25 C
Medan
Sunday, April 5, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 28

Distan Dairi Bersama HRNS, Sosialisasikan Pupuk Organik Cair ke Petani Kopi

PRAKTEK: Tim HRNS dan Distan Dairi bersama anggota kelompok tani Pergas Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Dairi saat mempraktikkan pembuatan POC ke komoditas kopi Arabika, Rabu (24/2).SUMUT POS/istimewa.
PRAKTEK: Tim HRNS dan Distan Dairi bersama anggota kelompok tani Pergas Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Dairi saat mempraktikkan pembuatan POC ke komoditas kopi Arabika, Rabu (24/2).SUMUT POS/istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dairi (Distan Dairi) bekerjasama dengan Hanns.R Neumann Stiftung (HRNS) menggelar sosialisasi pembuatan pupuk organik cair (POC) bagi petani kopi, di Kelompok Tani Pergas, Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Rabu (24/2).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang berdampak negatif pada kesehatan tanah.

Kepala Distan Dairi, Kesty Angkat, didampingi Kabid Penyuluh Sukaedah Angkat, menyampaikan apresiasi atas inisiatif HRNS, yang telah bekerja sama dengan Pemkab Dairi sejak 2022 untuk mendukung produktivitas 3.300 petani kopi Arabika.

“POC merupakan solusi nyata di tengah tantangan pemanasan global dan dampak buruk pupuk kimia. Kami mengajak kelompok tani mengikuti proses pembuatan POC agar mudah diaplikasikan di lahan masing-masing,” ujar Kesty.

Dalam sosialisasi tersebut, Kesty menyoroti beberapa keunggulan POC, antara lain efisiensi biaya produksi hingga 30-40 persen dan peningkatan kesehatan tanah dengan memperbaiki struktur yang mulai jenuh akibat residu kimia.

Project Manager HRNS, Denny Indra Simangunsong, memimpin praktik pembuatan POC dengan bahan yang mudah didapat dari lingkungan sekitar. Petani diajarkan cara mengolah dan mengaplikasikan pupuk organik cair secara efektif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan kopi yang lebih sehat dan produktif.

Para anggota kelompok tani Pergas menyampaikan rasa terima kasih atas pendampingan dari Pemkab Dairi dan HRNS. Mereka berharap dengan penggunaan POC, produksi kopi dapat meningkat, sekaligus menjaga kesuburan tanah untuk jangka panjang.

Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong penggunaan pupuk organik demi menjaga ekosistem pertanian Dairi tetap produktif dan ramah lingkungan. (rud/ila)

Penertipan Tower BTS di Deliserdang Terkesan Tebang Pilih

DATANGI TOWER: Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mendatangi lokasi tower di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam untuk ditertibkan.
DATANGI TOWER: Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mendatangi lokasi tower di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam untuk ditertibkan.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kegiatan penertiban tower BTS (Base Transceiver Station) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang terkesan tebang pilih. Hal ini diperlihatkan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dengan mendatangi lokasi tower TBS di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Kamis (26/2).

Kehadiran Asri Ludin di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan, sebab sejumlah bangunan alat Telekomunikasi Tower atau Menara menjamur di bahu jalan dan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang diduga juga belum mengantongi izin tidak ditertibkan atau dibongkar.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Keluarga Besar Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Eko Sopianto SE kepada wartawan, Kamis (26/2) mengakui, mendukung penertiban tower ilegal atau tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Tapi Pak Bupati Deliserdang jangan tebang pilih, tertibkan juga tower yang diduga bermasalah berada di bahu jalan dan tanah milik Pemkab Deliserdang yang diduga tidak memiliki izin,” kata Eko Sopianto.

Eko Sopianto mengakui, mendapat informasi tower berada di bahu Jalan yakni di Jalan Kirab Remaja Kecamatan Lubukpakam, tower di fasilitas umum tanah Pemkab yakni di dalam Halaman Pustu Tumpatan, Kacamatan Beringin. Kedua tower tersebut bertuliskan PT Indomitra Global, General Contractor Elictrical System Engineering.

Sedangkan dengan model tower yang sama juga tampak di Sekolah Dasar (SD) Negeri 106162 Jalan BT Sihombing Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan dan dibahu di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal. Sedangkan dibahu Jalan tepatnya didepan Polsek Tanjungmorawa sedang proses pembangunan.

“Selain keberadaan tower yang menjamur di bahu jalan dan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang diduga belum mengantongi izin, juga sangat mendampak mengancam keselamatan dan kesehatan warga terkhusus anak sekolah. Serta lokasi yang dibahu jalan berdampak kepada pengguna jalan,” akunya.

Menurut Eko Supianto, kondisi bangunan tower “menjamur” di bahu jalan dan tanah milik pemkab telah bertahun-tahun berdiri.

“Ironisnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi untuk mendirikan tower pada Bab VII Pengamanan dan Perlindungan Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 84 ayat (1) instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan atau prasarana lainnya wajib memperhatikan peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi,” katanya.

Merujuk PP tersebut, sebut Eko Supianto sebagaimana diketahui untuk persyaratan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Deliserdang beberapa persyaratan yakni harus memiliki bukti pelunasan PBB. Selain itu memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Sehingga melihat kondisi dilapangan yang berada di fasilitas umum, berupa di lingkungan pendidikan, kesehatan dan jalan sangat kontras dikeluarkannya izin-izinnya,”tegas Eko Supianto.

Baik itu tanah maupun bangunan milik Pemerintah sesuai aturannya tidak membayar pajak. Namun perusahaan yang melakukan kerjasama ditanah milik Pemerintah, ketentuannya bangunan yang dibayar pajaknya.

Pembayaran PBB bangunan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu adanya kesepakatan perjanjian bersama antara pihak Perusahaan dengan Pemkab Deliserdang terkait pinjam pakai lahan atau tanah milik Pemkab tersebut.

“Dengan adanya temuan tower yang berada diatas tanah milik Pemerintah, sementara tower tersebut merupakan komersil yang menguntungkan sebuah

perusahaan. Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan untuk mengusut dugaan tidak memiliki izin maupun dugaan kebocoran PAD,” tegasnya.

Selain itu, Eko Supianto juga memflashback maraknya tower-tower di Deliserdang diduga karena oknum mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengaruh di Pemkab Deliserdang untuk mendirikan tower tanpa memenuhi persyaratan.

“Saya teringat dengan teman saya, bahwa sepuluh tahun yang lalu mengungkapkan ada oknum sewaktu itu PNS beliau menjadi agen berdirinya tower-tower yang ada di Deliserdang,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Deliserdang, A Fitrian Syukri SSTP MSi ketika dikonfirmasi mengakui kahadiran Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan di lokasi tower di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam untuk menertibkan tower yang berakhir izinnya.

“Pada tahun 1997 pernah keluar izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Deliserdang,”katanya.

Menurut Syukri, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu Tower merupakan izin berjangka yang wajib diperpanjang setiap 3 tahun sekali. “Namun berlakunya Perda 6 tahun 2011 sampai dengan tidak berlakunya IMB menjadi  PBG, pihak tower tersebut tidak pernah mengurus izinnya kembali karena izin sebelumnya sudah lama tidak berlaku,” ungkapnya.

“Selanjutnya dijalankan SOP oleh Satpol PP sebelumnya namun tidak ditanggapi dan hari ini ditertibkan, tambah Syukri.

Syukri saat disinggung bahwa Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan yang dinilai tebang pilih melakukan penertiban tower, sebab di lokasi bahu jalan maupun di fasilitas umum juga diduga tidak memiliki izin, Syukri tidak merespon.

Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang SSTP, MSi menyebut lokasi-lokasi yang tidak memiliki izin termasuk dibahu jalan maupun di fasilitas umum milik Pemkab Deliserdang akan ditindak secara bertahap.

“Tadi sudah disampaikan Bapak Bupati itukan secara kelanjutan. Itukan baru aksi pertama. Bagi semua jaringan-jaringan yang tidak punya kita tertibkan semua, ya pasti dibongkar habis. Kita kasih kesempatan sebenarnya, itukan sudah jalan SOP-nya, sudah ada peringatan. Peringatan itukan adalah waktu untuk mereka untuk mengurus izin kan, harusnya,” ungkapnya.(btr/azw)

Rakor di Kemendagri: Bupati Dairi Dukung Program 3 Juta Rumah

RAKOR: Bupati Dairi, Vickner Sinaga (belakangi lensa) saat mengkuti rapat koordinasi dengan Kementerian PKP, Rabu (25/2).SUMUT POS/istimewa.
RAKOR: Bupati Dairi, Vickner Sinaga (belakangi lensa) saat mengkuti rapat koordinasi dengan Kementerian PKP, Rabu (25/2).SUMUT POS/istimewa.

DAIRI , SUMUTPOS.CO – Komitmen mendukung program strategis nasional kembali ditegaskan Bupati Dairi Vickner Sinaga, saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) program perumahan tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (25/2).

Rakor tersebut dipimpin Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Imran, dan diikuti sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara.

Usai pertemuan, Vickner Sinaga menyampaikan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas nasional pemerintah pusat. Menurutnya, penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat harus menjadi agenda bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pertemuan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci percepatan program strategis nasional ini,” ujar Vickner.

Sebagai tindak lanjut, ia langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, untuk segera berkoordinasi dengan Direktur Pembiayaan serta Direktur Pengadaan Lahan Kementerian PKP guna mematangkan rencana implementasi program tersebut di Kabupaten Dairi.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menegaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.

Ia menjelaskan, fokus program tahun 2026 meliputi pengentasan kawasan kumuh dengan target 225 hektare, bantuan sanitasi sebanyak 3.000 unit di 10 titik lokasi, serta bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 400.000 unit yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

“Khususnya terkait penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, dukungan terhadap program strategis nasional di bidang perumahan, serta percepatan pemulihan pascabencana di lokasi terdampak,” jelas Imran.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Dairi optimistis dapat mengambil peran strategis dalam mendukung target nasional, sekaligus mempercepat peningkatan kualitas permukiman bagi masyarakat di daerah itu. (rud/ila)

Diduga Terkait Rencana Aksi Mahasiswa, Jaksa Agung Batal Kunjungi Kejari Binjai

KEJARI BINJAI: Kantor Kejari Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jatimakmur, yang batal dikunjungi Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
KEJARI BINJAI: Kantor Kejari Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jatimakmur, yang batal dikunjungi Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI – Kunjungan kerja ST Burhanuddin ke Kejaksaan Negeri Binjai yang dijadwalkan Kamis (26/2/2026) mendadak batal. Padahal, jajaran Kejari Binjai telah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan orang nomor satu di Korps Adhyaksa tersebut.

Sesuai agenda awal, Jaksa Agung lebih dulu melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat pada pagi hari, sebelum melanjutkan perjalanan ke Binjai. Namun, usai dari Stabat, rombongan justru bertolak ke Medan dan tidak jadi singgah di Kota Binjai.

“Iya benar, Jaksa Agung batal berkunjung ke Kejari Binjai,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai Ronald Reagen Siagian saat dikonfirmasi.

Beredar informasi bahwa pembatalan tersebut berkaitan dengan rencana aksi unjuk rasa dari sekelompok mahasiswa. Massa dikabarkan hendak menyuarakan tuntutan agar Jaksa Agung meninjau kembali penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi dana insentif fiskal (DIF) tahun anggaran 2024 senilai Rp20,8 miliar.

Penghentian penyidikan perkara itu sebelumnya menuai sorotan, terlebih setelah dua pejabat Pemko Binjai, yakni Ralasen Ginting (eks Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) dan Ridho Indah Purnama (eks Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tindak pidana khusus Kejari Binjai.

Namun, Ronald membantah bahwa pembatalan kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana aksi mahasiswa. Menurutnya, perubahan agenda semata karena keterbatasan waktu dan adanya agenda lain di Medan. “Alasannya beliau ada agenda lain di Medan dan waktu yang terbatas. Jadi tidak ada kaitannya dengan aksi mahasiswa,” tegasnya.

Ia menambahkan, jadwal kunjungan pimpinan bersifat dinamis dan pihaknya hanya mempersiapkan segala sesuatu apabila sewaktu-waktu Kota Binjai masuk dalam agenda kunjungan kerja.

Diketahui, Jaksa Agung tiba di Sumatera Utara melalui Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (25/2/2026). Setelah mendarat, ia langsung bertolak ke Kejaksaan Negeri Deliserdang di Lubukpakam. Dalam rangkaian kunjungannya, Jaksa Agung juga dijadwalkan mendatangi Kejari Medan sebelum mengakhiri agenda kerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Meski batal disambangi, dinamika kasus dugaan korupsi DIF di Binjai dipastikan masih menjadi perhatian publik dan kalangan mahasiswa. (ted/ila)

Kapolda Sumut Warning Jajaran: Jaga Marwah Polri, Disiplin Tanpa Kompromi

RAPIM: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dalam Rapim Tahun 2026, di Mapolda Sumut. Istimewa/Sumut Pos
RAPIM: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dalam Rapim Tahun 2026, di Mapolda Sumut. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komitmen menjaga marwah institusi dan menegakkan disiplin tanpa kompromi menjadi pesan utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 yang digelar di Mapolda Sumut, Rabu (25/2).

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Whisnu Hermawan Februanto, menegaskan bahwa seluruh jajaran harus berpegang teguh pada prinsip “zero pelanggaran” sebagai bentuk nyata menjaga kehormatan institusi Polri.

Rapim tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut, Kapolres jajaran, PJU Polres, hingga para Kasatker se-Sumatera Utara. Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang maupun tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Zero pelanggaran bukan sekadar slogan, tetapi komitmen nyata. Pengawasan internal harus diperkuat dan penegakan disiplin dilakukan tanpa kompromi,” tegasnya.

Menurutnya, marwah institusi Polri adalah harga diri organisasi yang wajib dijaga bersama. Setiap personel diminta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Selain soal disiplin internal, Kapolda juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap disinformasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat (public trust). Ia meminta seluruh jajaran proaktif melakukan klarifikasi, mencegah eskalasi opini negatif, serta mengedepankan komunikasi publik yang profesional, akurat, dan transparan.

Dalam menghadapi dinamika global, politik, reformasi hukum, serta perkembangan teknologi, seluruh personel juga diinstruksikan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan adaptasi.

“Pastikan Polri selalu hadir, terlihat, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan prima serta tindakan yang cepat, tepat, dan terukur,” ujarnya.

Melalui Rapim 2026 ini, Polda Sumut meneguhkan komitmen memperkuat integritas, profesionalisme, dan soliditas internal guna mendukung program kerja pemerintah serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumatera Utara. (dwi/ila)

 

Tarif Parkir Belum Turun Sepenuhnya, Oknum Masih Pakai Tarif Lama

KARCIS: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunukkan karcis tarif baru parkir tepi jalan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
KARCIS: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunukkan karcis tarif baru parkir tepi jalan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski Pemko Medan sudah resmi menurunkan tarif parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat masing-masing Rp2.000 dan Rp4.000, nyatanya praktik di lapangan belum sepenuhnya terlaksana.

Seperti parkirkan yang ada di Jalan Masjid Raya saat pembukaan Ramadan Fair pada Rabu (25/2/2026) malam, tampak juru parkir (jukir) mengutip retribusi Rp3.000 kepada para pengguna parkir tepi jalan. Bahkan, situasi itu dimanfaatkan beberapa oknum dengan meminta tarif hingga Rp5.000 kepada pengguna jasa parkir.

Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Brigjen Katamso, dimana tarif parkir kendaraan roda dua masih Rp3.000 dan kendaraan roda empat Rp5.000.

Menanggapi hal itu, Kabid Parkir Dishub Kota Medan Kesmedi Dagobert Sianipar, mengaku akan segera mengecek beberapa lokasi yang disinyalir masih menerapkan tarif parkir lama.
“Sudah kita turunkan anggota ke beberapa lokasi untuk mengecek. Kebijakan ini kan masih baru, tentu butuh waktu untuk tersosialisasikan secara menyeluruh. Target kita satu minggu ini semua sudah beres,” kata Kesmedi saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026).

Dijelaskannya, pasca tarif parkir diturunkan, Dishub Kota Medan sudah langsung mensosialisasikan kepada para vendor parkir yang ada di Kota Medan.“Dari 7 vendor yang ada, semalam (Rabu) baru 1 vendor yang bisa kita komunikasikan, karena vendor lain belum terhubung. Hari ini kita masifkan lagi komunikasi dengan vendor lain,” jelasnya.

Memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik, Kesmedi menyebut Tim Cakrawala Dishub Medan maupun Satgas terus melakukan pemantauan dan patroli di lapangan. “Kalau ada yang masih mengutip dengan tarif lama tentu akan kita tindak. Ini anggota juga terus patroli sembari melakukan razia para juru parkir (jukir) liar,” pungkasnya.

Diminta Perkuat Sistem Pelaporan Online
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan Afif Abdillah mendukung penuh kebijakan penurunan tarif parkir tepi jalan di Kota Medan sejak 25 Februari 2026, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat melalui Peraturan Walikota (Perwal) Medan No.9 Tahun 2026.

Menurut Afif, kebijakan yang diambil Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tersebut merupakan bentuk keberpihakan Pemko Medan kepada masyarakat. “Kita mendukung penuh penurunan tarif parkir tepi jalan yang dilakukan Wali Kota Medan. Kita menilai, Perwal Kota Medan No.9 Tahun 2026 itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” ucap Afif Abdillah kepada Sumut Pos, Kamis (26/2/2026).

Dikatakan Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan itu, penurunan tarif tersebut sejatinya dilakukan untuk memberikan stimulus agar ekonomi masyarakat dapat lebih baik.
“Wali Kota Medan menyadari betul bahwa saat ini masyarakat masih merasa kesulitan secara finansial, sehingga perlu dibantu dengan kebijakan yang bersifat stimulus. Tentunya, ini merupakan langkah yang baik ditengah jeritan masyarakat karena mahalnya bahan-bahan pokok,” ujarnya.

Afif Abdillah juga mendukung langkah Pemko Medan yang terus membenahi sistem perparkiran di Kota Medan. Sebab selain menurunkan tarif retribusi parkir, Wali Kota Medan juga berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa parkir tepi jalan.

“Kebijakan penurunan tarif parkir yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan ini tentunya sangat berdampak secara langsung kepada masyarakat, khususnya kepada orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi,” katanya.

Guna memastikan peningkatan pelayanan di bidang perparkiran tepi jalan tersebut, Afif Abdillah mendorong dilakukannya pengawasan yang kuat melalui sistem pelaporan online.
“Seperti yang disampaikan Wali Kota Medan, nantinya harus ada Satgas khusus untuk mengawasi jalannya sistem perparkiran di Kota Medan. Alhamdulillah, saat ini Dishub Medan memiliki Tim Cakrawala yang setiap harinya melakukan pengawasan,” tuturnya.

Afif Abdillah pun mendukung langkah Pemko Medan yang akan melakukan pelatihan kepada setiap juru parkir (jukir) di Kota Medan agar dapat mengikuti setiap peraturan yang ada dan bersikap ramah kepada masyarakat.

“Saya sepakat bahwa jukir harus diberi pelatihan, mereka harus bersikap sopan, ramah, dan mengedukasi masyarakat. Kemudian, setiap jukir wajib menggunakan atribut resmi seperti rompi, identitas, dan memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa parkir,” tegasnya.

Terakhir, Afif juga mendukung penuh kebijakan Pemko Medan yang mewajibkan seluruh jukir untuk menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi terkait.
“Ini juga salah satu yang paling penting, seluruh jukir di Kota Medan harus terbebas dari narkoba. Kita mau setiap jukir di Kota Medan sehat secara keseluruhan, baik fisik maupun mental,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemko Medan secara resmi menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum mulai Rabu (25/2/2026). Penurunan tarif retribusi parkir yang berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 tersebut tertuang di dalam Perwal Kota Medan No.9 Tahun 2026.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan, saat ini tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 2 di Kota Medan hanya dikenakan Rp2.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 2 dikenakan tarif Rp3.000.

Selanjutnya, tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 4 di Kota Medan hanya dikenakan Rp4.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 4 dikenakan tarif Rp5.000.
Pembayaran retribusi parkir tepi jalan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara manual (tunai) maupun secara digital ataupun nontunai dengan penggunaan Q-RIS. (map/ila)

Jamin Keamanan Mudik 2026, KAI Divre I Sumut Pasang 2.293 Bantalan Sintetis

PASANG: Teknisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memasang bantalan sintetis.
PASANG: Teknisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memasang bantalan sintetis.

SUMUTPOS.CO – Menjelang dimulainya masa Angkutan Lebaran 2026 pada 11 Maret mendatang, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara telah menuntaskan pemasangan 2.293 batang bantalan sintetis.

Langkah ini merupakan bagian dari penguatan keandalan prasarana dengan mengganti bantalan kayu pada jembatan kereta api yang mengalami penurunan kualitas, sehingga perjalanan selama masa mudik tetap aman dan lancar.

Plt Manager Hubungan Masyarakat Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyampaikan bahwa penyelesaian program ini merupakan langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan lintas menjelang periode Angkutan Lebaran.

Menurut Anwar, penggantian bantalan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Utara.

“Selesainya pemasangan bantalan sintetis semakin memperkuat aspek keselamatan perjalanan kereta api. Material ini memiliki stabilitas yang baik serta lebih tahan terhadap pengaruh lingkungan,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Program penggantian bantalan di wilayah Divre I Sumatera Utara telah berlangsung sejak 2022 dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas teknis.

Hingga Februari 2026, total 2.293 bantalan sintetis telah terpasang pada 48 jembatan rangka baja yang tersebar di lintas Belawan–Rantauprapat, termasuk jalur menuju Siantar dan Tanjungbalai. Anwar menjelaskan bahwa pekerjaan ini difokuskan pada titik-titik yang membutuhkan peningkatan keandalan struktur.

Dari sisi teknis, Anwar menuturkan bahwa bantalan sintetis memiliki durabilitas tinggi serta ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan cuaca maupun paparan zat kimia dibanding bantalan kayu konvensional. Selain itu, kemampuan peredaman getaran dan suara tetap terjaga sehingga tidak mengurangi kenyamanan operasional.

“Dengan usia pakai yang dapat mencapai puluhan tahun, bantalan sintetis memberikan nilai tambah dari sisi keandalan maupun efisiensi perawatan jangka panjang,” jelas Anwar.

Anwar mengatakan, penggunaan material sintetis juga sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung prinsip keberlanjutan. Peralihan dari bantalan kayu ke sintetis membantu mengurangi kebutuhan material berbasis kayu sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan.

“KAI Divre I Sumatera Utara terus mendorong penerapan teknologi yang mendukung keselamatan sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan. Upaya ini kami lakukan agar layanan kereta api tetap andal sekaligus ramah lingkungan,” pungkas Anwar.

KAI Divre I Sumatera Utara akan terus melakukan pemantauan dan perawatan prasarana secara berkala guna memastikan seluruh perjalanan kereta api selama masa Angkutan Lebaran 2026 berjalan selamat, aman, dan tepat waktu.(san/ila)

Kunjungi Sumut, Jaksa Agung Lakukan Evaluasi Internal

KETERANGAN: Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, memberikan keterangan terkait kunjungan Jaksa Agung ke Sumut di Kantor Kejati Sumut, Kamis (26/2/2026).
KETERANGAN: Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, memberikan keterangan terkait kunjungan Jaksa Agung ke Sumut di Kantor Kejati Sumut, Kamis (26/2/2026).

SUMUTPOS.CO – Kunjungan ST Burhanuddin ke Sumatera Utara (Sumut) dipastikan murni dalam rangka kerja dan evaluasi internal. Hal ini ditegaskan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meluruskan isu yang berkembang, termasuk soal penahanan tiga unit mobil di Kejaksaan Negeri Medan serta dinamika mutasi kepala kejaksaan negeri (Kajari).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna, menyampaikan bahwa agenda Jaksa Agung ke Sumut bertujuan memastikan penegakan hukum berjalan profesional, berintegritas, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Tidak ada kaitannya dengan penahanan tiga mobil itu. Kunjungan ini untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional, menjunjung tinggi integritas, asas praduga tak bersalah, serta menghormati hak asasi manusia,” ujar Anang di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu (26/2/2026).

Dalam rangkaian kunjungannya, Jaksa Agung menyambangi sejumlah satuan kerja, di antaranya Kejaksaan Negeri Deliserdang, Kejaksaan Negeri Langkat, hingga Kejari Medan. Selain mengevaluasi penanganan perkara, perhatian juga diberikan pada kondisi sarana dan prasarana kantor.

Menurut Anang, beberapa bangunan kantor kejaksaan di daerah dinilai sudah cukup lama, sementara volume barang bukti yang ditangani terus meningkat. Kondisi ini dinilai perlu pembenahan agar pelayanan publik dan tata kelola administrasi, khususnya barang bukti, dapat berjalan lebih tertib dan optimal.

Disinggung mengenai mutasi Kajari di Deliserdang dan Padanglawas, Anang membenarkan adanya penarikan pejabat sebagai bagian dari proses evaluasi. Ia menegaskan, mutasi dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan utama, yakni aspek kepemimpinan (leadership), potensi konflik kepentingan (conflict of interest), serta profesionalisme dalam penanganan perkara.

“Ada yang dipromosikan secara diagonal ke jabatan fungsional. Artinya bukan demosi, tapi evaluasi jabatan struktural. Prinsipnya, jika ada aduan yang dinilai serius dan berdampak pada profesionalitas, maka segera kita tarik untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tegasnya.

Terkait dugaan pungutan liar yang sempat menyeret nama salah satu Kejari di Sumut, pihaknya menyatakan masih melakukan pendalaman. Proses akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. “Kalau ada pelanggaran etik tentu diproses. Tapi saat ini masih sebatas aduan. Kita profesional, tidak bisa hanya berdasarkan dugaan,” katanya.

Di sisi lain, Jaksa Agung disebut turut mengapresiasi capaian kinerja Kejati Sumut, terutama dalam penanganan perkara dan pemulihan kerugian negara. Kehadiran pimpinan tertinggi korps Adhyaksa itu diharapkan menjadi suntikan semangat bagi seluruh jajaran agar tetap bekerja secara hati-hati, bermartabat, dan berkeadilan. (man/ila)

Pemko Medan Kembali Hadirkan Mudik Gratis 2026, Sediakan 4.000 Kuota Penumpang

Plt Kadis Perhubungan Kota Medan, Suriono S.SiT MT. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
Plt Kadis Perhubungan Kota Medan, Suriono S.SiT MT. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar baik bagi warga Kota Medan yang ingin pulang ke kampung halaman tanpa terbebani biaya transportasi. Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) kembali menggelar program tahunan Mudik Gratis pada tahun 2026 dengan tajuk “Mudik Bareng Pemko Medan 2026”.

Melalui Dinas Perhubungan Kota Medan, Pemko Medan menyiapkan sebanyak 4.000 kuota bagi masyarakat yang ingin merayakan momen kebersamaan di kampung halaman.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Suriono S.SiT MT, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu warga, sekaligus memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman.

“Alhamdulillah, Pemko Medan kembali menggelar program Mudik Gratis di tahun 2026 ini. Total kita siapkan kuota untuk 4.000 penumpang,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Adapun tahun ini terdapat 12 daerah tujuan mudik yang telah disiapkan, yakni Pakpak Bharat, Sidikalang, Tarutung, Sibolga, Rantau Prapat, Kota Pinang, Sibuhuan, Gunung Tua, Sipirok, Padang Sidempuan, Panyabungan, dan Natal. Daerah-daerah tersebut merupakan tujuan favorit warga Medan setiap musim mudik.

Untuk mengikuti program ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran pada 2 hingga 4 Maret 2026 di Taman Ahmad Yani mulai pukul 09.00 WIB. Saat mendaftar, calon penumpang diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP sebagai persyaratan administrasi.

Setelah proses pendaftaran, tiket keberangkatan dapat diambil pada 9 dan 10 Maret 2026 di lokasi yang sama, yakni Taman Ahmad Yani, juga mulai pukul 09.00 WIB.

Sementara itu, keberangkatan peserta mudik dijadwalkan pada 16 dan 17 Maret 2026 dari Terminal Amplas pukul 14.00 WIB. Penumpang diimbau untuk hadir paling lambat dua jam sebelum waktu keberangkatan guna menghindari keterlambatan.

Program Mudik Gratis Pemko Medan ini setiap tahunnya mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Selain membantu meringankan beban biaya, program ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan selama arus mudik berlangsung. (map/ila)

40 Ribu Pekerja Informal di Medan Terdaftar BPJS

WAWANCARA: Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas saat diwawancarai wartawan.
WAWANCARA: Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas saat diwawancarai wartawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat jaring pengaman sosial kembali ditegaskan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas melalui peluncuran Upgrade New Empowering Kepala Lingkungan dan OPD Pemko Medan bersama BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel Grand Central, Rabu (25/2/2026). Program ini dinilai strategis karena langsung menyasar perlindungan pekerja informal sekaligus mencegah munculnya keluarga miskin baru.

Wali Kota menegaskan kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan upaya konkret menjamin masa depan masyarakat. Ia menjelaskan manfaat kepesertaan sangat besar, mulai dari pembiayaan kecelakaan kerja hingga santunan kematian, bahkan beasiswa pendidikan anak sampai kuliah jika peserta terdaftar minimal tiga tahun.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin muncul persoalan sosial baru akibat kepala keluarga meninggal dunia tanpa perlindungan.

“Karena itu, pemberdayaan kepala lingkungan menjadi ujung tombak sosialisasi dan rekrutmen peserta di tingkat warga,” ujarnya dalam kegiatan yang dihadiri Kepala BPJS Medan Kota Jefri Iswanto, sejumlah pimpinan OPD, camat, lurah, serta perwakilan kepala lingkungan se-Kota Medan.

Ia menyebutkan, tahun lalu setiap kepala lingkungan ditargetkan mendaftarkan 25 peserta. Hingga 24 Februari 2026, dari target 50.025 peserta, realisasi mencapai 40.435 orang atau 80,83 persen dari total 2.001 lingkungan. Bahkan, ada kepala lingkungan yang berhasil mendaftarkan hingga 300 peserta. Ke depan, target tersebut akan ditingkatkan menjadi 50 peserta per kepala lingkungan.

Rico Waas juga mengungkapkan hasil diskusinya dengan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara, I Nyoman Swarjaya, yang memastikan biaya perawatan kecelakaan kerja dapat ditanggung penuh tanpa batas nominal selama sesuai ketentuan. Hal ini dinilai menjadi bukti pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Selain peluncuran program, Wali Kota juga menyerahkan secara simbolis beasiswa dan klaim santunan kepada ahli waris peserta. Hingga kini tercatat 1.915 warga telah menerima manfaat beasiswa pendidikan dari program tersebut.

Wali Kota menegaskan keberlanjutan program menjadi prioritas karena pelayanan publik sejatinya merupakan interaksi langsung pemerintah dengan masyarakat.

Ia berharap sinergi antara pemerintah kota, BPJS Ketenagakerjaan, dan perangkat daerah terus diperkuat agar perlindungan pekerja meningkat sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik.

“Ini bukan hanya program, tetapi ikhtiar memastikan masa depan masyarakat lebih terjamin dan risiko sosial dapat dicegah sejak awal,” tegasnya. (map/ila)

1...272829...15,804Page 28 of 15,804

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor