Home Blog Page 29

Enam Tahun Terkatung-katung, Penrad Desak Percepatan Ganti Rugi Tol Trans Sumatera di Langkat

MEDAN, SumutPos.co– Sebanyak 120 bidang lahan milik warga Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, hingga kini belum menerima kejelasan pembayaran ganti rugi terkait proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Persoalan yang telah berlarut-larut sejak tahun 2019 ini memicu kelumpuhan aktivitas ekonomi masyarakat setempat karena ruang gerak mereka untuk mengelola lahan menjadi terbatas.

Merespons jeritan warga, Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut), Pdt. Penrad Siagian, menggelar sekaligus memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Kantor DPD RI Provinsi Sumatra Utara, Senin (18/5/2026). Rapat strategis tersebut dihadiri perwakilan masyarakat Desa Halaban, perwakilan PT Hutama Karya (Persero), Anggota DPRD Kabupaten Langkat Matthew Diemas Bastanta Sinulingga, serta tim tenaga ahli DPD RI.

Dalam forum tersebut, Penrad Siagian menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntutan warga. Sebagai Sekretaris Tim Kerja Tindak Lanjut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, dirinya mengaku telah menerima langsung surat pengaduan dan melakukan peninjauan faktual ke lokasi konflik guna melihat langsung kondisi riil di lapangan.

“Pengaduan-pengaduan masyarakat ini masuk ke dumas (pengaduan masyarakat) terkait seluruh konflik di republik ini. Sejak bertahun-tahun lalu warga dilarang mengusahai lahan mereka. Tentu ini sangat berdampak buruk dan merugikan ekonomi masyarakat yang tanahnya tidak boleh lagi dikerjakan sebagai sumber kehidupan,” ujar Penrad.

Penrad juga menyoroti dilema sosial yang dihadapi warga. Akibat ketidakpastian pembebasan lahan, banyak rumah warga kini dalam kondisi terbengkalai dan rusak tanpa adanya keberanian dari pemilik untuk melakukan renovasi. Menurutnya, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) memang krusial untuk kemajuan daerah, namun pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

“Kita mendukung penuh PSN demi kemajuan Sumatera Utara, tetapi keberpihakan kepada kepentingan masyarakat sebagai warga negara tidak boleh diabaikan. Sangat ironis jika proyek pembangunan negara justru menimbulkan kerugian struktural bagi masyarakatnya sendiri,” tegas Penrad.

Senada dengan Penrad, Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Matthew Diemas Bastanta Sinulingga mengungkapkan, warga hanya menuntut transparansi status hukum tanah mereka. Berdasarkan informasi awal, lahan tersebut direncanakan akan dibebaskan melalui skema barter untuk pembangunan Jalan Tol ruas Binjai-Langsa. Namun, realisasi pembayaran yang dijanjikan pada Februari dan Maret lalu kembali meleset.

Keluhan mendalam disampaikan perwakilan warga Desa Halaban yang hadir. Mereka mengaku terjebak dalam ketidakpastian yang mematikan urat nadi perekonomian sejak proses pengukuran lahan selesai dilakukan pada tahun 2021.

“Ekonomi kami sudah mati total, Pak. Kami tidak berani mengerjakan lahan karena semua harga objek sudah dihitung. Pohon-pohon yang dulu masih kecil sekarang sudah besar dan berbuah, tetapi kami takut memanennya. Banyak rumah juga bocor dan rusak, kami tidak berani memperbaiki karena takut nilai ganti ruginya berubah atau justru dibatalkan,” tutur salah seorang warga dengan nada getir.

Menanggapi tuntutan tersebut, Perwakilan PT Hutama Karya (Persero), Toni Hariadi, memberikan klarifikasi mengenai batasan wewenang perusahaan. Ia menegaskan bahwa PT Hutama Karya bertindak murni sebagai pelaksana konstruksi fisik jalan tol dan tidak memiliki porsi kewenangan dalam urusan pembebasan lahan maupun pencairan dana ganti rugi.

“Domain pembebasan lahan sepenuhnya berada di bawah kendali Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kami baru bisa melakukan pembangunan fisik jika lahan sudah bersih dan diserahkan secara resmi oleh pemerintah. Jika belum dibebaskan, kami dilarang membangun kecuali ada izin khusus dari pemilik lahan,” urai Toni.

Meski demikian, pihak Hutama Karya mengakui situasi ini menjadi dilema berat bagi warga yang telah mengantongi nilai nominatif aset namun hak pemanfaatannya terkunci. Toni menambahkan bahwa hingga saat ini proses administrasi pembebasan lahan di pusat sebenarnya masih terus berjalan, meskipun pengerjaan konstruksi di lapangan untuk ruas tersebut sedang dihentikan sementara.

Menutup jalannya RDP, Penrad Siagian meluruskan persepsi publik agar masyarakat memahami alur birokrasi penyelesaian konflik ini. DPD RI akan segera melayangkan rekomendasi resmi dan melakukan koordinasi tingkat tinggi dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas realisasi anggaran ganti rugi lahan tersebut. Langkah ini diambil agar hak-hak masyarakat Desa Halaban dapat segera dituntaskan tanpa menghambat jalannya pembangunan nasional. (adz)

Rico Waas Terbitkan Perwal No.26/2026, Korban Begal Gratis Berobat

JENGUK KORBAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas jenguk korban begal.
JENGUK KORBAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas jenguk korban begal.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan resmi menanggung biaya pengobatan warga yang menjadi korban kejahatan jalanan atau begal. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 26 Tahun 2026 yang diterbitkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Melalui peraturan itu, seluruh biaya pengobatan korban begal akan ditanggung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

Kebijakan tersebut disampaikan Rico Waas saat menjenguk Timoria Sitorus, warga yang tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU) akibat menjadi korban begal, Rabu (20/5/2026).

Menurut Rico, selama ini banyak korban kejahatan jalanan harus menghadapi beban ganda. Selain mengalami tindak kekerasan, korban juga kesulitan menanggung biaya pengobatan karena kasus kriminalitas seperti begal tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan.

“Banyak kasus kejahatan jalanan seperti dibegal ini tidak ter-cover oleh BPJS. Oleh karena itu, kami mengeluarkan kebijakan agar korban kejahatan jalanan ini bisa kita cover. Masuk di dalam jaminan kita lewat APBD,” ujar Rico Waas.

Ia menjelaskan, Pemko Medan telah menyiapkan anggaran khusus dalam bentuk bantuan biaya pengobatan dan perlindungan sosial darurat bagi korban kejahatan jalanan.

Dengan adanya Perwal tersebut, korban begal diharapkan tidak lagi khawatir terhadap biaya pengobatan setelah mengalami tindak kriminal.

“Mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat. Kami juga terus berupaya untuk mengamankan Kota Medan. Namun korban-korban begal ataupun kejahatan seperti ini kami harapkan bisa merasa tenang juga. Jangan sampai terbebani lagi nanti ke depannya dengan biaya-biaya yang tidak terduga,” katanya.

Diketahui, program jaminan kesehatan bagi korban kejahatan jalanan ini telah bekerja sama dengan 23 rumah sakit di Kota Medan. Pelayanan yang dijamin meliputi penanganan gawat darurat, rawat inap, hingga rawat jalan pasca perawatan.

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang menjadi korban tindak kriminalitas di Kota Medan. (map/ila)

Simpan Vape Narkoba dalam Roti Tawar, Oknum ASN Pemprovsu Ditangkap

VAPE NARKOBA: Barang bukti vape mengandung narkoba dalam roti tawar yang diamankan petugas. (Dok. Polrestabes Medan)
VAPE NARKOBA: Barang bukti vape mengandung narkoba dalam roti tawar yang diamankan petugas. (Dok. Polrestabes Medan)

Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS (25), jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), ditangkap petugas Polrestabes Medan. Ia ditangkap terkait dugaan peredaran vape mengandung narkotika yang disembunyikan didalam tumpukan roti tawar.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan FIS ditangkap di rumah kosannya, di Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Selasa (19/5/2026) lalu.  “Kita menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan FIS yang kerap menerima paket kiriman,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Rafli  mengungkapkan, petugas terlebih dahulu melakukan penyelidikan sebelum akhirnya membuntuti pelaku yang baru tiba di rumah kos sambil membawa sebungkus roti tawar dengan kemasan mencurigakan.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu vape berlogo Batman yang diselipkan di dalam tumpukan roti tersebut. “Dalam kasus ini kami menyita satu bungkus vape narkoba yang kandungannya etomidate,” ungkapnya.

Pihaknya masih mendalami peran FIS dalam kasus tersebut, apakah hanya sebagai pengguna atau bagian dari jaringan peredaran vape narkotika. “Tim kami masih bekerja, kami masih mendalami keterangan pelaku, termasuk perannya dalam kasus ini apakah sebatas pengguna atau justru masuk dalam jaringan,” katanya.

Selain memeriksa pelaku, polisi juga memburu jaringan lain yang diduga terlibat dalam distribusi vape narkoba di Kota Medan.

 

Bapeg Ngaku Belum Terima Informasi

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian (Bapeg) Provinsi Sumut, Chusnul Fanani Sitorus, menegaskan pihaknya hingga kini belum menerima informasi resmi terkait penangkapan ASN berinisial FIS (25) tersebut.

Chusnul mengatakan, sampai Kamis (21/5/2026), belum ada laporan maupun surat pemberitahuan yang diterima Bapeg Sumut dari aparat penegak hukum terkait keterlibatan ASN tersebut dalam kasus vape mengandung narkotika jenis etomidate.“Kami belum dapat informasi apa pun hingga saat ini,” ujar Chusnul saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, dalam mekanisme kepegawaian, tindakan administratif terhadap ASN harus didasarkan pada informasi resmi dan proses hukum yang jelas. Karena itu, pihaknya belum dapat mengambil langkah ataupun memberikan sanksi sebelum ada pemberitahuan resmi dari kepolisian maupun instansi terkait. “Kalau memang nanti ada informasi resmi yang masuk, tentu akan diproses sesuai aturan dan mekanisme kepegawaian yang berlaku,” katanya.

Selain menanggapi soal proses administrasi ASN, Chusnul juga menyoroti munculnya narasi yang mengaitkan kasus hukum tersebut dengan latar belakang pendidikan pelaku sebagai lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Menurutnya, persoalan hukum merupakan tanggung jawab pribadi sehingga tidak seharusnya menyeret nama institusi pendidikan ataupun lembaga tertentu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara tersebut.“Institusi jangan dibawa ke ranah hukum, karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan peristiwa ini,” tegasnya. (man/san/ila)

Komisi 4 DPRD Medan Minta Billboard Bermasalah Ditertibkan, Pemko Jangan Tebang Pilih

Paul Mei Anton Simanjuntak.
Paul Mei Anton Simanjuntak.

Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satpol PP dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) untuk bertindak tegas terhadap seluruh billboard atau reklame bermasalah tanpa tebang pilih.

Menurut Paul, penertiban reklame harus dilakukan secara adil kepada seluruh pelaku usaha yang melanggar aturan perizinan.“Sikat semua reklame bermasalah. Penertiban harus tegas dilakukan kepada semua yang melanggar izin tanpa pandang bulu,” tegas Paul Simanjuntak, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai, Pemko Medan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap billboard tertentu karena dapat menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam pelayanan perizinan reklame.

“Jangan ada pembiaran terhadap satu merek. Semua pengusaha harus dilayani sama yang akan menyumbangkan PAD kepada Pemko Medan,” ujarnya.

Paul juga menyoroti lambannya proses penataan dan penerbitan izin reklame yang dinilai dapat menghambat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Menurutnya, Dinas PKPCKTR bersama Satpol PP harus bergerak lebih cepat dalam melakukan penataan agar pendapatan daerah dari pajak reklame dapat dimaksimalkan.

“Apa alasan Dinas PKPCKTR menunda atau memperlambat layanan penerbitan izin reklame. Kalau memang tidak layak diterbitkan izin, segera berikan penjelasan, tetapi jangan pilih kasih memberikan pelayanan,” katanya.

Selain itu, Paul meminta penertiban reklame bermasalah dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap pelanggaran tertentu.

Ia juga meminta Komisi 4 DPRD Medan dilibatkan dalam proses penataan reklame di Kota Medan, terutama terkait penentuan lokasi yang diperbolehkan maupun dilarang untuk pendirian billboard.

“Kita juga perlu tahu di mana yang diperbolehkan dan tidak berdirinya billboard, sehingga kita selaku fungsi pengawasan dapat menjalankan tugas secara lebih maksimal,” pungkasnya. (map/ila)

Warga Medan Menjerit Harga Sembako Naik, Salman Alfarisi Desak Gubsu dan Wali Kota Bertindak

RESES: H. Salman Alfarisi, Lc, MA saat kegiatan Reses III Tahun Sidang II di Kelurahan Binjai, Medan Denai, Selasa (19/5/2026).
RESES: H. Salman Alfarisi, Lc, MA saat kegiatan Reses III Tahun Sidang II di Kelurahan Binjai, Medan Denai, Selasa (19/5/2026).

Tingginya harga bahan pokok kembali menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang II Wakil Ketua DPRD Sumut H. Salman Alfarisi, Lc, MA di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Selasa (19/5/2026), warga menyampaikan keresahan akibat harga kebutuhan pokok yang terus melonjak.

Mewakili masyarakat yang hadir, Sunaryadi mengatakan kenaikan harga sembako semakin memberatkan masyarakat kecil. Ia berharap pemerintah memperbanyak pelaksanaan operasi pasar murah agar warga dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Sekarang harga bahan-bahan pokok semakin tinggi sehingga tak terjangkau masyarakat. Kalau bisa diperbanyak operasi pasar murah untuk warga,” ujarnya.

Warga menyebut kenaikan harga sangat terasa dalam beberapa bulan terakhir. Harga beras medium di sejumlah pasar tradisional kini berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras mencapai Rp30.000–32.000 per kilogram, minyak goreng kemasan menyentuh Rp20.000–22.800 per liter, dan cabai merah sempat menembus Rp55.000–70.000 per kilogram.

Menanggapi aspirasi tersebut, Salman Alfarisi meminta Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan mengambil langkah lebih serius untuk menekan harga kebutuhan pokok di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

Menurut politisi PKS itu, stabilitas harga pangan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga dibutuhkan intervensi nyata agar lonjakan harga tidak terus membebani masyarakat.

“Operasi pasar murah memang salah satu solusi efektif untuk membantu masyarakat sekaligus mengendalikan harga di pasaran. Namun pola pelaksanaannya harus tepat agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” katanya.

Salman bahkan mengusulkan agar pelaksanaan pasar murah tidak lagi dipusatkan di lingkungan atau kelurahan, melainkan langsung digelar di pasar tradisional.

“Bahkan saya pernah mengusulkan bahwa lokasi pasar murah jangan di kelurahan atau lingkungan, justru di pasar-pasar yang ada. Karena hal tersebut lebih dapat menekan harga jual di pasar,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kota Medan lebih aktif mengawasi distribusi bahan pokok agar pasokan tetap lancar dan harga dapat dikendalikan.

Pernyataan Salman langsung mendapat sambutan positif dari warga yang hadir. Sejumlah masyarakat menilai pasar murah yang digelar langsung di pasar tradisional akan lebih efektif mempengaruhi harga jual pedagang sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang sulit. (ila)

Angkutan Petikemas di Sumut Tumbuh Positif, Kereta Api Jadi Andalan Logistik

PETI KEMAS: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengangkut petikemas.  Tercatat pertumbuhan positif pada layanan angkutan petikemas sepanjang April 2026.(PT. KAI Drive I Sumut)
PETI KEMAS: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengangkut petikemas.  Tercatat pertumbuhan positif pada layanan angkutan petikemas sepanjang April 2026.(PT. KAI Drive I Sumut)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat pertumbuhan positif pada layanan angkutan petikemas sepanjang April 2026. Tren ini mempertegas peran transportasi kereta api sebagai moda logistik yang efisien dan andal dalam mendukung konektivitas kawasan industri serta distribusi barang di Sumatera Utara.

Selama April 2026, volume angkutan petikemas di wilayah Divre I Sumut mencapai 37.330 ton. Jumlah tersebut meningkat 34 persen dibandingkan periode yang sama pada April 2025 yang tercatat sebesar 27.957 ton.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo, mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap layanan logistik berbasis rel.

“Angkutan petikemas dengan kereta api menawarkan kepastian waktu perjalanan, kapasitas angkut yang besar, serta efisiensi distribusi yang semakin dibutuhkan oleh dunia usaha. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya minat para mitra dalam menggunakan layanan logistik kereta api,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Selain kepastian jadwal dan kapasitas angkut, struktur biaya logistik berbasis rel yang lebih terukur juga menjadi nilai tambah bagi para pengguna jasa. Menurut Anwar, hal tersebut menjadikan kereta api semakin kompetitif sebagai solusi distribusi barang skala besar.

Sepanjang Januari hingga April 2026, KAI Divre I Sumatera Utara telah mengangkut total 101.589 ton komoditas menggunakan layanan petikemas. Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan distribusi logistik yang terintegrasi dan efisien di wilayah Sumatera Utara.

“Penguatan angkutan logistik berbasis rel menjadi penting dalam mendukung efisiensi biaya logistik nasional. Kehadiran kereta api diharapkan dapat membantu menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah,” jelas Anwar.

Saat ini, KAI Divre I Sumut melayani sejumlah lintas strategis angkutan petikemas yang menghubungkan pelabuhan dan kawasan industri, di antaranya relasi Stasiun Belawan menuju Stasiun Perlanaan yang terkoneksi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, relasi Belawan–Siantar, serta konektivitas menuju Kuala Tanjung.

Untuk mendukung operasional tersebut, KAI Divre I Sumut mengoperasikan rata-rata 54 gerbong petikemas setiap harinya guna mengangkut berbagai komoditas unggulan Sumatera Utara.

Menurut Anwar, distribusi barang menggunakan kereta api juga memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban jalan raya karena mampu mengurangi mobilitas angkutan barang berat di jalur darat.

“Angkutan logistik berbasis rel tidak hanya mendukung efisiensi distribusi barang, tetapi juga membantu menjaga kondisi infrastruktur jalan raya melalui pengurangan beban kendaraan berat. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

KAI Divre I Sumatera Utara menyatakan akan terus memperkuat layanan logistik dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pertumbuhan industri serta efisiensi rantai pasok di wilayah Sumatera Utara.

“KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen menghadirkan layanan logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Melalui penguatan angkutan petikemas berbasis rel, kami berharap dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing logistik nasional,” pungkas Anwar.(san/ila)

Jalan Penghubung Selesai–Binjai Hancur, Warga Tuding Truk Melebihi Tonase Jadi Penyebab

WAWANCARA: Didik Gunawan saat diwawancarai pada kesempatan aksi blokir jalan penghubung antar Kecamatan Selesai menuju Binjai. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
WAWANCARA: Didik Gunawan saat diwawancarai pada kesempatan aksi blokir jalan penghubung antar Kecamatan Selesai menuju Binjai. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

STABAT -Kondisi jalan penghubung antar Kecamatan Selesai dengan Binjai di Kabupaten Langkat kian memprihatinkan. Masyarakat menyebut kerusakan parah jalan tersebut disebabkan oleh ratusan truk bermuatan berat yang diduga melebihi tonase dan setiap hari melintas di jalur tersebut.

Warga yang melakukan aksi blokir jalan di Desa Kwala Air Hitam mengungkapkan bahwa intensitas kendaraan berat yang melintas menjadi faktor utama rusaknya infrastruktur milik daerah tersebut.

Didik Gunawan, salah satu warga setempat, menyebut jumlah truk yang melintas di jalur itu bisa mencapai lebih dari 300 unit setiap hari. “Truk yang melintas di jalan Desa Kwala Air Hitam ini per hari lebih dari 300 unit, dan semuanya melebihi tonase,” ujar Didik, Kamis (21/5/2026).

Menurut Didik, sedikitnya ada lima perusahaan yang diduga rutin menggunakan jalur tersebut, yang berasal dari sektor industri dan galian C. Aktivitas kendaraan berat itu disebut semakin mempercepat kerusakan jalan yang sudah terjadi bertahun-tahun.

Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Langkat telah memasang spanduk imbauan dan aturan pembatasan tonase, aturan tersebut dinilai tidak diindahkan oleh pihak terkait.

Imbauan Dishub sebelumnya bahkan telah mengatur batasan kendaraan, termasuk larangan melintas pada jam-jam tertentu serta batas maksimal muatan kendaraan. Namun di lapangan, aturan tersebut disebut tidak berjalan efektif.

Warga juga menyoroti pernah dipasangnya portal di jalur tersebut oleh pemerintah daerah. Namun, portal itu kemudian dilepas kembali sehingga kendaraan berat tetap bisa melintas. “Terkait portal yang dahulu, kami kembalikan ke pemerintah. Karena pemerintah yang memasang dan mereka yang mencabut,” kata Didik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Langkat Arie Ramadhany, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah seperti pemasangan spanduk imbauan, surat ke perusahaan, hingga razia kendaraan. “Kita sudah menyurati, razia, membuat spanduk, RDP juga sudah kita lakukan,” ujarnya.

Arie menjelaskan, di sekitar lokasi terdapat beberapa pabrik industri seperti sawit dan karet yang turut menjadi jalur distribusi. Namun ia menegaskan bahwa kendaraan di atas 8 ton tidak diperbolehkan melintas di jalan tersebut. “Di atas 8 ton dilarang melintas,” katanya.

Terkait portal jalan, Arie mengakui memang pernah dipasang, namun kemudian dibuka kembali atas perintah Penjabat Bupati Langkat dengan pertimbangan operasional industri. “Sudah kita portal kemarin, tapi diminta buka lagi oleh Pak Pj Bupati. Kalau dipasang, ada sekitar empat pabrik terancam tutup,” jelasnya.

Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masjid/Musala Desa Kwala Air Hitam melakukan aksi blokir jalan pada Selasa (19/5/2026). Mereka menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan sepanjang sekitar dua kilometer yang telah rusak parah selama kurang lebih 20 tahun.

Aksi tersebut menyebabkan sejumlah truk bermuatan galian C dan hasil industri tidak dapat melintas, sehingga aktivitas distribusi sempat terhambat di kawasan tersebut. (ted/ila)

Perumda Pembangunan Dairi Dongkrak PAD, Kembangkan Usaha Ternak Bebek dan Lele

PENJELASAN: Direktur Perumda Pembangunan Dairi, Tamrin Pandiangan (kiri) didampingi tenaga ahli, Jimmy Cibro, memberikan penjelasan kepada wartawan di Sidikalang, Kamis (21/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
PENJELASAN: Direktur Perumda Pembangunan Dairi, Tamrin Pandiangan (kiri) didampingi tenaga ahli, Jimmy Cibro, memberikan penjelasan kepada wartawan di Sidikalang, Kamis (21/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Dairi mulai mengembangkan usaha sektor peternakan dan perikanan sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Direktur Perumda Pembangunan Dairi, Tamrin Pandiangan, didampingi Tenaga Ahli Jimmy Cibro, mengatakan saat ini pihaknya tengah merintis usaha ternak bebek dan budidaya ikan lele di lahan aset milik Pemerintah Kabupaten Dairi.

Lokasi usaha tersebut berada di Balai Benih Ikan (BBI) milik Dinas Pertanian Dairi yang terletak di Bantun Kerbo, Kecamatan Lae Parira, yang saat ini dimanfaatkan melalui skema penyewaan aset daerah.

“Perumda yang baru terbentuk tahun 2025 ini sedang merintis usaha ternak bebek dan lele di lahan BBI Lae Parira,” ujar Tamrin di Sidikalang, Kamis (21/5).

Ia menjelaskan, pada tahap awal pengembangan usaha, Perumda menggunakan sisa anggaran operasional tahun 2025. Dari total penyertaan modal Rp1 miliar untuk operasional kantor dan gaji karyawan, masih terdapat sisa sekitar Rp730 juta yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif.

Saat ini, Perumda Pembangunan Dairi telah memulai budidaya sebanyak 1.000 ekor bebek serta 60.000 ekor ikan lele.

“Dari usaha yang kita jalankan saat ini, kita berharap bisa menutupi sebagian biaya operasional kantor,” jelasnya.

Tamrin menambahkan, ke depan pihaknya telah merancang beberapa pengembangan usaha lainnya. Namun, keterbatasan modal masih menjadi tantangan utama dalam ekspansi bisnis Perumda.

Untuk tahun 2026, Perumda disebut hanya akan menerima tambahan penyertaan modal sebesar Rp500 juta dari APBD Kabupaten Dairi yang saat ini masih dalam tahap pengajuan.

Meski demikian, ia optimistis usaha yang sedang dirintis dapat memberikan dampak positif bagi daerah, termasuk kontribusi terhadap PAD melalui optimalisasi aset pemerintah yang disewa dan dikelola secara produktif.

“Melalui usaha yang kita kembangkan saat ini, Perumda Pembangunan Dairi sudah ikut berkontribusi terhadap PAD,” pungkasnya. (rud/ila)

Video Viral soal Pengaspalan Jalan di Luar Wilayah, Camat Siempat Nempu Turun ke Lokasi

TURUN: Kadis Pemdes, Simon Tony Malau, Camat Siempat Nempu, Rosmey Simbolon, Kades Jumateguh, Dame Nababan dan Kades Kabanjulu, Sarman Matanari turun ke lokasi pengaspalan jalan di Dusun I, Kamis (21/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
TURUN: Kadis Pemdes, Simon Tony Malau, Camat Siempat Nempu, Rosmey Simbolon, Kades Jumateguh, Dame Nababan dan Kades Kabanjulu, Sarman Matanari turun ke lokasi pengaspalan jalan di Dusun I, Kamis (21/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI — Camat Kecamatan Siempat Nempu, Rosmey Simbolon, bersama Kepala Desa Jumateguh, Dame Nababan, menegaskan bahwa kegiatan pengaspalan Jalan Usaha Tani (JUT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 berada di wilayah Desa Jumateguh, bukan di luar wilayah sebagaimana beredar dalam video yang viral di media sosial.

Keduanya menyampaikan klarifikasi tersebut saat ditemui wartawan di Kantor Kepala Desa Jumateguh, Kamis (21/5). Mereka menilai informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai fakta dan cenderung menyesatkan.

Rosmey Simbolon mengatakan pihaknya bersama sejumlah pejabat terkait telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Kami tadi pagi sudah turun ke lokasi pembangunan jalan yang diviralkan seseorang tersebut. Hasilnya dipastikan bahwa lokasi pengaspalan berada di wilayah Desa Jumateguh, tepatnya di Dusun I,” ujarnya.

Peninjauan lapangan tersebut turut melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi, Kepala Desa Jumateguh, serta Kepala Desa Kabanjulu.

Dari hasil pengecekan bersama, dipastikan bahwa proyek pengaspalan jalan tersebut tidak berada di wilayah Desa Kabanjulu sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan video yang beredar.

Rosmey juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. “Kita harapkan masyarakat harus bijak bermedia sosial. Jangan menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jumateguh, Dame Nababan, mengaku merasa dirugikan secara moril akibat beredarnya informasi yang dianggap tidak benar tersebut. Ia menegaskan bahwa pembuat video viral itu bukan warga desanya. “Pemilik akun Facebook yang menyebarkan informasi itu tidak saya kenal dan bukan warga Desa Jumateguh,” kata Dame.

Ia menjelaskan bahwa proyek pengaspalan jalan tersebut merupakan bagian dari program Dana Desa Tahun 2025 dengan panjang sekitar 400 meter dan anggaran lebih dari Rp228 juta.

Menurutnya, penetapan lokasi pembangunan telah melalui proses musyawarah desa dan dusun, sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Jadi itu usulan masyarakat. Di Dusun I ada sekitar 265 kepala keluarga, dan jalan ini mengakses lahan pertanian produktif kurang lebih 50 hektare,” jelasnya.

Dame menambahkan bahwa pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan akses dan produktivitas sektor pertanian masyarakat Desa Jumateguh.

Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah desa berharap masyarakat tidak lagi terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media sosial. (rud/ila)

Wakil Bupati Asahan Buka Rakornis PKK Asahan

PEMBUKAAN: Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan bersama TP PKK Kecamatan serta kelurahan/desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (21/5) sekira pukul 09.50 WIB.
PEMBUKAAN: Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan bersama TP PKK Kecamatan serta kelurahan/desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (21/5) sekira pukul 09.50 WIB.

KISARAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan bersama TP PKK Kecamatan serta kelurahan/desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (21/5) sekira pukul 09.50 WIB.

Sebelum pelaksanaan Rakornis, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny Yusnila Indriati Taufik terlebih dahulu melantik 16 Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Nomor: 01/KEP/PKK.KAB/II/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kecamatan di Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh kader TP PKK yang terus aktif menjalankan program-program pemberdayaan keluarga di Kabupaten Asahan.

Menurutnya, gerakan PKK telah mampu menyentuh setiap individu dalam keluarga, baik orangtua sebagai pengelola kehidupan keluarga maupun anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan yang telah mengikuti lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang supervisinya telah dilaksanakan pada 29 April 2026 lalu.

Adapun desa dan kelurahan yang mengikuti berbagai kategori lomba PKK antara lain Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning pada kategori Tertib Administrasi PKK, Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap pada kategori Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur pada kategori Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat pada kategori AKU HATINYA PKK, serta Puskesmas Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman pada kategori IVA Test.

Ny Yusnila berharap seluruh pihak terkait dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar Kabupaten Asahan memperoleh hasil maksimal pada lomba PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara.

“Melalui Rakornis ini saya berharap kita semua dapat saling berbagi ilmu pengetahuan, menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah inovatif guna meningkatkan kinerja PKK Kabupaten Asahan ke depan,” ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh kader PKK untuk terus menjalankan 10 Program Pokok PKK dalam rangka memberdayakan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga serta membantu Pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan visi dan misi daerah yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto SH MAP dalam arahannya mengatakan bahwa Rakornis diselenggarakan untuk meningkatkan peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Menurutnya, seluruh program PKK harus selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni mewujudkan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.

“PKK diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pelaksanaan tugas serta semangat membangun daerah,” ungkapnya.

Wakil Bupati juga mengapresiasi dukungan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang telah membantu pelaksanaan berbagai kegiatan dan lomba PKK di Kabupaten Asahan.

Ia berharap Rakornis tersebut dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara TP PKK Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan dalam mendukung program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. (dat/azw)

1...282930...15,896Page 29 of 15,896