JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan warga negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke negaranya mulai hari ini, 1 Desember 2021. Dengan demikian, pemerintah Indonesia sudah bisa mengirimkan jamaahnya untuk ibadah umrah ke Tanah Suci.

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya akan memberangkatkan jamaah umrah ke Arab Saudi mulai Desember ini. Tercatat, saat ini total ada 59.757 jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19.

“Jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya, berdasarkan data yang ada pada sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji khusus sampai saat ini terdapat 59.757 jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19,” ujar Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (30/11).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengaku, dari total 59.757 WNI yang tertunda keberangkatannya tersebut, sebanyak 18.752 jemaah sudah memegang visa. Sehingga bisa diberangkatkan ke tanah suci pada Desember 2021 ini. “Dari jumlah ini terdapat 18.752 orang yang sudah memegang visa dan siap untuk diberangkatkan,” katanya.

Yaqut menuturkan, pemerintah memprioritaskan memberangkatkan jamaah umrah yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan mereka bisa melaksanakan ibadah umrahnya dengan baik di tanah suci. “Jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya menjadi prioritas yang diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umrah di bulan Desember nanti,” ungkapnya.

Menag juga membeberkan skenario penyelenggeraan umrah mulai dari keberangkatan, sesampainya di Arab Saudi dan saat kembali ke tanah air. “Kementerian Agama sudah menyiapkan sekenerio penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19. Skenario yang disusun bersama kementerian lain dan asosiasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang meliputi skenario sebelum keberangkatan, ketika berada di Arab Saudi, dan saat tiba di tanah air,” ujarnya.

Menurut Yaqut, sebelum keberangkatan, jamaah akan melaksanakan screening kesehatan 1×24 jam sebelum keberangkatan secara terpusat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. “Hanya jamaah yang telah berusia 18-65 tahun, sudah divaksinasi dosis lengkap, dan memiliki hasil tes PCR negatif yang diberangkatkan umrah,” katanya.

Kemudian jamaah yang akan berangkat wajib dilaporkan kepada Kemenag untuk diproses visa dan dokumen keberangkatannya. Selain itu, keberangkatan jemaah umrah menggunakan satu pesawat full diisi dengan jemaah umrah tapa ada penumpang lain.

Skenario selanjutnya saat di Arab Saudi, jamaah wajib karantina selama tiga hari dimulai dari saat tiba di Arab Saudi. “Selama masa karantina jemaah dilarang keluar dari kamar hotel,” ungkapnya.

Selanjutnya adalah pelaksanaan ibadah umrah selama sembilan hari termasuk perjalanan pulang dan pergi. Lalu akomodasi diisi dua orang per kamar, makan disajikan dalam kemasan dan transportasi mengikuti ketentuan Arab Saudi.

Skenario selanjutnya menurut Yaqut saat tiba di Indonesia, jamaah wajib melakukan tes PCR sesaat setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. “Jamaah wajib melakukan karantina setelah perjalanan luar negeri mengikuti ketentuan satgas Covid-19 di hotel yang telah dipilih PPIU dan mendapatkan legalisasi dari Satgas Covid-19,” pungkasnya.

Tertunda, Belum Tentu Prioritas

Menyikapi kebijakan pemerintah Indonesia memprioritaskan para calon jamaah umrah yang tertunda untuk segera berangkat ke Saudi, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi menyampaikan, hal itu tidak bisa dilakukan. Sebab, perlu dilakukan penjadwalan ulang oleh para calon jamaah.

“Tidak bisa, itu harus dijadwal ulang dan buat visa ulang, itu yang dapat lalu otomatis batal. Jadi dijadwal ulang proses semua, termasuk hotel juga, itu harus diproses lagi,” ungkap Syam kepada JawaPos.com, Selasa (30/11).

Sebab, mereka yang tertunda pun belum tentu mau untuk berangkat di masa pandemi Covid-19 seperti ini. Jadi, keberangkatan ini akan dilakukan apabila seluruh persiapan dari jamaah dan pemerintah siap.

“Itu tidak harus diprioritaskan pertama, karena belum tentu mereka bisa dan siap untuk diberangkatkan pertama, itu tergantung dari jamaah juga, misal Kemenag bilang prioritas jamaah tertunda, masalahnya belum tentu mau, mau nggak biayanya mahal karena ada karantina juga,” jelasnya.

Selain itu, rencananya untuk penerbangan ke Saudi pertama kali akan dilakukan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Namun, naasnya banyak dari PPIU yang sudah gulung tikar. “Tapi banyak juga yang tidak aktif, ini tidak terlacak oleh Kemenag, bagaimana mau pergi kalau kantor tidak aktif. Harus ada pertemuan lagi antara kami dan Kemenag merekondisikan lagi skenarionya agar bisa lebih sempurna untuk bisa berangkat di Bulan Desember ini,” tandasnya.

Syam Resfiadi pun menyampaikan, diperkirakan biaya ibadah umrah tahun ini bisa mencapai Rp 35 juta. Ia pun meminta agar ada peninjauan ulang referensi biaya umrah. “Perkiraan harga itu Rp 35 juta dengan PCR, karantina dan lain-lain. Perlu diperhatikan juga karantina itu 3 hari di Saudi dan 7 hari di Indoneisa, itu kan lama,” ungkapnya.

Pihaknya pun berharap asrama haji yang menjadi tempat karantina agar tidak terlalu memakan biaya. Kejelasan skema soal karantina pun harus ditetapkan oleh pemerintah. “Jadi mereka yang mau umrah terganggu. Karantina bayar lagi, rencananya kalau Kemenag membuat aturan baru, itu nanti karantina di asrama haji, tapi itu siap ngga melayani jamaah di asrama haji, boleh tidak karantina mandiri,” pungkas Syam.

Amphuri Sambut Baik

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyambut baik kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait vaksin Covid-19 dan karantina jamaah umrah dari luar negeri menyusul diumumkannya kebijakan otoritas penerbangan Saudi yang telah mencabut suspend bagi Indonesia. Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M Nur menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas kebijakan tersebut. Sebab, itu memberikan angin segar bagi umat muslim dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang sudah sangat merindukan Baitullah.

“Alhamdulillah, kami bersyukur dan tentunya kabar baik ini sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia yang hampir dua tahun menahan rindu untuk bisa beribadah di Tanah Suci,” ungkap dia, Selasa (30/11).

Untuk diketahui, Juru Bicara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji & Umrah Arab Saudi, Hisyam Abdul Mun’im Said menyampaikan, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan bahwa dosis lengkap vaksin Covid-19 menjadi syarat pertama dan utama penerbitan visa umrah. Jamaah umrah dengan visa umrah yang divaksinasi dengan dosis vaksin yang disetujui di Kerajaan Saudi, diizinkan untuk langsung memulai umrah, dan tidak perlu karantina.

Sementara bagi jamaah umrah dengan visa umrah yang divaksinasi dengan vaksin yang disetujui WHO akan menjalani karantina selama 3 hari, selain itu harus tes PCR setelah 48 jam dimulainya karantina. Apabila hasil tes PCR negative, maka jamaah bisa langsung Umrah.

Terhitung 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi. Kata dia, pencabutan status suspend oleh Saudi menjadi harapan besar bagi masyarakat muslim Indonesia untuk dapat segera dibukanya sistem visa umrah, sehingga kegiatan ibadah umrah segera dapat dilaksanakan kembali. (jpc)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tren kenaikan kasus Covid-19 dilaporkan mulai melonjak di beberapa negara. Ini menjadi sinyal bagi dunia, termasuk Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk negara, baik darat, laut maupun udara terutama menjelang Nataru 2021.

Pemerintah mempelajari kenaikan kasus naik signifikan pascalibur panjang. Sebab, saat momen tersebut, terjadi mobilitas dan interaksi yang tinggi antar masyarakat.

Guna menekan penularan kasus yang kian meluas, mulai 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia.

“Semua kejadian kasus di negara-negara luar negeri ini kita pelajari dan awasi dengan ketat dan kita laporkan ke Bapak Presiden. Kami juga mengamati situasi pandemi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, semuanya masih baik jadi kita tidak perlu khawatir tetapi kita memonitor yang memiliki potensi kenaikan,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Dari hasil pengamatan, lanjut Budi, dilaporkan total 19 kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus dengan lama waktu yang berbeda-beda. Dua daerah yakni Fak-Fak dan Purbalingga dalam kurun waktu 4 minggu berturut-turut ada kenaikan kasus terkonfirmasi.

Selanjutnya ada Lampung Utara yang sudah naik 3 minggu berturut-turut, dan 16 kota yang dua minggu naik. Kendati presentasenya kecil, monitoring terus dilakukan agar tidak terjadi ledakan kasus. “Walaupun jumlahnya masih kecil, positivity rate dan BOR rumah sakit masih rendah, tapi kita mengikuti daerah-daerah ini agar jangan sampai kita terlambat kalau ada kenaikan,” terangnya.

Menurut Budi, kenaikan ini salah satunya dipicu menurunnya kemampuan testing dan tracing terhadap kontak erat kasus terkonfirmasi serta berkurangnya kesadaran masyarakat menerapkan prokes 5M. “Kita juga memperhatikan mengenai kota-kota tersebut apa yang harus diperbaiki, yaitu tracing dan testingnya. Testing harus dilakukan terhadap orang-orang kontak erat hasil dari tracing. Kami melihat kota-kota yang ada kenaikan, disiplin untuk tracing dan testingnya sangat rendah,” terang Budi.

Merespons hal ini, Budi meminta kepala daerah agar memperkuat 3T (Testing, Tracing dan Treatment), menegakkan protokol kesehatan 5M dan menggenjot cakupan vaksinasi terutama pada kelompok-kelompok yang rentan terpapar Covid-19.

Terkait dengan vaksinasi, per 26 November 2021 pemerintah telah menyuntikkan 231,8 juta dosis vaksin Covid-19 dengan rincian 137,5 juta orang menerima dosis pertama, 93,1 juta orang telah mendapatkan dosis kedua, dan 1,2 juta tenaga kesehatan sudah menerima vaksin dosis ketiga (booster).

Dalam tiga minggu terakhir, laju vaksinasi mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan adanya ketakutan masyarakat menggunakan vaksin yang tersedia terutama vaksin dengan platform mRNA. Oleh karena itu, Budi meminta masyarakat untuk segera vaksinasi Covis-19. Dia mengimbau masyarakat tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada. “Tidak usah khawatir vaksin ini terbukti aman, jangan sampai apa yang terjadi di Eropa terjadi di Indonesia,” pungkasnya

Bisa Tembus 408 Ribu Kasus Aktif

Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, momentum libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru) akan jadi indikator besar akan hadirnya gelombang baru Covid-19 di Tanah Air. Pasalnya, pada masa-masa tersebut akan ada peningkatan mobilitas dari masyarakat.

“Ada beberapa faktor risiko potensi gelombang ketiga. Apakah kasus akan naik pada libur Nataru, yang paling berpengaruh adalah mobilitas, kepatuhan juga, lalu juga skenario (pengetatan) yang masuk zona merah,” jelas Dewi Nur Aisyah dalam acara daring dikutip, Selasa (30/11).

Pihaknya juga sudah membuat prediksi berdasarkan data yang ada, apabila herd immunity terbentuk, mobilitas terjaga dan tidak ada varian baru, maka kasus akan terus melandai. Lalu, jika herd immunity belum terbentuk, mobilitas tinggi dan kepatuhan protokol kesehatan cukup baik, hasilnya akan ada peningkatan jumlah kasus.

Kemudian, skenario apabila herd immunity belum terbentuk, mobilitas tinggi dan kepatuhan protokol kesehatan rendah, ada potensi kenaikan sampai 260 ribu kasus. Lebih parahnya adalah herd immunity belum terbentuk, mobilitas tinggi, kepatuhan protokol kesehatan rendah, serta ada varian baru, diperkirakan kasus di Indonesia akan meningkat sebesar 408 ribu kasus.

“Skenario lain dengan adanya peningkatan infektivitas virus, cakupan vaksinasi yang rendah, mobilitas yang tinggi dan kepatuhan prokes rendah, maka jumlah kasus aktif dapat meningkat mencapai 260 ribu sampai 408 ribu kasus,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya yang harus dipercepat agar menghindari prediksi tersebut adalah percepatan vaksinasi, lalu juga mobilitas yang terkendali. Begitu juga untuk kepatuhan terhadap prokes di lapangan berjalan dengan baik.

“Apapun varian baru seperti Omicron, itu kan tergantung pencegahan dari kita, sejauh mana kita meningkatkan 3M itu paling penting, diluar 3T yang diperbanyak. Sebelum masuk booster, dua dosis penuh juga harus cepat,” tandas dia.

Aturan Baru

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan aturan terbaru syarat naik pesawat saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 No. 24/2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyakarat selama Periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dikutip dari beleid tersebut, Selasa (30/11/2021), dikatakan bahwa aturan terbaru naik pesawat terbang dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Bali serta perjalanan antarkabupaten atau antarkota di dalam wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali adalah setiap penumpang wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR.

Adapun untuk pemeriksaan PCR tersebut, sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Sementara itu, masyarakat yang telah memiliki kartu vaksin dosis kedua juga diminta menyertakan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Kemudian pengguna moda transportasi udara antarkabupaten atau antarkota di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam.

Meski begitu, sama dengan aturan sebelumnya, ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun, pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah luar Jawa dan Bali.

Kewajiban menunjukkan kartu vaksin juga dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Sebagaimana diketahui, bila berkaca pada pengalaman sebelumnya, Nataru berpotensi membuat pergerakan masyarakat melonjak baik untuk kegiatan hari raya keagamaan, keluarga, maupun wisata. Hal tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan penyebaran Covid-19.

Maka dari itu, pada periode Nataru kali ini, pemerintah memperketat aturan perjalanan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 lewat Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 tentang Pengaturan Aktivitas Masyarakat Selama Periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19.