26 C
Medan
Tuesday, February 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2762

Binjai Bersolek Jelang Kedatangan Presiden, Jokowi Ditunggu Massa Aksi

AKSI: Massa dari Komite Rakyat Bersatu menggelar aksi demo di Gerbang Tol Stabat, Kamis (3/2).Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Langkat dalam rangka peresmian Jalan Tol Binjai-Stabat diundur jadi Jumat (4/2) hari ini. Namun demikian, Kota Binjai yang bakal dikunjungi oleh Jokowi juga ikut bersolek, menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu.

Kota Binjai pun berhias merapikan sejumlah titik. Mulai dari pintu masuk Jalan Soekarno-Hatta yang tampak dibenahi dengan melakukan pengecatan pada pembatas jalan, dan sejumlah titik Kota Binjai di Jalan Sudirman.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Binjai, Sofyan Siregar menyatakan, Kota Rambutan juga menjadi satu tujuan kunjungan kerja Presiden Jokowi, usai meresmikan jalan bebas hambatan di Kabupaten Langkat. Berdasarkan jadwal yang diperoleh, Presiden Jokowi akan menunaikan Ibadah Salat Jumat di satu masjid Kota Binjai.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, Jokowi bakal Salat Jumat di Masjid Agung, atau masjid yang ada di Markas Batalyon A Satuan Brimob Daerah Sumut, Binjai Timur.

“Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu,” ungkap Sofyan, yang tidak dapat memastikan jadwal kunker Presiden.

Begitupun, Sofyan membenarkan, Jokowi akan mendatangi Kota Binjai usai meresmikan Jalan Tol Binjai-Stabat. Selain menunaikan ibadah Salat Jumat, Jokowi juga akan membagikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di Pasar Pagi Kebun Lada, Binjai Utara. “Sesuai jadwal, Pak Presiden makan siang di Binjai,” bebernya.

Terpisah, puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu, berunjuk rasa di depan pintu gerbang tol, Jalan Lintas Sumatera, Sei Karang, Desa Karang Rejo, Stabat, jelang kedatangan Presiden Jokowi. Disinyalir, mereka berusaha mendapat perhatian Jokowi, dengan menggelar aksi, lantaran sebelumnya, Presiden dijadwalkan akan meresmikan Jalan Tol Binjai-Stabat, Kamis (3/2).

Massa meminta agar Jokowi menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Sumut. Informasi yang disampaikan oleh massa, tanah seluas 5.873 hektare yang berstatus eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II dan lainnya, tak kunjung selesai. Puluhan massa juga membawa spanduk dan poster bergambarkan wajah Jokowi.

“Kami datang ke sini untuk meminta prioritas penyelesaian, terkait tanah eks HGU yang belum diselesaikan dengan bijak oleh Gubernur Sumut,” ujar Koordinator Aksi, Johan Merdeka.

Menurutnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, selama ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tanah yang bersengketa dengan masyarakat. Meski sudah membentuk tim penyelesaian masalah tanah eks HGU PTPN II, namun kata Johan, hal tersebut belum maksimal. Bahkan dia menjelaskan, tim yang dibentuk juga tidak konsisten dalam bekerja.

“Adapun tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur, seperti ada kepentingan kepada mafia tanah,” jelas Johan.

Johan menilai, tim yang bekerja tidak memihak kepada masyarakat. Alhasil, persoalan sengketa tanah berdampak belum tuntas hingga kini. Kepada Presiden, massa berharap agar dapat memberikan atensi khusus terhadap persoalan sengketa tanah eks HGU PTPN II di Sumut.

“Ada beberapa hal yang dilakukan, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tanah-tanah eks HGU, harusnya diperuntukkan bagi masyarakat, tapi terindikasi tidak berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ted/saz)

Pelantikan Korda Fokal IMM, Wagub Sumut Ajak Pemuda Sadar Politik

ISTIMEWA BERFOTO: Wagub Sumut, Musa Rajekshah menghadiri Pelantikan dan Diskusi Publik Korda Fokal IMM Tapsel - Padangsidimpuan.

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Meski bukan organisasi politik, para pemuda yang tergabung di Koordinator Daerah (Korda) Forum Keluarga Alumni (Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tapanuli Selatan (Tapsel) – Padangsidimpuan diharapkan bisa sadar politik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah saat menghadiri Pelantikan dan Diskusi Publik Korda Fokal IMM Tapsel – Padangsidimpuan di Gedung Adam Malik, Jalan Serma Lian Kosong, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Selasa (1/2) kemarin.

Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah menilai sadar politik penting bagi para anak muda karena berkaitan dengan wawasan, ketajaman analisa, berpikir kritis dan kontrol sosial.

“Saya dahulunya tidak pernah terpikir masuk dalam dunia pemerintahan karena yang dahulu saya tahu birokrasinya cukup panjang, apalagi ikut partai politik. Tapi takdir mengantarkan saya menjadi Wagub sekaligus Ketua Partai. Setelah saya masuk, saya sadar ternyata penting bisa kita berpolitik karena seluruh kebijakan, baik itu aturan penganggaran semuanya diputuskan di parlemen bahkan Kepala Daerah dalam menjalankan program harus persetujuan DPR. Kalau pemuda ingin perubahan lebih baik untuk bangsa ini, maka solusinya harus sadar politik,” ujar Ijeck.

Hal terpenting, lanjut Ijeck, pengurus Korda Fokal IMM Tapsel – Padangsidimpuan yang baru saja dilantik diharap dapat memberi sumbangsih kepada kemajuan daerahnya. “Saya berharap di bawah kepemimpinan ketua terpilih Ismail Fahmi Siregar didampingi Sekretarisnya Irfan Adi Saputra dan Bendahara Asrizal Sikumbang beserta seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik membawa perubahan untuk daerah ini lebih baik lagi,” ujarnya.

Ketua Korda Fokal IMM Tapsel – Padangsidimpuan Ismail Fahmi Siregar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wagub Musa Rajekshah ke acara pelantikan. Ia pun berjanji Korda Fokal IMM Tapsel – Padangsidimpuan akan siap memberikan kontribusi kepada kemajuan Tapsel dan Padangsidimpuan.

“Terima kasih kepada Pak Wagub di tengah kesibukan masih mau hadir dalam acara ini, semoga ke depan kami bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Kami juga siap ikut memajukan Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan,” ujarnya.

Lanjutnya, Fokal IMM juga hadir untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa yang tergabung di IMM, setelah menyelesaikan kuliahnya.

“Nantinya kita memberi jalan kepada adik-adik semua atas permasalahannya karena alumni kita banyak juga sudah sukses di berbagai tempat,” ujarnya.

Pelantikan juga dihadiri Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, Tokoh Masyarakat Syahrul Pasaribu, Ketua Fokal IMM Sumut Sahlan Marpaung dan Kordinator Nasional Armyn Gultom. (gus)

Korban Kesetrum Listrik Meninggal Dunia

MENINGGAL: Potret Ruslan Bonang terbujur kaku usai kesetrum arus listrik di Bank Sumut Lima Puluh. Menjelang sehari kemudian, pada Rabu (2/2) pukul 15.00 sore, ia telah meninggal dunia di RS Mitra Sejati Medan.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pekerja cat bangunan yang tersetrum listrik di Kantor Cabang Bank Sumut Limapuluh, Ruslan Bonang (40) meninggal dunia pada Rabu (2/2) di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan.

Paman korban, Abdul Malik (60) mengatakan kondisi Bonang tak dapat terselamatkan lagi, akibat peristiwa tersebut. Meskipun usaha sudah maksimal mendapatkan perawatan secara medis, namun Tuhan berkehendak lain.

“Karena, ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan sang Khaliq, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kini Ruslan Bonang telah tiada dan meninggalkan kami untuk selama-lamanya,” ujarnya melalui seluluer pada Kamis (3/2).

Dijelaskannya, jenazah Ruslan Bonang diberangkat ke TPM Simpang Dolok, yang tak jauh dari tempat kediamannya, yaitu dari Desa Empat Negeri ke Desa Simpang Dolok.

Diberitakan sebelumnya, pada Rabu (2/2) pukul 10.58, pihak keluarga korban, Jimmy menjelaskan, bahwa Ruslan masih berada di ruang Icu RS Mitra Sejati Medan.

Diketahuinya, korban saat ini masih terbujur kaku dan belum bisa banyak bergerak. Dari hasil keterangan pihak dokter RS tersebut, jantungnya dalam kondisi normal.

“Hanya saja tampak di bagian lengan tangan, wajah dan tubuhnya mengelupas seperti luka bakar, katanya kala itu,” ungkapnya. (aci/ram)

Pansus Penggunaan Dana Covid-19 DPRD Humbahas Dinilai Berlebihan

ISTIMEWA Dina Situmeang (posisi berdiri).

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sekaitan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Provinsi Sumatera Utara pada 26 Oktober 2021 lalu, diantaranya Pansus Penggunaan Dana Covid-19, mendapat reaksi beragam dikalangan masyarakat.

Kali ini, dari akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (Unita), Dina Situmeang. Dia berpendapat, terbentuknya Pansus tersebut terlalu berlebihan.

Pasalnya, mendasari Pansus tersebut tidak terlalu krusial karena tidak berdampak luas kepada masyarakat.

Apalagi, menurut dia, 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbahas bisa menggunakan hak dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid 19 tanpa harus melalui Pansus.

“Saya kira DPRD Humbahas terlalu berlebihan melakukan Pansus soal anggaran Covid-19. Padahal, merekn bisa menggunakan fungsi pengawasan,” katanya kepada sejumlah wartawan, Kamis (4/2) di Dolok Sanggul.

Selain pengawasan, lanjut dosen hukum ini, DPRD Humbahas juga punya peluang dan merupakan kewenangannya pada saat pembahasan anggaran perubahaan yang diatur oleh Undang-Undang.

Namun, justru DPRD Humbahas sudah ketiga kalinya menolak pembahasan anggaran perubahaan. Dan, ketika mereka menolak pembahasan anggaran perubahan, mereka memotong kewenangan mereka sendiri untuk dapat memeriksa eksekutif atau TAPD terkait refokusing anggaran penanganan Covid-19.

Padahal, punya ruang mempertanyakan segala sesuatu tentang anggaran refocusing. ” Ya, semisal apa-apa saja yang direcofusing, kemana dibelanjakan. Nah, dari pembahasan itu kan bisa disetujui atau tidak, dan bisa dihapus. Sementara, kalau Pansus, apa bisa anggaran itu dibatalkan, padahal sudah jalan,” kata Dina.

Kemudian, lanjutnya, pembentukan Pansus yang telah dilaksanakan, apakah melibatkan akademisi atau narasumber yang berkompeten.

Untuk itu, menurut dia, kalau tidak jelas arah pembentukan Pansus cenderung agar popularitas anggota DPRD Humbahas meningkat. Dan ini, hanya membuang waktu tanpa menemukan solusi bagi masyarakat.

” Jadi, ini yang sangat kita herankan, DPRD menolak pembahasan anggaran, tetapi disatu sisi malah mempansuskan. Itulah makanya kita menilai terlalu berlebihan Pansus Covid 19 ini,” katanya.

Perlu diketahui, ada tiga komposisi personalia Panitia Khusus di DPRD. Pertama, Pansus Penggunaan Dana Covid 19 diketuai Guntur Simamora, Wakil Ketua Marolop Situmorang, anggota Marsono Simamora, Sanggul Rosdiana Manalu, Masria Sinaga, Kepler Torang Sianturi, dan Jimmy Togu.

Kedua, Pansus Penyempurnaan Tatib DPRD. Diketuai Manaek Hutasoit, Wakil Mutiha Hasugian, anggota Martini Purba, Minter Hulman Tumanggor, Tingkos Martua Silaban, Moratua Gajah, Laston Sinaga, Poltak Purba.

Ketiga, Pansus Penertiban Aset Daerah. Dengan komposisi personalia diketuai Bresman Sianturi, Wakil Ketua Charles Ary Herianto Purba, anggota Normauli Simarmata, Muslim Simamora, Jamanat Sihite, Daniel Banjarnahor, Bantu Tambunan. (des/ram)

Positif Covid-19 Kembali Meningkat Tajam, Pecah Rekor, Sehari 119 Kasus

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus Covid-19 kembali memecahkan rekor harian di Kota Medan. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Kota Medan, Kamis (3/2), angka terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 119 kasus dalam sehari.

Sehari sebelumnya, tepatnya pada 2 Februari 2022, angka kasus harian bertambah 61 kasus, sehingga total menjadi 48.513 kasus pada 2 Februari. Sedangkan pada 3 Februari kemarin, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 48.632 kasus karena penambahan 119 kasus tersebut dalam sehari.

Sayangnya, angka kesembuhan belum sebanding dengan angka penularan. Kemarin, hanya tercatat 7 kasus kesembuhan, sehingga total angka kesembuhan berjumlah 47.208 kasus.

Menaggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan tracing dan testing kontak erat pasien Covid-19. “Testing dan Tracing terus kita lakukan dengan yang memilih kontak erat untuk menekan penyebaran,” ucap dr Taufik, Kamis (3/1).

Saat ini, Pemko Medan juga tengah berfokus dalam memetakan zonasi wilayah berdasarkan kondisi sebaran kasus Covid-19. Tak cuma itu, saat ini Pemko Medan juga terus menggalakkan proses vaksinasi kepada warga Kota Medan, termasuk vaksinasi ketiga (booster) dan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. “Vaksinasi jalan terus, kita sedang berupa agar herd immunity (kekebalan massal) bisa semakin cepat terbentuk,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Medan mengklaim tidak ada klaster baru Covid-19 di Kota Medan pasca perayaan Tahun Baru Imlek. “Sampai saat ini belum ada kita temukan klaster baru. Nanti kalau memang ada kasus baru, pasti akan kelihatan data dan alamatnya,” ucap Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan dr Mutia Nimpar.

Dikatakan Mutia, saat ini angka masyarakat Kota Medan yang terpapar Covid-19 memang terus meningkat. “Dominan masyarakat yang terpapar mengalami gejala ringan dan menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah. Meskipun begitu, mereka tetap dalam pengawasan kita. Dari kenaikan kasus tersebut, kita terus melakukan tracing terhadap kerabat serta keluarga pasien yang terpapar Covid-19 guna mengantisipasi penyebarannya,” pungkasnya.

5 Kabupaten/Kota Naik ke Level II

Sebanyak lima Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) naik dari level I menjadi level II Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Karenanya, saat ini di Sumut tinggal menyisakan 22 daerah dari sebelumnya 26 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai level I.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 07 tahun 2022 tanggal 31 Januari, lima Kabupaten/Kota itu adalah Karo, Labuhanbatu, Toba, Nias Utara dan Nias Selatan. Sedangkan satu Kabupaten/Kota, yakni Samosir turun ke level I dari sebelumnya di level II.

“Dari total 33 Kabupaten/Kota di Sumut, jumlah daerah berstatus PPKM Level I pada periode ini berkurang dari sebelumnya dari 26 menjadi 22,” ungkapnya, Kamis (3/2).

Aris menjelaskan, untuk kabupaten/kota level I, saat ini terdapat Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Deliserdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdangbedagai, Padanglawas Utara, Padanglawas, Nias Barat, Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Binjai, Tebingtinggi, dan Padangsidimpuan.

“Sementara untuk level II terdapat 11 daerah, yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Tanjungbalai, dan Kota Gunungsitoli,” jelasnya.

Lebih lanjut Aris menerangkan, berdasarkan Instruksi Gubernur Sumut nomor 188.54/3/INST/2022 yang berlaku sampai 14 Februari 2022, penetapan level wilayah tersebut berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis I. “Di mana level PPKM Kabupaten/Kota dinaikkan satu level apabila capaian total vaksinasi dosis I kurang dari 50 persen,” katanya.

Aris menuturkan, Dinas Kesehatan Sumut sendiri akan tetap memperkuat pelaksanaan 3T yakni testing, tracing dan treatment meskipun sudah banyak daerah di Sumut yang berstatus PPKM Level I, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. Terlepas dari deretan upaya yang dilakukan tersebut, tambah Aris, masyarakat diimbau untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

“Kita minta masing-masing wilayah untuk mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebarannya,” pungkasnya.

KNIA Ketatkan Pengawasan

Sementara, Kualanamu International Airport (KNIA) terus melakukan pengawasan ketat terhadap calon penumpang, baik keberangkatan maupun kedatangan. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan juga munculnya klaster-klaster baru.

Demikian dikatakan, Plt Manager of Branch Communication Legal PT AP II KNIA, Fajri Ramdhani kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (3/2). “Pengawasan terhadap pelaku perjalan tetap berjalan ketat sesuai aturan pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran dari Satgas Covid-19, maupun dari pihak Kementerian,” ujarnya.

Pengawasan tersebut, lanjut Fajri, dilakukan secara sinergi antara KKP, maskapai, otoritas dan AP II. “Para penumpang yang berada di kawasan Bandara Kualanamu tidak diperkenankan memasuki area bandara, jika tidak melaksanakan protokol kesehatan (Prokes),” ungkapnya.

Menurutnya, meski baru saja merayakan Tahun Baru Imlek 2022, penerbangan di Bandara Kualanamu sampai saat ini masih berjalan dengan normal. “Hingga kini penumpang masih normal. Jumlah penumpang juga tidak jauh dari Nataru kemarin, berkisar 16.000-19.000 penumpang,” tandasnya. (map/dwi)

Banyak Ditemukan Masalah, UU IKN Digugat ke MK

DAFTAR GUGATAN: Politisi Marwan Batubara (ketiga kiri) dampingi sejumlah purnawirawan dan aktivis memberikan keterangan usai mendaftarkan permohonan uji formil UU IKN ke MK di Jakarta, Rabu (2/2).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) belum genap satu bulan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022 lalu. UU IKN itu digugat oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), di antaranya, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, dan Muhyiddin Junaidi.

Kemudian juga di dalamnya terdapat sejumlah purnawirawan jenderal TNI yakni, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko. Gugatan atau judicial review (JR) UU IKN itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (2/2).

Permohonan gugatan yang diwakilkan Marwan Batubara itu menilai, pembentukan UU IKN tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan pembagunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembagunan.

“Hal ini karena rencana IKN tidak pernah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dan tidak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019,” kata Marwan dalam petitum gugatannya, Kamis (3/2).

Dia menegaskan, IKN mendadak muncul dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Bahkan juga anggaran IKN tidak pernah ditemukan dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.

Selain itu, UU IKN dalam pembentukannya dinilai tidak benar-benar memperhatikan materi muatan, karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana. Bahwa dari 44 Pasal di UU IKN, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana.

“UU IKN tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan IKN dan UU IKN masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang IKN. Ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU IKN diatas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, karena bersifatnya yang strategis,” beber Marwan.

Dia pun memandang, UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Oleh karena IKN merupakan materi yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan IKN mestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik.

“Kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang dari waktu kewaktu trenya masih cukup tinggi,” tegas Marwan.

Terlebih berdasarkan hasil survei dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), 19 Desember 2021, sebanyak 61,9 persen orang tidak setuju ibu kota pindah, karena menilai pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju.

“Pembentukan UU IKN minim partisipasi masyarakat dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada tujuh agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainya informasi dan dokumenya tidak dapat diakses publik,” cetus Marwan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) diminta menguji UU IKN berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menyatakan, pemerintah siap menghadapi gugatan UU IKN ke MK. Pemerintah akan mempelajari setiap gugatan tersebut. “Mengenai JR (Judicial Review) di MK saya kira kami tentu akan mempelajarinya apa yang dikemukakan di sana. Apakah cacat formil dan cacat materiil, nanti kita periksa. Saya belum baca petitum yang diajukan,” tegas Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (2/2).

Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini menyambut baik adanya gugatan yang dilakukan masyarakat tersebut. Sehingga, masyarakat bisa lebih mendalami konsep terkait ibu kota baru tersebut. “Bagus, memang begitu seharusnya. Orang bisa jadi tahu lebih dalam ide IKN ini. Active citizen (warga negara aktif) adalah aset negara, bisa promosi gratis,” ujar Faldo kepada wartawan, Kamis (3/1).

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini pun tidak mempermasalahkan jika adanya elemen masyarakat yang melakukan gugatan UU IKN tersebut. Pasalnya itu adalah hak setiap warga yang dijamin oleh konstitusi. “Kalau ada yang merasa tidak sesuai dengan konstitusi, silakan digugat. Pemerintah berkomitmen akan melindungi hak setiap warga negara,” katanya.

Faldo menuturkan, pemerintah juga akan menyiapkan argumen-argumen mengenai gugatan terhadap UU IKN di MK tersebut. “Kami akan siapkan jawaban-jawaban substantif. Saat ini, kita harus berlari untuk menyiapkan masa depan Indonesia,” ungkapnya. (jpc)

Bagikan SK Hutan Sosial, Adat, dan TORA, Jokowi: Jangan Ditelantarkan

SERAHKAN: Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Hutan Sosial, adat dan TORA kepada warga Humbahas, Kamis (3/2).istimewa/sumu tpos.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – SEBANYAK 43 SK perhutanan sosial, hutan adat dan tanah objek reforma agraria (TORA) lahan seluas 10.498 Hektare. Diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), Kamis (3/2).

Penyerahan SK ini, mantan Wali Kota Solo ini didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Kegiatan ini, Jokowi langsung menyerahkan perwakilan masyarakat di Desa Simangulampe, Baktiraja, di Kabupaten Humbahas.

Joko Widodo mengharapkan agar para penerima SK dapat segera memanfaatkan lahan yang diberi izinnya untuk dikelola. Namun, Ia mengingatkan lahan yang ditanami hanya boleh 50 persen. “Mau ditanami kedelai, silakan. Mau ditanami padi hutan, silakan. Mau ditanami buah-buahan, silakan. Mau ditanami kopi, silakan. Dalam pola agroforestri. Atau juga bisa dikembangkan plus usaha ternak, kalau di hutan mangrove bisa plus untuk usaha perikanan, diperbolehkan,” ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI itu, mengingatkan agar SK yang diterima tidak dipindahtangankan. Jika ditemukan ada lahan yang dipindahtangankan, maka pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izinnya. “Begitu kita tahu, bisa dicabut SK-nya. Hati hati. Kita memberikan untuk tidak dipindahtangankan, juga jangan ditelantarkan, tidak diapa-apain,” kata Jokowi.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menjelaskan, untuk terus meningkatkan perizinan hutan sosial, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus melakukan percepatan pemberian perizinan perhutanan sosial kepada masyarakat. “Hutan sosial inikan tujuannya agar bisa dimanfaatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, nantinya ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk mencapai hutan yang lestari, masyarakat sejahtera dan Sumut Bermartabat,” ucap mantan Ketua Umum PSSI itu.

Salah satu upaya Pemprov dalam percepatan adalah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Sumut. Tugasnya adalah memverifikasi masyarakat yang berhak menerima izin mengelola hutan sosial. “Setiap pengajuan perhutanan sosial itu harus diketahui persyaratannya itu melalui UPT KPH dan saya pokja, karena kita (Pemprov) yang punya wewenang wilayah,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto yang juga Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumut.

Selain itu, Pokja tersebut juga bertugas memberikan pendampingan dan mensosialisasikan tentang informasi luas areal perhutanan sosial. “Perhutanan sosial diharapkan dapat menumbuhkan kelompok usaha yang tujuannya memang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, “ kata Herianto.

Tanam Pohon Macademia

Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon macademia bersama masyarakat di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas. Selain untuk pelestarian lingkungan, macademia juga bernilai ekonomi tinggi.

Usai penanaman pohon, Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, dalam rangka upaya rehabilitasi hutan dan daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba, pemerintah membuat Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA). UPSA merupakan model yang memungkinkan masyarakat dapat memanfaatkan lahan sekaligus melestarikan lingkungan.

Salah satu tanaman yang dikelola adalah kacang macademia. Untuk itu, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) siap mengadakan benih macademia untuk masyarakat dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp2 miliar. Saat ini Pemprov memiliki stok benih macademia sebanyak 200 ribu batang yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui, tanaman macademia merupakan tanaman yang bisa digunakan untuk rehabilitasi hutan. Selain itu kacang yang dihasilkan dari tanaman macademia juga sangat bernilai ekonomis. “Inilah upaya kita untuk menyejahterakan rakyat sekaligus melestarikan lingkungan,” kata Edy Rahmayadi.

Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto mengatakan lokasi tempat penanaman macademia di Desa Simangulampe yang memiliki luas 10 hektare dipilih lantaran memiliki kecuraman yang cocok untuk ditanami tanaman tersebut. “Penanaman macademia sendiri merupakan program pemerintah yang terkait dengan UPSA itu sendiri, “ kata Herianto.

Turut hadir dalam kegiatan penanaman pohon tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.(gus)

Airlangga : Momentum Pemulihan Ekonomi Perlu Kita Jaga dan Tingkatkan Bersama

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kerja keras bersama dalam pengendalian Covid-19 telah berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kondisi ini membuat ekonomi Indonesia mampu tumbuh 3,51% (yoy) di Triwulan III-2021. Berbagai indikator utama juga menunjukkan kinerja yang positif. Di 2022, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% (yoy).

Selain menjalankan strategi pengendalian pandemi Covid-19 yang efektif untuk meminimalkan penyebaran virus transmisi lokal maupun kasus impor dari luar negeri, Pemerintah juga akan terus melanjutkan Program PEN di 2022 dengan anggaran sebesar Rp455,6 triliun, dan akan didorong untuk front-loading pada awal 2022. Kebijakan front-loading ini akan membantu mengamankan momentum pemulihan ekonomi nasional.

“Momentum pemulihan ekonomi ini perlu kita jaga dan tingkatkan bersama, sehingga kita dapat tumbuh tinggi dan keluar dari middle income trap dalam jangka menengah panjang. Reformasi struktural menjadi kuncinya, terutama dalam peningkatan kualitas SDM,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Opening Ceremony Gramedia 52th Anniversary, secara virtual di Jakarta, Rabu (2/02) kemarin.

Langkah awal peningkatan kualitas SDM salah satunya dengan mendorong kebiasaan membaca buku, terutama untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berkualitas. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), tingkat literasi Indonesia perlu terus ditingkatkan karena saat ini masih menempati peringkat ke-62 dari 70 negara.

“Kondisi ini merupakan tantangan kita bersama dan salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan akses terhadap sumber bacaan berkualitas. Harapan kami, Gramedia sebagai salah satu korporasi terbesar di bidang literasi, khususnya ritel buku, dapat semakin berkembang sehingga mampu memberikan inklusivitas akses literasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa,” jelas Menko Airlangga.

Dengan akses informasi yang berkualitas, baik melalui sumber bacaan buku maupun sumber literasi lainnya, produktivitas bangsa dapat ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatnya inovasi dan kreativitas untuk mendorong aktivitas kewirausahaan. Saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah, yakni sebesar 3,47% dari total populasi dan didominasi oleh pelaku usaha generasi muda dengan rentang usia 25-34 tahun. Generasi muda yang berkualitas tinggi memang mempunyai peran penting dalam kemajuan kewirausahaan dan ekonomi bangsa.

Cerminan kinerja kewirausahaan Indonesia juga dapat dilihat dari kinerja UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Pelaku UMKM merupakan pendorong utama bagi perekonomian, mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Bahkan, total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional, dan kontribusinya terhadap ekspor nonmigas juga cukup signifkan yakni mencapai 16% dari total ekspor.

“Pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan bagi wirausaha maupun UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Segmentasi KUR yang telah terbagi menjadi KUR Super Mikro, Mikro, dan Kecil dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat yang membutuhkan sumber permodalan. Sepanjang 2021, pembiayaan KUR telah disalurkan sebesar Rp280,17 triliun dan diberikan kepada 7,38 juta debitur,” kata Menko Airlangga.

Program PEN yang telah dilaksanakan selama masa pandemi juga memberi perhatian khusus kepada sektor UMKM. Berbagai program telah diberikan untuk mendukung keberlangsungan usaha UMKM antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

Pengalaman dan pengetahuan Pemerintah dalam mendukung kemajuan UMKM tersebut juga menjadi dasar motivasi dan pemikiran awal dalam menginspirasi terbitnya buku “Pembiayaan UMKM”. Buku yang diinisiasi oleh Menko Airlangga tersebut berisi berbagai informasi terkait pengembangan UMKM melalui strategi pembiayaan khusus. “Pentingnya peran UMKM juga tergambarkan dari warna emas pada sampul buku yang menjelaskan bahwa Pemerintah berkomitmen terus mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian,” ucap Menko Airlangga.

Menko Airlangga berharap bahwa segala hal yang dituangkan dalam buku tersebut dapat berkontribusi positif dalam membantu pengembangan UMKM yang merupakan motor utama penggerak ekonomi.

“Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat kepada Gramedia yang berulang tahun ke-52. Semoga dapat terus menjadi sumber literasi berkualitas untuk masyarakat luas yang merupakan prasyarat utama kemajuan ekonomi bangsa, agar generasi penerus mudah mengakses hal itu. Gemar membaca dapat didorong sebagai langkah awal kemajuan bangsa,” tutup Menko Airlangga. (rep/fsr/*)

Terima Penghargaan Inisiator Olahraga, Bobby Siap Hadir di Rakernas SIWO

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution SE MM siap hadir menerima penghargaan sebagai inisiator olahraga tingkat nasional yang akan diserahkan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainuddin Amali pada Rakernas SIWO PWI di Kendari Sulawesi Tenggara 8 Februari 2022.

Bobby juga mengucapkan terima kasih kepada Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) Sumut yang telah mengusulkan orang nomor satu di Kota Medan tersebut sebagai penerima penghargaan yang baru pertama kali diberikan kepada Walikota Medan.

Kesiapan hadir dan ucapan terimakasih tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Sekretaris PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean SSos dan Pengurus SIWO, diantaranya Ketua Johny Ramadhan Silalahi SH, Wakil Ketua Pujianto SSos, Sekretaris Ir Halomoan Samosir dan Bendahara Ilham Ridwan, Kamis (3/2) di Balai Kota Medan.

“Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada SIWO PWI Sumut yang telah mengusulkan saya dan usulan tersebut telah direspon baik Tim seleksi dari SIWO PWI pusat,” ucap Wali Kota.

Lebih lanjut Wali Kota menjelaskan, Kota Medan harus memiliki fasilitas olahraga. Dirinya berkomitmen melengkapi fasilitas sarana dan prasarana olahraga di kota Medan hal ini dilakukan untuk menunjang kota Medan sebagai kota atlet sehingga ke depannya setiap cabang olahraga memiliki tempat untuk berlatih.

“Pemko Medan saat ini memiliki 7 ruang terbuka /lapangan yang masih terbengkalai, nantinya mungkin diharapkan dapat menjadi arena untuk berolah raga. Saya juga berharap agar di setiap kecamatan memiliki tempat seperti sport center,” kata wali kota.

Bobby menjelaskan melalui ruang terbuka tersebut, selain dapat diisi dengan kegiatan olahraga massal tentunya juga dapat mencari calon atlet potensial kedepannya.

Pada kesempatan itu Wali Kota juga menyambut baik jika tahun depan Kota Medan terpilih menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Rakernas SIWO.

Sebelumnya, Sekjen PWI Sumut Monang Panggabean menjelaskan bahwa SIWO PWI Sumut mengusulkan Wali Kota Medan sebagai salah satu calon penerima penghargaan Inisiator Olahraga kepada SIWO PWI pusat.

Selain Wali Kota Medan, SIWO PWI Sumut juga mengusulkan Ketua KONI Medan Drs Eddy H Sibarani dalam penerima penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut akan diberikan pada saat Rakernas SIWO PWI yang merupakan rangkaian dari puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Penghargaan tersebut nantinya akan diberikan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur, Walikota dan Bupati serta Ketua KONI yang terpilih di seluruh Indonesia.

“Penghargaan tersebut kami usulkan karena Pak Wali setelah dilantik pada Februari 2021 sangat memperhatikan dunia olah raga berkolaborasi dengan KONI Medan seperti dengan menggelar kejuaraan untuk sembilan cabang olahraga Piala Walikota Medan,” ujarnya.

Selain itu kata Monang, Bobby terjun langsung melihat kondisi atlet saat latihan dan juga saat bertanding. Itulah yang menjadi parameter yang SIWO lihat begitu besarnya perhatian Wali Kota Medan terhadap olahraga.

Kemudian kata Monang lagi, keinginan dan terobosan yang akan dilakukan Wali Kota Medan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana olahraga seperti pembangunan sport center di beberapa kecamatan dengan tujuan memassalkan olahraga dinilai sangat tepat.

Dengan begitu kata Monang, keperdulian dan terobosan yang dilakukan Wali Kota Medan tersebut akan menjadi harapan kemajuan olahraga di kota Medan di masa yang akan datang.

Selanjutnya Monang mengatakan sinergitas dan kolaborasi yang begitu apik antara pemko Medan dan KONI Medan juga sebagai parameter keberhasilan pembangunan olahraga di kota Medan.

“KONI Medan di bawah komando Drs Eddy H Sibarani selama ini kami lihat berjalan dengan sangat baik dengan program unggulan Porkot kota Medan yang digelar hampir setiap tahun.Selain itu ada Porwil Medan dan even tunggal setiap cabor,” kata Monang.

Monang juga menyampaikan dukungan penuh dari SIWO terhadap semua program dan terobosan yang akan dilakukan Wali Kota Medan dan KONI Medan dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga khususnya di Kota Medan.

Pada kesempatan itu Monang juga berharap Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dapat terpilih menjadi tuan rumah HPN dan Rakernas SIWO tahun 2023 mendatang.(rel/dek)

Sudah Tiga Bulan Dokumen Kependudukan di Kota Gunungsitoli Terkendala

DEPAN : Kantor Wali Kota Gunungsitoli di Jalan Pancasila Mudik-Gunungsitoli.

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Sudah tiga bulan lebih pengurusan dokumen warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tak bisa diproses. Penyebabnya, tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan pejabat yang berwenang belum ada rekomendasi Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI.

Persoalan ini berawal pada bulan November 2021, saat itu Wali Kota Gunungsitoli melakukan mutasi jabatan Kepala Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli dari pejabat lama Bernardine Telaumbanua yang dimutasi sebagai Asisten.

Lalu Tema’aro Telaumbanua yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Disdukcapil Kota Gunungsitoli diangkat menggantikan posisi Bernardine Telaumbanua. Meski rekomendasi dari Dirjend Kependudukan Kementerian Dalam Negeri belum turun, namun pergantian pejabat dimaksud tetap dilaksanakan.

Sementara, mekanisme pergantian Kepala Dinas Dukcapil telah diatur melalui Permendagri Nomor 76 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akibat kelalaian ini ratusan warga yang sudah mengajukan pengurusan dokumen kependudukan di Disdukcapil Kota Gunungsitoli dari bulan Oktober 2021 hingga saat ini belum bisa diproses.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tema’aro Telaumbanua mengakui bahwa persetujuan peralihan wewenang dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru hingga saat ini belum turun. Akibatnya dokumen kependudukan di Disdukcapil Kota Gunungsitoli tidak dapat di proses.

“Jadi begini karena sudah ada perubahan kepala Dinas Ducapil , jadi tidak serta merta tandatangan elektronik itu langsung beralih ke pejabat yang baru. Karena itu harus melalui mekanisme persetujuan dari Kemendagri, jadi kita menunggu itu,” ungakap Tema’aro kepada Sumut Pos, melalui telfon selularnya Rabu (2/2).

“Nah untuk sementara dokumen-dokumen kependudukan itu belum bisa ditandatangani oleh pejabat yang baru, karena menunggu persetujuan dari Kemendagri. Mudah-mudahan pada bulan Februari ini sudah tuntas,” sambungnya.

Hal yang sama juga diakui oleh Inspektur Kota Gunungsitoli Motani Telaumbanua SH bahwa rekomendasi dari Kemendagri dalam hal ini Dirjend Kependudukan kepada pejabat yang baru hingga saat ini belum turun.

“Kondisi saat ini, rekomendasi dari Kemendagri belum turun. Kemarin pak Kepala BKD sudah berangkat ke Jakarta menyusul, kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa terperoses,”ungkap Motani Telaumbanua, yang juga ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemko Gunungsitoli tahun 2021 kepada Sumut Pos, Rabu (2/2).

Motani menjelaskan mekanisme pergantian Kepala Disdukcapil itu diusulkan oleh Wali Kota Gunungsitoli melalui Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri dalam hal ini Dirjend Kependudukan. Ia mengatakan pelantikan pejabat yang baru tidak bisa dilakukan sebelum rekomendasi turun.

“Memang kalau situasinya normal pelantikan kepada pejabat baru tidak bisa dilakukan sebelum turun rekomendasi. Tapi kadang kala kebutuhan daerah juga harus dipertimbangkan,” katanya. (adl/ram)

1...2,7612,7622,763...15,754Page 2,762 of 15,754

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor