Home Blog Page 2733

Projo Medan Minta Polisi: Tindak Tegas Pelaku Anarkis

Rizal Ardjuna.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pro Joko Widodo (DPC Projo) Kota Medan, Rizal Ardjuna mengapresiasi jalannya aksi secara tertib di Kota Medan dan beberapa kota lainnya. Hal ini dikatakan Rizal kepada Sumut Pos di Medan, dalam menyikapi situasi politik terkait aksi mahasiswa 11 April 2022.

“Kita meminta Kepolisian Republik Indoneaia (Polri) untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang sudah bertindak anarkis,” katanya, Rabu (13/4)n

Dia menegaskan, pihaknya akan mendorong Pemerintah untuk terus bekerja dengan  berpedoman kepada Undang-Undang Dasar (UUD) dan konstitusi bernegara. “Pasca  pandemi dan ekses geopolitik global di Eropa Timur telah membuat komoditas dan beberapa kebutuhan hidup menjadi langka dan naiknya harga-harga. Karena itu DPC Projo Kota Medan meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran pembantunya untuk fokus bekerja dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya yang menyangkut kebutuhan hidup harian,” pintanya.

Pihaknya juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk peka dan waspada, guna membersihkan individu dan kelompok yang dapat merusak legasi dan prestasi yang telah dicapai. “Selamatkan Jokowi dan selamatkan rakyat dari brutus politik serta mafia kepentingan,” pungkasnya. (dwi/ila)

Hari ke-11 Ramadan, Harga Cabai Hijau Alami Kenaikan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki hari ke-11 Bulan Ramadan atau Rabu (13/4), sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Medan mengalami kenaikan dan penurunan harga dibandingkan dua hari sebelumnya.

Hal ini diketahui saat Dirut PUD Pasar Medan Suwarno, didampingi Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu, dan Kepala Pasar Petisah Tahap I Maludin Sidebang, serta Kepala Pasar Petisah Tahap II Bonar Pasaribu melakukan pengecekan harga ke pasar-pasar yang ada di Kota Medan.

Dikatakan Suwarno, dari pengecekan yang dilakukan pihaknya, kenaikan harga terjadi pada komoditi cabe hijau yang semula seharga Rp18 ribu/kg menjadi Rp20 ribu/kg. Meski begitu, untuk harga cabai merah dan rawit justru mengalami penurunan.

Bila sebelumnya harga cabai merah mencapai Rp36 ribu/kg, kini telah turun menjadi Rp28 ribu/kg. Sedangkan untuk cabai rawit dari harga Rp30 ribu/kg menjadi Rp28 ribu/kg. Penurunan harga juga mencakup daging dan ayam ras. Daging ayam ras yang sebelumnya mencapi Rp33 ribu/kg kini turun menjad Rp30 ribu/kg.

Dijelaskan Suwarno, untuk harga kebutuhan pokok lainnya, masih cukup stabil. Adapun kebutuhan pokok tersebut meliputi beras seharga Rp12 ribu/kg, jagung Rp8 ribu/kg, bawang merah Rp32 ribu/kg, bawang putih Rp28 ribu/kg, daging sapi Rp140 ribu/kg, telur ayam ras Rp1.200 per butir, gula pasir Rp14 ribu/kg, minyak goreng curah Rp17 ribu/kg, kedelai Rp15 ribu/kg, ikan tongkol Rp40 ribu/kg, ikan gembung Rp50 ribu/kg, dan ayam kampung Rp68 ribu/kg.

Dengan kondisi harga cabai yang semakin ‘pedas’ itu, sambung Suwarno, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk mengatasi hal itu.

“Sebelum harga cabai, kemarin juga kenaikan harga minyak goreng dan daging sapi sudah kita sampaikan. PUD Pasar tidak bisa mengintervensi terkait harga, melainkan hanya menyediakan wadah bagi pedagang untuk berjualan di pasar tradisional,” pungkasnya. (map/ila)

Gelar Seminar, Menkumham Ajak Gubernur se-Indonesia Dorong Pemajuan KI

SAMBUTAN: Menkumham Yasonna H Laoly memberikan sambutan dalam gelaran Roving Seminar Kekayaan Intelektual, di Medan (13/4).agusman/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pemajuan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia guna mewujudkan pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikannya, saat gelaran Roving Seminar Kekayaan Intelektual pertama yang dihadiri oleh seluruh gubernur, pimpinan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera serta jajaran SKPD di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Utara, di Medan, Rabu (13/4).

“Ekosistem KI merupakan siklus perputaran ekonomi, yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” ucap Yasonna.

Disebutkannya, agar KI dapat menopang perekonomian negara maka masyarakat Indonesia perlu menerapkan 4 pilar utama KI, yakni penciptaan KI, perolehan atau pelindungan KI, penegakkan hukum serta komersialisasi KI.

“Saya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dari sektor pemerintah dan privat, baik di pusat maupun di daerah untuk saling bersinergi memanfaatkan sistem KI nasional agar dapat mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.

Ia menyampaikan, melalui kegiatan Roving Seminar KI yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, dapat menjadi langkah awal komitmen bagi para pimpinan daerah untuk mendorong masyarakat di wilayahnya peduli terhadap KI.

“Diharapkan roving seminar KI ini menjadi awalan komitmen bersama kita untuk memantapkan langkah kolaborasi antara kementerian/lembaga yang saling bersinergi dalam mewujudkan ekosistem KI yang dapat menjadi pilar bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Untuk mendukung ekosistem KI, kata dia, diperlukan sinergi kolaborasi antar kementerian/lembaga. Diantaranya seperti Kemenkumham dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Kemenparekraf bisa memfasilitasi pemberian promosi dan insentif atas pariwisata berbasis KI dan KI berbasis ekonomi kreatif. Mendukung kemampuan industri kreatif untuk bersaing dengan produk-produk ekonomi kreatif impor, serta mempromosikan berbagai jenis produk ekonomi kreatif Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, melalui kolaborasi Kemenkumham dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dapat menghasilkan pemberian fasilitasi promosi dan penelitian terkait pertanian yang memiliki kaitan dengan KI personal maupun Komunal.

“Kementan merupakan mitra strategis bagi Kemenkumham dalam penyediaan data KI Komunal khususnya terkait sumber daya genetik dan potensi Indikasi Geografis,” ujarnya.

Adapun kolaborasi Kemenkumham dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemendagri dapat mengarahkan kepada seluruh Pemerintah Daerah agar dalam penyusunan program kerja, program kerja tersebut dapat menyentuh kepada dukungan atas KI.

“Kemendagri juga bisa mensosialisasikan urgensi KI guna mendorong Pemda untuk dapat menemukan potensi KI di wilayah guna dimanfaatkan sebagai salah satu aset pembangun ekonomi di wilayah,” katanya.

Mengingat besarnya manfaat potensi KI dan KI Komunal untuk meningkatkan perekomonian nasional, Yasonna mengajak kepada para pimpinan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menggali potensi wilayahnya masing-masing.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera untuk terus menggali potensi wilayah, terus berkreasi, berkarya dan berinovasi, bersama-sama memahami pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional,” pungkasnya. (man/ila)

Masuk Dalam Kawasan Heritage, Kantor Pos Medan Segera Dibangun Jadi Pos Bloc

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menata kawasan Kesawan sebagai kawasan Heritage di Kota Medan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Langkah itu pun mendapatkan dukungan PT Pos Indonesia yang mengaku akan mendorong penataan kantor pos besar Kota Medan yang merupakan bagian dari kawasan Heritage di Kota Medan.

PT Pos Indonesia pun berencana untuk mengembangkan Kantor Pos Medan menjadi Pos Bloc, yakni creative center (ruang kreatif publik) sebagai tempat anak muda untuk berkreasi. Di samping itu, Pos Bloc juga akan menjadi tempat para pelaku UMKM menawarkan hasil produknya.

“Atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terimakasih karena telah memilih Kota Medan sebagai salah satu kota dalam pembangunan Pos Bloc ini. Apalagi bangunan Kantor Pos Medan masuk cagar budaya dan merupakan titik 0 Kota Medan. Oleh karenanya, pengembangan yang akan dilakukan tentunya akan sangat berarti bagi masyarakat Kota Medan,” ucap Bobby di Kantor Pos Medan, Selasa (12/4).

Dalam kesempatan itu, PT Pos Properti Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Pos Indonesia, berkolaborasi dengan PT Ruang Kreatif Pos untuk memperkenalkan Pos Bloc Medan sebagai sebuah ruang kreatif publik baru yang akan segera dibuka di Kota Medan. Terkait hal itu, Bobby Nasution menyatakan, Pemko Medan juga mendukung penuh PT Pos Indonesia yang ingin menjadikan Kantor Pos Medan sebagai Pos Bloc.

“Apa yang dilakukan PT Pos Indonesia ini tentunya mendukung penataan heritage yang merupakan salah satu program prioritas utama Pemko Medan. Apalagi PT Pos Indonesia juga akan melakukan pengembangan untuk membantu para pelaku UMKM dengan menjadikan Pos Bloc sebagai pasar bagi mereka,” ujarnya.

Bobby juga mengungkapkan, Pemko Medan juga akan merevitalisasi Lapangan Merdeka dan Kawasan Kota Lama Kesawan. “Kantor Pos dan Lapangan Merdeka merupakan ikon Kota Medan yang berada satu lokasi dan merupakan satu kesatuan. Revitalisasi yang dilakukan fungsinya untuk masyarakat. Semoga pembangunan secara fisiknya dapat segera dilakukan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga berpesan agar tenant-tenant yang nantinya ada di Pos Bloc harus berasal dari Kota Medan, sehingga visi utama dari pembangunan Pos Bloc yaitu menciptakan jalur sutra kreatif yang dapat menghubungkan antar sirkuit di Indonesia Barat dengan Indonesia Timur hingga ke mancanegara dapat tercapai.

“Kalau bisa tenant dan komunitas yang ada di Pos Bloc ini harus yang ada di Kota Medan, agar visi utama yang ingin menciptakan jalur sutra ini dapat segera terwujud. Artinya apa yang menjadi unggulan dari Kota Medan ini dapat dipromosikan sehingga mereka nantinya dapat terkenal sampai mancanegara. Selain itu juga, para pelaku UMKM dan komunitas kreatif Medan dapat naik kelas,” harapnya.

Bobby juga berharap, kehadiran Pos Bloc nantinya dapat menjadi wadah bagi anak-anak muda dalam mengembangkan kreativitasnya. Dengan demikian, anak-anak muda di Kota Medan yang telah berkembang di luar kota dapat kembali ke Medan karena wadah kreativitas untuk mereka telah disediakan.

“Semoga tanggal 17 Agustus nanti, Pos Bloc ini sudah dapat beroperasi dan dimanfaatkan oleh anak-anak muda dan pelaku UMKM yang ada di Kota Medan,” pungkasnya. (map/ila)

Asian Agri Latih Petani Sawit soal Sertifikat ISPO

Asian Agri melatih 102 petani sawit mengenai pengelolaan sawit yang Sustainable, pada 28 Maret - 31 Maret 2022 di Parapat, Sumatera Utara.

PARAPAT, SUMUTPOS – Setiap pemilik atau perusahaan perkebunan kelapa sawit dianjurkan memiliki sertifikat ISPO. Sertifikasi ini dilakukan untuk memastikan setiap perkebunan  dikelola dengan berkelanjutan.

ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System merupakan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian. Kebijakan ini diambil sejak tahun 2009 untuk membuat minyak kelapa sawit dari Indonesia memiliki daya saing yang besar di pasar global.

Dalam upaya mendukung program pemerintah menyosialisasikan ISPO, Asian Agri memfasilitasi kegiatan pelatihan pengelolaan sawit yang Sustainable bagi 102 petani sawit yang berasal dari 15 Desa dan 15 Koperasi Unit Desa (KUD) yang terletak di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, pada 28 Maret – 31 Maret 2022 di Parapat, Sumatera Utara.

Pelatihan tersebut sekaligus sebagai persiapan petani sawit di Pelalawan dan Indragiri Hulu dalam menghadapi masa replanting (peremajaan).

Hendra S. Saragih, mewakili Asian Agri menjelaskan, program ini merupakan wujud keseriusan Asian Agri dengan tujuannya meningkatkan kualitas hidup petani melalui pengembangan sumber daya berkelanjutan.

“Asian Agri berkomitmen untuk mendukung  pemerintah dalam melaksanakan program ISPO,” sebutnya.

Sementara itu, Kades SP 1Tariyam (Bukit Gajah) berterima kasih karena telah mendapatkan pelatihan dari Asian Agri. “Pelatihan ini memperkuattali silaturahmi dankerjasama antara perusahaan, KUD dan Desa. Sekaligus menambah semangat untuk membangun negeri,” ucapnya.

Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi petani sawit. “Selain melibatkan generasi pertama, dalam sesi pelatihan ini generasi kedua (milenial) juga diajak untuk ikut serta. Dalam pelatihan ini peserta dibekali pengetahuan tentang bagaimana menerapkan pengelolaan sawit yang berkelanjutan, karena hal ini sesuai dengan program pemerintah dalam mendorong petanimelakukan sertifikasi ISPO,” bebernya.

Kades SP 1 Tariyam (Bukit Gajah)  berterimakasih dengan adanya pelatihan yang dilakukan Asian Agri. “Kami berharapAsian Agri akan terus melakukan pembinaan kepada KUD dan petani mitranya,” pintanya.  (rel)

Pemkab Toba dan RSI Tabur Bibit Nila di Danau Toba

Foto: Regal Springs Indonesia dan Pemkab Toba menabur bibit ikan nila atau tilapia di Danau Toba, Kamis (14/4/2022).

TOBA, SUMUTPOS – Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan Danau Toba, Regal Springs Indonesia mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Toba dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba dalam kegiatan restocking ikan nila atau tilapia di emPat lokasi. Yaitu Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti, Desa Sibuntuon Kecamatan Uluan, Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian dan Desa Lumban Gaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kamis (14/04/2022).

Kegiatan restocking merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan dengan menambah stok ikan tangkapan ke perairan umum. Adapun dukungan Regal Springs Indonesia adalah menyediakan 50.000 bibit ikan tilapia.

“Perusahaan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga populasi ikan di Danau Toba. Selain itu, restocking program juga adalah kegiatan rutin tahunan kami untuk memberikan nilai tambah dan ekonomi untuk masyarakat dan nelayan lokal,” ujar Donald William Mcintyre General Manager Farming of Regal Springs Indonesia.

Bupati Kabupaten Toba Ir. Poltak Sitorus mengatakan kegiatan ini merupakan bagian program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Toba dalam rangka percepatan pembangunan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toba dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, maka kebutuhan akan konsumsi protein hewani yang bersumber dari ikan pun semakin tinggi.

“Namun, sangat disayangkan, tingginya populasi ikan red devil (Amphilophus labiatus) mengakibatkan jumlah hasil tangkapan nelayan di Danau Toba menjadi menurun,” kata Poltak

Kegiatan restocking ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Toba untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.  “Maka harapan kita dengan suksesnya program ini, akan menambah penghasilan nelayan dan tentunya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba Sahat M. Manulang mengatakan kontribusi dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan ketahanan pangan. “Saat ini dengan jumlah populasi ikan red devil yang semakin meningkat, sangat meresahkan nelayan tangkap. Hasil ikan tangkapan yang bernilai ekonomi seperti ikan nila atau ikan mas sudah jauh menurun drastis,” ungkap Sahat.

Menurutnya, sebelum keberadaan ikan red devil, hasil tangkapan nelayan bisa mencapai 10kg ikan per hari. Namun setelah jumlah populasi ikan red devil yang terus meningkat, hasil tangkapan hanya 1-2kg per hari. “Jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga nelayan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan upaya restocking ini, kami optimis dapat menambah jumlah populasi ikan bernilai ekonomis, ” lanjutnya.

Inisiatif program restocking telah dilakukan Regal Springs sejak beberapa tahun terakhir di sekitar unit usaha perusahaan. Tahun 2019 – 2021, lebih dari 450.000 penaburan benih ikan tilapia dilakukan di Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Kemudian di tahun 2021, sebanyak 500.000 benih juga diserahkan kepada pelaku UMKM, petani tambak dan kelompok budidaya perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Akhir Maret 2022, perusahaan juga menebar 100.000 benih ikan tilapia di sekitar wilayah perairan Danau Toba. (rel)

Pemkab Labuhanbatu Bahas Standar Satuan Harga TA 2023

PENENTUAN: Asisten II Ikramsyah Putra Nasution. Membuka rapat penentuan Bahas Standar Satuan Harga TA 2023.FAJAR/sumut pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu segera tentukan Standart Satuan Harga (SSH) tahun anggaran 2023. Itu tertuang dalam rapat yang dibuka Asisten II Ikramsyah Putra Nasution, di ruang rapat Bupati Labuhanbatu, Selasa (12/4)

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan pemerintah kabupaten Labuhanbatu. Dengan harapan semua OPD dapat menyusun standar harga barang sebaik baiknya.

“Kegiatan Ini untuk menyusun standar harga barang untuk pedoman tahun anggaran 2023. Ini masih persiapan, karena lebih cepat lebih baik untuk menyiapkan standar harga barang. Saya berharap OPD bekerja sebaik-baiknya untuk Labuhanbatu,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan Standar Satuan Harga (SSH) ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi OPD untuk mempermudah dalam perencanaan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong OPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran, serta mempermudah bagi Tim Anggaran dalam melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing OPD.

Ikram menyebutkan, rapat tersebut merupakan diskusi untuk menentukan harga barang, diharapkan pada awal bulan Mei mendatang sudah melapor ke BPKAD dan Akhir bulan mei sudah tersusun standar harga barang untuk Tahun 2023.

“Karena nantinya akan diperiksa oleh Inspektorat. Untuk kedepan kita buat formula harga barang,” bebernya.

“Hari ini kita panggil semua OPD, agar penyusunan standar harga barang cepat selesai. Tujuan dari rapat tersebut, yaitu akan melahirkan buku standar satuan harga barang Kabupaten Labuhanbatu. Setelah rapat ini selesai, Tim yang dibentuk akan turun langsung ke lapangan dengan melakukan survei harga barang di toko-toko yang telah ditetapkan setelah disepakati kemudian bupati memutuskan harga barang, dan akan dijadikan keputusan,”pungkasnya.(fdh/han)

376 Guru Honor Dairi Lulus Seleksi PPPK

RUDY SITANGGANG/SUMUT POS Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi pada BKPSDM Dairi, Martua Simarmata.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 376 orang guru honorer di kabupaten Dairi, lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk formasi tahun 2021.

“Dari 941 kuota diberikan, yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi PPPK yakni untuk tahap 1 sebanyak 172 orang dan tahap 2 sebanyak 204 orang. Tetapi dari total 376 orang yang lulus seleksi itu, ada 1 orang meninggal dunia,”ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Mutasi dan Informasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Martua Simarmata ditemui wartawan di kantornya, Rabu (13/4).

Sebelumnya, lanjut Martua, formasi diusulkan sebanyak 1.152 orang, namun kuota disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hanya 941 orang.

Martua mengatakan, untuk yang lulus PPPKK sedang proses di BKN untuk penetapan NIP.

“Kita menunggu penetapan NIP baru di SK kan,” ucap Martua. Sementara itu, ditanya soal formasi PPPK apakah ada dibuka tahun 2022 ini?, Martua menyebut, belum ada formasi.

“Kami belum bisa memastikan apakah tahun ini akan ada lagi formasi PPPK untuk tahap 3. Jika seleksi tahap 3 dibuka, masih bisa diikuti guru honor yang tidak lulus pada tahap 1 dan 2 ditambah guru dari program pendidikan profesi guru (PPG),”terangnya. (rud/han)

Airlangga: Revisi UU PPP Disepakati, Pembentukan Undang-Undang Semakin Efisien

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022). Menko Airlangga mengapresiasi persetujuan tingkat I antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah atas draf RUU tersebut.

Menurut Airlangga, revisi UU PPP menjadi kebutuhan pembentuk undang-undang dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji formil Omnibus Law Cipta Kerja.

MK memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka dua tahun. Salah satu pertimbangan MK adalah, pembentuk UU agar memberikan landasan hukum baku yang dapat menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus law.

Airlangga optimistis, kesepakatan atas perubahan UU PPP membuat pembentukan undang-undang lebih efisien.

“Pembentukan peraturan perundang-undangan akan lebih efektif, efisien, tanpa mengurangi asas pelaksanaan keterbukaan yang menerapkan prinsip meaningfull participation,” tutur Airlangga kepada wartawan, Kamis (14/4).

Menko Airlangga menambahkan, ada sejumlah hal penting yang dimasukkan dalam perubahan UU PPP nantinya. Salah satunya pemanfaatan teknologi informasi untuk dalam pembentukan undang-undang.

Airlangga menegaskan, ketentuan ini dibutuhkan agar bisa mengikuti perkembangan dunia modern. Selain itu, pembentukan undang-undang berbasis elektronik juga bisa membuat prosesnnya lebih efisien.

“Pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik yang mana sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan berbasis digital saat ini,” tegas Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, selain berbasis elektronik, beberapa beleid yang disepakati yakni soal pengaturan penanganan perkara pengujian UU di MK, pengujian peraturan di bawah UU berada di Mahkamah Agung (MA), serta pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan. DPR dan pemerintah bersepakat pengundangan dilakukan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

“Terkait dengan pengundangan, yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang disahkan dan ditetapkan oleh Presiden yang mencakup UU, PP, Perpres. Dalam rangka efektifitas administrasi pemerintahan dan percepatan pemberlakuan di masyarakat,” ujar Ketum Golkar.

Sebelumnya, Baleg mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I atas revisi UU PPP, pada Rabu (13/4/2022) malam. Sebanyak delapan fraksi menyetujui perubahan UU PPP, sementara, hanya Fraksi PKS yang menolak menyetujui poin-poin dalam revisi tersebut.

Setelah disepakati Baleg dan pemerintah, Menko Airlangga menerima langsung naskah RUU PPP dari Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. Airlangga didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, mewakili pemerintah. (adv/*)

Pemko Tebingtinggi Identifikasi Langkah Penurunan Stunting

RAKOR: Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar didampingi Kadis PPKB Kota Tebingtinggi Nina Zahara ketika membuka rakor penurunan stunting di Tebingtinggi.sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemko Tebingtinggi menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tebingtinggi dengan tema Identifikasi Kasus Stunting di Aula Bappeda Jalan Delima Kota Tebingtinggi, Rabu (13/4).

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tebingtinggi Ir Oki Doni Siregar sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tebingtinggi menjelaskan, bahwa OPD yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting ini harus mampu bersinergi.

“Kemiskinan dan Stunting ini sangat berhubungan, karena yang menderita Stunting ini sudah dipastikan berasal dari keluarga yang kurang mampu atau berpendidikan rendah, untuk itu diharapkan OPD yang terlibat agar saling membantu dan bersinergi jangan bekerja sendiri-sendiri,” jelas Oki Doni.

Tambahnya, apalagi jika Kelurahan atau Kepling yang bersentuhan langsung ke masyarakat tidak peduli maka urusan Stunting ini tidak akan mengalami penurunan. Oki juga menambahkan, tindakan preventif terhadap Stunting ini adalah pada saat pra nikah dan menjaga kesehatan lingkungan masyarakat.

“Tindakan preventif khsusnya di bagian Pra Nikah agar benar-benar dilaksanakan oleh Dinas PPKB seperti pemeriksaan kesehatan calon pengantin, tes narkoba dan HIV. Begitu juga dengan lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi tingkat kesehatan, sehingga OPD seperti Dinas Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan harus saling bersinergi agar kesehatan lingkungan dapat tercapai,” pinta Oki Doni.

Sebelumnya, Kepala Dinas PPKB Kota Tebingtinggi Nina Zahara menjelaskan Pemko Tebintinggi telah menerbitkan SK Tim Pendampingan Keluarga (TPK) yang terdiri dari 360 orang yang bertugas memberikan edukasi, sosialisasi dan screening pencegahan stunting pada tiga kelompok sasaran, yaitu calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun.

“Berjalannya TPK menjadi pembaruan pendekatan dalam upaya mewujudkan Indonesia berkualitas bebas stunting.

Tenaga TPK yang berkualitas, kolaborasi lintas sektor dan sistem kerja pendampingan yang baik menjadi kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting di Kota Tebingtinggi,” ucap Kadis PPKB Nina. (ian/han)

1...2,7322,7332,734...15,895Page 2,733 of 15,895