Home Blog Page 2447

Kloter Terakhir Tinggalkan Makkah, Operasional Haji Terfokus di Madinah

Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelompok terbang (Kloter) terakhir jamaah haji Indonesia gelombang kedua, sudah diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah. Kloter 43 Embarkasi Solo (SOC 43) menjadi rombongan terakhir yang meninggalkan Kota Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka diberangkatkan menuju Madinah untuk menjalani Ibadah Arbain (salat wajib berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi).

Para jamaah akan tinggal di Madinah selama delapan atau sembilan hari untuk selanjutnya diberangkatkan menuju Tanah Air pada 13 Agustus 2022. “Alhamdulillah sore hari ini, SOC 43 sudah kita lepas menuju Madinah. Ini menandakan, seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji di Kota Makkah sudah selesai. Operasional haji terfokus di Madinah,” kata Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab usai melepas keberangkatan jamaah haji SOC 43 menuju Madinah dari Hotel Kiswa, Jarwal – Makkah, Kamis (4/8/2022).

Hadir melepas jamaah juga, Direktur Pengelolaan Dana Haji Jaja Jaelani, Kepala Daker Makkah M Khanif, serta seluruh petugas sektor 5 Daker Makkah. “Jadi semua konsentrasi di Madinah untuk menuntaskan pemulangan kloter-kloter yang ada di Madinah sampai 13 Agustus,” sambung Saiful Mujab.

Selanjutnya, kata Saiful, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan melakukan evaluasi pelaksanaan kerja di Makkah. Selain itu, dalam satu dua hari ke depan juga akan dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada satu pun jemaah yang tertinggal di Makkah.

Saiful memberikan apresiasi tinggi atas kinerja seluruh petugas Daker Makkah. Menurutnya, selama 60 hari bertugas, semuanya berjalan sesuai SOP dan lancar, tidak ada kendala yang signifikan. “Ada kendala-kendala kecil dan itu bisa diatasi dengan cepat. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh petugas PPIH di Makkah khususnya, baik dari Daker, Sektor dan Sektor khusus, seluruhnya bisa melaksanakan dengan baik,” tuturnya.

“Saya yakin petugas haji bekerja dengan penuh keikhlasan dalam melayani tamu-tamu Allah dan insya Allah akan mendapat pahala yang setimpal,” sambungnya.

Kadaker Makkah M Khanif juga bersyukur dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan pemerintah untuk memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia. “Alhamdulillah sampai saat ini sudah seluruh jemaah, baik gelombang pertama maupun kedua, kita berangkatkan ke Jeddah dan Madinah. Ini merupakan akhir dari tugas kita,” ucapnya.

Namun, lanjut Khanif, evaluasi layanan selama di Makkah akan tetap dilakukan. Jika masih ada hal terkait layanan yang perlu ditingkatkan maka akan ditingkatkan kembali di masa mendatang.

“Dengan berakhirnya pemberangkatan SOC 43 ini, seluruh rangkaian tugas PPIH Daker Makkah sudah selesai. Rencananya, para petugas akan diberangkatkan ke Indonesia pada 6 Agustus dengan Garuda Indonesia Airlines dan Saudi Arabia Airlines,” tandasnya.

Usai fase puncak haji Arafah-Muzdalifa-Mina (Armuzna), petugas Daker Makkah telah memulangkan 45.124 jemaah haji gelombang pertama yang tergabung dalam 114 kloter ke Tanah Air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Proses pemulangan itu berlangsung dari 15 – 30 Juli 2022.

Selain itu, petugas Daker Makkah juga telah memberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah. Proses ini berlangsing dari 21 Juli 2022 dan berakhir hari ini. Total ada 47.460 jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah hingga 4 Agustus 2022. Mereka tergabung dalam 126 kloter.

Dari jumlah itu, ada 55 jemaah yang dirawat, dengan rincian: 18 jemaah dirawat di Makkah, 34 di Madinah, dan 3 orang dirawat di Jeddah. Untuk lokasinya, 35 jemaah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 20 jemaah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS). Sampai hari ini, ada 84 jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi. (adz)

PDI Perjuangan Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Belawan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebakaran rumah yang menelan 4 korban jiwa dan 2 luka bakar serius terjadi Kamis (4/8/2022) dini hari kemarin, langsung direspon DPD PDI Perjuangan Sumut dengan memberikan bantuan sejumlah beras dan mie instan kepada para korban. Bantuan diserahkan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Aswan Jaya langsung kepada keluarga korban, kemarin.

“Kami menyampaikan duka yang mendalam terhadap bencana kebakaran ini, apalagi sampai menelan korban jiwa. Tentu bencana ini menjadi pukulan berat buat keluarga yang ditinggal,” ujar Aswan Jaya di hadapan para keluarga korban yang didampingi pengurus PDI Perjuangan Ranting Belawan 2, Nila dan Staf Rudi Hermanto Abdul Gofur Marbun.

Selanjutnya Aswan berharap, seluruh keluarga korban yang masih kerabat dekatnya, agar tabah dan sabar menghadapi musibah ini. Dia menyampaikan, seluruh pihak terkhusus PDI Perjuangan dan Pemko Medan akan memberikan perhatian serius terhadap bencana ini.

“Kebetulan 4 orang korban dan 2 luka bakar serius masih keluarga dekat saya, maka saya dan jajaran partai akan berupaya untuk terus meringankan beban keluarga yang ditinggalkan terutama yang masih dirawat di Rumah Sakit,” lanjut Aswan.

Aswan juga menjelaskan, bantuan yang diberikan merupakan sumbangan dan kontribusi Rudi Hermanto anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan yang terpilih dari Dapil Medan A.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis pagi tadi telah terjadi musibah kebakaran rumah di Jalan Cilacap Barat, Lingkungan 08, Kelurahan Belawan 2, diperkirakan mengalami jerugian ratusan juta rupiah. Menelan korban jiwa 4 orang meninggal dunia dan Korban luka 2 orang luka bakar serius

Nama korban meninggal Hamida 75 tahun, Yafizam 50 tahun, Winda 46 tahun, M. Ilham 15 tahun. Korban luka bakar serius Lisa 51 tahun dan Mutiara 20 tahun. Total ada 16 KK yang rumahnya ikut hangus terbakar. (adz)

Disdukcapil Medan Lakukan Pendataan NIK Warga Binaan

DATA: Disdukcapil berkolaborasi dengan Rutan Perempuan Kelas II Tanjung Gusta Medan melakukan Pemadanan dan Pendataan NIK warga binaan Rutan Perempuan  Kelas II Tanjung Gusta, Rabu (3/8).istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berkolaborasi dengan Rutan Perempuan Kelas II Tanjung Gusta Medan melakukan Pemadanan dan Pendataan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) warga binaan Rutan Perempuan  Kelas II Tanjung Gusta, Rabu (3/8).

Pemadanan dan Pendataan NIK ini digelar dunia kelengkapan administrasi terutama pada warga asli atau yang berdomisili di Kota Medan.

Kepala Disdukcapil Baginda Siregar ketika dikonfirmasi mengungkapkan kolaborasi dengan Rutan Perempuan Kelas II Tanjung Gusta ini merupakan salah satu upaya untuk mencocokkan data warga binaan. Sebab ke depannya banyak kebijakan dan akses umum yang membutuhkan kelengkapan administrasi. “Pendataan ini harus dilakukan, karena saat ini banyak kebijakan dan akses umum yang membutuhkan adanya kelengkapan administrasi, seperti contoh adanya NIK,” jelasnya.

Baginda Siregar berharap dengan adanya kolaborasi ini, warga yang berada di Kota Medan tetap terjamin mendapat akses yang sama. “Disdukcapil akan terus melakukan kolaborasi dengan semua pihak sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Medan Bobby Nasution.Kita berharap adanya layanan ini warga yang berada di Kota Medan tetap terjamin mendapatkan akses yang sama,” pungkasnya. (map/ila)

KPU Medan dan Sumut Pos Sepakat Ciptakan Informasi Mencerdaskan Pemilih

BERSAMA: Pimpinan Redaksi Harian Sumut Pos, Asih Astuti bersama rombongan, foto bersama Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik dan lainnya, di kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan Medan, Kamis (4/8).istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan bersama Harian Sumut Pos (Jawa Pos Grup) sepakat, informasi berbasis fakta akan menjadi fokus dalam setiap pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat. Melalui program ‘Rumah Pintar Pemilu’ yang dimiliki KPU Kota Medan, Harian Sumut Pos dan KPU Kota Medan mengaku akan bersinergi dalam mewujudkannya.

Sebab dengan menyajikan berita berbasis fakta, masyarakat pemilih akan mendapatkan informasi yang mencerdaskan, khususnya menjelang pesta demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disepakati KPU Medan dan Harian Sumut Pos dalam pertemuan keduanya di kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan No.37, Kelurahan Petisah Tengah, Kamis (4/8).

“Menjelang Pemilu 2024 ini, masyarakat Kota Medan harus mendapatkan informasi yang jelasn

berbasis fakta, dan informasi yang akurat. Dengan begitu kita dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang mencerdaskan, guna membantu masyarakat dalam menentukan pilihan yang terbaik,” ucap Pimpinan Redaksi Harian Sumut Pos, Asih Astuti dalam pertemuan tersebut.

Untuk itu, kata Asih Astuti yang datang bersama Manager Keuangan/Umum/SDM Harian Sumut Pos Putri Nusantara, Manager Divisi Iklan & EO Chairil Huda, dan Manager Divisi Pemasaran Hirzan, Harian Sumut Pos siap bersinergi dengan KPU Medan dalam menyajikan informasi-informasi yang mencerdaskan masyarakat.

“Tentunya, Sumut Pos berharap KPU Medan dapat mendukung dan bersinergi dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya. Bersama kita memberantas informasi-informasi Hoax yang saat ini dapat menyesatkan masyarakat,” ujar Asih.

Tak cuma itu, sambung Asih, dalam setiap pemberitaan, khususnya terkait permasalahan dalam tahapan pemilu, media juga membutuhkan berbagai pertimbangan dalam memuat berita.”Ada pertimbangan hukum yang harus kita pahami. Untuk itu, butuh komunikasi yang baik antara media dengan KPU Medan,” kata Asih.

Sementara itu, Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik didampingi Komisioner Divisi Hukum Zefrizal, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Rinaldi Khair, Sekretaris Fakhrurroji dan Kasubbag Teknis Hupmas Taufiq Harun, menyambut baik kedatangan rombongan Harian Sumut Pos.

Sepakat dengan apa yang dikatakan Asih Astuti, KPU Medan menyatakan siap bersinergi dengan Sumut Pos dalam menyampaikan informasi berbasis fakta sebagai upaya memberantas informasi hoaks yang beredar.

“Untuk itu KPU Medan punya ‘rumah pintar pemilih’, ini jalan terus sebagai program KPU Medan. Namun untuk menjalankan program ini, kami butuh dukungan rekan-rekam media, terkhusus Sumut Pos yang telah lama menjadi mitra strategis KPU Medan,” tutur Agussyah.

Dijelaskan Agussyah, saat ini pihaknya melihat banyaknya masyarakat yang ‘latah’ dan tidak hati-hati dalam bermain media sosial dengan turut menyebarkan informasi-informasi hoax. Padahal, masyarakat tersebut banyak yang tidak memahami hukum yang dapat menjeratnya atas perbuatan tersebut.

“Informasi hoaks inilah yang akan kita berantas bersama. Kami butuh dukungan rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi yang benar dan mencerdaskan pemilih,” jelasnya.

Sebagai lembaga publik, terang Agussyah, pihaknya mengaku siap dalam menerima kritik dari berbagai pihak, termasuk dari media. Harapannya, kritikan tersebut dapat membangun KPU Medan yang lebih baik.

“KPU Medan tidak anti kritik. Kami justru menaruh harapan kepada media Sumut Pos dalam membantu kami untuk mencerdaskan masyarakat dan memberantas penyebaran Hoax,” terangnya.

Saat ini, lanjut Agussyah, Kota Medan merupakan salah satu kota dengan pengguna media sosial tertinggi. Sementara, banyak informasi hoax yang beredar di dalam medsos. ”Untuk itu KPU Medan tidak boleh jalan sendiri, kami butuh dukungan dari teman-teman media,” ungkapnya.

Senada dengan Agussyah, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Rinaldi Khair, berharap agar media di Kota Medan harus bisa membuat informasi yang berbeda dengan media-media mainstreem. Dengan begitu, penyebaran informasi yang benar dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat dan mampu memutus informasi hoaks yang tersebar di media sosial.”Untuk media sebesar Sumut Pos, kita yakini bisa memberikan informasi yang berbeda dengan media sosial,” pungkasnya.

Di akhir kegiatan, Ketua KPU Medan bersama jajarannya melakukan foto bersama dengan jajaran pimpinan Harian Sumut Pos. (map/ila)

 

 

Vaksin PMK Selamatkan Peternak dari Kerugian

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Langkah pemerintah mendatangkan vaksin akan membantu mengurangi beban biaya yang dirogoh peternak selama menghadapi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dengan adanya vaksinasi (PMK) secara otomatis akan menekan biaya, melindungi hewan ternak.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro mengatakan, vaksin PMK impor yang segera tiba dari luar negeri secara berkala tersebut harus diprioritaskan secara merata, baik ke wilayah yang masih bebas wabah ataupun wilayah yang sudah terdampak wabah.

“Harus berjalan secara paralel. Semua urgen (penting), zona hijau juga harus divaksin. Yang wilayah terpapar tapi ada yang belum kena (PMK) juga harus vaksin,” katanya saat dihubungi, Rabu (3/8).

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Yudi Guntara Noor. Ia menilai, keberadaan vaksin akan mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan peternak untuk menghadapi wabah seperti penggunaan desinfektan dan pemisahan ternak sehat dari yang sakit, sekaligus memperbaiki pemasukan peternak yang terimbas wabah untuk jangka menengah dan panjang.

“Kalau divaksin, ternak tidak akan saling menulari. Dengan vaksin, dana operasional tidak keluar besar pada beberapa tahun ke depan,” kata Yudi ketika dihubungi secara terpisah.

Keduanya sepakat ke depannya hewan-hewan ternak berkuku genap akan hidup berdampingan dengan PMK layaknya Covid-19. Karena itu, dibutuhkan keberadaan vaksin PMK secara berkelanjutan selain melalui impor.

“Sekarang vaksin masih impor. Ini karena emergency, karena penyakit baru. Impor ini sementara. Nantinya kita bisa impor bank vaksin, manufaktur di Indonesia kerja sama dengan swasta dalam negeri. Mudah tersedia dan gampang diakses, lebih murah juga,” kata Yudi.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan impor vaksin PMK sebanyak 51,8 juta dosis dari lima perusahaan luar negeri dengan biaya senilai Rp1,3 triliun. Vaksin akan datang secara berkala. Vaksin monovalen dan bivalen itu didatangkan dari Prancis, Brasil, Argentina, dan China. (rel/adz)

Sosialisasi Ancaman Hukum Pelaku Narkoba, Kejari Binjai Gelar JMS di SMAN 7 Binjai

SOSIALISASI: Jaksa fungsional pada Seksi Intelijen Kejari Binjai, Ratih Adhani melakukan sosialisasi kepada pelajar SMAN 7 Binjai tentang bahaya dan dampak narkoba di lingkungan pelajar serta ancaman hukumannya.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Binjai menggelar program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Sekolah Menengah Atas Negeri 7, Jalan Sawi Nomor 48, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Kamis (4/8).

Berbagai narasumber dalam kegiatan ini, yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Muhammad Harris, Jaksa Fungsional di Seksi Intelijen, Ratih Ridhani dan Lidya Panjaitan serta staf lainnya. Pada kesempatan ini, Kepala SMAN 7 Binjai, Khaidir, juga hadir mengikuti program JMS.

Kegiatan JMS ini diikuti 60 siswa SMAN 7 Binjai. “Program JMS kali ini mengangkat tema bahaya narkoba di lingkungan pelajar dan dampak penggunaannya,” kata Harris.

Program JMS ini diharap dapat memperkaya khasanah pengetahuan siswa terhadap hukum dan perundang-undangan serta untuk melahirkan generasi selanjutnya yang taat hukum. Tujuannya, untuk kenali hukum dan menjauhkan dari ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut.

“Program ini merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI khususnya Kejari Binjai, dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara. Khususnya masyarakat yang masih pelajar,” kata dia.

Dia juga menjelaskan, peran dan fungsi seksi intelijen di Korps Adhyaksa kepada puluhan pelajar. Adalah, peran aktif Seksi Intelijen Kejari Binjai dalam mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, yang bekerja sama dengan aparat lainnya dalam penegakan hukum.

“Kejari Binjai mempunyai tanggung jawab moril, dalam memajukan generasi muda para pelajar untuk senantiasa mengerti dan memahami tentang hukum serta permasalahannya. Kejaksaan memandang, pelajar merupakan generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan, juga akan menentukan arah serta tujuan negara di masa yang akan datang. Artinya, masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan serta kemampuan hingga kualitas para pelajarnya,” pungkasnya. (ted/ram)

Polres Labuhanbatu Grebek Narkoba Lokasi Jalan Baru Rantauprapat, 2 Orang Diamankan

TANGKAP: Polres Labuhanbatu saat menangkan tersangka bandar narkoba.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Resor Labuhanbatu mengamankan dua pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Satu diantaranya berstatus terduga bandar yang sangat meresahkan.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia Rangkuti melalui Kasat Narkoba AKP Martualesi Sitepu, mengatakan pengungkapan diawali pengaduan masyarakat dan dilakukan penyelidikan, Sabtu (30/7) dan berhasil ditangkap dua pelakunya Rahmat Doni alias Mamat warga jalan Tualang Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Labuhanbatu.

“Berhasil pengungkapan kasus Narkotika Gol I jenis sabu, bersamanya diamankan Muhammad Azmi Panjaitan alias AMI warga jalan Pasar Lama Kelurahan yang sama,” ungkapnya.

Dijelaskannya, peredaran sabu di Jqalan Baru Adam Malik Rantau Selatan, tim Sat Narkoba melakukan penggerebekan tempat sering dijadikan lokasi transaksi sabu.

“Tim melihat gerak gerik dua orang yang mencurigakan dan berhasil mengamankan keduanya. Digeledah, ditemukan sebungkus berisikan 10 bungkus sabu di kantong tersangka Azmi. Dan dari tersangka Doni ditemukan 16 klip plastik sabu,” paparnya.

Kedua tersangka mengakui sabu tersebut diperolehnya dari Inisial Y yang berada di Jalan Kampung Baru. Selanjutnya tim melakukan pengembangan. Namun, Y tidak ditemukan.

Kedua tersangka terancam melanggar pasal 114 ayat (1) Sub 112 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 Tahun penjara. (fdh/ram)

Puluhan Guru Honor di Kota Medan ‘Tergusur’ Guru PPPK

TEMU: FGTT Kota Medan saat menemui Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Rajudin Sagala.

MEDAN, SUMUT POS.CO – Puluhan guru honor di Kota Medan mengaku telah kehilangan pekerjaan karena masuknya para guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di sekolah tempat mereka mengajar. Mirisnya, Dinas Pendidikan Kota Medan tidak memfasilitasi para guru yang ‘tersingkir’ tersebut untuk bisa tetap mengajar di sekolah yang baru.

Hal itu diadukan langsung Ketua Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan, Rahmah Nasution yang berkunjung langsung ke ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala, Kamis (4/8/2022).

“Ada sekitar seribuan guru yang belum lulus P3K, dan berdasarkan aduan yang kita terima dari para anggota yang tergabung di FGTT Kota Medan, sudah puluhan orang yang dikeluarkan langsung dari sekolah tapi tidak mendapatkan sekolah baru untuk tempatnya mengajar. Alhasil, puluhan guru honor sudah kehilangan pekerjaannya,” ucap Rahmah.

Rahmah menjelaskan, janji dari Dinas Pendidikan Kota Medan yang akan memetakan guru-guru honor yang tersingkir ke sekolah baru belum juga terealisasi. Bukan hanya itu, Disdik Kota Medan juga terkesan melakukan pembiaran kepada para Kepala Sekolah yang telah semena-mena memberhentikan para guru honorer tersebut.

“Sementara guru-guru yang dikeluarkan dari sekolah ini otomatis mereka tidak bisa ikut ujian P3K, karena mereka tidak lagi mengajar atau tidak berstatus sebagai guru aktif,” ujar Rahmah.

Untuk itu, Rahmah yang sehari-hari mengajar di SDN 060816 Kota Medan itu juga menegaskan, bahwa para guru honor ini juga tidak boleh dikeluarkan dari Dapodik agar tetap bisa mengikuti ujian P3K tahap tiga.

“Mereka ini seharusnya tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Karena jika keluar, maka mereka tidak terdata dalam dapodik dan tidak bisa mengikuti ujian tahap tiga ini. Sayangnya kami sudah ke Disdik untuk melaporkan ini, tapi mereka slow respon sampai akhirnya ada beberapa dari kami yang nyari sekolah sendiri-sendiri, padahal ada yang telah berpuluh-puluh tahun mengajar meskipun masih honor,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris FGTT Kota Medan, Nita Novianti Harahap juga mengeluhkan kurangnya formasi dalam program ujian P3K. Untuk itu, Nita yang sehari-hari mengajar di SDN 060911 Kota Medan itu meminta agar DPRD Kota Medan dapat memperjuangkan penambahan kuota dan formasi P3K pada ujian tahap ketiga nanti.

Bahkan, guru-guru yang tergabung dalam FGTT Kota Medan juga meminta DPRD Medan agar bisa datang berangkat ke Jakarta untuk menanyakan beberapa hal terkait proses perekrutan P3K tahap tiga tersebut.

“Kami berharap, ujian P3K tahap tiga ini bisa terlaksana. Tak cuma itu, dalam tahap tiga itu juga ada ujian kompetensi. Kami ingin tahu pasti, ujian dan penilaiannya seperti apa. Sebab yang kami dengar hanya verifikasi data, tapi ada poin yang kaki baca bahwa ada kompetensi yang harus dilakukan. Nah, kompetensinya ini seperti apa,” tegas Nita.

Usai Audiensi, Rahmah dan Nita berharap agar DPRD Medan dapat mendengarkan dan memperjuangkan keluhan mereka.

“Tadi sudah ketemu dengan Wakil Ketua DPRD Medan Bapak Rajudin Sagala, kami berterimakasih karena beliau selalu mau memberi waktu mendengarkan keluhan kami. Dan dalam waktu dekat, kata beliau akan ke Jakarta untuk memastikan ujian P3K tahap tiga ini, serta menjadi penyambung lidah kami kepada Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala mengaku akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar dalam waktu dekat untuk mempertanyakan apa yang dikeluhkan para guru honor. Apalagi, permasalahan ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu namun belum juga mendapatkan tindakan serius dari Dinas Pendidikan.

“Guru honor ini datang ke ruangan saya, mereka mengeluhkan selama ini mereka telah mengajar berpuluh-puluh tahun, tapi mereka diberhentikan karena adanya guru P3K ini. Padahal, beberapa waktu lalu Disdik menyatakan tidak ada pemberhentian guru di masing-masing sekolah,” ucap Rajuddin.

Selain kehilangan honor karena kehilangan pekerjaan, terang Rajudin, para guru honor yang dikeluarkan dari sekolah juga tidak bisa mendapatkan insentif yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Karena kalau mereka ini dikeluarkan, artinya mereka tidak bisa dapat insentif karena mereka sudah tidak lagi terdata di Dapodik. Lalu, mereka yang dikeluarkan dari sekolah ini nantinya juga tidak akan bisa ikut ujian P3K yang berikutnya,” ujarnya.

Untuk itu, tegas Rajuddin, pihaknya akan segera memanggil kepala Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mempertanyakan janji yang belum terealisasi tersebut.

“Nanti kita akan komunikasi dulu ke Disdik akan kita panggil ke Kantor untuk permasalahan ini. Kami juga tadi minta data, sekolah mana saja yang mengeluarkan guru-guru tersebut dan nanti data tersebut akan kami berikan ke Disdik,” pungkasnya.
(map/ram)

Pemko Medan Diminta Berikan BLT Kepada Disabilitas & Lansia

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diharapkan bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) di Kota Medan. Sebab selain masalah diskriminasi yang kerap dialami, kondisi  kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas juga harus diperhatikan.

Terkait hal ini, DPRD Medan meminta kepada Pemko Media untuk membuat adanya program Bantuan Langsung Tunai  (BLT) kepada para penyandang disablitas dan lansia di Kota Medan dengan memasukkan anggaran tersebut dalam P-APBD Kota Medan Tahun 2022.

“Berdasarkan rapat Bamperperda, jumlah penyandang disabilitas di Kota Medan berjumlah 1.361 jiwa dan lansia sebanyak 248.063 jiwa. Fakta di lapangan, rentan terjadi permasalahan kesejahteraan sosial. Karena itu, saya mendukung adanya program BLT untuk mereka agar kesejahteraan sosialnya bisa teratasi,” ucap Anggota DPRD Medan, Dhiyaul Hayati, Rabu (3/8).

Politisi PKS yang duduk di Komisi III itu menilai, dimasukkannya program BLT untuk penyandang disabilitas dan lansia dalam P-APBD Kota Medan TA 2022 akan sangat berdampak positif. Sebab, hal ini dinilai relevan dengan kebutuhan yang khususnya dimiliki penyandang disabilitas.

“Kebutuhan makanan pun kadang berbeda, dan terkadang mereka juga butuh suplemen khusus. Begitu juga lansia, hidup mereka rentan terlantar karena kondisi ekonomi. Jadi saya kira, selayaknya Pemko Medan dapat membantu lansia dan disabilitas dengan memberikan mereka bantuan tunai,” ujarnya.

Dikatakan Dhiyaul, sebagai salah satu pengusul Ranperda inisiatif tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia, dirinya meminta Pemko Medan agar turut memfasilitasi tempat untuk para disabilitas berkreasi. Selain itu, Pemko Medan juga harus menyediakan ruang khusus bagi para penyandang disabilitas pada tempat-tempat pelayanan publik.

Sementara untuk lansia, sambung Dhiyaul, permasalahan yang sering dialami karena sebagian besar lansia tidak lagi potensial dan produktif, bahkan cenderung terlantar, sehingga menyebabkan sebagian lansia mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

“Maka dari itu Pemko Medan perlu memperhatikan para penyandang disabilitas dan lanjut usia hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities. Sehingga para penyandang disabilitas dan lanjut usia bisa terhindar dari permasalahan kesejahteraan sosial, terutama para penyandang disabilitas bisa mendapatkan persamaan hak seperti warga yang lain,” katanya.

Kenyataannya hingga saat ini, masih banyak kantor-kantor pelayanan publik yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas dan lansia. Diungkapkannya, masih ada RS yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas dan tidak menyediakan lift dengan alasan khusus untuk pasien. Akibatnya, penyandang disabilitas yang menggunakan alat penyangga kaki terpaksa naik tangga dengan susah payah agar bisa menjenguk keluarganya.

“Mereka warga istimewa yang seharusnya diprioritaskan dan layak mendapat bantuan dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya Perda terkait, maka hak-hak penyandang disabilitas dan lansia bisa terlindungi. Begitu juga dengan kesejahteraan sosial mereka, diharapkan bisa terbantu dengan adanya program bantuan tunai dari Pemko Medan,” pungkasnya. (map/ila)

Balai Kota Medan Fashion Festival & Car Enthusiast Meet Up

Fashion Festival: Seorang warga berlenggak lenggok di atas panggung di acara Balai Kota Medan Fashion Festival & Car Enthusiast Meet Up.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Demam Fashion Week yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia mendorong sebagian besar masyarakat khususnya generasi muda dalam mengembangkan kreativitasnya di bidang fashion. Tak ketinggalan pula masyarakat Kota Medan. Oleh karena itu sebagai rangkaian dari perayaan HUT Kota Medan yang ke 432 tahun Pemko Medan menggelar Balai Kota Medan Fashion Festival & Car Enthusiast Meet Up, Minggu (31/7) malam.

Seperti namanya, Fashion show ini digelar di halaman depan Balai Kota Medan. Langkah ini diambil Wali Kota Medan Bobby Nasution agar masyarakat Kota Medan khususnya generasi muda memiliki wadah dalam mengembangkan kreativitasnya sekaligus menjadikan Balai Kota Medan sebagai destinasi wisata baru di kota Medan.

Fashion Fastival ini disambut antusias oleh ribuan masyarakat Kota Medan yang hadir di Balai Kota Medan. Berbagai model fashion pun dipragakan oleh para modeling asal kota Medan. Bahkan yang tidak kalah menghebohkannya lagi, pimpinan OPD dan Camat sekota Medan juga turut andil dalam memeriahkan Fashion Festival ini dengan mengenakan busana yang harganya tidak lebih dari Rp200 ribu.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Medan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata.

“Saya menyadari untuk mempromosikan wisata sebuah kota tidaklah mudah. Namun kami Pemko Medan akan terus mencoba mengembangkan wisata yang ada di Kota Medan melalui pembangunan infrastruktur dan fisik serta harus di dukung oleh peran serta dari masyarakat Kota Medan,” kata Bobby Nasution yang juga turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H.T Bahrumsyah dan Akbar Rais yang merupakan pembalap dan drifter Indonesia.

Melalui kegiatan ini Bobby Nasution berharap perekonomian di Kota Medan berputar dan anak muda kreatif di Kota Medan berani membuat suatu gebrakan yang di butuhkan kota Medan. “Kita berharap kegiatan ini memberikan efek domino bagi masyarakat, artinya ekonomi masyarakat dapat berputar dan anak mudanya semakin kreatif dalam memajukan kota Medan,” harap Bobby Nasution.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman mengajak seluruh masyarakat kota Medan untuk menggunakan media sosial menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kota Medan hari ini di pimpin oleh anak muda yang penuh dengan ide-ide yang baik. “Tentu kita bangga memiliki pemimpin yang inovatif dan kreatif dalam memajukan kota Medan,” ujar H. Aulia Rachman.

H. Aulia Rachaman juga menambahkan cuplikan video yang menayangkan aksi ngedrift yang dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama dengan Akbar Rais beberapa waktu yang lalu semata-mata hanya ingin mempromosikan Kota Medan dengan konsep anak muda. “Melalui video tersebut kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kota Medan saat ini sudah berubah warna,” pungkasnya.

Salah seorang warga Kota Medan, Nanda yang hadir menyaksikan langsung kegiatan ini mengaku bangga dan kagum dengan kepemimpinan Wali Kota Medan yang memberikan ruang bagi anak muda untuk berkreatifitas.

“Saya merasa bangga sekali dengan event yang diadakan oleh Bapak Wali Kota Medan Bobby Nasution, semoga di event berikutnya lebih pecah lagi dan semakin maju,” kata Nanda.

Dalam kegiatan ini sendiri selain menampilkan fashion show, juga menampilkan hiburan musik, dan aksi drifting Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Akbar Rais. Kegiatan ini berlangsung sukses. (map/ila)

 

 

 

1...2,4462,4472,448...15,922Page 2,447 of 15,922