25 C
Medan
Friday, February 6, 2026
Home Blog Page 2706

Calon Kades Kecamatan Bandar Khalifah Deklarasi Damai

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Calon Kepala Desa (Kades) yang akan melakukan pemilihan Kepala Desa pada 31 Maret 2022 mendatang melakukan deklarasi damai di Aula Kantor Camat Bandar Khalifah, Kabupaten Sergai, Selasa (8/3). Deklarasi damai disaksikan oleh Kapolres Tebingtinggi AKBP M Kunto Wibisono, Waka Polres Kompol Asrul Robert Sembiring, tokoh masyarakat dan forkompinda setempat.

Kapolres Tebingtinggi AKBP M Kunto Wibisono menjelaskan, Polri hadir untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pilkades 2022 di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Sergai yang masuk dalam wilayah hukum Polres Tebingtinggi. “Saya berharap dalam kegiatan ini agar terciptanya situasi Pilkades 2022 dalam keadaan aman dan kondusif. Kegiatan ini merupakan ajang kontestasi dalam menduduki kursi kades, maka siapun nantinya kades yang terpilih agar dapat diterima dengan iklhas,” pintanya.

AKBP M Kunto Wibisono juga meminta P2KD untuk tetap netral dan tidak berpihak kepada calon kades. “Kami mengajak dan mengimbau kepada para bapak ibu dalam pelaksanakan Pilkades 2022 untuk saling menjaga situasi yang sejuk dan aman,” jelasnya. Terdapat 4 Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, di antaranya Desa Bandar Tengah, Desa Juhar, Desa Gelam Sei Serimah, Desa Kayu Besar

Sedangkan Camat Bandar Khalifah, Maningar mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades dapat berjalan aman, damai, dan kondusif. Sesuai arahan Bupati Serdangbedagai, kita bersama-sama mengimbau masyarakat untuk mengikuti vaksin 1, 2 dan 3 karena pencapaian vaksinasi di Bandar Khalifah masih belum memenuhi target. “Nantinya pada saat pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Bandar Khalifah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya didahulukan yang sudah divaksin,”pinta Maningar. (ian/han)

Pemkab Asahan Peringati Isra Miraj 1443 Hijriah

BERSAMA: Bupati Asahan H. Surya BSc foto bersama forkompimda di sela-sela peringatan Isra Miraj.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, pengusaha tempat hiburan malam dan sejenisnya untuk menutup sementara. Begitu juga dengan rumah makan, restoran dan kafe bila membuka usahanya diminta untuk menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Demikian imbauan Bupati Asahan H. Surya BSc saat menghadiri peringatan Isra Miraj 1443 Hijriah yang digelar Pemkab Asahan di Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran, Selasa (8/3).

“Insya Allah, usaha tersebut diyakini akan berperan besar dalam menjaga kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan,”ujar Bupati Asahan mengakhiri.

Peringatan Isra Miraj 1443 Hijriah Pemkab Asahan berjalan hikmat yang diisi tausiyah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Drs. H. Samin Pane, MA.(dat/han)

1.011 ASN Asahan Diusulkan Naik Pangkat

NAIK PANGKAT: BKD Asahan melakukan pengusulan 1.011 ASN untuk naik pangkat.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui BKD Kabupaten Asahan mengusulkan 1.011 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, untuk mengikuti rekapitulasi kenaikan pangkat periode April 2022, Senin (7/3)

Dalam usulan ini, sebanyak 930 ASN golongan II/c – III/d (SK Bupati Asahan), 78 ASN golongan IV/a – IV/b (SK Gubernur Sumatera Utara) dan 3 ASN IV/c – IV/e (SK Presiden). Mereka akan diverifikasi oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan yang hari ini telah hadir di Kantor BKD Kabupaten Asahan.

Hal ini disampaikan Kepala BKD Kabupaten Asahan Nazaruddin, SH saat menerima Tim Kanreg VI BKN Medan bersama dengan Tim BKD Provinsi Sumatera Utara di Aula BKD Kabupaten Asahan.

Nazaruddin juga mengatakan, usulan kenaikan pangkat ini diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada ASN yang memiliki kinerja baik selama 2 tahun terakhir. “Dan untuk Fungsional sendiri dilihat dari angka kredit yang ditentukan oleh Tim Penilai Instansi setiap OPD,” ucap Nazaruddin. (dat/han)

Wagubsu Optimis Angka Stunting Turun 14 Persen

TERIMA: Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Sumut menerima kunjungan Kepala BKKBN Sumut Mhd Irzal di Rumah Dinas Wagub.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara (Sumut). Sebanyak 12 provinsi termasuk Sumut menjadi prioritas untuk menjalankan rencana aksi nasional dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Sumut bersama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Mhd Irzal, mengaku optimis Sumut dapat mencapai target penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

“Saya yakin dan percaya kalau kita bergerak sesuai dengan ketentuan yang telah disusun dan kerja sama yang baik antar OPD, dinas terkait hingga nanti juga bekerja sama dengan Kemenag dalam hal ini KUA. Kita optimis target tersebut bisa terlaksana,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah usai menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut dan jajaran di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud, Medan, Selasa (8/3).

Lanjut Ijeck, Juli 2024 target kasus stunting harus turun 14 persen untuk Sumut dan juga nasional. “Dalam kaitan ini, kita harus bergerak by data yang sudah disiapkan secara nasional by Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sampai dengan petugas lapangan di setiap desa,” ujarnya.

Stunting, lanjut Ijeck, memang harus jadi prioritas sebagai upaya mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik. “Dalam kaitan ini, bukan hanya soal gizi, tapi lingkungan atau sanitasi harus diperhatikan. Jadi semua instansi terkait harus sama-sama bekerja,” harapnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mhd Irzal menambahkan, BKKBN telah siapkan sebanyak 30.969 pendamping keluarga yang akan disebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut. “Tim pendamping keluarga ini adalah bidan, kader KB, dan anggota PKK di desa yang telah dilatih. Mereka akan mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting di antaranya calon pengantin, ibu hamil, ibu dalam masa interval kehamilan, serta ibu dengan anak usia 0 – 59 bulan. Insya Allah, dengan pendampingan yang baik ini, kita optimis,” ujar Mhd Irzal.

Selain memberikan sosialisasi dan pendampingan, lanjut Irzal, para tim pendamping akan melakukan koneksi data ke aplikasi sebagai upaya mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kodisi calon pasangan pengantin. “Untuk koneksi selular para pendamping ini ke aplikasi kita, BKKBN keluarkan dana sebesar Rp100 ribu tiap bulan. Untuk pendampingan ada lagi biayanya,” ujarnya.

Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan Kemenkes RI, angka stunting di Sumut mencapai 25,8 persen. “Kejar-kejaran dengan angka nasional yang berada di 24,4 persen. Tahun 2024 harus turun menjadi hanya 10 persen, dan waktu kita tinggal 2,5 tahun lagi. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tapi kita harus optimis dengan kolaborasi mudah-mudahan bisa turun,” katanya. (gus)

Sementara itu, untuk angka kasus stunting tertinggi di Sumut ada di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 47,7%, Kabupaten Padanglawas sebesar 42% dan Pakpak Bharat 40%.(gus)

Pemprovsu Surati PT SMGP, Gubsu: Bila Tak Ditanggapi, Direkomendasikan Tutup

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

MADINA, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku sudah menyurati PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) terkait 59 warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mengalami keracunan gas. Dan jika tidak ditanggapi, Pemprovsu akan menutup operasional PT SMGP.

Dijelaskan Gubsu Edy Rahmayadi, sejak awal sudah tidak merekomendasikan PT SMGP untuk beroperasi lagi. Karena sebelumnya peristiwa yang sama sudah pernah terjadi pada Januari 2021 lalu.

“Sudah kita surati lagi PT SMGP, kejadian seperti ini sudah dua kali. dari awal sudah kita rekomendasikan agar tidak beroperasi lagi dikarenakan pipa melewati perkampungan atau desa rakyat,”ungkap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Dipenogoro, Kota Medan, Selasa (8/3) siang.

Mantan Pangkostrad ini menegaskan, bila surat yang sudah disampaikantidak mendapatkan tanggapan dari PT. SMGP, pihaknya akan melakukan upaya penindakan secara hukum.

Dimana surat yang disampaikan, terkait warga yang mengalami keracunan dan upaya pihak PT SMGP agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali dikemudian hari.

“Apabila tidak ditanggapi, kita lakukan sesuatu agar tidak terulang. Dia (PT SMGP-red) harus pindah, karena saya tidak merasa merekomendasikannya,” sebut Gubernur Edy.

Meski izin operasi PT. SMGP dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, mantan Ketua Umum PSSI ini mengaku Pemprov Sumut juga memiliki wewenang untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat, agar PT SMGP ditutup. Karena sudah membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.

“Daerah mempunyai wewenang untuk itu, izin bukan dari sini (Pemprov Sumut) dari Nasional (Pemerintah Pusat), tugas provinsi rekomendasi itu. Tapi, pekerjaan itu baik,” kata Gubernur Edy.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu menilai ada indikasi kelalaian yang dilakukan oleh PT SMGP saat beroperasi. (gus/han)

Viral di Medsos, Komplotan Wanita Bercadar Curi Beras di Grosir

Ilustrasi
Ilustrasi

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Beredar rekaman video komplotan wanita berkerudung dengan memakai baju panjang dan bercadar berjumlah tiga orang, menggasak beberapa karung beras di tiga lokasi terpisah, Minggu (6/3). Mereka datang dengan menumpangi mobil jenis minibus warna hitam ke setiap toko atau grosir beras di Desa Tandam Hilir I, Hamparanperak, Deliserdang lalu membawa beras. Keterangan dirangkum di kepolisian menyebutkan, ketiga orang yang datang ini memiliki peran berbeda.

Satu orang datang menemui pemilik atau penjaga toko dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian. Usai perhatian korban teralih dan bahkan meninggalkan para komplotan, dua lainnya pun beraksi.

Caranya cukup, karung beras 10 kilogram dijepit oleh ibu-ibu paruh baya di selangkangannya. Diduga komplotan ibu-ibu ini sudah melakukan modifikasi di balik rok panjangnya.

“Mereka awalnya datang, yang satu bertanya apakah ada beras 30 kg sebanyak 3 karung. Orang itu beralasan mau beli untuk buat acara pesta anaknya. Kemudian mereka meninggalkan toko sekitar pukul 11.30 WIB,” ujar korban, Siti, Selasa (8/3).

Kepada Siti, wanita yang mengalihkan perhatiannya berujar akan kembali lagi. Sebab, Siti menjawab, pihaknya tidak memiliki 3 karung beras seberat 30 kg. “Yang ada cuma satu karung,” imbuhnya.

Siti sadar bahwa dagangannya sudah digasak sekitar pukul 14.00 WIB. Komplotan ibu-ibu jepit beras menggasak dua karung beras seberat 10 kg.

Setelah dari toko beras Siti, komplotan ibu-ibu ini berpindah ke tempat lainnya. Toko beras milik Baron jadi korban.

“Awalnya trio emak-emak ini datang ingin membeli sesuatu. Satu orang berperan mengalihkan perhatian penjaga toko, setelah itu rekan pelaku yang lain beraksi,” urai Baron saat dikonfirmasi.

Baron juga mengetahui bahwa toko yang dijaga Siti juga telah digasak oleh komplotan tersebut. “Semoga segera disikapi, karena sudah meresahkan. Tiga toko yang sudah digasak trio emak-emak ini,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Kanit Pidum Polres Binjai, Iptu Hotdiatur Purba meminta rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial (medsos) tersebut. “Terima kasih informasinya, sedang kita lidik,” pungkasnya. (ted/azw)

Diduga Cabuli Siswi SMK, Polres Nisel Tangkap 2 Aparatur Desa

DUA TERSANGKA: Kedua para tersangka pelaku pencabulan, ZH (kiri) dan tersangka YZ (kanan) saat dipaparkan Polres Nisel, kemarin.

NISEL, SUMUTPOS.CO – Satuan Reskrim Polres Nias Selatan (Nisel) menangkap dua tersangka pelaku pencabulan terhadap siswi kelas 3 SMK Negeri 1 Umbunasi AN (17) di desa Orahili Gomo Kecamatan Gomo Nisel, Jumat, (4/3) kemarin sekira pukul 18:00 WIB. Kedua tersangka masing-masing berinisial ZH Alias Ama Lona Hulu (33), aparat Kepala Urusan (Kaur) Keuangan di Kantor Desa Silimabanua Umbunasi Kecamatan Ulu Idanotae, sedangkan seorang lagi YZ Alias Ama Sander Zebua (30), Sekretaris di Kantor Desa Silimabanua Umbunasi, Kecamatan Ulu Idanotae.

“Ia benar, kedua tersangka sudah ditahan sejak tanggal (5/3) dan telah memenuhi minimal dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP,” aku Kapolres Nisel AKBP Reinhard H Nainggolan melalui BA Subbag Humas Polres Nisel Bripda Aydi Mashur. Selasa, (8/3).

Menurutnya, kejadian pencabulan yang dialami oleh korban AN (17) diawali pelaku ZH, yang menyetubuhi korban pada Tahun 2021. “Pada saat itu korban dihubungi oleh tersangka pertama ZH (33) untuk datang ke rumahnya. Sampainya korban di rumah tersangka, korban dirayu kemudian korban diajak ke dalam kamar kemudian korban disetubuhi,” beber BA Subbag Humas Polres Nisel Bripda Aydi Mashur.

Sementara, pencabulan yang dilakukan tersangka YZ (30), tidak diingat korban kapan kejadiannya.”Tersangka YZ (30) saat itu dihubungi tersangka untuk datang ke rumahnya dan tiba di rumahnya kemudian korban langsung ditarik ke samping rumah untuk dicabuli,” ungkap Manshur. Bripda Aydi Mashur menambahkan akibat pencabulan itu, kini korban hamil 5 bulan.

Menurut pengakuan tersangka ZH (33), dia mencabuli korban karena nafsu, sedangkan YZ (30), beralasan karena lama menduda.

Dari hasil pemerikasaan terhadap kedua tersangka dan korban, bahwasanya tidak ditemukan pengancaman ataupun ancaman kekerasan terhadap korban. Tersangka hanya merayu lalu kemudian memberikan sejumlah uang kepada korban agar tidak membuka mulut.

Atas kejadian ini, kedua tersangka dijerat Pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (mag-8/azw)

DPRD Langkat Bentuk Pansus PAD

istimewa USULAN: Ketua Fraksi Nasdem Ajai Ismail menyerahkan usulan Pansus PAD kepada Sekdakab Langkat Indra Salahudin, saat rapat paripurna di gedung DPRD Langkat, kemarin.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat membentuk Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD). Pansus dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan PAD yang selama ini dianggap masih kecil kontribusinya dalam APBD.

Alasan ini disampaikan Ajai Ismail selaku Ketua Fraksi Nasdem yang merupakan salah satu fraksi pengusul terbentuknya Pansus Peningkatan PAD pada rapat paripurna DPRD Langkat, kemarin.

Menurut Acai (panggilan Ajai Ismail), PAD memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktifitas pemerintahan dan pembangunan. “Penggalian segala sumber dana potensial di daerah merupakan cara untuk peningkatan PAD itu,” sebut Acai.

Sumber PAD dimaksud sebut Acai dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, bagi hasil bukan pajak, sumbangan pemerintah pusat dan provinsi serta penerimaan lain-lain.

Dari semua sektor ini lanjutnya, Pansus akan membantu pemerintah daerah memaksimalkan pengelolaan potensi PAD sehingga PAD dapat menstimulasi dana pembangunan daerah.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Langkat Syah Afandin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat, Indra Salahudin, menyambut baik dibentuknya Pansus Peningkatan PAD.

Pembentukan Pansus PAD dianggap penting, karena selama kurun waktu 3 tahun dilanda pandemi covid-19, pencapaian PAD belum maksimal. “Pemerintah daerah berharap rekomendasi dari hasil kerja Pansus nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga PAD dapat lebih ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” ujar Sekda.(mag-2/azw)

Ketua DPRD Langkat Sribana Peranginangin yang memimpin rapat, berharap pansus dapat bekerja semaksimal mungkin sehingga PAD yang merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Usai paripurna, Pansus Peningkatan PAD yang berjumlah 15 orang sepakat menunjuk Pujianto dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua Pansus dan Bahri dari Partai Bulan Bintang sebagai wakilnya. (mag-2/azw)

Dishub Binjai: Belum Ada Perintah Awasi Truk Lebihi Tonase di Jalan Umar Baki

TUTUP JALAN: Massa menutup jalan rusak akibat maraknya truk melebihi tonase melintas di Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, beberapa waktu lalu.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai mengaku belum ada menerima surat permintaan pengawasan truk yang melebihi tonase di ruas Jalan Umar Baki di Kelurahan Payaroba, Binjai Barat. Dishub Binjai pun menyesalkan pernyataan pimpinan Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai itu.

“Jangan tuding-tudingan. Sejauh ini, kita belum ada mendengar hal itu,” jawab Sekretaris Dishub Binjai, Heny Sitepu, Selasa (8/3).

Dia menjelaskan, Dishub belum ada mendapat surat dari Dinas PUPR terkait pengawasan truk yang diduga bermuatan melebihi tonase.

Alangkah baiknya, dia bilang, Dinas PUPR Binjai mengirim surat undangan kepada sekretaris daerah (sekda) atau Dishub dan Satuan Lalu Lintas serta perangkat lainnya untuk duduk bersama membahas hal tersebut.

Namun nyatanya, Heny bilang tidak ada koordinasi tersebut. “Maunya dibuat rapat, semua diundang biar enak. Biar tidak ada yang tuding-tudingan,” beber Heny. “Bagaimana kami mau mengawasi, tapi ditutup pos (timbangan) itu kemarin,” bebernya.

Sementara, Satlantas Polres Binjai pun ternyata belum ada menerima surat dari Dinas PUPR menyoal perbantuan untuk mengatur arus lalu lintas truk yang melintas di ruas Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat. Kasat Lantas Polres Binjai, AKP Djoko Lelono pun terdengar kaget ketika dikonfirmasi wartawan soal Dinas PUPR melayangkan surat permohonan untuk bantu melarang truk melintas jalan tersebut. “Kalau sesuai aturan, itu di Dishub. Sejauh ini, belum ada PUPR bermohon itu,” ujar Djoko.

Dia menegaskan, Satlantas Polres Binjai siap mendukung Dinas PUPR untuk membantu menghalau truk bermuatan lebih melintas. “Ya harus didukung itu, untuk keselamatan. Siapa takut. Kalau untuk keamanan, ketentraman dan keselamatan kenapa tidak, kita siap bantu,” tukasnya.

Pascalubang yang menganga di ruas Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Kabid Bina Marga, Ridho Indah Purnama mengusulkan kepada kepala dinas agar melarang truk bermuatan maupun tidak untuk tidak melintas di jam padat. Seperti pagi maupun sore.

Pun nyatanya, usulan Ridho belum terjajaki komunikasi yang baik kepada instansi terkait. Sebelumnya perbaikan ruas jalan yang telah merenggut dua nyawa, menggandeng Kejaksaan Negeri Binjai.

Terakhir yang jadi korban tewas di Jalan Umar Baki akibat lubang adalah seorang pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar berinisial FN (12). Kematian korban cukup tragis, karena dilindas oleh ban truk setelah jatuh dari sepeda motor akibat lubang, Jum’at (4/3).

Diketahui, seratusan masyarakat pernah turun ke jalan dan menanam pohon pisang pada lubang yang menganga di ruas Jalan Letnan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat pada akhir November 2021. Ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes dan kecewa lantaran Jalan Letnan Umar Baki yang terpantau rusak parah tak kunjung diperbaiki.

Bahkan, kondisi jalan bak kubangan ketika hujan deras mengguyur sudah sejak sepuluh tahun belakangan terakhir. Akibat aksi protes massa, terjadi kemacetan mengular panjang.

Puluhan truk pun berhenti lajunya karena akses ditutup oleh massa. Polsek Binjai Barat pun turun ke lokasi aksi massa untuk meredam emosi massa.

Namun tetap saja, tak terbendung kekecewaan massa melihat sikap Pemko Binjai. Pun akhirnya, akses penghubung Kecamatan Binjai Barat dengan Binjai Utara ini dibuka setelah Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution turun ke lokasi aksi protes masyarakat.

Masyarakat dijanjikan akan segera diperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut. Untuk sementara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai menambal lubang dengan pasir serta batu. (ted/azw)

Diberhentikan karena Tidak Bermasker, Uang Digasak Pria Berpakaian Polantas

PELAKU: Potongan foto pelaku berpakaian polisi lalulintas (kanan) saat memeriksa kendaraan warga Siantar di Lubukpakam, kemarin.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Hendra Sinaga ( 41) Warga Jalan Barita, Gang Pitola, Siantar Timur, Kota Pematangsiantar membuat pengaduan ke Polresta Deliserdang dengan nomor STTLPP/ B/130 / III/2022/ SPKT/ Polresta Deliserdang/ Polda Sumut, Minggu (6/3).

Hendra Sinaga mengaku kehilangan uang Rp5 jutaan, diduga dicuri oknum berpakaian Polisi Lalulintas (Polantas) tepatnya di Jalinsum Medan-Lubukpakam, simpang putaran kendaraan depan Mesjid besar PTPN II sebelum Simpang Kayu Besar Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Minggu (6/3) siang sekitar pukul 12.30 WIB kemarin.

Dalam keterangannya, korban mengaku peristiwa berawal saat ia bersama sopirnya mengendarai mobil pikap hendak mengantar uang sumbangan kemalangan ke rumah kerabatnya di Medan. Namun saat melintas di lokasi kejadian, mobilnya diberhentikan oknum polisi karena tak pakai masker. Oknum polisi itu memakai baju dinas lengkap dengan rompi hijau polantas namun memakai jaket hitam masker dan helem.

Dengan nada keras, ia meminta sopir dan korban untuk menunjukkan surat kendaraan dan mengatakan kalau keduanya dicurigai membawa barang terlarang. Keduanya diminta mengeluarkan isi kantong dan tas masing masing yang berisi uang sebanyak Rp5.172.000, STNK, SIM dan Kartu BPJS. Sementara tas milik sopir dibuka oleh oknum berpakaian polisi itu yang berisi uang sebanyak Rp500.000. Oknum menyuruh korban melepaskan tasnya dan meletakkan di dalam mobil lalu merampas kunci mobil korban lalu mengunci pintu mobil.

Oknum tersebut lalu memaksa sopir untuk naik ke sepeda motornya dengan alasan keduanya akan dibawa ke kantor menjumpai komandan dari oknum itu. Korban coba bertanya namun oknum itu mengatakan nanti di jelaskan di kantor apa kesalahan mereka.

Lalu sopir dibawa oleh oknum berpakaian polisi itu ke arah jalan menuju Lubukpakam. Tak berapa lama, oknum itu kembali dan mengajak korban untuk ke kantor menjemput sopirnya. Korban meminta kunci untuk mengambil tas berisi uang di dalam mobilnya tapi tak diberi oleh oknum itu sambil mengatakan kalau tasnya akan aman di dalam mobil.

Tak mau berdebat, korban ikut dengan oknum itu dan di bawa ke pos polisi di simpang Abadi Kecamatan Tanjungmorawa. Sebelum sampai ke Pos Polisi, oknum itu meminta korban membelikan rokok dengan alasan untuk diberikan kepada komandannya yang ada di pos. Tapi korban menolak dengan alasan tak ada uang. Lalu oknum itu memberikan uang Rp 50.000 pada korban dengan dilemparkannya sambil mengatakan untuk segera membelikan rokok. Uang itu diambil korban namun, oknum berpakaian polisi itu menaiki sepeda motornya ke arah Simpang Kayu besar .

Korban menunggu di Simpang Abadi sambil bertanya pada petugas penyeberang jalan bernama Jepri di tempat itu. Dan Jepri mengatakan kalau yang mengantarkan korban tadi adalah Polantas yang tugas di sini.

Sekitar 20 menit di tunggu, oknum tak kembali juga. Korban lalu kembali ke mobilnya yang di parkir di tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan sopirnya sudah ada ditempat itu.

Mereka melihat kunci mobil sudah lengket di pintu kiri mobil dan ketika dibuka tas mereka sudah hilang dari dalam mobil. Keduanya coba melacak keberadaan oknum berpakaian polisi yang memeriksa mereka tadi dengan mendatangi Pos Polisi Simpang Kayu Besar namun tak ada yang mengenali. Begitu juga keduanya mencoba mendatangi Jepri petugas penyeberang jalan tapi sudah tidak ada. Saat didatangi kerumahnya Jepri mengelak kalau ia kenal dengan oknum berpakaian polisi itu.

Akhirnya, korban membuat pengaduan ke Polresta Deliserdang dan kasus ini saat ini dalam penanganan pihak Kepolisian. Kapolresta Deliserdang Kombespol Irsan Sinuaji Sik saat dikonfirmasi terkait kasus ini via seluler mengatakan kalau hal ini akan ditindak lanjuti. “Saya cek perkembangannya,” ucap Kapolres.

Terpisah, Kasatlantas Polresta Deliserdang AKP Nasrul melalui seluler saat dikonfirmasi mengatakan belum mengetahui kejadiannya. (btr/azw)