Home Blog Page 2821

Wartawan Sumut Pos asal Asahan Terpilih Program FJP Angkatan ke-4

Darmawan, wartawan Sumut Pos asal Asahan Terpilih Program FJP Berskala Nasional.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Wartawan Sumut Pos, Darmawan, salah satu dari 15 peserta yang terpilih pada program Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Angkatan ke-4 yang diselenggarakan Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP).

Terpilih menjadi peserta pada program FJP yang berskala nasional, Darmawan mengaku merasa beruntung. Dimana sebelumnya, ada 80 peserta yang mendaftar hingga akhirnya panitia menetapkan 15 peserta yang terpilih.

“Tentunya saya sangat senang terpilih, harapan saya mengikuti program ini untuk lebih memotivasi diri agar dapat melahirkan karya-karya jurnalistik yang lebih baik. Apalagi saya memang tertarik pada dunia pendidikan, dan nantinya mendapat ilmu dari para mentor yang sudah berpengalaman di dunia pendidikan dan berjejaring luas,” ujar Darmawan, Senin (21/2).

Anggota termuda yang tergabung pada Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Asahan ini juga berencana akan mengaplikasikan tema-tema liputan. “Kedepan saya akan berkoordinasi dengan Forkopimda Asahan, yang menjadi wilayah peliputan saya,”tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pelaksana GWPP sekaligus Ketua Tim Seleksi, Nurcholis MA Basyari mengatakan, para peserta yang terpilih merupakan hasil seleksi sekitar 80 pendaftar dari berbagi daerah.

Nurcholis menerangkan, kegiatan ini terdiri dari tiga rangkaian, yaitu pelatihan, praktik, dan pendampingan (coaching & mentoring). Sementara, lanjut dia, pelaksanaan acara tersebut akan berlangsung hingga Mei 2022 mendatang, secara daring.

“Para peserta harus tetap aktif menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya di media masing-masing. Jadi, mereka tetap produktif selama mengikuti program FJP GWPP,” jelas penerima Anugerah Diktiristek 2021 sebagai Insan Jurnalistik Terinspiratif Bidang Pendidikan tersebut.

Selama mengikuti Fellowship, para peserta akan mendapatkan tunjangan beasiswa,” kata Nurcholis yang pada awal 2022 ini menerima Anugerah Diktiristek 2021 sebagai Insan Jurnalistik Terinspiratif Bidang Pendidikan.

Selama mengikuti program FJP GWPP ini, para peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari para mentor dan narasumber yang berkompetensi dan punya pengalaman panjang sebagai praktisi media dan pengajaran di bidang jurnalistik.

Lima wartawan senior yang akan menjadi mentor para peserta yakni Nurcholis, M Nasir, Haryo Prasetyo, dan Frans Surdiasis, dan Tri Juli Sukaryana.

“Selain mendapatkan materi pelatihan tentang jurnalistik, para peserta FJP GWPP juga akan mendapatkan pengayaan materi tentang pendidikan dari para narasumber berkompeten di bidangnya. Materi pelathan jurnalistik mencakup aspek ketrampilan, pengetahuan, dan kesadaran etika-hukum pers,” kata Nurcholis, yang juga Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Nurcholis menambahkan, selama mengikuti kegiatan FJP GWPP, peserta berkesempatan berinteraksi dengan para fasilitator berpengalaman dan para pemangku kepentingan penopang ekosistem pendidikan, baik pada tataran kebijakan, jajaran akademik, maupun praktisi di berbagai tingkatan. (dat/han)

Satkom Bimantara Kota Medan Gelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus

Bersama: Ketua Umum Satkom Bimantara Sumut Bobby Chayadi bersama Ketua Satkom Bimantara Kota Medan yang baru dilantik Andika SM, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, dan para pengurus Satkom Bimantara Sumut dan Kota Medan, di Hotel Karibia Boutique, Jalan Timor Medan, Minggu (20/2). Sumut Pos/ Dwi.

MEDAN , SUMUTPOS.CO – Satuan Komunikasi (Satkom) Bimantara Kota Medan menggelar acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus, di Hotel Karibia Boutique, Jalan Timor Medan, Minggu (20/2).

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, Ketua DPW PSI Sumut Nezar Djoeli, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution diwakili pihak Kesbangpol Medan Arbain, dan perwakilan TNI dan Polri.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Satkom Bimantara Sumut, Bobby Chayadi melantik sedikitnya 50 pengurus Satkom Bimantara Kota Medan, dengan memberikan pataka dan Surat Keputusan (SK) kepada Ketua Satkom Bimantara Kota Medan, Andika SM. Selain itu juga memberikan pelakat kepada perwakilan TNI dan Polri.

Ketua Umum Satkom Bimantara Sumut, Bobby Chayadi dalam sambutannya mengatakan, tujuan utama Satkom Bimantara bergerak di bidang sosial. Alasannya dibentuk di saat pandemi Covid-19, karena banyak warga yang kehilangan pekerjaannya, sehingga organisasi ini dibentuk untuk meringankan beban tersebut, khususnya warga yang berdomisili di Kota Medan. “Kita berharap dapat saling bahu membahu dan bekerja sama dalam membantu,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Satkom Bimantara Kota Medan yang baru dilantik, Andika SM. Dia menyebutkan, bahwa Satkom Bimantara ini tepatnya ke arah sosial dengan membantu masyarakat kecil atau menjembatani para donatur yang ingin memberikan bantuan kepada warga Medan yang sedang kesusahan.

Dijelaskannya, Satkom Bimantara dibentuk sejak 4 bulan lalu, yakni pada Oktober 2021, dengan sedikitnya 50 pengurus dan anggota. “Kita bersinergi dengan TNI/ Polri, yang tujuan mendukung aktifitas dua institusi tersebut, dengan memakai istilah-istilah TNI/ Polri dalam setiap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu. Intinya murni ke arah sosial. Seperti contohnya kegiatan ‘Gerebek Pospam’, padahal bukan gerebek, namun memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar pada Tahun Baru 2022 kemarin,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan Satkom Bimantara Kota Medan. Pihaknya mengapresiasi meskipun baru dibentuk namun sudah banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan. “Kita berharap kegiatan-kegiatan sosial tersebut terus berjalan,” harapnya.

Selama ini, lanjutnya, banyak organisasi-organisasi yang dibentuk, tetapi tidak terdengar lagi kepengurusannya. Raib entah kemana, semoga Bimantara tetap terus berjalan. “Sama-sama kita sukseskan lima program Pemko Medan, yakni kebersihan, kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan pemberdayaan UMKM,” tandasnya.

Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution diwakili pihak Kesbangpol Medan, Arbain juga memberikan ucapan selamat atas pelantikan dan pengukuhan Satkom Bimantara Kota Medan. “Saya dari perwakilan Pemko Medan, mengucapkan selamat dan sukses untuk kepengurusan yang baru dilantik. Banyak yang muda-muda, semoga semangatnya dapat lebih tinggi dibandingkan yang tua-tua. Semoga jaya di udara, darat dan laut,” pesannya. (Dwi)

Tak Pernah Dapat Bansos, Warga Medan Labuhan Mengadu ke Edriansyah Rendy

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Lingkungan 7, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan menangis sesunggukan saat mengadukan kepiluan hatinya kepada Anggota DPRD Kota Medan, T Edriansyah Rendy SH.

Pasalnya, nenek bernama Rosmawati tersebut mengaku sebagai warga miskin. Akan tetapi hingga saat ini, Rosmawati dan keluarganya mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun dari pemerintah.

“Bantu lah saya pak, saya sudah tua, suami saya pun sudah renta, sudah gak kerja. Orang miskin kami pak, tapi tak pernah dapat bantuan. Orang-orang pada dapat, tapi kami nggak pernah dapat,” ucap Rosmawati sambil menangis sesunggukan dalam Pelaksanaan Reses Masa Sidang I Tahun Ketiga yang digelar Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Medan, T Edriansyah Rendy SH di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Senin (21/2) sore.

Untuk itu, kepada Anggota Komisi III DPRD Medan yang kerap disapa Rendy itu, Rosmawati meminta agar dirinya dan keluarga dapat difasilitasi untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial dari program-program pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi hingga pusat.

“Keluarga saya sangat layak untuk menerima bantuan pak. Warga yang tidak lebih miskin dari kami saja pada dapat semua, tapi kami nggak dapat,” ujarnya dihadapan perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pihak Kecamatan, pihak Kelurahan dan tokoh masyarakat yang hadir.

Menanggapi hal ini, Rendy mengaku akan segera menindaklanjuti keluhan Rosmawati. Putra mantan Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin itu berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

“Nanti akan saya minta untuk di data. Kalau misalnya keluarga ibu belum masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka akan saya minta untuk dimasukkan. Tapinlalau sudah terdata, nanti akan saya tanya langsung apa alasan keluarga ibu tidak dapat bansos,” jawab Rendy.

Selain Rosmawati, warga lainnya Nur Aini Nasution yang merupakan janda 7 anak juga mengeluhkan kondisi kehidupannya kepada politisi Partai NasDem itu. Nur Aini mengaku, anak-anaknya yang merupakan anak yatim tidak mendapatkan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah. Padahal, kondisi keuangan Nur Aini sangat pas-pasan.

Menanggapi keluhan Nur Aini, Rendy bersama tim nya mengaku akan mempertanyakan hal ini kepada OPD terkait.

“Saya akan perjuangkan agar anak-anak ibu bisa mendapatkan KIP. Kita akan cari tahu dulu dimana akar permasalahannya,” tegas Rendy.

Dalam kesempatan itu, Rendy juga meminta perangkat Kepala Lingkungan untuk mendata kembali para warganya, terkhusus warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Sebab di tahun 2022 ini, Pemko Medan telah menganggarkan penambahan 100 ribu peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga Kota Medan yang tidak mampu.

“Penambahan 100 ribu peserta BPJS PBI ith murni merupakan usulan Fraksi NasDem di DPRD Medan. Tolong agar kepling dapat mendata warganya yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Berikan kepada kami, agar kami bantu untuk bisa mendapatkannya,” pungkasnya.
(map)

Rudi Bangun Desak Polda Sumut Periksa Penimbun Minyak Goreng di Deliserdang

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun meminta polisi segera memeriksa penimbun 1,1 juta kg minyak goreng di Deliserdang, Sumatra Utara. Menurutnya, perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat di tengah kelangkaan minyak goreng.

“Itu harus diperiksa penyalur minyak goreng itu, kenapa ditimbun dan tidak dijual,” kata Rudi kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/2/2022).

Politikus Nasdem itu menduga, para pengusaha menimbun minyak goreng karena harganya sedang turun. Dia menduga, minyak goreng itu sengaja ditimbun agar nanti bisa dijual dengan harga tinggi ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. “Jadi, mereka ini terkesan orientasinya ingin mencari untung besar,” ucapnya.

Selain itu, kata Rudi yang merupakan Anggota DPR RI dari Dapil Sumut III itu, karena terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar, para produsen rela kucing-kucingan dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Yakni, minyak goreng satu harga.

“Tapi, tidak terlepas dari tingginya harga minyak dunia, jadi susah, ini hukum pasar, akhirnya kucing-kucingan, dia (produsen) diperintah oleh Menteri Perdagangan di harga Rp14 ribu per liter, tapi mereka mengeluarkan sedikit stoknya, jadi posisinya kucing-kucingan, akhirnya masyarakat yang membutuhkan ini kebingungan,” katanya.

Sebelumnya, direncanakan Polda Sumut akan memanggil tiga pemilik gudang yang kedapatan diduga menimbun minyak goreng hari ini, Senin (21/2/2022). Sayang, rencana pemanggilan tersebut urung dilakukan. (adz)

Tingkatkan Imunitas Masyarakat, PSBI Gelar Vaksinasi Booster di Samosir

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO -Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) untuk sejumlah masyarakat di wilayah Kabupaten Samosir, Sabtu (19/2) kemarin. Hal ini, untuk meningkatkan imunitas masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19.

Ketua Umum PSBI, Dr. Effendi MS Simbolon mengatakan kegiatan vaksinasi booster yang dilakukan PSBI merupakan upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan herd immunity di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara.

Dengan mendapatkan vaksin booster ini, Effendi menilai antibodi tubuh bisa terbentuk kembali sehingga tetap kuat melawan COVID-19.

“PSBI bekerja sama dengan Polri, TNI, Dinas Kesehatan, BIN, untuk mendukung pencapaian target herd immunity di wilayah Samosir. Paling tidak melakukan penetrasi di komunitas kami ini,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P itu, usai perhelatan doa bersama dengan seluruh anggota Punguan Simbolon dohot Boruna se Indonesia di Museum Huta Bolon, Simanindo, Samosir.

Sementara itu, Josua Tampubolon, Kapolres Samosir menyampaikan dirinya sangat mendukung percepatan vaksinasi di Samosir.

“Sampai saat ini capaian vaksinasi dosis pertama sudah 101 persen. Sedangkan vaksinasi yang kedua sudah 98 persen.
Kemudian untuk capaian booster saat ini sedang dilaksanakan PSBI,” ujarnya.

Adapun jumlah capaian vaksinasi yang ditargetkan pada acara PSBI berjumlah 500 orang. “Target hari ini masyarakat yang mendapatkan vaksin booster Astrazaneca berjumlah 500 orang,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan vaksinasi ketiga ini, ia mengakui tidak terlepas dari tantangan berupa jarak tempo pemberian vaksinasi kedua dan ketiga yang belum sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi booster di wilayah.

“Namun ada kendala saat melakukan vaksinasi booster, di mana masyarakat di sini jatuh tempo vaksinasi booster di bulan Maret,” ucapnya.

Sebelumnya, masyarakat yang mengikuti kegiatan PSBI diwajibkan melakukan swab test. Setelah melakukan swab test, masyarakat diminta untuk download aplikasi peduli lindungi.

“Tadi sudah dilaksanakan swab test bekerjasama dengan petugas Dinas Kesehatan setempat,” pungkasnya.(gus)

teks foto: PSBI Gelar Vaksinasi Booster di Samosir.(ist)

PLN UIW Sumut Apel Gabungan pada Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional, PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara menggelar Apel Gabungan yang dilaksanakan di PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Apel gabungan peringatan bulan K3 Nasional tahun 2022 ini dipimpin langsung oleh Pandapotan Manurung General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara yang diikuti seluruh pegawai, petugas pelayanan teknik dan pejabat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam sambutannya, Pandapotan mengatakan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tantangan dunia ketenagakerjaan yang makin kompleks sehingga diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien dan inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Untuk itu, di minta semua pihak dapat melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 agara budaya K3 benar – benar terwujud.

Untuk penguatan program budaya K3, PLN telah melakukan berbagai upaya diantaranya penerapan program K3 sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas pencegahan, penanganan dan pengendalian kecelakaan kerja pada seluruh sektor hingga penguatan kualitas pengawasan ketenagakerjaan dengan membentuk organisasi khusus yaitu Pejabat K3.

“Pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak. Dengan demikian semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja. Sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja,” pungkas Pandapotan Manurung. (ila)

Dirut PT PND Sebut Kota Mandiri Bekala Tahap I Sudah Terpesan Hampir 100%

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO- Perumnas dan PTPN II berkolaborasi mendirikan PT Propernas Nusa Dua (PND) untuk mengembangkan Kota Mandiri Bekala, yakni kawasan perumahan dengan konsep integrated new township di Deliserdang, Sumatera Utara. Rizqi Aswaransyah Pratama, dipercaya sebagai direktur utama (Dirut) melalui SK Direksi tertanggal 19 September 2019.

Setelah mendapatkan amanah sebagai Dirut PT PND, Rizqi dan jajarannya langsung bergerak cepat. Berselang sebulan, tepatnya pada 29 Oktober 2019, dilakukan groundbreaking proyek Kota Mandiri Bekala di tiga titik, yakni di Kantor Perumnas Regional I, Kantor PTPN II, dan Kantor Proyek Bekala.

Sesuai prediksi, animo masyarakat sangat tinggi terhadap proyek ini. Secara simultan, Rizqi dan jajarannya melaksanakan feasibility study dan pengurusan perizinan untuk menyelaraskan antara minat konsumen dan kepentingan bisnis perusahaan. “Selain itu saya tidak segan untuk terus bertanya kepada pihak berkompeten, para stakeholder, dan pihak yang lebih berpengalaman di bidang property,” kata Rizqi kepada wartawan, Rabu (16/2/2022) pekan lalu.

Kemudian, pada 14 April 2020, terbit sertifikat HGB Nomor 1938 dan 1939 seluas 241,74 Ha di lokasi Bekala. Selanjutnya, pada 26 Agustus 2020 terbitlah IMB. “Sebagai pengembang, Propernas Nusa Dua telah mengantongi izin mendirikan bangunan dan memenuhi segala bentuk legalitas berdasarkan regulasi yang ada,” sebut Rizqi.

Seperti yang terlihat di lokasi proyek saat ini, lanjutnya, antara proses pemasaran, pematangan tanah, dan pembangunan, dilaksanakan secara bersamaan. “Untuk tahap pertama, ini rumah subsidi sudah terpesan hampir 100 persen, nonsubsidi terjaring potensial buyer dari beberapa instansi besar di Kota Medan,” paparnya.

Menurut Rizqi, perkembangan itu terus berlanjut, seiring dengan perkembangan perusahaan. Sudah terbit sertifikat HGB spiltzing (persil) dari Sertifikat HGB Induk dan akad KPR perdana untuk Proyek Kota Mandiri Bekala di Desa Simalingkar Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara pada 15 Oktober 2021.

“Bahkan, pada 29 November 2021 lalu, sudah kita laksanakan seremoni serah terima kunci yang dihadiri oleh pemegang saham, para mitra, dan tentu saja konsumen. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kami untuk terus memberikan pelayanan optimal dan mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat,” pungkasnya. (rel)

Minyak Goreng Langka dan Mahal, Abrar Desak Pemko Rutin Gelar Operasi Pasar

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dampak Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, sangat dirasakan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli. Untuk itu, mereka berharap kepada Pemko Medan agar dapat menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.

Hal ini disampaikan masyarakat saat menghadiri Reses Masa Sidang I Tahun III Tahun Anggaran 2022 Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat Ishaq Abrar Mustafa Tarigan di Jalan Pancing Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Sabtu (19/2/2022) dan Minggu (20/2/2022). Fika, warga Pasar 4 Linkungan 6, Mabar Hilir, mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Padahal, minyak goreng ini menjadi salah satu bahan pokok bagi masyarakat. “Selain mahal, minyak goreng juga sulit ditemukan. Kalaupun ada, belinya harus mengantre dan dijatah,” kata Fika.

Hal senada disampaikan Asiah, warga Jalan Mangaan 8 Mabar. “Beberapa Minggu terakhir ini, sulit sekali mendapatkan minyak goreng. Sejumlah minimarket dan toko-toko didatangi, stok kosong. Kalau pun ada, harganya mahal. Kami sebagai ibu rumah tangga, sangat merasakan dampak dari kelangkaan minyak goreng ini,” ungkapnya.

Untuk itu, Fika dan Aisah berharap, Pemko Medan bisa mengendalikan stok dan menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. “Mohon ini menjadi perhatian Pemko Medan, karena ini rupakan salah satu bahan pokok masyarakat,” tandasnya.

Menyahuti keluhan warga tersebut, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan mengakui, dampak kelangkaan minyak goreng dan harga yang belum stabil ini, cukup dirasakan oleh masyarakat utamanya para pelaku UMKM. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan ini, sejumlah usaha rumahan menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utama.

Misalnya usaha gorengan, yang sangat bergantung pada minyak goreng. Ketika harga minyak goreng tinggi, praktis biaya produksinya menjadi naik. Sedangkan kalau gorengan itu harga jualnya dinaikkan, otomatis pembeli merosot drastis. “Sehingga UMKM seperti ini cenderung rugi, kalau harga minyak belum stabil seperti sebelumnya,” ujar politisi muda Partai Demokrat ini.

Untuk itu, pihaknya akan segera menyampaikan masalah ini ke Pemko Medan agar ada langkah jangka pendek yang dilakukan pemko. “Kami akan minta operasi pasar minyak goreng di setiap kecamatan terus dilakukan. Harapan saya, operasi pasar menjangkau wilayah lebih luas lagi, dilakukan terus menerus sampai harga benar-benar normal dan barang tidak langka,” papar politisi yang akrab disapa Abror ini.

Selain minyak goreng, masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir juga mengeluhkan proses pemilihan beberapa Kepling. Karena ada beberapa Kepling yang direkrut secara tertutup, sehingga Kepling yang diangkat bukanlah representasi dari masyarakat sekitar.

Sementara warga Medan Deli, sangat mengharapkan sekali agar Pemko Medan dapat membangun SMA dan SMK negeri di kecamatan itu. Karena, jika anak mereka ingin bersekolah di negeri, maka mereka harus mendaftar keluar dari Kecamatan Medan Deli.

Warga juga menyampaikan, sejumlah infrastruktur baik jalan, drainase hingga lampu penerangan jalan umum di Kelurahan Mabar Hilir sudah mengalami kerusakan. Untuk itu, warga di sana sangat mengharapkan sekali agar fasilitas infrastruktur yang ada dapat diperbaiki dengan segera. (adz)

Ketua Fraksi Demokrat Kaget, Warga Sarirejo Dilarang Urus Surat Tanah

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu kaget. Pasalnya, warga Kelurahan Sarirejo, Medan Polonia, sejak beberapa bulan belakangan ini dilarang untuk mengurus surat tanah. Hal ini terungkap dalam Reses yang digelarnya di Jalan Purna Bakti, Lingkungan 5, Kelurahan Sarirejo, Medan Polonia, Minggu (20/2).

Saat itu, Desi, seorang warga Kelurahan Sarirejo, Medan Polonia, menyampaikan aspirasinya kepada Burhanuddin Sitepu, agar kakak kandungnya dapat dibantu melalui program bedah rumah dari Pemko Medan. Pasalnya, saat ini kondisi rumah kakak kandungnya itu sudah sangat tidak layak untuk dihuni. “Rumah kakak saya itu sudah mau tumbang. Saya sangat prihatin. Untuk itu, saya bermohon melalui kesempatan ini, agar kakak saya itu bisa dibantu melalui program bedah rumah Pemko Medan,” pintanya.

Menyahuti itu, Burhanuddin menanyakan tentang alas hak tanah dari rumah yang ingin dibedah tersebut. Menurut Desi, tanah tersebut merupakan warisan dari orangtua mereka.

“Tapi sampai saat ini, tanah warisan orangtua kami itu belum dibagi kepada kami sebagai ahli warisnya. Meski begitu, semua ahli waris sudah setuju kalau bagian kakak saya itu dibangunkan rumah untuknya. Makanya kalau bisa, saya sangat bermohon sekali agar rumah kakak saya itu bisa dibedah sehingga kakak saya itu bisa punya rumah yang layak huni,” terang Desi dengan haru dan tak mampu menahan air matanya.

Menyikapi hal ini, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini meminta kepada aparatur Kelurahan Sarirejo yang hadir dalam reses itu untuk membantu, agar diuruskan surat tanah untuk warga tersebut. “Kepada pihak kelurahan, tolong warga ini dibantu ya. Tanah bagian kakaknya yang akan dibangun itu saja dulu dikeluarkan dari surat tanah aslinya,” pinta Burhanuddin.

Menanggapi permintaan itu, pihak Kelurahan Sarirejo yang hadir dalam reses itu mengungkapkan, kalau sejak sekitar 5 bulan lalu, ada imbauan dari pihak Lanud Soewondo, warga Sarirejo tidak boleh mengurus surat tanah. “Imbauannya ada ditempel di Kantor Kecamatan. Saat ini tidak boleh mengutus surat tanah pak,” ungkapnya.

Mendengar itu, anggota DPRD Medan tiga periode ini kaget. “Kenapa bisa begitu? Ini akan saya tindaklanjuti di lembaga DPRD Kota Medan. Ini akan kami pertanyakan,” tegasnya.

Meski begitu, Burhanuddin meminta kepada pihak kelurahan dan perwakilan dari Dinas Perkim untuk bisa membantu warga tersebut, sehingga dapat menikmati program bedah rumah yang sudah dianggarkan dalam APBD Kota Medan tahun anggaran 2022. (adz)