Home Blog Page 2633

3.800 Ternak di Sumut Terjangkit PMK

PERIKSA KESEAHATAN: Dokter hewan memeriksa kesehatan seekor sapi dalam simulasi penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar 3.800 ekor hewan ternak di Sumatera Utara diduga terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Ada 10 ekor mati dan 3.400 ekor atau 90 persen sudah dinyatakan sembuh. Atas hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tetap terus melakukan penanganan dengan baik.

“Sekarang sudah 3.800 menjelang 4 ribu ekor langkah-langkah (penanganan) dan 3.400 sembuh,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Kamis (2/6) siang.

Gubernur Edy mengatakan, pihaknya terus melakukan langkah-langkah penanganan agar penyebaran PMK dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Sehingga angka kematian hewan ternak akibat PMK di Sumut sangat kecil.

“Ini kita bikin, masyarakat tenang. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 ekor yang mati. Itupun anak sapi yang tempatnya tidak dilakukan petani (penanganan) yang baik,” jelas Gubernur Edy.

Mantan Pangkostrad ini mengklaim, angka kematian hewan ternak terjangkit PMK sangat kecil di Sumut ini. Begitu, hewan ternak yang masih terjangkit dilakukan isolasi dengan pengawasan pihak terkait. “Kita buat rambu tidak boleh masuk maupun keluar (dikawasan peternakan terjangkit PMK). Kedua, harus ada surat izin jelang kurban (Hari Raya Idul Adha), surat pernyataan binatang tersebut sehat. Ketiga, binatang yang terpapar diisolasi tak boleh kemana-mana,” ucap Gubernur Edy.

Edy mengungkapkan, untuk daerah yang banyak hewan ternaknya terjangkit PMK di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Serdangbedagai.

Gubernur Edy menjelaskan, bila Sumut ditetapkan statusnya wabah PMK. Harus melihat persyaratannya, yang paling utama hewan ternak yang terjangkit PMK mati dalam keadaan jumlah besar. “Ini lah orang ini tak ngerti, dia maunya wabah sehingga ditanggung pemerintah ngejar ke sana. Wabah bukan itu, Wabah tidak ada obat, mati begitu banyak,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, mengatakan untuk saat ini, vaksin untuk hewan ternak terjangkit PMK belum ada. Namun, pihaknya melakukan penanganan dengan memberikan obat dan antibiotik untuk menekan kematian hewan ternak dan penyebaran.

Gubernur Edy juga menambahkan peternakan jangan terpengaruh dengan isu obat-obatan PMK tidak ada. Hal ini, membuat peternakan menjual sapi, lembu dan kambingnya lebih cepat dengan harga murah. Ia menjelaskan obat-obatan ada dimiliki Pemprov Sumut untuk menyembuhkan hewan ternak yang terjangkit PMK. “Ini isu, dibilang tak ada obat-obat. Itu isu agar para peternak menjual lebih cepat. Tidak begitu, tenang kita terus mensupport obat-obatan itu,” tandas Gubernur Edy.(gus)

Saudi Berlakukan Swab PCR 72 Jam Bagi CJH sebelum Terbang

SWAB: Seorang jamaah haji saat diswab di Makkah, sebelum menunaikan ibadah hajinya. Saat ini Saudi berlakukan swab PCR 72 jam.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Syarat telah mendapatkan vaksin Covid-19 dua dosis wajib dipenuhi calon jamaah haji (CJH). Namun, di antara 100.051 jamaah yang akan terbang ke Tanah Suci, belum seluruhnya disuntik vaksin dosis lengkap.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa menuturkan, pemerintah Arab Saudi mensyaratkan mereka yang akan berhaji harus sudah divaksin dua dosis. Itu menjadi tantangan Kemenkes karena belum semua calon jemaah haji divaksin Covid-19 dosis kedua. “Hampir 95 persen yang sudah divaksin,” kata Kunta.

Vaksin bagi jamaah haji sangat penting karena dapat meningkatkan imunitas seseorang untuk menangkal penyakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa antibodi mereka yang di-booster meningkat antara 300 sampai 400 kali. “Booster sekarang sudah mencapai 74 persen,” tutur Kunta.

Lansia dan mereka yang memiliki penyakit komorbid merupakan kelompok rawan terpapar Covid-19. Meski Arab Saudi mensyaratkan calon jamaah harus berusia di bawah 65 tahun, masih ada beberapa yang masuk usia lansia atau lebih dari 60 tahun. Untuk itu, perlu penguatan antibodi. Booster juga akan dikejar.

Kemenkes akan fokus memberikan vaksin booster dan vaksinasi lengkap Covid-19. Harapan Kunta, sebanyak 90 persen calon jemaah haji bisa mendapatkan booster. Kemenkes bersama stakeholder terkait terus menggalakkan vaksinasi booster di 13 embarkasi di seluruh Indonesia.

Yaitu, Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Bekasi, Solo, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, dan Lombok. “Di embarkasi-embarkasi, kami bekerja sama dengan pemda, dinkes, dan TNI untuk melakukan vaksinasi booster. Ini kami dorong terus untuk ditingkatkan dan dipercepat,” ucapnya.

Dia memastikan bahwa persediaan vaksin Covid-19 mencukupi. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi calon jamaah haji untuk tidak menjalani vaksinasi. Kunta menegaskan, vaksinasi tersebut penting demi kebaikan jemaah dan orang-orang di sekitarnya.

Pada perkembangan lain, Arab Saudi kembali mengeluarkan aturan baru untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Yaitu, jamaah wajib menunjukkan hasil swab PCR negatif paling lama 72 jam sebelum keberangkatan. Aturan itu dikeluarkan pada 1 Zulkaidah 1443 Hijriah atau 1 Juni 2022. Padahal, pada 30 Mei 2022, Saudi mengeluarkan aturan swab PCR minimal 48 jam. Ditarik ke belakang lagi, pada awal Maret lalu, Saudi menghapus aturan karantina dan swab PCR.

Pihak Kementerian Agama (Kemenag) belum berkomentar soal aturan baru dari Saudi tersebut. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid hanya memberikan tangkapan layar aturan swab PCR terbaru yang dikeluarkan GAZA. Urusan teknis soal PCR merupakan kewenangan tim kesehatan.

Lantas, bagaimana ketika ada CJH yang hasil swab PCR-nya positif?

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Sylvana menegaskan bahwa sesuai aturan Saudi, syaratnya jamaah harus negatif dulu. ’’Jika ada yang positif, pemberangkatannya ditunda sampai negatif,’’ katanya.

Kemudian, pemberangkatannya disesuaikan lagi dengan jadwal selanjutnya. Apakah masih memungkinkan diberangkatkan atau tidak. Pertimbangannya adalah ketersediaan seat penerbangan.

Budi mengatakan, teknis pemberangkatan ada di bawah kewenangan Kemenag. Dia menambahkan, CJH yang masuk asrama haji sudah melakoni tes swab PCR. Kalangan travel haji khusus juga mengantisipasi adanya ketentuan swab PCR tersebut.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, travel haji khusus akan berkoordinasi dengan laboratorium swab PCR.

Dia mencoba untuk menerka alasan Saudi kembali mewajibkan swab PCR bagi jamaah haji. “Mungkin selama umrah ini mereka mencatat adanya kasus-kasus baru Covid-19,” katanya. Karena itu, jamaah haji dari negara luar diperketat. Tujuannya, menghindari kasus yang berlebihan.

Petugas Haji

Kemarin (1/6) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief memberangkatkan 325 petugas haji. Nanti mereka bertugas di Daerah Kerja (Daker) Madinah, bandara, dan Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah. Perinciannya, 206 petugas dari Kemenag dan instansi terkait serta 119 petugas dari Kemenkes.

Hilman mengungkapkan, petugas haji berasal dari berbagai instansi. Termasuk TNI dan Polri. Dia berpesan, ketika sudah menjadi petugas haji, mereka harus bisa menanggalkan identitas masing-masing. “Semuanya menjadi petugas haji Indonesia dan duta bangsa,” ujarnya.

Dia juga berpesan kepada petugas haji untuk meluruskan niat. Yaitu, niat untuk mengawal serta melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji. Supaya bisa memberikan pelayanan yang prima, petugas haji harus menjaga kesehatan fisik, mental, dan pikirannya. ’’Apalagi akan tinggal cukup lama di negara lain. Jaga pikiran karena Anda sedang bertugas di luar negeri,’’ tuturnya.

Komunikasi dengan keluarga di tanah air harus diatur dengan baik. Sebab, tugas utamanya adalah mengantarkan jamaah menjadi haji mabrur dan berkah. Mewakili Kemenag, Hilman menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel karena sudah bersedia menjadi petugas haji.

Staf Khusus Menag Bidang Komunikasi, Media, dan Image Building Wibowo Prasetyo berpesan agar petugas haji melaksanakan tugasnya dengan optimal. ’’Berikan layanan terbaik. Jangan kecewakan jamaah Indonesia yang sudah lama menunggu kesempatan beribadah haji,’’ tuturnya.

Sebelumnya, diberangkatkan 14 anggota tim pendahulu (advance) ke Saudi pada 29 Mei. Lalu, pada 31 Mei diberangkatkan 16 petugas pendahulu. Mereka bertugas untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait di Saudi. Selain itu, melakukan pengecekan kantor daker dan sektor. Juga, mengecek ulang kesiapan hotel, transportasi, layanan katering, dan lainnya.

Pekan depan (9/6) diberangkatkan lagi petugas haji untuk gelombang kedua yang bertugas di Daker Makkah. Sementara itu, besok (3/6) CJH mulai masuk asrama haji dan diterbangkan ke Saudi keesokannya (4/6). (jpg)

Vaksinasi Booster di Sumut Baru 15%, Gubsu Ingatkan, Covid Belum Selesai

Edy Rahyamadi, Gubernur Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumut Edy Rahyamadi mengingatkan pandemi virus Covid-19 belum usai. Atas hal itu, Gubsu mengimbau masyarakat jangan terlena dan tetap disiplin terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, vaksin ketiga yakni booster masih 15 persen.

“Ada 5 kasus yang bertambah, nah ini berarti Covid-19 ini belum tuntas. Maka, obatnya ini tinggal vaksinasi, tidak ada lain pencegahan,” kata Gubernur Edy kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Kamis (2/6) siang.

Mantan Pangkostrad itu mengungkapkan, bahwa mengatasi Covid-19 adalah doa dan ikhtiar melawan dengan mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan vaksinasi. “Jangan kau bilang berdoa aja, memang berdoa ini wajib hukumnya. Namun dari kegiatan ini adalah vaksinasi dan tetap sama-sama kita untuk mengatasinya,” kata Gubernur Edy.

Dengan begitu, Gubernur Edy mengajak seluruh masyarakat bersama-sama untuk menyelesaikan virus ini, salah satunya dengan vaksinasi. Namun capaian vaksin terutama booster masih rendah.

Edy mengatakan, untuk capaian vaksin pertama (dosis satu) di Sumut sudah mencapai 97 persen. Lalu, vaksin kedua (dosis dua) sudah 80 persen, vaksin ketiga (booster) 15 persen dan terus dikejar.

“Jadi saat ini semakin sulit Pemprov Sumut ini, karena disebarkan bahwa Covid sudah selesai. Jadi tak mau rakyat itu vaksin. Kalau tempo hari masih bisa didatangi door to door yang bekerjasama dengan Polda dan Pangdam. Jadi ini semakin sulit, bukan Kapolda dan Pangdam tak bekerja mereka ini sudah melakukan kemana-mana dan ini kita terus berusaha lakukan itu (vaksinasi) karena seluruh pihak telah eksis,” kata Edy.

Mantan Ketua Umum PSSI itu, menjelaskan untuk vaksin ini bila sudah keluar dari gudang penyimpanan maka,  tidak bisa masuk lagi. Sehingga harus ada orang yang divaksin.  “Jadi harus ada orangnya dulu baru keluar vaksin ini dan dia vaksin. Intinya masyarakat ini harus tetap sadar akan protokol kesehatan dan vaksin ya,” pungkas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Sementara itu, Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan ada penambahan 304 kasus konfirmasi positif Covid-19 pada Kamis (2/6). Maka, hingga Kamis ini, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yaitu 6.055.645, terhitung sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 334 kasus sembuh Covid-19, sehingga total kasus sembuh kini 5.895.940. Sementara itu, kasus kematian akibat Covid-19 bertambah 16. Dengan demikian, total orang meninggal dunia menjadi 156.600 jiwa.

Kemudian, kasus aktif Covid-19 di Indonesia pada Kamis ini tercatat ada sebanyak 3.105 kasus. Jumlah ini berkurang 36 kasus dari hari sebelumnya. Selain itu, ada 2.333 suspek Covid-19. Pemerintah juga melaporkan memeriksa 59.523 spesimen dari 43.025 orang dalam 24 jam terakhir.

Kasus Covid-19 di RI Terendah di 6 Negara Tetangga

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, persentase kasus aktif di Indonesia saat ini yaitu 0,05 persen. Angka ini terendah dibandingkan 6 negara tetangga kita yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia. Persentase kasus aktif di Vietnam yaitu 11,44 persen, Singapura 6,01 persen, Australia 4,57 persen, Thailand 0,96 persen, Malaysia 0,54 persen, dan Filipina 0,07 persen. “Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi mengingat Indonesia mampu bersaing, kita mampu memanfaatkan dan menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk terus berkontribusi dalam menekan Covid-19,” kata Wiku dalam konferensi pers melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (2/6).

Wiku mengatakan, kondisi Covid-19 yang semakin membaik ini harus dipertahankan, mengingat pandemi di tingkat global belum berakhir. Ia juga mengatakan, selain mempertahankan kondisi saat ini, masyarakat diminta dapat memanfaatkan program vaksinasi agar mendapatkan proteksi dari penularan virus. Menurut Wiku, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap Indonesia masih rendah dibanding 6 negara tetangga tersebut. “Cakupan vaksinasi dosis lengkap RI baru mencapai 62 persen, lebih rendah dari negara lainnya, cakupan vaksinasi dosis dua yang tinggi terdapat di Singapura yaitu 91 persen, Australia 84 persen, Malaysia 83 persen Vietnam 80 persen dan Thailand 75 persen, hanya Filipina yang cakupannya di bawah Indonesia yaitu 34 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut Wiku mengatakan, meski cakupan vaksinasi Covid-19 Indonesia sudah mencapai target WHO, namun cakupannya tetap harus ditingkatkan. “Kita terus memotivasi masyarakat untuk dapat meningkatkan cakupan.

Selain itu, Wiku mengatakan, pemerintah tetap menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pengendalian kasus Covid-19 di Tanah Air. “Untuk sementara waktu Indonesia masih akan tetap menerapkan PPKM,” kata Wiku.

Wiku mengatakan, PPKM adalah instrumen yang dianjurkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan penyesuaian aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19.

Meski dalam empat pekan terakhir setelah libur Lebaran kasus Covid-19 masih terkendali, pemerintah terus memantau perkembangan kasus. “Pemerintah Indonesia menyatakan tetap melakukan pengendalian sebelum status pandemi benar-benar dinyatakan berakhir oleh badan yang berwenang yaitu WHO,” ujar dia.

Lebih lanjut, Wiku mengatakan, kondisi kasus Covid-19 saat ini harus dipertahankan dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, ia mengimbau masyarakat, khususnya lansia untuk segera melengkapi vaksinasi dosis lengkap dan vaksinasi booster. “Ini penting untuk menjadi prioritas utama perlindungan dengan terus meningkatkan cakupan vaksinasi dosis 2 dan 3 untuk lansia,” ucap dia. (gus/kps)

Sah, Honorer Resmi Dihapus 2023

HONORER DEMO: Seorang hononer bersama rekan-rekannya saat demo menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), beberapa waktu lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah resmi mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah resmi mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022.

Terkait dengan hal tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer. “Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing),” ujar Tjahjo dalam surat edaran Selasa (31/5/2022).

Tjahjo mengatakan, untuk posisi yang nantinya akan diisi oleh pihak ketiga, akan diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian di Kementerian dan Lembaga. Namun tenaga alih daya tersebut bukanlah berstatus tenaga honorer. “Tenaga alih daya oleh pihak ketiga dengan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK nantinya juga harus menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK. Hal ini dilakukan agar di lingkungan instansi masing-masing tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN lagi. Sementara itu, untuk posisi tenaga honorer yang belum memasuki usia pensiun, bisa diikutsertakan ataupun diberikan kesempatan agar dapat kembali mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, jika memang memenuhi syarat.

Namun, bagi tenaga honorer ataupun pegawai non-ASN yang tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan langkah – langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan. “(KemenPANRB) akan Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023,” tambah Tjahjo.

Di sisi lain, ia juga menegaskan akan sanksi yang akan diterima bagi PPK yang tetap melakukan pengangkatan bagi pegawai non-ASN. “Akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah,” tegas Tjahjo.

Adapun secara rinci surat edaran tersebut yakni, Dalam suratnya, Tjahjo menjelaskan, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan dalam pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Lalu pada pasal 8 aturan tersebut berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Sedangkan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyebutkan:

Pasal 96, ayat (1) berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Ayat (2) berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 99 ayat (1) berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan daerah.

Kemudian lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun.

Lebih lanjut Pasal 99 ayat (2) berbunyi Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 November 2018, dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sesuai Pasal 99 ayat (1) jatuh pada Tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Artinya mulai 28 November 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. (dtc)

Kemenkumham Sumut Siap Fasilitasi Kompensasi Pembangunan SUTET Langkat

RAPAT: RDP BAP DPD RI dengan Wagubsu terkait permasalahan kompensasi pembangunan SUTET di Langkat, Kamis (2/6). Istimewa/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut), Imam Suyudi menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (2/5).

Rapat tersebut dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait permasalahan ganti rugi dan kompensasi pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTT/SUTET) di Kabupaten Langkat.

Kakanwil mengatakan, rapat yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah itu, guna mencari solusi terkait permasalahan ganti rugi dan kompensasi pembangunan SUTT/SUTET di Kabupaten Langkat yang hingga saat ini belum tuntas. Sehingga dengan pertemuan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi para pihak.

“Kanwil Kemenkumham Sumut terus berupaya mengikuti perkembangan permasalahan ini dengan memberikan fasilitasi terhadap pengaduan masyarakat ini,” kata Imam.

Ia menyampaikan, dengan turunnya tim Badan Akuntabilitas Publik BAP DPD RI, ditemukan jalan ke luar permasalahan. “Semoga dengan kehadiran Tim BAP DPD RI memberikan jalan ke luar yang menjadi win-win solution bagi para pihak,” terang Imam.

Sebelumnya, kata Kakanwil, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua BAP DPD RI Edwin Pratama Putra yang dilanjutkan dengan pemaparan kronologi permasalahan ganti rugi dan kompensasi pembangunan SUTT/SUTET yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Kabupaten Langkat. (man/azw)

Polres dan KPU Tebingtinggi Bahas Persiapan Tahapan Pemilu 2024

PEMBAHASAN: Waka Polres Tebingtinggi Kompol Asrul Robert Sembiring bersama Ketua KPU Abdul Khalik dan anggota membahas persiapan tahapan pemilu 2024 di Ruang Kerja Waka Polres Tebingtinggi Jalan Pahlawan, Kamis (2/6).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polres Tebingtinggi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi membahas persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 Kota Tebingtinggi di Ruang Kerja Waka Polres Tebingtinggi Jalan Pahlawan, Kamis (2/6).

Waka Polres Tebingtinggi Kompol Asrul Robert Sembiring sangat berharap pihak KPU dan Polres Tebingtinggi dapat bekerja sama dengan baik dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

“Apapun permintaan data dan pengamanan personil pasti kami dukung dengan baik. Begitu juga agar KPU dan Polres Tebingtinggi dapat bertukar informasi dan data demi berjalannya tahapan Pemilu 2024 dengan baik,” bilangnya.

Dengan terbangunnya kerja sama yang baik antara Polres Tebingtinggi dan KPU, maka tingkat kerawanan Tahapan Pemilu 2024 bisa diminimalisir dengan baik. Terkait dengan tahapan, KPU Kota Tebingtinggi membutuhkan personel pengamanan dari Polres Tebingtinggi agar pemberitahuan tahapan tersebut dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaan agar Polres Tebingtinggi dapat mempersiapkan pengamanan personil dengan baik.

“Permintaan personel pengamanan dapat dilakukan secara tertulis sehingga Polres Tebingtinggi dapat segera menempatkan personil pada Kantor KPU Kota Tebingtinggi. Kami mendukung sepenuhnya seluruh tahapan Pemilu 2024 di Kota Tebingtinggi agar berjalan dengan aman dan kondusif,” papar Kompol Asrul Robert.

Sedangkan Ketua KPU Kota Tebingtinggi Abdul Khalik menyatakan bahwa Tahapan Pemilu 2024 dimulai 14 Juni 2022 dan itu akan berlaku di seluruh Indonesia. Berdasarkan pengalaman pemilihan Legislatif yang lalu pada saat tahapan, KPU Tebingtinggi memohon agar sudah ada penempatan personil Polres Tebingtinggi Kantor KPU Kota Tebingtinggi.

“KPU sepanjang tahun sudah melakukan pendataan daftar pemilih berkelanjutan yaitu di sektor daftar pemilih pemula dan pensiunan TNI dan Polri, kami harap Polres Tebingtinggi memberikan informasi kepada kami bagi personil Polri yang telah pensiun,” jelasnya.

Bilang Abdul Khalik kembali, bahwa pihak KPU tetap memperbarui data daftar pemilih berkelanjutan setiap 3 bulan sekali dan KPU akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk terus memperbaiki data. Dalam rentang waktu Juni sampai dengan Desember 2022 ada beberapa pekerjaan besar yang membutuhkan bantuan pihak keamanan, salah satunya banyaknya partai baru yang dibentuk di Kota Tebingtinggi. “Pada bulan Oktober akan dilaksanakan seleksi PPK (Panita Pemilihan Kecamatan) di KPU Kota Tebingtinggi, maka dari itu kami sampaikan bahwa mulai Juni 2022 kami sangat membutuhkan bantuan Polres Tebingtinggi,” ungkap Abdul Khalik.

Sedangkan Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Tebingtinggi Emil Sofyan menjelaskan bahwa dalam rentang waktu 6 bulan kedepan terdapat 4 tahapan Pemilu 2024 yang akan kami lakukan. Terkait hal penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU RI telah mengeluarkan syarat bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus berusia di bawah 50 tahun.

“Kami berharap Polres Tebingtinggi dapat bekerjasama dengan baik dengan KPU Kota Tebingtinggi agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Ada 8 sistem aplikasi yang akan digunakan oleh KPU dalam Pemilu 2024,” jelasnya.

Tampak hadir Kabag Sumda Polres Tebingtinggi AKP Zulham, Kasat Intelkam Polres Tebing Tinggi AKP Suparmen, Kasat Reskrim AKP J Rudianto Silalahi, Sekertaris KPU Kota Tebingtinggi H Ahmad Nurdin, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Rudi Herwin, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mukhlis Mochtar. (ian/azw)

Pembebasan Lahan Simpang Salak-TWI Sitinjo Terus Dilakukan

PAPAN PROYEK: Kontraktor sudah mulai melakukan pekerjaan proyek pelebaran jalan nasional Sidikalang-Medan di mulai dari Simpang Salak seperti tertera pada papan proyek.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan nasional Simpang Salak, Kelurahan Batangberuh, Kecamatan Sidikalang menghubungkan Simpang Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo terus dilakukan.

Kepala Dinas PUTR Dairi, Hotamaida Uli Butarbutar melalui Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Bister Naibaho dikonfirmasi, Kamis (2/6) menjelaskan, hingga saat ini, lahan masyarakat sudah dibebaskan sepanjang 2,65 kilometer (km) dari total yang akan dibebaskan 7,25 km.

Namun, kata Bister, dari 2,65 km itu masih ada sebanyak 43 persil belum klir. “Tetapi tahun ini akan diselesaikan,” tandasnya.

Untuk menuntaskan pembebasan lahan itu, lanjut Bister, pada APBD tahun 2022 ini sudah diplot anggaran sebesar Rp500 juta lebih untuk bayar tanah warga, ungkapnya.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR sudah memulai pelebaran jalan nasional dimaksud, dengan panjang 450 meter dimulai dari Simpang Salak dengan nilai kontrak Rp7,9 miliar lebih. (rud/azw)

Dugaan Aksi Pemerasan Sejumlah Pejabat, Kajari Karo Diminta Mundur

DEMO: Ratusan massa GEMUK saat menggelar aksi ke Kejari Karo.SOLIDEO/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran Karo (GEMUK) menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Kamis (2/5) pagi. Dalam aksi tersebut, massa menuntut Kajari Karo segera mundur atau dicopot dari jabatannya.

Aksi massa ini dipicu adanya dugaan aksi pemerasan yang dilakukan oknum Kejari Karo terhadap para Kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala sekolah, kepala desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo. Jika tak memberikan ‘setoran’ para kepala OPD, Kepala Sekolah maupun kepala desa tersebut kerap dipanggil dan dicari-cari kesalahannya.

Hal ini yang membuat membuat mereka ketakutan dalam bekerja terutama dalam mengerjakan  proyek. Hal ini jelas berdampak pada tersendatnya pembangunan di Kabupaten Karo.  Saat menggelar aksi di depan Kejari Karo,  massa sempat membakar ban karena pihak Kejari Karo terkesan mengacuhkan massa.

Dalam orasinya yang disampaikan Monas Ginting S.Sos dan Heriko Sembiring ST, bahwa sehubungan dengan Memorandum Kaksa Agung Republik Indonesia No 8-67/A/SUJA/03/2022 tertanggal 9 Maret 2022 dan surat Jaksa Agung Muda Intelejen No. B- 364/D/DS.2/03/2022 tertanggal 15 Maret 2022  menegaskan larangan intervensi dan/atau campur tangan jaksa dalam proses pengadaan barang dan jasa di kementerian/ lembaga/ instansi, pemerintah daerah, provinsi/kabupaten/kota dan BUMN/ BUMD.

Namun berdasarkan data dan info yang diterima GEMUK,  selama ini setiap kepala dinas, kepala sekolah dan kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo yang melakukan kegiatan di kantornya masing masing, dipanggil oleh Kejari Karo.

Utusan Kejari Karo memintai sejumlah uang dengan dalih ada temuan kasus. Bagi dinas yang tidak menyetor dan tidak mematuhi aturan yang sudah ada, disebut akan terus diproses dan ditingkatkan kasusnya.

Aksi tak terpuji jaksa ini yang membuat sejumlah Kepala OPD, kepala sekolah dan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo mengaku resah dan tidak berani mengerjakan proyek, karena kerap dipanggil oknum jaksa.

Karena kasus ini, massa meminta bidang pengawasan Kejati Sumut segera turun ke Kabupaten Karo untuk melakukan investigasi.” Jika benar terbukti ada oknum jaksa yang meminta proyek dan setoran sesuai pengaduan OPD tersebut, kami berharap kepada bidang pengawasan Kejati Sumut untuk menindak tegas oknum tersebut sesuai aturan yang berlaku. Jangan  biarkan pembangunan di daerah Kabupaten Karo mandek karena ketakutan para OPD yang di duga karena terus dipanggil oleh oknum jaksa,” pintanya.

Karena itu, GEMUK juga mendesak kasus ini segera diusut tuntas  sampai ke akar-akarnya. “Karena dari rangkaian kejadian di atas kami melihat dapat berdampak buruk bagi Tanah Karo Simalem karena tidak akan ada yang berani menganggarkan anggaran yang peruntukannya untuk pembangunan jalan, drainase, pengadaan bibit, pupuk dan obat obatan yang peruntukannya untuk rakyat Bumi Turang. Anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk rakyat ngendap. Jelas hal ini sangat merugikan warga Kabupaten Karo,” teriak massa didampingi penanggung jawab aksi Robinson Purba.

”Maka diaksi unjuk rasa ini, kami mendesak Kajari Karo untuk mundur karena telah mengangkangi 8 perintah Presiden Jokowi dan kesepakatan kerjasama 3 lembaga negara,” kata Monas Ginting.

Menanggapi hal tersebut, PLH Kajari Karo Ranu Wijaya SH yang menemui massa berdalih bahwa saat ini Kajari Karo  sedang tugas luar dan akan kembali pada tanggal 6 Juni mendatang.

Perwakilan massa sempat tidak percaya atas pernyataan PLH tersebut sehingga permintaan untuk mengecek ke dalam kantor di izinkan dan didampingi pihak Polres Karo, sempat ada sedikit cecok di ruangan saat di halang halangi oknum jaksa saat melakukan pencarian Kajari. Karena tidak menemukan Kajari di kantornya, massa mengatakan akan kembali lakukan aksi di tanggal 6 Juni sampai Kajari datang. (deo/azw)

Mayat Mengapung Ditemukan di Sungai Deli

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di Sungai Deli, Medan, Kamis (2/6). Hal tersebut membuat warga Jalan Adam Malik, Gang Peringatan, Kecamatan Medan Barat, geger. Korban dalam keadaan mengenakan pakaian hitam dan celana pendek coklat ditemukan di pinggir sungai dalam posisi telungkup.

Seorang warga sekitar, Aminah mengatakan, mayat pria itu pertama kali ditemukan anak-anak yang ingin mancing di sungai tersebut.

“Anak-anak sini yang pertama kali jumpa bang, posisinya udah telungkup gitu, udah bau juga,” katanya.

Penemuan mayat itu pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Inafis Polrestabes Medan dan Polsek Medan Barat yang mendapat laporan langsung turun ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pihak kepolisian sempat kewalahan membubarkan warga dan pengendara yang memenuhi lokasi karena penasaran ingin melihat mayat itu.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kapolsek Medan Barat, Kompol Ruzi Gusman membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Namun, pihaknya masih melakukan evakuasi dan mencari tahu identitas korban. “Kita masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian,” ujarnya. (dwi/azw)

Dituntut 20 Tahun Penjara Kasus Sabu, Terdakwa Minta Keringanan Hukuman

PEMBELAAN: Penasihat hukum terdakwa pemilik sabu, membacakan pembelaan secara virtual di PN Medan, Kamis (2/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Erwin alias Ewin (33) terdakwa pemilik sabu seberat 674 gram, minta keringanan usai dituntut 20 tahun penjara. Pembelaan (pledoi) terhadap tahanan Lapas Tanjunggusta Medan itu, dibacakan penasihat hukum Terdakwa di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (2/6).

“Kami meminta kepada majelis hakim, untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya,” ucapnya dihadapan Hakim Ketua, Firza Andriansyah.

Sementara, jaksa penuntut umum (JPU) Paulina tetap pada tuntutannya, menanggapi pembelaan penasihat hukum terdakwa. Usai jawab menjawab, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda putusan.

Sebelumnya, terdakwa Erwin dituntut 20 tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider 3 bulan penjara. Dia dinilai terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengutip surat dakwaan, pada 19 Oktober 2021, petugas BNN mendapat informasi dari masyarakar di Jalan Cemara Abadi Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, akan ada transaksi sabu. Atas informasi itu, tim BNN melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Sutrisno Lase (penuntuan terpisah).

Selanjutnya, petugas BNN melakukan pengembangan kerumah kontrakan Sutrisno di Jalan Pancing Medan Deli. Dikontrakan itu, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 674,96 gram. Menurut pangakuan Sutrisno, sabu itu milik terdakwa Erwin selaku narapidana Lapas Tanjunggusta Medan. (man/azw)

1...2,6322,6332,634...15,913Page 2,633 of 15,913