29 C
Medan
Wednesday, February 4, 2026
Home Blog Page 2734

Dibantu TNI AU, Kemendag Pasok 52.800 Liter Minyak Goreng ke Papua

Kementerian Perdagangan dibantu TNI melakukan pengiriman stok minyak goreng ke Sorong, Jayapura dan Marauke untuk mendukung ketersediaan minyak goreng di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Kemendag for JawaPos.com).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perdagangan terus aktif melakukan sidak ke pasar dan mengeluarkan stok minyak goreng di gudang-gudang distributor guna mengatasi kekosongan minyak goreng diberbagai daerah. Bahkan dengan menggandeng TNI AU, Kemendag memasok 52.800 liter minyak goreng ke sejumlah wilayah di Papua seperti Sorong, Merauke dan Jayapura. Demikian ditegaskan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta Senin (21/2).

Pada tahap awal, TNI AU akan mengirimkan 52.800 liter migor ke sejumlah wilayah di Papua seperti Sorong, Merauke dan Jayapura. Demikian ditegaskan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta Senin (21/2).

“Hari Senin dan Selasa akan ada pengiriman migor ke wilayah Indonesia Timur berkerjasama dengan TNI khususnya TNI AU menggunakan pesawat angkut Hercules C-130. Upaya terobosan ini dilakukan untuk memberi rasa tentram masyarakat agar mendapatkan minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, “ tegas Mendag Lutfi.

Seperti diketahui, harga yang ditetapkan Pemerintah yaitu minyak goreng curah Rp11.500/liter, kemasan sederhana Rp13.500/liter dan kemasan premium Rp14.00/liter. Para pedagang baik di ritel modern maupun di pasar tradisional harus menjual minyak goreng kepada konsumen sesuai ketentuan.

Dijelaskan Mendag, Kemendag meminta sejumlah produsen minyak goreng membantu menyediakan stok minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Selanjutnya migor akan dikirim oleh TNI AU ke berbagai wilayah sesuai sasaran di Indonesia Timur.

“Para produsen menyatakan sanggup menyediakan migor kemasan sederhana dan premium dari Surabaya dan Jakarta. Komitmen TNI AU membantu masyarakat dengan mengirimkan migor ke agen dan distributor di wilayah Indonesia Timur. Saya minta begitu minyak goreng sudah sampai, agen dan disrributor bisa cepat memasok ke pasar tradisional sehingga masyarakat langsung mendapatkan migor sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Mendag Lutfi.

Menurutnya, KPN Corporation telah menyediakan migor untuk tujuan ke Sorong sebanyak 1.100 karton atau 13.200 liter dari Surabaya dengan penerima CV. Papua Sejahtera Sorong. Dari produsen Wilmar disiapkan migor ke Jayapura sebanyak 1.100 karton atau 13.200 liter dari Surabaya dengan penerima CV. Momugu Jayapura, Jayapura Selatan – Jayapura. Dari produsen Musim Mas akan disediakan 1.100 karton atau 13.200 liter ke Merauke dari Surabaya dengan penerima CV Bamboo Retail, Jl. Raya Mandala, Merauke. Sementara dari Apical akan disiapkan migor ke Sorong sebanyak 1.100 karton atau 13.200 liter dari Jakarta dengan penerima PT Rajawali Nusindo Cabang Sorong, di Sorong Kota.

Sinergi dengan semua pihak dan terutama TNI AU merupakan langkah nyata pemerintah mengatasi berbagai masalah migor saat ini. Mendag Lutfi mengapresiasi pelaku usaha dan TNI AU yang telah bersama Kemendag, bahu membahu menyelesaikan persoalan ini . Ke depan, sinergi dengan berbagai lembaga akan terus dilakukan.

“Apresiasi khusus saya berikan kepada TNI AU dan produsen migor atas kesediaannya bersama pemerintah mengatasi kekosongan migor yang masih ada di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur. Saya yakin masalah ini akan segera selesai. Diperlukan kepedulian kita semua untuk membantu rakyat agar mereka mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, “ujar Mendag Lutfi.

Operasi Pasar Serentak
Kementerian Perdagangan terus berupaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di Tanah Air dengan menggelar operasi pasar minyak goreng secara serentak di seluruh Indonesia. Stok minyak goreng diharapkan cepat normal kembali dengan harga stabil sesuai ketetapan pemerintah.

Di Jawa Barat, Kemendag bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Jawa Barat, Disperindag Kota Bandung, serta Wilmar Group menggelar operasi pasar minyak goreng curah sebanyak 23.000 liter yang disebar di beberapa pasar tradisional di Kota Bandung, yaitu Pasar Sederhana, Pasar Kosambi, Pasar Kiaracondong, dan Pasar Cicadas, Senin (21/2).

“Saya berharap kegiatan ini dapat segera mempercepat proses distribusi dan menurunkan harga minyak goreng di tengah masyarakat. Kemendag akan terus memastikan harga di setiap segmentasi terjamin dan pasokannya tersedia,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di tempat terpisah.

Dalam operasi pasar ini, sebanyak 23.000 liter minyak goreng curah dijual seharga Rp10.500/ liter kepada pedagang yang kemudian akan dijual ke masyarakat dengan harga Rp11.500/ liter sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.

Ditegaskan Mendag Lutfi, kegiatan operasi pasar minyak goreng curah dan kemasan akan terus dilakukan Pemerintah di seluruh Provinsi di Indonesia hingga menjelang Idul Fitri 2022. Hal tersebut guna memastikan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

Mendag menambahkan, bila ditemukan penimbunan minyak goreng oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, Kemendag akan segera menindak sesuai ketentuan. “Kemendag secara tegas akan menindak keras para pelaku penimbunan yang melanggar ketentuan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Mendag. (*/rel)

Hari Kepanduan Sedunia, PKS Sumut Rajut Kebersamaan di Tengah Prahara Politik

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Hari Kepanduan Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Februari. Hari besar ini diperingati oleh seluruh asosiasi Pramuka di seluruh dunia.

Robert Baden Powel yang lahir di Inggris pada 22 Februari 1857, merupakan tokoh pencetus gerakan kepanduan untuk melatih keterampilan, cara bertahan hidup dan kebersamaan. Dicetuskan pada tahun 1907, kini gerakan kepanduan memiliki lebih dari 50 juta anggotanya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

“Kalau di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), gerakan kepanduan ini sudah tidak asing lagi. Seluruh kader PKS mulai tingkat pusat, hingga daerah, sejatinya adalah anggota kepanduan tanpa terkecuali,” kata Abdul Azis, selaku Instruktur Kepanduan DPW PKS Sumut kepada wartawan di Sekretariat DPW PKS Sumut, belum lama ini.

Menurut Azis, dari penjelasan Robert Baden Powel, kepanduan adalah ajang menempa dan melatih keterampilan, cara bertahan (survive) dan kebersamaan. “Sedangkn bagi PKS, kami memaknainya lebih, dengan arti yang sangat luas. Dalam tataran berbangsa dan bernegara, keterampilan yang mumpuni, survive di tengah badai dan prahara politik dalam merajut kebersamaan, ini sangat dibutuhkan kepiawaian,” bebernya.

Mengutip Pidato Presiden PKS, Ahmad Syaikhu pada Rakernas PKS belum lama ini, Azis menyebutkan, PKS tampil beda dengan kebanyakan parpol yang telah menjadi alat kekuasaan dan instrumen oligarki. “Bukan hanya sekadar mengambil peran oposisi terhadap pemerintah. PKS juga rajin hadir dalam setiap kesulitan rakyat, dan mengambil sikap tegas terhadap distorsi penyelenggaraan negara,” ungkapnya.

Untuk itu dalam memaknai Hari Kepanduan Sedunia ini, pada 27 hingga 30 Januari lalu, DPW PKS melaksanakan Latsar Pandu Keadilan V atau Kemah Kepanduan di Desa Pamah Semelir Telaga, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini diikuti ratusan kader dari seluruh DPD PKS se-Sumatera Utara. Bahkan, di tengah kesibukan sebagai anggota DPR RI, Hidayatullah turut berbaur dengan para peserta kemah kepaduan beserta Pengurus DPW PKS Sumut lainnya untuk memberi semangat bahwa kerja-kerja dakwah tidak semakin ringan.

“Untuk itu, dituntut kebugaran tubuh yang prima, pengendalian emosi dan ruhiyah yang selalu terasah dan tersambung kepada sang khalik dalam setiap desahan nafas agar pertolongan-Nya datang kepada kapada hambanya yang memohon. Seperti lirik lagu “Jejak” yang menjadi lagu wajib bagi peserta kemah kepanduan dimana saja,” pungkas Azis.(adz)

Klaim Nasabah, Asuransi Generali Ogah Terima Tantangan Pengacara

DEMO: Massa Ampuh saat demo di kantor PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia di Jalan Multatuli Medan, Senin (21/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pihak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia tidak berani melayani tantangan Kuasa Hukum nasabahnya (Ibu Anik), Darmawan Yusuf SH SE MPd MH dari Law Firm DYA, yang meminta membuka ke publik data yang mereka sebut ada ketidaksesuaian informasi yang diberikan Ibu Anik ke mereka.

“Itu ada privasi, kita tidak boleh membuka data nasabah ke publik,” kata Windra dari Asuransi Generali Pusat menjawab pertanyaan sejumlah massa Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) yang melakukan aksi demo kedua di kantor Generali Multatuli Medan/Galaxy Team Medan. Senin (21/2).

Bukan itu saja, pihak Asuransi Generali terkesan bungkam ditanya soal yang disebut (Ibu Anik), yang memiliki riwayat penyakit sebelum masuk menjadi nasabah asuransi mereka. “Tidak bisa kami ungkapkan di sini, di sidang itu,” jawab perwakilan asuransi Generali.

Lanjut ditanya soal, mengapa ada 5 asuransi lainnya milik nasabah Ibu Anik, dan klaim Ibu Anik semua dicairkan, di mana ke lima suransi tersebut sama di bawah naungan OJK, dan memiliki tim investigasi yang turun langsung ke lapangan, sehingga cuma Asuransi Jiwa Generali Indonesia yang sampai kini tidak mencairkan? Dijawab, “Asuransi Generali berbeda dengan asuransi lainnya, jadi jangan disamakan,” katanya berkilah.

Masih dicecar Koordinator Aksi Idham Sadani Rambe dan massa lainnya, mengapa pihak Asuransi Generali selalu mengalihkan ke persoalan Generali Syariah, sedangkan itu tidak ada kaitannya dengan tuntutan massa. Dibeberkan Rambe lagi, aksi unjuk rasa tersebut hanya terkait klaim Asuransi Ganerali Konvensional dengan premi dibayarkan nasabah sebesar Rp10 juta perbulan sejak awal Januari 2018 lalu?, pihak Generali mengatakan, “Dalam hukum persoalan itu tidak bisa dipisah-pisahkan,” katanya lagi.

Sementara itu, menanggapi pihak Generali mengatakan tak ingin data informasi yang mereka sebut tidak sesuai diberikan nasabah mereka Anik dibuka ke publik, Darmawan Yusuf SH SE MPd MH ketika dikonfirmasi mengatakan, saat ini justru nasabah yang meminta agar informasi yang mereka (Generali) sebut itu ditunjukkan ke publik, supaya semua masyarakat tahu. Jangan banyak alasan. Jadi saya kira tidak alasan Generali bilang seperti itu, gak mau buka, nasabah setuju dan sangat ingin itu dibuka,” tegas Darmawan.

Demo di OJK Sumut
Kepada pihak OJK Reginal 5 Wilayah Sumatera Utara, massa juga menggelar aksi yang sama, membentangkan spanduk dan meminta OJK bertanggungjawab, apalagi memiliki fungsi pengawasan dalam industry jasa keuangan.

Dalam aksi saat itu, OJK Sumut melalui Nur Hafid Kepala Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen juga Maria sebagai Kepala Bidang Pengawasan, berjanji akan segera mengakomodir tuntutan massa dengan berkoordinasi dahulu ke OJK Pusat di Jakarta, sebelumnya massa meminta agar OJK menutup kantor Asuransi Generali/Galaxy Team Medan di Komplek Multatuli Medan, dan agar klaim nasabah (Ibu Anik), segera dicairkan.

“Panggil Generali untuk membuktikan alasan mereka tidak mencairkan, OJK sebagai fungsi Pengawasan bisa memediasi ini agar para pihak berkumpul di kantor mereka, sebab persoalan ini sudah sangat marak beredar di masyarakat, bisa menjadi preseden buruk bila tidak segera diselesaikan OJK, kami AMPUH siap mengawalnya,” teriak koordinator.

Sebelumnya Pengacara kondang Darmawan Yusuf SH, SE, MPd, MH menjelaskan, terkait pernyataan pihak Asuransi Generali bahwa : Polis Konvensional Digugurkan, Syariah Tidak Dikabulkan.

“Jangan banyak alasan sampai memberikan kata-kata yang sulit dicerna masyarat, Polis Konvensional Digugurkan, itu berarti  belum masuk pembuktian saksi-saksi atau bukti apapun. Belum masuk tahap pemeriksaan formil dan materil, sehingga dianggap tidak pernah mengajukan dan setiap saat/kapan pun bisa mengajukan kembali.”

Sambungnya, “Supaya masyarakat paham, jangan banyak alasan mengalihkan ke lain-lain. Buka saja ke masyarakat, alasan yang berulang kali dilontarkan dari pihak Generali soal ketidaksesuaian informasi, buka saja, apa itu, biar masyarakat paham dan bisa menilai, jangan beralasan terus. Dan tidak ada hubungannya Generali Konvensional dengan Generali Syariah, sebab nomor polisnya pun berbeda ” kesal Darmawan.

Masih kata Darmawan, “Saya dikuasakan di bulan Februari 2022, makanya saya datangi langsung kantor Generali Multatuli tempat klien saya masuk asuransi, untuk mempertanyakan kepada pimpinan agency Generali tidak membayar klaim asuransi konvensional,”

Namun para agency seolah buang badan, selanjutnya para atasan agency yang hendak dipertanyakan, dari Suwandi, Susana hingga Tan Tjing Hua, seperti bersembunyi, enggan bertanggung jawab, dan dalam kasus ini Darmawan belum melakukan tindakan melalui jalur  persidangan.

Kilas Balik Sebelumnya
Sebelumnya terkait pemberitaan ini, pihak Asuransi Jiwa Generali Indonesia ada memberikan klarifikasi ke media ini, mereka menjawab, bahwa dalam kasus ini sudah dibawa nasabah ke Pengadilan Agama di Jakarta Selatan dan keputusan hakim tidak mengabulkan gugatan nasabah. Kemudian, pihak Asuransi Generali juga memberikan alasan bahwa ada data informasi tentang nasabah (Ibu Anik) yang diberikan tidak sesuai, dan itulah sehingga mereka tidak mecairkan klaim nasabahnya.

Agar diingat, bahwa kasus ini bermula dari Januari 2018, Ibu Anik masuk menjadi nasabah di Asuransi Jiwa Generali Indonesia melalui Generali di Multatuli/Galaxy Team Medan. Lima bulan berjalan, Ibu Anik divonis penyakit kritis kanker, sebagaimana perjanjian, seharunya Ibu Anik diberikan manfaat asuransi tersebut sebesar Rp 3 miliar yang wajib dicairkan dari dua jenis produk asuransi yang diambil nasabah Anik di Generali Konvensional. Ironinya sampai sekarang tahun 2022 klaim Ibu Anik tak kunjung dibayarkan dengan sejumlah alasan yang terkesan mengada-ada. (azw)

Wartawan Sumut Pos asal Asahan Terpilih Program FJP Angkatan ke-4

Darmawan, wartawan Sumut Pos asal Asahan Terpilih Program FJP Berskala Nasional.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Wartawan Sumut Pos, Darmawan, salah satu dari 15 peserta yang terpilih pada program Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Angkatan ke-4 yang diselenggarakan Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP).

Terpilih menjadi peserta pada program FJP yang berskala nasional, Darmawan mengaku merasa beruntung. Dimana sebelumnya, ada 80 peserta yang mendaftar hingga akhirnya panitia menetapkan 15 peserta yang terpilih.

“Tentunya saya sangat senang terpilih, harapan saya mengikuti program ini untuk lebih memotivasi diri agar dapat melahirkan karya-karya jurnalistik yang lebih baik. Apalagi saya memang tertarik pada dunia pendidikan, dan nantinya mendapat ilmu dari para mentor yang sudah berpengalaman di dunia pendidikan dan berjejaring luas,” ujar Darmawan, Senin (21/2).

Anggota termuda yang tergabung pada Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Asahan ini juga berencana akan mengaplikasikan tema-tema liputan. “Kedepan saya akan berkoordinasi dengan Forkopimda Asahan, yang menjadi wilayah peliputan saya,”tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pelaksana GWPP sekaligus Ketua Tim Seleksi, Nurcholis MA Basyari mengatakan, para peserta yang terpilih merupakan hasil seleksi sekitar 80 pendaftar dari berbagi daerah.

Nurcholis menerangkan, kegiatan ini terdiri dari tiga rangkaian, yaitu pelatihan, praktik, dan pendampingan (coaching & mentoring). Sementara, lanjut dia, pelaksanaan acara tersebut akan berlangsung hingga Mei 2022 mendatang, secara daring.

“Para peserta harus tetap aktif menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya di media masing-masing. Jadi, mereka tetap produktif selama mengikuti program FJP GWPP,” jelas penerima Anugerah Diktiristek 2021 sebagai Insan Jurnalistik Terinspiratif Bidang Pendidikan tersebut.

Selama mengikuti Fellowship, para peserta akan mendapatkan tunjangan beasiswa,” kata Nurcholis yang pada awal 2022 ini menerima Anugerah Diktiristek 2021 sebagai Insan Jurnalistik Terinspiratif Bidang Pendidikan.

Selama mengikuti program FJP GWPP ini, para peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari para mentor dan narasumber yang berkompetensi dan punya pengalaman panjang sebagai praktisi media dan pengajaran di bidang jurnalistik.

Lima wartawan senior yang akan menjadi mentor para peserta yakni Nurcholis, M Nasir, Haryo Prasetyo, dan Frans Surdiasis, dan Tri Juli Sukaryana.

“Selain mendapatkan materi pelatihan tentang jurnalistik, para peserta FJP GWPP juga akan mendapatkan pengayaan materi tentang pendidikan dari para narasumber berkompeten di bidangnya. Materi pelathan jurnalistik mencakup aspek ketrampilan, pengetahuan, dan kesadaran etika-hukum pers,” kata Nurcholis, yang juga Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Nurcholis menambahkan, selama mengikuti kegiatan FJP GWPP, peserta berkesempatan berinteraksi dengan para fasilitator berpengalaman dan para pemangku kepentingan penopang ekosistem pendidikan, baik pada tataran kebijakan, jajaran akademik, maupun praktisi di berbagai tingkatan. (dat/han)

Satkom Bimantara Kota Medan Gelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus

Bersama: Ketua Umum Satkom Bimantara Sumut Bobby Chayadi bersama Ketua Satkom Bimantara Kota Medan yang baru dilantik Andika SM, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, dan para pengurus Satkom Bimantara Sumut dan Kota Medan, di Hotel Karibia Boutique, Jalan Timor Medan, Minggu (20/2). Sumut Pos/ Dwi.

MEDAN , SUMUTPOS.CO – Satuan Komunikasi (Satkom) Bimantara Kota Medan menggelar acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus, di Hotel Karibia Boutique, Jalan Timor Medan, Minggu (20/2).

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, Ketua DPW PSI Sumut Nezar Djoeli, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution diwakili pihak Kesbangpol Medan Arbain, dan perwakilan TNI dan Polri.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Satkom Bimantara Sumut, Bobby Chayadi melantik sedikitnya 50 pengurus Satkom Bimantara Kota Medan, dengan memberikan pataka dan Surat Keputusan (SK) kepada Ketua Satkom Bimantara Kota Medan, Andika SM. Selain itu juga memberikan pelakat kepada perwakilan TNI dan Polri.

Ketua Umum Satkom Bimantara Sumut, Bobby Chayadi dalam sambutannya mengatakan, tujuan utama Satkom Bimantara bergerak di bidang sosial. Alasannya dibentuk di saat pandemi Covid-19, karena banyak warga yang kehilangan pekerjaannya, sehingga organisasi ini dibentuk untuk meringankan beban tersebut, khususnya warga yang berdomisili di Kota Medan. “Kita berharap dapat saling bahu membahu dan bekerja sama dalam membantu,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Satkom Bimantara Kota Medan yang baru dilantik, Andika SM. Dia menyebutkan, bahwa Satkom Bimantara ini tepatnya ke arah sosial dengan membantu masyarakat kecil atau menjembatani para donatur yang ingin memberikan bantuan kepada warga Medan yang sedang kesusahan.

Dijelaskannya, Satkom Bimantara dibentuk sejak 4 bulan lalu, yakni pada Oktober 2021, dengan sedikitnya 50 pengurus dan anggota. “Kita bersinergi dengan TNI/ Polri, yang tujuan mendukung aktifitas dua institusi tersebut, dengan memakai istilah-istilah TNI/ Polri dalam setiap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu. Intinya murni ke arah sosial. Seperti contohnya kegiatan ‘Gerebek Pospam’, padahal bukan gerebek, namun memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar pada Tahun Baru 2022 kemarin,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan Satkom Bimantara Kota Medan. Pihaknya mengapresiasi meskipun baru dibentuk namun sudah banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan. “Kita berharap kegiatan-kegiatan sosial tersebut terus berjalan,” harapnya.

Selama ini, lanjutnya, banyak organisasi-organisasi yang dibentuk, tetapi tidak terdengar lagi kepengurusannya. Raib entah kemana, semoga Bimantara tetap terus berjalan. “Sama-sama kita sukseskan lima program Pemko Medan, yakni kebersihan, kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan pemberdayaan UMKM,” tandasnya.

Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution diwakili pihak Kesbangpol Medan, Arbain juga memberikan ucapan selamat atas pelantikan dan pengukuhan Satkom Bimantara Kota Medan. “Saya dari perwakilan Pemko Medan, mengucapkan selamat dan sukses untuk kepengurusan yang baru dilantik. Banyak yang muda-muda, semoga semangatnya dapat lebih tinggi dibandingkan yang tua-tua. Semoga jaya di udara, darat dan laut,” pesannya. (Dwi)

Tak Pernah Dapat Bansos, Warga Medan Labuhan Mengadu ke Edriansyah Rendy

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Lingkungan 7, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan menangis sesunggukan saat mengadukan kepiluan hatinya kepada Anggota DPRD Kota Medan, T Edriansyah Rendy SH.

Pasalnya, nenek bernama Rosmawati tersebut mengaku sebagai warga miskin. Akan tetapi hingga saat ini, Rosmawati dan keluarganya mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun dari pemerintah.

“Bantu lah saya pak, saya sudah tua, suami saya pun sudah renta, sudah gak kerja. Orang miskin kami pak, tapi tak pernah dapat bantuan. Orang-orang pada dapat, tapi kami nggak pernah dapat,” ucap Rosmawati sambil menangis sesunggukan dalam Pelaksanaan Reses Masa Sidang I Tahun Ketiga yang digelar Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Medan, T Edriansyah Rendy SH di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Senin (21/2) sore.

Untuk itu, kepada Anggota Komisi III DPRD Medan yang kerap disapa Rendy itu, Rosmawati meminta agar dirinya dan keluarga dapat difasilitasi untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial dari program-program pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi hingga pusat.

“Keluarga saya sangat layak untuk menerima bantuan pak. Warga yang tidak lebih miskin dari kami saja pada dapat semua, tapi kami nggak dapat,” ujarnya dihadapan perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pihak Kecamatan, pihak Kelurahan dan tokoh masyarakat yang hadir.

Menanggapi hal ini, Rendy mengaku akan segera menindaklanjuti keluhan Rosmawati. Putra mantan Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin itu berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

“Nanti akan saya minta untuk di data. Kalau misalnya keluarga ibu belum masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka akan saya minta untuk dimasukkan. Tapinlalau sudah terdata, nanti akan saya tanya langsung apa alasan keluarga ibu tidak dapat bansos,” jawab Rendy.

Selain Rosmawati, warga lainnya Nur Aini Nasution yang merupakan janda 7 anak juga mengeluhkan kondisi kehidupannya kepada politisi Partai NasDem itu. Nur Aini mengaku, anak-anaknya yang merupakan anak yatim tidak mendapatkan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah. Padahal, kondisi keuangan Nur Aini sangat pas-pasan.

Menanggapi keluhan Nur Aini, Rendy bersama tim nya mengaku akan mempertanyakan hal ini kepada OPD terkait.

“Saya akan perjuangkan agar anak-anak ibu bisa mendapatkan KIP. Kita akan cari tahu dulu dimana akar permasalahannya,” tegas Rendy.

Dalam kesempatan itu, Rendy juga meminta perangkat Kepala Lingkungan untuk mendata kembali para warganya, terkhusus warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Sebab di tahun 2022 ini, Pemko Medan telah menganggarkan penambahan 100 ribu peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga Kota Medan yang tidak mampu.

“Penambahan 100 ribu peserta BPJS PBI ith murni merupakan usulan Fraksi NasDem di DPRD Medan. Tolong agar kepling dapat mendata warganya yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Berikan kepada kami, agar kami bantu untuk bisa mendapatkannya,” pungkasnya.
(map)

Rudi Bangun Desak Polda Sumut Periksa Penimbun Minyak Goreng di Deliserdang

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun meminta polisi segera memeriksa penimbun 1,1 juta kg minyak goreng di Deliserdang, Sumatra Utara. Menurutnya, perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat di tengah kelangkaan minyak goreng.

“Itu harus diperiksa penyalur minyak goreng itu, kenapa ditimbun dan tidak dijual,” kata Rudi kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/2/2022).

Politikus Nasdem itu menduga, para pengusaha menimbun minyak goreng karena harganya sedang turun. Dia menduga, minyak goreng itu sengaja ditimbun agar nanti bisa dijual dengan harga tinggi ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. “Jadi, mereka ini terkesan orientasinya ingin mencari untung besar,” ucapnya.

Selain itu, kata Rudi yang merupakan Anggota DPR RI dari Dapil Sumut III itu, karena terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar, para produsen rela kucing-kucingan dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Yakni, minyak goreng satu harga.

“Tapi, tidak terlepas dari tingginya harga minyak dunia, jadi susah, ini hukum pasar, akhirnya kucing-kucingan, dia (produsen) diperintah oleh Menteri Perdagangan di harga Rp14 ribu per liter, tapi mereka mengeluarkan sedikit stoknya, jadi posisinya kucing-kucingan, akhirnya masyarakat yang membutuhkan ini kebingungan,” katanya.

Sebelumnya, direncanakan Polda Sumut akan memanggil tiga pemilik gudang yang kedapatan diduga menimbun minyak goreng hari ini, Senin (21/2/2022). Sayang, rencana pemanggilan tersebut urung dilakukan. (adz)

Tingkatkan Imunitas Masyarakat, PSBI Gelar Vaksinasi Booster di Samosir

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO -Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) untuk sejumlah masyarakat di wilayah Kabupaten Samosir, Sabtu (19/2) kemarin. Hal ini, untuk meningkatkan imunitas masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19.

Ketua Umum PSBI, Dr. Effendi MS Simbolon mengatakan kegiatan vaksinasi booster yang dilakukan PSBI merupakan upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan herd immunity di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara.

Dengan mendapatkan vaksin booster ini, Effendi menilai antibodi tubuh bisa terbentuk kembali sehingga tetap kuat melawan COVID-19.

“PSBI bekerja sama dengan Polri, TNI, Dinas Kesehatan, BIN, untuk mendukung pencapaian target herd immunity di wilayah Samosir. Paling tidak melakukan penetrasi di komunitas kami ini,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P itu, usai perhelatan doa bersama dengan seluruh anggota Punguan Simbolon dohot Boruna se Indonesia di Museum Huta Bolon, Simanindo, Samosir.

Sementara itu, Josua Tampubolon, Kapolres Samosir menyampaikan dirinya sangat mendukung percepatan vaksinasi di Samosir.

“Sampai saat ini capaian vaksinasi dosis pertama sudah 101 persen. Sedangkan vaksinasi yang kedua sudah 98 persen.
Kemudian untuk capaian booster saat ini sedang dilaksanakan PSBI,” ujarnya.

Adapun jumlah capaian vaksinasi yang ditargetkan pada acara PSBI berjumlah 500 orang. “Target hari ini masyarakat yang mendapatkan vaksin booster Astrazaneca berjumlah 500 orang,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan vaksinasi ketiga ini, ia mengakui tidak terlepas dari tantangan berupa jarak tempo pemberian vaksinasi kedua dan ketiga yang belum sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi booster di wilayah.

“Namun ada kendala saat melakukan vaksinasi booster, di mana masyarakat di sini jatuh tempo vaksinasi booster di bulan Maret,” ucapnya.

Sebelumnya, masyarakat yang mengikuti kegiatan PSBI diwajibkan melakukan swab test. Setelah melakukan swab test, masyarakat diminta untuk download aplikasi peduli lindungi.

“Tadi sudah dilaksanakan swab test bekerjasama dengan petugas Dinas Kesehatan setempat,” pungkasnya.(gus)

teks foto: PSBI Gelar Vaksinasi Booster di Samosir.(ist)

PLN UIW Sumut Apel Gabungan pada Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional, PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara menggelar Apel Gabungan yang dilaksanakan di PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Apel gabungan peringatan bulan K3 Nasional tahun 2022 ini dipimpin langsung oleh Pandapotan Manurung General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara yang diikuti seluruh pegawai, petugas pelayanan teknik dan pejabat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam sambutannya, Pandapotan mengatakan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tantangan dunia ketenagakerjaan yang makin kompleks sehingga diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien dan inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Untuk itu, di minta semua pihak dapat melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 agara budaya K3 benar – benar terwujud.

Untuk penguatan program budaya K3, PLN telah melakukan berbagai upaya diantaranya penerapan program K3 sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas pencegahan, penanganan dan pengendalian kecelakaan kerja pada seluruh sektor hingga penguatan kualitas pengawasan ketenagakerjaan dengan membentuk organisasi khusus yaitu Pejabat K3.

“Pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak. Dengan demikian semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja. Sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja,” pungkas Pandapotan Manurung. (ila)

Dirut PT PND Sebut Kota Mandiri Bekala Tahap I Sudah Terpesan Hampir 100%

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO- Perumnas dan PTPN II berkolaborasi mendirikan PT Propernas Nusa Dua (PND) untuk mengembangkan Kota Mandiri Bekala, yakni kawasan perumahan dengan konsep integrated new township di Deliserdang, Sumatera Utara. Rizqi Aswaransyah Pratama, dipercaya sebagai direktur utama (Dirut) melalui SK Direksi tertanggal 19 September 2019.

Setelah mendapatkan amanah sebagai Dirut PT PND, Rizqi dan jajarannya langsung bergerak cepat. Berselang sebulan, tepatnya pada 29 Oktober 2019, dilakukan groundbreaking proyek Kota Mandiri Bekala di tiga titik, yakni di Kantor Perumnas Regional I, Kantor PTPN II, dan Kantor Proyek Bekala.

Sesuai prediksi, animo masyarakat sangat tinggi terhadap proyek ini. Secara simultan, Rizqi dan jajarannya melaksanakan feasibility study dan pengurusan perizinan untuk menyelaraskan antara minat konsumen dan kepentingan bisnis perusahaan. “Selain itu saya tidak segan untuk terus bertanya kepada pihak berkompeten, para stakeholder, dan pihak yang lebih berpengalaman di bidang property,” kata Rizqi kepada wartawan, Rabu (16/2/2022) pekan lalu.

Kemudian, pada 14 April 2020, terbit sertifikat HGB Nomor 1938 dan 1939 seluas 241,74 Ha di lokasi Bekala. Selanjutnya, pada 26 Agustus 2020 terbitlah IMB. “Sebagai pengembang, Propernas Nusa Dua telah mengantongi izin mendirikan bangunan dan memenuhi segala bentuk legalitas berdasarkan regulasi yang ada,” sebut Rizqi.

Seperti yang terlihat di lokasi proyek saat ini, lanjutnya, antara proses pemasaran, pematangan tanah, dan pembangunan, dilaksanakan secara bersamaan. “Untuk tahap pertama, ini rumah subsidi sudah terpesan hampir 100 persen, nonsubsidi terjaring potensial buyer dari beberapa instansi besar di Kota Medan,” paparnya.

Menurut Rizqi, perkembangan itu terus berlanjut, seiring dengan perkembangan perusahaan. Sudah terbit sertifikat HGB spiltzing (persil) dari Sertifikat HGB Induk dan akad KPR perdana untuk Proyek Kota Mandiri Bekala di Desa Simalingkar Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara pada 15 Oktober 2021.

“Bahkan, pada 29 November 2021 lalu, sudah kita laksanakan seremoni serah terima kunci yang dihadiri oleh pemegang saham, para mitra, dan tentu saja konsumen. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kami untuk terus memberikan pelayanan optimal dan mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat,” pungkasnya. (rel)