Home Blog Page 2840

Airlangga: Pers Bantu Indonesia Selamat dari Hoaks Pandemi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan apresiasi tinggi kepada setiap insan pers yang merayakan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2022. Airlangga mengaku, keberadaan pers menjadi pondasi penting penjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat di Tanah Air.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini memuji peran pers memerangi hoaks atau berita bohong selama pandemi Covid-19.

Peran ini sangat penting agar masyarakat menerima informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya mewakili seluruh jajaran Partai Golkar dan pihak yang menangani pandemi Covid-19, mengucapkan terima kasih kepada insan pers di seluruh Tanah Air. Keberadaan produk-produk pers menyelamatkan masyarakat dari hoaks terkait Covid-19. Pers secara langsung membantu menangani pandemi Covid-19 di Indonesia,” tutur Airlangga kepada media, Rabu (9/2).

Airlangga menyebut, berdasarkan catatan pemerintah, hoaks terkait Covid-19 masif tersebar melalui aplikasi pesan singkat maupun media sosial.

Meskipun, penyebarannya sangat cepat, produk pers masih menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pandemi Covid-19.

Tahun ini, kata Airlangga, HPN masih dirayakan di tengah suasana pandemi Covid-19. Ketua KPCPEN meminta maaf penyelenggaraan HPN belum bisa dilakukan secara meriah seperti sebelum pandemi.

Airlangga berharap, HPN 2022 tetap digelar dengan khidmat dan penuh makna.

“Kami berharap, puncak perayaan HPN berjalan lancar dan seluruh insan pers terus berperan membantu mengatasi pandemi melalui produk-produk jurnalistik yang professional, berimbang, dan membangkitkan semangat optimisme,” ujar Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, saat ini Indonesia tengah menuju puncak gelombang tiga pandemi Covid-19. Pers, melalui jaringan dan kekuatannya, untuk terus menyuarakan optimisme kepada masyarakat.

Ia mengaku butuh kerja sama dan gotong-royong dari seluruh pihak agar gelombang tiga tidak memberi dampak buruk di Tanah Air.

“Mari, sama-sama bergotong-royong, mengatasi pandemi. Pemerintah dengan kebijakannya, masyarakat dengan disiplin prokesnya, pers dengan jurnalisme positifnya. Dengan itu, kita berharap bisa lolos dari dampak buruk gelombang tiga pandemi Covid-19,” tegas Airlangga.

Pengerjaan U-Ditch Tetap Dilanjutkan, Komisi IV Mengaku Kecewa

DRAINASE: Drainase dengan menggunakan U-Ditch atau saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf U di salah satu titik Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Syaiful Ramadhan mengungkapkan, pihaknya di Komisi IV DPRD Medan sebelumnya telah meminta agar proyek pengerjaan drainase dengan menggunakan U-Ditch atau saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf U pada sejumlah titik Kota Medan dapat ditunda.

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu mengatakan, permintaan penundaan pengerjaan harus dilakukan dikarenakan beberapa hal. Sebab, proyek tersebut harus dikaji secara detail. Khususnya, tentang seberapa besar manfaat pengerjaan drainase dengan menggunakan U-Ditch dalam mengatasi masalah banjir di Kota Medan.

“Pada saat Kadis PU Kota Medan dijabat Pak Zulfansyah, kami sudah sampaikan untuk menunda pengerjaan proyek tersebut. Ternyata sekarang dilanjutkan, begitu terjadi pergantian kepala dinas PU ke Pak Zulfansyah. Jelas kami sangat kecewa, apalagi hasilnya banyak dikeluhkan masyarakat,” ucap Syaiful, Selasa (8/2).

Syaiful menilai, waktu pengerjaan drainase dengan sistem U-Ditch juga terlalu mepet. Sehingga, dikhawatirkan pengerjaan tersebut tidak maksimal bahkan terkesan asal jadi, begitu juga dengan bahan yang digunakan.

Politisi PKS ini menambahkan, pihaknya sudah banyak menerima laporan dari masyarakat terkait proyek pemasangan U-Ditch tersebut, termasuk masalah kualitas pengerjaannya. “Kami juga sudah memanggil Kadis PU Kota Medan sekarang terkait pengaduan masyarakat tersebut. Kadis berjanji akan memperbaiki jika tidak sesuai dengan perencanaan dan siap menindak pemborong yang mengerjakan. Apabila tidak sesuai spesifikasi, pihak ketiga akan di black list,” ujarnya.

Syaiful menambahkan, pihaknya tidak ingin pemasangan U-Ditch tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan atau berkualitas rendah. Sehingga, anggaran yang dihabiskan tidak bermanfaat dan tidak mampu mewujudkan visi misi Wali Kota Medan dalam mengatasi banjir di Kota Medan.”Jangan sampai anggaran yang besar tidak bisa menangani banjir di Kota Medan dan tidak ada manfaatnya terhadap masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Kadis PU Kota Medan Topan Ginting menyebutkan jika Dinas PU Kota Medan telah bekerja sungguh-sungguh dan bertindak tegas kepada pelaksana pekerjaan yang bermasalah, salah satunya untuk pekerjaan pemasangan U-Ditch di Jalan Sei Belutu.

Apalagi setelah ditinjau langsung Bobby Nasution, Dinas Pekerjaan PU Kota Medan mengaku semakin terpacu untuk bertindak cepat, pekerjaan pemasangan U-Ditch pun dapat diselesaikan.

Kadis PU Kota Medan Topan Ginting membenarkan, bahwa pekerjaan pemasangan U-Ditch yang sempat ditinjau Bobby Nasution itu telah selesai. Selain itu, permasalahan tidak adanya saluran pembuangan dari rumah warga ke drainase juga sudah dituntaskan.

“Ada juga permasalahan di Sei Belutu kemarin, seperti tidak adanya saluran drainase pembuangan dari rumah warga ke drainase. Ini juga sudah kita bereskan, sudah kita imbau kepada pelaksana supaya menyambung aliran dari rumah warga ke drainase,” katanya.

Topan menambahkan, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan agar dapat dengan cepat mengatasi persoalan bila ditemukan kendala. Disamping itu, untuk tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dia juga telah meminta kepada pelaksana pekerjaan agar tidak meletakkan material galian di bahu jalan.

Topan pun mengklaim, pemasangan U-Ditch di Jalan Sei Belutu memberikan manfaat pencegahan banjir, sebab hasil pekerjaan ini akan membuat air mengalir dengan lancar.”Dengan pemasangan yang baik, aliran air akan lancar, apalagi memang dimensinya besar, karena pemasangan U-Ditch ini juga merupakan tindakan antisipasi agar drainase dapat menampung debit air yang lebih besar,” tambahnya.

Terkait kontraktor yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal, Topan menyatakan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi dengan memberikan pinalti berupa denda.

Dia juga menyatakan, sebelum membayar pekerjaan kontraktor, Dinas PU Medan akan melakukan pengujian terlebih dahulu dan hasil pengujian ini akan mempengaruhi pembayaran yang akan dilakukan. (map/ila)

 

 

 

 

 

 

Korban Begal Tak Tercover BPJS Meninggal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Indrajit Dermawan (19), korban dugaan pelaku begal yang tidak tercover BPJS Kesehatan, akhirnya meninggal dunia pada Senin (7/2). Korban yang masih berstatus pelajar SMA ini meninggal, setelah seminggu tidak sadarkan diri saat dirawat di ICU RS Thamrin, Medan.

Nenek korban, Sabariah (54) menuturkan, cucunya meninggal sekitar pukul 10.20 WIB. “Sudah dirawat di rumah sakit selama seminggu, tapi akhirnya meninggal,” ujarnya, Selasa (8/2).

Sabariah mengatakan, pihak keluarga sangat berharap bantuan dari dermawan dan juga LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) terkait biaya perawatan selama di rumah sakit. Sebab, total biaya perawatan medis cucunya mencapai Rp201 juta dan tidak tercover BPJS Kesehatan meskipun terdaftar sebagai peserta. “BPJS (Kesehatan) tidak mengcover, total biaya Rp201 juta. Sudah kami bayar Rp20 juta dari hasil pengumpulan donasi. Makanya, kami berharap ada dermawan dan juga LPSK bisa membantu membayar sisanya Rp180 juta. Selain itu, kami berharap kepada polisi agar menangkap pelaku yang membuat cucu saya seperti itu,” katanya.

Dia mengungkapkan, jenazah cucunya bisa keluar dari rumah sakit meski belum melunasi biaya perawatan lantaran dibantu oleh salah seorang anggota DPRD Medan. “Ada jaminan dari anggota DPRD (Medan), makanya bisa kami bawa pulang untuk dikebumikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sabariah mengatakan, kejadian yang dialami cucunya bermula pada Sabtu (29/1) dini hari. Indrajit yang tengah pergi naik sepeda motor bersama teman-temannya bertemu dengan gerombolan pemuda yang mengendarai sepeda motor saat melintas di Jalan Kapten Sumarsono, Medan.

“Karena melihat ada orang ramai-ramai dan teriak-teriak, cucu saya sama teman-temannya minggir. Tapi, gerombolan pemuda ini malah menyerang cucu saya dan membacoknya di bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Enggak tahu mereka geng motor apa begal, setelah jatuh lalu dianiaya. Teman-teman cucu saya lalu menolongnya dan membawa ke rumah sakit,” jelasnya.

Semula korban dilarikan dan menjalani perawatan di RS Advent. Kemudian dipindahkan ke RS Bunda Thamrin. “Tempurung kepalanya pecah, dan pecahan masuk ke otak. Itu makanya harus dioperasi dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia,” kata Sabariah.

Ia menambahkan, sebelum kejadian naas itu, rencananya Indrajit akan pergi ke Jakarta. “Padahal dia mau ke Jakarta, jadi malam itu dia enggak mau keluar. Tapi, kawan-kawannya datang dan dibilang untuk perjumpaan terakhir. Kemudian diajak nongkrong, namun mendapat kabar sudah tidak sadarkan diri di rumah sakit,” kata Sabariah.

Terpisah, Kapolsek Medan Helvetia Kompol Heri Sihombing mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban dan sedang melakukan penyelidikan. Menurutnya, yang bersangkutan bukan korban begal tapi korban tawuran. “Akibat tawuran itu, bukan begal. Sampai saat ini kami masih berupaya keras mengungkap kasusnya. Mohon doa dan dukungannya, anggota kami masih bekerja di lapangan dan sudah ada beberapa saksi yang diminta keterangannya” ujar Heri. (ris/ila)

Temuan Kuburan di Rumah Bupati Langkat, Komnas HAM: Bukan Penghuni Kerangkeng

TINJAU: Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat meninjau kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membenarkan, di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Peranginangin ada sejumlah kuburan yang berdekatan dengan lokasi kerangkeng manusia.

Namun, Komnas HAM menyebut, kuburan itu bukan dari warga yang berada di dalam kerangkeng, melainkan kuburan dari pihak keluarga Terbit Rencana.

“Dibelakang, ya infonya kuburan keluarga,” kata Komisioner Komnas HAM Chairul Anam kepada JawaPos.com, Selasa (8/2).

Komnas HAM tak menampik, terdapat sejumlah warga yang meninggal saat menjalani kurungan di kerangkeng Bupati Langkat. Tetapi berdasarkan temuan Komnas HAM, mereka yang tewas di kerangkeng diberikan kepada pihak keluarganya masing-masing. “Kalau kuburan yang meninggal bukan di situ,” ucap Anam.

Anam usai memeriksa Bupati Langkat di kantor KPK, Senin (7/2) kemarin menduga, warga yang penghuni kerangkeng mendapatkan tindakan kekerasan yang berpola. Komnas HAM mengklaim, sudah mengantongi bukti adanya kekerasan terhadap warga yang menjalani penahanan di kerangkeng Bupati Langkat. “Kekerasan yang berpola itu kami tahu waktunya, kami tahu apa alat yang digunakan, kami tahu siapa yang melakukan, kami tahu pengawasan untuk itu,” ucap Anam.

Bahkan, Komnas HAM juga telah mendapatkan alat bukti berupa foto tindakan kekerasan terhadap warga yang menjalani penahanan. Meski demikian, saat ini belum bisa dijelaskan secara rinci mengingat masih dalam proses investigasi. “Kami juga dapat foto beberapa tahun yang lalu bagaimana kondisi korban, detail ada. Lalu dikonfirmasi keterangan saksi yang lain yang menyaksikan bagaimana kekerasan itu berlangsung,” beber Anam.

Cana Akui Ada yang Tewas

Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Peranginangin selama kurang lebih dua jam. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 13.40 WIB hingga pukul 15.16 WIB di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/2). “Kami selama dua jam lebih sudah meminta keterangan kepada Pak Terbit Rencana Peranginangin terkait dengan kerangkeng yang ada,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara usai memeriksa Terbit Rencana.

Beka menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, Bupati Langkat yang akrab disapa Cana ini mengakui ada korban tewas di kerangkeng tersebut. Komnas HAM pun mendalami prosedur penanganan terhadap korban yang tewas di dalam kerangkeng yang disebut sebagai tempat rehabilitasi itu. “Memang terkonfirmasi ada yang meninggal dalam kerangkeng tersebut, dan juga bagaimana SOP penanganan kalau ada kekerasan atau korban jiwa,” ucap Beka.

Meski demikian, lanjut Beka, dari hasil pemeriksaan Terbit Rencana tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah korban dari kerangkeng tersebut. Hal ini pun akan didalami oleh Komnas HAM. “Nggak ngomong jumlah orang, tapi bahwa ada yang meninggal iya,” tegas Beka.

Komnas HAM juga berhasil mendapat informasi terkait sejarah berdirinya kerangkeng tersebut. Serta bagaimana penanganan di dalam kerangkeng tersebut. “Kami mendapatkan informasi terkait sejarah kerangkeng yang ada, metode pembinaan yang dilakukan oleh tim yang mengelola kerangkeng itu sehari-hari,” ucap Beka.

Sementara itu, Polda Sumatera Utara yang juga tengah menyelidiki kasus kerangkeng ini mengaku sudah menemukan alat penyiksa dan sejumlah kuburan di beberapa titik, yang diduga menjadi korban kesewenangan. Namun hal ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.

Menurut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, salah satu alat bukti yang diduga kuat digunakan untuk menyiksa orang-orang di dalam kerangkeng manusia itu adalah selang air. Hadi mengungkapkan, selang air ini diduga digunakan untuk mencambuk tahanan hingga luka-luka dan tewas.

Selain alat penyiksa, kepolisian juga telah menemukan lokasi pemakaman korban tewas. Diketahui, hasil penyelidikan yang dilakukan Polda Sumut ditemukan adanya tiga korban meninggal. Mengenai kuburan untuk korban tewas tersebut, Hadi menyebut menemukan di sejumlah lokasi.

Hanya saja, pihaknya enggan untuk membeberkan di mana saja lokasi korban tewas akibat dugaan penganiayaan di kerangkeng Bupati Langkat tersebut. Dirinya mengungkapkan pihaknya masih melakukan pengembangan.

“Adanya dugaan penganiayaan hingga lebih dari satu orang (tewas) di kerangkeng Bupati Langkat, dan kita masih terus mendalaminya. Kuburan sudah ditemukan dibeberapa titik oleh tim,” ucap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. (jpc/trb)

19 Februari, Diprediksi Kasus Covid Capai 10.280

dr Inke Nadia D Lubis Anggota Tim Satgas Penanganan Covid-19 Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – LONJAKAN kasus aktif Covid-19 dengan varian Omicron di Sumatera Utara (Sumut), diprediksi akan mencapai puncaknya pada 19 Februari 2022. Diperkirakan, jumlah kasus positif mencapai 10.280 kasus.

Anggota Tim Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Inke Nadia D Lubis menjelaskan, penyebaran Covid-19 varian Omicron sangat cepat. Sehingga dilakukan evaluasi setiap per empat hari sekali untuk melihat perkembangan penularannya di tengah masyarakat. “Puncak gelombang ketiga diprediksikan pada 19 Februari 2022. Untuk itu, seluruh kabupaten/kota harus bersama-sama mengantisipasi hal tersebut,” kata Inke yang juga anggota dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) cabang Sumut, Selasa (8/2).

Inke mengatakan, 33 kabupaten/kota memiliki waktu dua hingga tiga minggu ke depan untuk mengantisipasi gelombang ketiga di masing-masing daerahnya. Sehingga perlu penanganan khusus secara maksimal.

Inke juga mengungkapkan, 5 kabupaten/kota di Sumut menyumbang kasus Covid-19 terbanyak yakni, Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli, dan Kabupaten Simalungun. Di Kota Medan, berdasarkan dari BPBD Kota Medan, kasus aktif Covid-19 pada Senin (7/2) berjumlah 121 kasus dan sembuh 19 orang. “Kita lihat juga, peningkatan kasus varian Delta di Kota Medann

terjadi peningkatan puncaknya pada Minggu ke 73. Terjadi, juga peningkatan di Deliserdang dan Pematangansiantar. Untuk daerah-daerah lain, meningkat seminggu ke depan,” jelasnya.

Inke juga mengimbau kepada kabupaten/kota yang belum ditemukan kasus baru dan jumlah kasus aktif Covid-19 masih rendah, untuk tetap waspada dan tetap melakukan upaya antisipasi untuk penyebaran virus mematikan itu. “Untuk daerah belum ditemukan kasus, perlu dilakukan testing dan terasing yang meningkat untuk mencegah Omicron masuk di daerah-daerah tersebut. Kalau ada kasus baru, bisa langsung di isolasi dan tidak menyebar ke masyarakat,” pungkas Inke.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, meminta kesiapan seluruh kabupaten/kota untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di daerah ini. “Bupati dan wali kota, tolong benar-benar datangi, ingatkan lagi, sosialisasikan, edukasikan, karena satu-satunya yang bisa menghambat ini (lonjakan kasus Covid-19) yang paling ampuh adalah Prokes ini,” tutur mantan Pangkostrad itu.

Edy juga meminta kepada seluruh direktur rumah sakit se-Sumut untuk menyiapkan kamar-kamar, apabila kasus melonjak tinggi. Selain kamar, obat-obatan, alat medis, seperti oksigen juga mesti dicek kesiapannya. Rumah sakit juga diminta jangan menolak pasien yang datang dan mempersiapkan fasilitas untuk penanganan pasien COVID-19. “Khusus kepada rumah sakit semua menyiapkan, apabila tak terbendung ini, saya minta semua lakukan yang pernah kita lakukan, terkoordinir dengan Satgas,” katanya.

Edy juga sudah melaporkan kondisi peningkatan kasus aktif Covid-19 di Sumut kepada Presiden Joko Widodo secara daring, Senin (7/2) kemarin. Termasuk kesiapan Sumut untuk mengahadapi kasus aktif COVID-19 gelombang ketiga ini.

Tegas Terapkan Prokes

Kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 khususnya di Kota Medan meningkat tajam beberapa hari belakangan. Tidak dipungkiri, salah satu faktor karena kurangnya disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (prokes).

Data Dinas Kesehatan Sumut mencatat, Kota Medan selalu menjadi penyumbang terbesar kasus baru Covid-19. Pada Selasa (8/2), terjadi penambahan 280 kasus baru. Sedangkan Senin (7/2) bertambah 135 kasus baru, Minggu (6/2) 136 kasus baru, Sabtu (5/2) 122 kasus baru, dan Jumat (4/2) 119 kasus baru.

Pengamat kesehatan dari Universitas Sumatera Utara dr Delyuzar mendesak pemerintah daerah harus lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). “Pencegahan dan penanganan Covid-19 harus lebih ditegaskan lagi terutama dalam pembelajaran tatap muka (PTM). Apabila angka terkonfirmasi positif Covid-19 di setiap sekolah di Kota Medan meningkat 5 persen lagi, maka sekolah kembali melakukan pembelajaran daring,” kata Delyuzar, Selasa (8/2).

Dia menyatakan, kebijakan PTM kembali daring sudah keluar peraturan barunya. Namun, kebijakan tersebut perlu dievaluasi kembali. “Jika makin tinggi percepatan penularannya, maka diambil langkah lebih drastis bisa jadi ditutup kembali,” ucapnya.

Menurut Delyuzar, pencegahan Covid-19 apapun jenis variannya sama saja yaitu disiplin penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Sebenarnya untuk pencegahan tidak ada yang berbeda, seperti melakukan pencegahan varian Delta baik dari tindakan dan hal lainnya. Hanya saja yang perlu difokuskan ke pemahaman masyarakat, bahwa meski angka kematian rendah mereka tidak boleh menganggap remeh persoalan virus ini,” tuturnya.

Karena itu, Delyuzar berharap agar pemerintah bisa lebih tegas lagi dalam penerapan prokes di setiap tempat. “Saya ingin penanganan Covid-19 ini lebih tegas dan prokes lebih diperketat lagi. Tetap pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, tidak makan bersama sementara ini, betul-betul dikontrol jam operasional mobilitas masyarakat di luar rumah,” sebutnya.

Ia menghimbau agar masyarakat mau divaksinasi. Sebab, dari beberapa kasus yang muncul, masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 kebanyakan yang belum vaksinasi. “Memang tidak kemungkinan masyarakat yang vaksinasi bisa terkena Covid-19, namun saat ini banyak masyarakat yang terkena Covid itu yang belum divaksin. Vaksin ini berguna untuk menjaga kekebalan imun kita,” tukasnya. (gus/ris)

Lewat Jalur Tikus, 34 Pekerja Migran Indonesia Berlumur Lumpur

BERLUMPUR Para pekerja migran Indonesia membersihkan diri mereka yang berlumuran lumpur karena berusaha menyeberang ke Malaysia melalui jalur tikus, Senin (7/2) lalu.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah bersama TNI-Polri terus berupaya menghilangkan praktik penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI). Senin (7/2) lalu, ikhtiar tersebut kembali berbuah manis. TNI-AL bersama Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 34 PMI ilegal di perairan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut).

Komandan Pangkalan TNI-AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Aan Sebayang menyampaikan, keberhasilan instansinya berawal dari informasi masyarakat. Laporan itu diterima oleh Babinpotmar Pos TNI-AL (Posal) Tanjung Tiram. Kepada petugas, masyarakat menyampaikan informasi berkenaan dengan aktivitas mencurigakan di pelabuhan “tikus” Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram.

Laporan tersebut lantas didalami oleh Lanal Tanjung Balai Asahan. Mereka mengirim tim untuk mendatangi lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat. Hasilnya, mereka mendapati empat PMI ilegal. Temuan itu diteruskan dengan pengejaran kapal yang diduga mengangkut PMI ilegal menuju Malaysia. “Saat ditemukan di atas KM Kayla, 30 calon PMI berlumuran lumpur,” imbuh Aan.

Menurut dia, puluhan PMI ilegal tersebut berlumuran lumpur karena berusaha menyeberang ke Malaysia melalui jalur tikus. “Mereka harus berenang di lumpur untuk bisa naik ke KM Kayla,” ujar Aan.

Dengan empat PMI ilegal yang ditemukan di Desa Guntung, total 34 PMI ilegal berhasil diamankan oleh Lanal Tanjung Balai Asahan. Dalam penangkapan tersebut, Aan menyatakan, pihaknya juga dibantu aparat kepolisian setempat.

Puluhan PMI ilegal itu langsung diserahkan kepada polisi. “Untuk pendataan sebelum diserahkan kepada pihak yang berwenang,” jelas Aan.

Sementara itu, KM Kayla yang dipakai untuk menyelundupkan para PMI tersebut masih berada di Posal Tanjung Tiram. Kapal itu kini berada dalam pengawasan ketat Lanal Tanjung Balai Asahan. TNI-AL memastikan, patroli untuk menggagalkan penyelundupan PMI ilegal tidak akan berhenti.

Sementara itu, Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Arsyad Abdullah, mengapresiasi penggagalan penyelundupan ini. Ia memastikan, Koarmada I akan terus melakukan patroli untuk mencegah keluar masuknya PMI ilegal. “Patroli akan dilaksanakan secara terus menerus terutama pada wilayah-wilayah yang disinyalir menjadi jalur keluar masuk melalui jalur tikus,” katanya.

“Baik itu berupa komoditi dari luar negeri, barang ilegal, bahkan narkoba serta penyelundupan pekerja migran ilegal yang terjadi di wilayah kerja Koarmada I, yang mana sesuai dengan kebijakan Kepala staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono,” imbuh dia. (jpc/kps)

Terpapar Covid-19, 3 Sekolah di Medan Stop PTM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Covid-19 mulai ‘menyerang’ sekolah-sekolah di Kota Medan. Baik guru maupun siswa, sudah banyak yang terpapar virus tersebut. Bahkan, tiga sekolah di Kota Medan terpaksa menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM), yakni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1, Jalan Williem Iskandar, MTSN Guppi di Jalan Selamat, Medan Amplas, dan SDN 060837 Sungai Deli Kota Medan.

Dinas Pendidikan dan Kanwail Kemenag menutup atau menghentikan PTM di ketiga sekolah tersebut mulai Senin (7/2), hingga 14 hari ke depan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah secara lebih luas. “Benar, ada tiga sekolah yang harus tutup sementara karena adanya siswa maupun guru yang terpapar Covid-19 di Kota Medan. Ketiga sekolah itu MAN 1, MTSN Guppi di Jalan Selamat Amplas dan SDN 060837 Sungai Deli,” kata Laksamana Putra Siregar, Selasa (8/2).

Dikatakan Putra, dari ketiga sekolah itu, hanya ada satu sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Medan, yakni SDN 060837. Sementara, MAN 1 dan MTSN Guppi berada di bawah naungan Kanwil Kementerian Agama. “Kalau Disdik, itu wilayahnya hanya sampai tingkat SMP ke bawah, tingkat SMA di provinsi. Kalau keagamaan itu wilayah kewenangannya di kementrian Kakanwil. Namun tetap kita menerima laporan terkait sistem pembelajaran di sekolah selama virus Covid-19,” ujarnya.

Untuk tiga sekolah itu, kata Putra, pihaknya memastikan agar para siswa tetap mengikuti proses belajar-mengajar, namun wajib dengan sistem daring hingga 14 hari ke depan. “Karena sesuai aturan dalam SKB 4 menteri, bila ada siswa atau guru yang terpapar maka sekolah itu wajib ditutup selama 14 hari ke depan,” katanya.

Dijelaskan Putra, hingga saat ini, baik guru atau siswa yang terpapar Covid-19 sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dengan menerapkan tracing, testing dan treatmen (3T) kepada setiap orang yang melakukan kontak erat. “Kita sudah koordinasi dengan Dinkes dan Puskesmas terdekat di sekolah untuk melakukan tracing, testing dan treatmen-nya. Saya lupa jumlah siswa dan guru yang terpapar, tapi sejauh ini kita masih menunggu hasil 3T dr Dinkes,” jelasnya.

Diterangkan Putra, meskipun saat ini ada tiga sekolah yang ditutup sementara akibat Virus Covid-19, namun sekolah-sekolah di Kota Medan tetap akan melaksanakan PTM.

“Kita saat ini ikut arahan dari gubernur dan peraturan SKB 4 Menteri. Aturannya menyebutkan, sekolah baru boleh diberhentikan sementara, apabila ada siswa atau guru yang terpapar di sekolah itu. Artinya, sekolah yang belum ada laporan terpapar Covid-19 tetap diperbolehkan laksanakan pembelajaran tatap muka,” terangnya. Oleh karena itu, Putra pun mengimbau agar seluruh sekolah bisa melaksanakan prokes dengan baik dan ketat.

Sebelummya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah membenarkan adanya siswa di Sekolah MAN 1 yang terpapar Covid-19. Dijelaskan Taufik, pihaknya sudah mendapatlan laporan dari Dinas Pendidikan Kota Medan sejak Sabtu (8/2) lalu. “Benar ada siswa yang terpapar Covid-19,” ucapnya.

Mengetahui adanya siswa yang terpapar, Taufik pun mengimbau agar seluruh sekolah tetap menjaga prokes dengan ketat. “Sekolah akan tetap dilakukan sesuai anjuran surat edaran gubernur kemarin. Jika satu orang yang kena, maka satu kelas belajar daring. Namun apabila di tracing lebih dari 5 persen bergejala Covid, maka sekolah akan ditutup sementara,” pungkasnya.

PTM Kembali 50 Persen

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor:440/1413/2022, tentang Pengendalian Penyebaran Covid-19 Varian Omicron, Senin (7/2). Dalam surat edaran yang ditujukan kepada bupati/wali kota se-Sumut tersebut, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dilaksanakan kembali 50 persen daring (dalam jaringan) dan 50 persen luring (luar jaringan). Pembatasan juga dilakukan terhadap jam operasional pusat perbelanjaan/mall dan rumah makan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, surat edaran gubernur tersebut diterbitkan karena mempertimbangan situasi peningkatan kasus penularan Covid-19, khususnya varian Omicron di Sumut yang sudah mencapai sebanyak 238 kasus probable Omicron. “Ada 10 poin dalam surat edaran gubernur yang ditujukan kepada bupati/walikota di Sumut. Surat edaran itu mulai berlaku sejak 7 Februari sampai dengan pemberitahuan selanjutnya,” kata Aris, Selasa (8/2).

Aris menjelaskan, pada surat edaran gubernur disampaikan, PTM terbatas dilaksanakan secara hybrid, artinya 50 persen daring dan 50 persen luring pada satuan pendidikan yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Kemudian, agar dilakukan surveilans epidemiologi/penemuan kasus Covid-19 di satuan pendidikan secara acak. “Memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologi jika hasil positivity rate lebih besar sama dengan lima persen,” terang dia.

Selanjutnya, melaksanakan swab RT-PCR acak pada pelaku perjalanan yang datang dari DKI Jakarta, Jawa dan Bali di bandara, pelabuhan dan terminal bus antar provinsi yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Lalu melaksanakan percepatan vaksinasi booster Covid-19 pada lansia dan orang dengan penyakit penyerta (komorbid), dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di tempat/rumah ibadah. “Jam operasional pada pusat perbelanjaan juga agar dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB. Sementara jam operasional rumah makan, restoran dan kafe dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB,” sambung Aris.

Di samping itu, isolasi/karantina terpusat di kabupaten/kota supaya tetap diaktifkan bagi pasien terkonfirmasi Covid-19 yang tidak memenuhi syarat klinis dan rumah sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/Menkes/18/2022 tentang pencegahan dan pengendalian kasus Covid-19 varian omicron (B.1.1.529). Terakhir, pelayanan telemedicine kepada pasien terkonfirmasi Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri agar diberikan melalui aplikasi Rawat Covid Sumut http://rawatcovid-sumut.usu.ac.id untuk warga Kota Medan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah membenarkan jika adanya siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan yang terpapar Covid-19. Dia mengaku, bahwa pihaknya juga telah mendapat laporan dari Dinas Pendidikan Kota Medan sejak Sabtu (8/2) kemarin.

Bahkan, jelas Taufik, sekolah tersebut kini juga telah resmi ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Untuk itu, dalam kasus ini, Taufik mengimbau agar seluruh sekolah dapat tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) dengan ketat di lingkungannya masing-masing.

“Betul itu ada siswa yang terpapar Covid-19. Peraturannya kemarin jika satu orang yang terpapar, maka satu kelas itu wajib belajar daring kembali. Namun, karena di sekolah itu berdasarkan hasil tracing sudah ada lima persen yang terpapar, maka sekolah pun harus ditutup sementara demi keamanan,” ujarnya. (map/ris)

Tekan Angka Penyebaran Covid-19, Kapolres Tebingtinggi Pimpin Operasi Yustisi

STOP: Kapolres Tebingtinggi AKBP M Kunto Wibisono langsung menyetop pengendara motor dalam razia operasi yustisi. SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono bersama jajaran Polsek Padang Hilir memimpin langsung operasi yustisi dan vaksinasi, di Jalan Syek Beringin, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Selaaa (8/2).

Bagi warga yang melintas kedapatan tidak menggunakan masker saat keluar dari rumah diberikan tindakan hukuman sosial, dan bagi warga yang kedapatan tidak bisa menunjukan surat vaksinasi dan aplikasi peduli lindungi langsung dilakukan vaksinasi di gerai yang disediakan tidak jauh dari lokasi operasi yustisi.

Kapolres Tebingtinggi AKBP M Kunto Wibisono mengatakan, operasi yustisi akan tetap di laksanakan diwilayah hukum Polres Tebingtinggi, selain capaian vaksinasi mencapai seratus persen, operasi yustisi juga untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polres Tebingtinggi.

“Tebingtinggi mulai menunjukkan kenaikan angka penyebaran Covid-19. Dengan adanya peningkatan operasi yustisi ini, maka laju peningkatan angka Covid-19 bisa ditekan di kembalikan pada angka nol,” jelasnya.

Kembali diimbau kepada masyarakat, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Bagi warga yang belum vaksin, untuk segera melakukan vaksinasi baik tahap I dan tahap II yang sudah disediakan di gerai vaksin yang ada.

“Dalam operasi yustisi ini masih banyak ditemukan warga yang mengabaikan protokol kesehatan, banyak warga keluar tidak menggunakan masker, bahkan masih banyak juga ditemukan yang belum melakukan vaksin,” tegasnya. Salah seorang warga, Rubiahni (54) mengaku takut untuk melakukan vaksinasi karena memiliki riwayat penyakit darah tinggi. (ian/han)

Pemkab Asahan Berlakukan PPKM Level 1

VAKSINASI: Bupati Asahan H. surya BSc ddampingi Kapolres dan Forkompimda meninjau vaksinasi serentak.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan kembali memberlakukan pelaksanaan PPKM level I, sebagai upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19 varian baru Omicron.

Hal ini disampaikan Bupati Asahan H. Surya BSc usai mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terutama kepada kelompok lansia yang diinisiasi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara serentak di seluruh Indonesia secara virtual, Selasa (8/2).

Pada pelaksanaan vaksinasi ini Kapolri Jenderal Pol, Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kepada jajaran Polri baik Polda maupun Polres di seluruh Indonesia agar membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan vaksinasi Covid-19 terutama vaksinasi pada kelompok lansia.

Kapolri juga mengatakan, vaksinasi ini memiliki manfaat untuk meningkatkan herd immunity dalam tubuh dari serangan wabah virus covid-19. Apalagi saat ini wabah virus varian baru Omicron telah masuk ke Indonesia yang penyebarannya mengalami peningkatan di Indonesia.

Bukan itu saja, Kapolri juga meminta agar PPKM dilaksanakan kembali dan imbauan Prokes Covid-19 terus di berikan kepada masyarakat.

Selanjutnya Kapolri meminta kepada jajaran Polri untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum divaksin dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tersebut.

“Mari sama-sama kita mencegah penyebaran wabah virus Covid-19, agar perekonomian di Indonesia dapat berjalan kembali,” tutup Kapolri.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi saat memberikan arahannya, agar percepatan vaksinasi Covid-19 disetiap daerah terus ditingkatkan.

Dan kepada masyarakat diharapkan dapat mengikuti vaksinasi Covid-19 dan mematuhi Prokes Covid-19, sehingga penyebaran wabah Covid-19 dapat dicegah penyebarannya.

Setelah mengikuti Vaksinasi Serentak Kelompok Lansia Polres Asahan Bersama Kapolri secara virtual ini, Bupati Asahan bersama dengan Kapolres Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, OPD, Camat Sei Dadap, Kepala Desa Tanjung Alam meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lokasi virtual tersebut di Halaman Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap.

Pada peninjauan tersebut, Bupati Asahan mengatakan pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Asahan akan ditingkat lagi sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kapolri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Terkait tentang PPKM, Kabupaten Asahan saat ini berada pada PPKM Level 1 dan Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus melaksanakan PPKM ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan Prokes Covid-19, Pemerintah Kabupaten Asahan akan meningkatkannya lagi dengan dibantu TNI-Polri. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kabupaten Asahan terhindar dari wabah Covid-19.

“Pemerintah Kabupaten Asahan akan mendukung dan melaksanakan Keputusan Pemerintah Pusat, apalagi Keputusan tersebut untuk kepentingan masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Asahan,” ucap Bupati Asahan.

Menutup pembicaraannya Bupati Asahan mengimbau masyarakat Kabupaten Asahan untuk segera melakukan vaksinasi covid-19, karena vaksinasi ini bermanfaat untuk meningkatkan herd immunity tubuh dari serangan wabah Covid-19. (dat/han)

Wilayah Percut Seituan Bakal Terapkan Gas Sistem Saluran

DIABADIKAN: Sekda Kabupaten Deliserdang Darwin Zein, saat diabadikan bersama perwakilan PT PGN Tbk di Kantor Bupati Deliserdang, usai beraudiensi, Jumat (4/2).

PERCUT, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deliserdang Darwin Zein, menerima audensi perwakilan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di Kantor Bupati Deliserdang, Jumat (4/2) lalu.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan PGN pusat, Timbul Duffy B Aritonang, didampingi perwakilan PGN Medan, Kahfi, menjelaskan, penggunaan gas ke depannya tidak lagi seperti sekarang yang menggunakan tabung, melainkan melalui sistem saluran.

“Tapi langsung dialirkan, sifatnya seperti air. Pastinya lebih praktis dan tidak bingung jika gas habis di waktu yang menyulitkan. Dan kalau biayanya dikonversi dengan yang tabung, ini lebih murah,” ungkap Timbul.

Lebih lanjut Timbul menjelaskan, pada 2019 dan 2020 lalu, sudah dilakukan pengembangan di Kecamatan Tanjungmorawa dan Lubukpakam. Pada 2022 ini, rencananya akan kembali dikembangkan di wilayah Kecamatan Percut Seituan, serta Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

“Tapi masih perlu pembahasan lebih lanjut. Jadi kalau ada beberapa kekurangan, ketidaklengkapan, atau ada keterlambatan di beberapa teknis pelaksanaan sebelumnya, kami berharap di tahun ini lebih baik lagi, untuk memudahkan masyarakat,” tuturnya.

Sekda Kabupaten Deliserdang, Darwin Zein, yang didampingi Kabag Perekonomian dan SDA Sri Ekayani, Kabag ADM Fatimah Zahara Nasution, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Muhammad Salim, mengapresiasi langkah PGN. “Kami mendukung program ini untuk kemudahan masyarakat. Mudah-mudahan program ini bisa segera terwujud,” pungkasnya. (btr/saz)

1...2,8392,8402,841...15,841Page 2,840 of 15,841