Home Blog Page 2636

Sembilan Pengantin Ikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu

SIDANG ISBAT: Ketua PA Tebingtinggi Hj Devi Oktari menikahkan pasangan pengantin pada sidang isbat nikah terpadu.sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Agama (PA) Kota Tebingtinggi melaksanakan sidang Isbat Nikat Terpadu kepada 9 pasangan pengantin di gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di Balai Kartini Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Selasa (31/5).

Plt Sekda Kota Tebingtinggi Bambang Sudaryono yang turut hadir menyampaikan apresiasi kepada PA Tebingtinggi yang menggelar sidang Isbat Nikat Terpadu.

“Dengan telah mengikuti sidang isbat nikah terpadu ini, sesuatu perkawinan telah sah secara sah dicatatkan di negara dengan dikeluarkanya buku nikah oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atas dasar sidang ini,” ucap Bambang Sudaryono.

Menurutnya bersamaan dengan sidang isbat nikah tersebut, Pemko Tebingtinggi melalui Disdukcapil juga mengeluarkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran kepada kesembilan pasangan yang mengikuti sidang isbat nikah tersebut, yang mana dokumen tersebut nantinya akan dibutuhkan untuk berbagai urusan, termasuk diantaranya urusan dalam penerimaan bantuan sosial dari pemerintah.

“Pasangan peserta sidang isbat nikah agar tidak datang kembali ke PA dengan persoalan baru karena kasus perceraian. Kita harapkan bisa membina rumah tangga yang mawadah, waromah,” jelasnya.

Bambang berharap dengan sudah menerima berbagai dokumen ini, rumah tangganya semakin mesra, harmonis dan sejahtera. Setelah menerima buku nikah ini jangan kembali lagi datang ke PA dengan persoalan baru karena kasus perceraian.

Sebelumnya, Ketua PA Tebingtinggi Hj Devi Oktari menyampaikan sidang Isbad Nikah ini untuk yang kedua kalinya dilaksanakan PA Tebingti dan diikuti oleh sembilan pasangan yang telah memenuhi ketentuan persyaratan.

“Sidang isbat nikah ini dilakukan tanpa memungut biaya apapun, semua dokumen diberikan secara gratis atas bantuan Bank BSI melalui dana CSR dan juga diberikan kado kepada peserta berupa minyak goreng,” paparnya.

Salah seorang pasangan sidang isbat nikah, Anto dan Ani mengaku sangat terbantu dengan adanya sidang isbat nikah yang dilaksanakan oleh pengadilan agama Kota Tebingtinggi, karena bagi kami yang sudah nikah tapi bisa tercatat secara hukum sangat membantu untuk kejelasan anak anak kami nantinya. (ian/han)

Pj Wali Kota Minta Gugus Tugas Turunkan Angka Kejahatan Pada Anak

RAKOR: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi ketika menghadiri rakor terkait penilain Kota Tebingtinggi untuk KLA.sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sehubungan dengan verifikasi Kota Layak Anak (KLA) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) RI dari tanggal 23 Mei 2022 dan masih berlangsung hingga saat ini serta untuk mendukung Kota Tebingtinggi kembali menjadi kota layak anak pada tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi mengadakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak di Aula Dinas P3APM, Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi dengan agenda rapat ialah persiapan verifikasi lapangan oleh Kementerian PPPA dan Tim Independen, Selasa (31/5).

Muhammad Dimiyathi meminta agar data yang ada pada gugus tugas KLA segera direalisasikan di lapangan, menurunkan angka tindak kejahatan pada anak. “Data masih tertulis, betul betul cek dilapangan, kuasai datadata yang diinput. Sedangkan Tim Kementrian PPA RI akan turun melihat realisasinya dengan yang ada dilapangan, mana yang harus ditingkatkan dan di turunkan seperti kejahatan anak harus turun,” tegas Dimiyathi.

Sementara itu, Kadis P3APM (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) Sri Wahyuni menjelaskan bahwa arah kebijakan KLA adalah mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA, mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan, menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

“Tim Verifikasi KLA dari Kementrian PPPA RI dan Tim Independen dijadwalkan akan mulai berada di Sumatera Utara pada tanggal 2 Juni 2022 mendatang,” bilang Sri Wahyuni. (ian/han)

Masyarakat Diminta Sukseskan Sensus Penduduk Lanjutan

BERSAMA: Pk Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi bersama dengan Kepala BPS Tebingtinggi Intan Menggalawati di Gedung Balai Kota Tebingtinggi.sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2020 lanjutan, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah dimulai pada 15 Mei 2022 hingga 30 Juni 2022. Untuk itu BPS Kota Tebingtinggi akan melakukan kegiatan sosialisasi yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 bertempat di Hotel Malibou.

Kegiatan SP 2020 Lanjutan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan parameter demografi yang akurat untuk mengumpulkan data yang lengkap, tidak hanya terkait parameter demografi tetapi juga pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, maupun perumahan.

Terkait hal tersebut, Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi menyatakan siap mendukung Sensus Penduduk 2020 Lanjutan dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tebingtinggi serta menghimbau kepada Camat, Lurah dan Kepala OPD untuk turut mendukung dan memberikan sample data kepada BPS.

“Kami siap mendukung dan mensukseskan Sensus Penduduk lanjutan ini. Agar kiranya Camat, Lurah dan Kepala OPD terkait untuk menghadiri sosialisasi dan memberikan sample data yang dimintakan BPS,” ujar Dimiyathi didampingi Kadis Kominfo Dedi Parulian siagian diruang Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (31/5).

Dimiyathi juga turut mengajak seluruh masyarakat, untuk turut menyukseskan sensus penduduk lanjutan dengan cara menerima dengan baik petugas sensus penduduk lanjutan yang akan datang ke rumah, dan berpartisipasi aktif menjawab pertanyaan yang diberikan dengan jujur dan benar.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Tebingtinggi Intan Menggalawati Harahap juga meminta dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi agar bisa menerima dan merespon dengan baik petugas Sensus BPS yang datang untuk mendata.

“Harapan kita, bagaimana seluruh penduduk yang didatangi petugas sensus penduduk (BPS) supaya diterima dan direspon dengan baik, dengan memberi data yang benar dan apa adanya, guna untuk kebijakan pembangunan selanjutnya. Data ini adalah untuk Indonesia maju,” harap Intan Menggalawati Harahap. (ian/han)

Spanyol vs Portugal: Bidik Start Sempurna

BIDIK MENANG: Cristiano Ronaldo dkk. membidik kemenangan saat bertandang ke markas Spanyol pada laga perdana UEFA Nations League, Jumat (3/6) dini hari WIB.

SUMUTPOS.CO – Pertandingan perdana UEFA Nations League (UNL) 2022/2023 langsung menghadirkan duel sengit. Spanyol akan menghadapi Portugal pada laga Grup 2 di Stadion Benito Villamarin, Sevilla, Jumat (3/6) dini hari WIB.

Kedua tim dipastikan akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangi laga yang berjuluk Derbi Iberia tersebut. Selain ingin memulai langkah dengan sempurna, juga mempertahankan catatan bagus pada dua edisi UNL awal.

Portugal merupakan tim yang pernah juara. Selecao adalah juara UNL 2018/2019. Sedangkan Spanyol merupakan finalis UNL 2020/2021.

Rekam jejak La Furia Roja di UNL 2020/2021 cukup gemilang. Pasukan Luis Enrique mampu mengumpulkan 19 poin dari delapan laga di babak penyisihan grup. Hasil tersebut membuat mereka lolos ke final four sebagai juara Grup.

Di final four, Spanyol berhadapan dengan Italia selaku jawara Euro 2020 La Roja memangi laga yang dilangsungkan di Milan dengan skor 2-1. Namun, saat bermain di partai puncak UNL 2020/2021, La Furia Roja takluk oleh Perancis.

Kendati gagal menyabet trofi UNL, pencapaian Spanyol di level internasional cenderung mengalami peningkatan. Pasalnya, dua edisi terakhir Piala Dunia dilalui La Roja dengan angkat kaki lebih dini. Pada 2014, mereka harus tersingkir di fase grup. Empat tahun berselang, Spanyol disingkirkan Rusia via adu penalti di babak 16 besar.

Kiprah Spanyol di bawah arahan Luis Enrique memang mulai menanjak. Selain menjadi semifinalis Euro 2020, mereka juga menyegel tiket Piala Dunia 2022 di Qatar. Terbaru, Spanyol membukukan kemenangan dalam dua laga persahabatan melawan Albania dan Islandia Maret lalu.

Sebaliknya, langkah Portugal terseok-seok untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Pasalnya, Cristiano Ronaldo dan kolega mesti menjalani pertandingan play-off kontra Makedonia Utara. Ini tentu jadi catatan tersendiri bagi juru taktik Fernando Santos sebelum turun ke UNL 2022.

Dibanding Spanyol, Selecao kurang mampu untuk berbicara banyak di Piala Dunia, terutama pada tiga edisi terakhir. Laju mereka tercatat dua kali terhenti di babak 16 besar dan sekali tersisih di fase grup.

Terkait peluang Portugal di UNL kali ini, Fernando Santos menyatakan timnya bakal tampil semaksimal mungkin. Babak play-off kualifikasi Piala Dunia menjadi pelajaran berharga.

Santos juga menyebut pentingnya mengelola kondisi fisik pemain, mengingat dalam 10 hari, Selecao akan bertanding 4 kali.

“Ini adalah salah satu kompetisi terpenting dalam kalender olahraga. Kami akan melakukannya untuk memenangkannya,” ujar Santos dikutip dari laman UEFA. (trt/dek)

MUI Terbitkan Fatwa Hewan Kurban, Hewan PMK Ringan Bisa Dikurbankan

PERIKSA KESEAHATAN: Dokter hewan memeriksa kesehatan seekor sapi dalam simulasi penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menjelang Idul Adha 2022, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang hukum dan panduan pelaksanaan kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Intinya, sapi, kambing, maupun domba yang terjangkit virus PMK tetap bisa menjadi hewan kurban dengan kondisi tertentu. Fatwa tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh di Jakarta kemarin (31/5).

Dia menceritakan, pada 17 Mei lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan permohonan fatwa pemotongan hewan kurban di tengah wabah PMK. Setelah itu dilakukan pendalaman yang melibatkan ahli terkait pada 27 Mei. Lalu, fatwa dikeluarkan pada 31 Mei.”Di satu sisi tetap sejalan dengan prinsip syariah. Di sisi lain menghindari masalah atau bahaya,” katanya.

Dari hasil pendalaman diketahui, tingkat penularan virus PMK begitu cepat. Masa inkubasinya 1–14 hari. Penularan melalui kontak langsung maupun airborne atau udara. Hewan yang terkena PMK memiliki gejala klinis lesu, demam, dan luka lepuh. Gejala klinis itu tidak berpengaruh pada jumlah dan kualitas daging.

Asrorun menjelaskan, daging hewan yang terinfeksi PMK tetap layak konsumsi. Kemudian, virus PMK tidak menular ke manusia. Lalu, virus PMK langsung mati ketika direbus air mendidih. “Kewaspadaan penting. Kepanikan jangan,” tuturnya.

Di dalam fatwa MUI dijelaskan, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Gejala ringan itu meliputi lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, atau keluar air liur lebih dari biasanya.

Sementara itu, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat tidak sah dijadikan hewan kurban. Gejala klinis kategori berat itu adalah lepuh pada kuku hingga kukunya terlepas. Kemudian mengakibatkan si hewan pincang atau tidak bisa berjalan sama sekali dan hewan menjadi sangat kurus.

Hewan terkena PMK dengan gejala berat, kemudian sembuh di rentang 10–13 Zulhijah, dinyatakan sah dijadikan hewan kurban. Namun, hewan PMK gejala berat dan sembuh melewati tanggal 13 Zulhijah bisa disembelih, tapi dianggap sedekah. “Bukan penyembelihan hewan kurban,” katanya. Sebab, sesuai tuntunan Islam, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah di Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah) dan hari tasyrik (11–13 Zulhijah).

MUI juga membuat panduan pelaksanaan kurban untuk mencegah penularan wabah PMK. Di antaranya, umat Islam dan penjual hewan kurban wajib memastikan hewan kurban memenuhi syarat sah. Khususnya dari aspek kesehatan. Kemudian, panitia atau penyembelih hewan kurban perlu mengawasi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan, serta limbahnya.

Ketika terjadi pembatasan pergerakan ternak, sehingga membuat stok berkurang, bisa dilakukan dengan takwil atau mewakilkan kepada orang lain. Atau juga bisa berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang melakukan pemotongan hewan kurban dari sentra ternak.

Masuknya masa Idul Kurban sebelumnya juga sempat disinggung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dia mengatakan, Kementan sudah menyiapkan skenario menyambut datangnya Idul Kurban di tengah wabah PMK. Di antaranya adalah menyediakan kecukupan stok hewan kurban.

Syahrul mengatakan, pada 2021 hewan kurban yang dipotong mencapai 1,6 juta ekor. Proyeksi jumlah hewan kurban yang dipotong tahun ini 1,7 juta ekor atau naik sekitar 5 persen. “Potensi ketersediaan hewan kurban 2022 bukan berasal dari daerah atau kabupaten/kota yang masuk dalam zona merah (terkonfirmasi kasus PMK hasil laboratorium, Red),” ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ahmad Hadian meminta Kementerian Pertanian (Kementan) harus segera menyukupi pasokan obat dan vaksin guna mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi. Para peternak saat ini tengah kesulitan mengobati ternak sapinya yang terpapar PMK.

“Perkembangan paparan PMK yang begitu cepat harusnya diantisipasi dengan pasokan obat dan vaksin yang mencukupi. Masyarakat peternak sudah mengeluh kesulitan mengatasi ternak sapinya terpapar PMK,” ujar Ahmad Hadian Rabu (1/6/) di Medan, menanggapi keluhan peternak terkait sapinya terpapar PMK.

Dari pantauan di lapangan, lanjut Sekretaris FPKS ini, dinas-dinas peternakan di kabupaten/kota tidak memiliki stok obat yang memadai, sehingga banyak petugas kesehatan hewan harus membeli sendiri obat tersebut di apotik hewan guna melayani permintaan peternak yang ternaknya terpapar PMK.

“Resikonya peternak harus mengeluarkan biaya untuk obat tersebut. Padahal untuk kasus wabah seperti ini seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Harusnya peternak rakyat bisa mendapatkan obat dan vaksin secara gratis,” ujarnya.

Beberapa masalah lain terkait wabah PMK saat ini, menurut anggota dewan dari dapil Batubara, Asahan, Tanjungbalai ini, stok obat pun langka di pasaran. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

Apalagi, kata Ahmad Hadian, belum semua peternak sadar akan bahaya PMK ini, khususnya peternak yang terbiasa melepas liarkan ternak nya belum semua mau mengurung / mengisolasi ternak nya yang sudah terinfeksi, ini yang bisa turut mempercepat penularan. (jpg/map)

Jamaah tak Perlu Merogoh Uang Lagi, Biaya Haji 2022 Disubsidi Rp4,8 Triliun

PEMONDOKAN: Beberapa hotel tempat pemondokan jamaah haji. Nantinya jamaah haji asal Sumut mondok di Raudhah. istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Persoalan kekurangan biaya haji sebesar Rp1,5 triliun akhirnya tuntas. Jamaah tidak perlu merogoh uang lagi. Kekurangan tersebut ditambal dari subsidi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Juga, dari dana efisiensi penyelenggaraan haji yang dikumpulkan sejak 2014.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memaparkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa akumulasi hasil efisiensi penyelenggaraan haji sebesar Rp739,8 miliar. ’’Dana ini tersedia untuk dimanfaatkan,’’ katanya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta kemarin (31/5).

Berikutnya, kekurangan biaya haji sekitar Rp724 miliar diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Dengan demikian, kekurangan anggaran biaya haji sebesar Rp 1,5 triliun bisa ditutup.

Sebagaimana diberitakan, biaya haji membengkak sehingga mengakibatkan kekurangan Rp 1,5 triliun. Hal itu menyusul kebijakan Kerajaan Arab Saudi pada musim haji 1443 H/2022 yang menaikkan harga paket layanan di masyair, baik Arafah, Muzdalifah, maupun Mina (Armuzna). Yakni, sebesar 5.656 riyal (Rp 21,98 juta) per jamaah.

Anggito memaparkan, tahun ini BPKH berhasil membukukan nilai pengelolaan dana haji mencapai Rp10 triliun lebih. Setelah ada kekurangan tersebut, total nilai pengelolaan dana haji yang digunakan untuk subsidi biaya haji 2022 sekitar Rp4,8 triliun. ’’Kita masih memiliki surplus Rp 5 triliun. Tidak ada kekurangan dana haji. Bahkan, kita surplus,’’ tegas Anggito. Surplus nilai pengelolaan dana haji sekitar Rp5 triliun itu digunakan untuk subsidi penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang.

Dalam rapat kemarin diputuskan skema menambal kekurangan dana haji yang mencapai Rp1,536 triliun. Untuk kebutuhan biaya paket masyair jemaah haji reguler, dialokasikan Rp700 miliar dari dana efisiensi penyelenggaraan haji. Kemudian, Rp791,6 miliar dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Berikutnya, biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp25,73 miliar diambil dari efisiensi anggaran haji. Lalu, kebutuhan untuk selisih kurs kontrak penerbangan haji Rp19,279 miliar berasal dari dana efisiensi haji, efisiensi valas, dan dana safeguarding.’’Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan kesepakatan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR,’’ kata Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Dia berharap keputusan tersebut memberikan manfaat dan menjadi sumbangan berharga dalam peningkatan penyelenggaraan haji tahun ini.

Sejumlah masukan disampaikan anggota Komisi VIII DPR dalam pembahasan kekurangan biaya haji tersebut. Salah satunya disampaikan Maman Imanul Haq. ’’Bagaimanapun, haji tetap harus berjalan sesuai jadwal,’’ katanya. Namun di sisi lain, semua pihak harus berkomitmen menyelamatkan dana haji.

Terpisah, pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi hingga tadi malam mencari informasi dari negara-negara pengirim jamaah haji yang lain. ’’Setahu saya, tidak muncul kehebohan seperti di Indonesia. Bisa jadi karena di Indonesia jamaahnya besar,’’ jelasnya.

Dadi mengatakan, tambahan anggaran Rp1,5 triliun merupakan jumlah yang sangat besar. Ke depan, Kemenag harus cermat dalam menyusun anggaran. Jika perlu, pembahasan anggaran haji menunggu seluruh biaya haji dari Arab Saudi sudah pasti. Dengan begitu, tidak ada tambahan anggaran yang mendadak.

Untuk tahun ini, karena waktu sudah mepet, kata dia, publik perlu memaklumi. Tetapi, untuk haji 2023, Kemenag harus kembali melakukan konfirmasi ke pemerintah Arab Saudi. ’’Harus dicari tahu, biaya paket di masyair yang mencapai Rp21 jutaan itu sebenarnya programnya siapa,’’ kata Dadi.

Menurut dia, sampai sekarang belum ada kejelasan soal pungutan paket biaya masyair tersebut. Apakah benar dari pemerintah atau dari pengelola sejenis BUMN-nya Saudi. Jika ternyata yang menetapkan biaya paket masyair itu adalah korporasi atau BUMN milik Saudi, pemerintah Indonesia harus bisa melobi untuk membahas kembali secara detail. ’’Hitungan saya, dengan masa masyair yang sekitar lima hari itu, biaya Rp21 juta terlalu mahal,’’ tuturnya. Jika dibagi rata, dalam sehari biaya yang digunakan untuk layanan masyair sekitar Rp 4 juta.

Aplikasi TeleJemaah Puskes Haji

Pada bagian lain, Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah membuat aplikasi bernama TeleJemaah Puskes Haji. Aplikasi itu dapat mempermudah petugas kesehatan dalam memantau kondisi kesehatan jemaah haji berisiko tinggi. “Fitur dalam aplikasi itu terdiri atas input data kesehatan sampai dengan galeri dan artikel,’’ kata Budi.

Pada menu aplikasi terdapat input data kesehatan yang terdiri atas tekanan darah, gula darah, saturasi oksigen, suhu tubuh, hingga keluhan. Menu pada aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan jemaah haji dan bisa meminta bantuan petugas kesehatan jika diperlukan.

Selain itu, terdapat informasi vaksinasi. Itu adalah data vaksinasi yang sudah dilakukan jemaah haji di kabupaten/kota atau puskesmas pada saat melakukan vaksinasi, terutama meningitis. Informasi tersebut didapat dari data yang diinput dari sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan (siskohatkes). Data-data yang sudah ada di TeleJamaah tidak bisa diubah karena sudah diinput di dalam siskohatkes. “Jadi, tinggal kita integrasikan data yang ada di siskohatkes dengan TeleJemaah haji sebagai informasi jemaah haji kita sudah divaksin. Jadi, lebih transparan sifatnya,” ucap Budi.

Dalam aplikasi itu, juga tercantum obat yang sering dibawa oleh jemaah haji. Jemaah haji bisa menghubungi langsung petugas kesehatan yang menyertai jemaah di dalam suatu kloter melalui WhatsApp. “Nanti kami masukkan nomor kontak petugas ke dalam aplikasi TelePetugas,’’ ujarnya.

Budi menyatakan, aplikasi TelePetugas terhubung dengan TeleJemaah. Aplikasi TelePetugas berfungsi untuk memantau jemaah haji berisiko tinggi. Pada TeleJemaah, ada pula fitur perkiraan cuaca sebagai early warning system untuk menghadapi cuaca ekstrem di Arab Saudi. Jemaah haji akan mendapatkan imbauan terkait apa yang harus dilakukan seperti minum sebelum haus.

Di TeleJamaah, ada pula tombol bantuan yang tersambung di TelePetugas. ’’Nanti bisa dilihat titik koordinatnya jemaah ini oleh petugas terdekat. Itu akurasinya sekitar 4 meter,’’ ujarnya.

Aplikasi TeleJemaah terhubung dengan wrist band yang dipakai di pergelangan tangan jemaah. Wrist band berbentuk seperti smartwatch dan terhubung dengan aplikasi TeleJemaah pada ponsel pintar milik jemaah haji. Perangkat itu difasilitasi Kementerian Kesehatan khusus bagi jemaah haji berisiko tinggi. “Pada wrist band terdapat data kondisi kesehatan jemaah haji yang didapat melalui inframerah. Data itu kemudian terhubung ke TeleJemaah dan TelePetugas,’’ jelasnya.

Pengiriman data itu bersifat otomatis. Jadi, begitu jemaah memiliki tensi misalnya di atas 150, akan memberikan sinyal bunyi di TelePetugas.

Sementara itu, kemarin Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha melepas Petugas Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Arab Saudi 2022. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Kementerian Kesehatan. Total ada 776 petugas kesehatan haji. Terdiri atas 472 tenaga kesehatan haji dan 304 PPIH Arab Saudi.

Pemondokan Haji Sumut di Raudhah

Sebanyak 3.777 calon jamaah haji (CJH) asal Sumatera Utara, nantinya akan ditempatkan di wilayah pemondokan Raudhah. Pemondokan ini berdasarkan penetapan dari Kementerian Agama, yang jaraknya kurang lebih 3 kilometer dari Masjidil Haram.

“Informasi yang kita terima dari pusat itu di wilayah Raudhah. Jarak (masjidil haram) lebih kurang 3 km, tapi di sediakan bus sholawat yang 24 jam beroperasi,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Haji Kemenag Sumut, H Iyong Syahrial kepada Sumut Pos, Rabu (1/6).

Nantinya, kata dia, bus tersebut berbendera Indonesia agar gampang ditandai oleh jamaah. Sementara itu, mengantisipasi kondisi cuaca di Tanah Suci, nantinya para jamaah akan dilakukan pembinaan di asrama haji melalui ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom).

“Kalau nanti sampai di asrama haji, dilakukan pembinaan memang. Pemantapan karu karom apa yang harus dilakukan, trik-triknya kemudian langkah-langkah yang harus diikuti jamaah, seperti cuaca dan pemondokan,” jelasnya. “Umpamanya mau berangkat sediakan aqua ketika masuk masjid, jangan dulu minum terlalu banyak. Karna kalau mau minum keluar lagi ke masjid dan masuknya susah sudah padat,” kata dia.

Menurutnya, hal itu nantinya akan disampaikan oleh karu dan karom saat jadwal masuk asrama haji. Kemudian dilakukan pembinaan, barang-barang apa saja yang boleh dibawa. “Di samping itu, kawan-kawan kabupaten/kota kan tetap melakukan bimbingan manasik haji,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah kuota haji reguler Sumut tahun ini hanya sebanyak 3.777. Jumlah tersebut, nantinya dibagi menjadi 10 kloter dengan dua gelombang pemberangkatan. Gelombang pertama 7 kloter dan gelombang kedua 3 kloter. (jpg/man)

Kasus Covid-19 Mereda, KNIA Tak Berlakukan Pemeriksaan Penumpang

ANTRE: Calon penumpang antre di conter check in di Bandara Kualanamu. Mulai hari ini, pemerintah mensubsidi harga tiket pesawat di 13 bandara penopang sektor pariwisata, termasuk Kualanamu dan Silangit.istimewa/sumut pos.
ANTRE: Calon penumpang antre di conter check in di Bandara Kualanamu. Mulai hari ini, pemerintah mensubsidi harga tiket pesawat di 13 bandara penopang sektor pariwisata, termasuk Kualanamu dan Silangit.istimewa/sumut pos.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pemeriksaan dan pengawasan bagi penumpang di kedatangan Kualanamu Internasional Airport (KNIA), Deliserdang, sudah mulai berkurang atau dilonggarkan Pemerintah. Pasalnya, di Tahun 2022 ini, kasus Covid-19 tidak lagi tinggi seperti di tahun-tahun sebelumnya.

“Sejak penumpang mengisi E-HAC domestik di dalam aplikasi PeduliLindungi di bandara asal dan sudah dinyatakan ‘Layak Terbang’, maka setiba di Bandara Kualanamu, tidak ada pemeriksaan dan pengawasan lagi kepada penumpang tersebut. Jadi, tinggal keluar aja nanti di bandara kedatangan,” ujar Manager of Branch Communication and Legal PT Angkasa Pura II KNIA, Chandra Gumilar kepada Sumut Pos di Medan, Rabu (1/6).

Dia menegaskan, layak atau tidaknya penumpang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara, tergantung di bandara keberangkatan.

“Intinya layak atau tidak terbangnya penumpang, itu tergantung di bandara keberangkatan. Kalau dulu saat pandemi masih tinggi, bandara kedatangan cuma melakukan scan barcode PeduliLindungi,” tegasnya.

Kata Chandra, berdasarkan SE Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tahun 2022 dan SE Kemenhub Nomor SE 56 Tahun 2022, tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri, yang berlaku sejak 18 Mei 2022, untuk keberangkatan, yakni sudah vaksin dosis 2 dan dosis 3 (booster), sehingga tidak lagi diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR.

Kemudian, lanjutnya, jika masih vaksin dosis 1, maka wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-Antigen (1×24 jam) atau RT-PCR (3×24 jam) sebelum keberangkatan. Sedangkan ketentuan lainnya, yakni jika tidak vaksin karena kondisi kesehatan khusus/ komorbid, maka wajib menunjukkan hasil tes RT-Antigen (1×24 jam) atau RT-PCR (3×24 jam) sebelum keberangkatan. Serta, wajib melampirkan keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Sementara, untuk anak di bawah usia 6 tahun, tidak wajib menunjukan hasil tes RT-Antigen dan RT-PCR, wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi.

“Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku, menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat, wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan ketentyan dikecualikan bagi moda transportasi perintis, termasuk wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sesuai kondisi daerah masing-masing,” paparnya.

Selain itu, sambung Chandra, untuk syarat kedatangan penumpang luar negeri, yakni perjalanan luar negeri dengan transportasi udara yang tiba di KNIA harus memenuhi kriteria, dan mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan mengisi E-HAC Indonesia.

Lalu, menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dari negara asal maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan, sudah melakukan vaksin Covid-19 dosis 2 yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin Covid-19 (fisik/digital) minimal 14 hari sebelum datang ke Indonesia, serta melampirkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan.

Selanjutnya, tidak memiliki gejala yang berkaitan dengan Covid-19 dan memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat celcius, dan bebas karantina dikecualikan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang belum melakukan vaksinasi atau vaksin dosis 1, sehingga harus dilakukan karantiba 5×24 jam.

Menurut Chandra, sejak dipermudahnya bagi PPDN (Domestik) dan PPLN (Internasional), jumlah penumpang meningkat drastis, dibandingkan pada masa setahun lalu, di mana masih tinggi-tingginya kasus Covid-19.

“Jumlah penumpang rata-rata hanya 1.000-3.000 orang perhari, sedangkan saat ini bisa mencapai 14.000 penumpang per hari. Total penumpang untuk kedatangan di KNIA sepanjang Mei 2022 mencapai 240.431 orang, sedangkan keberangkatan mencapai 264.885 orang. Sementara jumlah pesawat yang datang 2.164 unit dan berangkat 2.165 unit,” pungkasnya. (dwi)

ASN Dilarang Terlibat Politik Praktis, Gubsu akan Tindak ASN yang Melanggar

PELANTIKAN: Gubsu Edy Rahyamadi saat melantik pejabat pejabat administrator dan 3 pejabat pengawas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (31/5) . bagus/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) diingatkan untuk tidak ikut serta dalam politik praktis dan dinilai melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Jika melanggar, Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi akan memberikan tindakan sanksi sesuai undang-undang tersebut.

Hal itu Gubsu saat melantik 27 pejabat pejabat administrator dan 3 pejabat pengawas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (31/5) sore.

“Anda seorang ASN, saya tidak akan mentolerir kesalahan-kesalahan. di Undang-undang nomor 5 tahun 2014 ASN tidak izinkan melakukan politik praktis. Anda langgar itu, saya anda hukum. Karena tidak ada hak kau untuk itu,” tegas mantan Pangkostrad itu.

Edy mengingatkan, ASN tidak boleh ada niatan untuk berbuat politik praktis. Termasuk, tidak boleh mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak untuk mengajak melakukan politik praktis. “Siapa pun mengajak kalian, kau punya tugas yang cukup berat. Tidak perlu dicari tugas-tugas yang lain. Biarkan orang-orang pejabat politik mengurusi itu. Paham, pastikan Anda tidak berbuat salah,” tegas Edy lagi.

Kepada ASN dilantik ini, Mantan Ketua Umum PSSI itu tidak meminta apa-apa. Ia hanya meminta untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.”Saya tidak minta apa-apa, saya hanya minta janji mu tadi. Sumpah mu dengan baik. Buat lah dengan baik dan jangan macam-macam,” kata Gubernur Edy.

Pesan ini terus disampaikan Gubsu kepada ASN dengan alasan, dia tidak ingin anak buahnya dibawa-bawa untuk kepentingan politik praktis pada Pilkada Sumut tahun 2024. “Setiap saya bicara pasti ada hal-hal yang harus kita waspadai agar dia tidak salah untuk itu di-warning. Nanti diseret dia, diajak ke sana, termasuk tim saya ngajak dia, jadi harus dia tolak itu,” jelas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Gubsu juga menekankan pentingnya kemampuan diri untuk menjalankan tugas sesuai jabatan yang diduduki. Sebab selain mahir, seorang pejabat harus taat aturan dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada semua tingkatan.

“Loyal dan bisa bekerja sama, baik ke atas, ke samping dan ke bawah. Loyalitas itu bukan ABS atau asal bapak senang. Tetapi diukur dengan kejujuran, kebenaran, keberanian, tulus dan ikhlas. Anda pasti tahu mana yang benar, mana yang salah,” kata Edy.

Edy pun mengingatkan agar para pejabat menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, hingga nama baik organisasi Pemprov Sumut. Di antaranya dengan bekerja keras, memiliki integritas serta mampu bekerjasama dengan atas, sesama dan bawahan, sesuai profesi masing-masing.”Saya sangat berharap, berbuatlah yang terbaik, tak usah macam-macam. Dengan bekerja keras, jaga integritas,” ujar Edy.

Selain itu, menjawab pertanyaan wartawan, Gubernur Edy menegaskan bahwa dalam pelantikan pejabat, tidak dilihat dari agama, suku atau etnis apa seorang ASN sehingga bisa menduduki jabatan tertentu. Tetapi bagaimana bisa bekerja dengan baik dan benar.

“Yakinkan itu, karena saya perlu orang yang bisa mengatasi masalah. Dan saya sampaikan ke BKD, meritokrasi harus dimaksimalkan. Agar pejabat yang dari bawah, siap dan mampu untuk menduduki jabatan di atasnya (regenerasi),” pungkasnya.

Awasi Netralitas ASN

Menjelang tahun politik 2024, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) diprediksi meningkat. Komisi ASN (KASN) dan Ombusdman Republik Indonesia (ORI) pun mulai berupaya mencegah potensi peningkatan pelanggaran tersebut. Kemarin (31/5) dua lembaga negara itu sepakat melakukan pengawasan terkait dengan netralitas ASN.

Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, prediksi peningkatan pelanggaran ASN tersebut didasarkan pada hasil pengawasan KASN selama 2020–2021. Pada periode itu, kasus pelanggaran netralitas mencapai 2.034 kasus. Dari laporan itu, 1.373 ASN sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) setelah mendapat rekomendasi KASN.

Agus menuturkan, sinergisitas antara KASN dan Ombudsman sangat diperlukan untuk mengawasi fungsi dan tugas ASN dalam pelayanan publik. Kemarin sinergisitas tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara KASN dan Ombudsman.

Pengawasan ASN, kata Agus, bertujuan meningkatkan kualitas ASN dalam melayani publik. Sebagaimana yang tertuang dalam UU 5/2014 tentang ASN. Dalam undang-undang itu, setiap ASN bertugas melaksanakan pelayanan publik serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. “Peningkatan kualitas ASNdapat memberikan dampak besar dalam peningkatan kepatuhan instansi pemerintah,” ujar Agus seusai penandatangan MoU kemarin.

Ketua ORI Mokhammad Najih menyampaikan, pihaknya perlu melakukan pengawasan agar ASN tetap profesional. Khususnya menjelang tahun politik 2024. Menurut dia, ketidaknetralan ASN dapat berimplikasi pada pelanggaran sistem merit. “Berimplikasi juga pada terjadinya penyimpangan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan maladministrasi dalam pemberian layanan publik,” ujarnya. (gus/jpg)

Gubsu Harapkan Kabupaten/Kota Raih Opini WTP

pembicara: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menjadi Pembicara pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD kabupaten/kota dan pembangunan infrastuktur di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendorong agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh kabupaten/kota di Sumut tahun 2022, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, dengan meraih WTP berarti para pemegang kebijakan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD kabupaten/kota dan pembangunan infrastuktur di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (31/5). Pada tahun 2021, Pemda yang meraih opini WTP sebanyak 26 termasuk Pemprov Sumut. Masih ada delapan Pemda yang masih menerima opini Wajar Dengan Pendapat (WDP) dari BPK.

Meskipun begitu, Edy memaparkan bahwa Pemda yang meraih opini WTP dari BPK terus meningkat. Pada tahun 2017 ada 14 Pemda meraih WTP, 17 Pemda WDP dan 3 menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Tahun 2018 meningkat menjadi 18 Pemda WTP, 13 WDP dan 3 TMP. Pada tahun 2019 menjadi 21 Pemda WTP, 31 WDP. 2020 kembali meningkat menjadi 24 WTP dan 10 WDP.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri sudah delapan kali berturut-turut meraih opini WTP atas LKPD. “Ini (WDP) kan persoalan tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi pertanggungjawabkanlah, sehingga selesai urusan, yang seperti ini saya minta segera selesai, ” kata Edy.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengapresiasi atas opini WTP yang diterima Pemprov Sumut dari BPK. “Kemarin dari hasil penilaian BPK, Pemprov Sumut mendapat predikat WTP yang ke delapan, tepuk tangan dulu,” ungkap Panca, yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Menurut Panca, agar seluruh kabupaten/kota ke depan meraih opini WTP diperlukan komitmen bersama. Jika tidak ada komitmen, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. “Dibutuhkan keseriusan kita, kalau tidak, tidak pernah dapat,” ucap Panca.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Pangdam I Bukit Barisan Achmad Daniel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Kwinhatmaka, bupati dan walikota beserta Forkopimda kabupaten/kota.(gus)

71 Pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Binjai Dikukuhkan

PEJABAT: Sekda Binjai, Irwansyah Nasution mengukuhkan 71 pejabat di Aula Balai Kota, kemarin (30/5).Istimewa/Diskominfo Binjai .

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 71 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dikukuhkan Sekretaris Daerah, H Irwansyah Nasution. Pengukuhan berlangsung di Aula Balai Kota Binjai, kemarin (30/5).

Pengukuhan ini juga dilakukan pengambilan sumpah dan janji jabatan, yang merupakan tindak lanjut serta dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Adalah penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintahan cukup dengan dua level, yaitu Eselon I dan Eselon 2. Selebihnya, diganti dengan jabatan fungsional yang lebih mengedepankan keahlian dan kompetensi.

Sekda menjelaskan, penyetaraan jabatan ini merupakan sebuah langkah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sebab, perubahan yang penting dalam menjalankan pemerintahan, adalah dilatarbelakangi semangat untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja birokrasi.

Dalam pidatonya Sekda disebutkan reformasi birokrasi perlu dilakukan agar lembaga pemerintah semakin sederhana.

Ini dinilai untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan dinamisasi kinerja penyelenggara pemerintahan. “Jabatan fungsional bukanlah jabatan yang bisa diisi oleh sembarang orang,” sebut Sekdako.

Pengukuhan ini merupakan komitmen bersama dalam bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota Binjai yakni menjadikan Kota Binjai Maju, Berbudaya, dan Religius.

“Pejabat fungsional memiliki peran dan fungsi yang strategis dan vital, sehingga setiap orang yang menduduki jabatan fungsional dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya,” tandasnya. (ted/ram)

1...2,6352,6362,637...15,913Page 2,636 of 15,913