BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai sudah mengetahui kondisi Jalan Letnan Umar Baki di Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, rusak berat. Karenanya, Pemerintah Kota Binjai melakukan antisipasi sementara berupa penimbunan dengan pasir batu pada kondisi jalan yang rusak, sembari menunggu tahun 2022.

“Tahun depan (diperbaiki). Dua tahun anggaran Rp20 miliar (anggarannya),” jelas Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Binjai, Ridho Indah Purnama, Senin (29/11).

Anggaran fantastis itu, kata dia, merupakan tahun berkelanjutan. Artinya, tahun 2022 dan 2023 dianggarkan masing-masing Rp10 miliar untuk perbaikan ruas Jalan Letnan Umar Baki.

“Pengerjaannya lompat-lompat,” ujar dia. Maksud lompat-lompat, tambah dia, mana ruas Jalan Letnan Umar Baki yang butuh perbaikan, akan diperbaiki. “Anggaran Rp20 miliar ini kurang lebih perbaikan sepanjang 4 kilometer. Perbaikan jalan dengan rigid beton,” urainya.

Dia mengimbau, agar pengendara yang melintas pada ruas tersebut untuk berhati-hati. Terlebih saat ini musim penghujan.

“Mohon tetap berhati-hati, karena hujan terus menerus, mengakibatkan jalan menjadi licin. Karena menunggu tahun depan, paling enggak Maret atau April 2023 mulai pelaksanaan (perbaikan),” tukasnya.

Sebelumnya, seratusan masyarakat turun ke jalan dan menanam pohon pisang pada lubang yang menganga di ruas Jalan Letnan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, akhir pekan lalu. Ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes dan kecewa lantaran Jalan Letnan Umar Baki yang terpantau rusak parah tak kunjung diperbaiki.

Bahkan, kondisi jalan bak kubangan ketika hujan deras mengguyur sudah sejak sepuluh tahun belakangan terakhir. Akibat aksi protes massa, terjadi kemacetan mengular panjang.

Puluhan truk pun berhenti lajunya karena akses ditutup oleh massa. Polsek Binjai Barat pun turun ke lokasi aksi massa untuk meredam emosi massa. Namun tetap saja, tak terbendung kekecewaan massa melihat sikap Pemko Binjai. Pun akhirnya, akses penghubung Kecamatan Binjai Barat dengan Binjai Utara ini dibuka setelah Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution turun ke lokasi aksi protes masyarakat. (ted/han)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Gedung Pasar Nou di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, yang baru ditempati bulan Oktober 2021 lalu, kini sudah mengalami kebocoran hingga mengakibatkan banjir di lantai 2 gedung.

Gedung yang berbiaya miliaran rupiah itu, belum memberikan jaminan mutu dan kualitan bangunan. Betapa tidak, hujan sebentar yang mengguyur Kota Gunungsitoli Sabtu (27/11) lalu, pasar Nou yang disebut-sebut pasar tradisional modern itu kebanjiran.

Menurut para pedagang, air mengalir melalui dinding dan pipa pembuangan air dari lantai 3 yang memang berada didalam gedung. Beruntung tidak ada kerugian materi, namun para pedagang dibuat kewalahan, dengan peralatan seadanya mereka berupaya membuang air ke luar.

“Memang dagangan tidak rusak pak, tapi capek menyapu air keluar. Beruntung ada anak saya yang bantu. Saya heran gedung baru tapi bocor. Kami berharap kepada pemerintah segera memperbaiki, sebab kalau tidak, pembeli tidak akan belanja disini,” kata seorang pedang di lantai 2 gedung kepada Sumut Pos, Sabtu, (27/11).

Pedagang lainnya, malah menyalahkan kontraktor dengan menyebutkan pembangunan Gedung Pasar Nou asal sudah serta tidak memperhatikan kualitas dan mutu bangunan. “Ini kerjaan pemborongnya tak beres, hanya cari untung banyak. Setahu saya pipa pembuangan air di gedung bertingkat ditaruh di luar gedung, ini kok di dalam,”tandasnya.

“Ada lagi kejadian pak, dua hari yang lalu, dinding kamar mandi dilantai 2 ini tiba-tiba roboh, beruntung tidak ada korban. Kita curiga campuran betonnya tidak memenuhi standar,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gunungsitoli Yurisman Telaumbanua mengatakan status penguasaan aset pasar Nou hingga saat ini masih Dinas PUPR Kota Gunungsitoli. Ia mengaku pihaknya sampai saat ini hanya sebatas izin operasional.

“Gedung pasar Nou masih dalam masa pemeliharaan, dan mengenai kebocoran sedang ditangani pihak Dinas PUPR,” Kata Yurisman kepada Sumut Pos melalui pesan whatsapp, Minggu (28/11).

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kota Gunungsitoli pada pembangunan gedung Pasar Nou Maimun Bangun, belum bisa menjelaskan penyebab kebocoran, maupun kekurangan dan kerusakan fasilitas yang ada di gedung Pasar Nou. Ia hanya mengatakan, akan dilakukan pengecekan. “Besok kita cek,” katanya singkat, melalui pesan whatsapp yang diterima Sumut Pos (Minggu, 28/11). (adl/azw)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Personel Polres Asahan beserta jajarannya melaksanakan kegiatan gerakan salat subuh keliling dan dakwah Kamtibmas (Gasuling Damas) di wilayah hukum Polres Asahan, Senin (29/11).

Kapolres Asahan, AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH mengatakan kegiatan Gasuling Damas merupakan program rutin setiap harinya yang tujuannya guna mendekatkan diri kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai sarana komunikasi dan silahturahmi antara polisi dengan warga masyarakat maupun tokoh agama.

“Kegiatan Gasuling Damas juga bertujuan untuk membangun personel yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat terkontrol dengan baik dalam melayani masyarakat,”kata Kapolres.

Dalam kegiatan ini, Kapolres meminta kepada personel untuk memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para jamaah untuk bersama-sama menjauhi faham radikal, serta menjauhi dan membantu Polri untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Asahan.

“Kepada masyarakat /jamaah, personel juga mengajak untuk tertib berlalu lintas dan bijak menggunakan media sosial serta mematuhi Protokol kesehatan,” ucap Kapolres.

Di akhir kegiatan Gasuling Damas, personel membagikan sembako dan sarana kontak berupa Jam Dinding serta masker kepada pengurus masjid.

“Melalui program Gasuling Damas ini, diharapkan dapat terwujud komunikasi serta sinergitas antara warga dengan Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman kondusif. Masyarakat dapat hidup rukun aman dan saling tolong-menolong,” pungkasnya.(dat/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Kepolisian Resor (Polres) jajaran menyelenggarakan vaksinasi secara serentak di seluruh daerah, dengan target 47.360 dosis, Sabtu (27/11).

Dalam pelaksanaan vaksinasi yang digelar secara serentak itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meninjau vaksinasi bagi 1.800 orang yang berlokasi di PT Murida, Desa Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.

Panca mengatakan, kedatangan ke Kabupaten Simalungun untuk mengecek pelaksanaan vaksinasi serentak yang diperuntukan bagi masyarakat, lansia dan pelajar, dalam mempercepat pembentukan herd immunity masyarakat.

“Saya berangkat dari Dairi ke Simalungun untuk mengejar capaian vaksinasi disini guna mendukung program pemerintah pusat,” katanya.

Panca mengungkapkan, hari ini dirinya menginstruksikan seluruh Polres se Sumatera Utara untuk menggelar vaksinasi atas instruksi Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, karena masih ada beberapa daerah yang capaian vaksinasinya tertinggal.

“Masih ada beberapa daerah yang capaian vaksinasinya masih di bawah 50 persen. Sehingga, saya kejar untuk menutupi ketertinggalan capaian vaksinasi yang masih di bawah 50 persen,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan digelarnya vaksinasi secara serentak dengan target 47.360 dosis capaian vaksinasi di Sumatera Utara bisa di atas 50 persen.

“Kita harapkan dengan pelaksanaan vaksinasi secara serentak ini Sumut bisa di atas 50 persen diakhir November. Nantinya diakhir Desember mencapai 70 persen sesuai instruksi pemerintah pusat,” terangnya.

Pantauan di lapangan, Panca turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Terus sampaikan kepada warga lainnya dan keluarga yang belum di vaksin untuk mau di vaksin, karena baik bagi kesehatan serta tubuh dalam mencegah penularan pandemi Covid-19,” imnaunya.

Adapun, lanjutnya, menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun baru 2022, masyarakat jangan kemana-mana, Perayaan Natal di rumah saja. “Jangan sampai karena kita abai protokol kesehatan (Prokes) malah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di daerah kita masing-masing,” pungkasnya. (dwi/azw)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan berhasil melaksanakan penghentian penuntutan perkara terhadap dua kasus penganiayaan warga Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja, setelah ada perdamaian antara korban dengan tersangka, Senin (29/11).

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Martinus Hasibuan didampingi Kepala Seksi Pidana Umum Hiras Afandy Silaban kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya.

Kepala Kejaksaan Martinus menuturkan, kedua kasus penganiayaan ini, saling lapor atas tersangka Debora Banjarnahor (38), dan korban Mutiara Banjarnahor (45), Bohal Banjarnahor (38). Dan, sebaliknya tersangka Mutiara, dan korban Debora.

Kedua kasus ini, korban Debora dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana kepada Mutiara dan Bohal.

Dikatakan Martinus, penghentian kasus ini baru kali pertama dilaksanakan, dan ini berdasarkan

Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

“ Artinya, restorative justice adalah proses penyelesaian perkara di luar persidangan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan semula antara korban dan tersangka, dengan asas Keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, cepat dan sederhana,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa proses penyelesaian melalui restorative justice ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hukum di pengadilan.

Dan, dengan restorative justice ini juga dapat menekan angka penahanan. Atau menekan banyaknya orang yang masuk dalam penjara.

Selain itu, sambung Kasi Pidum, dalam restorative justice (penyelesaian perkara pidana) tidak semua kasus dapat diselesaikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

Ia menjelaskan, ada beberapa syarat, pertama tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan, barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp2.500.000.

“ Jadi, penyelesaian dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, tidak semua pidana umum dapat dilaksanakan. Ada beberapa syarat yang harus kita pahami, dan masyarakat,” ungkapnya.

Di samping itu juga, sambung Kajari Humbang Hasundutan, agar masyarakat Humbang Hasundutan sebelum lapor melapor agar dapat berpikir dulu. Dan, diharapkan juga kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat turut untuk dapat melakukan mediasi.

“Karena damai itu sangat indah. Apalagi kita ini tinggal di Bina Pasogit yang masih ada Dalihan Natolu,” harap Kajari.(des/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Berkisar ratusan masyarakat dari 4 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Camat Silima Punggapungga. Mereka mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), segera mengeluarkan izin produksi PT Dairi Prima Mineral (DPM), Senin (29/11).

Selain ke Kantor Camat, massa juga mendatangi kantor lembaga swadaya masyarakat (LSM) Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) di Parongil, yang menurut mereka kerap memprovokasi warga untuk melakukan penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang timah dan seng itu.

Koordinator aksi yang juga Bendahara Umum Pemangku Hak Ulayat (PHU) Marga Cibro, Sahbin Cibro ditemui di lokasi menegaskan, tujuan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di kantor camat agar mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) Dairi, menyuarakan ke pemerintah pusat supaya KLHK segera mengeluarkan izin produksi PT DPM.

Begitu juga kedatangan mereka ke Kantor YDPK di Prongil, meminta LSM tersebut, tidak memprovokasi masyarakat untuk menolak perusahaan tambang yang mengatasnamakan masyarakat sekitar tambang.

Menurut Sahbin, masyarakat lingkar tambang yakni Desa Longkotan, Bongkaras, Tuntungbatu, Palipi serta Kelurahan Parongil, sangat terbuka dan menerima kehadiran investor perusahaan tambang PT DPM,.

Menurtu mereka kehadiran PT DPM sangat positif terhadap perekonomian warga sekitar. “Belum produksi saja, sudah banyak membawa dampak positif bagaimana kalau sudah berproduksi pasti akan lebih baik,” ujar Sahbin.

Terpisah, Camat Silima Punggapungga, Horas Pardede mengatakan, sudah menindaklanjutu apa disampaikan masyarakat. Pemerintah kecamatan Silima Punggapungga, sudah 2 kali memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat, perusahaan serta YDPK, tetapi pihak YDPK tidak pernah mau hadir untuk diskusi.

Pimpinan YDPK Parongil, Sarah Naibaho melalui Koordinator Advokasi YDPK, Rohani Manalu dikonfirmasi wartawan mengakui tidak menghadiri undangan Camat Silima Punggapungga, karena isi surat tersebut dinilai tidak tepat. Karena YDPK diminta menyikapi pro dan kontra masalah perusahaan tambang di Kecamatan Silima Punggapungga. “Kami, merasa kecewa dengan tudingan bahwa YDPK tidak memiliki legalitas dan sebagai sumber masalah. Kita tidak mau dibenturkan dengan masyarakat, YDPK Parongil memiliki legalitas,” pungkasnya (rud/azw).