MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah tidak akan melakukan penyekatan saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Namun, masyarakat diimbau dan diminta untuk tetap meningkatkan disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono, menjelaskan dalam pengamanan Nataru, diterjunkan ratusan ribu personil gabungan. Namun begitu partisipasi masyarakat sebagai pelaku perjalanan juga sangat diharapkan supaya potensi lonjakan kasus yang biasanya mengiringi meningkatkan mobilitas warga, dapat ditekan.

“Dalam Operasi Lilin kami tidak bekerja sendiri, melainkan akan dibantu TNI, Pemda maupun mitra Polri lainnya,” sebut Rusdi dalam Dialog Produktif dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN, secara virtual, Rabu (22/12).

Rusdi mengatakan untuk pengamanan Nataru, Polri telah rutin menggelar Operasi Lilin, yang tahun 2021 ini akan mulai berlangsung 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Untuk Operasi Lilin 2021 kali ini Polri akan menyiapkan 103.190 personil yang diharapkan cukup memadai untuk bisa mengamankan Nataru agar bisa berlangsung aman, damai dan sehat,” kata Rusdi.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kata Rusdi, pasca Nataru 2020 terjadi lonjakan COVID-19. Karena itu, pihaknya akan mengamankan kebijakan pemerintah terkait perjalanan akhir tahun di darat berdasarkan Surat Edaran No 109 tahun 2021.

“Ini akan kita amankan bersama instansi terkait lainnya, serta Inmendagri 66 tahun 2021 tentang pengetatan tempat-tempat yang diduga akan memunculkan kerumunan dan rentan penularan COVID-19 misalnya rumah ibadah, pusat perbelanjaan dan area wisata. Kami dari kepolisian dan instansi terkait lainnya akan amankan instruksi ini,” imbuh Rusdi.

Untuk pengamanan Nataru 2021, pihak kepolisian akan menyiapkan 1812 pos pengamanan (pospam) dan 688 pos pelayanan. Pospam yang tersedia, dapat digunakan untuk check point bagi aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan darat, terkait pengawasan dan pengendalian COVID-19.

“Pada intinya kami siap. Pada 26 November 2021 telah dilakukan rapat koordinasi tingkat menteri di Mabes Polri dengan melibatkan pihak terkait untuk menyatukan persepsi agar penanganan Nataru berjalan aman,
damai dan sehat,” ujarnya.

Rusdi mengatakan, bila ternyata pada pemeriksaan random sampling ada pelaku perjalanan yang belum divaksinasi lengkap, yang bersangkutan tidak akan diminta putar balik.

“Namun akan kami arahkan ke sentra vaksinasi untuk melakukan vaksinasi. Demikian juga saat ada tes acak ternyata menunjukkan hasil Antigen reaktif makan akan ditangani sesuai prosedur penanganan COVID-19,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Perhubungan, Adita Irawati menyampaikan bahwa aturan perjalanan yang ditetapkan sudah mengantisipasi berbagai dinamika belakangan ini.

Di dalam negeri, kata Adita, angka penularan COVID-19 harian jauh lebih kecil dari beberapa bulan lalu. Ia menyoroti, belakangan ini pergerakan masyarakat cukup tinggi apalagi dengan adanya relaksasi.

“Namun di sisi lain sejauh ini tidak ada lonjakan kasus. Oleh karena itu, untuk perjalanan domestik tidak ada penyekatan melainkan pengetatan protokol kesehatan untuk aktivitas masyarakat, misalnya pariwisata dibatasi aktivitasnya, yang tidak ada pengelola akan ditutup. Hulu dan hilir berjalan seiring mengantisipasi situasi
yang berkembang,” tutur Adita.

Selain mematuhi syarat perjalanan seluruh moda transportasi kendaraan umum atau pribadi (wajib vaksin lengkap, hasil negatif tes Antigen 1×24 jam dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi), Adita mengingatkan agar masyarakat bersikap bijaksana dalam menetapkan agenda bepergian.

“Umumnya mobilitas dapat meningkatkan kasus meskipun sampai sejauh ini data belum menunjukkan hal itu. Namun kita harus hati-hati dan waspada menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Adita.

Dia menambahkan pada prinsipnya kapasitas moda transportasi tidak terlalu berbeda dari sebelumnya hanya pengetatan protokol kesehatan dan lebih tegas di lapangan dan dilakukan dengan cara-cara humanis.

“Tidak akan ada penyekatan namun pengetatan prokes. Kami batasi di hulunya, masyarakat pergi ada tujuannya. Yang kita identifikasi masyarakat melakukan liburan untuk tujuan wisata. Yang menjadi perhatian adalah potensi penumpukan di kawasan wisata khususnya yang tidak ada pengelolanya, misalnya wisata alam. Ini akan kita batasi. Sedangkan di hilir, saat masyarakat sudah melakukan perjalanan, maka prokes akan diketatkan dengan pengawasan melekat, termasuk ada pos untuk random checking guna memastikan
masyarakat penuhi aspek keselamatan, termasuk kelaikan kendaraan,” tutur Adita.

Dia menambahkan, agar berjalan lancar perlu ada kolaborasi antar kementerian dan lembaga dan partisipasi masyarakat dibutuhkan, karena tujuannya adalah agar masyarakat melakukan mobilitas tanpa khawatir.

“Masyarakat harus mau bekerja sama untuk kepentingan bersama,” ajak Adita.

Saat ini, ujarnya, Kemenhub belum memiliki data terkait kemungkinan adanya transmisi di moda transportasi. “Yang ada adalah penularan terjadi pada aktivitas di luar moda transportasi selama pandemi, karena umumnya mereka yang melakukan perjalanan umumnya sudah diskrining kesehatan, termasuk tes Antigen, apalagi sudah ada vaksinasi,” ujar Adita.

Hal ini dikatakannya harus ditangkap sebagai momentum yang harus dipertahankan, agar moda transportasi
tetap tidak menjadi tempat transmisi virus. Sedangkan untuk menghindari transmisi lokal, Adita berpesan agar masyarakat patuh prokes 5M, karena hal tersebut adalah keharusan pada saat ini.

Menanggapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait perjalanan selama Nataru 2021, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Agus Taufik Mulyono menyambut baik.

“Masyarakat Transportasi Indonesia setuju dan mendukung Surat Edaran No 109 tahun 2021 tentang pengaturan perjalanan darat
dalam rangka Nataru. Tidak ada alasan masyarakat untuk tidak menerima peraturan itu karena tujuannya untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan produktivitas hidup,” ujarnya.

Agus menekankan, penyadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah namun jadi tanggung jawab bersama. “Intinya, rakyat harus paham kalau diatur untuk sehat. Kita harus waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Agus.

Pemerintah pusat, kata Agus, telah menetapkan aturan perjalanan dari simpul utama ke simpul utama perjalanan. Berdampingan dengan hal tersebut, perlu pula diterapkan pengaturan terkait mobilitas lokal di tempat tujuan, guna menghindari terjadinya transmisi lokal.

“Mobilitas lokal sulit dikontrol, karenanya peran Pemda sangat besar dalam hal ini. Yang bisa mengecek, mengontrol, mengawasi, melarang dan memberikan sanksi adalah Pemda. Percepatan penularan umumnya terjadi di mobilitas lokal daerah yang menjadi tujuan harus dipertimbangkan. Karenanya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes perlu kolaborasi, khususnya di lingkungan daerah. Yang memahami gesture dan budaya daerah itu pemimpin daerah. Mereka perlu meningkatkan penyadaran publik agar tidak terjadi transmisi lokal,” saran Agus.

Untuk itu, Agus menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. “Secara umum masyarakat sudah divaksin namun jika tidak taat prokes bisa menyusahkan orang lain. Karenanya, jangan
ragu untuk saling mengingatkan orang lain yang tidak patuh prokes atau berkerumun agar transmisi lokal bisa dicegah,” pungkasnya.(gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa hari lagi umat Nasrani akan merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) . Dalam menyambut perayaan Natal itu berbagai persiapan dilakukan bagi yang merayakannya.

Momen itu, dimanafaatkan Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan, untuk berbagi-bagi. Sebagai bentuk rasa kebersamaan Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis SH memberikan paket, parsel, dan sembako untuk pengurus dan anggota Pewarta yang beragama Nasrani. Rabu (22/12) siang.

Kegiatan itu dihadiri Ketua Forkom Warkop Poldasu Jhon Manik yang juga penasihat Pewarta Polrestabes Medan, Ketua Jurnalis Muda Polda Sumut Gibson Simanjuntak SE.
“Kita setiap tahun rutin melakukan ini pada saat hari-hari besar keagamaan. Hari ini ada pengurus dan anggota Pewarta beragama Nasrani yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru, kita berikan bingkisan, parsel dan sembako, ” ucap Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis, SH.

Dia menyampaikan, bahwa bingkisan, parsel dan sembako ini sebagai bentuk ucapan Natal. Selain itu menjadi bentuk kepeduliaan pada pengurus dan anggota Pewarta Polrestabes Medan yang beragama Nasrani.

Kegiatan ini terlaksana tidak terlepas dari arahan dan bimbingan Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, SIK, MH, Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Panca Putra Simanjuntak, MSi dan Waka Polda Sumut, Brigjen Pol. H. Dr. Dadang Hartanto, SH, SIK, MSi.

Selain itu arahan dari Kasektupa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto SIK MHum dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko SIK MSi.

“Semoga pengurus dan anggota Pewarta yang beragama Nasrani senang menerima bingkisan, parsel, dan sembako ini. Inilah bentuk cinta kasih Pewarta kepada pengurus dan anggota yang merayakan Natal dan Tahun Baru,” kata Sekretaris Jaringan Media Siber Indinesia (JMSI) Sumut sembari mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.

Arnold Sitinjak, salah seorang wartawan yang tergabung di Pewarta mengapresiasi atas perhatian penuh dari Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis, SH.

Karena tidak hanya untuk wartawan kalangan muslim tapi juga memberikan perhatian begitu besar terhadap wartawan Nasrani. Selama itu Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis, SH juga selalu memberikan bantuan pada etnis Tionghoa maupun lainnya.

“Semoga Pewarta Polrestabes Medan kedepan semakin jaya dan mendapat simpati di hati masyarakat, ” pungkasnya. (rel/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PERSOALAN banjir dan sampah banyak dikeluhkan masyarakat saat pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Medan. Curahan hati (curhat) ini terungkap saat reses Habiburrahman Sinuraya di Jalan Antariksa Gang Pipa 4 Kerurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Minggu (19/12).

Dalam reses tersebut, Suriyadi warga Jalan Antariksa mengeluhkan sudah bertahun-tahun daerahnya selalu setiap turun hujan banjir, padahal daerah tersebut dikelilingi 2 aliran sungai yaitu sungai Babura dan sungai Deli. “Dari saya kecil sampai sekarang ini, banjir belum juga bisa diatasi. Banjir menjadikan kami tidak nyaman dan mengalami kerugian besar, karena banyak peralatan perabotan yang rusak,” ujarnya.

Selain itu, Inur warga Jalan Pipa 4 meminta agar didaerah tersebut mempunyai fasilitas umum seperti lapangan bola, agar anak-anak mereka dapat bermain di fasilitas tersebut.

Lain halnya dengan Misniati yang mengeluhkan banyak penerangan lampu jalan tidak berfungsi dan ini nantinya menjadi rawan kejahatan. “Lampu jalan banyak yang mati, terus disekita ini juga banyak sampah tidak diangkat oleh pihak terkait,” katanya.

Menanggapi itu, Habiburrahman mengatakan, warga mendukung penuh kinerja Wali Kota Medan dalam membangun Kota Medan bebas dari banjir, dengan memperbaiki semua dranase-dranase di Kota Medan. Dan rencana di Tahun 2023 akan membuat saluran pembuangan air sungai, rencana matang ini akan dikerjakan oleh Kementerian PU PR.

Lalu ia mengatakan, di anggaran Tahun 2022 Wali Kota Medan menambahkan anggaran sebesar Rp 350 Miliar untuk perbaikan drenase dan perbaikan jalan L. “Sebagai bentuk keseriusan Wali Kota dalam membangun Kota Medan agar Kota Medan bebas dari banjir dan jalan berlubang,”katanya.

Selain itu, kata Habib, di Kelurahan Sari Rejo ada 531 keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian batuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) ini sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS). “Kalau ada warga Sari Rejo yang mampu hendaknya jangan menerima PKH berikan kepada yang benar-benar membutuhkan,”imbaunya.

Selanjutnya terkait masalah penerangan lampu jalan, ia meminta warga melakukan pendataan kemudian diserahkan ke kelurahan.

Turut hadir dalam reses tersebut adalah Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, Lurah Sari Rejo dan tokoh masyarakat. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – M Rizki Nugraha melaksanakan reses masa sidang 1 tahun sidang ketiga di Jalan Pelajar Ujung, Medan Denai dan Jalan Pelajar Siti Rejo 3, Medan Amplas, Minggu (19/12) sore. Dalam kesempatan itu, banyak warga mengeluhkan kondisi jalan yang masih belum tersentuh perbaikan, Sebagian warga lainnya juga mengeluhkan soal fungsi drainase, BPJS, bantuan UMKM, hingga bantuan sosial dari pemerintah.

Di Jalan Selamat, salah satu warga Supardi, meminta agar Pemerintah Kota dapat memperbaiki tutup drainase dilingkungannya yang pecah. Sementara warga lainnya, Sri handayani yang tinggal di Lingkungan 4, Kelurahan Amplas justru meminta agar Pemerintah Kota dapat membuka saluran air dari Jalan Luka ke Jalan Selambo.

Tak cuma itu, warga Kel Amplas Santi mengusulkan, agar Pemerintah dapat memfasilirasi warga di daerahnya dengan memperbanyak kegiatan positif seperti olahraga agar dapar menjauhkan generasi muda dari narkoba.

Atas berbagai aspirasi itu, Rizki Nugraha mengaku menampung semua aspirasi yang disampaikan warga, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Medan ini pun meminta kepada warga untuk bersabar. “Mudah mudahan pembangunan segera bisa terlaksana. Kita akan sampaikan semua aspirasi bapak dan ibu ke dinas terkait,” ucap Anggota Komisi IV ini.

Dalam kesempatan itu juga, Rizki berpesan agar kepala lingkungan senantiasa bekerja untuk warga dan selalu berkoordinasi dengan lurah. Rizki juga menjelaskan kepada warga, bahwa reses dilakukan untuk menampung aspirasi yang akan ditampung pada sidang paripurna nantinya. “Untuk itu semua usulan dan masukan akan kita tampung untuk dibawa dalam sidang paripurna DPRD Medan,” katanya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gerak cepat (gercep) ditunjukan jajaran PUD Pasar Medan menyikapi video yang menyebut limbah dibuang di parit Pasar Kampunglalang, Senin (20/12).

Mulanya, Dirut PUD Pasar Medan, Suwarno, menginstruksikan jajaran segera menindaklanjuti informasi yang diterima lewat media sosial tersebut. Pada video yang beredar, lokasi parit tersebut bertepatan dengan tempat pedagang ayam yang selalu membuang kotoran ayam di parit.

Jelang matahari terbenam, Kepala Cabang II Budi F Putra bergerak ke Pasar Kampunglalang. Didampingi Kepala Pasar Kampung Lalang Dohar, dan pengelola kamar mandi Parlin Sianturi, Budi bergerak meninjau lokasi. Kamar mandi dan parit yang seperti ada dalam video langsung dicek. Untuk sementara waktu, kontrol pembuangan air ditutup dengan jaring agar limbah tidak sampai keluar.

Menjelang pukul 21.00 WIB, Dirut PUD Pasar Medan Suwarno didampingi Direktur Operasional, Ismail Pardede meninjau lokasi. Dari peninjauan didapati bahwa parit itu juga menjadi pembuangan limbah dari rumah warga yang berada di belakang lapak pedagang ayam dan kamar mandi.

“Berdasarkan dari pengecekan yang dilakukan oleh rekan-rekan PUD Pasar dan pihak pengelola kamar mandi, tidak ada keluar kotoran manusia dari kamar mandi kita sebagaimana video yang beredar di media sosial, dan juga salah satu media online. Jadi yang keluar itu hanya air saja,” kata Suwarno kepada wartawan, Selasa (21/12).

Pihaknya diakui dia akan berkoordinasi dengan dinas terkait soal drainase tersebut. “Sebab pihak PUD Pasar hanya sebatas mengelola saja, gedungnya masih di bawah naungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMTUPOS.CO – Ratusan massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (21/12). Pasalnya, mereka meminta PN Medan bersikap adil, memutus perkara dua rekannya yakni Yuddy Susanto alias Ayu dan Rudi Yanto alias Tekleng. Kedua rekannya, disidang atas kasus dugaan pengancaman dan pengrusakan yang akan menjalani sidang vonis, dihari yang sama.

Amatan wartawan di lokasi kejadian, ratusan massa menduduki pelataran parkir depan gedung utama Pengadilan Negeri Medan sejak pukul 13.00 WIB tepat tiga jam sebelum sidang di gelar. Kondisi tersebut membuat pihak kepolisian terpaksa menurunkan personel melakukan pengawalan di sekitar lokasi.

Sementara, pada persidangan yang berlangsung sekira pukul 16.00 WIBn

Ketua majelis hakim Jarihat Simarmata menjatuhkan vonis selama 10 bulan penjara terhadap masing-masing terdakwa.

Tak puas dengan putusan hakim, tampak seorang wanita berseragam PDIP memanggil dan mencaci maki JPU Ramboo Sinurat, yang langsung meninggalkan ruangan sidang.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Medan, Immanuel Tarigan yang diwawancarai wartawan di luar persidangan menyampaikan, kedua terdakwa divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Namun kedua terdakwa masih diberikan kesempatan melakukan upaya hukum tanpa perintah penahanan.

“Kedua terdakwa dituntut 1 tahun 6 bulan, majelis hakim memutus 10 bulan tanpa perintah tahan. Jadi para terdakwa masih diberi kesempatan melakukan upaya hukum apabila tidak terima, yang jelas tidak ada perintah tahan,” jelasnya.

Terpisah pada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum kedua terdakwa, Rion Aritonang menyebutkan, dalam perkara tersebut tidak ada fakta persidangan yang menyebutkan bahwa kedua kliennya bersalah. “Bahkan ada satu hal yang membuktikan bahwa salah satu klien kita ini tidak berada di lokasi kejadian. Jadi kita tetep berharap bahwa proses hukum perkara ini tetap akan dilanjutkan, tentu dengan upaya hukum yang akan kita ambil,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan meminta agar mereka yang ikut ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II namun gagal, agar tidak dipecat serta dapat dikembalikan ke sekolah induk tempat semula mengajar. Terutama mereka yang bertugas pada sekolah-sekolah negeri di Kota Medan.

Demikian disampaikan beberapa guru tidak tetap Kota Medan kepada wartawan di Medan, Selasa (21/12). Yakni di antaranya Rahma Nasution, Nita Novianti Harahap, Magdalena Siregar, Naimah Sari, Murni Sitompul, dan Dian Melati.

“Sekarang setelah ujian tahap II ini selesai, kembali lagi kami dihadapkan dengan kenyataan formasi yang ada di sekolah negeri itu akan diisi oleh yang bukan guru honor induk yang selama ini bertugas, maka kami sangat rentan sekali untuk dipecat,” kata Ketua FGTT Kota Medan, Rahma Nasution.

Kondisi ini menurutnya tidak fair. Pangkal masalahnya adalah, kesulitan yang sangat luar biasa karena mereka berhadapan dengan guru-guru swasta yang sudah memegang sertifikasi pendidik atau serdik. “Hal ini menjadi sebuah kesedihan kepada seluruh guru honorer yang bertugas di sekolah negeri,” terangnya.

Terlebih para guru swasta yang bakal lulus PPPK itu, sambung dia, telah mendapat afirmasi serdik nilai maksimal dari kompetensi teknis itu sebesar 500. Alhasil, sepintar dan sekuat apapun guru honor negeri ini pasti tidak akan menang melawan guru-guru swasta yang sudah sertifikasi.

“Itu terbukti dari proses ujian tahap II (PPPK) tahun ini rata-rata yang paling besar lulus adalah guru-guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik,” imbuh Nita selaku Sekretaris FGTT Medan.

Pihaknya ogah mencari ‘kambing hitam’ dalam hal ini. Namun secara regulasi, mereka yang gagal ini dapat diberdayakan lagi melalui diskresi pemda setempat. “Kami bukanlah tidak mampu dalam ujian tahap II, namun bisa dilihat dari daftar nilai yang kami bawa bahwa rata-rata guru honor di sekolah negeri kalah pada nilai teknis,” kata Nita lagi.

Karenanya dalam waktu dekat, pihaknya ingin sekali beraudiensi dengan Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, guna menyampaikan sejumlah permasalahan ini. Melalui ketua dewan pula, diharap mereka dapat menjembatani bertemu Wali Kota Bobby Nasution, supaya nanti mengeluarkan diskresi mengenai ini.

“Pak Rajuddin Sagala, Wakil Ketua DPRD Medan, kebetulan sebagai pembina kami berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan Pak Hasyim. Semoga saja dalam pertemuan nanti, beliau dapat mengakomodir aspirasi kami ini,” ucap mereka kompak.

Kepada menantu Presiden Joko Widodo, FGTT Medan berharap bisa mengikuti program pemerintah untuk bisa serdik, seperti halnya guru-guru sekolah negeri lain yang ada di Sumut. Salah satu caranya, melalui penandatanganan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka setahun sekali yang langsung ditandatangani oleh kepala daerah.

Hal tersebut berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat, bahwa untuk bisa memeroleh dana serdik, mesti ada tekenan SK pengangkatan dari kepala daerah

“Di Medan, guru honor yang bertugas di sekolah negeri, walaupun sudah puluhan tahun mengajar tidak bisa mendapat serdik karena SK-nya tidak dikeluarkan Dinas Pendidikan. Padahal Deli Serdang bisa, lantaran bupatinya bersedia mengeluarkan SK itu,” ungkap Rahma.

Terakhir, selain faktor kesejahteraan, pihaknya minta agar Pemko Medan memerhatikan perlindungan terhadap mereka melalui bantuan atau subsidi untuk mendapatkan BPJS Kesehatan.

“Jika dihitung secara UMK gaji kami sangat jauh sekali, rata-rata mendapat Rp800 ribu/bulan, ditambah insentif dari wali kota sekitar Rp1 juta sehingga total Rp1,8 juta, padahal UMK Medan sudah mendekati Rp3 juta,” ujarnya.

Mereka yakin kepemimpinan Bobby Nasution dan Aulia Rachman saat ini akan bisa mewujudkan hal itu karena keduanya sangat peduli dengan nasib guru terutama para guru honor sekolah negeri. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sosok ibu merupakan motivasi terbesar bagi anak-anaknya untuk sukses. Sama halnya dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, yang menjadikan ibunya sebagai motivasi untuk mencapai kesuksesan.

Hal itu diungkapkannya pada Peringatan Puncak Hari Ibu ke-93 Provinsi Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (21/12).

Edy menceritakan, ibunya dulu penjual kue bersama dirinya, yang langsung mengantarkan kuenya. Ibunya sempat mengalami kejadian tidak mengenakkan sewaktu mengantar kue ke suatu rumah. Lantaran tempat kuenya belum dikembalikan, ibunya akhirnya menunggu di luar rumah sepanjang hari. Melihat hal itu, Edy merasa ibunya diperlakukan tidak semestinya. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya untuk sukses agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi pada ibunya. Ia juga berdoa agar dirinya bisa sukses.

Kepada para orang tua, Edy berpesan untuk senantiasa mendoakan anak-anaknya masing-masing. “Jadi anak-anak itu didoakan, inilah doa, tapi anak itu juga harus berjuang, juang tanpa doa itu omong kosong,” ucap Edy.

Mengenai peringatan Hari Ibu ke-93, Edy mengharapkan agar peringatan tersebut tidak hanya menjadi slogan-slogan semata. Ia mengharapkan adanya perubahan yang berarti setiap tahun.

“Selamat Hari Ibu, jangan hanya dijadikan slogan, Sumatera Utara harus bermartabat, baru Indonesia maju, kalau tak bermartabat ini, tak maju-maju Indonesia,” kata Edy.

Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Nawal Lubis menyampaikan makna Hari Ibu, yakni perjuangan kaum perempuan yang telah menempuh jalan panjang untuk menunjukkan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nawal juga menyampaikan tema Hari Ibu tahun 2021 adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju.

Adapun fokus pada peringatan Hari Ibu antara lain, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperpektif gender. Pengangkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

Nawal juga menyebutkan, Pemprov Sumut juga mengadakan berbagai kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Ibu ke-93. Mulai dari seminar edukasi keluarga tentang peran kaum ibu dalam tumbuh kembang anak, edukasi keluarga menjadi orang tua hebat, hingga seminar ketahanan keluarga.

Pada peringatan puncak tersebut, juga ditandai dengan pemotongan tumpeng, peragaan busana, pameran UMKM, hingga penyerahan bantuan kepada penyandang disabilitas.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Mayjend TNI Hassanudin, Wakil Ketua I TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari, organisasi perempuan dan OPD Pemprov Sumut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan merayakan Natal Tahun 2021 secara sederhana. Perayaan yang dilaksanakan di Ruang Cakra Utama tersebut, berlangsung khidmat dan lancar, Selasa (21/12).

Humas PN Medan, Immanuel Tarigan kepada wartawan menyampaikan, ibadah Natal warga kristen di PN Medan dihadiri Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan seluruh karyawan PN Medan. “Perayaan Natal di PN Medan tahun ini diselenggarakan secara sederhana dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker,” ujarnya.

Immanuel menambahkan, renungan Natal disampaikan oleh Pdt DB Sirait yang mengajak umat Kristiani hidup dalam kasih dan damai sejahtera dengan seluruh umat manusia, baik dalam kehidupan keluarga, sosial maupun dalam lingkungan pekerjaan. “Acara diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama,” pungkas Immanuel. (man/ila)