29 C
Medan
Saturday, February 7, 2026
Home Blog Page 2679

KPPU Sidak di Sejumlah Distributor Minyak Goreng, Jangan Ada Permainan Minyak

dewi/sumut pos SALURKAN: PT Salim Ivomas Pratama Medan, saat menurunkan stok minyak goreng kemasan dari kontainer, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dan Polrestabes Medan melakukan sidak sejumlah distributor minyak goreng di jalan Medan-Binjai, Kamis (17/3). Hal itu dilakukan untuk melihat pasokan dan harga pasca-Pemerintah Indonesia resmi mencabut penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dengan membuat harga menyesuaikan mekanisme pasar.

Kepala KPPU Kantor Wilayah I, Ridho Pamungkas mengatakan jangan lagi ada permainan untuk minyak goreng curah yang hingga kini masih diatur dengan HET Rp14 ribu per liter.

“Kita juga mengingatkan distributor jangan sampai minyak curah ini dikemas menjadi minyak kemasan. Karena akan langka juga nanti minyak curah ini. Indikasi kartel kita masih mendalaminya,” tegas Ridho kepada wartawan.

Ridho mengaku miris dengan kondisi minyak goreng yang ditentukan sesuai dengan HET stok langkah. Setelah Pemerintah Indonesia mencabut HET pasokan melimpah di tengah masyarakat.

“Taruhlah ini, sebagai sinyal ketika harga HET di atur migor langka setelah dilepas dibanjiri di pasaran. Jadi ini sinyal juga mereka melakukan penahanan pasokan dengan tujuan tertentu. Ketika dibuka mereka melakukannya itu menjadi sinyal juga. Menjadi salah satu kendala,” kata Ridho.

Ridho mengatakan sidak ini, melihat pasokan di tingkat produsen dan jangan sampai lagi ada hambatan pasokan.

“Sidak sebelumnya kita ke distributor juga. Waktu itu ada indikasi dari produsen terhambat pasokannya. Di sini juga ada informasi semacam itu juga, distribusi dari Wahaya sebagai distribusi tunggalnya Musimas. Juga terbatas pasokannya di sini,” kata Ridho.

Ridho mengungkapkan KPPU masih melihat keterlambatan pasokan minyak goreng ada di level distributor utama, karena Wahana dan Musimas terafiliasi satu produsen. “Jadi belum kita cek lebih jauh di level produsen, karena dari informasi, catatannya harga saat ini sudah dilepas lagi, harga HET sudah dicabut. Artinya, pembelian kemarin sudah diharga lama. Kita mau pastikan apakah di jual masih HET atau dilepas diharga kompetitif atau pasar,” tandas Ridho. (gus/azw)

Iswar Lubis SSiT MT: “Cekcok Petugas Parkir dan Polisi Cuma Salah Paham”

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KEPALA Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Iswar Lubis SSiT MT memastikan, bahwa peristiwa terjadinya perselisihan antara petugas parking elektorinic (e-Parking) dengan seorang oknum polisi berinisial S di seputaran Jalan Putri Hijau Medan, Rabu (16/3) lalu hanya sebagai bentuk kesalahpahaman.

“Saya luruskan ya, itu tidak ada perselisihan antara petugas dan pihak kepolisian. Hanya saja mungkin salah pengertian, mis komuniasi (salah paham) lah,” ucap Iswar, Kamis (17/3).

Dikatakan Iswar, pascaviralnya video diduga perselihan tersebut, pihaknya telah langsung berkoordinasi dengan Direktorat Lalulintas Polda Sumatera Utara (Ditlantas Polda Sumut). Sebab, lokasi yang terekam dalam video tersebut merupakan kantor Samsat Ditlantas Polda Sumut Putri Hijau.

“Per hari ini (kemarin) kita langsung rapat dengan Ditlantas Polda Sumut. Dan detik ini juga saya dengan Ditlantas di lapangan, semuanya klir,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah jalan di samping kantor Samsat Putri Hijau itu masuk ke dalam kawasan zona e-Parking? Iswar pun membenarkannya. Mengenai video yang viral itu, sekali lagi dirinya menyebut hanya mis komunikasi.

“Aktivitas di lokasi itu sekarang sudah normal. Gak ada kendala apapun, dan petugas e-Parking masih tetap bertugas di sana,” pungkasnya.

Seperti diketahui, video polisi cekcok dengan petugas parkir dibagikan di media sosial. Kejadian terjadi karena urusan parkir di dekat Samsat Medan Utara. Dalam video, polisi berdebat dengan seorang pria berbaju merah. Oknum polisi itu merasa pria tersebut menantangnya. “Mau institusi mau kau lawan. Institusi mau kau lawan,” kata oknum polisi tersebut.

Mendengar itu, pria berbaju merah yang berdebat dengan oknum polisi tersebut menjawab dirinya tak pernah menantang. “Siapa yang menantang. Sudah tunggu ya pak, tunggu,” ujarnya sambil memegang ponsel.(map/azw)

Raker di Komisi VI DPR, Mendag: Migor Curah Rp 14.000 per Liter

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tentang stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menjelang puasa dan Lebaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO —Kementerian Perdagangan melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI membahas persoalan bahan pokok minyak goreng di pasaran. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapker menyebutkan mulai berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah sebesar Rp14.000/liter. Penetapan ini sekaligus mencabut Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang HET Minyak Goreng Sawit. Pemerintah memutuskan menyubsidi migor curah dan melepaskan harga migor kemasan sederhana dan premium ke harga keekonomian.

“Menyikapi perkembangan situasi terkait minyak goreng, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 11 Tahun 2022,yang mencabut Permendag Nomor 6 Tahun 2022,dan mulai berlaku saat diundangkan yaitu pada16 Maret 2022. Salah satu pokok peraturan tersebut adalah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter,”ungkap Mendag Lutfi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Kamis (17/3).

Mendag Lutfi juga menyampaikan, selama periode 14 Februari–16 Februari 2022, telah terkumpul sebesar 720.612 ton bahan baku minyak goreng dari skema domestic market obligation(DMO). Dari jumlah tersebut, sebesar 76,4 persennya atau sebanyak 551.069 ton tercatat telah didistribusikan ke pasar dalam bentuk minyak goreng curah dan kemasan.

“Kalau kita konversi menjadi liter, jumlahnya lebih dari 570 juta liter. Secara teoritis, ini sudah berjalan,”ungkap Mendag Lutfi.

Jelang Puasa, Jaga Pasokan Bapok

Dalam kesempatan ini, Mendag Lutfi memaparkan kesiapan Kementerian Perdagangan menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok (bapok) jelang puasa dan Lebaran. Kemendag terus memantau sejumlah bapok dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin stok dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain membahas migor, Mendag Lutfi menyampaikan harga beras terpantau stabil di kisaran Rp10.400/kg untuk beras medium dan Rp12.400/kg untuk beras premium. Kebutuhan beras nasional tahun 2022 mencapai 30 juta ton, sementara produksi dalam negeri tahun ini diproyeksikan mencapai 31 juta ton.

Sementara itu, cabai dan bawang merah terpantau meningkat harganya akibat curah hujan tinggi. Namun, diperkirakan saat bulan puasa pasokan kembali optimal.

Untuk pasokan daging ayam dan telur ayam tersedia cukup, bahkan diproyeksi surplus pada bulan Ramadan. Terkait daging sapi, selain mengoptimalisasi penyerapan sapi lokal, Kemendag juga telah meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera merealisasikan alokasi impor daging kerbau beku dari India sebanyak 20.000 ton pada akhir Maret 2022.

Sedangkan terkait kedelai, kenaikan harga kedelai selama dua tahun periode pandemi mencapai 92,08 persen. Harga tertinggi untuk kedelai sebelum pandemi mencapai USD 345 per ton pada 2 Januari 2020. Sedangkan per tanggal 11 Maret 2022, harga kedelai di bursa internasional mencapai USD 607 per ton. “Saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme intervensi untuk mengatasi hal tersebut,”ungkap Mendag Lutfi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Mendag Lutfi juga menyampaikan terjadinya deflasi pada Februari 2022. Dengan kata lain, indeks harga konsumen pada Februari 2022 lebih rendah dibandingkan Januari 2022.

“Volatile foods mencatat deflasihingga1,50 persen. Sejumlah komoditas yang menyumbang deflasi di antaranya minyak goreng (0,11 persen), telur ayam ras (0,10 persen), daging ayam ras (0,06 persen), cabai rawit (0,05 persen), dan ikan segar (0,02 persen). Sedangkan, bawang merah menyumbang inflasi 0,03 persen,” kata Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi juga menyampaikan, pada periode puasa dan Lebaran 2022, kasus Covid-19 diproyeksi akan berada pada level yang rendah. “Untuk itu, Kemendag mewaspadai adanya kenaikan permintaan sebagai dampak pelonggaran pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),”imbuh Mendag Lutfi. (*/sih)

Hasyim Ajak KBPP Polri Medan Dukung Program Pemko Medan

AUDIENSI: Ketua DPRD Medan Hasyim SE saat menerima audiensi pengurus KBPP Polri Resor Medan di ruang kerjanya, Selasa (15/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Medan, Hasyim SE mengajak Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Resor Medan untuk bersinergi dan bergandeng tangan memberi masukan dan kritikan guna mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam membangun Kota Medan. Sebab, saat ini masalah penanganan banjir, infrastruktur dan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama masalah Narkoba masih membutuhkan penanganan serius.

Hal itu disampaikan Hasyim SE saat menerima audensi pimpinan Resor KBPP Polri Medan Ade Suherman didampingi pengurus lainnya di ruang Ketua DPRD Medan, Selasa (15/3) sore. Hasyim berharap, semua pihak dapat berpartisipasi membangun Kota Medan dan memberantas narkoba yang saat ini peredarannya semakin luas. “Perlu keseriusan membantu pemerintah. Untuk itu, KBPP Polri harus melakukan kolaborasi kepada semua pihak,” ucap Hasyim.

Dikatakan Hasyim, saat ini banyak generasi muda yang salah jalan dan terjerumus ke hal negatif yaitu Narkoba. Untuk itu, KBPP Polri harus proaktif dalam mengendalikan pemuda agar tidak menjurus ke hal negatif.

“Masa depan generasi muda harus diselamatkan. Bila terjerumus narkoba akan berdampak kriminalitas,” kata Hasyim yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Medan itu seraya mengajak untuk rutin melakulan sosialisasi pencegahan Narkoba.

Sementara itu, Ketua KBPP Polri Resor Medan Ade Suherman didampingi Wakil Ketua bidang OKK Enok Sutriadi, bidang Hukum HAM Jhon Jabat, bidang kesehatan dan sosial drg Tina Arriani M Kes dan Sri Dewi dan bagian wanita Siti Rahma menyampaikan kedatangan mereka sebagai wujud kordinasi dan sinergitas dengan Ketua DPRD Medan.

Setelah mendapat SK dari Pimpinan Daerah KBPP Polri Sumatera Utara pada Tanggal 26 Januari 2022 tentang susunan personalia Dewan Penasehat dan Pimpinan Resor KBPP Polri masa bakti 2022 – 2027, mereka juga membutuhkan dukungan dari DPRD Medan.

Untuk itu, kata Ade Suherman, pihaknya siap berkolaborasi dengan pihak manapun termasuk DPRD Medan untuk mendapat masukan dalam mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution yang saat ini bergerak dalam percepatan pembangunan.

“Ke depan kami bersinergi, dan kami akan buktikan niat kami untuk terlibat membangun kota Medan,” kata Ade.

Selain itu tambah, Ade Suherman, selaku pimpinan KBPP Polri Resor Medan, pihaknya secara perlahan akan menciptakan organisasi yang bersahabat dan dapar diterima ditengah masyarakat.

“Saya akan merubah minset ditengah masyarakat. OKP KBPP Polri akan tampil beda dengan mengedepankan persahabatan dan bersikap profesional,” tambahnya.

Pada kesempatan itu juga, bidang kesehatan dan sosial KBPP Polri Resor Medan, drg Tina Arriani M Kes, menyampaikan program mereka dalam waktu dekat, yakni akan melakukan sosialisasi pendirian Bank Sampah di Kota Medan. “Kami melihat program Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mendirikan Bank Sampah di setiap sekolah dan lingkungan sangat tepat. Untuk itu, akan kami gelorakan sosialisasi kapanpun dan dimanapun,” pungkasnya.(map/azw)

F.SPTI-K.SPSI Langkat Datangi Kantor Bupati, Minta Ganti Kadis Tenaga Kerja

FOTO: Plt Bupati Langkat berfoto bersama massa organisasi F.SPTI dan K.SPSI.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi DPC Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F.SPTI)-Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Langkat, mendatangi kantor Bupati Langkat, Kamis (17/3).

Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F.SPTI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Langkat, Sejarahta Sembiring, dihadapan ratusan kader, anggota dan pengurus PUK K-SPSI seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, meminta dengan tegas agar Plt.Bupati Langkat Syah Afandin, segera mengganti Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkab Langkat, karena dinilai mengambil keputusan sepihak dalam penetapan F-SPTI-SPSI.

Didampingi Sekretaris DPC F-SPTI-SPSI Kab Langkat Syafril SH dan Ucok BL, Sejarahta menilai, organisasi pekerja yang resmi dan terdaftar serta diakui oleh negara melalui Kementerian Tenaga Kerja RI, malah ditolak oleh Disnaker Langkat.

“Surat dan administrasi yang sah dan sesuai dengan UU berlaku di Republik Indonesia, ditolak untuk dicatatkan di Disnaker Langkat sebagai organisasi profesi pekerja yang sah. Kami minta kebenaran ditegakkan, kalau permohonan kami ini dan organisaai kita tidak segera dicatatkan di Disnaker Langkat, kami akan menerjunkan 30 ribu anggota dari DPC F.SPTI-K.SPSI seluruh Provinsi Sumut ke Kabupaten Langkat,” ujar Sejarahta. Sementara itu, Sekretaris F-SPTI-SPSI Langkat Syafril SH, meminta Pemkab Langkat untuk membekukan administrasi yang salah.

“Organisasi pekerja F.SPTI-K.SPSI kami telah resmi tercatat di Depnaker RI No.01.11/OP/BW/BWH/VIII/1993 dan telah memiliki SK

MENAKER RI.No.KEP.366/MEN/1993. Selain itu Anggota Federasi SPTI telah terdaftar di Kepmenkumham Nomor AHU-0000673.AH.0108 Tahun 2017 tertanggal 08 Desember 2017,” jelas Syafril.

Aksi damai organisasi pekerja ini dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB secara konvoi dari Kantor DPC F.SPTI-K.SPSI Kab Langkat, Jln Proklamasi menuju Kantor Bupati Langkat.

Plt Bupati Langkat Syah Afandin, saat menerima kehadiran pengurus F-SPTI- K.SPSI mengatakan, pihaknya akan membantu menyelesaikan kisruh organisasi pekerja ini.

“Kami siap memfasilitasi serikat pekerja ini, untuk selanjutnya akan mempertanyakan langsung ke Kementerian terkait keabsahan kepengurusannya,” ujar Ondim sapaan akrab Syah Afandin.

Dia pun meminta, Disnaker Langkat turut serta dalam menyelesaikan serikat pekerja ini. “Senin (21/3) nanti, saya minta Disnaker Langkat ikut serta ke Jakarta menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.(mag-2/ram)

292 Polisi Dapat Pelatihan Divhubinter Mabes Polri

PELATIHAN: Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Johni Asadoma sedang memberikan pelatihan personel Bintara Polri, di Aula Catur Prasetya, Mapolda Sumut, Kamis (17/3).

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 292 personel Bintara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di perbatasan wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mendapat pelatihan penyegaran dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri, di Aula Catur Prasetya, Mapolda Sumut, Kamis (17/3).

Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Johni Asadoma mengatakan, kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan untuk menyegarkan kembali pengetahuan, situasi dan kondisi dinamika terutama regional dan Internasional terkait pentingnya tugas di wilayah perbatasan, yaitu untuk menjaga kedaulatan Negara, memberikan perlindungan terhadap warga negara, melindungi sumber daya alam dan kekayaan negara serta pemerataan pembangunan.

“Wilayah Indonesia yang memiliki batas langsung dengan Negara luar harus selalu waspada menjaga perbatasan yang berpotensi mengancam stabilitas nasional dari kemungkinan terjadinya kejahatan Transnasional” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak yang mengungkapkan adapun Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) perbatasan yang berada di wilayah hukum Polda Sumut di antaranya, Polres Serdangbedagai (Sergai), Polres Nias dan Polres Nias Selatan (Nisel) serta Polsek Tanjungberingin, Polsek Lahewa dan Polsek Pulau-pulau Batu.

“Kondisi geografis di Sumut memberikan dampak dan potensi ancaman yang perlu diantisipasi oleh Polda Sumut dan jajaran,” katanya.

Menurutnya, kehadiran anggota Polri di perbatasan dan pulau terluar sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara yang terus bersinergi dengan TNI, selain itu juga harus mampu memainkan peran bertugas seperti tugas Imigrasi ataupun Bea Cukai untuk mengantisipasi masuknya barang ataupun Warga Negara Asing secara ilegal di wilayah Sumut.

Terkhusus di Kabupaten Nisel, lanjutnya, yang merupakan salah satu wilayah yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia serta masih banyak pulau-pulau kecil yang jarang dihuni oleh masyarakat,” ungkapnya.

“Saya harap pelatihan hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Bintara Perbatasan serta mengetahui dan memahami apa yang menjadi tugas yang harus rekan-rekan laksanakan sebagai Bintara Perbatasan,” pungkasnya. (dwi/ram)

HGU PTPN-2 Bandar Khalifah Dijarah: Beko & Truck Diseret ke Polrestabes Medan

DIAMANKAN : Alat berat beko dan dump truck milik oknum AB saat beroperasi menjarah tanah HGU 115 PTPN-2 diamankan oleh petugas Polsek Percut Sei Tuan di areal lahan HGU kebun Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan.

PERCUT SEI TUAN, SUMUTPOS.CO – Tim pengamanan aset PTPN-2 memergoki aksi penjarahan tanah di atas lahan HGU kebun Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. Di lokasi yang berada di Pasar 12 Sei Rotan itu ditemukan satu unit alat berat (Beko) sedang menguruk tanah untuk dimuat ke atas dump truck, Kamis (17/3) kemarin.

Tim pengaman aset bersama Manejer Kebun Bandar Khalifah, Ade Evi Azhar kemudian membuat laporan ke Mapolrestabes Medan dan pihak Polrestabes Medan langsung menurunkan sejumlah petugas dari Polsekta Percut Sei Tuan ke lokasi galian.

Dari keterangan di lapangan, diduga aksi penjarahan tanah bahan galian C ini dikoordinir oleh oknum berinisial (AB) dan sudah berlangsung sekitar satu minggu di lokasi tersebut. Padahal lokasi pasar 12 tersebut adalah bagian dari areal HGU No.115 PTPN-2 yang akan menjadi bagian dari proyek kota Deli Mega Politan.

“Jika tidak cepat dicegah, bisa saja lokasi ini akan menjadi areal galian C liar yang baru,” ujar Humas PTPN 2 Rahmat Kurniawan. Sebab selama ini, ada pihak tertentu yang terus berusaha menjarah tanah dalam areal HGU PTPN-2 dengan bermain kucing-kucingan dengan para petugas.

“Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memberikan informasi tentang galian C ilegal yang ada diatas lahan HGU PTPN-2,” tambah Rahmat.

Bahkan menurut salah seorang warga di sana, para penjarah ini nekad beroperasi menguruk tanah kemudian dimuat ke atas dump truck pada malam hari.

Tim yang menemukan langsung bukti Beko dan dump truck di areal tersebut, secara sigap langsung membawa barang bukti dan memboyong oknum AB dan alat berat itu ke Mapolrestabes Medan untuk pengusutan lebih lanjut.

Terlihat dilokasi tersebut Papam PTPN-2, Budi Setya Nainggolan, Wakapam Sinaga, Manajer Kebun Bandar Klippa Ade Evi Azhar, Humas PTPN-2 Rahmat Kurniawan, Staf Pengamanan Asset PTPN-2 Yusiar dan sejumlah pihak Kepolisian Polsek Percut Sei Tuan. (rel)

Pelaku UMKM di Dairi Ikuti Pelatihan DEA

SAMBUTAN: Kadis Komimfo Dairi, Aryanto Tinambunan sampaikan sambutan saat buka pelatihan DEA kepada para pelaku UMKM.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 100 orang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Dairi, ikuti pelatihan Digital Entrepreueurship Academy (DEA). Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, Selasa-Rabu (15-16/3) di Hotel Beristera, Sitinjo.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang (Kabid) Komunikasin Informasi Publik, Iswan Togatorop mengatakan, pelatihan DEA merupakan kali kedua dilaksanakan di Dairi yang merupakan hasil kerja sama Pemkab Dairi dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Kominfo Medan.

Aryanto Tinambunan yang membacakan sambutan Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu menyatakan menyambut baik pelaksanaan pelatihan DEA bagi pelaku usaha UMKM. Disebutnya, UMKM salah satu sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi saat ini.

“Namun, masih sedikit pelaku UMKM masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Untuk itu, Pemkab Dairi mendukung sepenuhnya upaya peningkatan keterampilan pelaku UMKM berbasis teknologi digital,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, Ibrar Samekto menyampaikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika gencar melakukan pembangunan infrastruktur komunikasi dan melakukan peningkatan literasi digital.

“Dan Dairi, sudah melaksanakan serangkaian kegiatan DEA, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkan inovasi berbasis teknologi para pelaku usaha di Dairi,” katanya.

Irbar mengatakan, pelatihan DEA upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi internet dan platform e-commerce dalam memasarkan hasil usahanya secara lebih luas lagi. “UMKM itu sangatlah kuat. Dari mikro menjadi makro ekonomi. Dengan keterampilan berbasis teknologi, kita bisa mengembangkan usaha. Kita bisa memasarkan produk kepada konsumen selama 24 jam tanpa harus ditunggui dengan adanya digital marketing,” ungkap Ibrar.

“Pelatihan ini diharap dapat membantu pelaku UMKM untuk berkembang dan maju, salah satunya melalui digital marketing. Memudahkan pelaku UMKM yang ada saat ini bisa go-online” sebutnya. (rud/ram)

Pamobvit Poldasu Pantau Percepatan Vaksinasi di Labuhanbatu

DIABADIKAN: Dir Pamobvit Poldasu diabadikan bersama Bupati Labuhanbatu saat melakukan pemantauan percepatan vaksinasi. FAJAR/SUMUT POS.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pam Obvit) melakukan pemantauan percepatan vaksinasi nasional di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Salah satunya di gerai vaksin Satlantas, Rantauparapat, Kamis (17/3).

Dalam percepatan vaksinasi guna terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity di tengah masyarakat sesuai target nasional, Polri bersama TNI dan pemerintah daerah terus bersinergi melakukan vaksinasi kepada lapisan masyarakat.

Poldasu sendiri, melalui Pamatwilnya Dir Pamobvit Kombes Pol BI Made Oka Putra melakukan pemantauan atau monitoring percepatan vaksinasi di Kabupaten Labuhanbatu. Salah satunya di gerai vaksinasi yang dipusatkan di simpang empat Pos Lantas kota Rantauprapat yang diadakan oleh Satlantas Polres Labuhanbatu.

Kasat Lantas Polres Labuhanbatu, AKP Rusbenny menyebutkan, pihaknya selain membuka gerai vaksinasi di pos lantas dalam mendukung percepatan vaksinasi, juga menerjunkan personel untuk melakukan mobile yakni berkeliling menjaring masyarakat untuk divaksin dengan capaian sasaran vaksinasi 250-300 orang per harinya.

Benny pun mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi dosis I, II dan III guna meningkatkan imun tubuh dan terciptanya kekebalan kelompok.

Untuk percepatan vaksinasi di kabupaten Labuhanbatu hingga kini diketahui, dosis pertama telah mencapai 90 persen dosis kedua 60 persen sementara dosis ke tiga masih diangka 5 persen.

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga dalam kesempatan itu juga menerima Kunjungan Dir Pam Obvit Polda Sumut, Kombes Pol I Made Oka Putra, dalam rangka pengecekan percepatan Vaksinasi Covid-19 dosis I, II, III, di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu, di ruang kerja Bupati, jalan SM Raja Rantauprapat. (fdh/han)

Kapolres dan Sekda Tebingtinggi Pimpin Operasi Yustisi Vaksin

YUSTISI: Tim gabungan saat melakukan operasi yustisi vaksin kepada seorang pengendara sepeda motor.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP M Kunto Wibisono didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi turun kejalan tepatnya di Jalanan Thamrin Kota Tebingtinggi untuk melaksanakan kegiatan operasi yustisi dan razia vaksinasi kepada warga melintas baik untuk vaksin tahap I, tahap II, dan vaksin tahap III, Kamis (17/3).

Kapolres Tebingtinggi, AKBP M Kunto Wibisono mengatakan, razia yang ditujukan bagi pengendera sepeda motor yang melintas di jalan tersebut dimaksudkan untuk memastikan warga sudah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis 1, 2 dan 3 (vaksin booster).

“Ini langkah yang kami ambil dalam hal percepatan program vaksinasi yaiitu dengan menjaring warga yang belum melakukan vaksinasi untuk dilakukan vaksinasi langsung di gerai vaksinasi Covid-19 di Polres Tebingtinggi,” jelasnya.

Dijelaskan AKBP M Kunto Wibisono, Polres Tebingtinggi bersama dengan Pemko Tebingtinggi mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, serta mengurangi mobilitas.

Sedangkan Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi mengatakan, Pemko Tebingtinggi selalu mendukung program percepatan vaksinasi baik tahap I, Tahap II dan Tahap III untuk Kota Tebingtinggi melalui Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Polres dan TNI, dalam kerjasama yang baik ini, kota berharap capaian vaksinasi bisa tercapai.

“Pemko Tebingtinggi bersama sama dengan Polres Tebingtinggi turun untuk melakukan razia operasi yustisi yaitu dengan mencari pengguna jalan yang belum melakukan vaksiansi. Kepada masyarakat yang sudah vaksin baik I,II dan III untuk mendonlowd aplikasi peduli lindungi,”.jelasnya. (ian/han)