Home Blog Page 2450

PTM di Medan Tetap 100 Persen

Kadinkes Kota Medan, Taufik Ririansyah .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan memastikan, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetap berjalan secara penuh atau 100 persen. Jika nantinya ditemukan ada yang terpapar Covid-19, Disdik Medan akan menghentikan sementara PTM, khusus untuk kelas atau rombongan belajar (Rombel) yang terpapar saja.

“Jadi kalaupun nanti ada yang terpapar, itu yang dihentikan sementara bukan PTM di satuan pendidikannya, tapi cukup di rombelnya saja, atau di kelas itu saja. Berdasarkan SE Kemendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022, itu PTM-nya dihentikan sementara minimal 7 hari. Sebagai solusi, pembelajaran dapat dilanjutkan secara hybrid atau daring,” kata Kepala Disdik Medan, Laksamana Putra Siregar kepada Sumut Pos, Rabu (3/8).

Menurut Putra, SE Kemendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 itu diterbitkan dengan memperhatikan situasi pandemi Covid-19 di beberapa daerah. Mengingat Kota Medan masih berstatus Level 1 dan angka penyebaran Covid-19 masih terbilang terkendali meskipun mengalah tren kenaikan beberapa waktu terakhir. “Kita terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kota Medan. Dan Alhamdulillah, sejauh ini kita belum ada menemukan adanya penyebaran Covid-19 pada sekolah-sekolah di Medan,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Putra, Disdik Medan akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kota Medan untuk melakukan 3T (Testing, Tracing, Treatment). Dengan demikian, penyebaran Covid-19 di sekolah tersebut dapat diputus. “Sebagai antisipasi, saat ini kita terus melakukan lanjutan percepatan vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun. Untuk itu, kita mengimbau agar orangtua dapat mengizinkan dan mendorong anaknya untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Kita juga terus berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 Kota Medan dalam rangka merespon situasi yang berkembang dengan pola pembelajaran saat ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr Taufik Ririansyah mengatakan, berdasarkan aturan PPKM Level 1, Kota Medan masih dapat menggelar PTM secara penuh atau 100 persen. “PTM masih boleh 100 persen. Tapi jika terus melonjak, bisa jadi akan ada sistem hybrid lagi, 50 persen online dan 50 persen tatap muka secara langsung,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kemendikbudristek menerbitkan SE No.7 Tahun 2022 mengenai Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Dalam SE tersebut, Pemerintah Daerah didorong untuk merespon dengan cepat bila mendapat informasi/surveilans epidemiologis, untuk selanjutnya melakukan penelusuran kontak erat (tracing) dan tes Covid-19 lalu melakukan penetapan kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan berdasarkan hasil yang diperoleh.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharuskan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM yang masih berlangsung di daerahnya, terutama dalam hal memastikan penerapan prokes secara ketat oleh satuan pendidikan, pelaksanaan penemuan kasus aktif di satuan pendidikan baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala, maupun penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.

Lebih lanjut, SE tersebut mengatur mengenai penghentian PTM pada rombel paling sedikit 7 hari jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19, dalam hal ini terjadi kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan/atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfimasi Covid-19 sebanyak 5 persen atau lebih.

Kemudian, paling sedikit dilakukan penghentian PTM selama 5 hari untuk peserta didik terkonfirmasi Covid-19 apabila yang bersangkutan bukan merupakan kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan; dan/atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 di bawah 5 persen. (map/adz)

Anaknya Disebut sebagai Pelaku Pencabulan, Ayah Brigadir J Meradang

MENGADU: Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat saat mengadu ke Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam di Jakarta, Rabu (3/8).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ayah Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Samuel Hutabarat menyesalkan adanya sitgma negatif pelaku pelecehan seksual kepada mendiang anaknya. Tuduhan ini dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga.

“Ini menjadi pukulan berat, ada pepatah menyampaikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kami atas nama Hutabarat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati, belum ada keputusan pengadilan, anak kami dikatakan mencabuli,” kata Samuel di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (3/8).

Sementara itu, Pheo Hutabarat sebagai Ketua Lawyers Hutabarat juga menyampaikam hal serupa. Keluhan soal tuduhan Brigadir J sebagai pelaku pencabulan telah disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. “Bapak saya ini sedih, dari awal sudah terjadi tuduhan bahwa adik saya yang meninggal ini dianggap sudah melakukan tindak pencabulan. Tidak ada putusan pengadilan sampai saat ini yang mengatakan dia melakukan tindakan pencabulan,” ucapnya.

Pheo mengatakan, stigma pelaku pencabulan kepada Brigadir J telah memberikan tekanan besar kepada keluarga. “Itu karena apa? Karena ada pernyataan polisi dari awal baik Mabes atau Kapolres, padahal kasusnya belum diperiksa apa-apa sudah dikatakan, salah satunya Brigadir J mati karena Bharada E mempertahankan dirinya. Itu kan berarti tindakan pidana sudah dikatakan polisi sementara belum ada putusan,” pungkasnya.

Terkait kedatangan mereka ke Kantor Kemenko Polhukam, Pheo Hutabarat mengatakan, mereka ingin menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam tewasnya Brigadir J kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Pihak keluarga menduga adanya upaya menutup-nutupi kasus ini dari pihak Polri.

Pheo mengatakan, kejanggalan pertama yang disampaikan yakni pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Pol Budhi Herdi Susianto yang menyebut hanya ada 1 luka tembak di tubuh Brigadir J. Sedangkan keluarga melihat banyak luka tembak lainnya.

“Di situ kita lihat, Pak Menteri juga lihat, dua perkataan bahwa di tubuh jenazah adik saya hanya ditemukan satu lobang di dada. Pak Menteri geleng-geleng kepala, saya nggak tahu artinya apa, tapi kalau kita mengatakan ini sudah ada tindakan menutup-nutupi,” sebut Pheo.

Kejanggalan selanjutnya yakni disebutkan jika Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo saat peristiwa penembakan pada 8 Juli 2022 tengah menjalani tes PCR di suatu tempat. Namun, baru-baru ini diungkap jika tss PCR dilakukan di rumah dinas baku tembak terjadi.

“Sementara dari CCTV yang dibuka Komnas HAM PCR praktiknya di rumah, dan yang bersangkutan itu di tengah jalan kembali ke TKP,” kata Pheo.

“Pertanyaannya, kok bisa-bisanya dikatakan di tanggal 11-12 ada tes PCR? Berarti itukan mau menciptakan alibi bahwa yang menembak hanyalah Bharada E,” imbuhnya.

Kejanggalan lainnya yaitu karena polisi langsung menyebut Brigadir J sebagai pelaku pelecehan seksual kepada Putri Chandrawathi, istri Ferdy Sambo. Padahal keluarga menilai belum ada bukti kuat untuk membenarkan tuduhan tersebut.

Bukan Kriminal Biasa

Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo bukan kasus kriminal biasa. “Saya katakan, maaf ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kasus tewasnya Brigadir J memiliki dua aspek psikologis sehingga penanganan tidak semudah kasus kriminal biasa. “Karena ada psiko hirarkis, ada juga psiko politis-nya, jadi kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang. Apa namanya, bahkan para purnawirawan dulu kalau kayak gitu gampang pak, itu kan tempatnya jelas ini kita sudah tahu lah, tapi saya katakan, oke jangan berpendapat dulu, biar Polri memroses. Bahwa itu mah gampang tingkat Polsek aja bisa, tetapi ini ada tadi psiko hirarkis dan psiko politis dan macam-macam,” papar Mahfud.

Dia pun mengapresiasi langkah Polri, dimana kasus tersebut sudah mengalami kemajuan. Bahkan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merespon ketidakpuasan publik terhadap kasus tersebut. “Rakyat tidak puas lagi, ‘Pak, itu harus dinonaktifkan. Kalau dia masih aktif di situ, nanti penyelidikannya bisa ndak objektif, bisa terpengaruh’. Oke dinonaktifkan Sambo, pokoknya ada tiga lah (perwira dinonaktifkan). Kan sudah responsif Kapolri,” ujar Mahfud.

Kapolri juga telah memenuhi permintaan agar jenazah Brigadir J di autopsi ulang. Bahkan, autopsi ulang itu melibatkan pihak lain di luar kepolisian. Karenanya, Mahfud menilai kinerja Kapolri sudah baik dalam kasus kematian Brigadir J. “Apa kurang bagus? Kan sudah bagus tuh,” ucap Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menegaskan, bahwa pihaknya telah memegang catatan dari berbagai pihak seperti intelijen, Kompolnas, purnawirawan polisi hingga Komnas HAM terkait dengan kasus Brigadir J. “Sehingga saya punya catatan lengkap, dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus di BNPT,” ucapnya.

Mahfud usai bertemu dengan ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat menegaskan tidak ikut campur dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung oleh kepolisian. Dia mengatakan posisinya kini sebagai pembantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya mengawal dari sisi pelaksanaan kebijakan negara semata. “Arahan Presiden itu cukup sudah, sudah benar, untuk dibuka. Untuk penyidikan, Menko Polhukam tak masuk ke pro-yustisia. Tapi mengawal pelaksanaannya dari sudut pelaksanaan kebijakan negara,” tutur Mahfud. (jpc/adz)

Kota Medan PPKM Level I, Masyarakat Diimbau Pakai Masker Lagi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. Untuk itu, aturan-aturan PPKM Level 1 akan diberlakukan. Diantaranya, kembali menerapkan protokol kesehatan 5M secara ketat, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Taufik Ririansyah mengatakan, Pemko Medan sudah menerima Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2022, di mana status PPKM Level 1 tersebut berlaku hingga 5 September 2022 mendatang. “Kami juga akan mulai menerapkan aturann

sesuai dengan PPKM Level 1, yaitu menerapkan prokes 5M,” kata Taufik kepada wartawan, Rabu (3/8).

Khusus untuk pemakaian masker, terang Taufik, pihaknya mengimbau masyarakat Kota Medan untuk kembali mendisiplinkan diri memakai masker, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. “Demi meminimalisir penyebaran atau penularan Covid-19, mau di ruangan terbuka, baik sepi atau ramai, masyarakat tetap wajib menggunakan masker,” katanya.

Menurut Taufik, dalam aturan PPKM Level 1 yang tertuang dalam Inmnedagri Nomor 39 Tahun 2022, semua aktivitas masyarakat sudah diperbolehkan 100 persen, termasuk proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Hanya saja, semua aktivitas harus kembali memperhatikan penerapan prokes.

Tak cuma itu, Pemko Medan juga akan kembali menggenjot pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat, khususnya vaksinasi booster satu yang terbilang masih cukup rendah di Kota Medan. Untuk itu, saat ini pelayanan vaksinasi sudah disediakan di sejumlah mal-mal di Kota Medan. Begitu juga masyarakat yang akan mengunjungi pusat perbelanjaan atau mal serta tempat publik lainnya, Pemko Medan mewajiblannya untuk mengunakan aplikasi PeduliLindungi. “Bukan mal saja, tapi tempat pelayanan publik seperti bank, samsat dan lain-lain, itu harus pakai aplikasi peduli lindungi,” tegasnya.

Terkait angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Medan yang kembali melonjak, Taufik Ririansyah membenarkannya. Bahkan kata Taufik, angka kematian pasien akibat Covid-19 di Kota Medan juga terus mengalami lonjakan dalam waktu beberapa pekan terakhir.

Taufik juga menyatakan, beberapa pasien Covid-19 yang meninggal tersebut terdata sebagai pasien yanh memang tidak divaksinasi.

“Itu yang meninggal bahkan ada yang belum pernah vaksinasi sama sekali,” jelasnya.

Untuk itu, Taufik meminta kepada seluruh masyarakat yang belum divaksin agar segera mendatangi puskesmas ataupun sentra vaksinasi lainnya agar bisa mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Sebab dengan vaksinasi, imun tubuh akan lebih kuat dan tidak mudah terserang Covid-19.

“Kita pu. bisa beraktifitas sebagaimana biasanya. Jadi kepada masyarakat Kota Medan, mari kita sukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” pungkasnya.(Map)

KPU Hitung Ulang Alokasi Anggaran, Minta Rp5,4 Triliun, Cair Cuma Rp1,24 Triliun

TEMU PERS: Ketua KPU Hasyim Asyari dan komisioner lainnya saat temu pers, belum lama ini.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus merasionalisasi belanja anggaran. Sebab, dari pagu anggaran tambahan yang mereka ajukan, realisasi dari pemerintah masih jauh dari usulan. Seperti diketahui, KPU mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahun 2022 sebesar Rp5,4 triliun.

Penambahan dilakukan karena KPU hanya mendapat Rp2,45 triliun dalam APBN 2022. Jauh dari kebutuhan sebesar Rp8,06 triliun.

Namun, dari total tambahan yang diminta, pemerintah baru menyetujui pencairan sebesar Rp1,24 triliun. Ada kekurangan lebih dari Rp4 triliun. Meski dibawah usulan, Menko Polhukam Mahfud MD bersikukuh jumlah itu sudah cukup.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya tengah mencoba menghitung ulang dengan dana yang diberikan pemerintah. ’’Kita sudah punya anggaran sekian, tapi begitu faktanya atau realitasnya yang disetujui sekian, kita juga harus realistis,’’ ujarnya kemarin (3/8).

Yang pasti, lanjut dia, jika tambahan dana tidak cair sepenuhnya, hal itu akan berdampak pada optimalisasi kerja. Karena sebagian besar alokasi yang belum dicairkan akan digunakan untuk mendukung tahapan. Seperti mobilisasi hingga sarana prasarana.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, polemik anggaran pemilu harus segera dituntaskan. Jika tidak, pihaknya khawatir akan mengganggu fokus dari pelaksanaan tahapan. ’’Jangan menjadi kegaduhan baru,’’ ujarnya dalam diskusi.

Sementara mantan Ketua KPU RI 2017-2021 Arief Budiman mengatakan, kecukupan dana menjadi salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka pelaksanaan akan terbengkalai. ’’Uang dicairkan di waktu yang tepat. Kalau butuhnya untuk verifikasi partai jangan dicairkan pas kampanye,” terangnya di kantor KPU.

Meski demikian, Arief menekankan alokasi dana pemilu harus proporsional sesuai kebutuhan. Untuk itu, dia menilai yang diperlukan adalah koordinasi. Pemerintah, bisa jujur dengan kemampuannya tanpa mengurangi kebutuhan yang prinsip. ’’Jadi dua-duanya harus sama terbuka, KPU (kebutuhan riil berapa) maupun kementerian keuangn (sanggup berapa),’’ tuturnya. (far/bay/jpg)

Aksi Viral di Medsos, Perampok di Apotek, Ditembak Polisi

DITANGKAP: Pria perampok Apotek di Jalan Sutomo Ujung, Medan akhirnya dibekuk Polrestabes Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebuah video rekaman CCTV atau kamera pemantau yang menunjukkan seorang pria merampok di apotik dengan menggunakan senjata tajam (sajam) sempat beredar viral di media sosial (medsos). Perampokan yang terjadi di Jalan Sutomo Ujung, Medan Timur pada Rabu (20/7) malam itu, kini tersangkanya dibekuk polisi.

Diketahui dalam aksi itu, tersangka Juanda (21) juga membawa kabur ponsel milik korban. “Pelaku berhasil ditangkap kemarin, bernama Juanda, 21 tahun, warga Kecamatan Percut Seituan. Dia ditangkap di Tebingtinggi sebagai lokasi pelariannya,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa kepada wartawan, Rabu (3/8/).

Dijelaskannya, korban awalnya melapor ke Polsek Medan Timur pada 21 Juli 2022. Lalu, tim Jatanras Polrestabes Medan melakukan penyelidikan terkait identitas pelaku dan kini berhasil diamankan.

“Pelaku saat ini sudah ditahan. Dia dikenakan tindakan tegas terukur (tembak) karena sempat melakukan perlawanan saat proses penangkapan terjadi,” ungkap Kompol Fathir.

Dari penangkapan itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa parang dan ponsel yang diambil korban. Parahnya, dari hasil pemeriksaan, pelaku rupanya pernah menjalani hukuman dua kali atau residivis dalam perkara tindak pidana narkotika.

“Keterangan pelaku ponsel itu sempat dijual dengan harga Rp800 ribu. Uang itu untuk beli narkoba. Penadahnya, bernama Mustika juga telah ditangkap. Pelaku disangkakan pasal 365 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun,” jelas Kasatreskrim.

Sebelumnya, dalam rekaman CCTV yang viral itu, tampak seorang pria bersenjata tajam jenis samurai menyatroni apotek. Aksinya itu pun terekam CCTV yang dipasang di apotek. Terlihat seorang pria melakukan aksi tunggal perampokan bersenjata tajam dengan memakai masker medis yang tiba-tiba mendatangi apotek tersebut. Ia terlihat seperti orang yang hendak membeli obat-obatan.

Seorang wanita pekerja apotek itu pun melayani kedatangan konsumen. Namun, hanya sesaat menghampiri pelaku tersebut, ketegangan pun terjadi. Pegawai apotek tampak ketakutan kemudian jalan mundur setelah diancam menggunakan samurai yang diarahkan kepadanya. Si pelaku tampak dengan cepat mengambil sesuatu diduga ponsel dari atas etalase. Setelah itu pelaku kabur sambil melemparkan samurai ke arah korban. Ketika itu korban mencoba mengejar, tapi si pelaku langsung kabur. (mag-3/azw)

Buronan Kasus Pencurian Ditangkap

TERSANGKA : Freddy, DPO pelaku pencurian mesin air merk Robin di Jalan Ir H Juanda berhasil diamankan Satreskrim Polres Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Satreskrim Polres Tebingtinggi menangkap tersangka yang juga buronan kasus pencurian oleh Polres Tebingtinggi. Tersangkanya, Freddy (31) warga Jalan Bawang Putih Kelurahan Bandarsakti Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi.

Pria itu ditangkap polisi di dekat rumahnya Jalan Bawang Putih Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi, Rabu (3/8).

Kasi Humas Polres Tebingtinggi AKP Agus Arianto mengatakan bahwa tersangka diburon karena melakukan pencurian bersama temannya yang sudah tertangkap lebih dahulu, Wahyu alias Geong.

Mereka mencuri mesin pompa air milik Ali (46) warga Jalan Sisingamangaraja Komplek Citra Harapan Kota Tebingtinggi tinggal 5 Juli 2022.

Dikatakan AKP Agus Arianto bahwa tertangkapnya kedua tersangka sebelumnya karena saat melakukan aksi pencurian mesin air pompa terekam CCTV milik korban.

“Tersangka dua orang, satu pelaku Wahyu telah tertangkap dan pelaku satunya, Freddy juga berhasil tertangkap juga di dekat rumahnya,” bilang AKP Agus Arianto.

Dalam laporan korban ke Mapolres Tebingtinggi, atas kejadian pencurian itu mengalami kerugian hingga mencapai Rp3,5 juta. Barang bukti yang diamankan 1 buah besi rangka mesin pompa air warna orange,

1 buah flashdisk merk V-gen warna hitam yang berisikan video CCTV pada saat tersangka melakukan pencurian.(ian/azw)

Mujianto Didakwa Dugaan Kredit Macet dan Pencucian Uang

DAKWAAN: Pengusaha properti Mujianto, terdakwa kasus dugaan korupsi menjalani sidang dakwaan secara virtual, Rabu (3/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) Mujianto menjalani sidang perdana secara virtual, di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (3/8). Pengusaha properti kota Medan itu, didakwa jaksa atas kasus dugaan kredit macet dan pencucian uang Rp39,5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Resky Pradhana Romli menguraikan dalam dakwaannya, Mujianto selaku Direktur PT Agung Cemara Reality (ACR) telah melakukan melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas sertifikat hak guna bangunan dengan total luas 103.448 M2 yang berlokasi di Jalan Sumarsono, Kompleks Graha Metropolitian, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang.

“Dari lahan itu, terdakwa mengalihkan 13.860 M2 kepada Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) Canakya Suman dengan harga Rp45 M dan rencana akan dibangun proyek perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 rumah yang legalitas proyeknya atas nama Terdakwa,” ucap JPU. dihadapan Majelis yang diketuai Hakim Immanuel Tarigan.

Dikatakan jaksa, namun pembayaran lahan tanah yang dibeli Canakya Suman kepada terdakwa masih belum lunas. Mengingat belum lunasnya, terdakwa mengajukan dan menerima fasilitas kredit rekening koran selama setahun sebesar Rp35 miliar dari Bank Sumut dengan agunan kredit tanah seluas 16.306 M2 dan pelunasan dibebankan terdakwa kepada Canakya.

“Ternyata fasilitas kredit Bank Sumut dinikmati oleh Terdakwa sebagai pelunasan utang pembayaran jual beli tanah dan Canakya tidak mampu melunasi fasilitas kredit yang membuat Canakya mengajukan surat permohonan kredit ke salah satu Bank BUMN tanpa melampirkan RAB pekerjaan dan tanpa menyebutkan besaran nilai kredit yang dibutuhkannya,” ucap jaksa.

Canakya mengetahui bahwa proyek perumahan yang akan dibiayai beserta sejumlah SHGB yang akan dijadikannya agunan kredit masih atas nama Terdakwa Mujianto dan bahkan sedang terikat sebagai jaminan kredit di Bank Sumut, Canakya tetap menyampaikan copy data-data legalitas proyek dan SHGB beserta perjanjian jual beli.

“Walaupun mengetahui bahwa status legalitas proyek perumahan yang akan dijadikan agunan bukanlah milik Canakya serta masih sedang berstatus sebagai agunan kredit pada Bank Sumut, masih tetap memproses permohonan dan memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya dengan plafond kredit sebesar Rp.39,5 miliar dengan agunan 93 sertifikat,” kata jaksa.

Bahwa setelah pencairan, lanjut jaksa, Canakya mentransfer Rp13 miliar ke Terdakwa Mujianto, sehingga utang pembayaran jual beli tanah antara terdakwa dengan Canakya menjadi lunas.

Jaksa mengatakan, pemberian kredit KMK kepada PT KAYA tidak sesuai prosedur dan penggunaan kredit KMK oleh PT KAYA tidak sesuai peruntukannya yang menyebabkan negara rugi senilai Rp39,5 miliar.

Atas perbuatannya, Mujianto dikenakan pasal berlapis, diantaranya Pasal 5 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Atau Pasal 5 ayat 1 dan atau Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 Jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” pungkas JPU.

Usai mendengarkan dakwaan JPU, hakim ketua Immanuel Tarigan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa Mujianto, untuk menyampaikan nota eksepsi pada sidang pekan depan. (man/azw)

 

 

 

Maling Sepeda Motor Beraksi di Wilayah Hukum Polsek Pagar Merbau

KEJADIAN: Personel Polsek Pagarmerbau saat olah tempat kejadian pencurian sepeda motor di Dusun Rahayu, Gang Rido, Desa Tanjung Mulia, Pagarmerbau, Deliserdang.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pencurian sepeda motor dari dalam rumah beraksi di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang. Andre yang merupakan korban, mengalami kerugian dengan kehilangan sepedamotor Honda Beat BK 5141 MBK bersama uang tunai Rp700.000 hilang, Rabu (3/08/2022).

Andre beralamat di Dusun Rahayu, Gang Rido, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deliserdang, menyadari kehilangan sepedamotornya setelah bangun pagi.

Dia tidak menemukan kendaran roda dua yang diperoleh secara kredit itu di ruang tamu rumahnya.
Saat ditemui di Polsek Pagarmerbau, Andre memperkirakan maling masuk didalam rumahnya dengan merusak pintu bagian dapur sekitar pukul 03.00 Wib. Maling langsung membawa kabur sepeda motor bersama uang yang ada didalam kantung celana panjang yang di sangkutkan di dinding ruang tamu.

“Malam kebetulan hujan, saya istri dan anak tertidur lelap di dalam kamar tak mendengar maling masuk dan mengambil sepeda motor dan uang di kantong celana,” sebut Andre.

Andre mengungkapkan ia terbangun pagi hari melihat lemari di ruang tamu diacak acak dan sepeda motornya hilang. Korban lalu memeriksa sekeliling rumahnya dan menemukan pintu dapur sudah rusak dan pintu depan terbuka.

Korban membuat laporan ke Polsek Pagarmerbau. Polsek Pagarmerbau meresponnya dengan melakukan olah tempat kejadian di rumah korban. Petugas melihat bagian pintu dapur rusak diperkirakan pelaku masuk melalui pintu dapur rumah korban.

Kini, kasus pencurian ini masih dalam penyidikan pihak Kepolisian Polsek Pagarmerbau. Korban dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Pagarmerbau bersama beberapa orang saksi.(btr/ram)

Kapolresta Deliserdang Lepas 6 Atlet HAPKIDO Ikuti Kejurnas ke-5 di Padang

BERSAMA: Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK berfoto bersama atlet HAPKINDO Deliserdang yang akan berangkat ke Kejurnas di Padang, Sumatera Barat.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK sebagai pembina melepas Atlet HAPKIDO Indonesia Kabupaten Deliserdang yang digelar acaranya di Aula Pendopo Polresta Deli Serdang, yang akan bertanding pada Kejurnas ke-5 pada tanggal 6-7 Agustus 2022 di Kota Padang Sumatera Barat. Rabu (3/8/2022).

Kesempatan itu Ketua HAPKIDO Indonesia Kabupaten Deliserdang Erwin Syahputra melaporkan bahwa atlet perwakilan Kabupaten Deliserdang yang akan bertanding di Kejurnas berjumlah 6 orang dan sebelumnya telah menjalani latihan sekitar 3 bulan.

Selanjutnya Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK menyampaikan kepada para atlet HAPKIDO Kabupaten Deliserdang yang berangkat Kejurnas ke-5 di Padang Sumatera Barat adalah untuk berlomba dengan membawa harga diri pribadi dan nama daerah Kabupaten Deliserdang.

“Ini adalah olah raga keras. Dituntut wujud dan tanggung jawab. Peserta telah berlatih selama lebih kurang 3 bulan, jadi diharapkan bila pulang dapat membawa medali. Sebelum bertanding berdoa dan penuh keyakinan, konsentrasi, fokus dan tidak minder. Tanamkan dalam hati bahwa tujuan bertanding adalah harus menang meskipun HAPKIDO Indonesia di Kabupaten Deliserdang baru satu bulan resmi terbentuk. Pulang dengan sehat dan membawa medali maka menjadi daya tarik bagi masyarakat Deliserdang terhadap HAPKIDO Deliserdang,” ucapnya.

Sebelum para atlet diberangkatkan, Kapolresta Deliserdang dan Wakapolresta Deliserdang menyematkan selendang Ulos kepada pengurus dan para atlet dengan harapan agar para atlet percaya diri dan semangat dalam bertanding di Kejurnas ke-5 di Kota Padang Sumatra Barat.

Selanjutnya Kapolresta Deliserdang melepas rombongan peserta Kontingen HAPKIDO Kab. Deliserdang berangkat ke Kejurnas ke-5 HAPKIDO Indonesia ke Kota Padang Sumatera Barat.

Turut hadir dalam acara tersebut Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH selaku Pembina HAPKIDO Indonesia Kabupatem Deliserdang, Wakapolresta Deliserdang AKBP Agus Sugiyarso, SIK, Kabag SDM Polresta Deliserdang Kompol Dr. Serimin Pinem SH, M.Kn, Para PJU Polresta Deliserdang, Ketua HAPKIDO Indonesia Kabupaten Deliserdang Erwin Syahputra, Pengurus HAPKIDO Indonesia Kabupaten Deliserdang dan Peserta Kejurnas HAPKIDO Indonesia Kabupaten Deliserdang.(btr/ram)

Telkomsel & Mitratel Lanjutkan Aksi Korporasi Penambahan Pengalihan Kepemilikan 6.000 unit Menara Telekomunikasi

Telkomsel dan Mitratel kembali melakukan kesepakatan pengalihan kepemilikan 6.000 unit menara telekomunikasi, (29/7). Secara keseluruhan total menara telekomunikasi Telkomsel yang telah beralih kepemilikan ke Mitratel mencapai 16.050 unit.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel dan PT Dayamitra Telekomunikasi “Mitratel” melanjutkan konsistensi dalam penguatan dan pengembangan transformasi portofolio bisnis kedua perusahaan melalui aksi korporasi dalam penambahan pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi milik Telkomsel kepada Mitratel, yang kini dilaksanakan sebanyak 6.000 unit. Kesepakatan kelanjutan pengalihan kepemilikan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) antara PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) yang telah dilaksanakan di Jakarta pada 29 Juli 2022.

Kesepakatan kedua perusahaan ini melengkapi aksi korporasi untuk pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi yang sebelumnya telah dilakukan pada 2020 sebanyak 6.050 unit menara telekomunikasi, dan pada 2021 untuk 4.000 unit menara telekomunikasi. Secara keseluruhan, hingga saat ini total menara telekomunikasi Telkomsel yang telah beralih kepemilikan ke Mitratel mencapai 16.050 unit menara telekomunikasi.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan “Dengan disepakatinya perjanjian jual beli untuk pengalihan kepemilikan 6.000 menara telekomunikasi kepada Mitratel, Telkomsel semakin memantapkan upaya transformasi perusahaan melalui pengembangan portofolio perusahaan di bisnis digital secara lebih konsisten, menyeluruh, dan memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi layanan yang lebih beragam, guna membuka lebih banyak peluang bernilai tambah bagi ekosistem gaya hidup digital masyarakat Indonesia secara lebih inklusif.”

Hendri lebih lanjut menambahkan, sebagai bagian dari perjanjian, Mitratel akan menerapkan layanan Internet of Thing (IoT) dan Data Analytic terdepan Telkomsel untuk menyediakan manajemen operasional menara telekomunikasi secara real time dan optimalisasi konsumsi daya secara proaktif. Kemitraan ini diharapkan dapat lebih berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Telkomsel terhadap inisiatif Environment, Social, and Governance (ESG).

Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Budi Setyawan Wijaya menjelaskan, “Aksi korporasi ini merupakan salah satu upaya TelkomGroup untuk memperkuat posisi di bisnis menara telekomunikasi demi memperkuat competitive advantages perusahaan dan meningkatkan value creation bagi stakeholder.”

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko menjelasakan, “Pengalihan menara telekomunikasi sebanyak 6.000 menara ini dapat menjadi modal utama untuk market expansion dan mendukung akselerasi implementasi jaringan 5G di Indonesia, menambah alat produksi Mitratel, dan juga akan menegaskan Mitratel sebagai perusahaan Tower Provider terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Bersamaan dengan transaksi ini juga disepakati eksplorasi bisnis Tower Ecosystem dengan Telkomsel berupa Pemanfaatan Internet-of-Things (IoT) dalam mendukung layanan operasional dan pengembangan bisnis bersama yang meliputi layanan Green Energy dan New Ecosystem Tower Business lainnya.”

Aksi korporasi berkelanjutan dari Telkomsel dan Mitratel ini diharapkan juga dapat memperkuat momentum kedua perusahaan dalam memastikan terciptanya pengelolaan aset dan perluasan lini bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan yang semakin ideal, produktif, efektif, efisien, dan relevan dengan setiap perkembangan teknologi.

“Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia selalu berharap dapat lebih mendorong akselerasi penguatan struktur perusahaan yang lebih ideal dalam memastikan implementasi tiga pilar digital yang sedang dijalankan, yakni sebagai penyedia digital connectivity, digital platform, dan digital service yang andal dan selalu relevan dengan perkembangan ekosistem digital yang lebih customer-centric,” pungkas Hendri.(rel)

1...2,4492,4502,451...15,922Page 2,450 of 15,922