JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jumlah kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia sudah mencapai 152 orang. Diyakini, Omicron sudah menyebar di tengah masyarakat. Terlebih, dari 152 kasus tersebut, enam di antaranya merupakan transmisi atau penularan lokal. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Omicron, pemerintah telah menyiapkan 120 ribu tempat tidur dan 2.200 ton oksigen per hari di seluruh rumah sakit Indonesia.

MENKES Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dari 152 kasus Covid-19 Omicron di Tanah Air umumnya bergejala ringan dan tanpa gejala. Mereka tak memerlukan oksigen ataupun perawatan khusus di rumah sakit. Walaupun demikian, pemerintah tetap menyiapkan 120 ribu tempat tidur rumah sakit dan oksigen. “Jumlah tempat tidur di Indonesia ada 400 ribu, 30 persennya sekitar 120 ribu kita dedikasikan ke Covid-19,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/1).

Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengungkapkan, sampai saat ini tempat tidur di rumah sakit yang telah terisi sekitar 2.400-2.500. Masih ada lebih dari 110 ribu tempat tidur. “Jadi masih ada room lebih dari 110 ribu yang sebelumnya telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Budi menambahkan, pemerintah juga telah menyediakan sebanyak 2.200 ton oksigen per hari. Angka ini dinaikkan pemerintah dari 700 ton per hari untuk menghadapi lonjakan kasus Omicron. Budi mengatakan, pemerintah juga telah mendatangkan puluhan ribu konsentrator oksigen. Semuanya telah dikirimkan ke seluruh rumah sakit di Indonesia.

“Kita sejak Juli kemarin sudah mendatangkan 16.000 oxygen concentrator yang kita kirim ke seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, terutama yang akses oksigennya susah. Ini setara dengan 800 ton per hari,” tuturnya.

Pemerintah juga sudah memasang 70 persen atau 31 oksigen generator. Yaitu oksigen yang besar yang bisa mensuplai satu rumah sakit dan juga bisa untuk pengisi tabung. Selain itu, Budi menuturkan, pemerintah juga akan kedatangan obat terapi Covid-19 yakni Molnuvirapir. Obat tersebut disiapkan oleh pemerintah jika terjadi lonjakan kasus varian Omicron.

“Kita sudah simpan dulu. Kalau nanti ada apa-apa, kita sudah siapkan obatnya. Karena ini sudah terbukti bisa mengurangi laju masuknya ke rumah sakit untuk orang-orang yang terkena Covid-19 yang saturasinya masih di atas 94 persen,” jelasnya.

Menurut Budi, secara klinis dapat dilihat bahwa walaupun Omicron bisa menurunkan tingkat perlindungan antibodi yang berasal dari vaksin, namun untuk menembus T-Sel dalam tubuh cukup sulit. Sehingga seseorang yang terinfeksi, umumnya bergejala ringan. “Walaupun Omicron bisa melalui perlindungan tapi perlindungan dari T-selnya masih bisa melindungi dengan cukup baik. Itu yang menjelaskan kenapa hospitalization ratenya yang masuk rumah sakit yang fatal lebih rendah,” ungkapnya.

Indonesia Ranking 40 Dunia

Menkes Budi Gunadi Sadikin juga mengungkapkan, tambahan terbaru kasus Omicron di Indonesia terdiri dari 16 kasus yang merupakan kasus impor dari pelaku perjalanan internasional. Dengan jumlah itu, Menkes Budi menyebut, Indonesia berada di ranking 40 negara kasus Omicron terbanyak di dunia. Dari 152 kasus, 6 di antaranya menular lokal di masyarakat.

“Indonesia ada di posisi 40 jumlahnya per hari ini 152 ada tambahan 16 dibandingkan 2 hari yang lalu dan semuanya berasal dari pelaku perjalanan luar negeri,” kata Menkes Budi secara virtual, Senin (3/1).

“Indonesia Alhamdulillah relatif lebih rendah kalau kita lihat dari populasinya dan juga luas geografisnya ini berhubung karantina kita sudah cukup ketat kita berhasil menahan masuknya omicron kedalam tapi dari 152 kita tahu 6 sudah merupakan transmisi lokal,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dari mana saja kasus lokal tersebut berasal. Di antaranya, Jakarta, Bali, Medan, dan Surabaya. “Ada yang datang sebagian besar di Jakarta tapi ada juga yang datang dari Medan dan juga dari Bali dan Surabaya. Jadi kita tetap harus selalu waspada,” jelasnya.

Pasien menular lokal salah satunya merupakan warga Surabaya, Jawa Timur, yang tak punya riwayat perjalanan ke luar negeri. Namun ia memiliki riwayat perjalanan berlibur dari Bali. Pemeriksaan dilaporkan awalnya oleh tim laboratorium Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Namun belum disebutkan secara rinci bagaimana kondisi pasien dan siapa profilnya, laki-laki atau perempuan. “Ditunggu informasi resmi dari Jatim ya (soal profilnya),” tegas Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada JawaPos.com.

Yang bersangkutan, kata Nadia, terdeteksi lewat pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS). Hasil sample PCR pasien diperiksa dengan WGS. “(Terdeteksi) dengan WGS,” ungkapnya singkat.

Sudah Menyebar ke Mana-mana

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan meyakini, Covid-19 varian Omicron sudah menyebar di tengah masyarakat. Terlebih, kasus varian Omicron di Indonesia sudah mencapai 152. Enam di antaranya merupakan transmisi atau penularan lokal. “Saya jujur, kalau melihat tadi (varian Omicron) sudah menyebar di mana-mana, ya tidak mungkin Omicron itu tidak ada di publik, sudah ada,” kata Luhut dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (3/1).

Dia menyebut, adanya laporan bahwa satu pasien Omicron yang bertemu dengan belasan orang. Namun, belasan orang tersebut dinyatakan negatif Covid-19 saat dites. Kendati begitu, Luhut mengingatkan, masyarakat untuk tetap waspada. Sebab, bisa saja mereka tidak terinfeksi varian Omicron karena memiliki antibodi yang cukup kuat. “Kita tidak tahu mungkin antibodi kita sudah cukup kuat, kita hanya terpapar tidak terinfeksi bisa juga begitu,” ujarnya.

Dia memastikan, pemerintah telah melakukan persiapan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron. Mulai dari, rumah sakit, alat-alat kesehatan, hingga tempat untuk karantina.

Di sisi lain, Luhut mengimbau masyarakat untuk tidak paranoid dengan munculnya varian Omicron. Dia meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar tak tertular varian Omicron.

“Kita tidak perlu takut berlebihan, paranoid tapi pemakaian ini dalam ruang-ruang publik itu diharuskan. Jadi saya pikir kita tetap rileks, tapi disiplin, itu saya kira akan bisa mencegah kita masuk kepada keadaan seperti yang lalu,” jelas Luhut.

Menurutnya, meskipun program vaksinasi terus berjalan namun sikap waspada juga senantiasa dijaga. Karenanya, lanjut Luhut, pemerintah meminta agar masyarakat tetap mematuhi dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19. Sebab, dalam perkembangannya di dunia manapun yang menyebabkan adanya lonjakan kasus adalah persoalan disiplin prokes yang rendah.

“Karena kalau tidak, tadi Presiden mengingatkan kita, nanti kita tidak disiplin dan kunci kita lihat Omicron berkembang di dunia mana pun itu adalah masalah disiplin. Disiplin masalah masker, disiplin tadi masalah vaksin, disiplin cuci tangan dan seterusnya. Jadi kata kunci harus disiplin,” ungkapnya.

Luhut mengklaim, saat ini kondisi Indonesia pada masa pandemi yang masih berlangsung jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain seperti India, bahkan Amerika dan Inggris. Hal itu karena kebijakan wajib masker di area umum dapat meminimalisir penularan sehingga angka penularan dapat ditekan.

Luhut menambahkan, pemerintah selalu mengevaluasi terkait kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan perkembangan Covid-19 itu sendiri. Sehingga pertemuan rutin selalu dilakukan dengan melibatkan para pakar yang kompeten. “Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kita ini seperti kalah. Kita justru orang lain sekarang banyak mulai berkaca kepada kita kenapa Indonesia bisa mengcontain atau memelihara keadaan seperti ini,” pungkasnya. (jpc/mdc)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi hingga pelaksanaan vaksinasi anak telah merata. Apalagi, saat ini ada ancaman Covid-19 varian Omicron.

“Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen mengingat Omicron sedang merebak,” ujar Puan kepada wartawan, Senin (3/1).

Sejumlah daerah mulai menerapkan PTM 100 persen hari ini memasuki semester dua tahun ajaran 2021/2022. Hal tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang memperbolehkan daerah dengan status PPKM Level 1 dan Level 2 menerapkan PTM 100 persen.

Sejumlah ahli epidemiologi pun meminta agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan untuk saat ini. Puan berharap, pemerintah mempertimbangkan saran dari para ahli. “Tidak semua sekolah memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang PTM 100 persen. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek kesiapan sekolah masing-masing sehingga penerapan PTM 100 persen sebaiknya tidak digeneralisasi,” katanya.

Puan menilai, PTM 100 persen masih rentan terutama untuk anak usia 6-11 tahun. Menurutnya, lebih baik kebijakan pemberlakuan PTM 100 persen dievaluasi sampai capaian vaksinasi Covid-19 anak usia sekolah selesai dilakukan. “Lengkapi vaksinasi terlebih dahulu sambil memantau kesiapan tiap-tiap sekolah, baru setelahnya diputuskan apakah sekolah sudah siap melaksanakan PTM 100 persen,” ungkapnya.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan sejumlah hal yang perlu dilakukan sebelum PTM 100 persen diterapkan, salah satunya adalah vaksinasi anak lengkap atau 2 dosis. Oleh karena itu Puan mendorong percepatan vaksinasi anak usia sekolah. “Lebih baik fokus terhadap percepatan vaksinasi anak, dan tidak terburu-buru melakukan PTM 100 persen. Keselamatan anak-anak harus jadi yang utama,” tegasnya.

Puan menekankan pentingnya kehati-hatian pemangku kebijakan terkait persoalan PTM. Pemerintah juga diminta memperhatikan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut masih banyak pelanggaran protokol kesehatan di sekolah, termasuk guru yang tidak memakai masker saat berinteraksi dengan anak.

“Maka pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap aspek kesiapan, termasuk penerapan protokol kesehatan, sudah dipatuhi oleh pihak sekolah di seluruh daerah,” imbuhnya.

Mantan Menko PMK ini pun mengingatkan pihak sekolah untuk mendapatkan izin orangtua siswa dalam pelaksanaan PTM penuh. Menurut Puan, sekolah tetap harus memfasilitasi murid untuk belajar daring apabila orangtuanya tidak mengizinkan untuk mengikuti sekolah tatap muka.

“Saya menilai pihak sekolah tetap memerlukan persetujuan dari orang tua untuk melakukan sekolah tatap muka. Karena pertimbangan orangtua berbeda-beda, dan seharusnya sekolah mengakomodir apabila masih ada orangtua yang takut mengirimkan anaknya melakukan PTM,” ucapnya.

Puan memahami anak mengalami cognitive learning loss setelah hampir 2 tahun melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun persoalan tersebut dinilai bisa diatasi dengan metode pembelajaran yang inovatif. “Sekolah harus kreatif agar interaksi antar siswa tetap terjalin baik dengan memupuk social skill sekalipun secara online,” pungkasnya.

Diketahui, mulai Semester II tahun ajaran 2021–2022, kapasitas PTM terbatas kini diperbolehkan 100 persen. Namun, ada sejumlah catatan. Salah satunya, sekolah berada di daerah kategori PPKM level 1–2.

Kemudian, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sudah lebih dari 80 persen. Termasuk capaian vaksinasi dosis kedua kepada lansia sudah di atas 50 persen.

Namun, menurut Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, syarat itu masih kurang. Seharusnya ada syarat vaksinasi anak di dalam ketentuan tersebut. Sebab, anak juga berisiko tertular dan menularkan virus ketika PTM diselenggarakan.

Karena itu, pihaknya tetap mendesak pemda agar memenuhi syarat vaksinasi anak minimal 80 persen sebelum PTM diizinkan 100 persen.

“Kalau vaksinasi guru dan siswa sudah minimal 80 persen, tidak apa-apa dibuka 100 persen kapasitasnya. Kalau belum, jangan,” tegasnya kemarin (2/1).

Dalam kondisi tersebut, lanjut dia, PTM terbatas sebaiknya dibuka bertahap. Syarat vaksinasi anak untuk PTM terbatas ini pun selaras dengan rekomendasi terbaru Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Anak yang boleh masuk sekolah adalah anak yang sudah divaksin Covid-19 lengkap dua kali dan tanpa komorbid. Untuk kategori anak usia 6–11 tahun, bisa dilakukan metode hybrid dalam kondisi tidak ada peningkatan kasus Covid-19.

Selain itu, tidak ada transmisi lokal Omicron di daerah tersebut. Jika sebaliknya, luring dilakukan dengan kapasitas maksimal 50 persen, tetapi hanya di outdoor. Misalnya, di halaman sekolah, taman, pusat olahraga, atau ruang publik terpadu ramah anak. (jpc)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Arab Saudi telah memperbolehkan Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah. Saat ini, pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) pun menjadi yang pertama berangkat untuk mengecek mekanisme prosedur guna mempersiapkan pemberangkatan calon jamaah umrah.

Adapun, di masa pandemi Covid-19 ini, tentunya ada beberapa penyesuaian yang dilakukan. Salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan masa karantina calon jamaah umrah yang berlangsung selama 10 hari.

Selain itu, ada penyesuaian biaya pelaksanakan ibadah umrah karena adanya ketentuan seperti kewajiban tes PCR dan karantina yang tentunya menambah biaya. Sebelum pandemi, referensi biaya umrah adalah sebesar Rp20 juta dan pada masa pandemi Covid-19 menjadi Rp 26 juta.

Terkait biaya itu, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi pun membeberkan rincian biaya melaksanakan ibadah umrah. Kata dia, biaya umrah berada di range harga Rp28 juta hingga Rp 35 juta. “Antara Rp28 juta sampai dengan Rp35 juta di luar karantina Indonesia,” jelas dia kepada JawaPos.com, Senin (3/1).

Sementara untuk biaya karantina itu tergantung dari hotel yang dipilih para jamaah. Harga yang tersedia untuk melakukan karantina dimulai dari Rp8 juta sampai Rp27 juta. “Tergantung hotelnya,” jelasnya.

Jadi artinya, biaya melaksanakan ibadah umrah sekaligus biaya karantina dan PCR, paling murah adalah Rp36 juta dan paling mahal senilai Rp62 juta.

Amphuri Ditegur Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan surat teguran kepada Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri). Pemicunya, asosiasi umrah dan haji paling besar di Indonesia itu memberangkatkan jamaah umrah dalam jumlah besar di tengah pengetatan perjalanan ke luar negeri oleh pemerintah.

Surat teguran tersebut dikeluarkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Dalam surat tertanggal 31 Desember 2021 itu, Kemenag menemukan data dan fakta bahwa Amphuri mengorganisasi anggotanya untuk melakukan uji coba umrah sendiri pada 30 Desember 2021. Keputusan Amphuri tersebut mengabaikan kebijakan dan hasil kesepakatan bersama dengan Kemenag.

Dalam suratnya, Hilman menyayangkan keberangkatan umrah tersebut. Sebab, itu menjadi preseden buruk bagi asosiasi atau pelaku usaha lainnya karena mengabaikan imbauan Presiden Joko Widodo dan arahan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Hilman menyampaikan, Kemenag hanya menyetujui permohonan keberangkatan tim advance pada 23 Desember 2021.

Kemenag belum banyak berkomentar mengenai surat edaran berisi teguran tersebut. Sebab, surat itu bersifat internal antara Kemenag dan Amphuri. Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Thobib Al-Asyar mengatakan, sikap Kemenag terhadap Amphuri sesuai dengan surat tersebut serta tidak ada sanksi. “(Hanya) teguran sesuai surat,” katanya kemarin (2/1).

Ketua Umum Amphuri, Firman M Nur yang saat ini sedang karantina di Jeddah untuk pelaksanaan umrah membenarkan adanya surat teguran tersebut. “Benar adanya surat teguran ke kami. Dan, kami sekarang sedang dalam proses untuk melakukan klarifikasi,” katanya.

Amphuri tetap berupaya membangun komunikasi yang baik dengan Kemenag. Kemarin sekitar pukul 14.00 waktu Saudi (18.00 WIB), tim advance umrah berangkat dari Madinah ke Makkah untuk menjalankan ibadah umrah. Sebelumnya, mereka beberapa hari berada di Madinah untuk melihat langsung penerapan protokol di sana.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Amphuri M Azhar Gazali mengungkapkan, keberangkatan umrah perdana yang terdiri atas pimpinan travel anggota Amphuri terbagi dalam dua penerbangan. Yaitu, pada 30 Desember menggunakan pesawat Saudia dan 31 Desember dengan Etihad Airways. Seluruh jamaah umrah tersebut sudah menerima suntikan vaksin Sinovac dan non-Sinovac dengan dosis lengkap. Total jamaah yang berangkat 84 orang.

Azhar menjelaskan, seluruh jamaah yang berangkat berkomitmen mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia maupun di Saudi. Sebelum berangkat ke Saudi, seluruhnya juga menjalani skrining kesehatan. Setiba di Saudi, mereka menjalani karantina selama lima hari empat malam. Kemudian, mereka juga wajib dua kali swab PCR pada hari kedua dan keempat karantina. (jpc)