Home Blog Page 2489

Medan Tuntungan Penyumbang Terbanyak Covid-19

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Rajudin Sagala.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran kasus Covid-19 kembali mengalami tren kenaikan, tak terkecuali di Kota Medan. Bahkan pada Rabu (20/7) lalu, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Medan bertambah 18 kasus dalam sehari. Dari jumlah itu, sebanyak 179 kasus diantaranya masih tercatat sebagai kasus Covid-19 aktif.

Akibat penambahan itu, angka kumulatif terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Medan juga bertambah menjadi 73.223 kasus.

“Hari Rabu (20/7) kemarin angka penularan bertambah 18 kasus, angka kesembuhan bertambah 9 kasus. Jadi total per Rabu kemarin, Covid-19 aktif di Kota Medan berjumlah 179 kasus. Untuk hari ini (kemarin) datanya belum masuk, mungkin sore atau malam nanti,” ucap Kepala Bidang Pengecegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Pocut Fatimah Fitri kepada Sumut Pos, Kamis (22/7).

Dijelaskan dr Pocut, dari total 179 kasus aktif saat ini, 38 diantaranya di rawat di RS, sementara 141 diantaranya menjalani isolasi mandiri. Sebab saat ini, rata-rata pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak mengalami gejala hingga bergejala ringan.

Dari 179 kasus aktif saat ini, hanya 4 Kecamatan yang memiliki 0 kasus, yakni Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Sementara itu, Kecamatan Medan Tuntungan justru tercatat sebagai kecamatan yang paling banyak menyumbangkan kasus Covid-19 aktif dengan total 27 kasus.

“Diikuti Medan Sunggal 20 kasus, Medan Selayang 17 kasus, lalu Medan Helvetia dan Medan Tembung masing-masing 13 kasus. Medan Petisah 12 kasus, lalu Medan Baru, Medan Kota dan Medan Perjuangan masing-masing 11 kasus. Sisanya dibawah 10 kasus, bahkan ada 4 kecamatan yang 0 kasus,” jelasnya.

Untuk itu, kata Pocut, saat ini Dinas Kesehatan tengah kembali meningkatkan vaksinasi Covid-19 pada puskesmas-puskesmas di Kota Medan. Hal ini dilakukan agar tingkat vaksinasi Covid-19 di Kota Medan terus meningkat, khususnya untuk vaksinasi Covid-19 tambahan atau booster.

“Kami juga terus menghimbau kepada masyarakat agar mengikuti vaksinasi hingga tahap booster. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat agar kembali mematuhi protokol kesehatan, utamanya tetap menggunakan masker dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Rajudin Sagala mendorong Pemko Medan untuk kembali menggalakkan vaksinasi Covid-19. Tak cuma di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas, tapi vaksinasi diharapkan dapat digelar kembali di ruang-ruang publik. Hal ini harus dilakukan, agar jumlah masyarakat yang divaksinasi booster bisa meningkat secara signifikan.

“Saat ini masyarakat bisa mengikuti vaksinasi di puskesmas-puskesmas di Kota Medan. Tapi apabila vaksinasi juga kembali dilakukan di ruang-ruang publik atau tempat-tempat umum, kita yakin akan semakin banyak masyarakat yang mau ikut vaksinasi booster,” ucap Rajudin kepada Sumut Pos, Kamis (22/7).

Dijelaskan Rajudin, dirinya juga mendukung langkah Wali Kota Medan yang berencana memberikan stimulus berupa hadiah kepada masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi booster. Sebab selain sebagai tindaklanjut dari saran Mendagri, langkah itu juga dinilai akan efektif dalam mendongkrak jumlah masyarakat yang divaksinasi booster.

“Saya pikir itu strategi yang baik, sebab vaksinasi booster ini harus kita kejar. Jangan sampai kasus Covid-19 kembali melonjak seperti dulu, perekonomian kita yang saat ini terbilang naik kembali harus terus kita jaga,” tuturnya.

Politisi PKS itu pun turut menghimbau kepada masyarakat agar mau mengikuti vaksinasi booster untuk menciptakan herd immunity (kekebalan massal).

“Kalau kekebalan massal sudah terbentuk, InsyaAllah penyebaran virus ini bisa terus kita kendalikan. Dengan demikian, perekonomian kita juga bisa terus bangkit,” pungkasnya. (rel)

Komitmen Aksi Nyata Pemberdayaan Perempuan, W20 Lahirkan “Toba Track”

LEPAS BURUNG Delegasi W20 Summit melepas burung merpati saat mengunjungi Kaldera Toba Nomadic Escape, Sumatera Utara, Rabu (20/7). KTT W20 ini melahirkan “Toba Track” sebagai komitmen untuk memberikan aksi nyata dalam pemberdayaan perempuan.

PARAPAT, SUMUTPOS.CO – Konferensi Tingkat Tinggi Women 20 (W20 Summit) di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut) yang berlangsung pada 19-21 Juli 2022, melahirkan “Toba Track”. Ada lima isu yang tertuang dalam “Toba Track” itu, yakni nondiskriminasi dan kesetaraan, respon kesehatan yang berkeadilan gender, UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan, pemberdayaan perempuan desa, dan pemberdayaan perempuan disabilitas.

Penyerahan komunike kepada Group of Twenty (G20) Presidensi Indonesia, menandai penutupan W20 Summit, Kamis (21/7). Co-Sherpa G20 Presidensi Indonesia, Raden Edi Prio Pambudi menerima komunike untuk seterusnya diajukan ke KTT G20 mendatang.

Pertemuan tersebut sekaligus menandai lahirnya “Toba Track”, sebagai komitmen dari W20 untuk memberikan aksi nyata dalam pemberdayaan perempuan W20 menjadi engagement group pertama yang menyelesaikan komunike sekaligus menggelar KTT di Danau Toba.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam W20. “Pemerintah juga menyambut hangat semua delegasi yang telah menyelesaikan komunike W20 pada KTT W20 di Danau Toba,” kata Airlangga.

Pada KTT 2014 di Brisbane, yang didukung dengan pembentukan W20 selama kepresidenan Turki pada tahun 2015, para pemimpin G20 berkomitmen dan menargetkan mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 25 persen pada tahun 2025.

Mengacu kepada komitmen tersebut, melalui Kepresidenan 2022, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk fokus pada penyampaian. Di pucuk pimpinan forum ekonomi utama dunia, pemerintah ingin melihat hasil nyata dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

 

2 Prioritas Utama Pemberdayaan Perempuan

Kepresidenan tahun ini telah mengidentifikasi dua prioritas utama untuk pemberdayaan perempuan, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan memberdayakan perempuan dalam ekonomi baru. Pertama, mendukung UMKM milik perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam transformasi ekonomi berbasis digital yang inklusif. Kedua, berinvestasi dalam keterampilan digital dan STEM perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi di semua sektor ekonomi.

Airlangga optimis melihat ada sinergi yang kuat di antara negara-negara anggota G20 dengan W20 sebagai salah satu engagement group, terutama dalam hal berbagi solusi dan program kerja dalam mencapai strategi global yang lebih inklusif dan tangguh. “Kita berharap W20 dapat melanjutkan komitmen dan rencana kerjanya. Kita menantikan untuk melihat hasil di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan komunike W20. Saya percaya komunike W20 akan menambah wawasan bagi KTT G20 dan meningkatkan pendekatan Indonesia untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam agenda G20,” sebut Airlangga.

 

Percepat Pemulihan Dampak Pandemi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, dalam sambutan penutupan KTT W20, menjabarkan, sejak tahun 2021 banyak upaya yang telah dilakukan untuk percepatan pemulihan dari dampak pandemi. Meskipun secara global menunjukkan adanya perbaikan ke arah yang positif, namun perlu disadari bahwa hingga saat ini tingkat pemulihan ekonomi belum merata antar negara anggota G20, termasuk antar gender sendiri.

“G20 Presidensi Indonesia harus dapat memastikan lensa gender diterapkan pada agenda pemulihan ekonomi global untuk mengatasi penanganan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan. Kita harus memastikan pemulihan ekonomi global harus memperhatikan kesetaraan gender,” sebutnya.

Bintang yakin, hasil dari KTT akan semakin memperdalam pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pemulihan ekonomi global. Dia juga berharap seluruh sistem perekonomian saat ini dan yang akan datang dapat mengarah pada perbaikan kebijakan dan regulasi. “Khususnya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian melalui UMKM milik perempuan,” ucapnya.

 

Pencapaian Membanggakan

Chair W20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi menyampaikan, W20 adalah engagement group pertama dari Sherpa Track dan Finance Track G20 Presidensi Indonesia yang mengadakan KTT bersamaan dengan selesainya komunike. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. “Keberhasilan ini menunjukkan perempuan berperan penting dan akan terus berada di garda terdepan untuk perubahan yang lebih baik. Tidak berhenti di sini, W20 akan terus berjuang untuk memastikan pemberdayaan perempuan berada pada fokus utama,” ungkapnya.

Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini, sepakat komunike W20 hanyalah salah satu dari banyak langkah yang harus ditempuh untuk mencapai kesetaraan gender. Ke depan, W20 terus berupaya mendorong pelaksanaan rekomendasi, memantau kemajuan dan memastikan dampak yang nyata.

“Salah satu hal yang ingin kami fokuskan adalah meluncurkan Toba Track, yaitu rangkaian aksi nyata yang perlu ditindaklanjuti hingga 2030 mendatang. Hal ini selaras dengan Brisbane Goals. Saya ingin mengajak seluruh peserta yang terlibat untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi melanjutkan upaya yang telah kita bangun bersama,” tandasnya.

 

Delegasi KTT W20 Serahkan Komunike

Dalam penutupan KTT W20 Presidensi Indonesia ini, seluruh delegasi yang hadir telah menyepakati hasil akhir dari komunike yang akan diteruskan ke KTT G20 mendatang. Terdapat tiga poin penting yang direkomendasikan kepada G20.

Pertama, menindaklanjuti komitmen yang telah disampaikan sebelumnya pada Deklarasi Pemimpin G20 2021 melalui W20 Roadmap of Rome yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan perempuan.

Kedua, mendorong terbentuknya Jaringan Data Gender G20 dan Dasbor Hasil Rekomendasi dari W20 yang mencakup transparansi data dan pemantauan kinerja yang akan menunjukkan tindak lanjut terbaik dan mendorong penyusunan kebijakan yang didasari pada bukti nyata.

Ketiga, mengembangkan atau meningkatkan National Strategies on Gender Equity and Equality (NSGEE) sejalan dengan perjanjian hak asasi manusia, berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan di keluarga, masyarakat, dan ekonomi, termasuk di dalamnya mewujudkan kesetaraan di negara-negara G20.

 

5 Fokus Prioritas

Dalam mendorong percepatan tercapainya tiga poin tersebut, maka ada lima fokus prioritas yang dirumuskan dalam komunike W20 Presidensi Indonesia. Prioritas pertama, berkaitan dengan non-diskriminasi dan kesetaraan.

Antara lain berbicara mengenai penghapusan undang-undang, kebijakan, sistem, dan layanan yang diskriminatif yang menghambat perempuan dan anak perempuan di semua pengembangan sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, teknologi, energi, serta dalam kehidupan pribadi, publik, dan politik.

Prioritas kedua, mengenai UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan. Salah satu yang diusulkan adalah mempromosikan kerangka kerja dan ekosistem kebijakan kewirausahaan perempuan yang akan mempercepat pertumbuhan UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan.

Menyediakan akses ke keuangan hingga pasar. Memberikan peluang dan insentif bagi UMKM milik dan dipimpin perempuan untuk berpartisipasi dalam lebih banyak sektor seperti inovasi digital, AI, teknologi hijau dan biru, energi hijau, dan STEAM.

Prioritas ketiga, mengangkat respon kesehatan yang mengutamakan kesetaraan gender. Salah satu poin yang diangkat adalah bagaimana meningkatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi perempuan dan anak perempuan.

Menciptakan layanan kesehatan dan kesejahteraan baru yang mencakup pemeliharaan, kondisi hidup, air, sanitasi, dan kebersihan, yang berdampak pada kesehatan perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional. Memajukan distribusi vaksin dan obat-obatan secara global dengan pengabaian WTO/TRIPS.

Prioritas keempat, mengenai perempuan pedesaan. Salah satu yang diangkat pada prioritas ini adalah penghapusan ketidaksetaraan akses partisipasi perempuan di pedesaan dalam hal ekonomi dan fokus tambahan pada ketidaksetaraan bagi perempuan yang terlibat dalam pertanian.

Meningkatkan investasi infrastruktur inklusif di daerah pedesaan sebesar 25%, memastikan akses perempuan ke transportasi, air, listrik, energi bersih, input dan subsidi pertanian, konektivitas, layanan digital, pendidikan dan perawatan kesehatan, pada tahun 2030.

Prioritas kelima, berbicara mengenai perempuan penyandang disabilitas. Salah satu poin yang diangkat adalah mengharuskan pengusaha untuk membuat penyesuaian yang wajar untuk mendorong partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam angkatan kerja.

Ini termasuk kuota terpilah menurut jenis kelamin yang diamanatkan dalam mempekerjakan dan mempertahankan penyandang disabilitas di sektor publik tidak kurang dari 3 persen, memberikan manfaat dan insentif tambahan (seperti pembebasan pajak dan insentif) bagi perusahaan sektor swasta untuk menyediakan akomodasi.

Tiba di Asrama Haji Langsung di Tes Antigen, Jamaah Haji Positif Dilapor ke BPBD Sumut

Ilustrasi Haji

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencananya, Kloter I Debarkasi Medan yang terdiri dari jamaah asal Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan Kota Medan, akan mendarat di Bandara Kualanamu pagi ini, Sabtu (23/7) pukul 9.55 WIB. Begitu tiba di Asrama Haji Medan, seluruh jamaah akan dilakukan swab antigen. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan adanya jamaah yang terpapar Covid-19.

Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Abd Amri Siregar yang juga Ketua Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan mengatakan, begitu jamaah sampai di Asrama Haji Medan, para jamaah akan dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Selanjutnya, dilakukan swab Antigen.

“Hal ini sesuai peraturan dari Kementerian Kesehatan, dimana saat ini masih dalam suasana Covid-19. Sehingga seluruh jamaah yang pulang dari Tanah Suci wajib dilakukan swab Antigen,” kata Amri didampingi Kabid Kesehatan PPIH Jefri Hasudungan, Sekretaris PPIH Zulfan Efendi, Kabid Keamanan PPIH AKBP Ali Usman, Kabid Pemulangan PPIH Torang Rambe dan Koordinator Humas, Muhammad Yunus usai melakukan pengecekan di Asrama Haji Medan, Jumat (22/7).

Sejauh ini, kata Amri, pihaknya telah siap untuk menyambut kedatangan jamaah haji asal Sumut mulai 23 Juli dan hingga 1 Agustus 2022. “Adapun urutan pemulangan jemaah mulai dari tiba di Bandara Kualanamu ini adalah titik pertama dan telah dikoordinasikan untuk petugas bandara melakukan seringkas mungkin untuk menyusun barang-barang jamaah haji. Bahkan bus jamaah juga dekat dengan pesawat, selanjutnya dibawa ke Debarkasi Medan tepatnya di Asrama Haji Medan. Kalau jamaah sekiranya harus menginap karena kondisi penerbangan, kami masih tetap mengakomodirnya,” ucapnya.

Kabid Kesehatan PPIH, Jefri HS menyebutkan, pemeriksaan swab Antigen jamaah nantinya akan dilakukan di Aula Madinatul Hujjaj. Hasilnya akan keluar 10-15 menit setelah dilakukan swab. “Ada 16 petugas kesehatan yang kita turunkan, sisi kanan ada 8 dan sisi kiri ada 8 orang. Sehingga jamaah haji tidak akan menunggu lama dalam melakukan test antigen. Bagi jamaah yang misalnya mendapatkan hasil positif kita akan pindahkan ke klinik untuk dibawa periksa PCR. Terkait untuk isolasi masih kita bicarakan lebih lanjut, namun bila ada yang positif akan kita lapor ke BPBD Sumut,” urainya.

Dalam kesempatan yang sama ditambahkan Kabid Keamanan PPIH, AKBP Ali Usman, untuk diwajibkan bagi jemaah haji dan juga keluarga yang hadir menerapkan protokol kesehatan. “Wajib menggunakan masker. Keluarga yang menjemput juga kita batasi mengingat saat ini kasus Covid-19 tengah melonjak meski di Pulau Jawa. Sehingga kami minta kerjasamanya dari pihak keluarga dan tidak menyulitkan panitia. Bukan kami membatasi tapi memang situasi kita masih pandemi Covid-19,” sebut AKBP Ali Usman. Terpisah pelaksana harian kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Medan, H Irwansyah yang ditemui menyebutkan, seluruh kekuatan karyawan UPT Asrama Haji dikerahkan ikut membantu kelancaran kedatangan dan kepulangan jemaah haji dari Asrama Haji Medan. “Ada 70 orang,” tandasnya.

9 Bus Antar Jamaah Sumut ke Madinah

Sementara, jamaah haji Indonesia gelombang II secara bertahap telah diberangkatkan ke Madinah dari Makkah sejak Kamis (21/7). Di Madinah, jamaah akan menjalani ibadah Arbain berupa salat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi selama 8 atau 9 hari.

Kepala Daker Makkah, Mukhammad Khanif mengatakaan, jamaah meninggalkan Makkah setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, termasuk Thawaf Ifadlah. Jamaah juga sudah menjalankan Thawaf Wada’ (perpisahan). “Alhamdulillah, lima kloter dengan 1.932 jamaah hari ini mulai berangkat ke Madinah. Ini sekaligus menandai fase keberangkatan jamaah ke Madinah yang akan berlangsung sejak hari ini sampai 4 Agustus mendatang,” kata Khanif, Jumat (22/7).

Kloter 8 Embarkasi Medan (MES/KNO 8) menjadi kloter kedua yang berangkat ke Madinah. Sebanyak 9 bus yang membawa 393 jamaah ini bergerak mulai pukul 09.20 WAS. Sebelumnya, jamaah kloter 24 Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 24) berangkat jam 07.00 WAS.

67 Jamaah Wafat

Hingga hari ke-49 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah, berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), lebih 20 ribu jamaah haji reguler sudah tiba di Indonesia. Sebagian besar jamaah saat ini berada di Makkah untuk menunggu jadwal kepulangan atau pergerakan menuju Madinah.

Data Siskohat juga mencatat, sampai dengan Jumat (22/7), ada 67 jamaah haji Indonesia yang wafat. Sebanyak 27 jamaah wafat pada masa pra Armuzna, dalam rentang 4 Juni sampai 7 Juli 2022. Ada 16 jamaah yang wafat pada masa Armuzna, 8 – 12 Juli 2022. Sisanya atau 24 jamaah wafat pada masa setelah puncak haji Armuzna, 13 Juli sampai sekarang. “Jumlah jamaah wafat sampai dengan hari ke-49 operasional haji sebanyak 67 orang,” terang Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Arsad Hidayat di Makkah, Jumat (22/7).

Bagaimana data jamaah wafat tahun-tahun sebelumnya pada hari operasional yang sama? Arsad menjelaskan, pada tahun 2014, di hari ke-49 operasional haji, ada 236 jamaah haji Indonesia yang wafat dari 168.800 kuota haji Indonesia (0,14 persen). Jumlah kuota ini bertahan pada 2015 dan 2016. Sementara jemaah yang wafat 539 (0,32 persen) pada 2015 dan 276 (0,16 persen) pada 2016.

“Jumlah jemaah wafat pada 2015 naik signifikan karena pada saat itu ada peristiwa jatuhnya crane di Masjidil Haram dan tabrakan jemaah di Mina,” ujar Arsad yang pada tahun itu menjabat sebagai Kepala Daker Makkah dan didaulat sebagai juru bicara PPIH Arab Saudi.

Sejak tahun 2017, lanjut Arsad, kuota haji Indonesia kembali ke angka normal, 204.000. Pada hari ke-49 operasional haji tahun itu, tercatat ada 508 jamaah yang wafat (0,25 persen). Setahun berikutanya (2018), pada hari operasional yang sama, ada 263 jemaah yang wafat (0,13 persen). “Kuota haji Indonesia naik lagi pada musim haji 2019 menjadi 214.000. Saat itu, pada hari operasional ke-49, tercatat 341 jamaah wafat atau 0,16 persen,” terang Arsad.

“Tahun ini, dengan kuota 100.015 jamaah, tercatat 67 jamaah wafat pada hari ke-49 operasional atau 0,07 persen. Semoga jemaah haji Indonesia selalu sehat, kepulangan ke Tanah Air berjalan lancar, dan mabrur. Aamin,” harapnya. (bbs/jpc/adz)

Kasus Covid-19 Kembali Melonjak, ASN Dilarang Dinas ke Luar Negeri

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri (PDLN) karena jumlah kasus positif Covid-19 kembali melonjak. Larangan itu tertuang dalam Surat Nomor B-56/KSN/S/LN.00/07/2022. Surat itu terbit hari ini dan telah dikirim ke semua instansi pemerintah.

“Dengan hormat kiranya seluruh rencana kegiatan PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan instansi Saudara dapat ditangguhkan,” dikutip dari salinan surat yang dikonfirmasi Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Jumat (22/7).

ASN, TNI, atau Polri hanya boleh ke luar negeri jika dalam tugas yang diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka juga boleh ke luar negeri jika dalam tugas belajar.

Untuk memastikan larangan itu berjalan, Setneg memerintahkan sekretaris jenderal di setiap instansi untuk mengawasi PDLN dalam waktu dekat. “Kementerian Sekretariat Negara akan mengevaluasi secara berkala kebijakan ini sesuai dengan perkembangan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia,” bunyi penutup surat tersebut.

Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat setelah temuan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 bulan lalu. Dalam tiga hari terakhir positif Covid-19 bertambah di atas 5.000 kasus. Namun kemarin, Jumat (22/7), Satgas Covid-19 melaporkan, ada tambahan 4.834 kasus baru. Dengan demikian jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 6.159.328 sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Sedangkan kasus kematian akibat Covid-19 bertambah 13 orang. Dengan demikian, total orang meninggal dunia menjadi 156.893. Kemudian, kasus aktif Covid-19 di Indonesia pada hari ini tercatat ada sebanyak 38.239 kasus. Jumlah ini bertambah 1.458 kasus dari hari sebelumnya.

Selain itu, ada 5.861 suspek Covid-19. Selanjutnya spesimen yang diperiksa 112.790 sampel dalam 24 jam terakhir.

Pemerintah telah mengonfirmasi temuan subvarian Omicron BA 2.75 atau Centaurus masing-masing dua kasus di DKI Jakarta dan satu di Bali. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono meminta warga tidak terlalu khawatir dengan kemunculan subvarian ini.

Dante mengatakan subvarian BA.275 tak terlalu berat. Tingkat pasien yang dirawat di rumah sakit pun rendah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengatakan penularan subvarian BA.2.75 tidak akan setinggi dua subvarian sebelumnya yakni BA.4 dan BA.5. Ia menuturkan pemerintah masih menunggu kajian dan penelitian terkait BA.2.75 berdasarkan temuan di sejumlah negara. “Kalau sementara kita lihat sampai sekarang BA.4 dan BA.5 masih lebih tinggi kenaikannya,” kata Budi di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta Barat, Selasa (19/7).

Selain itu, Budi memprediksi puncak kasus Covid-19 bakal meleset dari perkiraan awal. Dengan demikian, puncak lonjakan Covid-19 di Indonesia bisa melewati Juli 2022. (cnni/adz)

Ditemukan Ada Unsur Pidana, Pembunuhan Brigadir J Naik Penyidikan

Brigjen Pol Andi Rian Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bareskrim Polri menaikkan status kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Iya sudah, barusan selesai gelar perkaranya,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian saat dikonfirmasi, Jumat (22/7).

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi dari pihak pelapor. Mereka adalah kedua orang tua Brigadir J, adik, kakak, tante, kerabat, serta dari pegawai rumah sakit di Jambi.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri kepada pihak keluarga Brigadir J di Polda Jambi. “Ya betul, tim sidik memintai keterangan dari pihak keluarga hari ini di Polda Jambi,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Kendati demikian, Dedi masih belum merinci materi apa saja yang tengah didalami oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum tersebut. Hanya saja, ia memastikan penyidikan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. “Sesuai laporan dari PH (penasihat hukum),” jelasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menerima laporan dugaan pembunuhan berencana di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J dengan ancaman hukuman seperti diatur pada Pasal 340 juncto Pasal 338 juncto Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/0386/VII/2022/SPKT/ BARESKRIM POLRI, tertanggal 18 Juli. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara awal pada Rabu (20/7) dan meminta klarifikasi tim kuasa hukum selaku pelapor.

Selain itu, Polri juga menyetujui permintaan keluarga Bripda Yosua untuk dilakukan autopsi ulang atau ekshumasi (pembongkaran makam demi keadilan). Kamaruddin Simanjuntak selaku anggota Tim Kuasa Hukum keluarga Brigadir Yosua mengatakan, pihaknya tengah berada di Jambi guna memberikan pendampingan terhadap keluarga Bripda Yosua yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan.

Ia menyebutkan, ada 11 orang yang dimintai keterangan oleh penyidik. Mereka adalah kedua orang tua Brigadir J, adik, kakak, tante, kerabat, serta dari pegawai rumah sakit di Jambi. “Saya lagi di Jambi mendampingi saksi, ada 11 saksi yang diperiksa,” kata Kamaruddin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada Polri agar mengungkap kasus tewasnya Brigadir J secara transparan. Ia juga menegaskan untuk tidak ada peristiwa yang ditutup-tutupi dari publik.

Merespons hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mematuhi perintah Presiden. Tim khusus yang telah dibentuk dipastikan akan bekerja secara transparan.

“Saat ini tim masih bekerja maksimal,” ujar Dedi saat dikonfirmasi, Jumat (22/7).

Dedi mengatakan, saat ini tim khusus masih menyelidiki rekaman CCTV yang telah ditemukan di sekitar rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo. CCTV ini diharapkan bisa memberi gambaran utuh peristiwa yang sesungguhnya terjadi. “Teknis dan metodenya laboratorium forensik yang paham. Nanti kalau sudah selesai akan disampaikan,” jelasnya.

 

Catatan Signifikan Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengatakan telah memiliki catatan signifikan, terkait sejumlah luka yang terdapat pada tubuh Brigadir J. Hal ini dikatakan Komisioner Komnas HAM RI Mohammad Choirul Anam. “Tim telah memiliki catatan signifikan yang menunjukkan luka ini akibat apa, karakternya apa, kapan terjadi dan kira-kira luka itu akibat apa,” kata Choirul Anam di Jakarta, Jumat (22/7).

Catatan terkait luka di tubuh Brigadir J tersebut, didapatkan Komnas HAM setelah melakukan pendalaman bersama dengan para ahli pada Kamis (21/7). Pada proses pendalaman bersama ahli tersebut, Komnas HAM menggunakan semua bahan yang didapatkan termasuk foto dan video yang diperoleh dari pihak keluarga Brigadir J.

Anam mengatakan, pendalaman dan diskusi dengan para ahli memakan waktu yang cukup panjang. Sebab, perlu memahami dan mendalami secara detail tentang penyebab luka, apakah karena senjata api atau luka sayatan dan lain sebagainya.

Catatan penting yang diperoleh oleh Komnas HAM, akan digunakan sebagai salah satu bahan saat bertemu dengan dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap Brigadir J. Kendati telah mengantongi catatan signifikan terkait luka pada tubuh Brigadir J, Komnas HAM belum bisa memberikan kesimpulan, kata Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM tersebut. “Dalam konteks HAM dan kerja tim, kami belum bisa menyimpulkan karena prosesnya sedang berlangsung dan tahapannya belum lengkap,” kata dia.

 

Narasi tanpa Bukti

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengungkapkan kesalahan Polri dalam kasus polisi tembak polisi di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Fredy Sambo. Yaitu,  tidak membuka hasil otopsi Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat ke publik. “Kesalahan kepolisian di awal, tidak membuka fakta-fakta terkait otopsi ini dengan jelas,” kata Bambang saat dihubungi wartawan, Jumat (22/7).

Menurut dia, Polri hanya menyampaikan narasi-narasi tanpa menunjukkan bukti-bukti otentik yang ada terhadap kasus penembakan sesama anggota polisi yakni Brigadir J dengan Bharada RE (E). “Polisi hanya menyampaikan narasi-narasi tanpa bukti otentik. Pada akhirnya, memunculkan kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan publik,” ungkapnya.

Bambang melihat adanya permintaan adanya otopsi ulang atau proses ekshumasi terhadap Brigadir J ini sebagai komitmen Polri serius mengusut kasus tersebut secara terbuka. Hal ini selaras dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar terbuka dan tidak ditutup-tutupi. “Ini lebih pada untuk menjaga obyektifitas, transparansi dan kepercayaan saja,” ujarnya.

Menurutnya, bukan cuma hasil otopsi saja, Polri juga harus membuka rekaman CCTV yang sudah ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) kasus baku tembak sesama anggota polisi itu.

“Pasti lah. Kalau CCTV itu benar yang berada di kediaman saat terjadi peristiwa, polisi harus membukanya. Ini memang ujian yang relatif berat bagi polisi yang tidak profesional, tetapi sangat mudah bagi yang memiliki integritas dan profesional,” tandasnya.

Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. “Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Peristiwa bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E. “Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J,” imbuhnya. (jpc)

 

Pembangunan Tol Kisaran-Dumai Dimulai 2023, Tunjang Pengembangan KEK Sei Mangkei

SILATURAHIM: Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah bertemu dengan Jusuf Hamka bahas Percepatan Pembangunan Tol Kisaran-Dumai.krim Polri, beberapa hari lalu.Dok Pemprov Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah bertemu dengan Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), Jusuf Hamka. Pertemuan tersebut, membahas percepatan pembangunan ruas tol Kisaran- Rantauprapat- Dumai akan dimulai pada 2023.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Asisten Deputi (Asdep) Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Marves, Ferry Akbar Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution Irham Buana Nasution, dan Anggota DPRD Sumut Dody Taher serta lainnya.

Wagub Sumut, Musa Rajekshah mengungkapkan, pertemuan itu, sebagai wujud Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam pembangunan infrastruktur dengan keinginan mempercepat pembangunan ruas tol Kisaran- Rantauprapat- Dumai. Pria yang akrab disapa dengan Ijeck itu mengatakan, pertemuan ini lanjutan dalam rangka membahas berbagai opsi investasi pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya Ruas Dumai- Rantauprapat- Kisaran.

Ijeck mengatakan, pembangunan ruas ini harus dipercepat karena memiliki nilai ekonomi yang sangat menjanjikan. Apalagi ruas ini merupakan koridor industri agribisnis, terutama Crude Palm Oil (CPO). “Dengan tersambungnya ruas ini maka Multiplier Effect nya adalah penguatan jalur pasok CPO untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor yakni melalui Pelabuhan Belawan dan Dumai,” kata Ijeck di Jakarta, Jumat (22/7).

Bukan hanya itu, dengan terbangunnya ruas tol Kisaran-Rantauprapat- Dumai tersebut, maka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung serta Pelabuhan Dumai akan semakin berkembang. “Merujuk pada banyaknya perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit serta kegiatan agrobisnis lainnya pada Ruas Dumai-Kisaran, keberadaan JTTS akan mendorong pula tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru yang akan berkontribusi terhadap PDB nasional,” tandas Ijeck.

Sebagai investor, Jusuf Hamka memandang positif upaya Wagub Sumut tersebut. Namun mengingat investasi yang dibutuhkan cukup besar, Jusuf berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat memperbarui feasibility study (FS) ruas tol tersebut guna mendapatkan gambaran kelayakan finansialnya.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Wagub Sumut Musa Rajekshah akan melakukan pertemuan lanjutan dengan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan PT. Hutama Karya yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menuntaskan pembangunan JTTS tersebut.

Seperti diketahui untuk ruas jalan tol Kisaran-Rantauprapat sendiri sepanjang 111 kilometer. Sementara untuk ruas tol Rantauprapat (Simpang Sigambal)- Dumai sekitar 175 kilometer. Kemenko Marves sendiri telah membuat empat tahapan dalam pembangunan JTTS ini. Tahap pertama bagian satu yang sudah beroperasi dan bagian dua yang sedang dalam pengerjaan hingga target operasional di 2022-2023 di antaranya Sigli-Banda Aceh, Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung – Parapat, Sp Indralaya – M Enim, Sicincin -Padang, Pekanbaru – Bankinang, Bangkinang – Pangkalan, Taba Penanjung- Bengkulu.

Sementara tahap kedua yakni Betung – Jambi – Rengat – Pekanbaru, tahap ketiga menghubungkan Kisaran – Rantau Prapat- Dumai juga Pangkalan Brandan – Langsa – Lhokseumawe – Sigli.

Penanganan tahap ketiga inilah yang ingin dipercepat Wagub Sumut Musa Rajekshah tahapan pembangunannya, sehingga ruas jalan tol Kisaran-Rantauprapat-Simpang Sigambal – Dumai dapat dimajukan tahapan pelaksanaannya.

Dan tahap untuk pembangunan ruas tol tahap keempat yakni di antaranya M. Enim – Lubuk Linggau, Parapat – Sibolga, Lubuk Linggau – Taba, Pekanbaru – Pangkalan, Pangkalan – Payakumbuh, Palembang – Tanjung Api.(gus)

Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kajari Nisel Ajak Jajaran Latih Keterampilan Hukum dan Junjung Nilai-nilai Keadilan

PIMPIN: Kajari Nias Selatan, Mukharom memimpin upacara peringati hari bakti Adyaksa ke-62.

NISEL, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nias Selatan, Mukharom mengajak aparatur dan jajaran untuk terus melatih keterampilan hukum dan menjunjung nilai-nilai keadilan agar hukum dapat ditegakkan dengan sempurna.

Demikian disampaikan Mukharom dalam sambutannya membacakan pidato Kajagung Burhanuddin pada upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-62 di halaman kantor Kejari Nisel, Jalan Diponegoro No.97, Kelurahan Pasar Telukdalam. Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan. Jum’at, (22/7/2022).

Peringatan ke-62 tahun 2022 ini mengusung tema “Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi”. Tema tersebut merupakan wujud kepekaan kejaksaan melihat dinamika bangsa dan negara saat ini serta menunjukan optimisme kejaksaan dalam berperan menghadirkan penegakan hukum yang memberikan kemanfaatan luas dan menunjang kebangkitan ekonomi Indonesia.

Masih kata Mukharom membacakan sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, mengatakan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa merupakan momentum bersama untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua yang telah dikerjakan selama setahun terakhir dan menyusun strategi guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

“Saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam meningkatkan citra institusi, sehingga masyarakat mampu merasakan kehadiran negara dalam setiap problematika hukum,” Ujar Mukharom.

Lanjut Mukharom, bahwa kepastian hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan keadaan sekitar dan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara proporsional, tetapi bukan berarti tunduk pada tekanan, namun cermat dalam menyerap nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Karena hukum ditegakkan dengan akal pikir, dan keadilan diasah dengan hati nurani.

“Maka untuk itu seluruh aparat penegak hukum harus senantiasa menempa keterampilan hukum dan nilai-nilai keadilan, agar hukum yang adil dapat ditegakkan dengan sempurna,” Jelasnya.

Kemudian Ia mengharapkan, agar jaksa harus terus mengasah hati nurani supaya mampu menyeimbangkan segala aspek hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan jernih sebagai landas pijak setiap tindakan.

Selanjutnya, Mukharom memberikan apresiasi kepada segenap jajaran kejaksaan yang telah bekerja keras, cermat dan cepat merespon dengan cepat untuk meningkatkan penanganan perkara dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan.

Kajari Nisel juga menyampaikan beberapa peningkatan capaian positif sampai dengan Juni
2022. Namun harus kita sikapi dengan mawas diri dan introspeksi, karena kita menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus dibenahi kita harus terbuka terhadap kritik membangun guna meningkatkan performa lebih baik lagi.(mag-2/Han)

PPMI Gelar Roadshow Pangkas Gratis dan Sembako Murah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat antusias mengikuti Road Show Pangkas Gratis dan Penjualan Sembako Murah yang digelar Organisasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbit dan Media Informasi (PPMI) di Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kamis (21/7).

Antusiasme dan minat warga sudah terlihat sejak kegiatan tersebut dibuka pukul 10.00 wib, apalagi di stand pangkas gratis para bapak, anak-anak dan remaja antri untuk mendapat layanan pangkas gratis dan cek kesehatan, sementara ibu ibu terlihat mengantri untuk mendapatkan paket sembako murah yang berisi beras, minyak goreng, gula, teh celup, sabun colek, santan kemasan, bumbu bakwan, kopi jahe sido muncul dan stand paket promo internet smartfren serta promo sasa bumbu masak.

Ketua PPMI Medan Arsyad mengatakan road show ini direncanakan digelar setiap Kamis, bergilir di kelurahan se-Kota Medan.

“Kegiatan yang didukung oleh Smartfren, Sasa, Sabun B29, Bubuk Teh Surya, H2 Health&Healthy, Sidomuncul, Barber Top Haircut dan beberapa media online dan Sosmed, diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat apalagi situasi ekonomi sulit saat ini, secara keseluruhan road show PPMI ini berlangsung sukses,” ujar Arsyad.

Selain siswa, di halaman Kantor Lurah Cinta Damai juga tampak mengantri para guru dan masyarakat sekitar yang ingin potong rambut. (rel/ram)

Pemkab Dairi & TP PKK Gelar Rabu Ngopi Promosikan Kopi Sidikalang

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan TP PKK gelar Rabu Ngopi di gedung nasional Djauli Manik, Sidikalang, Rabu (20/7/2022).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Iswan Togatorop, Jumat (22/7/2022) mengatakan, Ngopi Bareng dilakukan Ketua TP PKK, Romy Mariani mendukung program Rabu Ngopi dicanangkan Pemkab Dairi.

Iswan mengatakan, acara Ngopi Bareng ala istri Bupati Dairi, Eddy KA Berutu, sengaja mengundang penyanyi anak muda asal Dairi yang sedang disukai masyarakat yakni Osen Hutasoit.

Dalam kegiatan itu, Romy mengatakan, Ngopi Bareng ini sengaja kita gelar untuk mengajak masyarakat ikut program Rabu Ngopi yang di gagas Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, sebagai upaya mempromosikan kopi Sidikalang.

Romy menyebut, Pemkab Dairi memiliki komitmen untuk mengembalikan kejayaan Kopi Sidikalang. Komitmen itu alan direalisasikan pemerintah dengan target penanaman lahan kopi baru seluas 5.000 hektare.

Pemkab Dairi saat ini sedang menggulirkan program kredit usaha rakyat (KUR) Klaster untuk komoditas kopi dan jagung kepada para petani. Melalui program itu, petani memdapat banyak kemudahan termasuk bantuan bibit kopi secara gratis bagi petani yang ikut prpgram dimaksud, ujar Romy.(rud/han).

MINUM KOPI. Ketua TP PKK Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata bersama penyanyi, Osen Hutasoit dalam acara Ngopi Bareng di gedung nasional Djauli Manik, Sidikalang. SUMUTPOS.CO/Komimfo Dairi.

Terkait Tangkahan UD Budi Jaya, Darmawan SH: Akong Dukung Kota Sibolga

Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med

SIBOLGA, SUMUTPOS – Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med selaku kuasa hukum pemilik Tangkahan Budi Jaya, Kartono/Sukino menjelaskan bahwa
kliennnya sudah pasti mendukunglangkah pemerintah untuk pembangunan Kota Sibolga. Hal ini berkaitan dengan adanya sekelompok massa yang datang ke tangkahan Usaha Dagang (UD) Budi Jaya lalu membentangkan spanduk berisikan tulisan bahwa mereka mendukung pembangunan tangkahan Pasar Ikan Modern oleh Pemko Sibolga.

“Hanya saja masyarakat harus paham, bahwa Pasar Ikan Modern yang
disebut Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan itu akan didirikan di atas
tanah masyarakat, itu merupakan milik klien kami, Kartono/Sukino yang
sah sebagai pemilik tangkahan,” kata Darmawan Yusuf SH, yang juga
Pimpinan Law Firm DYA (Darmawan Yusuf Associates) dalam rilisnya
kepada wartawan, Jumat (22/7)
Menurut Dermawaran, siapa yang mau memberikan tanahnya diambil begitu
saja, yang sudah diusahakannya berpuluh tahun.

“Jadi, bagaimana pembangunan kota bisa maju bila disinyalir diambil dengan cara-cara yang tidak baik. Harusnya Pemko Sibolga bila merasa itu tanahnya, ajukan saja eksekusi ke pengadilan. Di antara tanah klien saya itu (tangkahan Budi Jaya), sudah punya SHM. Kita sama-sama mendukung pembangunan untuk kemajuan,” terangnya.

Di lokasi tangkahan UD Budi Jaya, pantauan wartawan, ada satu kelompok
kecil massa yang menamakan nelayan pedagang ikan Kota Sibolga turut datang ke tangkahan Budi Jaya. Namun setelah ditelusuri, diduga puluhan massa itu hanya mengaku-ngaku nelayan.

Pasalnya, beberapa pedagang ikan yang memang setiap harinya bekerja, mengaku tidak ada mengenal pihak yang mengaku nelayan dan pedagang
ikan Kota Sibolga tadi.

“Gak ada kami kenal dari mereka yang mengaku nelayan dan pedagang ikan
itu. Kami yang setiap hari rutin berjualan ikan kan saling tahu,
mungkin orang-orang yang disuruhnya itu,” ucap sumber.

Kemudian, terlihat adanya aparat dari Kodim 0211/Tapanuli Tengah,
kondisi itu dikonfirmasi kepada pimpinan mereka, Letkol (Czi) Mangatas
Pandapotan Sibuea dan mengakui memang dirinya yang memerintahkan.

“Sampai dengan saat ini perintah saya kepada anggota-anggota Kodim
untuk monitoring perkembangan situasi dan cegah konflik yang meluas
dan anarkis.” jawabnya.

Sebelumnya, dan Kamis (21/7), gerombolan orang kembali berusaha
mengintimidasi pemilik tangkahan UD Budi Jaya dengan mengancam akan
terjadi pertumpahan darah bila tidak mau meninggalkan lokasi tersebut.

Agar diketahui, persoalan ini diawali terbitnya surat dari Pemko
Sibolga agar pemilik tangkahan UD Budi Jaya segera mengosongkan
tangkahan yang berada di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Sibolga itu,
sekitar sebulan lalu.

Itu disebutkan setelah disetujuinya bantuan Pemerintah Pusat dalam
program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), sebesar Rp98 miliar, dan
sekitar Rp22 juta disebut guna membangun tangkahan modern di lahan UD Budi Jaya, dan harus terlaksana sekitar 90 hari lagi.

Guna menampik ungkapan Wali Kota Jamaluddin Pohan yang mengklaim
tangkahan UD Budi Jaya aset Pemko Sibolga itu, di antaranya menurut
Dermawan SH, bahwa tangkahan Budi Jaya awalnya merupakan laut.

Kemudian ditimbun Akong Kartono (reklamasi), yang kini berusia 85 tahun, sehingga layak menjadi tangkahan seperti sekarang ini.
(rel/azw)

1...2,4882,4892,490...15,922Page 2,489 of 15,922