Home Blog Page 2809

13 Aset Pemkab Dairi Dikuasai Masyarakat

TERANGKAN: Kepala BPKAD Dairi, Dekman Sitopu (kanan) didampingi sekretaris, James Banurea terangkan terkait aset tanah dan bangunan dikuasai masyarakat, Selasa (1/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 13 lokasi merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, berupa tanah dan bangunan kini masih dikelola dan dikuasai masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Dekman Sitopu didampingi sekretaris, James Banurea, Selasa (1/3) membenarkan, sebanyak 13 lokasi aset Pemkab Dairi berupa tanah dan bangunan dikuasai masyarakat.

Sebelumnya, jumlah aset yang sempat dikuasai masyarakat sebanyak 21 lokasi dan 8 lokasi sudah kembali dikuasai Pemkab Dairi.

Aset yang sudah kembali kepada Pemkab Dairi di Kecamatan Silahisabungan satu titik, Desa Tanjung Beringin satu titik, Kecamatan Sidikalang 5 titik diantaranya di Jalan Gereja dan Kecamatan Tigalingga satu titik.

“Aset yang sudah kembali, langsung dibuatkan sertifikatnya. Sedangkan 13 lokasi lainnya, Pemkab Dairi tetap berupaya, agar aset tersebut bisa kembali ke Pemkab Dairi,” katanya.

Lanjutnya, Pemkab Dairi bersama Kejaksaan Dairi menandatangani nota kesepahaman penyelamatan aset tanah dan bangunan. Pada saat itu, aset yang dilaporkan dikuasai masyarakat sebanyak 21 lokasi. Dan hasilnya, 8 lokasi sudah kembali kepada Pemkab Dairi.

Disebutkan Dekman, salah satu aset dari 13 lokasi yang sudah dikuasai masyarakat adalah tanah dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Dairi. Namun, Pemkab tetap berupaya aset yang sudah terdaftar, tetapi dikuasai masyarakat, harus kembali ke Pemkab Dairi.

“Aset tanah dan bangunan pemerintah yang dikuasai masyarakat tergolong memiliki nilai ekonomis,” ucapnya.

Kemudian, untuk penyelamatan aset , BKAD Dairi sampai saat ini, sudah mengsertifikatkan tanah dan bangunan sebanyak 509 lokasi dari total jumlah aset tanah dan bangunan sebanyak 679 lokasi.

Masih kata Dekman, penyebab aset tanah dan bangunan pada umumnya dikuasai masyarakat dikarenakan belum ada sertifikat yang dikeluarkan BPN, ada surat/ bukti lainnya, tetapi tidak tercatat di daftar aset, ungkapnya.(rud/han)

Ketua DPRD Sumut Positif Covid-19, Pembahasan Polemik Seleksi KPID Diundur

Baskami Ginting.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting terpapar Covid-19. Sudah sepekan, politikus PDIP itu menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Kondisi ini mengakibatkan pembahasan lanjutan tentang carut marut seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menjadi tertunda.

“Sudah seminggu saya isoman (isolasi mandiri) di rumah. Jadi pembahasan KPID yang seharusnya pada 27 Februari kemarin, ditunda,” ujar Baskami ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/3).

Baskami mengatakan, pembahasan polemik itu merupakan tindak lanjut atas laporan sejumlah calon komisioner KPID kepada dirinya beberapa waktu lalu. “Selesai saya isoman akan dilakukan penjadwalan ulang,” katanya.

Pembahasan polemik seleksi calon KPID Sumut, kata dia, akan dilakukan bersama seluruh unsur pimpinan dewan dan Komisi A yang melakukan fit and proper tes atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat. “Pembahasan akan dilakukan setelah semua lengkap, biar tidak ada saling mencurigai,” tuturnya.

Baskami menegaskan, masalah KPID Sumut merupakan kepentingan orang banyak. Sehingga harus disegerakan, namun karena dirinya terpapar Covid-19, maka dilakukan penjadwalan ulang.

Menurut Baskami, dalam dua atau tiga hari ke depan, dia akan kembali melakukan tes PCR untuk melihat kondisinya. “Minimal isoman 10 hari, mungkin dua hari lagi tes PCR. Kemarin sudah ada PCR kedua, tapi hasilnya tetap positif. Kalau kondisi saya dalam keadaan baik, gejala hanya batuk,” tuturnya.

Seperti diketahui, setelah Komisi A DPRD Sumut mengumumkan tujuh nama calon anggota KPID Sumut terpilih, terjadi penolakan. Bahkan Fraksi PDIP DPRD Sumut menyatakan dengan tegas menolak hasil seleksi KPID dan meminta dilakukan pemilihan ulang karena ditemukan banyak kejanggalan. (adz)

Kasus Kerangkeng Naik Status Jadi Sidik, Bakal Ada Ditetapkan Tersangka

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan tewasnya penghuni kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin telah naik status dari lidik ke sidik.

“Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut telah menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus kerangkeng Bupati Langkat non aktif tersebut,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Selasa (1/3).

Dari hasil tersebut, terangnya, akan ada yang ditetapkan tersangka. “Tentunya dengan naiknya status penyidikan ini akan ada potensi penetapan tersangka. Percayakan kasusnya kepada kami (Polda Sumut). Kami akan bekerja secara transparan dan profesional,” tegasnya.

Dijelaskannya, dari hasil gelar Perkara Penyidik menaikan dari penyelidikan ke Penyidikan, atas dasar dua laporan Polisi  (LP) Nomor: LP/A/263/2022/SPKT POLDA SUMUT, tanggal 10 Februari 2022, korban atas nama Sarianto Ginting dan laporan Polisi Nomor: LP/A/264/2022/SPKT POLDA SUMUT, tanggal 10 Feb 2022, korban atas nama Abdul Sidik Isnur alias Bedul.

“Naiknya status penyidikan itu setelah Ditreskrimum Polda Sumut melakukan rangkaian penyelidikan dan gelar perkara, pada Sabtu 26 Februari 2022 dengan memeriksa lebih dari 70 saksi termasuk Bupati Langkat non aktif itu sendiri dan keluarga terdekatnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, beberpa waktu lalu melakukan pembongkaran kedua makam atas nama Sarianto Ginting dan atas nama Bedul seta melakukan olah TKP, menyita sejumlah barang bukti diantaranya surat pernyataan, kursi panjang terbuat dari kayu tempat memandikan jenazah, gayung untuk memandikan jenazah, kain panjang motif batik, tikar plastik dan selang kompresor.

Adapun, lanjut Hadi, pelaksanaan ekshumasi (penggalian makam), pada Sabtu 12 Februari 2022 dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER): 02/II/ 2022/ RS BHAYANGKARA, Tanggal 12 Februari 2022.

“Ekshumasi (pembongkaran) terhadap makam Sarianto Ginting sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER): 01/II/2022/RS BHAYANGKARA, Tanggal 12 Februari 2022,” tandasnya.

Diketahui, Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut memeriksa Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, selama 9 di Gedung KPK, Jakarta.

“Iya, kita sudah meminta keterangan, Ada 30 pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan tersebut, keluarga dekatnya juga sudah dimintai keterangan,” pungkasnya. (dwi)

Camat Binjai Utara Bakal Jadi Kadis Dukcapil

PELANTIKAN: Camat Binjai Utara, Wahyudi Hasibuan dilantik oleh Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah pada Jumat (21/1) lalu.Diskominfo Binjai.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Camat Binjai Utara, Wahyudi Hasibuan yang baru saja dilantik, diprediksi bakal menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kota Binjai. Dari 18 nama yang lolos seleksi administrasi, Wahyudi juga menempati urutan teratas berdasarkan pengumuman Tim Panitia Seleksi Sistem Karir Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk jabatan Kadisdukcatpil.

“Sudah diumumkan hasil penilaiannya pada Jum’at (25/2) kemarin. Sudah kami tampilkan juga di website,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, Rahmad Fauzi, Selasa (1/3).

Dalam pengumuman tim pansel, Wahyudi Hasibuan menempati urutan pertama dengan hasil nilai 80,12. Selain dia, ada dua nama lain di bawah yakni, Adri Rivanto dan Dini Gemalasari.

“Tidak ada masalah, karena sudah pernah dua kali menjabat di eselon III,” jawab pria yang akrab disapa Fauzi ketika disoal Camat Binjai Utara yang berpotensi dilantik sebagai Kadisdukcatpil.

Hanya saja, Fauzi belum mengetahui kapan pejabat hasil seleksi sistem karir terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau lelang jabatan ini digelar. “Yang memilih juga pak wali nanti karena hak preogratifnya,” ujar dia.

Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra menilai seperti ada yang dipaksakan jika memang nantinya Wahyudi Hasibuan dilantik sebagai Kadisdukcatpil. Namun demikian, dia menilai, sepanjang hal tersebut tak menyalahi aturan, sah-sah saja.

“Begitupun yang paling penting, pejabat-pejabat yang dipilih Wali Kota dapat memepertanggung jawabkan daripada di tempat tugas yang baru,” ujar pria yang akrab disapa Haji Kires ini.

Sepengetahuan dia, Wahyudi Hasibuan jebolan STPDN. Karenanya, dia menilai, Camat Binjai Utara cocok ditempatkan di Disdukcatpil Kota Binjai.

“Sudah sesuai dengan SDM-nya. Kalau daripada politiknya, kita melihat kayaknya macam dipaksakan. Apakah memang tidak ada lagi orang lain yang bisa ditempatkan di instansi (Disdukcatpil) tersebut,” tukas Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Sistem Karir Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Tim Pansel mengumumkan 18 nama yang mengikuti tahapan selanjutnya untuk memperebutkan 5 kursi kepala dinas atau kepala badan setara pejabat eselon II di lingkungan Pemko Binjai.

Adapun jabatan yang dilelang yakni, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun 18 nama pelamar yakni, Elva Maedi Pirana br Bangun (73,10), Muhammad Zurqani (79,00), Trisni Mulyani dan Erwin Toga Tua Parulian Purba (86,66) pada BPKAD Binjai. Kemudian, Chairin Fitri Simanjuntak (87,26), Fajar Muflikh Lubis (75,65) dan Chairul Ihsan (71,78) pada Dishub Binjai.

Lalu, Wahyudi Hasibuan (80,12), Adri Rivanto (76,65) dan Dini Gemala Sari (72,39) pada Disdukcapil. Kemudian, Eka Firman Sinuraya (73,01), Mahyar Nafiah (84,00), Fahri Rahayu Hasibuan (76,80) Muhammad Syofian Pasaribu pada Dinas Perkim.

Terakhir pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ada Hardiansyah Putra Pohan (82,80), Gelora Jaya Ananda (78,19) dan Lindung Limbong (76, 24). Nama-nama tersebut saat ini sejumlah di antaranya merupakan pejabat eselon III di lingkungan Pemko Binjai.

Mereka yang lulus seleksi administrasi sudah melawati kompetensi manajerial dan sosio kultural di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, Jalan WR Mongonsidi Nomor 24, Binjai Kota, Jum’at (18/2) lalu.

Juga mereka telah mengikuti seleksi kompetensi bidang, rekam jejak dan wawancara yang akan berlangsung di Aula BKD Binjai pada Selasa (22/2) sampai Kamis (24/2). (ted/azw)

 

 

 

Covid Melonjak, Jambur di Karo Ditutup Sementara

RAKOR: Bupati Karo Cory Sebayang memimpin rapat koordinasi (rakor) penangana Covid-19 di Pendopo Bupati Karo Kabanjahe, Jumat (25/2).

KARO, SUMUTPOS.CO – Guna menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karo, Pemeruintah Kabupaten (Pemkab) Karo menggelar rapat koordinasi penanganan Covid-19 di posko gugus tugas penangganan, tepatnya di Pendopo Bupati Karo Kabanjahe, Jumat (25/2).

Upaya ini dilakukan mengingat penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karo yang meningkat sangat cepat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Karo, pada bulan Februari terkonfirmasi sebanyak 298 orang. Untuk menekan lonjakan Covid-19 di Karo maka Pemkab Karo melalui gugus tugas penanganan Covid-19 secara tegas mengimbau para pengusaha jambur, hotel, pengelola objek wisata, dan yang sejenis untuk mengurangi aktivitas atau keramaian di fasilitas umum, atau objek wisata.

Bupati Karo Corry S Sebayang dalam rapat tersebut mengatakan, hingga Senin (28/2), jambur (tempat pertemuan) tetap dibuka. Namun, jumlah kunjungan yang hadir hanya 50% dari total kapasitas tempat pelaksanaan kegiatan tersebut, dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

“Para pengelola jambur, hotel serta objek wisata diharapkan agar betul-betul melaksanakan aturan, yang telah ditetapkan. Apabila peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang tegas,”ungkap Bupati Karo, Cory br Sebayang.

Masih kata Cory, mulai tanggal 1 Maret jambur akan ditutup, dan dievaluasi sampai 15 hari ke depannya. Untuk hotel hanya bisa menampung tamu 75% dari total kapasitas biasanya, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. (deo/azw)

Sementara untuk tempat ibadah, baik gereja, masjid dan lainnya dalam melaksanakan kegiatan juga hanya bisa diisi oleh 50 persen dari kapasitas total rumah ibadah tersebut, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. “Terkait bidang pendidikan, sekolah akan ditutup untuk wilayah Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi. Murid akan mengikuti pembelajaran daring dari rumah, mengingat beberapa sekolah siswanya terkonfirmasi positif Covid-19, dan akan dievaluasi kembali pelaksanaan daring dari rumah untuk berapa lama,”pungkasnya.

Kapolres Tanah Karo, AKBP Ronny Nicolas Sidabutar, mengatakan saat ini Tanah Karo masih berada di level 2, ke depannya Tanah Karo bisa masuk ke level 3 karena tingkat penularan Covid-19 sangat cepat, oleh karena itu tempat, yang dapat menimbulkan kerumunan dan keramaian seperti acara suka dan duka di jambur ataupun tempat wisata akan di tutup. Namun untuk sektor pasar tetap dibuka, tetap diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dandim 0205/TK, Letkol Cav Yuli Eko Hadianto, mengatakan, peningkatan Covid-19 di Tanah Karo memang sangat luar biasa, dan kita menunggu surat dari Mendagri kemungkinan kita kedepannya akan masuk kedalam Level 3. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat kita kurang disiplin, dalam melaksanakan Prokes, dan diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dalam menekan laju pertumbuhan Covid-19 di Kabupaten Karo.(deo/azw)

561.383 Warga Sumut Sudah Vaksin Booster

bagus/sumut pos VAKSINASI: Seorang petugas medis bersiap menyuntikkan vaksin kepada warga. Hingga saat ini, sebanyak 561.383 warga di Sumut sudah divaksin booster.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain dosis satu dan dua, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut terus menggencarkan vaksinasi dosis tiga atau booster. Saat ini, sebanyak 561.383 warga Sumut sudah divaksin booster. Sekretaris Dinkes Sumut dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, dari warga Sumut yang sudah divaksin booster, paling banyak di Medan yang berjumlah 183.190 jiwa.

Kemudian, Deliserdang 46.570 jiwa dan Simalungun 32.287 jiwa. Selebihnya, capaiannya di bawah 30 ribu jiwa. “Cakupan vaksinasi booster telah mencapai 4,92 persen atau 561.383 jiwa sudah divaksin,” sebut Aris, Senin (28/2).

Aris juga menyebutkan, capaian vaksinasi penerima boostern

tersebut dibagi kepada beberapa kategori, yakni tenaga kesehatan 91,98 persen (65.360), kelompok lanjut usia 6,8 persen (74.294), petugas publik 7,39 persen (64.993), masyarakat rentan dan umum 4,57 persen (355.998), dan remaja 0,07 persen (738).

“Kita akan terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity di masyarakat. Percepatan vaksinasi ini berkolaborasi dengan Dinas dengan TNI/Polri serta berbagai elemen, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 serta menurunkan kasus baru terkonfirmasi,” ujarnya sembari menambahkan, terkait cakupan vaksinasi dosis dua telah mencapai 67,70 persen (7.730.838). Sedangkan dosis satu 91,11 persen (10.404.899).

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait perkembangan kasus baru Covid-19, Sumut tercatat bertambah 906 terkonfirmasi, 1.371 sembuh dan dua meninggal. Karena itu, dengan penambahan tersebut maka akumulasinya menjadi 140.582 terkonfirmasi, 114.333 sembuh, dan 2.956 meninggal.

Sebelum Kedaluarsa Vaksin Sudah Habis

Sementara, 351.817 dosis vaksin yang di ambang batas kedaluarsa, semuanya sudah habis disuntikan kepada masyarakat sebelum masa kedaluarsanya berakhir. Kerja keras dilakukan Satgas Penanganan Covid-19, Dinkes Sumut dan TNI/Polri untuk dilakukan penyuntikan vaksin kepada masyarakat. “Sudah habis,” kata Anggota Satgas Covid-19 Sumut, dr Restuti Saragih kepada wartawan di Medan, Selasa (1/3).

Dikutip dari situs covid19.sumutprov.go.id disebutkan, capaian vaksinasi per tanggal 28 Februari. Vaksinasi dosis 1 mencapai 91,06 persen, dosis 2 mencapai 67,46 persen, dosis 3 (Booster) mencapai 4,83 persen. “Ya, Habis disuntikkan seluruh sisa vaksin yang expired di 28 Februari 2022,” ucap Restuti.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Sumut, H Jumadi mengatakan, Pemprov Sumut melelaui Dinkes Sumut dan Satgas Penanganan Covid-19 Sumut harus memiliki manajemen pengelolaan dosis vaksin ini dengan. Sehingga vaksin diambang batas bisa disalurkan dengan cepat. “Artinya, pemerintah melakukan sosialisasi secara masif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau sudah banyak stok seperti ini, kenapa tidak buka layanan terbuka kepada masyarakat secara luas,” kata Jumadi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini mengungkapkan, Pemprov Sumut dan 33 pemerintah kabupaten/kota harus membuka pelayanan vaksinasi lebih banyak. Jangan terbatas, di rumah sakit dan Puskesmas saja. “Membuka pelayanan vaksin yang mudah bagi masyarakat harus dilakukan pemerintah. Masyarakat bosan dengan vaksinasi yang antri lama,” kata Jumadi.

Jumadi menjelaskan, dengan meningkatkan pelayanan bekerjasama dengan semua pihak, dapat meningkatkan capaian vaksinasi di Sumut ini. “Vaksin sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Antre panjang itu menunjukkan bahwa antusias warga sangat tinggi untuk mendapatkan vaksin,” tandas Jumadi.(gus)

PPKM Kota Medan Bertahan di Level 3

TEGUR: Personel kepolisian menegur pengendara sepeda motor yang tak memakai masker saat melakukan operasi yustisi di kawasan Kesawan Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan masih bertahan di Level 3. Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkam Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

“Kita sudah terima Inmendagri yang terbaru, status PPKM Kota Medan masih berada di Level 3. Untuk Ingubsunya masih belum kita terima sampai siang ini. Nanti bila sudah kita terima Ingubsunya, maka akan dibuatkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan nya,” ucap Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan, Muhammad Husni kepada Sumut Pos, Selasa (1/3).

Dikatakan Husni, belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Kota Medan masih bertahan di Level 3 atau belum juga turun ke Level 2 maupun ke Level 1. Namun kemungkinan besar, Kota Medan masih berada di Level 3 karena masih tingginya angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. “Kemungkinan karena angka penyebarannya yang masih tinggi, rata-rata penyebarannya masih sekitar seribu kasus per hari,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Kencan Daerah (BPBD) Kota Medan itu.

Selain itu, kata Husni, jumlah lingkungan yang saat ini diisolasi juga masih terbilang tinggi. “Masih ada ratusan lingkungan yang sedang diisolasi, nanti datanya akan kami upadate lagi. Memang ada yang sempat diisolasi tapi kini sudah tidak diisolasi lagi, tapi juga cukup banyak lingkungan yang saat ini masih diisolasi,” katanya.

Meskipun begitu, terang Husni, Pemko Medan juga terus berupaya agar roda perekonomian di Kota Medan tetap berjalan. Pemko Medan berkomitmen, pandemi tidak boleh menghentikan roda perekonomian. “Tapi jalannya perekonomian harus dengan prokes yang ketat. Ekonomi harus tetap berjalan, tapi pandemi juga harus bisa kita kendalikan,” terangnya.

Begitu juga dengan tingkat keterisian dua lokasi Isolasi Terpusat (Isoter) milik Pemko Medan, yakni Gedung P4TK dan Eks Hotel Soechi. Husni mengatakan, keduanya telah diisi oleh para pasein yang menjalani isolasi, namun jumlah kapasitasnya masih cukup banyak. “Setengah dari kapasitas juga belum ada, belum sampai 50 persen, masih cukup jauh. Untuk itu bagi yang isoman, kalau memang rumahnya tidak memungkinkan untuk isoman, kita sarankan untuk isolasi di lokasi Isoter saja,” ungkapnya.

Sementara itu, KasatPol PP Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan hal yang sama selama 14 hari kedepan. Mengingat saat ini, Kota Medan tetap berada pada status PPKM Level 3. “Langkah yang akan kami lakukan tetap sama. Kita akan tetap melakukan pengawasan dan penindakan, sebab status PPKM masih tetap sama, yaitu di Level 3 ini,” katanya.

Rakhmat pun meminta kepada setiap OPD terkait, termasuk Dinas Pariwisata Kota Medan untuk terus menyosialisasikan bahwa saat ini Kota Medan masih berada di Level 3. Dengan demikian, para stakeholder Dinas Pariwisata tetap mengikuti aturan yang ada selama ini di level 3. “Seperti Mal, mereka hanya boleh beroperasi paling cepat Pukul 10 pagi dan harus tutup paling lama Pukul 9 malam. Selain itu, tetap ada pembatasan pengunjung maksimal 50 persen dan wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi,” pungkasnya.

25 Pasien Dirawat di Isoter Asrama Haji

Sepekan beroperasi, isolasi terpusat (Isoter) Asrama Haji Medan kini telah merawat 25 pasien Covid-19 dengan gejala ringan dan sedang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut, Ismail Lubis, kepada wartawan di Kota Medan, Selasa (1/3).

Menurut Ismail, isoter ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 486 bed. Isoter Asrama Haji ini, diaktifkan kembali Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dikarenakan angka kasus aktif Covid-19 di Sumut meningkat. Apa lagi, masyarakat terpapar melakukan isolasi mandiri di rumah menimbulkan klaster keluarga.

Sementara Takim, seorang pasien Covid-19 yang menghuni Isoter Asrama Haji mengataku menjalani isolasi ini untuk mengantisipasi menularkan ke anggota keluarga lainnya. “Sudah seminggu di sini. Maksimal satu kamar diisi tiga tempat tidur,” sebut Takim.

Selama sepekan di Isoter Asrama Haji, dia mengaku jumlah pasien perlahan mengalami peningkatan. “Awalnya sendiri, sekarang di kamar sudah diisi tiga pasien. Kondisi sudah jauh lebih baik, tinggal menunggu untuk tes antigen sebelum bisa keluar, pasien lain malah sudah ada yang pulang,” jelas Takim.

Setiap pagi, dia mengatakan seluruh penghuni Isoter Asrama Haji Medan diarahkan untuk mengikuti senam pagi. “Setelah itu kembali ke kamar masing-masing,” pungkasnya.(map/gus)

 

Airlangga Apresiasi Eropa Perkuat Kerja Sama Ditengah Konflik Rusia-Ukraina

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan apresiasinya kepada negara Eropa karena tetap berkomitmen memperkuat kerja sama ditengah konflik Rusia-Ukraina.

Penyataan itu disampaikan Airlangga di hadapan negara-negara eropa saat pidato pembukaan 1st Indonesia-Europe Business Forum: Enhancing Partnership for Stronger Economic Recovery, Selasa (1/3/2022).

Menurut Airlangga, meski terjadi gesekan geopolitik di negara Eropa, mereka tetap menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia.

Menko Perekonomian mengatakan, hal ini terbukti dengan digelarnya 1st Indonesia-Europe Business Forum: Enhancing Partnership for Stronger Economic Recovery.

Airlangga mewakili pemerintah Indonesia menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih terhadap upaya forum bisnis Indonesia-Eropa ini.

“Kami mengapresiasi komitmen negara-negara Eropa yang terus memperkuat kerja sama pada situasi yang sulit seperti hari belakangan ini saat terjadi gesekan geopolitik di Ukraina,” ujar Airlangga, saat pidato pembukaan 1st Indonesia-Europe Business Forum, Selasa (1/3).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengaku, negara-negara di Eropa menjadi partner penting bagi Indonesia. Ia berharap, Indonesia dan Eropa bisa meningkatkan hubungan ekonomi. Baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

Ketua Umum DPP Partai Golkar mengajak investor Eropa menanamkan investasinya di Indonesia. Terutama pada sektor energI hijau. Saat ini, kata Airlangga, Indonesia sedang berupaya melakukan transisi energi dari penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan.

“Indonesia menawarkan banyak kesempatan bagi perusahaan-perusahaan Eropa dan saya mengundang partisipasi para pebisnis Eropa untuk berinvestasi di Indonesia,” tuturnya.

Di hadapan investor Eropa, Airlangga memaparkan bahwa Indonesia telah membuat proyek infrastruktur menggunakan teknologi baru di sejumlah sektor. Seperti, di sektor transportasi maupun pengembangan infrastruktur hijau.

“Termasuk juga pembangunan IKN Nusantara,” tegas Airlangga. (advt/*)

Antisipasi Banjir Kerap Melanda, Segera Normalisasi Sungai-sungai di Medan

SIAGA: Satu unit alat berat milik Dinas PU Kota Medan disiagakan di kawasan Lapangan Merdeka untuk mengantisipasi banjir.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Intensitas hujan yang tinggi di Kota Medan dan kawasan hulu kemarin, menyebabkan sungai yang melintasi ibu kota Sumatera Utara ini meluap. Banjir pun melanda, terutama di kecamatan-kecamatan yang dilintasi sungai tersebut. Selain pembenahan drainase, normalisasi sungai merupakan hal mendesak yang harus direaliasikan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Menurut akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Ivan Indrawan ST MT, dalam sepekan terakhir ini, terjadi hujan di Kota Medan dan kawasan hulu di Deliserdang serta Karo yang berada di atas. Karena setiap hari hujan dan puncaknya kemarin, hal ini menyebabkan debit air di sungai-sungai yang melintasi Medan kian meningkat dan meninggi.

“Dengan kondisi penampang sungai kita yang sudah banyak sedimentasi, kemudian sempadan sungainya juga sudah banyak terganggu, antara lain oleh pemukiman, terjadilah pendangkalan dan penyempitan pada badan sungai. Oleh sebab itu, segera normalisasi sungai-sungai di Medan untuk mengatasi banjir ini,” kata Dosen Teknik Sumber Daya Air Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik USU ini kepada Sumut Pos melalui sambungan telepon, Selasa (1/3).

Normalisasi ini, terang Ivan, merupakan pekerjaan mengembalikan bentuk penampang dan alur sungai sesuai kapasitasnya. “Bisa dalam bentuk pengerukan dasar sungai karena adanya sedimentasi, bisa juga memperlebar badan sungai untuk menambah kapasitas daya tampungnya terhadap debit banjir,” ujarnya.

Ivan mengatakan, salah satu pekerjaan normalisasi ini adalah membebaskan lahan di sempadan sungai yang dijadikan pemukiman hingga menyebabkan sungai menyempit. Kondisi ini, lanjutnya, banyak terjadi di perkotaan. “Ini sebenarnya masalah lama. Program normalisasi ini bukan saja masalah teknis, tetapi masalah sosialnya yang sangat besar. Mungkin itu yang jadi kendala yang harus dihadapi Pemko Medan maupun BWS. Masalah sosial itu salah satunya mungkin soal pembebasan lahan ,” ujarnya.

Selain kesiapan anggaran pembebasan, lanjutnya, eksekusi di lapangan juga harus dipersiapkan dengan matang. “Terkadang eksekusi di lapangan yang berat. Untuk pembebasan lahan itukan harus ada pendataan, pengukuran, sosialisasi. Belum lagi konflik-konflik orang-orang yang tidak setuju,” katanya.

Kendati kendala sosial ini berat, tambahnya, percepatan program normalisasi ini sangat mendesak. Untuk itu, kolobarasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pemkab/pemko sekitar Medan harus ditingkatkan. “Kita nilai Wali Kota Medan Bobby Nasution mempunyai kemampuan dalam menjalin koordinasi dan kolaborasi itu. Bobby Nasution juga dekat dengan pemerintah pusat. Ini harus dimanfaatkan. Saya pribadi juga sudah melihat, Bobby Nasution mempunyai kemampuan mengundang dirjen sumber daya air dari kementerian pusat untuk segera mempercepat program BWS menormalisasi sungai-sungai di Medan ini,” ujar Ivan yang mengatakan, sepengetahuannya BWSS II sudah memprogramkan normalisasi ini. “Tinggal mempercepat realisasi program itu saja,” ucapnya.

Ivan juga menyarankan, agar Pemko Medan terus menyosialisasikan program ini kepada warga yang berada di pinggiran sungai. Dan tentunya, sebut Ivan, diperlukan ketegasan untuk membebaskan kawasan pinggiran sungai dari bangunan apa pun. “Harus diakui, ini merupakan pekerjaan berat, namun harus dilakukan,” kata Ivan.

Dalam pembebasan lahan itu, sebut Ivan, mungkin ada kompesasi pada warga yang memiliki sertifikat hak milik. Susahnya, apabila warga tidak memiliki sertifikat hak milik karena negara tidak punya dasar hukum untuk memberikannya ganti rugi.

“Dari aspek hukum, jalan keluarnya mungkin dapat dibuat aturan sejauh mana kompensasi itu dapat diberikan kepada warga yang tidak mempunyai sertifikat. Misalnya dengan menyiapkan rumah tinggal atau rumah susun yang baru bagi warga pinggiran sungai itu,” sebutnya.

Ivan mengatakan, rencana Pemko Medan berkolaborasi dengan pihak lain untuk membangun rusunami untuk warga merelokasi warga pinggiran sungai merupakan solusi yang tepat. “Ini cara yang baik untuk mengurangi konflik dan masyarakat pun merasa senang. Skemanya mungkin tetap harus ada cicilan, namun ringan. Ini cukup membantu,” tutupnya.

Bobby Diminta Lobi Pusat

Menyikapi banjir yang melanda Kota Medan, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut meminta agar Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution melobi Pemerintah Pusat. Karena, suami Kahiyang Ayu memiliki akses ke Pemerintah Pusat, termasuk Presiden Joko Widodo.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan ini mengatakan, tidak salah seorang menantu yang menjabat sebagai kepala daerah melobi mertua yang juga menjabat sebagai Presiden di Tanah Air ini, untuk kepentingan masyarakat. “Bobby kan punya akses mudah ke pusat. Dia punya power yang cukup baik untuk melobi pemerintah pusat dalam penanganan banjir di Kota Medan dan dia bagian dari keluarga istana saat ini. Bukan mau memanfaatkan mertua, tapi apa salahnya untuk menggerakkan yang lebih baik,” kata Jumadi.

Disebutnya, setidaknya Bobby mempunyai akses ke Kementerian PUPR untuk menggerakkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk melakukan normalisasi seluruh sungai yang melintasi Kota Medan ini. “Ini kita harapkan kepada Wali Kota Medan yang juga menantu Pak Presiden agar dapat menggerakan BWS itu, secara langsung. Karena Pemko Medan tidak bisa melakukan itu (normalisasi),” ucap mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu.

Jumadi mengatakan, langkah cepat untuk mengatasi banjir di Kota Medan ini, salah satunya menormalisasi sungai, termasuk membersihkan sungai dari sampah yang menghambat air mengalir dan berdampak dengan meluap air ke pemukiman warga. “Ya, kami melihat normalisasi sungai, aliran air di Sungai itu terhambat dengan sampah-sampah. Kemudian, ini sudah hujan dan angin kencang. Pangkas pohon-pohon yang rawan tumbang itu. Jangan sampai ada korban jiwa. Hal ini, untuk antisipasi,” ungkapnya.

Jumadi menambahkan, Fraksi PKS DPRD Sumut mendukung sepenuhnya upaya penanganan banjir di Kota Medan yang dipimpin Wali Kota Medan, Bobby Nasution. “Kita mendukung Pemko Medan atas banjir ini. Selain normalisasi sungai, juga harus dilakukan normalisasi drainase di Kota Medan. Jadi selaras air itu, mengalir saat hujan turun,” pungkasnya.

11 Sungai dan Anak Sungai Meluap

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Topan Obaja Putra Ginting angkat bicara soal banjir yang merendam Kota Medan. Menurut Topan, sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG Medan terkait intensitas hujan beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan.

“Curah hujan yang terjadi di Kota Medan mulai 21 Februari 2022 sampai 28 Februari 2022 bervariasi, mulai 2-146 mm, itu dipantau dari 6 titik pos pemantauan yang tersebar di sekitar Kota Medan, dengan intensitas sedang sampai tinggi. Terjadi secara terus-menerus, rata-rata di atas 3 jam. Kondisi ini pun diprediksi akan terus berlanjut sampai tanggal 5 Maret nanti,” ucap Topan, Selasa (1/3).

Selain itu, kata Topan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemkab Deliserdang, khususnya pejabat yang berwenang di kawasan Pancurbatu sampai Sibolangit. Hasilnya, sejak beberapa hari yang lalu, di kawasan tersebut curah hujan juga terus terjadi dengan intensitas sedang sampai tinggi.

Dijelaskan Topan, akibat dari poin-poin itu dan berdasarkan pemantauan langsung Dinas PU di lapangan 11 sungai dan anak sungai di Kota Medan meluap. “Akibatnya 11 sungai dan anak sungai yang ada di Kota Medan mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga menyebabkan aliran air dari saluran sekunder dan tersier menjadi terhambat dan menyebabkan genangan di beberapa wilayah. Di beberapa lokasi juga terjadi luapan air dari sungai akibat penampang sungai tidak lagi mampu menampung debit air,” ujarnya.

Selain itu, hingga saat ini Dinas PU juga masih menemukan adanya sedimentasi atau pendangkalan drainase. Kebanyakan, sedimentasi terjadi akibat kondisi banyaknya sampah yang menyebabkan sumbatan di beberapa saluran drainase.

Akibatnya, hal ini juga menyebabkan genangan/banjir di sejumlah wilayah. Untuk itu, Dinas PU sedang terus melakukan perbaikan sistem drainase. “Saat ini, perbaikan sistem drainase tersebut sedang dalam tahap pengerjaan, sehingga belum menunjukkan hasil yang maksimal,” katanya.

Topan juga menuturkan, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga telah meninjau langsung ke lokasi-lokasi genangan dan banjir. Selanjutnya, Bobby memerintahkan dirinya segera melakukan hal-hal yang dapat mempercepat aliran air di beberapa drainase yang teridentifikasi tersumbat dengan peralatan yg dimiliki dinas PU, seperti menyedot sedimen dan membuka manhole/lubang kontrol serta membuka inlet-inlet yang terhalang sampah.

“Kemarin Pak Wali bersama saya dan Kepala Bappeda juga sudah langsung melakukan koordinasi dengan BWSS 2 Sumut dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumut untuk mempercepat penanganan dan pemulihan Wilayah Sungai,” tuturnya.

Terakhir, Topan pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tidak membuang sampah ke saluran drainase dan sungai-sungai di Kota Medan. “Mari kita bersama-sama merawatnya. Jangan kita biarkan fungsi drainase dan Sungai di Kota Medan menjadi terganggu,” pungkasnya.

Dinkes Medan Buka Posko Kesehatan

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan membuka posko pelayanan kesehatan di sejumlah titik lokasi banjir. Posko tersebut dibuka untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kepala Dinkes Kota Medan dr Taufik Ririansyah mengatakan, pelayanan kesehatan terhadap warga terdampak banjir diberikan secara gratis. Seperti pengobatan luka-luka, diare dan juga penyakit lainnya yang dikeluhkan.

“Posko ini sudah didirikan sejak mendengar ada warga di sejumlah kecamatan di Medan menjadi korban banjir. Selain menyiapkan sejumlah petugas yang melekat di posko pengungsian dan lokasi banjir, kami juga menginstruksikan seluruh Puskesmas yang berada di wilayah yang terdampak banjir harus memberikan pelayanan kesehatan kepada warga korban banjir,” kata Taufik, Selasa (1/3).

Taufik mengaku, pelayanan kesehatan tersebut, jika memang perlu dilakukan maka dirujuk ke rumah sakit. Hal ini sudah diinstruksikan kepada pihak Puskesmas untuk merujuk pasien terdampak banjir.

“Posko kesehatan hampir di setiap lokasi banjir, namun yang melekat di titik banjir seperti korban banjir yang di Medan Johor, Medan labuhan. Kita sudah ada di wilayah itu memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan kepada korban banjir,” ujarnya.

Dia mengimbau, agar masyarakat terus menjaga perilaku hidup sehat sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang pada musim hujan dan banjir. Sebagai contoh, masyarakat harus makan dan minum yang bersih, jangan jajan sembarangan, istirahat yang cukup, upayakan kebersihan diri dan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan dan senantiasa cuci tangan pakai sabun.

“Penyakit-penyakit akibat banjir yang biasanya akan menyerang, diantaranya diare, demam berdarah, ISPA, penyakit kulit, saluran cerna, dan perburukan penyakit kronik yang sudah diderita,” sebut Taufik.

Ia menambahkan, dari beberapa penyakit tersebut, demam berdarah menjadi salah satu yang sangat diantisipasi. “Kalau banjir sudah surut, masyarakat harus perhatikan dan jangan sampai ada genangan air agar jentik nyamuk tidak muncul,” tukasnya. (map/gus/ris)

 

Operasi Keselamatan Toba 2022, Polres Langkat Bidik 9 Pelanggar Lalu-Lintas

APEL: Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok meninjau kesiapan kendaraan operasional yang akan digunakan saat operasi keselamatan Toba 2022.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Polres Langkat menggelar Operasi Keselamatan Toba 2022, selama 14 hari ke depan. Hal ini terungkap saat gelar pasukan operasi keselamatan 2022 di Lapangan Jananuraga Polres Langkat, Stabat, Selasa (1/3).

Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok, menyampaikan, gelar pasukan ini melibatkan 2.299 personel, terdiri dari 150 personel Satgas Polda dan 2.149 personel dari satuan tugas (satgas) ke wilyahan.

Dijelaskan Kapolres, Operasi Keselamatan Toba 2022 ini, dilaksakan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu-lintas. Adapun tindakan hukum yang dilaksanakan, kata Danu, meliputi 9 aspek kepatuhan masyarakat.

“Pengemudi ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi ranmor dibawah umur (belum cukup umur), berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helem SNI saat berkendara, mengemudikan ranmor dalam pengaruh alkohol, melawan arus, tidak menggunakan safety belt, ugal-ugalan dan Over Dimensi dan Over Load (ODOL),” jelasnya.

Kegiatan ini, sambungnya, dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai 1–14 Maret 2022. (mag-10/azw)

1...2,8082,8092,810...15,845Page 2,809 of 15,845