SUMUTPOS.CO – Menurunnya kasus Covid-19 yang diiringi dengan penurunan level PPKM di sejumlah daerah, menjadi angin segar bagi sektor usaha. Termasuk  sektor pariwisata dan bisnis event. Kondisi ini menjadi awal yang baik untuk kembali mendorong pertumbuhan bisnis yang  selama ini cukup terguncang akibat pandemi. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan terkini.

Sebagai salah satu destinasi wisata favorit,  Yogyakarta juga bersiap untuk kembali membangkitkan industri ekonomi kreatif, pariwisata dan bisnis event. Para promotor dan penyelenggara acara di Yogyakarta  sudah siap untuk memulai kembali usahanya. Hal ini seperti disampaikan para profesional asal Yogyakarta yang bekerja di industri kreatif pada kesempatan sosialisasi kampanye Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE) melalui Cerita Protokol CHSE Event (CERPEN) untuk publik dan media lokal yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia di Yogyakarta, 21 Oktober 2021.

Yogyakarta saat ini menjadi salah satu prioritas utama Kemenparekraf untuk program sosialisasi protokol CHSE melalui CERPEN. Program CERPEN dirancang untuk mendorong pariwisata dan industri kreatif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyelenggarakan acara, dengan mengadopsi protokol kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19.

“Di Yogyakarta, acara-acara kreatif sudah mulai digelar kembali dengan mengikuti protokol kesehatan dan tatanan kenormalan baru. Dengan demikian, berbagai event tetap dapat diselenggarakan seusai dengan situasi dan aturan terkini yang telah ditetapkan pemerintah  daerah,” ujar Hafiz Agung Rifai, Koordinator Strategi dan Promosi Event Daerah Kemenparekraf.

Protokol CHSE Kemenparekraf memberikan panduan mengenai tiga aspek penyelenggaraan acara yaitu sebelum (pre), selama (during), dan setelah (post) acara, yang harus diikuti oleh penyelenggara, penonton, dan pengisi acara. Aturan tersebut mencakup protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak.

 “Fokus utama kami adalah memudahkan promotor dan penyelenggara acara dalam membangun kembali bisnis mereka. Dari sisi kami, protokol CHSE memiliki standar yang baik dan diharapkan dapat membuka jalan ke berbagai penyelenggaraan acara lainnya. Misi Kemenparekraf ialah menghidupkan kembali semua acara yang pernah diadakan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi,” tambah Hafiz.

Sosialisasi CHSE ke berbagai daerah ini bertujuan memberikan pamahaman kepada pelaku event daerah terkait protokol CHSE, khususnya dalam penyelenggaraan event dengan tatanan kenormalan baru.  Sosialisasi CHSE yang diadakan lewat format media gathering ini juga mengundang para profesional asal Yogyakarta yang bekerja di industri kreatif untuk berbagi pandangan dan pengalamannya dalam menyelenggarakan acara di tengah tatanan kenormalan baru. Hadir sebagai pembicara, di antaranya Hafiz Agung Rifai; Anas Syahrul Alimi, CEO Prambanan Jazz Festival; dan Gading Narendra Paksi, Direktur Program Artjog.

Anas mengatakan para promotor dan penyelenggara acara di Yogyakarta sudah siap untuk memulai kembali usahanya. Sejak tahun lalu, mereka telah berkumpul dengan para pemangku kepentingan penyelenggara acara untuk menyusun beberapa standar operasional prosedur (SOP), sambil menunggu protokol kesehatan dan keselamatan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ia berharap dapat menggelar “JogjaRockarta”, sebuah festival musik rock, di akhir tahun. Ia juga berharap seluruh pekerja kreatif semakin percaya diri dalam menyelenggarakan berbagai acara, tentunya dengan mematuhi protokol CHSE dan tatanan kenormalan baru yang disosialiasikan Kemenparekraf.

Dalam media gathering ini, Gading mengungkapkan bahwa acara tahunan Artjog 2021 telah diselenggarakan mulai 8 Juli hingga 31 Agustus 2021 dengan menyesuaikan protokol kenormalan baru, seperti menghindari kerumunan, pengaturan jam berkunjung, dan pembatasan jumlah penonton. Ia menambahkan bahwa pameran seni rupa relatif lebih mudah beradaptasi dan berinovasi karena merupakan acara yang tenang dan privat, tidak seperti pertunjukan seni dan budaya lainnya. “Aturan protokol CHSE ini merupakan berita baik bagi bisnis penyelenggara acara, karena saat ini kami memiliki panduan resmi untuk mulai melakukan bisnis lagi,” ujar Gading.

Setelah Medan dan Yogyakarta, Kemenparekraf akan menggelar acara CERPEN di Surabaya, Makassar, dan Lombok, untuk mensosialisasikan protokol CHSE yang diselenggarakan dalam tiga tahap, mulai Agustus hingga November 2021. Informasi lebih lanjut tentang kampanye CHSE, dapat diakses melalui chse.kemenparekraf.go.id. (*/sih)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berharap lulusan pendidikan Golkar Institute turus serta mengambil peran strategis dan mengawal isu-isu ekonomi dunia. Hal itu disampaikan pada Dialog Publik dengan tema “Signifikansi Indonesia Dalam Presidensi G20 Tahun 2022” dalam rangka pembukaan Executive Education Program for Young Political Leader 4 (Program pendidikan bagi pemimpin muda), Golkar Institute Angkatan 4, Senin (25/10), di Kantor DPP Partai Golkar.

“Setelah mengikuti pelatihan ini, lulusan Golkar Institute harus berani mengambil peran-peran strategis dalam mengawal isu-su berkaitan dengan ekonomi global, seperti dengan terlibat aktif dalam memberikan rekomendasi perumusan kebijakan kepada para pemimpin negara-negara G20. Momentum Presidensi G20 ini harus dimanfaatkan oleh lulusan-lulusan pelatihan Golkar Institute”, papar Airlangga.

“Setelah beranjak dari pertemuan ini, Alumni Golkar Institute harus mulai memikirkan peran apa yang akan diambil dalam momentum Presidensi G20 ini. Akan banyak ruang-ruang partisipasi dan kolaborasi yang terbuka untuk dapat berperan dalam rangkaian kegiatan Forum G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia”, lanjut Airlangga.

Airlangga menilai bahwa pemuda bisa turut serta sebagai aktor dalam mengawal isu-isu ekonomi dunia.

“Pemuda itu sudah bukan lagi sebagai representatif kehadirannya, tetapi menjadi mainstream, aktor utama dalam aktivitas ekonomi di dunia. Berbicara tentang G20, pemuda harus mengambil posisi strategis yang saling mutual, saling mendukung, interdependent dengan pemerintah”, ujar Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa diskusi publik dengan tema tentang Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 mendatang sangat relevan. Menurutnya, tema ini juga sangat sesuai dengan visi misi Golkar Institute.

“Isu ini sangat penting karena anak-anak muda Golkar harus berwawasan global. Ini sebagaimana visi dan misi Golkar Institute”, ujar Ace.

Dalam laporannya, Ace mengatakan bahwa untuk Executive Education Program for Young Political Leader 4 kali ini diikuti sebanyak 40 orang. Latar belakang para peserta cukup beragam, mulai dari aktivis organisasi, civil society, akademisi, tenaga ahli/profesional hingga Anggota DPRD. Ace juga menyampaikan bahwa peserta juga merupakan representasi wilayah.

Selama 6 hari ke depan, para peserta akan mendapatkan materi-materi dari narasumber berreputasi nasional maupun internasional, seperti: seperti Prof. Kishore Mahbubani, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Prof. Eko Prasodjo, Prof. Hamdi Muluk, Dr. Gun Gun Heryanto, serta para politisi senior Partai Golkar.(*)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengeluarkan aturan baru terkait sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa pandemi. Perubahan itu setelah penyebaran Covid-19 di Tanah Air saat ini cenderung menurun.

Aturan baru tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 24 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas SE MenPAN-RB 23/2021, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Covid-19. SE ini sudah ditandatangani MenPAN-RB Tjahjo Kumolo pada 22 Oktober lalu.

“Memperhatikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden mengenai PPKM, serta memperhatikan status penyebaran Covid-29, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas SE MenPAN-RB No 23/2021,” tulis SE yang ditandantangani MenPAN-RB Tjahjo Kumolo itu, Minggu (24/10).

WFO untuk ASN Sudah Divaksin

Sebelumnya, dalam SE MenPAN-RB Nomor 23 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama PPKM pada Masa Pandemi Covid-19, dikatakan, pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) diprioritaskan bagi pegawai ASN yang telah divaksin Covid-19, baik di yang berada di dalam maupun luar wilayah Jawa dan Bali.

Bagi instansi di wilayah luar Jawa dan Bali yang berada di sektor non-esensial pada PPKM Level 2 dan Level 1, diberlakukan WFO 50 persen pegawai jika daerahnya berada di zona hijau dan kuning. Sedangkan bagi instansi yang daerahnya berada di zona oranye dan merah, diberlakukan WFO 25 persen.

Untuk instansi pemerintah di sektor esensial pada PPKM Level 4 di luar wilayah Jawa dan Bali, WFO maksimal dilakukan oleh 50 persen pegawai. Jika berada di PPKM Level 3, WFO dapat dilakukan dengan maksimal 100 persen.

Tentu dengan memperhatikan, WFO tersebut diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksin Covid-19. Sedangkan untuk instansi di sektor kritikal, WFO diberlakukan maksimal 100 persen.

Sementara itu, pada instansi pemerintah non-esensial yang ada di wilayah Jawa dan Bali dengan PPKM Level 4, diberlakukan work from home (WFH) secara penuh. Jika berada di Level 3, WFO dilakukan kepada 25 persen pegawai, sedangkan jika berada di Level 2 WFO diberlakukan kepada 50 persen pegawai.

Bagi instansi pemerintah di sektor esensial yang ada di PPKM Level 4 dan Level 3 dalam wilayah Jawa dan Bali, WFO dilakukan maksimal oleh 50 persen pegawai. Sedangkan pada PPKM level 2, WFO dilakukan maksimal oleh 75 persen pegawai. Perlu diperhatikan, di sektor esensial dan non-esensial, pegawai yang WFO adalah yang telah divaksin Covid-19.

“Sementara bagi instansi pemerintah di sektor kritikal, diberlakukan WFO dengan maksimal 100 persen bagi setiap level PPKM yang dihadapi,” tulis SE tersebut. (jpc/saz)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyebutkan, deret atau saf salat berjamaah bisa dirapatkan kembali, jika angka penularan Covid-19 sudah melandai.

Menurutnya, dalam Islam diizinkan aturan ibadah menyesuaikan dengan kondisi wabah yang terjadi.

“Kalau seandainya menurut para ahli di daerah tersebut memang kasus Covid-19nya sudah melandai, dan bahkan sudah tidak ada, ya wajiblah untuk merapatkan saf. Tapi kalau para ahli masih ragu dan pemerintah masih ragu, belum aman, ya jangan dulu,” ungkap Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10).

Anwar menuturkan, tujuan Islam itu untuk menjaga diri. Sedangkan Covid-19 tergolong sesuatu yang membahayakan, sehingga wajib dihindari demi keselamatan. Sementara dalam Islam, merapakatkan saf salat adalah sunah.

“Jangan sampai diri kamu sakit atau sampai mati karena Covid-19 ini. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Jaga jarak, sepanjang pengetahuan saya, menjaga diri,” jelasnya.

Menurut Ketua Terpilih PB IDI, Adib Khumaidi, kunci utama mengendalikan pandemi adalah senantiasa menjaga kesehatan diri. Dengan begitu turut menjaga kesehatan orang sekitar lingkungan.

Ketua Lembaga Kesehatan MUI itu, juga menjelaskan, kekebalan komunal amat penting untuk dicapai. Di daerah dengan tingkat vaksinasi dan kekebalan komunal paling tidak 70 persen dari penduduk, salat berjamaah dengan saf rapat dapat dikaji untuk diterapkan. “Saya sudah berbicara dengaan beberapa ulama soal ini,” tutur Adib.

Belajar dari Masjidil Haram, Makkah, salat berjamaah dengan saf rapat dilakukan setelah lebih dari separo populasi divaksinasi. Jamaah itu harus tetap memakai masker selama di dalam masjid. Mereka juga wajib mendaftar masuk masjid melalui 2 aplikasi, yakni Tawakkalna dan Eatmarna. (jpc/saz)