Apalagi, ini sekeranjang jeruk,” tuturnya. (idr/jpg)
SAMBUT:
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengalungkan bunga kepada petugas haji yang tiba di Tanah Air. Hingga saat ini, sudah 85 jamaah haji wafat di Tanah Suci.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi telah memasuki hari ke-65. Proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlangsung.
“Jumlah jamaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air sebanyak 74.380 orang,” kata Juru Bicara PPIH Pusat, Wawan Djunaedi kepada wartawan, Senin (8/8).
Kemarin, ada 11 kelompok terbang (kloter) jamaah haji Indonesia yang kembali ke Tanah Air. Mereka menuju ke 8 debarkasi. Masing-masing satu kloter menuju Debarkasi Batam/BTH (457 orang), Balikpapan/BPN 1 kloter (360 orang), Jakarta – Pondokgede/JKG (167 orang), Lombok/LOP 1 kloter (102 orang), Solo/SOC 1 kloter (380 orang), dan Ujungpandang/UPG 1 kloter (389 orang).
Sebanyak dua kloter menuju Debarkasi Surabaya/SUB (900 orang). Dan, tiga kloter menuju Debarkasi Jakarta – Bekasi/JKS (1.230 orang). “Total sebanyak 3.989 orang,” sambung Wawan.
Terkait jamaah sakit masih tersisa 49 orang yang dirawat. Sebanyak 16 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS), dan 33 lainnya dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). “Dan data jamaah wafat sampai hari ini sebanyak 85 orang,” tandas Wawan.
Diketahui, Kemenag telah menutup operasional petugas haji Daerah Kerja (Daker) Makkah. Mereka juga dipulangkan bertahap usai dipastikan tidak ada lagi jamaah haji yang melaksanakam ibadah di Makkah.
Pemulangan petugas Daker Makkah dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama tiba 6 Agustus 2022 dengan 237 petugas. Gelombang kedua, mendarat 7 Agustus 2022 berjumlah 271 petugas. Saat ini, masih ada petugas yang melayani jamaah haji Indonesia di Madinah. Pemulangan jamaah haji Indonesia berakhir pada 13 Agustus 2022. Petugas Daker Madinah dan Bandara akan pulang dua hari setelahnya.
“Alhamdulillah, semalam saya menyambut kedatangan para petugas haji. Siang ini saya juga kembali ke Cengkareng untuk menyambut para petugas. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada mereka yang telah dengan ikhlas dan tanpa kenal lelah melayani para jamaah,” ujar Menag Yaqut Cholil Choumas, Senin (8/8).
Petugas haji dianggap sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada jamaah. Mereka yang selama operasional haji, memberikan pelayanan secara cepat hingga jamaah haji Indonesia merasa nyaman dan aman. ’’Sejak awal saya memang berpesan, layanilah para jamaah seolah mereka adalah orang tua kita, saudara kita, kakak adik kita. Dan ternyata para petugas haji benar-benar melayani dengan total dan profesional,” imbuhnya.
Menag berharap para petugas haji kembali dalam keadaan sehat. Dan bisa bersatu lagi dengan keluarga di rumah dengan bahagia setelah 2 bulan berpisah. ’’Semoga para petugas haji yang juga ikut beribadah haji di sela-sela bertugas mendapat haji mabrur. Sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi tinggi kepada para petugas haji,” harapnya.
Operasional haji kini terfokus di Madinah. Para jamaah yang diberangkatkan pada gelombang kedua tengah menyelesaikan ibadah Arbain (salat wajib berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi). Mereka kemudian dipulangkan secara bertahap dari dari Madinah sejak 30 Juli hingga 13 Agustus 2022. (jpc)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan izin kepada maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat. Izin tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
Dalam beleid tersebut, izin kenaikan tiket mereka berikan dengan memberikan ruang kepada maskapai untuk menaikkan biaya tambahan (surcharge) maksimal 15 persen dari tarif batas atas untuk pesawat jet dan 25 persen bagi pesawat jenis proppeller atau baling-baling.
Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono mengatakan kebijakan ini perlu ditetapkan agar maskapai memiliki pedoman dalam menerapkan tarif penumpang. “Secara tertulis, imbauan ini telah kami sampaikan kepada masing-masing direktur utama maskapai nasional, untuk dapat diterapkan di lapangan,” ujar Nur Isnin dalam keterangan resminya, Minggu (8/8).
Nur Isnin mengatakan pengenaan biaya tambahan bersifat pilihan atau tidak mandatory bagi maskapai. Kemenhub akan mengevaluasi penerapan biaya tambahan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. Kemenhub juga mengimbau agar seluruh badan usaha angkutan udara atau maskapai yang melayani rute penerbangan berjadwal dalam negeri agar menerapkan tarif penumpang yang lebih terjangkau oleh pengguna jasa penerbangan.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan, pihaknya akan menjalankan kebijakan ini dengan cermat, yakni mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bakar avtur terhadap kebutuhan penyesuaian harga tiket. “Kami percaya kesadaran atas pentingnya keselarasan upaya untuk tumbuh dan pulih bersama di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan, menjadi esensi penting guna memastikan ekosistem industri transportasi udara dapat terus bergerak maju memaksimalkan momentum pemulihan,” ujarnya dalam keterangan dikutip, Senin (8/8).
Pengamat Bisnis Penerbangan Gatot Rahardjo menjelaskan, saat ini harga tiket penerbangan tinggi dan meresahkan masyarakat dan mempengaruhi perekonomian nasional. “Ini apa-apaan ya? ini bukti kalau pemerintah/regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan kalah dengan operator, terutama yang swasta,” kata Gatot dalam keterangan tertulis, Minggu(7/8).
Gatot menegaskan, seharusnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atau sebagai regulator bertugas mengatur, mengawasi dan mengendalikan dalam bisnis penerbangan, bukan mengimbau. “Sekarang secara de factor terjadi monopoli maskapai penerbangan, tapi secara de jure tidak karena tidak aturan yang dilanggar oleh maskapai. artinya seharusnya pemerintah bisa membuat aturan yang menyeimbangkan bisnis penerbangan dan mengurangi monopoli baik secara de facto dan de jure,” katanya.
Astindo Minta Bertahap
Menyikapi rerstu pemerintah kepada maskapai penerbangan untuk menaikkan harga tiket pesawat sebesar 15 persen, Ketua Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (Astindo) meminta maskapai menaikkan harga tiket pesawat secara bertahap. “Kita menyarankan kepada pemerintah agar kenaikannya itu jangan langsung batas maksimal 15 persen tapi bertahap, mungkin ada win-win solution antara maskapai, pemerintah, dan masyarakat juga,” kata Ketua Astindo Sumut, Wilson Halim, Senin (8/8).
Dikatakan Wilson, para pengusaha tiket perjalanan berharap agar kenaikan harga dapat dilakukan tanpa harus membuat masyarakat kaget dengan harga yang tiba-tiba naik signifikan. “Kita harap mungkin naiknya itu perlahan mulai dari 2 persen, 3 persen, dan berjenjang sampai 5 persen. Kalau naik tiba-tiba 15 persen kan pasti kaget karena terasa sekali,” ujarnya.
Diakui Wilson, rata-rata harga tiket masih tinggi, namun masih dalam kategori wajar. Untuk harga tiket pesawat Medan-Jakarta misalnya, berkisar seharga Rp1 jutaan, Medan-Singapura sekitar Rp1,3 jutaan, Medan-Bangkok sekitar Rp1 jutaan.
Wilson mengatakan, sebelum dilanda pandemi Covid-19, harga tiket ke negara tetangga masih dapat dijangkau di bawah Rp 1 jutaan. “Kalau promo sebelum pandemi itu Medan-Bangkok bisa hanya Rp 1,5 jutaan untuk pulang-pergi,” ucapnya. (dtc/cnbc/adz)
SWAB: Petugas medis mengambil sampel untuk dilakukan test PCR terhadap seorang warga. Saat ini, ada 17 provinsi di Indonesia dengan kasus Covid-19 nihil.
Wagub Sumut Musa Rajekshah mengunjungi kebun kurma dan bertemu langsung dengan pemilik kebun, Bena Ukur Tarigan di Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo.
(ist)
Gubsu Edy Rahyamadi saat melantik pejabat pejabat administrator dan 3 pejabat pengawas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (31/5) . ISTIMEWA/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka penyebaran kasus Covid-19 di Kota Medan terpantau kembali meningkat. Berdasarkan data yang diterima Sumut Pos dari Dinas Kesehatan Kota Medan, angka Covid-19 aktif di Kota Medan per 7 Agustus 2022 telah mencapai 357 kasus.
DALAM sehari, pada Minggu (7/8) kemarin, angka terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kota Medan bahkan bertambah 42 kasus. Sementara angka kesembuhan pada hari yang sama, lebih kecil dari angka penularan, yakni 32 kasus. Sedangkan yang meninggal dunia, bertambah satu orang.
“Data Hari Senin (kemarin), belum kita upadate,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr Pocut Fatima Fitri kepada Sumut Pos, Senin (8/8).
Dengan demikian, kata Pocut, angka komulatif terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Medan sejak Maret 2020 hingga saat ini telah mencapai 73.814 kasus dengan total angka kesembuhan mencapai 72.434 kasus dan total angka kematian mencapai 1.023 kasus.
Dijelaskan dr Pocut, dari total 357 kasus Covid-19 aktif di Kota Medan saat ini, sebanyak 48 orang tengah di rawat di RS, sementara 309 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. “Mayoritas yang sedang terpapar Covid-19 di Medan menjalani isolasi mandiri, sebab rata-rata memang mengalami gejala ringan bahkan tanpa gejala. Mereka yang menjalani isolasi mandiri ini tetap dipantau oleh petugas satgas,” ujarnya.
Sementara itu, terjadi perubahan angka sebaran kasus Covid-19 aktif di tiap-tiap kecamatan Kota Medan. Bila pada beberapa pekan sebelumnya angka sebaran kasus Covid-19 aktif paling banyak terdapat di Kecamatan Medan Tuntungan, kali ini sebaran tersebut justru paling banyak terjadi di Kecamatan Medan Selayang. “Total di Medan Selayang ada 36 kasus aktif, diikuti Medan Sunggal 34 kasus, dan Medan Helvetia 32 kasus, sisanya di bawah 30 kasus per kecamatan. Untuk yang paling kecil sebaran kasus aktifnya, itu ada di kecamatan Medan Belawan dengan total 2 kasus,” katanya.
Ditanya Sumut Pos terkait angka vaksinasi booster tahap II untuk para tenaga kesehatan (nakes) di Kota Medan, dr Pocut mengaku belum memiliki data yang valid. “Sedang dihitung, angkanya terus bergerak,” jawabnya.
Akan tetapi, dr Pocut menegaskan, jika pihaknya terus menggenjot vaksinasi booster di Kota Medan. Baik vaksinasi booster tahap II untuk nakes, maupun vaksinasi booster tahap I untuk warga Kota Medan secara keseluruhan. “Vaksinasi telah kita galakkan kembali, kita tambah di beberapa lokasi selain di faskes-faskes. Kita imbau kepada masyarakat untuk segera menjalani vaksinasi, termasuk kepada masyarakat yang belum di vaksinasi booster,” pungkasnya.
Sementara data secara nasional, tercatat 4.425 kasus baru, Senin (8/8). Angka tersebut dibarengi jumlah pasien sembuh sebanyak 4.919 dan 18 pasien meninggal dunia akibat Covid-19. Dengan jumlah tersebut, kini Indonesia mencatat total kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 6.249.403. Sementara kasus aktif Covid-19 kini ada sebanyak 49.633.
Pemerintah telah memulai pelaksanaan vaksinasi booster kedua Covid-19 untuk tenaga kesehatan. Ada sekitar 2 juta nakes yang menjadi sasaran penerima booster kedua Covid-19. Sementara untuk kelompok masyarakat umum, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes dr Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan vaksin booster kedua. “Belum ada kebijakan, kita selesaikan dulu yang pertama. Booster pertama itu baru 20 persen, itu dulu,” kata Maxi saat dijumpai di kantor Kemenkes, Senin (8/8). (map/dtc)
OLAH TKP:
Polisi melakukan olah TKP di lokasi terbakarnya hutan di Kabupaten Samosir. Saat ini, Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka pembakar hutan di Samosir.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah (Polda) Sumut menangkap dua pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Samosir. Keduanya yang diamankan masing-masing berinisial PS (62) dan KN (14 ). Penangkapan kedua pelaku pembakaran hutan itu pun dibenarkan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Senin (8/8/2022) sore.
“Untuk tersangka PS melakukan pembakaran hutan di Kelurahan Si Ogung-ogung dan KN membakar hutan di belakang SMPN 2 Sianjur,” katanya.
Hadi mengungkapkan, kedua pelaku saat diperiksa mengakui telah melakukan pembakar hutan di kawasan Danau Toba, Samosir, Sumatra Utara. “Tersangka PS mengaku membakar hutan untuk menanam jagung, sedangkan KN mengaku disuruh guru untuk membakar sampah karena hembusan angin kencang sehingga membakar hutan,” ungkapnya.
Hadi menambahkan, kedua pelaku pembakaran hutan itu sudah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Kepada masyaraat diminta untuk tidak membakar hutan. Sebab apabila terbukti ada sanksi tegas,” ujarnya.
TINJAU: Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menaiki helikopter untuk meninjau kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Samosir, Senin (8/8).istimewa/sumutpos.
Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, langsung berangkat menuju Samosir untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan, setelah mendapatkan informasi tersebut. Dengan menggunakan helikopter, Panca bersama para pejabat utama (PJU) meninjau lokasi kebakaran hutan dari udara dan tiba di Lapangan SMP Negeri 1 Sianjur Mula-mula, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir.
Setibanya di sana, Panca langsung menggelar rapat bersama Polres Samosir dan jajaran beserta unsur Forkopimda Samosir. Dia mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Samosir harus dilakukan secara terintegrasi dengan baik dan tidak dikerjakan sendiri-sendiri, mengingat kejadian ini telah terjadi secara terus menerus.
“Kebakaran Hutan dan lahan akan merusak kampung kita, maka jangan bosan -bosan menyosialisasikannya kepada masyrakat. Bhabinkamtibmas, Bhabinsa dan Pemerintah Desa (Pemdes) harus turun langsung melakukan Patroli. Bangun Mekanisme cara penanganan yang terpadu,” tegas Panca.
Menurutnya, kebakaran ini bukan kebakaran biasa tapi disengaja untuk membuka lahan, maka kepala desa harus menyampaikan kepada masyrakat untuk membuka lahan dengan cara-cara yang baik tanpa harus membakar. “Membangun kesadaran masyarakat itu yang paling utama dan langkah upaya pencegahan harus diutamakan. Tidak ada kita yang hebat, yang hebat itu adalah kebersamaan. Maka mari kerjakan upaya penanganan ini secara bersama-sama,” pungkasnya.
Hutan di Samosir Terbakar Lagi
Sementara, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di pebukitan kawasan Danau Toba kembali terjadi, tepatnya di sekitar Pebukitan Pusuk Buhit, Tele dan Hariara Pintu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara sejak terjadi pada Jumat (5/8) malam. Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herianto mengatakan, luas karhutla itu sejauh ini telah mencapai 40 hektare. “Sekitar 40 hektare. Itu karena titik api menjadi semakin banyak,” kata Kadishut Sumut, Herianto, kepada wartawan di Medan, Senin (8/8).
Ia mengatakan, telah menerjunkan petugas dari KPH Dishut Sumut untuk memadamkan karhutla. Begitu juga dari TNI dan Kepolisian dan Manggala, telah turun ke lokasi.
Karhutla itu menambah intensitas kebakaran di pebukitan kawasan Danau Toba dalam beberapa pekan terakhir ini. Kadishut Herianto menyayangkan kerap terjadinya karhutla. Sebab selain menimbulkan polusi, karhutla juga antara lain merusak ekosistem yang ada. Selain itu juga menganggu kenyamanan wisatawan.
Untuk itu, pihaknya pun mendorong kepolisian untuk mengusut, apa penyebab sebenarnya karhutla tersebut. “Ini kok kerap terjadi kebakaran di daerah Danau Toba. Pihak kepolisian kita minta mengusutnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, kuat dugaan pelakunya adalah oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Karenanya ia mengharapkan upaya hukum dilakukan pihak kepolisian untuk memberikan efek jera kepada oknum atau pelaku pembakaran diduga sengaja. “Sebab ini Danau Toba loh, menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Yang mana alamnya harus dijaga kelestariannya. Karena, danau terbesar di Asia Tenggara itu, menjual keindahan dan pesona alamnya. Bila terus terbakar perbukitan, wisatawan pun enggan berkunjung ke Danau Toba lagi,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Mengapul Purba mendesak Gakkum KLHK menyelidiki penyebab kebakaran di Perbukitan Danau Toba. “Dari aspek penegakan hukum tentu pihak Gakkum juga harus menyelidiki sebab kebakaran itu, itu verbalnya secara hukum harus di selesaikan,” sebut Mangapul.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sumut ini juga meminta, agar Dinas Kehutanan Sumut bekerja secara maksimal dalam memadamkan api tersebut. “Kerahkan semua tenaga lah untuk memadamkan kebakaran itu, kalau ada pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran, proses aja secara hukum,” pungkasnya.
Hotspot Terbanyak di Samosir
Sementara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mencatat ada 14 titik panas atau hotspot di Sumatera Utara. Titik terbanyak berada di Kabupaten Samosir. Hal ini tidak lepas akibat kebakaran perbukitan di kawasan Danau Toba.
Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah I Medan, Eridawati menjelaskan, berdasarkan pengamatan dan pemantauan pihaknya, untuk di Kabupaten Samosir terbanyak 5 titik hotspot. “Ada 5 titik hotspot di Kabupaten Samosir. Kelimanya, berada di Kecamatan Sianjur Mula-mula,” ucap Eridawati saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (8/8) siang.
Eridawati mengatakan, juga terdapat 1 titik hotspot 1 di Kabupaten Humbang Hasundutan, tiga titik hotspot di Kabupaten Padang Lawas. Kemudian, di Kabupaten Tapanuli Tengah 2 titik hotspot. “Di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak dua titik hotspot,” tutur Eridawati.
Sementara itu, informasi parkiran cuaca pada kemarin. Dimana, pagi hari cerah berawan dan hujan ringan terjadi di Madina dan sekitarnya. Siang hingga sore hari umumnya berawan, potensi hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah Langkat, Karo, Deliserdang, Simalungun, dan sekitarnya.
Kemudian, malam hari umumnya berawan, Potensi Hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun, dan sekitarnya.(dwi/gus)