JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Smarfren melakukan peningkatan kapasitas jaringan dan optimasi jaringan guna mengantisipasi potensi kenaikan traffic layanan internet selama hari raya Natal 2021 dan perayaan Tahun Baru 2022.
PERIKSA: Karyawan Smartfren saat memriksa jaringan di daerah Binjai, Sumatera Utara, beberapa waktu yang lalu.
Peningkatan kapasitas ini dilakukan guna memastikan pelanggan tetap mendapatkan koneksi internet terbaik saat berada dalam perjalanan, maupun ketika berada di rumah masing-masing.
Seiring dengan perubahan pola mobilitas masyarakat, pada saat hari raya Natal dan Tahun Baru 2022 diprediksi akan terjadi kenaikan traffic layanan internet dengan kenaikan tertinggi di wilayah pemukiman. Pada saat Natal, kenaikan traffic layanan internet secara nasional diprediksi mencapai 5 – 8 persen dibandingkan hari biasa. Kenaikan traffic tertinggi di masa Natal diperkirakan terjadi di region Jabodetabek dengan peningkatan 10 persen.
Sedangkan pada saat tahun baru, diperkirakan kenaikan traffic layanan internet secara nasional mencapai 10-15 persen dibandingkan hari biasa. Sedangkan pada momen tahun baru ini diperkirakan kenaikan traffic tertinggi terjadi di region Jabodetabek persen dengan peningkatan 15 persen.
Agus Rohmat, VP Network Operations Smartfren mengatakan, “Peningkatan trafik ini didorong oleh perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan secara online, dan hingga sekarang semuanya tetap berlangsung secara online. Seperti pertemuan secara virtual maupun hiburan film dan musik menggunakan aplikasi streaming video, hingga kegiatan sehari-hari lainnya yang banyak memanfaatkan layanan internet.”
Guna mengantisipasi potensi kenaikan traffic layanan internet tersebut, Smartfren telah melakukan peningkatan kapasitas jaringan hingga 15 persen secara nasional. Sejumlah wilayah yang diprediksi mengalami peningkatan kebutuhan layanan internet seperti Jabodetabek dan Jawa Tengah juga telah mendapatkan peningkatan kapasitas jaringan hingga 20 persen lebih tinggi dari hari biasa.
Selain peningkatan jaringan, Smartfren telah menggunakan teknologi termutakhir pada seluruh network, yaitu multiple carrier, milimeter wave, small cell, 4×4 MIMO, Beam Forming, Full Duplex, serta 256 QAM. Semuanya berperan dalam memberikan koneksi internet terbaik yang membuat pelanggan mendapat akses berkecepatan tinggi, stabil, serta mencapai 4G+ pada gadget yang mendukung. (rel/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO—Dalam rangka merespons isu terkait perbandingan layanan tarif broadband internet Indonesia, MASTEL merasa perlu memberikan pencerahan kepada publik mengenai gambaran pembangunan sektor internet saat ini.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Sarwoto Atmosutarno.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Sarwoto Atmosutarno menyampaikan sejumlah hal terkait isu dimaksud.
“Pemerintah Indonesia sejak tahun 1995 secara sadar telah menyerahkan industri telekomunikasi yang kemudian berkembang menjadi industri internet kepada mekanisme pasar,” ujarnya melalui pernyataan tertulis yang diterima sumutpos.co, Jumat (24/12/2021).
Ia menambahkan, pemerintah menyerahkan pasokan internet kepada multioperator para penyelenggara jasa dan/atau jaringan internet yang jumlahnya lebih dari 100 penyelenggara besar dan kecil. Dengan demikian, pemerintah sudah tidak pernah berinvestasi lagi di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan internet selama lebih dari 25 tahun.
“Pemerintah diharapkan berperan dalam mendukung kesehatan industri ini melalui regulasi yang mengatur keseimbangan tingkat pengembalian investasi, kualitas layanan dan perlindungan konsumen,” terang Sarwoto.
Menurutnya, investasi pada penyelenggaraan jasa dan jaringan internet di Indonesia relatif lebih mahal untuk sifat teknologi yang cepat usang (obsolete).
Sarwoto memaparkan, demografi Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk dan 17.100 pulau dari aspek geografis. Panjang dari Timur ke Barat adalah 5120 km dan dari Utara ke Selatan adalah 1.760 km, di mana 3,1 juta km persegi adalah air, terbagi menjadi 514 kabupaten dan kota, membutuhkan akses internet untuk mempercepat Transformasi Digital dan Ekonomi Digital terutama untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Akses internet ini diperlukan untuk membangunkan desa dan UMKM yang menjadi tumpuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Terlebih kondisi geografis Indonesia yang unik dan menjadi tantangan bagi industri, khususnya penyedia internet.
“Pesatnya perkembangan teknologi membuat pasar internet Indonesia dipenuhi oleh layanan internet Fixed Broadband (FBB) dan Mobile Broadband (MBB), bahkan konvergensi baik wireless maupun nonwireless,” sebutnya.
Pihaknya sangat bersyukur karena Indonesia sebagai negara berkembang telah memasuki pasar internet broadband, pasar dengan permintaan kecepatan lebih dari 2MB/s, selama lebih dari sepuluh tahun.
“Dari catatan MASTEL, investasi yang ditanamkan operator cukup besar. Pada tahun 2020 telah dibangun 169.833 KM Fiber Optic, 133 Transponder Satelit, 117 Internet Points Of Presence (POP), dan 26 Data Center yang dibangun,” ungkap dia.
Pun pertumbuhan investasi secara umum, rata-rata meningkat 4% per tahun. Investasi ini juga membuat adopsi digital Indonesia meningkat sebesar 32%, tumbuh dua kali lipat sebelum pandemi. Investasi ini mendukung layanan MBB dan FBB atau konvergensinya.
“Meski dari segi stabilitas yang kurang karena faktor blank spot, pasar MBB di Indonesia mendominasi dengan pendapatan di tahun 2020 sebesar Rp 117 T, sementara FBB sebesar Rp 29 T,” kata Sarwoto.
Mengenai tarif internet broadband yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat, dari perbandingan yang dilakukan MASTEL, lanjut dia, tarif internet di Indonesia termasuk dalam kategori terjangkau. Di tengah stagnasi pertumbuhan pendapatan yang dihadapi oleh penyedia, Indonesia memiliki tarif rata-rata terendah untuk MBB berbasis volume sebesar USD 0,31/GB pada tahun 2020 (lebih mahal dari India USD 0,11, tetapi lebih murah dari Malaysia USD 0,56 dan Brasil USD 1,16). Tarif MBB Indonesia ini mengalami penurunan dari USD 0,43/GB pada data 2019 dari McKinsey.
“Untuk FBB yang didominasi IndiHome, kita bisa menggunakan dua acuan ukuran. Pertama, Indonesia menempati posisi termahal di ASEAN dengan tarif per Mbps antara Rp 14.895 – Rp 43.500 pada 2019 (data CupoNation),” katanya.
Kedua, dengan tarif bulanan sebesar USD 29,01 untuk tarif FBB, Indonesia sudah menempati peringkat 53 termurah dari 211 negara (disurvei oleh cable.co.uk). Setiap perspektif dapat dipergunakan tergantung pada kepentingan analisis masing-masing konsumen.
“Namun, MASTEL melihat telah ada upaya yang telah dilakukan oleh para penyelenggara, yang sebagian besar merupakan anggota MASTEL, untuk terus menurunkan tarif sesuai tingkat keekonomian,” katanya.
Prestasi kompetisi tarif Indonesia ini dicapai, selain tantangan kondisi geografis yang berat juga dalam environment perhitungan EBITDA bisnis infrastruktur bandwidth yang stagnan. Bahkan pertumbuhan pendapatan bisnis infrastruktur telekomunikasi mengalami penurunan sebesar 2-3% selama tiga tahun terakhir, kecenderungan selisih Return on Investment Capital (ROIC) dengan Weighted Average Cost of Capital (WACC) menurun dan tinggal sebesar 1-2%.
Oleh karena itu, hemat pihaknya, sudah saatnya pemerintah mendorong peningkatan kesehatan dan kesinambungan industri bagi para operator internet dengan mempercepat regulasi konsolidasi operator telekomunikasi, infrastructure sharing, area kolaborasi di antara operator jaringan dan provider OTT (Over the Top), serta mengurangi beban retribusi untuk penyelenggaraan dan penggelaran jaringan (biaya regulasi). Tidak dapat disangkal bahwa negara semakin bergantung pada layanan internet yang diserahkan kepada mekanisme pasar di mana pilihannya bergantung pada kebutuhan konsumen.
“Kita mengapresiasi kehadiran negara untuk percepatan internet di pedesaan dan terpencil serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sangat membutuhkan bandwidth internet tanpa gangguan dan aman. Disamping itu, internet juga diperlukan untuk pelayanan penanggulangan bencana dan pertahanan dan keamanan nasional,” pungkasnya. (rel/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO—Pelaku pengeroyokan terhadap Candra (30), warga Jalan Swadaya Gang Tower Horas, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Medan, hingga kini masih bebas berkeliaran.
DAMPINGI: Penasehat hukum dari AP Pulungan Law Office, Alan Putra Pulungan SH (kanan) mendampingi kliennya, Candra sembari tunjukkan surat polisi atas kasus yang telah dilaporkan ke Polsek Patumbak, baru-baru ini. ISTIMEWA.
Padahal kasusnya telah terjadi lima bulan lalu, bahkan tak jarang salah seorang pelaku kerap mencemooh dan mengintimidasi korban beserta keluarganya dikarenakan dia masih belum ditangkap aparat berwenang.
Ironisnya, penyidik Polsek Patumbak hingga kini belum menetapkan tersangka kepada para pelaku pengeroyokan itu.
Sedangkan Candra selaku korban, telah membuat laporan di SPKT Polsek Patumbak pada 1 Agustus 2021, sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor STPL/457/VIII/2021/SU/Polrestabes Medan/Sek Patumbak.
“Pada 1 Agustus 2021 lalu, klien saya kedatangan segerombolan orang yang memaksa masuk pekarangannya dan mengeroyoknya,” ujar penasehat hukum korban, Alan Putra Pulungan SH kepada wartawan, Jumat (24/12/2021).
Pria yang akrab disapa Alan mengatakan, meskipun pemeriksaan terhadap pelapor (Candra), terlapor dan saksi-saksi telah dilakukan, namun hingga kini, para terlapor yang diduga sebagai pelaku penganiayaan secara bersama-sama tidak kunjung ditetapkan sebagai tersangka.
“Atas kejadian tersebut, klien saya dan keluarganya selalu merasa ketakutan dan terancam, sebab para pelaku masih berkeliaran dan sering mengejek mereka karena laporan polisi klien saya dianggap tidak berguna dan tidak dapat menjerat para pelaku secara hukum,” kata pimpinan AP Pulungan Law Office tersebut.
“Saya jelaskan laporan polisi milik klien saya sudah berumur 5 bulan, dan sampai dengan saat ini tidak jelas apa rencana tindak lanjut penyidik dalam perkara ini dengan tidak menetapkan para pelaku sebagai tersangka”.
Alan menilai bahwa penyidik ataupun penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek Patumbak, di bawah Polrestabes Medan itu tidak profesional dan tidak akuntabel dalam mewujudkan Polri Presisi sebagaimana arahan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” tegasnya.
Masih Alan, terkait hal tersebut termaktub dalam pasal 28 G ayat 1 UUD 1945; Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.
“Dalam Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,” ujarnya lagi.
Selain itu, Alan juga menerangkan Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 bahwa, perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
“Dimana Polri Presisi? Klien kami sebagai pelapor/korban memohon keadilan yang seadil-adilnya dan memohon kepastian hukum atas penganiayaan secara bersama-sama yang dialaminya,” katanya.
Ia berharap agar Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak ikut membantu penegakan hukum seadil-adilnya terhadap kasus ini, terutama bagi korban pengeroyokan seperti yang dialami oleh kliennya.
Terpisah, saat dikonfirmasi wartawan ia WhatsApp terkait kasus ini, salah seorang penyidik Polsek Patumbak menjelaskan, bahwa kedua belah pihak saling lapor.
Akan tetapi, ketika dikonfirmasi spesifikasi terkait tindak lanjut kasus tersebut, ia ogah menerangkan lebih lanjut.
Seperti diketahui, visi presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit Prabowo dinilai positif. Presisi yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.
Kapolri juga tidak ragu untuk menindak tegas para kapolda, kapolres, hingga kapolsek apabila tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya.
Akan tetapi, oknum-oknum polisi yang menampar wajah institusi Polri dinilai semakin hari semakin menjamur di provinsi ini.
“Dikatakan demikian, tak jarang masyarakat masih mengeluhkan kinerja para penyidik khususnya di polsek-polsek jajaran Polda Sumut,” imbuh Alan.
Masyarakat hanya berharap, kata dia, seluruh anggota Polri mampu menegakkan keadilan dan tindakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa harus memandang dari sisi materi. (prn)
Mephan Supriadi selaku pimpinan PT SSSi & KP. USU saat menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat terkena banjir di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, 21 Desember 2021.
MADINA, SUMUTPOS.CO – PT Sawit Sukses Sejati (PT SSSi) berkolaborasi dengan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat terkena banjir.
Sebanyak 50 paket sembako, berupa 10 kg beras, 1 dus mie instan dan 2 kg gula pasir dialokasikan untuk masyarakat Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal (Madina), 21 Desember 2021.
Mephan Supriadi selaku pimpinan PT SSSi & KP. USU menyampaikan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap musibah yang dialami oleh masyarakat sekitar perusahaan, di mana salah satu bagian dari visi perusahaan kami adalah senantiasa menciptakan manfaat bagi masyarakat.
“Kepada masyarakat yang mengalami musibah banjir, kami dari manajemen PT Sawit Sukses Sejati & KP USU turut berduka atas musibah ini, semoga Allah SWT melindungi serta memberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini,” sebutnya.
Sementara itu, saat memberikan bantuan Hotri Pulungan selaku Koordinator SSL & Plasma menyatakan mewakili manajemen PT Sawit Sukses Sejati dan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) bersyukur dapat terlibat dalam hal meringankan beban korban bencana banjir di Desa Ranto Panjang, Kuta Imbaru, Lubuk Kapundung I dan Lubuk Kapundung II.
“Ini merupakan sesuatu cobaan dari Allah SWT, kiranya bagi saudara – saudara kami yang terkena dampak banjir dapat lebih semangat dalam menghadapi cobaan ini, dan semoga cobaan ini secepatnya segera berlalu,” ucap Hotri.
Supriadi, mewakili masyarakat desa yang juga korban banjir mengucapkan terima kasih kepada PT Sawit Sukses Sejati dan KP USU yang memberikan perhatian dengan memberikan sembako kepada warga yang terdampak banjir.
“Kehadiran PT Sawit Sukses Sejati dan KP USU membawa dampak positif bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan terbuka bagi penduduk lokal,” ungkapnya.
Di tempat terpisah yaitu pada posko bantuan Kecamatan, Edy Ikhsan Lubis selaku Camat Muara Batang Gadis mengatakan, banjir tahun ini memang yang terparah dalam 5 tahun terakhir. “Dahulu pernah juga terjadi banjir bandang pada tahun 2017 dan terkait bantuan ini saya pribadi sebagai Camat sangat berterima kasih kepada PT Sawit Sukses Sejati dan KP. Universitas Sumatera Utara serta juga semua perusahaan yang berada di Kecamatan Muara Batang Gadis karena telah memberikan bantuan paket sembako ini,” bebernya.
Pemerintah Kecamatan mengharapkan, semoga kedepannya perusahaan dapat terus memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat Kecamatan Muara Batang Gadis.
Penyerahan sembako kepada masyarakat korban bencana banjir dihadiri olah Mephan Supriadi (Regional Controller); Hotri Pulungan (Koordinator Plasma & SSL); Jenny Gunanti (Manajer Estate); Ramsi Simanjorang (Manajer Estate); Ronny Gunawan (Manajer Estate); Sudiono (Kepala Tata Usaha PT SSSi); Heri Risnandar (Humas PT SSSi & KP. USU); Sori B. M Lumban Gaol (Ast. Sustainbility & CSR); Putra (Staff Kecamatan Muara Batang Gadis); dan para tokoh masyarakat. (Rel)
KETERANGAN: Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo saat memberikan keterangan kepada wartawan.dewi/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Executive Komite (Exco) Partai Buruh menggelar Konsolidasi Akbar dengan jajaran pengurus Exco kabupaten/ kota, yakni Kota Medan, Tebingtinggi, Serdangbedagai (Sergai), Deliserdang, Binjai dan Langkat.
KETERANGAN: Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo saat memberikan keterangan kepada wartawan.dewi/sumutpos.
“Selain menggelar konsolidasi, kegiatan ini juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dan pembekalan kepada para pengurus Exco Kabupaten/ Kota se Sumut,” ujar Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo, di hadapan puluhan peserta konsolidasi, yang digelar di halaman Kantor DPW Serikat Petani Indonesia Sumut, Medan Johor, Rabu (22/12) sore.
Dia menyampaikan, agar para pengurus kabupaten/kota untuk bersemangat dan siap berkorban demi meloloskan cita-cita perjuangan elemen rakyat dalam satu wadah Partai Buruh untuk dapat ikut menjadi peserta Pemilu 2024 mendatang.
“Hari ini kita sudah membawa SK kepengurusan Exco sebanyak 31 kab/kota, itu berarti partai kita sudah siap di verifikasi KPU, karena sudah di angka 91 persen. Untuk itu mari kita begerak cepat konsolidasi ke kecamatan hingga pelosok desa guna mencari simpati dan dukungan rakyat,” bebernya.
Dikatakannya, bahwa program-program kerja dan perjuangan Partai Buruh di hadapan para pengurusnya, di antaranya mempersiapkan kelengkapan administrasi keanggotaan hingga kesekretariatan serta pencatatan kepengurusan ke Intansi Kesbangpol daerah masing-masing.
“Tidak hanya itu, setelah menerima SK, pengurus kab/ kota segera membangun komunikasi dan silaturahmi pada intansi penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol dan pihak lainnya, dan menyampaikan keberadaan Partai Buruh di kab/kota masing-masing,” pintanya.
Sementara itu, Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tua Hamonangan Purba menambahkan, setelah konsolidasi dengan enam kab/kota, selanjutnya pihaknya juga akan mengunjungi 25 pengurus kab/kota lainnya di Sumut, dengan agenda yang sama dan akan digelar pada 27-30 Desember 2021 mendatang.
“Kita sudah bagi empat zona, nanti beberapa kab/kota juga digabungkan pertemuannya di suatu daerah, tuan rumah Asahan, Toba, Karo dan Gunungsitoli. Semoga semua terkonsolidasi dengan baik, dan target kita dua kab/kota lagi akan kita penuhi. Jadi 100 persen kepengurusan kabupaten/kota untuk Partai Buruh di Sumut,” katanya.
Dalam konsolidasi tersebut, turut hadir sebagai pemateri Nazir Salim Manik Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Sumatera Utara (JADI Sumut), Penasehat Exco Pusat Partai Buruh Henry Saragih, dan jajaran Pengurus Exco Partai Buruh Sumut. (dwi/ila)
PENGHARGAAN:Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi memberikan penghargaan kepada 29 Satker atas prestasi layanan ramah HAM, Kamis (23/12). agusman/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 29 satuan kerja (satker) dijajaran lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut) menerima penghargaan atas prestasi pelayanan publik ramah HAM dari Kemenkumham RI. Ke- 29 Satker itu di antaranya, 23 Satker Pemasyarakatan dan 6 Satker Imigrasi, Kamis (23/12).
PENGHARGAAN:Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi memberikan penghargaan kepada 29 Satker atas prestasi layanan ramah HAM, Kamis (23/12). agusman/sumutpos.
Kepala Kantor wilayah Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi mengatakan, pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi dari Kemenkumham kepada jajaran satuan kerja yang melakukan pelayanan publik berbasis HAM.
“Secara umum ini penghargaan atas pelayanan publik dari Kemenkumham kepada jajaran satkernya dalam rangka memperingati hari HAM sedunia tanggal 10 Desember lalu. Di mana, mereka menciptakan lingkungan, sarana prasarana, dan kesiapan petugas yang baik,” ujarnya, usai Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru 2022 di Lapas Kelas I Medan.
Atas prestasi itu, ia mengatensikan kepada seluruh satker jajaran Kemenkumham Sumut, agar lebih meningkatkan pelayanan publik di tahun 2022. “Menjadi insan yang lebih mengayomi adalah resolusi akhir tahun 2021 menghadapi tahun 2022 di jajaran Kanwil Kemenkumham. Hal ini tentu merupakan atensi bagi kita yang nantinya akan di implementasikan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik,” katanya.
Imam Suyudi menambahkan, agenda tugas pada perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022 masih dilaksanakan dalam situasi pandemi. Karena itu menurutnya, sangat membutuhkan kesiapsiagaan serta energi dari setiap personil di jajaran satker Kanwil Kemenkumham Sumut.
“Pelayanan publik khususnya di satker jajaran Lapas, Rutan dan Keimigrasian harus lebih ditingkatkan. Proses pelayanan publik kepada masyarakat sipil seperti Lapas dan Rutan yang tidak memerlukan biaya jangan dibuat berbiaya, lain hal proses pelayanan yang memang berbiaya seperti Keimigrasian,” tegasnya.
Pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan tersebut bertujuan agar petugas siap dan siaga melaksanakan pengamanan dan ketertiban umum agar terciptanya kondisi aman dan tertib di satuan kerja masing-masing khususnya di Lapas dan Rutan. (man/ila)
DEMO: Petugas keamanan Gedung The Reiz Condo menggelar demo.prans hasibuan/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi damai kembali terjadi di Gedung The Reiz Condo (TRC), Jalan Putri Hijau Medan, Setelah sebelumnya dilakukan para penghuni dan mahasiswa, kali ini aksi dari petugas keamanan yang bekerja di depan gedung apartemen TRC, Rabu (22/12). Para sekuriti ini meminta agar pengelola TRC segera memberikan hak-hak mereka, seperti pembayaran gaji dan BPJS Kesehatan yang sesuai dengan aturan.
DEMO: Petugas keamanan Gedung The Reiz Condo menggelar demo.prans hasibuan/sumutpos.
“Pembayaran gaji kami selalu terlambat, begitu juga pembayaran ke BPJS Kesehatan dan tenaga kerja, tolong supaya dipenuhi perusahaan sehingga kami tidak terkendala berobat,” ucap salah seorang pengunjuk rasa saat berorasi.
Usai unjuk rasa, Chief Security, Robi kepada wartawan menyampaikan, pihaknya berharap agar PT Waskita Karya Realty (WKR) selaku pengelola gedung The Reiz Condo dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3SRS) dapat memfasilitasi keluhan mereka ke pihak PT Andakara Jaga Buana (AJB) selaku pengelola jasa keamanan (sekuriti) di gedung TRC.
Disampaikan Robi, keterlambatan pembayaran gaji seringkali terjadi. Termasuk hingga 23 Desember 2021, pihaknya belum juga mendapatkan gaji untuk November lalu. Total, ada 24 orang sekuriti yang belum menerima gaji selama November hingga bulan ini. Begitu pula dengan masalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang sering kali terlambat dibayarkan iurannya. Akibatnya, petugas sekuriti tidak dapat berobat menggunakan fasilitas tersebut.
“Padahal sudah dipotong dari gaji kami. Buktinya, salah satu anggota sekuriti M Iqbal Khadari saat berobat 26 November itu tidak dilayani klinik. Alasannya, kartu BPJS tidak aktif karena pihak PT AJB masih belum membayar kewajibannya,” beber Robi.
Bukan itu saja, aksi ini sebagai bentuk protes atas pemotongan gaji mereka secara sewenang-wenang. Saat sekuriti sakit, kendati ada surat sakit dari dokter, gaji mereka tetap dipotong sebesar Rp250 ribu. Bahkan ketika cuti sekali pun, gaji mereka tetap dipotong Rp250 ribu. Pun bila ada anggota yang mendapatkan surat peringatan, yang bersangkutan bakal dikenakan biaya Rp250 ribu
“Sebenarnya kami berharap, ke depannya masalah seperti ini tidak lagi terulang. Kami berharap, pihak PT WKR dapat memfasilitasi agar pengelola keamanan yang bekerja bisa lebih baik lagi,” katanya.
Dirut PT AJB Hendrik saat dikonfirmasi berpendapat bahwa aksi damai yang dilakukan para sekuriti sah-sah saja. Namun diakuinya terkait gaji sekuriti untuk November, sudah dibayar pada 21 di bulan itu juga. Sedangkan untuk Desember ini, belum dibayar karena belum tutup buku. Adapun terkait BPJS Kesehatan, pihaknya sudah membayarkannya hingga Desember ini. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya berencana untuk membayarnya akhir tahun ini juga.
Marketing Communication The Reiz Condo, Hario menambahkan, aksi damai tersebut dilakukan karena adanya masalah antara sekuriti dengan pihak outsourcing yang mempekerjakan mereka. (prn/ila)
istimewa/sumutpos
TINJAU SEMBAKO: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau sembako di Pasar Seikambing.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution melakukan peninjauan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Sei Sikambing dijalan Gatot Subroto, Rabu (22/12).
TINJAU SEMBAKO: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau sembako di Pasar Seikambing.
Peninjauan ini dilakukan Bobby Nasution untuk memastikan ketersediaan dan kestabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2022 di Kota Medan.
Dari hasil peninjauan yang dilakukan Bobby Nasution bersama dengan unsur Forkopimda kota Medanm, di antaranya Dandim 0201/Medan, Kolonel Inf Hindratno Devidanto, dan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, ditemukan harga cabai cabai rawit mengalami kenaikan paling tinggi. Dimana harga semula hanya Rp30.000-an/kg, namun kini melambung tinggi menjadi Rp50.000/kg.
Para pedagang pun menyampaikan keluhan tersebut kepada Wali Kota Medan. Berdasarkan pengakuan para pedagang, salah satu faktor penyebab kenaikan harga cabai rawit karena jumlah panen yang berkurang. Sebab, curah hujan di hulu semakin tinggi sehingga kualitas hasil panen kurang baik. “Tadi saya dengar dari pedagang hasil panen cabai rawit berkurang sehingga harga naik tinggi. Untuk menyikapinya, kita akan berkoordinasi dengan para penyuplai yang ada di Tanah Karo sehingga suplai masuk ke Kota Medan dapat kita perbaiki lagi,” kata Bobby Nasution.
Dalam peninjauan yang turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan tersebut, Bobby Nasution mengungkapkan, bahan kebutuhan pokok yang dimiliki Bulog tidak mengalami kenaikan harga. Kalapun mengalami kenaikan harganya tidak signifikan. ”Untuk harga daging sapi masih normal dan tidak ada kenaikan,” jelasnya.
Selain melakukan operasi pasar untuk mencegah terjadinya kenaikan harga, Bobby Nasution juga menjelaskan, Pemko Medan telah membuka 53 titik pasar murah yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan. Di samping itu, Pemko Medan menggelar operasi pasar dengan menjual minyak goreng murah bekerjasama dengan salah satu produsen minyak goreng.
Tidak hanya mengecek ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan stabilitas harga saja, Bobby Nasution dalam peninjauan tersebut juga turut melihat kondisi Pasar Tradisional Sei Sikambing. Diungkapkannya, kondisi pasar masih dalam masa perbaikan. Sejumlah pedagang juga menyampaikan keluhan terkait kondisi pasar, termasuk ada yang bocor sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenagan pedagang maupun pembeli.
“Soal ada bagian bocor, kita tadi sama-sama lihat ada pekerja yang sedang berada di atas atap pasar untuk melakukan perbaikan. Kemudian kita juga ada menerima pengaduan beberapa pedagang terkait ada pembangunan kios yang dilakukan di bagian dilarang, kita minta segera ditertibkan. Kita tidak mau ke depannya ada pembangunan-pembangunan kios di tempat yang tidak seharusnya. Kalau itu dilakukan, yang kasihan pedagangnya nanti,” tegasnya. (map/ila)
CEK PASUKAN: Gubsu Edy Rahmayadi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengecek kesiapan pasukan saat gelar apel pasukan Operasi Lilin Toba 2021 di Lapangan Lanud Soewondo, Kamis (23/12).sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga luar yang ingin masuk ke Kota Medan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), diimbau agar mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan mengisi data dirinya. Jika tidak, maka siap-siap akan diminta kembali ke daerah asalnya.
CEK PASUKAN: Gubsu Edy Rahmayadi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengecek kesiapan pasukan saat gelar apel pasukan Operasi Lilin Toba 2021 di Lapangan Lanud Soewondo, Kamis (23/12).sumutpos.
KEPALA Dinas Kesehatan Kota Medan dr Mardohar Tambunan mengatakan, bagi pendatang yang masuk ke Medan diwajibkan melakukan scan aplikasi PeduliLindungi. Ada tujuh check poin yang akan dipasang barcode PeduliLindungi di setiap pintu masuk Kota Medan. Ini berlaku mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2022 mendatang.
“Akan ada check poin sebanyak 7 titik. Di situ akan dipasang papan untuk scan Pedulilindungi, terutama untuk warga berdomisili di luar Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo). Kendaraannya akan dicek, kalau yang di dalam kendaraan itu tidak terdata di aplikasi Pedulilindungi, maka petugas gabungan akan meminta putar balik,” katanya kepada wartawan, Kamis (23/12).
Mardohar menyebut, pihaknya berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, termasuk varian baru Omicron. Karena itu, petugas Dinkes Kota Medan disiapkan di sejumlah titik yang menjadi Posko Nataru.
“Kita kolaborasi bersama semua pihak di Posko Nataru. Kita juga sudah menerima surat edaran untuk persiapan Nataru dalam mengantisipasi varian baru Omicron. Intinya, kita mengikuti dari pemerintah pusat, baik itu skala PPKM dan kebijakan lainnya,” sebutnya.
Ia mengaku, pihaknya siap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Medan saat libur Nataru. “Pemerintah sudah mengimbau agar masyarakat tidak berpergian ketika libur Nataru, apalagi sampai berlibur keluar negeri. Tidak ada melakukan kegiatan kumpul masa. Artinya, masyarakat diminta untuk melaksanakan perayaan Nataru di rumah saja,” ucapnya.
Mardohar juga mengaku, kesiapan pihaknya bukan hanya terkait rumah sakit di Medan saja. Melainkan, siap juga jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. “Kita imbau masyarakat yang merayakan Nataru tetap menjaga protokol kesehatan saat melaksanakan ibadah. Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan jangan berkerumun,” pungkasnya.
Terpisah, terkait pengamanan perayaan Nataru, Polrestabes Medan akan menurunkan 1.168 personil untuk Operasi Lilin Toba. “Dari total 2.014 personel, nanti yang turun ada 1.168 personel untuk operasi,” kata Kasubag Humas Polrestabes Medan Kompol Riama.
Ia menyatakan, ada 12 Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan yang dibangun sementara pada momen Nataru. Antara lain, di Jalan Stasiun Kereta Api, Jalan Gatot Subroto kawasan Medan Helvetia, Jalan Gatot Subroto – Jembatan Kampung Lalang dan Pintu Tol Helvetia. Kemudian, di Jalan Gatot Subroto – Carefour, Jalan Jamin Ginting – Simpang Tuntungan, Jalan Ginting – Green Hill, Pintu Tol Cemara dan Pintu Tol Bandar Selamat.
Selanjutnya, di Jalan Krakatau Simpang Cemara, Jalan Thamrin depan Thamrin Plaza, Jalan MT Haryono depan Medan Mall, Jalan Sisingamangaraja – Perumahan Rivera dan Pintu Tol Amplas serta di bawah Fly Over Jamin Ginting.
11 Juta Orang Lakukan Mobilitas
Tim gabungan dari Polri, TNI, bersama instansi terkait menggelar Apel Pasukan Operasi Lilin Toba 2021 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 di Lanud Soewondo, Kamis (23/12). Apel gelar pasukan itu dipimpin langsung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, serta pejabat lainnya.
Dalam apel itu, Edy terlihat melakukan pengecekan petugas gabungan dengan berkeliling menaiki mobil komando. Setelah itu, Edy menyampaikan amanat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Pada perayaan Nataru 2022 tentunya tetap memerhatikan protokol kesehatan,” kata Edy membacakan arahan Kapolri.
Ia kemudian menyampaikan pengalamannya saat perayaan Nataru tahun lalu. Edy mengatakan, saat itu terjadi peningkatan kasus penyebaran virus Corona yang signifikan. Bahwa dampak peningkatan mobilitas masyarakat menyebabkan kasus konfirmasi sebesar 125 persen yaitu dari 6.437 kasus perhari pada 26 Desember 2020 menjadi 14.518 kasus perhari. ”Lonjakan kasus perlu kita jadikan pelajaran dalam rangka menghadapi Nataru tahun 2021 ini,” ucapnya.
Edy juga mengatakan, apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2021 disiagakan sebanyak 11.456 personel gabungan untuk pengamanan Nataru 2022 di Sumatera Utara. “Diperkirakan 11 juta masyarakat akan melaksanakan mobilitas. Maka untuk menekan penyebaran covid-19, akan dilakukan pemantauan di pos pemantauan,” katanya.
Lebih lanjut, Edy mengungkapkan, dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021 sebanyak 121 pos pemantauan dan 42 pos pelayanan telah didirikan di Sumatera Utara. “Semua akan dijaga, semua akan pantau. Seperti pengunjung yang tiba di Sumut akan dilakukan pemeriksaan dengan Aplikasi Pedulilindungi lalu akan diswab dalam menekan penyebaran Covid-19,” ungkapnya.
Gubsu menambahkan, untuk pengamanan di tingkat daerah langsung ditangani Kapolres masing-masing. Sehingga diharapkan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 di Sumut kondusif dan angka penyebaran Covid-19 tetap terkendali.
Sementara, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan, digelarnya Apel Pasukan Ops Lilin Toba 2021 bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat saat Perayaan Nataru 2022 di Sumatera Utara. “Tentunya Ops Lilin Toba 2021 yang digelar untuk meningkatkan ketaatan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” katanya.
Panca mengungkapkan, dalam pengamanan Nataru 2022 telah didirikan sebanyak 82 Pos Pengamanan, 42 Pos Pelayanan serta 6 Pos Terpadu. “Pos-pos yang didirikan itu akan memantau mobilisasi masyarakat selama Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021,” ungkapnya.
Kapolda sumut mengimbau, kepada masyarakat tidak terlalu eforia selama Nataru. Kalau tidak ada kepentingan sebaiknya di rumah. “Yang paling penting sama-sama menjaga agar angka penularan Covid-19 tidak tinggi saat Nataru,” imbaunya.
Untuk pengamanan di rumah ibadah (gereja), Panca mengaku akan menggandeng organisasi agama lain dan menjadi prioritas TNI/Polri. “Tempat ibadah akan dilaksanakan secara terpadu. Bila perlu organisasi keagamaan lain bersama melakukan pengamanan gereja. Jadi tidak ada gereja yang prioritas. Semua diprioritaskan dan dilakukan pengamanan,” pungkasnya.
Setelah pelaksanaan apel, Dirlantas Polda Sumut Kombes Valentino Tatareda menyampaikan personel yang akan diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan Nataru, sebanyak 11.403 orang. ”Dari Polda 452 personel, Polres 7.010 personel, 3.941 dari instansi terkait,” sebutnya.
Ia menyebut akan ada 130 pos yang disiagakan se Sumut. Dari jumlah itu, 104 pos akan dipasangi alat untuk scan aplikasi peduli lindungi. “Di pusat-pusat potensi kerumunan warga, seperti pusat perbelanjaan. Tujuan operasi untuk menekan penyebaran virus Corona,” tutupnya. (ris/prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kesehatan kembali mendeteksi 3 kasus terkonfirmasi Omicron di Indonesia. Temuan ini didapati dari hasil pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) yang keluar pada Rabu (21/12). Dengan tambahan ini, maka jumlah kasus Omicron di Indonesia menjadi 8 orang.
Sama seperti 5 kasus sebelumnya, 3 kasus terkonfirmasi ini merupakan imported case, berasal dari pelaku perjalanan internasional yang baru kembali dari Kongo dan Malaysia. Ketiganya merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan kini telah menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.
“Semua kasus Omicron di Indonesia berasal dari luar negeri (imported case). Temuan ini menunjukkan, semua kasus terjadi di karantina, jadi bisa kita kita tangkal di karantina dan sampai saat ini belum ada yang menyebar keluar,” kata Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi dalam keterangan resmi Kemenkes, Kamis (23/12).
Hal ini juga menunjukkan, sistem pertahanan Indonesia menangkal kehadiran varian Omicron sudah cukup baik. Namun demikian, masih diperlukan penguatan-penguatan di pintu masuk negara baik darat, laut maupun udara guna menutup celah masuknya Omicron.
Kemenkes akan memperkuat kegiatan surveilans dan peningkatan pemeriksaan WGS terutama bagi pasien dari pelaku perjalanan internasional yang terkonfirmasi positif. Langkah ini untuk menemukan kasus terkonfirmasi sejak dini, sehingga bisa segera dilakukan karantina maupun penanganan medis bagi kasus yang bergejala.
Dengan semakin meluasnya penyebaran Omicron, Nadia meminta masyarakat untuk tidak atau menunda melakukan perjalanan ke luar negeri, jika tidak ada keperluan yang mendesak. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi penularan Covid-19, terutama Omicron. “Sebab varian ini diduga jauh lebih cepat menyebar dibandingkan varian yang ada. Lindungi diri dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan segera mengikuti vaksinasi Covid-19,” katanya.
Sementara untuk gejalanya, dr Nadia mengatakan, delapan kasus tersebut tak ada yang bergejala. “Tidak ada gejala,” sebutnya.
Malaysia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang sudah melaporkan kasus varian Omicron. Sejauh ini, kasus Omicron di Malaysia disebut imported cases. Jumlah pelaku perjalanan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia meningkat menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Kondisi ini tentunya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah mengingat saat ini penyebaran Covid-19 sedang meningkat karena varian Omicron.
Terkait temuan varian Omicron, pemerintah bergegas melakukan pengetatan pemeriksaan di seluruh pintu masuk negara baik darat, laut maupun udara. Pengetatan dilakukan dengan pengetesan PCR dengan S Gene Target Failure (SGTF) serta Whole Genome Sequencing (WGS) bagi seluruh kasus PCR dengan hasil positif.
Mendagri Teken SE
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/7183/SJ tertanggal 21 Desember 2021. Edaran ini terkait pemcegahan dan penanggulangan Covid-19 varian Omicron. Di dalamnya terdapat sejumlah instruksi kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Di huruf A tertuang arahan terkait pencegahan dan penanggulangan Omicron.
Poin pertama, mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan. PPKM Mikro harus meliputi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19. “Kedua mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat Covid-19 untuk menemukan kasus Covid-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas,” tulis Mendagri Tito Karnavian dalam surat edaran tersebut.
Ketiga, menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan). Juga 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 varian Omicron.
Keempat, melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuait dengan karakteristik masing-masing daerah.
Kelima, Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus Covid-19 untuk mengantisipasi ljonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (intensive Care Unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.
Keenam, melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70 persen untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60 persen untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan Sinovac namun juga mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Modema, Johnson&Johnson. Selain itu peru juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan capaian dosis pertama dan dosis kedua.
Ketujuh, melakukan vaksinasi anak usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun jika sudah memenuhi capaian 70 persen untuk dosis pertama, dan lansia 60 untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin Sinovac.
Kedelapan, Dalam rangka deteksi dini varian Omicron, berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sekuensing genomik.
Selanjutnya pada poin B diperintah terkait mengoptimalkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi berupa, pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.
“Kedua tempat publik yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya,” tulis Tito.
Ketiga, melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi tersebut dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut.(jpc)
