Home Blog Page 2522

Telkomsel Salurkan Hewan Kurban ke 48.000 Penerima Manfaat

Dengan semangat #SambungkanSenyuman pada momen Iduladha 1443 H, Telkomsel menyalurkan sebanyak 738 ekor hewan kurban kepada sekira 48.000 penerima manfaat di lebih dari 700 lokasi di seluruh Indonesia. Penyerahan bantuan hewan kurban ini dilakukan secara simbolis di Jakarta (8/7).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Melanjutkan peran sebagai digital ecosystem enabler, Telkomsel konsisten hadir untuk menyambut perayaan Iduladha. Pada momen Iduladha 1443 H kali ini, Telkomsel melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) berbagi manfaat melalui pengadaan dan penyaluran hewan kurban bagi para penerima manfaat. Dengan semangat #SambungkanSenyuman, Telkomsel menyalurkan bantuan 738 ekor hewan kurban kepada sekira 48.000 penerima manfaat yang berada di lebih dari 700 lokasi di wilayah operasional Telkomsel di seluruh penjuru Indonesia. Penyerahan bantuan hewan kurban tersebut secara simbolis kepada para perwakilan penerima manfaat dari seluruh Indonesia di Jakarta (8/7).

Direktur Network Telkomsel Nugroho menjelaskan, “Telkomsel mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Iduladha 1443 H bagi seluruh umat muslim yang merayakan. Memaknai 27 tahun Telkomsel telah hadir melayani Indonesia dan bertumbuh dalam memberi manfaat lebih bagi masyarakat, momentum Iduladha kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi kami agar terus sambungkan senyuman dan berbagi kebaikan bersama masyarakat. Untuk itu, Telkomsel terus berusaha untuk menunjukkan solidaritas sosial melalui kegiatan pengadaan dan distribusi hewan kurban, terutama bagi para penerima manfaat yang berada di sekitar wilayah operasional Telkomsel di seluruh Indonesia. Kami berharap, upaya bersama ini dapat lebih membuka pintu peluang kebaikan yang lebih lebar untuk bersama merayakan Iduladha sekaligus mendukung kebangkitan bangsa, terutama di tengah masa pandemi COVID-19 yang penuh tantangan.”

Pengadaan hewan kurban oleh Telkomsel pada periode tahun ini juga melibatkan ratusan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dari para peternak lokal yang diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Sejumlah bantuan hewan kurban yang disalurkan tahun ini juga berasal dari sumbangan karyawan Telkomsel yang diinisiasi melalui komunitas kerohanian Islam Majelis Telkomsel Taqwa (MTT). Selain itu, mitra kerja Telkomsel juga turut menyalurkan sumbangan hewan kurban. Dengan konsep sharing economy, Telkomsel juga melibatkan sejumlah UMKM lokal untuk penyediaan makanan siap saji di sekitar lokasi penerima manfaat.

Bantuan hewan kurban yang terkumpul akan disalurkan ke lebih dari 700 titik yang meliputi lingkungan masjid, rumah sakit, pesantren, lembaga sosial, panti asuhan, yayasan, hingga pemukiman masyarakat yang berada di sekitar wilayah kantor dan infrastruktur operasional Telkomsel di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Guna memastikan seluruh manfaat terdistribusi secara tepat sasaran kepada para penerima manfaat yang membutuhkan di seluruh penjuru negeri, Telkomsel berkolaborasi dengan Yayasan Dompet Dhuafa, Yayasan Kitabisa, Majelis Telkomsel Taqwa, hingga startup digital Ternaknesia.

Nugroho lebih lanjut menegaskan, selama proses persiapan, Telkomsel telah melakukan upaya pengecekan secara intensif untuk memastikan seluruh hewan ternak merupakan hewan yang sehat dan bebas dari penyakit, terutama dalam mengantisipasi wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) pada hewan ternak yang merebak di sejumlah wilayah di Indonesia. Telkomsel juga memastikan bahwa seluruh hewan ternak telah menerima vaksinasi serta memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari instansi terkait, sehingga fisik hewan sapi atau kambing yang terdistribusi berada dalam kondisi sehat dan dagingnya pun aman untuk dikonsumsi.

Pada momen Iduladha tahun ini Telkomsel juga mendorong keterlibatan ekosistem digital dengan kembali berkolaborasi dengan Ternaknesia, salah satu startup digital alumni program CSR The NextDev yang bergerak di bidang peternakan. Dengan dukungan Ternaknesia sebagai mitra yang memperluas cakupan pengadaan dan penyaluran hewan kurban secara konvensional maupun digital melalui UMKM peternak lokal, Telkomsel berharap dapat menghadirkan kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi digital adalah salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan ekosistem digital masyarakat.

“Ke depannya, Telkomsel akan terus membuka semua peluang berbagi manfaat dan inspirasi kepada setiap lapisan masyarakat di segala fase kehidupan, demi akselerasi pertumbuhan ekonomi serta ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Kami harap amalan dan kontribusi Telkomsel tahun ini dapat membawa keberkahan serta manfaat bagi masyarakat. Mari kita maknai momen Iduladha tahun ini dengan menunjukkan rasa syukur, meningkatkan kualitas diri, dan menyambungkan senyuman untuk menghadirkan manfaat yang lebih bagi masyarakat,” pungkas Nugroho.(rel)

Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2021, PAD Turun Karena Pandemi

PARIPURNA: Suasana Paripurna di DPRD Binjai Tentang Pertanggungjawaban APBD 2021. (IST)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022, Selasa (12/7) sore. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam dan anggota, unsur forkopimda dan pimpinan OPD.

Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menjelaskan, pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan bukti keseriusan unsur pemerintah daerah dalam menyelesaikan seluruh tahapan agenda pembahasan, hingga terwujudnya peraturan daerah Kota Binjai tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Dia menjelaskan, ada beberapa capaian yang tidak memenuhi target di tahun lalu.

Salah satunya adalah pendapatan asli daerah yang menurun terdampak pandemi. Hal tersebut dinilai menganggu sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat.

Dampaknya, menurun daya beli masyarakat. Bahkan pemberlakukan pembatasan sosial juga berdampak pada menurunnya capaian beberapa jenis pendapat pajak dan retribusi daerah.

Menyikapi ini, Amir menjelaskan, tentunya pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah prioritas dan proporsional untuk menetapkan target pendapatan daerah dan belanja daerah yang lebih optimal serta tepat sasaran. Sehingga, masyarakat Kota Binjai dapat bersemangat kembali dan perekonomian dapat bangkit dan menjadi lebih baik.

“Menyikapi beberapa masukan dan kritikan yang disampaikan oleh para anggota dewan, kami tentu saja akan terus berupaya menganalisis dan mengambil langkah-langkah strategis yang tentunya tetap berkoordinasi dengan DPRD untuk memperbaiki beberapa pencapaian-pencapaian yang tidak memenuhi target atau tidak memenuhi harapan kita bersama pada tahun lalu. Hal ini agar kedepannya dapat lebih baik dan lebih memberikan manfaat serta menyentuh aspek kehidupan masyarakat Kota Binjai yang kita cintai,” kata Amir.

Dia berharap, komitmen yang telah dibangun bersama dan kemitraan yang telah berlangsung dengan baik selama ini antara Pemerintah Kota Binjai dengan para anggota dewan, dapat terus ditingkatkan. Sehingga, pada gilirannya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kota Binjai.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Binjai agar rekomendasi dan catatan pada pembahasan ini kiranya menjadi masukan dan bahan perbaikan di tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara, Anggota DPRD Binjai, Aidil Putra menguraikan, PAD Binjai tahun 2020 tercatat senilai Rp112 miliar. Namun, kata dia, tahun 2021 malah turun menjadi Rp91 miliar.

“Sorotan saya, OPD kurang pengawasan terhadap program-program daerah,” seru dia.

Karenanya, dia menyarankan, agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah jemput bola mencari potensi peningkatan retribusi dan pajak daerah. “Selain itu, ada 2 program yang kami soroti. Perbaikan Jalan Payaroba dan pembangunan Qur’an Center, Fraksi PAN mengimbau, setiap APBD yang sudah dianggarkan untuk program harus dilaksanakan, jangan sampai terkendala agar tak jadi sorotan publik dan bisa jadi persoalan di kemudian hari,” pungkasnya. (ted)

TP PKK Binjai Sosialisasi Pembuatan Ecobrick

Ketua I Bidang Pembentukan Karakter Keluarga TP PKK Kota Binjai, Winda Widya Sebayang.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – TP PKK menggelar sosialisasi pembuatan ecobrick di Kantor Kelurahan Setia, Selasa (12/7/2022). Sosialisasi ini dihadiri Ketua I Bidang Pembentukan Karakter Keluarga TP PKK Kota Binjai, Winda Widya Sebayang.

Ecobrick merupakan istilah yang digunakan untuk menamai hasil pengelolaan sampah plastik yang menjadi sebuah bata. Ecobrick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non biological untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali.

Eko-batu bata ini adalah teknologi berbasis kolaborasi yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Dalam sambutannya, Winda mengatakan, pembinaan yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Yaitu dengan memanfaatkan sampah-sampah yang tidak terurai menjadi barang yang berguna seperti eco-brick ini. “Mudah-mudahan anak-anak remaja sekalian bisa menerapkan apa yang diajarkan hari ini dan memanfaatkannya dengan baik,” serunya.

Dia pun mengajak seluruh peserta yang hadir untuk aktif dalam membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud kecintaan pada tanah air. (ted)

Bupati Dairi Tanam Perdana Kopi di Desa Perjuangan

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Kepala Dinas Pertanian Ketahahan Pangan Robot Simanullang dan bersama petani, melakukan penanaman perdana bibit kopi di Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul, Selasa (12/7/2022).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Iswan Togatorop, Rabu (13/7/2022) mengatakan, penanaman bibit kopi tersebut hasil kerjasama Pemkab Dairi dengan PT Bank Sumut, PT Dairi Agro Sejahtera (DAS), PT Wahana, dan CV Dairi Agri Firm (DAF).

Iswan menyebut, penanaman bibit kopi merupakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster yang digulirkan perbankan kepada petani kopi di Desa Perjuangan.

Kegiatan serupa juga sudah dilakukan Pemkab Dairi bersama perbankan untuk komoditas jagung di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, Januari 2022 lalu.

Iswan menyampaikan, dalam kesempatan itu, Bupati mengatakan penanaman itu untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus membantu petani memperoleh bibit kopi.

Eddy menyebut, sampai saat ini Pemkab Dairi melalui Dinas Pertanian, sudah membagikan bibit kopi hampir 1 juta batang kepada petani. Dan tahun 2022 ini, sistimnya semakin komplit, perbankan ikut hadir, petani kita beri bibit, pupuk, serta pendampingan oleh PPL.

“Hasilnya kita jamin ada pembeli. Jadi, petani tidak pusing nyari uang, fokus saja produksi, pasca panennya sudah kita siapkan,” ucap Eddy.

“Secara simbolis hari ini kita tanam di desa Perjuangan. Secara serentak, kita tanam di beberapa tempat hari ini dengan total sekitar 7 hektar,” paparnya.

Sementara itu, Kadis Pertanian, Robot Simanullang mengatakan, KUR Klaster Kopi dan jagung mengalami kendala dalam prosesnya. “Misalnya, petani memiliki pinjaman berjalan di bank. Hal itu akan mempersulit petani mendapat KUR klaster,” ujar Robot.

“Tetapi kita akan tetap carikan solusi, seperti penanaman serentak yang dilakukan hari ini agar petani tetap memperoleh kemudahan mengkases fasilitas KUR dari perbankan,” ungkapnya.(rud).

Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Bidang Tanah Gratis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara (BPN Sumut), siap untuk mengakselerasi pendaftaran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa dipungut biaya.

Kepala Kanwil BPN Sumut Askani menegaskan, tidak hanya soal kuantitas, dia juga ingin memastikan proses pendaftaran di lapangan berjalan dengan baik.

“Masyarakat jangan khawatir dalam proses program PTSL ini masyarakat tidak dipungut biaya dan BPN akan melakukan secepat mungkin,” ujarnya yang didampingi Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Sumut, Indra Imanuddin, Jumat (9/7).

Askani juga menargetkan pendaftaran tanah bisa selesai pada tahun 2025, dimana seluruh tanah di Sumatera Utara telah terdaftar dan terpetakan serta tersertifikat. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga turut serta di dalam memberantas atau menyelesaikan sengketa konflik. “Di mana konflik-konflik yang terjadi di Sumatera Utara dapat ditekan bahkan dikurangi jumlah konflik yang sedang terjadi,” kata dia.

Kakanwil BPN Sumut juga menambahkan, saat ini pihaknya telah membentuk tim inventaris objek eks HGU PTPN. “Dalam hal ini kita membagi dalam tiga kategori yang pertama adalah apakah tanah tersebut benar eks HGU, kemudian apakah tidak berperkara, tidak dikuasai penggarap dan lain sebagainya,” ujarnya.

Setelah kita telah memetakan komposisi inventaris objek eks HGU tersebut, baru melakukan penyelesaian eks HGU.”Tentunya di dalam penyelesaian eks HGU tersebut perlu dipahami bahwa tanah tersebut tidaklah gratis dimana mereka yang menguasai, kemudian telah terdaftar baik di pemerintah dan BPN baru melakukan pembayaran sesuai NJOP nya,” lanjutnya.

Uang yang diterima, lanjutnya, bukanlah untuk BPN atau Pemprovsu melainkan ke negara. “Intinya bukanlah perorangan yang menerima dana tersebut,” tegasnya.”Saat ini kita telah mengeluarkan 16 sertifikat eks HGU. Tentunya kita bertanya mengapa sedikit? Dikarenakan mereka belum menyelesaikan pembayaran tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan sejak 2017 silam. Pada 2022, kegiatan ini mulai memasuki tahun ke enam. Untuk diketahui, PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pertanahan di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau setingkatnya. Namun, pelaksanaan program ini terdapat beberapa tahapan sebelum sertifikat tanah diterbitkan dan diterima masyarakat.

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal mengatakan, semua pihak harus memahami 13 tahap proses PTSL. Urutan tahap PTSL itu mulai dari perencanaan; penetapan lokasi; persiapan; pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas. Kemudian, penyuluhan; pengumpulan data fisik dan data yuridis; penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya. Lalu, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; pembukuan hak; penerbitan sertifikat tanah; pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan terakhir pelaporan.

“Jika satu tahap saja proses PTSL tidak dilakukan dengan baik, maka output-nya akan terganggu. Sebagai contoh, kegiatan sudah selesai namun tidak didokumentasikan, maka hal tersebut dapat dianggap fiktif. Tahapan tersebut sudah paten dan tidak boleh lupa-lupa,” terang Sunraizal.

Para pelaksana juga harus menyiapkan segala hal dalam perencanaan yang berkaitan kebutuhan proses PTSL dengan baik dan benar. “Sebagai contoh, di bagian perencanaan, apa yang perlu dibuat. Lalu juga bagaimana pengumpulan data fisik dan yuridis, apa yang harus disiapkan, sub-output-nya apa. Dalam penetapan lokasi apa yang perlu dibuat. Setiap tahapan juga harus ada pembuktiannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) Ketut Ari Sucaya mengatakan, Kementerian ATR/BPN terus melakukan perbaikan dan pengembangan, salah satunya melalui penyempurnaan aplikasi PTSL. “Salah satunya adalah dokumen yang diunggah harus dilengkapi dengan surat pernyataan kesesuaian dan sudah dilakukan tanda tangan elektronik. Tanda tangan juga akan digunakan pada setiap output dokumen PTSL,” pungkasnya.(man/net/ila)

Hanya Dua Kepala UPT Hadir, RDP Komisi IV dan Dinas PU Diskors

RDP: Komisi IV DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Kota Medan dalam agenda evaluasi kinerja Dinas PU, Selasa (12/7). Namun akhirnya rapat ini diskors.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Kota Medan terpaksa menskors Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan (PU) Kota Medan dalam agenda evaluasi Tahap I kinerja Dinas PU di ruang rapat komisi IV, Selasa (12/7). Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik, Sekretaris M Afri Rizki Lubis dan anggota Komisi Renville Napitupulu serta Paul Mei Anton Simanjuntak.

Pasalnya, dari lima UPT yang dimiliki Dinas PU Kota Medan, hanya dua Kepala UPT yang hadir dan dibahas oleh Kadis PU Kota Medan, Topan Ginting yang hadir dalam RDP tersebut.

Sebelumnya di awal RDP, saat Kadis PU Topan O.P Ginting memaparkan hasil kerjanya, rapat tampak berjalan normal. Saat itu, Topan menjelaskan realisasi pengerjaan infrastruktur dan drainase pada triwulan pertama di beberapa ruas jalan.”Biaya untuk pembangunan dranase serta infrastruktur sudah sekitar 60 persen digunakan dari dana yang di Dinas PU,” ucapnya.

Setelah penjabaran singkat itu, mulai terlihat ketidaksepahaman antara Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik dengan anggota lomisi Paul Mei Anton Simanjuntak. Saat itu, Paul meminta agar evaluasi yang dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Dinas PU tidak hanya di UPT Medan Utara dan UPT Medan Selatan.

“Masak cuma dua UPT itu saja yang dievaluasi, sementara saat ini ada lima UPT yang ada di Kota Medan. Seharusnya, keseluruhan UPT tersebut di evaluasi. Memangnya hanya drainase dan infrastruktur di UPT Medan Utara dan Medan Selatan aja yang dikerjakan Dinas PU. Untuk itu, saya usulkan agar pimpinan sidang untuk menskors RDP hari ini,” pintanya.

Mendengar dan menyikapi hal yang disampaikan oleh Paul Mai Anton tersebut, Haris Kelana Damanik selaku pimpinan sidang pun langsung menyudahi dan menskors RDP bersama Dinas PU tersebut. “Untuk itu, rapat evaluasi hari ini saya skors. Nanti akan dijadwalkan kembali, kapan evaluasi kinerja bersama Dinas PU akan dilanjutkan, termasuk menghadirkan kelima Kepala UPT masing-masing,” pungkasnya. (map/ila)

PTPN III (Persero) Silaturahmi Bersama 300 Kepala Desa se-Wilayah Kerja

BERSAMA: SEVP Bussiness Support Tengku Rinel dan Kepala Bagian Umum DR. Christian Orchard Perangin-angin bersama perwakilan Kepala Desa se-Wilayah kerja, foto bersama. istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Perkebunan Nusantara III (Persero) melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kepala Desa di Wilayah Kerja PTPN III Persero) Tahun 2022 di Kantor Direksi Jalan Sei Batanghari No. 2 Medan, pada Selasa (12/7).

Mengambil tema PTPN III dan Desa Bersinergi untuk Menjaga Produksi dan Aset Negara, Demi Kemajuan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia, acara tersebut dihadiri lebih kurang 300 Kepala Desa dan Perangkat Desa dari seluruh wilayah kerja PTPN III (Persero). Kegiatan ini disambut oleh Manajemen PTPN III (Persero), dalam hal ini diwakili SEVP Bussiness Support Tengku Rinel dan Kepala Bagian Umum DR. Christian Orchard Perangin-angin, SH.MKn yang juga sebagai pelaksana acara.

Acara ini dihadiri kurang lebih 300 Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berada di seluruh wilayah kerja PTPN III (Persero), yang siap untuk bersinergi dengan PTPN III (Persero). “Acara ini merupakan acara pertama di PTPN III (Persero) yang diprakarsai oleh Board of Director(BOD ) dan Board of Manajement(BOM) dan tidak ada bermuatan politis karena undang-undang melarang BUMN untuk berpolitik.

Acara ini juga merupakan tonggak awal bersatunya Pemerintahan Desa dengan PTPN III (Persero) kedepannya, untuk membangun Rakyat Indonesia. Karena PTPN III (Persero) ini rakyat juga, masyarakat juga, yang berada di bawah kepemimpinan Bapak dan Ibu Kepala Desa,” ujar ujar Kepala Bagian Umum DR, Christian Orchard Perangin-angin.

Dilaksanakankannya acara ini, lanjutnya, bertujuan untuk membentuk sinergitas, karena selama ini pihaknya menilai masih terdapat batasan-batasan antara PTPN III (Persero) sebagai Perusahaan Negara dengan masyarakat desa. Sehingga, ada peluang orang yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan sendiri untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok.

“Dengan adanya acara ini diharapkan dapat menjalin hubungan emosional antara Kebun/Unit dalam hal ini APK dan Kabid Umum sebagai garda terdepan dalam bidang sosial dengan kepala desa dan perangkat desa. Bersihkan hati dan fikiran tidak ada muatan lain selain untuk kebaikan bangsa dan negara khususnya untuk rakyat Sumatera Utara,” kata Christian.

Christian berharap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berada di sekitar Kebun/Unit turut menjadi garda terdepan, khususnya untuk mengawal produksi dan menjaga aset negara, bersinergi dengan Manajemen Kebun dan Desa. “Karena tujuan kita bersama sama-sama demi kesejahteraan rakyat, karena kita juga rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Mewakili seluruh Kepala Desa, Kepala Desa Afdeling I Rantauprapat, Joni Asmara yang menyampaikan bahwa sinergitas antara Pemerintahan Desa dan pihak Manajemen PTPN III (Persero) harus benar-benar terjadi. Sebab, setiap daerah dan setiap desa mempunyai masalah masing. Adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa-desa dan kampung yang berdekatan dengan PTPN III (Persero) itu terjadi karena miskomunikasi.

“Dengan membangun sinergitas antara PTPN III (Persero) dan Pemerintah Desa itu merupakan hal yang paling penting. Artinya ada komunikasi yang terjalin, setiap kegiatan dan kebijakan dari manajemen tidak ada salahnya Pemerintahan Desa di undang. Harapan kami acara silaturahmi ini tetap berkelanjutan minimal 1 tahun sekali. Kami merasa terhormat diundang, Kepala Desa ini adalah salah satu jabatan paling bawah dipemerintahan, tapi kami bersentuhan langsung dengan masyarakat,” harap Joni.

SEVP Bussiness Support, Tengku Rinel dalam bimbingan dan arahan dalam kegiatan tersebut menyampaikan, Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa yang berada di wilayah kerja PTPN III (Persero) merupakan garda terdepan dan mitra strategis Perusahaan, dalam rangka mendukung PTPN III (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan Investasi Negara.

Dikatakan Tengku Rinel, acara ini merupakan arahan dari PTPN III (Persero) Holding Jakarta kepada PTPN III (Persero) Kantor Operasional Medan sebagai wujud Sinergitas dan Kolaborasi Pemerintah Desa dengan PTPN III (Persero) sehingga segala program-program Perusahaan ke depannya dapat memberi nilai tambah bagi kemajuan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia.

“Saya berharap dan mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa yang hadir untuk tetap bersama-sama berkomitmen mendukung Program Pemerintah untuk memberantas mafia tanah, dengan cara tidak mengeluarkan dokumen apapun atas nama Pemerintahan Desa terhadap tanah-tanah milik negara, baik HGU maupun eks HGU mengingat perbuatan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan Pemerintahan Desa dan juga merugikan Negara,” ujar Tengku Rinel.

Ke depannya, lanjut dia, Manajemen PTPN III (Persero) akan lebih berkontribusi bagi masyarakat dan Pemerintahan sekitar wilayah kerja. Apalagi, ailaturahmi ini merupakan tonggak awal adanya sinergitas dan kolaborasi PTPN III (Persero) sebagai BUMN dengan Pemerintahan Desa. “Saya titipkan seluruh karyawan yang merupakan rakyat Indonesia kepada bapak dan bu sekalian. Ke depannya, sinergitas dan kolaborasi antara bapak dan ibu Kepala Desa dan Manajemen PTPN III (Persero) di wilayah kerja PTPN III (Persero) dapat lebih harmonis demi kemajuan PTPN III (Persero) dan Kejahteraan Rakyat Indonesia,” harap Tengku Rinel. (rel/ila)

Pencuri di Toko Emas Surabaya Tanjung Morawa Ditangkap Polisi

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Satuan Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang berhasil meringkus Imam Almi (27), Selasa (12/7/2022) sore. Pria yang beralamat di Dusun I Desa Pondok Tengah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) diamankan karena mencuri emas di toko emas tempatnya bekerja.

Informasi diperoleh, peristiwa aksi pencurian emas itu terjadi di Toko Emas Surabaya di Jalan Irian Nomor 104 Lingkungan I Kelurahan Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang pada Senin (11/7/2022) sekira pukul 13.30 wib.

Saat itu Desi Ristiawati (29) memberikan  emas kepada Alexander Surya (13) untuk dibuat menjadi gelang emas. Alexander Surya merupakan anak dari pemilik toko emas.

Lalu Alexander Surya memasukkan kedalam plastik dan meletakkan di meja perbaikan emas. Kemudian Alexander Surya meninggalkan emas tersebut berhubung ada pekerjaan lain.

Setelah selesai, Alexander Surya kembali ke meja dan melihat emas yang ada di plastik sudah hilang. Atas kejadian itu Agus Surya (39) selaku pemilik toko emas membuat laporan pengaduan ke Polsek Tanjung Morawa, Polresta Deliserdang

Mendapat laporan pengaduan korban, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa dipimpin Kanit Reskrim Iptu O.J Samosir SH melakukan penyelidikan. Rekaman CCTV yang ada di toko emas pun dibuka ulang sehingga petugas melakukan interogasi terhadap Imam Almi dan mengakui jika pelaku yang mencuri emas milik korban. Guna pemeriksaan Imam Almi diangkut ke komando.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit SH didampingi Kanit Reskrim Iptu O.J Samosir SH kepada wartawan membenarkan penangkapan pelaku.

“Setelah di interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan menjual emas berbentuk gelang seberat 10 gram kepada seorang pria berinisial D di Kecamatan Perbaungan, seharga Rp 3 juta. Uang hasil penjualan emas itu disita sebagai barang bukti,” ujarnya. (btr)

Pemko Binjai Gelar Pelatihan Dasawisma

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai menggelar pelatihan dasawisma di Aula Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (12/7). Pelatihan ini dibuka Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution.

Dalam sambutannya, Sekda menyatakan, dasawisma Kota Binjai perlu dihidupkan kembali yang saat ini terkesan mati suri. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena tidak adanya kegiatan yang ditunjukkan oleh dasawisma yang ada di tiap-tiap lingkungan di Kota Binjai.

Dia juga mengingatkan untuk memilih ketua dasawisma berdasarkan pengetahuan dan kepedulian yang dimiliki. “Itu sebabnya, perlu dukungan dari tiap kepala lingkungan dan lurah yang ada untuk kemudian mewujudkan program kerja yang ada, guna mendukung pemerintah Kota Binjai dalam menyejahterakan masyarakat,” seru Sekda.

Dia menyebutkan, dasawisma juga memiliki peran dalam menurunkan angka stunting yang ada di Kota Medan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan program kerja yang membantu masyarakat dalam meningkatkan hajat hidup keluarga.

Terlebih, pada dasarnya dasawisma adalah ujung tombak PKK. “Dasawisma sebagai kelompok terkecil dari kelompok-kelompok PKK memiliki peran strategis mewujudkan keluarga sejahtera,” kata dia.

Pelatihan dasawisma ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membekali anggota PKK Kota Binjai dalam melakukan kegiatan pemberdayaan keluarga. Selain itu, kegiatan pelatihan dasawisma ini juga bertujuan untuk memantapkan pengelolaan gerakan PKK untuk masa lima tahun mendatang yang meliputi kelembagaan, rencana kerja lima tahun, dan administrasi PKK.

“Untuk itu, diharapkan agar dasawisma menjadi ujung tombak pelaksanaan 10 program pokok PKK dan program pemerintah selaku mitra pemerintah Kota Binjai,” pungkasnya. (ted/han)

Pembahasan RAPBD Batubara TA 2023, Plt Bupati: Target PAD Rp1,161 T

SAMPAIKAN: Plt. Bupati Batubara, Oky Ikbal Frima, SE menyampaikan Nota KUA-PPAS RAPB Tahun 2023 di ruang paripurna DPRD Batubara.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Batubara, M. Syafi’i menggelar sekaligus membuka rapat paripurna dengan agenda Nota Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Plafon Anggaran Sementara RAPBD Kabupaten Batubara Tahun 2023. Setelah resmi dibuka Plt. Bupati Batubara, Oky menyampaikan Nota KUA-PPAS RAPB Pemkab Batubara, di ruang paripurna DPRD Batubara, Senin (11/7).

Dalam rapat paripurna KUA-PPAS tersebut, turut hadir Plt. Bupati Batubara, Oky Iqbal Frima, SE, para Anggota DPRD serta unsur Forkopimda Kabupaten Batubara.

Plt. Bupati Batubara, Oky Iqbal Frima, SE dalam penyampaian Nota KUA-PPAS R. APBD 2023, dia mengatakan dalam kesempatan ini saya mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batubara turut mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada pimpinan, dan segenap anggota Dewan yang telah memberikan dukungan atas kerjasama yang baik, dalam rangka melaksanakan berbagai program berupa kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Batubara.

Kemudian secara ringkas Oky menyampaikan kebijakan umum rancangan APBD Batubara Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut, yaitu rencana target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 total sebesar Rp 1.161.535.757.177, dan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 146.899.968.691, sementara pendapatan transfer sebesar Rp 1.014.635.788.486.

Tentunya kita berharap, dari seluruh target pendapatan daerah terutama di sektor PAD yang kita rencanakan dapat terealisasi minimal 95 persen, maksimal melebihi 100 persen. Pelampauan target PAD adalah indikator bahwa Pemkab Batubara serius dan bersungguh-sungguh dalam mencari sumber PAD.

Lanjut Plt Bupati, dalam rapat paripurna tersebut, Oqy mengemukakan untuk belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023, total belanja daerah ditargetkan sebesar Rp 1.186.008.182.020, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 833.216.797.861, belanja modal sebesar Rp 153.595.441.034, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 12.000.000.000. Sedangkan belanja transfer sebesar Rp 187.195.943.125.

Untuk rencana pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 24.472.424.843 yang bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 58.598.459.340, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 34.126.034.497, jelasnya.

Terakhir pada sidang paripurna penyampaian Nota KUA-PPAS, Oky mengemukakan terkait penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA Tahun 2022 yang diasumsikan sebesar Rp 58.598.459.340. Sementara pengeluaran pembiayaan bersumber dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 24.126.034.497, da penyertaan modal daerah sebesar Rp 10 miliar, tutupnya. (aci/han)

1...2,5212,5222,523...15,921Page 2,522 of 15,921