25 C
Medan
Friday, February 6, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2701

Pemkab Deliserdang Dukung Program Penurunan dan Pengendalian Angka Stunting

SAMBUT: Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar saat menyambut kunjungan kerja Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Kamis (10/3).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar, menyambut langsung kunjungan kerja Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, dalam rangka Deklarasi Tim Pendamping Keluarga se-Kabupaten Deliserdang, sekaligus Pencanangan Bakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bangga Kencana Kesehatan 2022 di Balairung Pemkab Deliserdang, Kamis (10/3).

Hadir pada acara tersebut, Deputi Latihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN RI Prof M Rizal Martua Damanik, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Muhammad Irzal, Anggota DPRD Deliserdang Sa’adah Lubis, Ketua TP PKK Kabupaten Deliserdang Hj Yunita, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Deliserdang Hj Sri Pepeni, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Deliserdang Herawati, dan Kasdim 0204/DS Mayor Inf Toto Trianto.

Dalam sambutannya, Ali Yusuf menyampaikan, Pemkab Deliserdang akan terus mendorong dan mendukung keberhasilan program KB kesehatan di daerah ini, melalui berbagai program yang bersinergi, termasuk program penurunan dan pengendalian angka stunting.

“Kita harus terus melakukan perbaikan, untuk peningkatan kesejahteraan warga dengan membangun sektor-sektor strategis guna menjawab tuntutan perbaikan kehidupan warga yang cenderung semakin tinggi bahkan semakin kompleks. Karena itu, momentum kebersamaan dan semangat gotong-royong warga bagi upaya percepatan pembangunan daerah yang sudah dikembangkan selama ini harus dapat dijaga, dipelihara, dan dipertahankan,” ungkap Ali Yusuf.

Ali yusuf juga mengatakan, dengan kebersamaan Kabupaten Deliserdang akan tampil menjadi satu daerah yang maju di Sumut.

“Melalui tema Bakti Sosial IBI Bangga Kencana Kesehatan 2022 Deliserdang, kita tingkatkan pelayanan KB persalinan dalam rangka menurunkan dan mengendalikan angka stunting di Sumut, khususnya di Deliserdang,” tuturnya.

Sementara Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengatakan, berdasarkan pendataan keluarga 2021, angka TFR Sumut sebesar 2,60.

Menurutnya, hal ini masih jauh target yang diharapkan, yakni 2,16. Sedangkan angka prevalensi stunting Sumut sebesar 25,8 persen. Angka ini cukup jauh dari harapan Presiden RI, yakni 14 persen pada 2024 (SSGI 2021). Namun angka prevalensi stunting di Kabupaten Deliserdang sudah mencapai 12,5 persen. Angka terendah prevalensi stunting dari 33 kabupaten kota di Sumut.

Sebelumnya, Kepala Dinas P3AP2KB Era Permata Sari, dalam laporannya menjelaskan, maksud dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan penentu kebijakan serta pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga serta remaja tentang Program Bangga Kencana, melalui integrasi edukasi yang melibatkan para pemangku kepentingan atau penentu kebijakan serta mitra kerja di tingkat provinsi, dan kabupaten kota. (btr/saz)

Perbaikan Jalan Umar Baki, Kejari Binjai Tunggu Dokumen Perencanaan

TUTUP JALAN: Massa menutup jalan rusak akibat maraknya truk melebihi tonase melintas di Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, beberapa waktu lalu.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai mengaku, telah mendengar ekspos dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai terkait perbaikan ruas Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Rabu (9/3) lalu.

Namun, permintaan dari Dinas PUPR Kota Binjai tidak langsung diterima oleh Kejari KOta Binjai, untuk mengawal jalannya perbaikan jalan tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Binjai, Muhammad Harris menjelaskan, ekspos tersebut juga didengar langsung oleh pucuk pimpinannya, M Husein Adjmaja.

Selain Kajari Kota Binjai, juga ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Binjai Sutan Harahap, yang ikut dalam ekspos tersebut.

“Kepala Dinas PUPR juga ada dalam ekspos itu. Mereka menyebutnya, pekerjaan itu dengan peningkatan,” ungkap Harris, Kamis (10/3).

Harris pun mempertanyakan, kenapa proyek tersebut disebut peningkatan. Rupanya, anggaran yang minim dengan pengerjaan tidak sekaligus sepanjang 7 kilometer ini, dikerjakan secara terpisah.

Artinya, mana titik yang tampak cukup parah lubangnya, diperbaiki pada tempat tersebut.

Menurut Harris, ada beberapa pekerjaan fisik yang masuk dalam proyek strategis. Dan peran Kejari Kota Binjai berdasarkan usulan dari dinas terkait.

“Awalnya penetapan dari Wali Kota Binjai, mana yang menjadi proyek strategis daerah. Lalu melayangkan permohonan kepada Kejari Binjai melalui satker, untuk pendampingan,” jelasnya, seraya menjelaskan, dulu hal ini disebut TP4D, namun kini menjadi Pengamanan Proyek Strategis (PPS).

Perbedaannya, lanjut Harris, kalau TP4D seluruh pekerjaan fisik maupun pengadaan, mendapat pendampingan. Sementara PPS, mendapat pengawalan dari Korps Adhyaksa atas permohonan.

“Jadi begitu. Enggak semua pembangunan mendapat pengawalan. Dan juga berdasarkan penetapan wali kota saja yang masuk dalam proyek strategis. Ada beberapa proyek strategis yang mendapat pengawalan,” tutur mantan Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Batubara tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, ekspos yang dilakukan Dinas PUPR Kota Binjai belum sampai kepada perencanaan.

“Mereka baru sebatas tentang pelaksanaan lelang. Nanti Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau Unit Layanan Pengadaan yang akan melakukan ekspos,” beber Harris.

“Jadi terkait jalan di Payaroba ini, belum tentu kami dampingi. Kami masih menunggu dokumen perencanaannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas PUPR dengan Dinas Perhubungan Kota Binjai, saling tuding soal pengawasan truk yang melintas di Jalan Umar Baki, diduga bermuatan melebihi tonase hingga berbuntut ruas jalan tersebut rusak parah.

Bagi Dinas PUPR Kota Binjai, sejatinya Dishub Kota Binjai yang melakukan pengawasan terhadap truk bertonase berlebih itu. Dan Dishub Kota Binjai pun menyesalkan tudingan dari Dinas PUPR Kota Binjai itu.

Alhasil, sudah banyak masyarakat yang jadi korban akibat rusaknya ruas jalan tersebut. Tak hanya luka-luka, namun juga korban meninggal dunia. (ted/saz)

Rutan Kabanjahe Kejar Vaksinasi WBP

VAKSINASI: Gelaran vaksinisasi terhadap WBP di Rutan Kabanjahe.

KARO, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti target pencapaian herd immunity di UPT Pemasyarakatan, Rutan Kabanjahe Kanwil Kemenkumham Sumut kembali menggelar vaksinasi Covid-19 kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Kegiatan ini bekerja sama dengan Polres Tanah Karo, didampingi perawat mahir Rutan Kabanjahe Mawarta Ginting dan Meriati Sembiring.

Kepala Rutan Kabanjahe, Sangapta Surbakti mengatakan, semua pihak tidak bisa kompromi dengan  penyebaran virus. “Percepatan herd immunity di lingkungan Rutan Kabanjahe harus dikejar. Sebab hal ini berkaitan juga dengan hak WBP, di antaranya memperoleh jaminan kesehatan,” ungkap Sangapta.

Di lain sisi, sambung Sangapta, seperti diketahui sejak pandemi melanda, kunjungan tatap muka ditiadakan. “Jadi jika tercapai herd immunity, statistik penyebaran Covid-19 akan segera menurun. Karena itu, kunjungan tatap muka dapat dihadirkan kembali,” imbuhnya.

Ke depannya, menurut Sangapta, Rutan Kabanjahe masih akan terus melaksanakan giat vaksinasi Covid-19, bekerja sama dengan instansi lain. Sehingga target  seluruh WBP Rutan Kabanjahe mendapatkan vaksin hingga dosis ketiga akan segera tercapai. (deo/saz)

Kesal Jalan Suka Mulia Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Tanam Pohon Pisang

TANAM: Warga Jalan Suka Mulia Gotong Royong, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, menanam pohon pisang di tengah jalan, Rabu (9/3).affandi/sumut pos.

SUMUTPOS.CO – Kesal dengan kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, hingga kerap menimbulkan kecelakaan, warga sekitar Jalan Suka Mulia Gotong Royong, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, menanam pohon pisang di tengah jalan, Rabu (9/3) lalu. Puluhan warga melarang kendaraan bertonase besar melintas, karena dianggap sebagai biang kerusakan ruas jalan tersebut.

Menurut warga sekitar, kerusakan badan jalan ini, sudah cukup lama mereka dirasakan. Lubang besar di beberapa titik, sering mengakibatkan kecelakaan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4.

Parahnya lagi, di saat musim panas kawasan tersebut menimbulkan abu hingga mengganggu lingkungan sekitar, dan menjadi kubangan lumpur saat musim penghujan.

“Sudah lama kami rasakan makan abu, kalau hujan becek dan berlumpur hingga sulit dilalui. Kerusakan diakibatkan truk-truk CPO dan pengangkut buah kelapa sawit setiap hari,” ungkap Budi (43), seorang warga sekitar.

Sebelumnya, seorang pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, menimbun jalan yang rusak dengan batu kali (sungai). Namun penimbunan tanpa dilakukan pemadatan ataupun pengerasan, sehingga batu sering terlempar dan terpental saat dilintasi kendaraan.

“Pernah ditimbun batu hingga menumpuk di tengah jalan tanpa pengerasan. Dilindas kendaraan, batunya mental ke rumah warga. Ini sangat berbahaya, makanya kami bongkar,” tutur Budi lagi.

Senada, Mail (39) mengatakan, sudah berapa kali kendaraan mengalami kecelakaan di daerah tersebut. Pengendara mobil maupun sepeda motor, juga sering terjatuh. Namun sudah sekian lama jalan ini rusak, tak kunjung diperbaiki juga.

“Dampak kerusakan jalan ini sangat dirasakan warga. Jadi kami minta jalan ini segera diperbaiki. Jangan hanya ditimbun, tapi harus diaspal,” pinta Mail, diamini warga lainnya. (mag-2/saz)

Menag Segera ke Saudi Bahas Haji

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam waktu dekat ini akan segera bertolak ke Arab Saudi bertemu Menteri Haji Saudi untuk membahas soal persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk menjajaki kemungkinan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap habis.

“Kami tengah mempelajari dan akan bertemu dengan Menteri Haji Saudi untuk membahas negara-negara yang tidak memanfaatkan kuota hajinya agar dapat digunakan oleh Indonesia,” ujar Menag Yaqut Cholil dalam keterangan resmi Kemenag yang dikutip dari Jakarta, Kamis (10/3).

Pernyataan Yaqut tersebut disampaikan usai menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Taqafi di Jakarta, Kamis. Hingga kini Pemerintah Arab Saudi belum memberikan lampu hijau apakah ibadah haji akan dibuka untuk jamaah luar negeri atau tidak. Tetapi, sinyal akan dibuka telah menguat seiring dengan pencabutan sejumlah aturan, seperti PCR dan karantina.

Selain membahas soal haji, Yaqut mengatakan pertemuan dengan Syekh Essam bin Abed Al-Taqafi membahas rencana kunjungan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz Al-Syaikh ke Indonesia.

Yaqut mengaku senang dengan rencana kunjungan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz Al-Syaikh ke Indonesia. Apalagi saat ia berkunjung ke Arab Saudi disambut dengan hangat oleh Menteri Urusan Islam dan Dakwah Saudi tersebut.

“Ini membuat saya merasa berutang untuk menyambut dan melayani beliau saat berkunjung ke Indonesia. Kami akan berusaha dengan sebaik-baiknya terkait kunjungan Menteri Urusan Islam ke Indonesia seperti bertemu dengan Presiden dan ormas Islam di Indonesia,” kata Menag.

Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Taqafi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah mengundang Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi ke Indonesia. “Kami juga merasa sangat nyaman di Indonesia karena Kemenag, NU dan ormas Islam lainnya adalah sahabat. Kemenag dan NU adalah dua sektor penting bagi Kerajaan Arab Saudi,” kata dia.

Biaya Haji Dikaji Ulang

Kebijakan Arab Saudi melonggarkan protokol kesehatan Covid-19 berdampak pada biaya haji. Kementerian Agama (Kemenag) kini mengkaji ulang usulan biaya haji 2022. Sebelumnya, besarannya diusulkan Rp 45 jutaan untuk setiap jemaah haji reguler.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, biaya haji Rp 45 juta itu lebih besar sekitar Rp 10 juta dibandingkan dengan ongkos haji 2019 lalu. Kenaikan itu, antara lain, untuk biaya swab PCR di Arab Saudi. Dalam perkembangannya, Arab Saudi tidak mewajibkan swab PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), termasuk jemaah umrah maupun haji.

Hilman sudah melapor ke Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait perkembangan kebijakan prokes Covid-19 di Arab Saudi tersebut. ’’Kami juga akan berkonsultasi dengan Komisi VIII DPR untuk menyikapi perkembangan situasi. Utamanya terkait adanya pelonggaran protokol kesehatan, baik di tanah air maupun di Tanah Suci,’’ jelasnya.

Konsultasi dengan Komisi VIII DPR itu juga termasuk kemungkinan mengkaji ulang usulan biaya haji 2022. Seperti diketahui, usulan biaya haji 2022 sudah disampaikan Kemenag ke DPR pertengahan Februari lalu.

Hilman membenarkan bahwa salah satu penyebab kenaikan ongkos haji 2022 adalah memperhitungkan biaya pelaksanaan prokes Covid-19 di Saudi. Khususnya biaya untuk karantina dan swab PCR. ’’Kenaikan biaya haji juga berkaitan dengan kenaikan biaya penerbangan dan biaya operasional di Arab Saudi maupun di tanah air,’’ jelasnya. Hilman yakin adanya kebijakan baru dari Saudi tersebut berpengaruh terhadap biaya haji yang ditanggung jamaah. (jpc)

Terima Duit dari Indra Kenz, Segera Lapor Polisi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengimbau, agar pihak-pihak yang menerima uang dari Indra Kesuma alias Indra Kenz dan Doni Salmanan untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Adapun Indra Kenz dan Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan berkedok investasi bodong binary option.

Ramadhan menduga uang-uang yang diberikan Indra Kenz dan Doni Salmanan berasal dari penipuan investasi berkedok trading. Sehingga dia meminta masyarakat mengembalikannya. “Kepada siapa pun yang menerima uang ataupun barang dari para tersangka, baik dari saudara IK dan DS agar bisa itikad baik melaporkan kepada penyidik,” ujar Ramadhan kepada wartawan, Kamis (10/3).

Ramadhan mengakui, orang yang menerima uang dari Indra Kenz dan Doni Salmanan dipastikan tidak mengetahui itu hasil dari tindak pidana kejahatan penipuan. Karena itu polisi menunggu masyarakat melaporkan uang yang telah diterima dari dua tersangka tersebut.

“Tadi ada orang yang diberikan, tapi dia tidak tahu sumbernya, kan gitu. Tapi ketika penyidik akan sampaikan dia akan kembalikan. Namanya menerima uang hasil tindak pidana, itu tidak boleh,” ungkapnyan

Dia juga menuturkan, Bareskrim Polri terus melakukan pelacakan terhadap aliran dana dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka. Menurut Ramadhan, saat ini Polri telah menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuagangan (PPATK) untuk dapat melacak transaksi keuangan yang dilakukan Doni Salmanan dan Indra Kenz. “Makanya nanti kita lihat, akan kami lakukan pengembangan,” tuturnya.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Indra Kenz dan Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok investasi bodong lewat trading binary option. Untuk Indra Kenz, dia diduga melakukan penipuan investasi lewat di platform Binomo. Sementara Doni Salmanan menggunakan Quotex.

Pihak kepolisian menyebut Doni Salmanan dan Indra Kenz terancam hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Indra Kenz dan Doni Salmanan disangka Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 5, dan pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

9 Jaksa Kawal Kasus Indra Kenz

Sementara, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menunjuk sembilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus dugaan penipuan investasi bodong lewat trading binary Binomo, yang menjerat Indra Kesuma alias Indra Kenz. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, penunjukan sembilan JPU ini merujuk diterbitkannya Surat Perintah Penujukan JPU (P-16) pada tanggal 2 Maret 2022 lalu.

“Sembilan orang JPU tersebut ditunjuk setelah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menerima SPDP dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terhadap dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita hoaks melalui media elektronik dan perbuatan curang atau tindak pidana pencucian uang atas nama IK (Indra Kenz),” ujar Ketut kepada wartawan, Kamis (10/3).

Ketut menuturkan, sembilan JPU yang telah ditunjuk tersebut nantinya akan memberikan petunjuk kepada kepolisian terkait materi penyidikan dan aset yang disita. Tim JPU akan mempelajari berkas perkara yang diterima dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada saat Tahap I, dan memberikan petunjuk atas aset-aset yang telah disita dari IK dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kejahatan yang disangkakan.

Mobil Ferrari Ditarik ke Gudang Poldasu

Sementara, Tim Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri kembali menyita aset berharga milik ‘Crazy rich’ asal Medan, Indra Kesuma alias Indra Kenz, Kamis (10/3). Setelah menyita dua rumah mewah miliknya di Komplek Cemara Asri, Desa Sampali, Percut Seituan, Deliserdang, kini Bareskrim Polri menyita 1 unit mobil mewah merk Ferrari berwarna hitam dengan garis merah.

Mobil itu pun diboyong ke gudang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.

Kasubdit II Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Chandra membenarkan, pihaknya kembali melakukan penyitaan aset milik tersangka kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong binary option Binomo. Salah satunya penyitaan terhadap mobil sport mewah Ferrari milik Indra Kenz.

“Ada mobil Ferrari (turut disita),” ujar Chandra kepada wartawan, Kamis (10/3).

Chandra menuturkan, warna cat mobil Ferrari milik crazy rich asal Medan tersebut semula berwarna merah. Namun telah diubah dengan melakukan pengecetan ulang menjadi warna hitam. “Jadi memang warna aslinya merah,” katanya.

Saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi juga membenarkan penyitaan mobil Ferrari milik Indra Kenz. Dia mengatakan, untuk sementara mobil mewah tersebut berada di gudang Ditreskrimsus Polda Sumut. “Benar. Untuk sementara barang bukti tersebut diamankan di Polda Sumut,” ujarnya.

Terpisah, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan juga pihaknya telah melakukan penyitaan aset berupa dua rumah di Medan, Sumatera Utara milik Indra Kenz. “Iya penyitaan (rumah) di Medan,” ujar Whisnu.

Whisnu mengungkapkan, Bareskrim Polri juga akan terus melakukan penyitaan aset-aset milik Indra Kenz. Salah satu yang saat ini diburu adalah rumah di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. “Masih banyak (yang akan disita), termasuk nanti yang di BSD, Tangerang,” ungkapnya.

Sebelumnya pada Selasa (8/3), Bareskrim Polri juga telah melakukan penyitaan mobil mewah merek Tesla milik Indra Kenz.

Diketahui, daftar aset milik Indra Kenz yang diduga didapatkannya dari hasil dugaan penpuan berkedok investasi Binomo. Itu adalah, Tesla Model 3 Standard Range Plus (Rp 1,5 miliar), Toyota Supra (Rp 2,036 miliar), BMW Z4 Roadster (Rp 1,62 milar), Ferrari F149 California (Rp 4,45 miliar).

Kemudian, Lamborghini Huracan LP580 (Rp 9 miliar), BMW 520i – F10 (Rp 500 juta), Roll Royce (Rp 9 miliar), rumah di Alam Sutera, Tangerang (Rp 20 miliar), rumah di Medan (Rp 30 miliar), apartemen (Rp 1,5 miliar), dan rumah orang tua (Rp 5 miliar).

Adapun, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka kasus dugaan penipuan lewat investasi bodong aplikasi Binomo, dugaan judi online, penyebaran hoaks, penipuan hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Indra Kenz dijerat dengan pasal berlapis setelah, adapun pasal yang disematkan ke Indra antara lain, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Pihak kepolisian menyebut Indra Kenz terancam mendapatkan kurungan penjara selama 20 tahun atas hasil kejahatan dengan melakukan dugaan penipuan ke masyarakat tersebut.

Bareskrim Polri juga sudah mulai melakukan penyitaan aset berupa rumah, bagunan dan kendaraan milik Indra Kenz. Aset itu diduga berasal dari hasil penipuan lewat investasi bodong Binomo. (dwi/jpc)

Kasus Kerangkeng Bupati Langkat Nonaktif, Poldasu Lambat Tetapkan Tersangka

TINJAU: Terbit Rencana Peranginangin meninjau penghuni kerangkeng, sebelum kasus ini terungkap.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dinilai lambat dalam menangani kasus kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin (TRP). Sudah lebih satu setengah bulan sejak kerangkeng ditemukan, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Padahal, penetapan tersangka menjadi poin penting dalam menakar komitmen Kepolisian melakukan penegakan hukum dalam kasus ini.

Untuk itu, KontraS Sumut mendesak Polda Sumut untuk segera memastikan penegakan hukum atas kasus kerangkeng manusia tersebut. Staf Informasi dan Dokumentasi KontraS Sumut, Adinda Zahra Noviyanti mengatakan, sejak penemuan kerangkeng itu pada Januari 2022, pihak kepolisian bersama Komnas HAM dan lembaga lainnya sudah merilis berbagai temuan yang cukup komprehensif, namun masih belum ada juga penetapan tersangka bagi para pelaku yang diduga terlibat.

Dinda menyebutkan, dari update monitoring kasus yang KontraS lakukan, sejauh ini hingga minggu pertama pada Maret 2022, pihak kepolisian baru menaikan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. “Itupun secara spesifik terkait konteks temuan penghuni yang meninggal selama berada dalam kerangkeng. Lambatnya penetapan tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik TRP patut dipertanyakan,” tegasnya.

Menurut Dinda, penetapan tersangka menjadi satu poin penting untuk menakar komitmen kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kasus ini. Apalagi pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 70 saksi, menyita sejumlah barang bukti serta melakukan ekshumasi dan autopsi. Bahkan hasil autopsi juga sudah didapatkan.

Selain mendorong sesegera mungkin penetapan tersangka, pihaknya juga menyampaikan beberapa catatan KontraS Sumut dalam menyikapi berjalannya proses hukum kasus kerangkeng manusia milik bupati langkat non aktif tersebut. Salah satunya adalah pemenuhan hak bagi para penghuni kerangkeng (korban) dan perlindungan bagi saksi. “Ada sekitar 57 orang yang terdata terakhir di dalam kerangkeng sebelum ditemukan. Harus dipenuhi haknya, baik itu dalam bentuk pemulihan fisik maupun psikis. Selama ini, semua cenderung fokus pada penegakan hukum, negara sampai lupa bahwa ada hak-hak korban yang harus dipenuh,” bebernya.

Dalam hal ini, kata Dinda, para korban perlu dipulihkan psikisnya karena mengalami berbagai tindakan tidak manusiawi. Mengingat banyak korban yang merupakan orang-orang dengan permasalahan sosial yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab negara, terutama yang berusia anak-anak atau di bawah umur.

Dia menambahkan, ada korban meninggal yang juga harus dipenuhi hak bagi keluarga korban apakah itu dalam bentuk restitusi ataupun kompensasi. LPSK juga harus proaktif dalam memberikan akses keadilan bagi saksi dan korban yang telah melapor kepada kepolisian. Dengan demikian, lanjutnya, kendala pengungkapan kasus yang diakibatkan adanya ketakutan dari korban maupun saksi yang mengetahui keberadaan dan tindakan di luar batas kemanusiaan di kerangkeng itu bisa diminimalisir.

Selain itu, tambahnya, hal lain yang menjadi sorotan KontraS adalah terkait temuan keterlibatan oknum Polisi dan TNI dalam kasus kerangkeng manusia. Pihak kepolisian melalui Bidang Propam, maupun TNI melalui POM, wajib bertindak cepat dalam melakukan pemeriksaan terhadap personelnya yang terlibat. “Poin pentingnya, proses hukum bagi aparat Polisi dan TNI yang diduga terlibat harus dilakukan secara professional dan transparan. Sehingga publik bisa mengetahui siapa, bagaimana dan sejauh apa bentuk keterlibatan mereka. Ini diperlukan agar tidak malah jadi asumsi liar yang justru makin merusak citra Polisi dan TNI dihadapan publik,” imbuhnya.

Catatan terakhir, papar Dinda, KontraS menilai kasus kerangkeng manusia ini bukan sekadar tindak pidana biasa. Dari pola dan bentuk pelanggaran yang terjadi, pihaknya melihat apa yang terjadi di kerangkeng milik Bupati Langkat bisa masuk kategori pelanggaran HAM Berat. “Jika demikian, maka bukan tidak mungkin diadili menggunakan mekanisme pengadilan HAM,” tegasnya lagi.

Dinda mengungkapkan, mengacu kepada Undang-Undang 26 tahun 2000, tentang Pengadilan HAM, pelanggaran yang dapat diseret adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi genosida dan kejahatan kemanusian lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam UU ini adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. “Bentuknya bisa banyak, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan perampasan kemerdekaan seperti yang diduga terjadi di dalam kerangkeng manusia adalah beberapa contohnya,” ucapnya.

Unsur meluas dan sistematik, sambungnya, menunjukkan pada keterlibatan otoritas yang memegang kekuasaan sehingga terjadi pelanggaran. Sebagaimana diketahui, dalam kasus kerangkeng milik Bupati Langkat, keterlibatan otoritas pemegang kekuasaan sangat jelas. Di situ ada Bupati Langkat, pejabat pemerintah lain, hingga aparat keamanan Negara.

Jika melihat pada instrumen HAM internasional, istilah meluas merujuk pada jumlah. Dari temuan Komnas HAM setidaknya ada 6 orang meninggal dunia. Angka ini belum termasuk korban fisik dan trauma psikis. Ini belum lagi korban yang tidak memiliki keberanian untuk mengungkap penyiksaan yang dialaminya selama berada di dalam kerangkeng. “Sebuah catatan yang KontraS Sumut temukan di ruangan kerangkeng setidaknya sudah ada 433 orang yang tercatat pernah mendiami kerangkeng tersebut. Angka yang disebutkan Polda dan Komnas HAM bahkan jauh lebih banyak dari itu,” paparnya.

Satu hal yang pasti, terangnya, kepastian hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban, sekaligus langkah konkrit dari Negara dalam melakukan perlindungan HAM merupakan fokus utama. Bahwa Keberadaan kerangkeng manusia itu tidak sekedar melanggar aspek perizinan dan tindakan yang melampaui kewenangan.

Dikatakannya, bahwa beroperasinya kerangkeng secara tegas telah merenggut hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk tidak diperbudak sebagaimana diatur oleh pasal 28I UUD 1945 dan UU Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Berlangsung selama lebih 10 tahun, didukung dan difasilitasi oleh otoritas kekuasaan, jumlah korban tidak sedikit dan berasal dari berbagai daerah. Tentu ini bukan sekedar tindak pidana biasa,” tandasnya. (dwi)

IDI Meminta Pemerintah Bertahap Lakukan Pelonggaran Menuju Fase Endemi

AKTIVITAS: Sejumlah masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari. Pemerintah diminta tak buru-buru menuju fase endemi Covid-19 meski kasus melandai. istimewa/Sumut Pos.

SUMUTPOS.CO – Status pandemi Covid-19 menjadi endemik di Indonesia, telah mulai digaungkan seiring melandainya kasus positif dan bertambahnya angka vaksinasi. Ketua Satgas Penanggulangan Pandemi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, meminta pemerintah bertahap dalam melakukan pelonggaran pandemi Covid-19 menuju fase endemi.

ZUBAIRI mengatakan, banyak contoh negara-negara terburu-buru melonggarkan terbukti mengalami lonjakan kasus Covid-19 secara signifikan. Da menjabarkan, situasi negara yang membuka perbatasan, menghapus karantina, tes PCR, dan masker (menuju endemi), yakni: kasus di Belanda (80 persen), Inggris (53 persen), Swiss (47 persen). “Ini warning bagi kita agar perlahan saja menuju endemi,” ujar Zubairi dilansir dari akun Twitternya, Kamis (10/3).

Dia sepakat, pemerintah mempersiapakan transisi menuju endemi. Asalkan, harus dengan monitoring dan tidak langsung meniru bulat-bulat kebijakan negara lain. “Saya setuju kebijakan ini. Namun harus dengan monitoring. Enggak bisa langsung tiru negara lain. Notabene vaksinasi di atas 60 tahun masih rendah, belum 70 persen. Jika dalam dua minggu aman, kasus menurun, dan enggak ada klaster baru yang besar, kenapa tidak kita masuk ke endemi,” ungkapnyan

Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan menuju endemi, di antaranya kasus baru dan aktif turun drastis, vaksinasi penuhi 70 persen, lebih baik jika booster capai 40 persen. “Tidak berperilaku seolah-olah pandemi sudah berakhir. Termasuk enggan melakukan tes dan pakai masker, dan sabar,” ujarnya.

Kasus harian Covid-19 di wilayah Jawa-Bali diklaim telah menurun drastis. Pemerintah, kini menyiapkan sejumlah strategi transisi menuju endemi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan angka penurunan tak hanya terjadi dari sisi kasus harian Covid-19 semata. Melainkan juga dari sisi keterisian tempat tidur/bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit, serta angka kematian. Bahkan, kini angka kesembuhan terus merangkak naik.

Atas dasar itu, pemerintah kembali menetapkan sejumlah kabupaten/kota Jawa-Bali masuk dalam kategori PPKM level 2, termasuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). “Semua upaya yang ada ini perlu didukung keterlibatan masyarakat yang baik dan edukasi mumpuni,” kata Luhut dalam keterangannya, seperti dikutip Selasa (8/3).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga melonggarkan sejumlah kegiatan masyarakat. Ini adalah bagian dari transisi Indonesia untuk menuju fase endemi dari pandemi Covid-19. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan ketentuan syarat pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi udara, laut, maupun darat yakni dengan tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Namun, dengan syarat para pelaku perjalanan sudah melakukan vaksinasi dosis kedua.

Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada dua fase yang harus dilakukan sebelum menuju situasi endemi. Pertama, fase pengendalian pandemi. Artinya, laju penularan atau reproduction number harus di bawah 1. Kondisi laju penularan sangat rendah pernah dirasakan Indonesia dalam kurun waktu September hingga Desember 2021.

Kedua, fase pra endemi. “Kita sedang menyusun roadmap menuju situasi endemi. Tentunya sebelum endemi tercapai, yang harus kita lakukan dua fase sebelumnya,” kata Nadia dalam keterangan virtual yang dikutip pada Rabu (9/3).

Ia menjelaskan, untuk menuju endemi, ada indikator yang harus ditetapkan bersama para ahli kesehatan. “Beberapa hal misalnya yang sudah menjadi pertimbangan, termasuk transmisi komunitas yang sudah ada pada level 1, kemudian cakupan vaksinasi minimal 70 persen,” jelas Nadia.

Selain itu, indikator seperti testing serta tracing, yang harus sesuai standar. “Yang pasti adalah laju penularan atau yang kita ukur dengan reproduction rate itu kurang dari 1 dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini adalah beberapa hal, yang menjadi indikator kita dan dalam rangka menuju situasi endemi,” terangnya. (bbs)

Pengurus MUI Dilantik, Syah Afandin Bakal Bangun Tempat Berkumpul Ulama

BERSAMA: Plt Bupati Langkat H Syah Afandin diabadikan bersama para pengurus MUI Kabupaten Langkat pada Pelantikan dan Rakerda Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Langkat di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Rabu (9/3).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Langkat, Masa Khidmat 2021-2026 di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Rabu (9/3) lalu.

Rakerda ini mengusung tema ‘Memperkokoh Eksistensi MUI sebagai Solusi Persoalan Keumatan dan Kebangsaan di Kabupaten Langkat’. Para pengurus MUI langsung dilantik Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak. Adapun susunan kepengurusan MUI Kabupaten Langkat Masa Khidmat 2021-2026, yakni Ketua H Zulkifli Ahmad Dian, Sekretaris Hishaq Ibrahim, Bendahara H Mansur, Wakil Ketua H Saiful Abdi dan Panjang Harahap.

Pada kesempatan itu, Ondim, sapaan karib Syah Afandin, mengucapkan selamat berkhidmat kepada umat bagi para pengurus MUI Kabupaten Langkat yang baru dilantik. Dia juga berharap, ulama terus membimbingnya dalam menjalankan program-program pemerintahan.

“Saya akan melanjutkan pembangunan tempat berkumpulnya para ulama yang sudah dijanjikan Bapak Terbit Rencana Perangin-angin,” ungkap Syah Afandin.

Ondim pun menginginkan MUI tidak menjadi lembaga seremonial, namun benar-benar jadi lembaga yang memperbaiki umat.

“Saya berharap MUI dan para ulama ada pada posisi yang kuat untuk memperbaiki umat,” harapnya, seraya mengajak semua pihak untuk bersama bergandengan mendukung peran MUI menjalankan program religius di Kabupaten Langkat.

Pada kesempatan itu, Pemkab Langkat juga menyerahkan secara simbolis bantuan hibah Tahun Anggaran 2022 kepada MUI Kabupaten Langkat sebesar Rp350 juta, LPTQ sebesar Rp100 juta, dan BKPRMI Rp100 juta.

Sementara itu, Ketua MUI Sumut H Maratua Simanjuntak, berpesan, agar pengurus MUI Kabupaten Langkat harus miliki perubahan, dan menjadi mitra pemerintah serta lembaga lainnya untuk membina umat.

“MUI harus melayani, mengayomi, dan melindungi umat. Hal itu termasuk tugas MUI,” tuturnya.

Dia juga menginginkan Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa di setiap tahunnya.

“Saya minta setiap tahun harus ada fatwa yang dikeluarkan. Dan saya minta kepada Ketua MUI harus mengeluarkan fatwa di Langkat ini,” pinta Maratua, sembari berharap, Plt Bupati Langkat segera melanjutkan keinginan Bupati Langkat nonaktif, untuk membangun Kantor MUI, sebagai tempat berkumpulnya para ulama.

Selanjutnya, Ketua Panitia Pelantikan, Syahrizal MZ menyampaikan laporan, sebanyak 179 orang pengurus dilantik berdasarkan hasil Musda yang telah dilaksanakan di Hotel Saka Medan, beberapa waktu lalu.

Turut hadir Prof Muhammad Hatta, Dandim 0203/LKT Letkol Inf Joko Wisnu Saputro, Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok, Kajari Langkat Muttaqin Harahap, Danyonif 8 Marinir Letkol Marinir Farick, dan Danyonif Raider 100/PS Letkol Inf M Bassarewan. Serta Kakan Kemenag Kabupaten Langkat H Zulfan Efendi, para Kepala OPD Pemkab Langkat, ormas Islam, dan undangan lainnya. (mag-6/saz)

Tanggulangi Covid-19 di Langkat, BPBD Gelar Tes di Pasar Stabat

DATA: Petugas sedang mendata warga yang ingin melakukan vaksinasi di perparkiran Pasar Stabat, Kabupaten Langkat, Rabu (9/3).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Demi menanggulangi Covid-19 di Kabupaten Langkat, Satgas Percepatan Covid-19 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat menggelar rapid test antigen biosensor, pembagian masker, dan vaksinasi di perparkiran Pasar Stabat, Kabupaten Langkat, Rabu (9/3) lalu.

Kegiatan ini dipimpin Kalakhar BPBD Kabupaten Langkat Irwan Syahril, yang juga Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Langkat. Pada kesempatan itu, Irwan menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindakan kepedulian bagi kesehatan masyarakat, sebagai antisipasi penularan Covid-19, atas intruksi Plt Bupati Langkat H Syah Afandin.

Dia juga mengatakan, kegiatan ini, sebagai upaya untuk menurun status PPKM di Kabupaten Langkat ke level 1. Seperti diketahui, Kabupaten Langkat kini beradd diPPKM Level 2.

“Giat ini diinisiasi oleh BPBD Langkat, bekerja sama dengan intansi terkait,” ungkap Irwan.

Irwan pun berpesan kepada petugas, untuk bersikap santun dan persuasif saat melakukan tugas dan imbauan.

Dia menuturkan, adapun taget rapid test antigen dilakukan untuk 150 warga, vaksinasi targetnya 100 dosis untuk suntikan dosis pertama, kedua, dan booster, dengan jenis vaksin Sinovac serta Astrazeneca.

Seorang warga yang mengikuti kegiatan, Rina Fauza, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemkab Langkat kepada masyarakat, dalam upaya penanggulangan Covid-19.

“Kami para pedagang dan pengunjung merasa senang bisa melakukan rapid test secara gratis, dan adanya vaksinasi dosis pertama, kedua, dan booster di sini. Jadi mempermudah kami, tanpa meninggalkan terlalu jauh dagangan kami,” bebernya.

Ikut terlibat dari intasi terkait, yakni Diskominfo Langkat, Dinkes, Sat Pol PP, Dishub, Disperindag, Polres Langkat dan Kodim 0203/Langkat, serta Puskesmas Stabat, Forkopimcam Stabat, dan Kelurahan Stabat Baru. (mag-6/saz)

1...2,7002,7012,702...15,757Page 2,701 of 15,757

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor