MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus meningkatkan antisipasi penyebaran Covid-19, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Upaya yang akan dilakukan, diantaranya membatasi mobilitas masyarakat dengan melarang cuti pegawai dan pekerja.

GUBERNUR Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, berkaca dari tahun lalu, peningkatan kasus Covid-19 di Sumut terjadi usai Nataru. Puncaknya pada 10 Februari dengan 224 kasus per hari. Karenanya, salah satu langkah yang diambil Pemprov Sumut adalah melarang cuti bagi pekerja untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

“Kita batasi cuti untuk membatasi mobilitas masyarakat. Kita tidak ingin ada lonjakan kasus lagi karena tahun lalu setelah libur kenaikan kasus terjadi,” kata Edy dalam rapat koordinasi mengenai antisipasi mobilitas masyarakat jelang Nataru 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (3/11).  Rakor kali ini terasa istimewa, sebab langsung dipimpin Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Dalam rapat itu, Kapolri menyerukan semua pihak mencegah terjadinya ledakan kasus Covid-19 gelombang ketiga di Indonesia. Salah satunya pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang.

Kapolri Listiyo Sigit Prabowo menginstruksikan antara lain dilakukannya antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Antara lain pelarangan digelarnya konser dan perayaan lain yang menyebabkan kerumunan. Kemudian agar ditingkatkan pelayanan fasilitas kesehatan secara maksimal. “Kegiatan akhir tahun seperti konser dan perayaan lainnya agar tidak terjadi,” kata Jenderal Listyo.

Selain itu, Listyo juga menginstruksikan pendirian posko pemeriksaan di bandara, pelabuhan, dan jalan tol, yang juga menyediakan tes antigen dan vaksinasi. Selain itu, agar didirikan posko kawasan, khususnya pada titik-titik keramaian seperti tempat pariwisata dan sentra ekonomi. “Dan tingkatkan testing aktif pada tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Listyo mengungkapkan, saat ini Indonesia ranking 1 di Asia Tenggara dalam penanganan pengendalian Covid. “Indonesia tidak hanya mampu menggelar even nasional, tetapi juga internasional. Tapi kita harus tetap waspada dengan transmisi varian baru,” katanya. 

Even di internal Polri misalnya, ungkap Listyo, ke depan akan ada kegiatan internasional Konferensi Polwan sedunia di Labuhan Bajo. Lalu Mandalika Word Superbike. “Ini prestasi, tapi kita tetap harus waspada,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Panglima Hadi Tjahjanto. Banyak negara yang sudah masuk gelombang ketiga Covid. Seperti Belanda, Inggris, dan Jerman. Namun masalahnya, ketika diberi rileksasi, masyarakat lupa akan protokol kesehatan. ”Kita tidak boleh lengah walau kasus hariannya rendah. Prokes jaga, jangan sampai terjadi seperti negara yang tadi. Biar tidak terjadi lonjakan. Angka kematian dan kritis rendah karena mereka sudah divaksin,” katanya. 

Baik Panglima TNI maupun Kapolri, sama-sama menyoroti melonjaknya kasus baru Covid-19 di 11 kabupaten/kota di Sumut belakangan ini, berdasarkan data terbaru Kemenkes RI. Adapun 11 daerah itu adalah Padangsidimpuan. Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Labuhanbatu, Nias Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Tengah, dan Padang Lawas. “Dan di Taput menunjukkan tren kenaikan yang lebih tinggi. Mudahan-mudahan Dandim, Kapolres mendengarkan yang kami sampaikan sehingga lebih cepat respon,” kata Hadi Tjahjanto.

Hal yang sama disampaikan Kapolri. Ia mengajak semua elemen masyarakat di Sumut bergandengan tangan mewaspadai agar tidak terjadi ledakan gelombang ketiga kasus Covid. “Ada 131 kabupaten/kota tren kasus posotif naik, dimana 11 kabupaten/kota dari Sumut. Jadi ini tolong dicegah, dicek khususnya di Natal dan Tahun Baru nanti,” ujar Listyo Sigit Prabowo.

Kemenhub Batasi Perjalanan

Sementara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mulai menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 usai libur Natal dan Tahun Baru 2022. Salah satu fokus utama adalah terkait mobilitas masyarakat di tengah liburan.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, berbagai kemungkinan kebijakan bisa dilakukan. Dari sisi transportasinya bisa saja ada pembatasan mobilitas masyarakat ataupun pengetatan syarat perjalanan di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 sebagai antisipasi ledakan kasus Covid-19. Kemudian tempat wisata bisa saja diperketat syarat masuknya ataupun pembatasan kapasitas.

“Kami susun langkah itu, apakah itu pembatasan mobilitas atau pengetatan syarat, paling penting adalah bagaimana aktivitas di hulu bisa dikendalikan. Bagaimana orang berpergian untuk liburan wisata dan kepentingan sektor ekonomi lain ini harus dikendalikan,” ungkap Adita dalam diskusi virtual FMB 9, Rabu (3/11).

“Bisa saja pariwisata ada pengetatan syarat dan kapasitas dibatasi,” tambahnya. Di sisi lain, Adita bilang, sektor transportasi hanya menangkap pergerakan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah harus terintegrasi, bila hanya transportasinya saja yang dibatasi bisa-bisa terjadi antrean panjang. “Karena transportasi ini menangkap aktivitas di hulu, jadi kalau hulu nggak dikendalikan dan transportasi akan dibatasi ini malah berbalik. Takutnya, nanti ada antrean, dan overcapacity, maka ini akan terintegrasi,” ujar Adita.

Adita melanjutkan, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebagai penanggung jawab kebijakan libur Natal dan Tahun Baru 2022. Muhadjir akan memimpin semua kementerian dan lembaga menyusun strategi dalam mengantisipasi lonjakan kasus saat libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Libur Natal dan Tahun Baru biasanya dibarengi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dengan adanya hari libur, biasanya masyarakat bepergian ke tempat wisata atau ke daerah lain. “Jadi kita memang antisipasi agar mobilitas tak membuat kenaikan kasus lagi,” kata Adita.

Dia menjelaskan dari pengalaman libur Natal dan Tahun Baru 2020 ada peningkatan mobilitas masyarakat sebanyak 6 juta orang yang keluar dari Jabodetabek ke daerah. Dari angka tersebut terjadi lonjakan kasus harian COVID-19 hingga 30%. (prn/dtf)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan, pada November ini target vaksinasi Covid-19 harus sudah mencapai 50 persen. Dan pada akhir tahun, Desember 2021, harus mencapai 70 persen. Karenanya,  Pemprov Sumut bersama stakeholder terkait terus mempercepat vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan tubuh kelompok di Sumut. 

“Saya laporkan kepada Panglima TNI dan Kapolri, target vaksin Bulan November 50 persen ada 16 kabupaten/kota yang masih jauh dari target. Termasuk kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Pangdam dan Kapolda sudah membuat tim untuk mengejar ketertinggalan itu. Kita targetkan akhir Desember selesai 70 persen,” kata Edy dalam rapat koordinasi bersama Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (3/11).

Gubsu mengakui, kendala dalam mencapai target itu, ketersediaan vaksin yang belum mencukupi. Karenanya, ia memintan

kuota vaksin dari pemerintah pusat agar dapat lebih ditambah lagi dalam waktu dekat. ”Saya berharap untuk mempercepat target vaksin, kuota vaksin yang masuk ke Sumut bisa lebih banyak. Jika ketersedian vaksin ada makanan kita akan memprioritaskan ke daerah-daerah yang masih jauh tersebut. Khusus jelang Natal dan tahun baru ini kita akan mengejar ketertinggalan target vaksin sesuai dengan arahan presiden, 70 persen diakhir Desember,” ungkapnya. 

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, sampai saat ini capaian dosis I sebesar 5.409.845 (47,37%) dan dosis II 3.349.898 (29,33%). Namun, masih ada 16 kabupaten/kota yang capaiannya masih di bawah 40 persen antara lain Kota Tanjungbalai, Padang Sidimpuan, Kabupaten Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Padanglawas Utara, Deliserdang, Asahan, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Langkat, Nias Selatan, Labuhanbatu Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara. “Kita akan terus tingkatkan upaya pencegahan jelang Nataru, prokes yang utama dan kemudian kita akan perkuat vaksinasi, terutama di daerah-daerah yang cakupannya masih rendah,” tegasnya. 

Edy mengaku, Pemprovsu bersama TNI dan Polri sudah membentuk tim pada masing-masing daerah untuk menggenjot pelaksanaan vaksinasi. “Kita bentuk tim pada masing-masing daerah. Besok, rencananya Pangdam I/Bukit Barisan akan memimpin langsung vaksinasi di Nias,” pungkasnya.

Kapolri Listyo Sigit menyebutkan, dalam waktu dekat ini vaksin akan ditambah ke seluruh daerah. Terlebih memang saat menjelang momen Nataru ini, akan lebih dimasifkan. ”Sebab bila kondisinya kita lengah akan ada peningkatan. Dalam 612 hari ini pandemi memang cukup terkendali dan terus menurun secara nasional. Angka ini bisa kita capai hasil kerja keras kita semua. Termasuk juga saat pelaksanaan PON Papua kondisi Covid bisa kita kendalikan,” katanya. 

Panglima Puji Gubsu

Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, memuji Gubsu Edy dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 di Sumut. Namun ia mengingatkan Pemprovsu untuk mewaspadai daerah-daerah yang saat ini mengalami peningkatan kasus Covid-19. Secara nasional ada 131 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus walau tidak signifikan antara lain Medan, Deli Serdang dan Nias Selatan.

“Saya bangga dengan senior saya ini, Pak Gubernur Sumut dalam penanganan Covid di Sumut. Namun tetap kita harus melihat autentik dan data di lapangan termasuk testing. Tetapi harus juga yang bergejala sakit, kontak erat dan konfirmasi (lakukan tracing). Sehingga mengetahui Covid di masyarakat lebih akurat. Ini kita harus lakukan terus menerus,” ujarnya. 

 Menurutnya, kenaikan sekecil apapun perlu diwaspadai untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19. “Waspadai kenaikan sekecil apapun, lihat mengapa terjadi dan segera atasi. Kita tidak ingin kejadian beberapa bulan lalu terjadi lagi apalagi sampai ke gelombang ketiga karena sangat menyulitkan mengatasinya. Perkuat tracing agar kita mendapatkan data akurat perkembangan kasus di daerah kita,” tegas Panglima.

Vaksinasi Lansia di Bawah Target

Sementara, tingkat vaksinasi Covid-19 untuk kategori masyarakat Lanjut Usia (Lansia) di Kota Medan masih terbilang rendah, jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Menurut Plt Kadis Kesehatan Kota Medan dr Mardohar Tambunan, pihaknya akan terus berupaya keras mengejar target vaksinasi lansia tersebut. “Realisasi vaksinasi Lansia bukan perkara rendahnya, teman-teman di lapangan sudah bekerja keras, semampu dan sedaya mungkin,” kata Mardohar kepada Sumut Pos, Rabu (3/11).

Namun, sambung Mardohar, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam mencapai target realisasi vaksinasi bagi warga lansia. Selain banyaknya warga lansia yang kesulitan ke lokasi vaksinasi karena tidak adanya pendamping yang membawanya, warga lansia di Kota Medan yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) dengan kategori berat juga cukup besar. “Begitu pun kita terus memberikan sosialisasi bahwa vaksin ini aman dan baik untuk mereka,” ujarnya.

Meski begitu, Mardohar tidak menjelaskan berapa angka pasti realisasi vaksinasi lansia di Kota Medan saat ini. Namun secara umum, vaksinasi Covid-19 di Kota Medan sudah hampir mencapai 70 persen atau hampir mencapai target minimal yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai kekebalan massal atau herd immunity.

“Khusus yang lansia saya lupa, belum saya lihat lagi datanya. Tapi kalau secara umum atau keseluruhan, realisasi vaksin dosis pertama kita itu sudah di atas 67 persen lebih atau hampir 70 persen, sudah mau mencapai target. Untuk vaksin dosis kedua sudah di atas 50 persen. Itu data kemarin ya, angka itu bergerak naik terus karena vaksinasi terus kita lakukan setiap harinya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mardohar juga menegaskan, Pemko Medan akan melakukan vaksinasi Covid-19 kepada anak usia 6 sampai 11 tahun apabila telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Sebab saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI telah menyetujui penggunaan vaksin Sinovac (CoronaVac dan Vaksin Covid-19 Bio Farma) bagi anak usia 6 sampai 11 Tahun di Indonesia. Padahal sebelumnya, vaksin jenis ini hanya diizinkan untuk anak 12 tahun ke atas.

“Yang berhak mengizinkan bisa atau tidaknya vaksin itu digunakan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun adalah Kementerian Kesehatan. Jadi selama belum ada izin dari Kemenkes, ya tentu belum bisa kita lakukan. Kita ikuti aturan yang ada saja, sebelum ada izin dari Kemenkes, maka belum bisa kita lakukan,” tuturnya.

Namun begitu, tegas Mardohar, begitu Kemenkes telah mengizinkan anak usia 6 sampai 11 tahun divaksinasi Covid-19, maka pihaknya akan langsung melakukan vaksinasi kepada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun di Kota Medan.

Apalagi, anak usia 6 sampai 11 tahun merupakan anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Sedangkan saat ini, siswa SD di Kota Medan khususnya kelas 4, 5 dan 6 telah mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sejak 1 November lalu.

“Begitu dapat izin dari Kemenkes, vaksinasi untuk siswa SD akan kita lakukan. Kalau SMP kan memang sudah kita vaksin, bahkan sekarang SMP sudah vaksin dosis kedua. Selama ini siswa SD kan belum kita vaksin, itu karena belum ada izin. Tapi bila sudah ada izin dari Kemenkes, maka kita siap menggelar vaksinasi pelajar untuk tingkat SD,” pungkasnya.

Bertahan di Zona Kuning

Sementara, tren positif perkembangan penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara masih berlanjut. Bahkan selama sebulan, 33 kabupaten/kota di Sumut bertahan di zona kuning (risiko rendah) penyebaran Covid-19.

Zona kuning tersebut berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 melalui website resminya https://covid19.go.id/peta-risiko. Tercatat, sejak akhir bulan September hingga 31 Oktober, daerah Sumut konsisten berada di zona kuning. Namun demikian, tidak ada daerah yang masuk dalam zona hijau (tidak ada kasus).

Peta zonasi Covid-19 dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya.

Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20 persen jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.

Sementara itu, berdasarkan data yang diupdate Kemenkes Ri, disebutkan Provinsi Sumut kembali mendapatkan 14 kasus positif baru, sehingga totalnya menjadi 105.868 orang. Kemudian untuk kasus sembuh didapatkan 19 kasus, sehingga menjadi 102.684 orang.

Selanjutnya untuk kasus kematian, totalnya masih tetap bertahan di angka 2.887 orang. Oleh karena itu, dari data tersebut maka kasus aktif atau jumlah penderita Covid-19 Sumut turun menjadi 297 dibandingkan, Senin (1/11) lalu berjumlah 324 orang. (prn/ris) 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Medan turun ke Level 2, tingkat hunian tempat isolasi terpusat (Isoter) bagi pasien Covid-19 mulai sepi. Bahkan saat ini, tidak ada satu pun pasien Covid-19 yang menjalani isolasi di Gedung P4TK yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia.

“Alhamdulillah, pasien yang menjalani isolasi di lokasi Isoter Pemko Medan sudah sangat sepi. Di gedung P4TK, saat ini tidak ada satu pasien alias kosong. Sedangkan di gedung eks Hotel Soechi hanya ada 5 pasien lagin

itu pun sepertinya sudah mau pulang dalam beberapa hari ini,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Mardohar Tambunan kepada Sumut Pos, Selasa (2/11).

Dikatakan Mardohar, hal itu juga sebagai salah satu indikator minimnya penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Apalagi saat ini, sejumlah RS di Kota Medan yang biasanya menampung pasien Covid-19 juga sudah sangat sepi dari pasien.

Namun begitu, tegas Mardohar, tidak ada sedikit pun rencana Pemko Medan untuk menutup salah satu daru dua lokasi Isoter milik Pemko Medan tersebut. Meskipun sebelum dijadikan tempat Isoter, gedung eks Hotel Soechi Kota Medan yang terletak di Jalan Cirebon sempat direncakan akan disewakan kepada pihak ketiga. “Sebelum pandemi menjadi endemi, dua lokasi Isoter kita itu tidak akan ditutup. Kita kan gak tahu ke depannya seperti apa. Tetap harus jaga-jagalah,” tegasnya.

Sedangkan pandemi hanya berubah menjadi endemi, kata Mardohar, apabila angka penyebaran Covid-19 berada diangkat rata-rata nol kasus selama 28 hari. Saat ini, lanjut Mardohar, Pemko Medan terus melakukan 3T yakni Tracing, Testing dan Treatment guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Sembari itu, Pemko Medan juga terus meningkatkan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

“Bukan berarti karena angka penyebaran Covid-19 di Medan terus menurun lalu kita juga menurunkan 3T kita. Saat ini, kita masih fokus menerapkan 3T untuk memutus penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Wali Kota Medan Bobby Nasution juga berkomitmen untuk tidak akan menutup salah satu dari dua lokasi Isoter Covid-19 di Kota Medan. Meskipun saat ini, pasien dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) hingga bergejala ringan di dua lokasi Isoter milik Pemko Medan tersebut sangat minim.

Atas keputusan itu, Fraksi PDIP DPRD Medan pun memberikan dukungan penuh. Fraksi PDIP menilai, apa yang diputuskan Wali Kota Medan Bobby Nasution tersebut adalah langkah yang sangat tepat dan layak untuk diapresiasi.

“Meskipun kedua lokasi Isoter sangat sedikit pasien nya bahkan ada yang kosong, tapi Wali Kota Medan tak mau menutup salah satu dari dua lokasi Isoter milik Pemko Medan sebelum pandemi berakhir dan berubah menjadi endemik. Tegas saya katakan, itu adalah keputusan yang sangat tepat dan bijaksana,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Rabu (3/11).

Dengan sepinya pasien, kata Robi, Wali Kota Medan bisa saja menutup salah satu dari dua lokasi Isoter tersebut, khususnya Eks Hotel Soechi yang telah habis masa Build Operate Transfer (BOT) nya pada tahun lalu. Mengingat Medan Mal yang juga merupakan aset milik Pemko Medan yang telah habis masa BOT nya, saat ini telah disewakan senilai Rp20 Miliar kepada pihak ketiga, tepatnya mulai dari 16 November 2021 hingga 16 November 2023 mendatang.

“Logikanya bisa saja Wali Kota Medan menutup Hotel Soechi sebagai lokasi isoter, toh kita punya satu lokasi isoter lagi, yaitu Gedung P4TK di Medan Helvetia. Lalu Hotel Soechi disewakan seperti Medan Mal, uang sewanya bisa jadi PAD bagi Kota Medan. Tapi Wali Kota tidak menutupnya, tidak menyewakannya seperti Medan Mal. Maka jelas, itu bukti Wali Kota Medan lebih mementingkan penanganan Covid-19 dan keselamatan masyarakat dari pada PAD semata. Bukan berarti PAD tidak penting, tapi keselamatan masyarakat jauh lebih penting,” ujarnya.

Dijelaskan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang duduk di Komisi I DPRD Medan itu, memang saat ini kebutuhan Kota Medan akan lokasi Isoter sangat minim, hal itu karena angka penyebaran Covid-19. Akan tetapi Robi Barus mengajak semua pihak untuk kembali mengingat, bagaimana pentingnya keberadaan dan fungsi Isoter saat angka penyebaran Covid-19 melonjak seperti beberapa waktu yang lalu.

“Saat itu hampir semua tempat Isoter penuh, bayangkan kalau tidak ada Eks Hotel Soechi yang dijadikan Wali Kota sebagai tempat Isoter tambahan setelah Gedung P4TK, mau kemana semua pasien itu menjalani isolasi. Maka ketika diputuskan tidak akan menutup salah satu dari dua lokasi Isoter itu sebelum pandemi berubah menjadi endemik, saya fikir itu sudah paling tepat. Masyarakat pun tenang, mereka punya pilihan harus kemana untuk menjalani Isolasi apabila terpapar,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Robi Barus, keputusan yang diambil Bobby Nasution untuk tidak menutup salah satu dari dua lokasi Isoter di Kota Medan adalah tindaklanjut dari isntruksi Pemerintah Pusat agar setiap kepala daerah mengambil tindakan preventif dan langkah-langkah antisipatif dalam mencegah terjadinya gelombang ketiga Pandemi Covid-19. “Kita berharap gelombang ketiga itu tidak sampai terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Selain tetap menyediakan tempat isoter, saya lihat saat ini Pemko Medan juga sedang terus meningkatkan Vaksinasi Covid-19,” lanjutnya.

Pun begitu, selaku Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi meminta setiap perangkat pemerintah tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan untuk terus memantau perkembangan Covid-19 di wilyahnya masing-masing. Termasuk data warga yang telah divaksinasi, warga yang terpapar dan hal-hal lainnya yang berkaitan erat dengan penanganan Covid-19.

“Apalagi kita tahu, saat ini setiap Kecamatan harus bertanggungjawab untuk membawa warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19 ke lokasi Isoter. Kita menekankan, agar seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan bisa maksimal membantu Wali Kota Medan dalam menangani pandemi ini,” pungkasnya. (map)