JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) pimpinan Airlangga Hartarto menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana alam erupsi Gunung Semeru dengan menyerahkan bantuan senilai Rp500 juta melalui Yellow Clinic.
Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB Wushu Ngatino yang didampingi Ketua Pengprov WI DKI Jakarta Gunawan Tjokro di sela pertandingan Indonesia Wushu All Games 2021 yang digelar di Stadion Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis, dan secara simbolis diterima Sekretaris Yellow Clinic dr Linda Lukitari bersama dr Tiara.
“PB WI dan masyarakat wushu ikut prihatin dengan bencana erupsi Gunung Semeru. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang menjadi korban,” kata Ngatino yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/12).
Sejak terjadinya bencana erupsi Gunung Semeru, kata Linda Lukitari, pihak Yellow Clinic telah mengirimkan relawan petugas medis dan tiga ambulans untuk membantu korban bencana. Menurut dia, bantuan dana dari PB WI akan digunakan untuk membeli bahan-bahan pokok makanan dan obat-obatan serta kebutuhan lainnya.
Mengingat Yellow Clinic sudah berpengalaman dalam menyalurkan bantuan korban bencana alam, tambah Linda, pihaknya akan langsung terjun ke lokasi masyarakat yang terkena dampak.
“Kami lebih fokus langsung ke masyarakat dengan melibatkan kepala desa karena di tempat-tempat pengungsian sudah pasti banyak bantuan yang diberikan. Jadi, mereka yang tidak berada di pengungsian bisa mendapatkan pasokan bahan-bahan makanan dan masyarakat yang sakit diberikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan dari petugas medis Yellow Clinic,” ujar Linda.
Rencananya, relawan Yellow Clinic yang dibentuk Airlangga Hartarto itu akan berada di lokasi bencana selama 14 hari.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 39 orang meninggal akibat bencana awan panas dan guguran Gunung Semeru.
“Data korban jiwa per hari ini tercatat korban meninggal dunia 39 orang dan hilang 13 orang,” ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. (*)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pada Triwulan III-Tahun 2021, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51% (yoy). Pulau Jawa memberikan kontribusi ekonomi tertinggi sebesar 57,55% dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,78% dan kemudian diikuti oleh kontribusi ekonomi yang cukup signifikan sebesar 21,95% dari Pulau Sumatera dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,03%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perekonomian Indonesia sudah ditangani dengan cukup baik pada masa pandemi Covid-19. Diharapkan pada Triwulan IV-2021, pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka 4,5%-5,5% (yoy), dan untuk pertumbuhan tahunan sepanjang tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,7%-4% (yoy).
Menurut Menko Airlangga, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu secara berimbang menangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Kuncinya adalah kebijakan fiskal dan moneter yang pas, serta kombinasi kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam burden sharing, dan yang ketiga adalah reformasi struktural yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja,” jelasnya dalam Webinar Solopos Outlook Ekonomi 2022 tentang “Penguatan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”, Rabu (8/12).
Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa banyak lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, yang mengapresiasi upaya Indonesia dalam menyeimbangkan penanganan Covid-19 dan PEN. Hal ini menjadi catatan tersendiri karena Indonesia sebagai negara berkembang mampu “berdiri sendiri” di tengah pandemi. Kredibilitas itu sangat membantu ketika Indonesia diamanatkan untuk memegang Presidensi G20 dan Indonesia akan bersama-sama negara anggota lainnya menentukan arah global ke depan.
“Pada G20 kali ini, negara-negara berkembang akan terwakili, karena Indonesia adalah Presidensi pertama dari kelompok negara berkembang. Kita juga mengundang negara yang menjadi Ketua Uni Afrika yaitu Republik Demokratik Kongo, serta yang merepresentasikan pembangunan progresif di Afrika yaitu Rwanda. Prinsipnya di G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger, jadinya no one left behind,” tutur Menko Airlangga.
Ada tiga agenda utama bagi Indonesia untuk digaungkan di G20, yang pertama yakni isu kesehatan dan peningkatan kapasitas. Indonesia mempunyai banyak model yang bisa dijadikan prototipe ke global. “Kita bisa menjaga dari sisi kesehatan dengan menjalankan PPKM dengan kekuatan Puskesmas, lalu proses vaksinasi dengan bantuan Posyandu dan TNI/Polri, dan keseluruhan integrasi sistem ini, negara lain tidak punya,” ucap Menko Airlangga.
Kedua, dalam situasi pandemi telah berhasil on-board sebanyak 9 juta UMKM lokal. Dalam hal ini, digitalisasi terbukti menjadi akselerator dalam perekonomian, termasuk melalui inklusi keuangan. Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga pun menyampaikan tentang Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang ditargetkan menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem, di mana hal ini juga menjadi target dari negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo telah menargetkan 35 kabupaten/kota dari 7 provinsi sebagai pilot project untuk program ini.
Indonesia juga akan membuat survei kemiskinan (susenas) mini di Desember 2021 ini, dengan tujuan untuk mengkalibrasi program berikutnya dalam penanganan kemiskinan. Di Januari 2022, Pemerintah akan mengevaluasi semua Program Perlinsos, kemudian mengkalibrasi di Februari 2022, dan di Maret 2022 akan dilakukan susenas yang sesungguhnya.
Selanjutnya, ketiga, Indonesia akan membahas mengenai transisi energi. Menko Airlangga menuturkan, penting bagi Indonesia untuk menuju zero emission. Caranya, Indonesia harus menentukan bauran energi sendiri. “Jadi dalam situasi seperti ini, kita harus membuat prototipe yang jelas, sehingga kita bisa membuat kebijakan seperti yang diminta Bapak Presiden yaitu down to earth atau bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Pemerintah juga terus memberikan prioritas terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di tahun 2022 mendatang. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp225,23 triliun dalam bentuk Dukungan UMKM dan Korporasi serta Insentif Usaha. Hingga 3 Desember 2021, anggaran Program PEN sudah terserap Rp513,17 triliun (68,9%).
Dengan adanya pertumbuhan yang terus positif, Pemerintah Indonesia tetap optimis untuk mencapai target jangka panjang perekonomian Indonesia untuk keluar dari middle income trap, dan mencapai Indonesia Maju di 2045. “Pemerintah mendorong hilirisasi terus berjalan, termasuk di industri kelapa sawit. Ini menjadi salah satu andalan ekspor, menyusul industri baja dan nikel,” ucap Menko Airlangga.
Selain itu, optimisme ini juga didukung dengan adanya bonus demografi penduduk Indonesia. Hasil sensus penduduk Indonesia (BPS, 2020) menunjukkan bahwa 25,87% penduduk Indonesia merupakan penduduk dengan rentang usia 24-39 tahun (Generasi Milenial), dan 27,94% adalah penduduk dengan rentang usia 8-23 tahun (Gen Z), yang akan membentuk tingginya potensi struktur jumlah penduduk usia produktif. Dengan demikian, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi dalam rentang waktu 2020-2035. (rep/fsr/*)
SUMUTPOS.CO – Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengklarifikasi tudingan telah memblokir rekening penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Medan.
Kantor Cabang BRI Medan Thamrin, Jalan MH Thamrin Medan. Sumut Pos/ ist.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan BRI Kantor Cabang Medan Thamrin, Zulherman Isfia, Kamis, (9/12).
“Sehubungan sejumlah pemberitaan yang memuat informasi pemblokiran rekening penerima BPUM yang berada di kota Medan, Sumatera Utara dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut ; Pertama, BRI telah melakukan penyaluran BPUM sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah, yakni dengan membawa KTP asli, copy kartu keluarga dan mencocokan spesimen tanda tangan penerima dengan data yang ada,” ujar Zulherman Isfia.
Kemudian, kedua, lanjut dijelaskannya, saat ini BRI telah menyelesaikan kejadian tersebut sesuai dengan ketentuan, dengan membuka rekening penerima bantuan dan nasabah terkait telah dapat mengakses rekening yang digunakan untuk menerima BPUM.
“Ketiga, BRI memastikan seluruh proses operasional perbankan di seluruh Unit Kerja BRI telah diselenggarakan dengan mengedepankan Prudential Banking Procedure dan Good Corporate Governance dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh nasabah dalam melaksanakan transaksi perbankan di BRI,” jelasnya.
Namun demikian, kata Zulherman Isfia, pihaknya tetap menerima masukan, kritik dan saran dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja BRI dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tetap menerima kritik dan saran demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi kemarin itu hanya miskomunikasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, kinerja Pimpinan BRI di Kota Medan disorot terkait terganjalnya pencairan dana BPUM.
Namun, saat ini persoalan tersebut telah dapat diatasi dan dana BPUM tersebut sudah diterima langsung oleh penerima manfaat. (Dwi)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pengurangan anggaran Dana Kelurahan bagi setiap Kelurahan yang tidak maksimal dalam menyerap target realisasi Dana Kelurahan per triwulan. Tak hanya itu. Lurah juga turut dievaluasi.
“Kemarin kita sudah diskusi dengan BAPPEDA, BPKAD, dengan Pak Sekda, semua sudah kita diskusikan, nanti akan kita keluarkan target-target per tiga bulan, persentasi berapa capaian yang harus dilaksanakan oleh lurah-lurah dalam menggunakan dana kelurahannya,” ucap Bobby Nasution dalam rapat perencanaan anggaran Dana Kelurahan di Hotel Le Polonia Medan, Rabu (8/12).
Dikatakan Bobby, Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan koreksi bagi kelurahan yang tidak mampu mencapai target. Salah satunya, mengevaluasi apa yang menjadi sebab rendahnya capaian serapan realisasi anggaran Dana Kelurahan di Kelurahan tersebut.
“Kalau target tersebut tidak terpenuhi, ini yang menjadi koreksi bagi kami pertama melihat kendalanya karena apa, apa karena kendala lapangan terlalu sulit atau segala macam,” ujarnya.
Ditegaskan Bobby, jika nantinya capaian realisasi serapan Dana Kelurahan tidak sesuai target tanpa alasan yang dapat diterima pihaknya, maka kelurahan akan dinilai tidak mampu dalam melakukan inovasi dalam memaksimalkan dana kelurahan tersebut untuk pembangunan kelurahannya.
“Kalau target ini tidak terpenuhi, ini yang menjadi kami koreksi dana kelurahannya. Berarti di kelurahan tersebut tidak punya inovasi, dianggap tidak tahu permasalahan karena Dana Kelurahan itu untuk menyelesaikan permasalahan di kewilayahan. Baik itu semua sudah tercantum dalam aturannya, seperti manusia dan segala macam termasuk permasalahan di bidang fisiknya maupun infrastruktur, itu ada semua penjabarannya,” katanya.
Untuk itu, Bobby juga menegaskan akan ada evaluasi mendalam bagi Lurah yang tidak mampu mencapai target hingga Februari 2022 nantinya. “Jadi kalau enggak bisa digunakan Dana (Kelurahan) nya, ya sudah kita potong dananya, kita jadikan koreksi untuk lurahnya. Jadi penilaian kalau enggak tercapai bulan 2 (2022), nanti kita buat perubahannya, kita kurangi dananya. Orangnya kita catat betul namanya, kita koreksi, kita evaluasi,” tegasnya.
Bobby pun meminta kepada 151 Lurah di Kota Medan untuk dapat memaksimalkan Dana Kelurahan yang sudah dianggarkan per Kelurahan. “Tentunya kan pasti melihat dari kemampuan anggaran kita, pendapatan per triwulan kita. Yang pasti kita pengennya triwulan 1 triwulan 2 itu harus dikebut dulu, jadi jangan waktu akhir tahun nanti baru dikerjain semua,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajuddin Sagala mengaku sangat sepakat dengan sikap yang diambil Wali Kota Medan dalam memberikan sanksi tegas kepada setiap Kelurahan yang tidak mampu menyerap anggarannya secara maksimal dengan memotong anggaran Dana Kelurahannya. “Saya pikir sanksi (pemotongan Dana Kelurahan) itu memang sangat perlu dilakukan. Justru kalau kelurahannya tidak mampu menyerap anggaran Dana Kelurahan tapi tidak diberi sanksi apapun, itu yang tidak tepat,” kata Rajuddin kepada Sumut Pos, Rabu (8/12). (map/ila)
MINTA MAAF:
Kapoldasu, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meminta maaf atas personel kepolisian di Sumut yang masih banyak melakukan pelanggaran.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meminta maaf atas personel kepolisian di Sumut yang masih banyak melakukan pelanggaran.
MINTA MAAF:
Kapoldasu, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meminta maaf atas personel kepolisian di Sumut yang masih banyak melakukan pelanggaran.
“Saya selaku Kapolda Sumut menyampaikan permohonan maaf karena masih ada anggota saya yang melakukan pelanggaran, anak-anak saya juga merupakan manusia biasa tentu tidak lepas dari salah. Karenanya jika ada yang melakukan itu tolong ingatkan, jewer dia,” katanya di Medan, Rabu (8/12).
Panca mengungkapkan, sebagai Kapolda Sumut, pihaknya telah mengatensikan ke seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, berikan yang terbaik kepada masyarakat, memberantas segala penyakit masyarakat judi dan Narkoba.
“Namun begitu, kami (Polri) tidak bisa bekerja sendirian sehingga memohon dukungan dari seluruh pemuka agama karena masalah judi dan narkoba merupakan masalah bersama dan harus dihadapi bersama,” tegasnya.
Jelang Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), Kapoldda mengaku optimis untuk memaksimalkan pencapaian vaksinasi 70 persen dalam mempercepat herd immunity di Sumut dengan menggandeng seluruh tokoh umat beragama. Dan dunia mengapresiasi Indonesia karena percepatan vaksin yang signifikan.
“Saya selaku Kapolda Sumut mengucapkan terima kasih kepada semua pemuka agama yang telah menyampaikan sosialisasi dan pemahaman kepada umatnya agar terus menjaga diri dengan tidak keluar rumah saat perayaan natal dan tahun baru,” pungkasnya.
Terpisah, Kabag Ops Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Hendri Rickson Sibarani, saat disinggung terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri, mengatakan bahwa jumlah pelaku tindak pidana di Poldasu dan sejajaran sesuai data Tahun 2020, sebanyak 32 orang, yang terlibat penyalahgunaan narkoba, baik pengguna maupun pengedar.”Dalam hal ini cuma ada satu kata secara tegas, pecat dan tindak pidana bagi personel yang terlibat, terutama pengedar. Dan ini sudah dibuktikan,” ujarnya.
Hendri memaparkan contoh-contoh kasus yang terjadi di Poldasu sejajaran. Seperti dugaan kasus 11 polisi di Tanjungbalai. Seharusnya mendapatkan penghargaan, tetapi karena tergiur uang, mereka malah diduga menyelundupkan 11 bungkus barang bukti Narkoba dengan menjualnya dan akhirnya tertangkap dan di Pecat Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Ini bentuk ketegasan Polri. Begitu juga dengan kasus Polsek Kutalimbaru Deliserdang, yang diduga melecehkan dan mencekoki Narkoba kepada istri tersangka Narkoba yang sedang hamil,” bebernya.
Kemudian, saat disinggung lagi, terkait kasus-kasus narkoba yang ditangani pihak Poldasu, tetapi masyarakat merasa belum puas dengan kinerja polisi tersebut, seperti kasus bandar narkoba Siantar-Simalungun, berinisial UH, dan kasus pejabat pemerintahan di Nias Utara yang tertangkap diduga saat pesta narkoba.
Hendri menjelaskan, awalnya, UH diduga pelaku pembunuhan namun tidak terbukti. Kemudian, karena santer disebut-sebut bandar narkoba, sehingga pihak Ditresnarkoba Poldasu sempat melakukan penggeledahan di rumahnya, tetapi tidak ditemukan barang bukti. Sudah ditanyakan juga ke agen-agen narkoba dan tidak ada yang berhubungan langsung dengannya. Ini bentuk kelihaiannya, sementara saat dites urine positif narkoba, sehingga UH hanya di rehabilitasi.
“Tetapi ini menjadi target pihak Kepolisian untuk menjerat UH jika memang terbukti. Sebab menangkap para pengedar narkoba ini harus ada barang bukti yang ditemukan. Kalau pejabat di Nias Utara tersebut, karena dia korban sebagai pengguna narkoba, sehingga juga hanya direhabilitasi,” pungkasnya. (dwi/ila)
DISKOMINFO SUMUT
PENGHARGAAN: Gubsu menerima Anugerah Meritokrasi kategori baik. Piagam penghargaan diterima langsung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Hotel Westin Surabaya, Selasa (7/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendapat Anugerah Meritokrasi kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penerapan sistem Merit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Piagam penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Hotel Westin Surabaya, Selasa (7/12).
PENGHARGAAN: Gubsu menerima Anugerah Meritokrasi kategori baik. Piagam penghargaan diterima langsung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Hotel Westin Surabaya, Selasa (7/12). DISKOMINFO SUMUT.
Gubernur Edy Rahmayadi mengapresiasi berbagai pihak terkait atas capaian penghargaan tersebut. Namun menurutnya, penghargaan tersebut jangan sampai membuat Pemprov Sumut cepat merasa bangga, lalu lupa diri. Prestasi yang saat ini diterima, harus ditingkatkan lagi dan tetap konsisten memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumut.
“Alhamdulillah, Sumut dapat penghargaan, namun kita tidak boleh cepat puas. Ke depan kita harus meningkatkan prestasi, agar pelayanan ASN naik kelas, sehingga masyarakat kita merasakan pelayanan prima dari ASN,” ungkapnya.
Prestasi ini, lanjut Edy, merupakan bukti bahwa Pemprov Sumut menerapkan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, tanpa membedakan latar belakang politik, warna kulit dan agama. Hingga menghasilkan organisasi berkinerja tinggi.
Edy berharap, KASN terus memantau Pemprov Sumut dalam menjalankan sistem Merit, jika ada yang salah jangan segan-segan untuk memberi teguran. Edy yakin, jika sistem Merit berjalan dengan baik, Indonesia akan menjadi negara yang maju karena orang-orang yang berkualitas dan berintegritas yang menjalankan pemerintahan.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara virtual memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem Merit. “Saya berharap sistem Merit ini mampu mempercepat transformasi ASN, untuk mencapai reformasi birokrasi. Penyerahan Anugerah ini juga bentuk nyata atas konsistensi pemerintah dalam pengawasan sistem Merit di instansi pemerintah,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin
Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah, bentuk apresiasi dan motivasi kepada instasi yang belum baik menerapkan sistem Merit. “Penghargaan diberikan berdasarkan atas penilaian delapan aspek, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pembinaan karir dan peningkatan kompetensi, mutasi, rotasi dan promosi, pengelolaan kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan serta sistem pendukung,” pungkasnya. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) aman saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) dan prediksikan Konsumsi BBM akan meningkatkan.
Hal itu, diungkapkan oleh Section Head Communication & Relation Agustiawan saat berkunjung di Kantor Harian Sumut Pos di Gedung Graha Pena di Jalan SM Raja, Kota Medan, Kamis (9/12) siang.
Kedatangan tim Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut itu, disambut langsung oleh Pimpinan Redaksi Harian Sumut, Asih Astuti, Manajer Pemasaran, Hirzan.
“Kehadiran kami, selain memperkenalkan diri (di Kantor Harian Sumut Pos). Kami mau menyampaikan persiapan Nataru. Karena, Lebaran dan Natal. Pertamina menjadi sorotan. Kita bersama-sama ingin menyukseskan Nataru,” sebut Agustiawan.
Agustiawan didampingi staf Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Zaki dan Natalin, menjelaskan bahwa pihaknya memprediksi akan terjadi peningkatan konsumsi BBM saat Nataru.
Ia mengatakan BBM seperti gasoline, yakni Premium, Pertalite, dan Pertamax Series maupun gasoil, yakni Solar dan sejenisnya mengalami kenaikan di wilayah Sumut dari hari biasanya.
“Untuk gasoline di prediksi ada peningkatan konsumsi BBM sekitar 1,3 persen. Sementara untuk gasoil, atau solar ada peningkatan sekitar 4 persen,” ucap Agustiawan.
Selain itu, Pertamina membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang bertugas untuk melakukan mitigasi kendala di lapangan. Sehingga mampu dilakukan antisipasi dan memberikan dampak yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat saat Nataru.
“Satgas Nataru, sudah bergerak 1 bulan lalu. Kita mitagasi untuk mengatasi lonjakan BBM. Pengamanan pasokan BBM, beberapa depot kita, lembaga-lembaga penyalur,” kata Agustiawan.
Agustiawan mengungkapkan dapat pesan dari Kapolda Sumut, Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak, agar pasokan BBM tetap terjaga saat pelaksanaan Nataru.
“Kapolda Sumut titip pesan kepada Pertamina untuk suplai BBM mencukupi,” ucap Agustiawan.
Pertamina sendiri dalam mengatasi antrian panjang saat pengisian BBM di SPBU saat Nataru juga sudah menyiapkan SPBU mobile, SPBU Kantong 10 titik di jalur mengarah objek wisata dan jalur mudik di Sumatera Utara.
“10 titik SPBU kantong, daerah wisata dan jalur mudik, yakni Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir dan sejumlah daerah lainnya,” sebut Agustiawan.
Agustiawan mengucapkan terima kasih kepada tim Redaksi Harian Sumut Pos yang sudah menyempatkan waktu luang untuk menerima kunjungan silaturahmi pihak Pertamina. Ia berharap ada sinergitas Pertamina dengan Harian Sumut Pos kedepannya tetap berjalan dengan baik.
Sementara itu, Pimpinan Redaksi Harian Sumut, Asih Astuti, juga menyampaikan terima kasih kepada tim Pertamina tersebut atas kunjungan tersebut. Ia berpesan agar Pertamina terus meningkat pelayanan kepada masyarakat akan BBM yang menjadi kebutuhan pokok.
“Kita dari Sumut Pos terus mendukung Pertamina dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung dengan penerapan BBM berkualitas dan ramah lingkungan,” kata Asih.(gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Prof Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) periode 2021 – 2026 dalam Kongres V di Trans Hotel Luxsury Bandung, 6-8 Desember 2021. Kongres yang dibuka Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara secara vertual itu diikuti 34 DPD PA GMNI se-Indonesia secara luring , sementara peserta dari DPC mengikuti secara daring.
Prof Arief Hidayat yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan saat ini sebagai Hakim MK, akan didampingi 11 orang formatur untuk menyusun komposisi struktur DPP PA GMNI. Formatur terdiri dari Ketua terpilih, Ketua DPP yang lama dan DPD PA yang dipilih melalui sidang pleno Kongres.
“Terpilihnya Prof Arief Hidayat secara aklamasi, ini menunjukkan Alumni GMNI solid dan mempunyai kedewasaan dalam berdemokrasi. Dan tentu ini merupakan amunisi besar yang akan mendorong spirit konsolidasi organisasi PA, baik secara internal maupun eksternal, melanjutkan kepimpinan DPP sebelumnya,” kata Ketua DPD PA GMNI Sumut, Dr Soetarto MSi dalam siaran persnya yang diterima SumutPos.co, Kamis (9/12/2021).
Soetarto, yang juga merupakan Dosen Pascasarjana UDA dan USU ini, mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan peserta kongres yang memilih dirinya sebagai salah satu Tim Formatur, yang bersama dengan Ketum dan formatur lainnya, akan menyusun Komposisi Struktur DPP PA GMNI periode 2021-2026.
“Harapan saya khusus untuk PA GMNI Sumut, setelah Kongres ini, kita akan semakin solid dan bersama menata serta mengembangkan PA GMNI Sumut. Sehingga akan dapat secara bersama mengimplementasikan program – program kerja organisasi dan program kerakyatan dimasa Pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. (rel/adz)
PERTEMUAN: Kadisdik Batubara, Ilyas Sitorus bersama Ditjen GTK Kemdikbudristek, dr Fitri Kuswardani, dan Ketua Komisi III DPRD Batubara, Amat Muktas serta tiga anggotanya melakukan pertemuan dalam rangka pelaksanaan ujian seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahap II di SMKN 1 Air Putih Kabupaten Batubara, Selasa (7/12).ist/SUMUT POS.
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Batubara, Ir H Zahir MAP mengimbau kepada 536 peserta ujian seleksi PPPK Tahap II diminta fokus mengikuti tes agar lulus passing grade dan mengedepankan protokoler kesehatan (prokes).
PERTEMUAN: Kadisdik Batubara, Ilyas Sitorus bersama Ditjen GTK Kemdikbudristek, dr Fitri Kuswardani, dan Ketua Komisi III DPRD Batubara, Amat Muktas serta tiga anggotanya melakukan pertemuan dalam rangka pelaksanaan ujian seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahap II di SMKN 1 Air Putih Kabupaten Batubara, Selasa (7/12).ist/SUMUT POS.
Demikian disampaikan Bupati Batubara yang diwakili Kadisdik Ilyas Sitorus, usai memantau pelaksanaan ujian seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahap II di SMKN 1 Air Putih Kabupaten Batubara, Selasa (7/12) .
Ilyas Sitorus mejelaskan, bahwa seleksi tahap II ini sama seperti seleksi tahap I. Peserta tes PPPK juga akan mendapatkan afirmasi yang sama di samping itu juga guru honorer usia 35 tahun ke atas mendapatkan nilai kompetensi teknis 15 persen, guru difabel 10 persen, guru honorer K2 10 persen, peserta bersertifikasi pendidik 100 persen. Semua nilai bisa diakumulasi dengan maksimal nilai 100 persen.
Selain itu, tambah mantan Kepala Biro Humas Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini, seleksi guru PPPK ini merupakan upaya agar guru honorer mendapatkan perlindungan kerja dan penghasilan yang layak.
Dan seleksi guru ASN PPPK ini upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil, bersih dan demokratis untuk guru-guru honorer yang memiliki kompetensi yang baik agar dapat mendapatkan perlindungan kerja dan penghasilan yang layak. papar Kadisdik yang selalu akrab bersama insan pers.
Kemudian, Incekli sapaan akrabnya, ia mengemukakan, jumlah peserta tes PPPK guru tahap II ini ada 536 orang untuk mengisi formasi 325 orang yang masih kosong.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Batubara Amat Muktas berharap semua honorer lulus PPPK jabatan fungsional guru yang mengikuti seleksi tahan II ini bisa mengisi formasi yang masih kosong. Harapan ini menjadi atensi dan diaminkan oleh semua anggota DPRD Komisi III. (aci/azw)
PENERIMAAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kajari Sundoro Adi dan Kadis Perkimsi Hj Rusmiaty Harahap menerima PSU dari 12 Pengembang di Aula Lantai IV Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (8/12).SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kajari Subdoro Adi menerima 12 unit perumahan dari 7 pengembang yang langsung di Aula Lantai IV Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (8/12). Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) didampingi Kajari Sundoro Adi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Tebingtinggi Rusmiaty Harahap.
PENERIMAAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kajari Sundoro Adi dan Kadis Perkimsi Hj Rusmiaty Harahap menerima PSU dari 12 Pengembang di Aula Lantai IV Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (8/12).SOPIAN/SUMUT POS.
Berita acara serah terima dan naskah tersebut akan menjadi bukti bagi kedua belah pihak bahwa aset tersebut akan dihapus dari aset milik swasta untuk selanjutnya disahkan dan menjadi tanggungjawab Kota Tebingtinggi.
Dasar penyerahan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2018, Peraturan Wali Kota Tebingtinggi nomor 52 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Tebingtinggi nomor 73 Tahun 2021.
Dalam bimbingan arahan Wali Kota Tebingtinggi, bahwa setelah dilakukan berita acara serah terima, maka beralihlah tanggungjawab dari pengembang ke Pemko Tebingtinggi.
“Ini akan menjadi tanggung jawab kita (Pemko Tebingtinggi). Maka kita bersyukur berterima kasih dan akan menjadi bagian yang kita catat dalam aset dan sertifikat agar bisa diterbitkan oleh ATR BPN. Melalui OPD yang lain untuk menindaklanjuti dalam perawatan, pemeliharaan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,” tegas Umar Zunaidi.
Kajari Sundoro Adi dalam sambutan, mengucapkan terima kasih kepada pihak pengembang yang telah melaksanakan kewajiban dalam hal memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada, ke depan menjadi tanggungjawab Pemko Tebingtinggi untuk mengelola PSU perumahan tersebut.
“Ke depan penyerahan PSU menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak pengembang untuk menyerahkan PSU kepada Pemda (Pemko). Selanjutnya akan dikelola oleh Pemko disesuaikan keadaan keuangan Pemko atau diserahkan pihak ketiga untuk mengelola PSU itu sendiri,” pungkas Sundoro.
Adapun kedua belas perumahan tersebut, seperti mana disampaikan Kadis Perkim Hj Rusmiaty Harahap di antaranya Perumahan Griya Aira Permai, Perumahan Griya Aira Bukit Bindar, Perumahan Griya Aira Zakaria, Perumahan Griya Aira Land, Perumahan Mutiara Residence (Multi Star Kreasindo), Perumahan Griya Mutiara, Perumahan Tebingtinggi Asri, Perumahan Damar Sari Residence, Perumahan Salsabila Residence (Karya Mikyla Abadi), Perumahan Merbau Permai Indah dan Perumahan Deli Indah.
“Penyerahan PSU perumahan ini sudah sesuai dan memenuhi syarat-syarat dengan peraturan yang ada, tentunya setelah penyerahan PSU perumahan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat yang menjadi dasar bagi Pemko Tebingtinggi untuk melakukan pemeliharaan PSU perumahan diserahkan, tentunya sesuai kemampuan keuangan Pemko Tebingtinggi,” pungkas Rusmiaty.
Turut menghadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Sudaryono, perwakilan kepala OPD terkait, Kepala ATR BPN atau mewakili, Ketua REI (Real Estate Indonesia) Ashari akbar dan perwakilan Asosiasi Perumahan se-Kota Tebingtinggi. (ian/azw)
