25 C
Medan
Tuesday, February 10, 2026
Home Blog Page 2642

Bank bjb Selenggarakan RUPST Tahun Buku 2021, BJBR Tebar Dividen Rp1,042 Triliun

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, (bank bjb) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Rabu 30 Maret 2022.

Kegiatan RUPST bank bjb ini dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Banten atau kuasanya serta para pemegang saham publik.

RUPST tersebut memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021. Dengan agenda tersebut, RUPST juga sekaligus memberikan pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Buku 2021.

Agenda lainnya adalah penetapan penggunaan laba bersih perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021, yakni sebesar Rp1,042 Triliun atau sebesar Rp 99,11per lembar saham. Angka tersebut setara dengan 51,77% dari laba bersih yang berhasil dibukukan oleh bank bjb di Tahun Buku 2021.

RUPST telah memberikan kuasa dan kewenangan kepada bank bjb dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan praktik tata kelola yang baik untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tahun 2021.

Selain itu, dilakukan pula penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan, persetujuan dan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, Laporan Rencana Aksi Korporasi Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan keputusan RUPST, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen:  Farid Rahman

Komisaris :  Muhadi

Komisaris:  Setiawan Wangsaatmaja*

Komisaris Independen:  Fahlino F. Sjuib

Komisaris Independen:  Diding Sakri*

Komisaris Independen:  Tubagus Raditya Indrajaya*

 

*terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Direksi

Direktur Utama:  Yuddy Renaldi

Direktur Konsumer dan Ritel:  Suartini

Direktur Komersial dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM):  Nancy Adistyasari

Direktur Operasional:  Tedi Setiawan

Direktur Keuangan:  Nia Kania

Direktur Kepatuhan:  Cecep Trisna

Direktur Information Technology, Treasury & International Banking:  Rio Lanasier

Meski di tengah gejolak pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi global, bank bjb tetap mampu bertumbuh dengan sangat baik. Laba bersih tahun buku 2021 tumbuh positif, didukung oleh portofolio bisnis yang sehat dengan rasio Non Performing Loan (NPL) terjaga dengan baik dan pencadangan yang memadai.

Selain itu, aksi korporasi bank bjb penambahan modal melalui hak memesan terlebih dahulu (right issue), berjalan dengan sukses. Bahkan oversubscribe 100,48 persen dengan total proceed Rp924,99 miliar. Angka tersebut setara dengan 682.656.525 saham seri B yang diterbitkan. Hal ini sebagai bukti kepercayaan dari para pemegang saham dan investor.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia, bank bjb terus tumbuh lebih besar sebagai sebuah konglomerasi keuangan. bank bjb maju bersama anak usaha yang dimiliki, mulai dari bank bjb Syariah, bjb Sekuritas hingga anak-anak usaha lainnya baik yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan lebih jauh.

Best practice pun diterapkan dalam proses internal bank bjb. Salah satunya di akhir tahun 2021 lalu, mereka memperoleh Serifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang mempertegas komitmen dalam penerapan tata kelola yang baik di bank bjb.

Kinerja yang positif tersebut juga menghantarkan bank bjb untuk meraih berbagai penghargaan dari sejumlah lembaga. Ini merupakan bentuk apresiasi nyata dari hasil kerja keras dan harmonisasi kerja sama yang baik dari seluruh insan bank bjb dalam berkontribusi menjadi penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah. Prestasi yang telah diraih diharapkan mampu menjadi pemicu semangat bagi bank bjb untuk memberikan tandamata terbaik untuk masyarakat Indonesia.(rel)

Bupati Dairi & Baznas Sumut Salurkan Beasiswa

BERFOTO. Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu bersama Wakil Ketua Baznas Sumut, Haris Fadilah dan siswa/i penerima brasiswa berfoto usai acara seremoni.SUMUTPOS.CO/Komimfo Dairi

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara, salurkan beasiswa kepada pelajar tingkat MI, MTs serta menyerahkan bantuan kepada guru Madrasah non aparatur sipil negara (ASN).

Penyerahan beasiswa serta bantuan kepada guru non ASN dimaksud di GOR Sidikalang, Selasa (29/3/2022). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi Informasi Publik, Iswan Togatorop.

Iswan mengatakan, dalam kesempatan itu, Eddy KA Berutu menyampaikan, pemberian beasiswa guna melahirkan generasi penerus yang cerdas, disiplin dan berbudi luhur mewujudkan Dairi Cerdas.

Zakat memiliki potensi besar dalam membantu umat juga pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Menurut Bupati, zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah saja, tapi pada bidang sosial dan ekonomi.

Ini afalah kajian penting dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. “Dari dimensi sosial ekonomi, inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas. Dimana zakat diharapkan mampu mengatasi problema kemiskinan dan kesenjangan sosial, ucap Eddy.

Eddy mengajak seluruh elemen masyarakat membangun kesejahteraan semua umat, sebab ini tidak sepenuhnya hanya tanggungjawab pemerintah.

Eddy berpesan, supaya beasiswa digunakan untuk keperluan sekolah. Belajarlah sungguh-sunguh demi meraih masa depan serta menyiapkan diri berkompetisi di abad 21. Bekali diri kalian dengan kompetensi 4 C yakni communication, collaboration, critical thinking, creativity and Innovation, ungkapnya.

Wakil ketua Baznas Provinsi Sumut, Haris Fadillah menyampaikan, program Baznas merupakan bentuk kepedulian Baznas terhadap para pendidik dan anak didik yang juga terdampak pandemi Covid-19.

“Baznas berperan membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.Tanggungjawab Baznas sangat luas, ujar Haris. Kami berharap, program beasiswa dapat memberikan motivasi meningkatkan semangat belajar siswa, termasuk guru-guru non ASN tetap bersemangat memberikan kontribusi untuk pendidikan,” ujarnya.

Hadir Kepala Kesbangpol, Mahadi Kudadiri, Ketua MUI, Wahlin Munthe, Ketua Baznas Dairi, Suardi Kudadiri dan lainya. (rud).

Jelang Bulan Ramadan, Pasar Murah Digelar di 151 Titik

Ilustrasi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443H, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar Pasar Murah di 151 titik yang tersebar di 21 Kecamatan. Pemko Medan juga memastikan, seluruh kualitas barang yang dijual di pasar murah sebagai barang dengan kualitas baik. Tak cuma itu, Pemko Medan juga memastikan Pasar Murah akan digelar tepat sasaran.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menstabilkan harga menjelang hari besar keagamaan, khususnya Bulan Ramadan dan Idul Fitri yang cenderung naik. Pasar murah yang digelar selama 30 hari ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan dapat menekan laju inflasi.

Hal ini disampaikan Asisten Ekbang Khairul Syahnan, mewakili Wali Kota Medan Bobby Nasution, saat membuka Pasar Murah Pemko Medan secara virtual di Command Center, Kantor Wali Kota Medan, Selasa (29/3). Selain Khairul Syahnan, Kadis Perdagangan Damikrot dan Kadis Ketahanan Pangan Emilia Lubis juga ikut serta dan kegiatan itu. Para Camat dan Lurah juga mengikutinya melalui zoom metting.

Dikatakan Syahnan, menjelang momen hari besar keagamaan, sejumlah harga sembako kian meroket. Oleh karena itu, situasi yang berulang ini harus mampu diantisipasi sedini mungkin Pemko Medan agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat. Apalagi saat ini, Kota Medan masih diterpa Pandemi Covid-19 yang membuat kondisi perekonomian terdampak.

“Pasar murah dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar agama yang cenderung naik. Artinya, hadirnya pasar murah ini untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, pasar murah ini juga sebagai upaya untuk menekan laju inflasi,” ucap Syahnan.

Kemudian, Syahnan meminta kepada seluruh petugas yang terlibat dalam pasar murah ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia mengimbau agar pasar murah ini harus bisa tepat sasaran, maka kepada para Camat dan Lurah diminta untuk lebih selektif dalam memperhatikan warga yang memang berhak mendapatkan kemudahan dari pasar murah ini.

“Jangan sampai produk yang tersedia dalam pasar murah ini diborong oleh warga yang secara ekonomi lebih mampu. Penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan ini dapat dipastikan akan mendapatkan sanksi yang berat. Selain itu, meskipun harga dalam pasar murah di bawah pasaran, mutu dan kualitas barang harus tetap terjaga,” tegasnya.

Sebelumnya, Kadis Perdagangan Kota Medan, Damikrot menjelaskan bahwa Pasar Murah ini merupakan kegiatan rutin yang digelar Pemko Medan menjelang hari besar. Sebab menjelang hari besar keagamaan, hampir semua harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Oleh karena itu  Pemko Medan menggelar pasar murah untuk menstabilkan harga tersebut.

“Pasar murah ini digelar untuk menekan lonjakan harga yang cenderung naik menjelang hari besar keagamaan. Selain untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pasar murah ini juga untuk menekan angka laju inflasi,” jelasnya.

Selanjutnya, Damikrot menjelaskan bahwa pasar murah yang digelar selama 30 hari di 151 titik ini akan menjual kebutuhan pokok berupa beras, gula, telur, minyak goreng, tepung terigu, mentega, sirup dan kacang tanah. “Untuk lokasi pasar murah kita prioritaskan di daerah mayoritas kelompok pra sejahtera dan beragama muslim. Selain itu lokasi juga jauh dari pasar,” tuturnya.

Adapun harga kebutuhan pokok yang dijual dalam pasar murah yang digelar Pemko Medan adalah Beras IR -64 Rp8.300 per Kg, gula pasir, Rp11.500 per Kg, tepung terigu Rp8.600 per kg, telur Rp1.000 per butir, minyak goreng Rp21.750 per Pcs, blue band  Rp10.300 per sachet dan sirup Kurnia Rp17.833 per botol. (map/ila)

Tilang Elektronik Diresmikan, 116 Tervalidasi Pelanggaran

MACET: Kendaraan terjebak macet di seputaran Lapangan Merdeka Medan. Saat ini di Jalan Balai Kota telah terpasang kamera jenis check point untuk mendukung sistem tilang elekronik.triadi wibowo/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Medan mulai diresmikan pada Sabtu (26/3) lalu oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.

Selama diberlakukannya sejak peluncurannya hingga Senin (28/3), sebanyak 771 kendaraan telah terfoto (meng-capture) otomotis oleh kamera jenis Check Point yang terindikasi pelanggaran lalu lintas, yang terpasang di Jalan Balai Kota Medan.

Hal itu dikatakan Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Indra Darmawan Irianto, melalui Kasubdit Gakkum Satgas ETLE Dirlantas Polda Sumut, AKBP Alimuddin Sinurat kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (29/3). “Yang terfoto kamera totalnya 771 kendaraan, sedangkan yang tervalidasi melakukan pelanggaran sebanyak 116 kendaraan,” ujarnya.

Dijelaskannya, ETLE ini khusus mendeteksi kendaraan yang melakukan pelanggaran. Ada tiga jenis pelanggaran yang akan dideteksi kamera tersebut, yakni tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil dan sejenisnya. “Ini dikhususkan bagi pengemudi dan penumpang paling depan, yakni di sebelah kiri pengemudi. Kemudian, tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor dan penumpang. Dan dalam keadaan menerima telepon atau bermain Handphone (Hp) saat berkendara.

Untuk jenis pelanggaran menggunakan Hp ini bagi si pengendara saja, bagi penumpangnya tidak. Untuk menggunakan earphone tidak dikenakan pelanggaran,” ujarnya.

Alimuddin menambahkan, setelah ter-capture, maka secara otomatis data itu dikirim atau ditransfer ke Back Office, di lantai 2 Ditlantas Polda Sumut, Jalan Putri Hijau Medan. Kemudian didata dan dicek secara valid apakah benar melakukan pelanggaran. “Ini benar-benar di cek. Sebab, bisa jadi si pengendara lagi membenarkan helm atau jaketnya atau sedang menggaruk juga dikira menerima Hp. Jadi ikut ter-capture. Nah, jika ini kasus dikenakan pelanggaran setelah di cek secara detail atau dengan sungguh-sungguh oleh petugas,” ungkapnya.

Namun bagi yang melakukan pelanggaran, sambung Alimuddin, akan dikirim surat konfirmasi ke alamat si pengendara melalui Kantor Pos. Surat ini juga dilengkapi barcode dan foto capture dari kamera tersebut. Sehingga si pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas bisa datang langsung ke Back Office atau mengisi data-data lengkapnya melalui website.”Setelah mendapat surat itu, yang bersangkutan bisa datang ke Back Office di Ditlantas Polda Sumut untuk konfirmasi,” paparnya.

Kemudian, lanjutnya, proses pengiriman surat konfirmasi selama tiga hari. Dan di hari ke empat hingga ke delapan, petugas Gakkum ETLE menunggu yang bersangkutan datang ke Back Office atau mengisi data lengkapnya melalui website. Jika tidak datang atau tidak mengisi datanya di website (tidak kooperatif) selama batas waktu itu maka akan ditindak. “Bagi yang ngekos biasanya tempat tinggalnya berpindah-pindah, jika tidak diketahui alamat barunya, maka ketahuannya saat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Nah bagi yang tidak kooperatif maka kendaraannya akan diblokir. Jika tidak melakukan pelanggaran tetapi ter-capture maka akan diabaikan atau dihentikan (tidak ditilang). Jika tidak merasa melakukan pelanggaran, tetapi kendaraan atau platnya dipalsukan orang lain, maka akan di cek dan jika benar maka akan membuat surat pernyataan saja,” katanya.

Lalu, lanjut Alimuddin, di hari ke sembilan hingga ke hari lima belas, si pelanggar lalu lintas wajib membayar dana penilangan melalui BRI, jika memang sudah valid terdata melakukan pelanggaran. “Di dalam surat tilang ada kode Briva berwarna biru. Ini bagi yang sudah bayar dana penilangan. Jika tidak membayar maka kendaraannya akan diblokir,” tegasnya. (dwi/ila)

BNN Tes Urine 125 ASN, Pastikan ASN Pemko Medan Tak Terjerat Narkoba

TES URINE: Para ASN Pemko Medan saat menjalani tes urine yang dilakukan BNN Sumut i Kantor Wali Kota Medan, Selasa (29/3). istimewa/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengaku berkomitmen untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, salah satunya dengan memastikan bahwa tidak ada ASN yang terjerat narkoba. Untuk itu, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan berkolaborasi Dengan BNN Sumut dalam menggelar Tes Narkotika dan Obat Terlarang terhadap ASN di lingkungan Pemko Medan.

Tes yang dilakukan dengan cara deteksi urine. Kegiatan ini dilakukan di Kantor Wali Kota Medan dan diikuti 125 ASN yang terdiri dari Pimpinan OPD, Sekretaris, dan Camat se-Kota Medan.

Kepala BKDPSDM Kota Medan, Zain Noval saat ditemui menjelaskan, tes narkotika dan obat terlarang ini dilakukan secara rutin dengan tujuan agar para ASN bersih dari penggunaan narkotika dan obat terlarang. Sehingga, dapat bekerja secara profesional dalam mendukung program kerja Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman.

“Mekanisme pengambilan tes urine ini memang terkesan mendadak, karena pak Wali Kota berharap bahwa pemeriksaan ini dilakukan dengan sebenar-benarnya dan secara fair, jadi tanpa ada rekayasa. Dan Pak Wali Kota juga ingin membuktikan bahwa jajaran pendukung pelaksanaan tugas program kerjanya memang bersih dari penggunaan zat adiktif, terutama narkoba,” ucap Noval.

Dikatakan mantan Kadis Kominfo Kota Medan itu, tes narkotika dan obat terlarang ini juga masuk ke dalam visi dan misi Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menciptakan profesionalisme bagi jajaran ASN dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dalam melayani masyarakat.

“Bagaimana kita bisa melayani masyarakat kalau para aparaturnya terindikasi narkoba. Jadi kegiatan ini sebenarnya bukan ada indikasi, tetapi memang jadi program rutin bapak Wali Kota melalui BKDPSDM. Bapak Wali Kota berpesan, untuk bisa meningkatkan kemampuan profesionalisme, maka seluruh jajaran Pemko Medan harus bersih dari narkoba,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Noval, tes narkotika dan obat terlarang ini juga akan dilakukan kepada seluruh ASN, PPPK dan seluruh PHL di lingkungan Pemko Medan. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap di unit kerja masing-masing.

“Tes ini akan kita lakukan kepada seluruh pegawai, baik itu ASN, PPPK maupun PHL kita secara bertahap. Jadi tidak hanya pejabatnya saja,” katanya.

Dijelaskan Noval, terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang terindikasi penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, hal itu akan merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nantinya, pihaknya akan berkoordinasi dengan inspektorat apabila ada pegawai yang terindikasi penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. “Secara ketentuan akan ada sanksi bagi ASN yang melanggar. Namun untuk hasilnya, BNN akan menyampaikannya langsung ke Pak Wali Kota,” pungkasnya. (map/ila)

Merasakan Keunggulan Canter & Fighter X di Acara Test Drive untuk Pelanggan dan Media

TANGGERANG SELATAN, SUMUTPOS.CO – Setelah resmi meluncurkan 29 varian lini baru produk Canter & Fighter X kemarin (24/3), PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia, mengajak pelanggan dan rekan media untuk test drive di Parking Hall 10 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang agar dapat menyentuh dan merasakan ketangguhan dan kekuatan Canter dan Fighter X secara langsung.

Pada kesempatan ini, peserta bisa membuktikan performa 5 kendaraan Mitsubishi Fuso yaitu; Fighter X FN 61 FL HD, Fighter X FN 61 FS, Canter FE 74 HD S, Canter FE 84 GS, dan Canter FE 71 L. Area uji ini khusus disiapkan meliputi akselerasi, radius putar balik, zig-zag, jalan bergelombang, hingga pengereman dan lokasi blind spot truk.

Selain menampilkan Canter FE 71 L dengan panjang Rear Over Hang (ROH) dua meter, Mitsubishi Fuso juga membawa varian barunya; Canter FE 74 HD S dan Canter FE 84 GS. Kedua produk ini diluncurkan untuk memenuhi permintaan pelanggan akan kebutuhan heavy duty yang juga mengutamakan kecepatan dan tenaga yang lebih besar. Khususnya untuk varian Canter FE 84 GS sangat dinanti oleh pelanggan Mitsubishi Fuso di sektor logistik karena memiliki kabin dan dimensi yang lebih lebar yang akan memberikan volume yang lebih besar.

Keunggulan Fighter, fitur-fiturnya yang bertenaga dan nyaman semakin ditingkatkan di Fighter X yang tampil dengan warna baru, tenaga torsi yang sangat besar, dan Variable Geometry Turbo yang mengurangi turbo lag. Selain itu, dari segi keamanan, Fighter X telah dilengkapi dengan sistem keselamatan ABS dan sistem Full Air Brake.

Salah satu peserta test drive dari PT. Batavia Prosperindo yang mencoba Canter mengatakan testimoninya, “Tenaganya lebih besar dibandingkan line up sebelumnya. Tambah lagi sekarang semua produknya sudah menggunakan Power Steering”, ujarnya. Pernyataan ini disetujui oleh pelanggan dari Kiat Ananda Group yang menjajal Canter FE 84 GS, “responsif, nyaman dikendarai, dan stabil. Jika ditanjakan dengan FE 84 GS bisa lebih aman.”

Sementara peserta lainnya dari PT. Orang Kreatif Eksis yang menjajal Fighter X menyampaikan kekagumannya, “Tenaganya besar, bantingannya serta Air suspension seat pada kursi driver juga enak. Baut rodanya sudah 10 dan terdapat 3 tabung pengisian (rem) angin itu merupakan keunggulan yg tidak dimiliki merek lain kalau menurut saya”.

Acara ini digelar dengan protokol kesehatan. Untuk informasi produk lebih lanjut, kunjungi dealer resmi Mitsubishi Fuso terdekat di kota Anda atau dengan mengakses website www.ktbfuso.co.id.
(rel/sih)

ABPPTSI Sumut Silaturahim dengan Ketua DPRD Sumut

DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS ABPPTSI SUMUT: Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting menerima pengurus pelantikan ABPPTSI Sumut di Gedung DPRD Sumut, Selasa (29/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PENGURUS dan panitia pelantikan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Sumut menggelar silaturahim dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Drs Baskami Ginting menjelang pelantikan, Kamis (31/3).

Dari ABPPTSI Sumut hadir Dr H Bahdin Nur Tanjung MM (ketua), HM Nasir Mahmud SE MBA MSi (sekretaris) bersama jajaran pengurus Dr H Amarullah Nasution MBA, Dr Johannes Sembiring, H Sempurna Tarigan MKes, Drs H Hermansyur MSi, Dr Hj Masdalifa Pasaribu MKes dan Meiyati Simatupang SST MKes.

Pertemuan dengan pimpinan DPRD Sumut ini berjalan penuh kekeluargaan membahas masa depan perguruan tinggi swasta dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Sumut.

Ketua ABPPTSI Sumut Dr H Bahdin Nur Tanjung MM mengutarakan silaturahim bertujuan mengundang ketua DPRD Sumut yang juga anggota dewan kehormatan ABPPTSI Sumut untuk hadir pada pelantikan pengurus ABPPTSI Sumut periode 2022-2026 di Medan pada 31 Maret di Medan.

”Ketua DPRD Sumut merupakan tokoh yang bersahabat dan bertangan dingin. Kondisi DPRD Sumut tenang dan nyaman sehingga semua berjalan dengan baik,” katanya.

Bahdin Nur Tanjung juga mengutarakan bahwa ABPPTSI Sumut merupakan organisasi pemilik dan pengurus yayasan dari 214 PTS di Sumut baik universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi maupun akademi.

Dibandingkan dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Sumut maka jumlah mahasiswa yang dididik PTS jauh lebih banyak. Namun perhatian anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) masih sebatas pada PTN.

Diakui Bahdin Nur Tanjung, perguruan tinggi langsung dibawah pemerintah pusat. Begitupun pemerintah provinsi pun ikut bertanggung jawab terhadap PTN/PTS. ”APBD Sumut selama ini hanya dikucurkan ke negeri saja. Padahal rakyat Sumut yang kuliah di PTS jauh lebih banyak,” ucap mantan ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Indonesia (Aptisi) Sumut tersebut.

Karenanya, Bahdin Nur Tanjung mengingatkan agar Pemprovsu dan DPRD Sumut juga wajar membantu PTS di Sumut. ”Pak ketua diharapkan dapat membantu PTS agar dapat mengelola kampus dengan lebih baik,” tegasnya sembari mengurai beberapa tantangan PTS.

Meski banyak tantangan, lanjut ketua ABPPTSI Sumut, kampus PTS terus menjalankan tugas mendidik anak bangsa yang akan menjadi pemimpin bangsa dimasa mendatang.

Dr Johannes Sembiring dan H Sempurna Tarigan MKes menambahkan harapan agar gubernur dan ketua DPRD Sumut memberikan dukungan pada ABPPTSI Sumut dan PTS di Sumut. Keduanya juga berharap ketua DPRD Sumut dapat hadir pada berbagai wisuda dan kegiatan di kampus.

Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting menegaskan kesiapan pihaknya untuk hadir pada pelantikan ABPPTSI Sumut. Ia pun siap mendukung perjuangan keras PTS dalam mendidik anak bangsa.

Disebutkan Baskami Ginting, pihaknya akan menyetujui tatkala Pemprovsu menganggarkan APBD Sumut untuk PTS. ”Kami akan bicarakan dengan pemerintah daerah. Eksekutif mengusulkan, dewan akan menampung. Silakan disampaikan pada gubernur,” tegas ketua DPRD Sumut.

Pimpinan DPRD Sumut juga berharap dukungan terhadap pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) khusus rehabilitasi Narkoba. Demikian pula pembangunan sport centre untuk tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.
(dmp)

Gubsu Tutup MTQ ke-38 Sumatera Utara 2022

TUTUP: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menutup Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 secara virtual dari Auditorium Universitas Aufa Royhan, Kota Padang Sidempuan. istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-38 tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2022 ditutup secara resmi oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Senin (28/3). Dalam sambutannya secara virtual, menyebutkan bahwa banyaknya peserta baru sebagai hasil pembinaan dari tingkat bawah.

Pelaksanaan MTQ yang digelar di Kampus UIN Sumut, Jalan Sutomo Medan, di hadiri Rektor UINSU Syahrin Harahap, Ketua Umum LPTQ Sumut Asren Nasution, Ketua Dewan Hakim Muhammad Yusuf Rekso, serta para alim ulama, tokoh agama dan para guru besar. Sedangkan Gubernur Sumut, hadir secara virtual dari Kota Padangsidimpuan bersama para pimpinan OPD.

MTQ ke-38 tingkat Sumut yang berlangsung selama sepekan tersebut, kata Gubernur, telah berjalan dengan baik. Dirinya pun mendapat informasi bahwa dalam perhelatan kali ini, beberapa peserta baru muncul dari berbagai daerah Banyak pendatang baru yang terlihat menunjukkan kemampuanya secara maksimal.

“Saya ucapkan selamat, yang menggembirakan untuk kita semua. Apa yang kita harapkan dalam melakukan pembinaan dari bawah, sampai ke tingkat provinsi, berarti berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan Walikota yang telah melakukan pembinaan,” ujar Gubernur.

Kepada para pemenang, Gubernur menyampaikan selamat atas prestasi yang diraih, dan kepada yang belum, agar terus berlatih untuk meningkatkan keterampilan di bidang Alquran. Sebab, katanya, kitab suci Agama Islam harus dijadikan motivasi bagi manusia untuk berbuat dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sesuai ajaran yang ada di dalamnya.

“Insya Allah, ini akan menuntun kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik dan berguna. Selamat dan terima kasih  kepada panitia, yang telah menyelenggarakan MTQ ini dengan baik,” pungkasnya.

Sementara Ketua Umum Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumut Asren Nasution mengapresiasi keikutsertaan para kafilah dari berbagai daerah dan instansi. Adapun peserta tahun ini sebanyak 1.331 orang, jumlah tersebut lebih banyak dibanding MTQ tahun 2020 lalu, yaitu 1.137 orang.

“Ini menjadi ‘PR’ bagi LPTQ untuk terus melakukan pembinaan. Terima kasih kami kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang menunjukkan kesungguhannya membangkitkan prestasi para peserta di MTQ Nasional dan internasional,” kata Asren, yang menyebutkan ada seorang Hafiz Alquran 30 juz asal Langkat berusia 13 tahun menjadi juara tingkat nasional di Jakarta.

Untuk selanjutnya, kata Asren, LPTQ Sumut akan mempersiapkan segala sesuatu bagi para peserta yang berprestasi di MTQ ke-38 tingkat provinsi untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tahun ini di Kalimantan Selatan. Persiapan kurang lebih selama 114 hari pembinaan sebelum berangkat ke Kota Banjarmasin.

Senada disampaikan Rektor UIN Sumut Syahrin Harahap, yang juga Ketua Panitia (Kopertais) MTQ ke-38 tahun 2022 tingkat provinsi. Disampaikannya pengumuman juara dan piala yang diberikan kepada para peserta tidak sepadan dengan peran para qori-qoriah, hafiz-hafizah dan lainnya. Sebab, katanya, umat terbaik menurut Rasulullah Muhammad SAW, adalah yang menekuni Alquran.

“Terimalah hormat dan takzim kami seluruh masyarakat, karena di dalam pembangunan ini, anda semua terus menekuni Alquran. Dan Rasululah juga menasehatkan kita,  jika kamu ingin berjumpa dengan Tuhan mu, bacalah Alquran,” kata Syahrin.

Adapun penetapan juara umum untuk MTQ ke-38 tingkat Provinsi Sumatera Utara diraih oleh Kota Medan dengan nilai 127, disusul posisi kedua Deliserdang dengan nilai 35. Posisi selanjutnya ada Asahan (33), Langkat dan Binjai (masing-masing nilai total 25), Sergai (23), Padanglawas (18), PTPN 4 (16), Perguruan Tinggi (14), PTPN 2 dan Kabupaten Dairi (masing-masing nilai 10), serta Pematangsiantar dan Batubara (masing-masing nilai 8).(gus/ila)

Polres Nias Gencar Laksanakan Vaksinasi

VAKSINASI: Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan SIk bersama Kabag Watpers Polda Sumut AKBP Zulfikar dan Kapolsek Gido Iptu A Hidayat serta Kepala Desa Sirete Baziduhu Ndraha usai meninjau pelaksanaan vaksinasi.

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Menjelang bulan Suci Ramadan tahun 2022, Polres Nias terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat guna mencegah serta memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Pada kegiatan kali ini, Polres Nias menurunkan vaksinator dari seksi dokkes untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19, di Desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten Nias, Selasa (29/3).

Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan SIk yang meninjau langsung pelaksanaan kegiatan vaksinasi itu mengatakan kegiatan itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Kegiatan vaksinasi Covid-19 ini kita lakukan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar kewilayahan meningkatkan dan memperkuat percepatan vaksinasi Covid-19 untuk mencegah terjadinya laju pertumbuhan virus Covid-19 menjelang bulan suci Ramadan,” ujar Kapolres Nias.

Ia mengatakan, kedatangannya di tempat pelaksanaan vaksinasi untuk memberi dorongan serta memastikan masyarakat telah melaksanakan vaksin Covid-19 dengan baik.

“Kami harus memastikan bahwa masyarakat betul-betul sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19, baik dosis I, II dan III (Booster) dengan baik,” kata AKBP Wawan.

“Harapan kita dalam kurun waktu yang cepat pelaksanaan vaksinasi betul-betul bisa dioptimalkan dan ditingkatkan. Karena ini menjadi kunci dalam upaya mencegah laju penyebaran Virus Covid-19,”sambungya.

Pada kesempatan ini, Kapolres Nias kembali mengingatkan masyarakat selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan serta menjadi kebiasaan dalam kegiatan sehari-hari.

“Tentu kita jangan melalaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, seperti selalu pakai masker, selalu cuci tangan, hindari kerumunan, gunakan cairan disinfektan. Hal ini agar dibiasakan dan dijadikan disiplin dalam kegiatan sehari-hari,” tekan Kapolres. ” Walaupun telah mendapatkan vaksinasi, namun jangan melalaikan kepatuhan terhadap protokol Kesehatan,” sambungnya.

Disela-sela peninjauan vaksinasi, Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan SIk bersama Kabag Watpers Polda Sumut AKBP Zulfikar sekaligus tim pemantau kegiatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Nias, Kapolsek Gido Iptu A Hidayat dan Kepala Desa Sirete Baziduhu Ndraha, menyempatkan diri mengikuti zoom metting pemantauan vaksinasi massal serentak di wilayah Indonesia oleh Kapolri dari Gelanggang Olahraga Universitas Trisaksti Polda Metro Jaya. (adl/ram)

Desain dengan Langgam Arsitektur Etnik Modern, Bangunan MPP akan Jadi Ikon Humbahas

IKON : Bangunan MPP akan jadi ikon Humbahas segera dibangun. Dan ini merupakan MPP pertama di Sumut.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Anggiat Manullang, mengatakan bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan akan memiliki ikon, yaitu bangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Tahun Anggaran 2022 ini akan melaksanakan Pembangunan Mal Pelayanan Publik. Saat ini Konsultan Perencana sedang melakukan tahap perencanaan Mal Pelayanan Publik,” ucapnya, Senin (28/3).

Lanjut Anggiat, bangunan MPP itu akan dibangun di Jalan Sisingamangaraja bekas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

“Bangunan ini direncanakan dengan konstruksi bertingkat 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 1.000 M2 yang akan didesain dengan Langgam Arsitektur etnik Modern yang akan menjadi ciri khas dan Ikon Kabupaten Humbang Hasundutan,” katanya.

Anggiat menambahkan, bahwa bangunan MPP itu akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representative dengan fasilitas sarana parkir untuk pengunjung dan bus bandara, pelabuhan dan bus wisata, lobby dan costumer service, tempat dan mesin antrian, ruang tunggu, tempat multimedia, gerai/counter layanan, fasilitas dan layanan difabel, ruang balai nikah, ruang laktasi, kantin/cafetaria, ruang baca dan digital library, ruang bermain anak, ATM center dan jaringan internet LAN dan fasilitas WIFI, serta ruang kantor dan ruang rapat untuk Mal Pelayanan Publik.

“Bangunan MPP ini dibangun dengan finishing dinding luar dilapisi dengan bahan material Aluminium Composite Panel (ACP) dan Gorga Batak dari Bahan Laser Cutting Metal,” tambahnya.

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat dan dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan pelayanan, meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

“Itu tercantum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik,” jelasnya.

Dirinya juga mengatakan, bahwa MPP di Humbahas sudah tahap perencanaan dan direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2022 dan berfungsi pada tahun 2023.(des/ram)