MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski sama-sama baru dilantik pada 12 November 2021 lalu, Camat Medan Johor Chandra Dalimunthe dan Lurah Pangkalan Masyhur Rivai Ramadhana Harahap, diminta untuk segera beradaptasi dan bekerja sebaik mungkin pada jabatannya masing-masing.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis SM M.IP saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang di gelar di Jalan Karya Perbatasan, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Minggu (21/11) pagi.

“Sebelumnya saya ucapkan selamat bertugas kepada Pak Camat Medan Johor dan Pak Lurah Pangkalan Masyhur yang baru saja dilantik 12 November yang lalu. Saya berharap Pak Camat dan Pak Lurah bisa berkolaborasi bersama masyarakat dan saya di legislatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kecamatan Medan Johor ini,” ucap Rizki Lubis dihadapan Camat Medan Johor dan Lurah Pangkalan Masyhur yang turut hadir dalam kegiatan itu.

Meskipun keduanya baru saja dilantik 10 hari yang lalu, tetapi keduanya diharapkan dapat bekerja secara maksimal, termasuk dalam mengelola masalah persampahan yang ada di Kecamatan Medan Johor secara umum dan Kelurahan Pangkalan Masyhur secara khusus.

“Terkait Sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan ini, saya berharap untuk dapat benar-benar diterapkan. Apalagi kita tahu, saat ini masalah sampah di Kota Medan sudah dialihkan tanggungjawabnya dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke pihak Kecamatan. Artinya, masalah sampah di Kecamatan Medan Johor merupakan tanggungjawab Camat Medan Johor dan lurah-lurahnya,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Medan itu juga meminta, agar pihak Kecamatan segera memetakan kebutuhannya tentang faslitas persampahan di Kecamatan Medan Johor. Dengan demikian, penanganan masalah sampah di Medan Johor dapat teratasi secepat mungkin.

Sementara itu, Camat Medan Johor Chandra Dalimunthe dan Lurah Pangkalan Masyhur Rivai Ramadhana Harahap mengaku siap untuk berkolaborasi dan bekerja semaksimal mungkin untuk Kecamatan Medan Johor dan Kelurahan Pangkalan Masyhur, termasuk dalam menangani masalah sampah.

“Pengelolaan atau pengangkutan sampah ini memang sudah menjadi tanggungjawab pihak Kecamatan, saat ini kita sedang berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah sampah ini. Kita juga sangat berharap, masyarakat tidak membuang sampah sembarangan,” pungkasnya.

Amatan Sumut Pos, Rizki Lubis menggelar Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2015 pada dua sesi di hari Minggu (21/11) kemarin. Di sesi pertama, kegiatan Sosialisasi Perda dilakukan pada pagi hari di Jalan Karya Perbatasan. Sedangkan pada sesi kedua, kegiatan dilakukan pada siang hari di Jalan Karya Jaya. Keduanya lokasi berada di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution memastikan, bahwa untuk sementara waktu Kesawan City Walk (KCW) tidak akan beroperasi setiap hari atau setiap malam, melainkan hanya beroperasi saat libur akhir pekan (weekend). Bahkan, jelang libur Natal dan Tahun Baru nantinya, pengunjung KCW dibatasi.

Hal itu dikatakan Bobby Nasution ketika menjawab pertanyaan para awak media terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara merata di seluruh Indonesia, guna mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sesuai rencana, Pemerintah Pusat akan menerapkan PPKM Level 3 secara menyeluruh tersebut mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. “Jadi untuk sementara kita buka KCW di weekend (akhir pekan) dulu,” ucap Bobby Nasution usai membuka pagelaran Pekan Kuliner Kondang (PKK) UMKM Kota Medan sekaligus dibukanya kembali Kesawan City Walk (KCW) Medan, Jumat (19/11) malam.

Dikatakan Bobby, meski KCW telah kembali dibuka, namun penerapan protokol kesehatan (prokes) harus dilakukan secara ketat. Apalagi bila nanti Kota Medan kembali menerapkan PPKM Level 3 jelang Libur Nataru, Bobby memastikan bahwa KCW juga akan mengikuti peraturan yang diterapkan. “Kalau memang kita batasi lagi, baik jumlah pengunjungnya dan jam operasionalnya, nanti kita akan mengikuti,” ujarnya.

Menurut Bobby, bila melihat luas kawasan KCW yang dimulai dari Jalan Ahmad Yani sampai di kawasan Jalan Ahmad Yani VII/Jalan Hindu di seputar Gedung Warenhuis, maka KCW bisa menampung pengunjung hingga 3.500 orang. Namun begitu, Bobby memastikan bahwa pihaknya membatasi jumlah pengunjung KCW maksimal 2.000 orang. “Tapi kita batasi 2.000, mendekati jumlah 2000, tutup. Dari aplikasi Pedulilindungi bisa dilihat kerumunan apa tidak, ini penuh apa tidak. Dari aplikasi yang dipasang di pintu masuk tersebut bisa lihat dan dicek,” tuturnya.

Disinggung apakah Pemko Medan akan melalukan pembatasan terkait perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Bobby Nasution mengatakan akan melihat perkembangan selanjutnya dari Pemerintah Pusat melalui Instruksi Mendagri dan instruksi Gubernur Sumatera Utara.

“Nanti kita tindaklanjuti. Tentunya apa pun peraturan itu tidak hanya dari Pemko Medan, tetapi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang membuatnya dan harus kita ikuti. Kalau memang ada peraturan yang kita sesuaikan dengan Pemko Medan, kita akan sesuaikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, mengaku sepakat dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan penerapan PPKM Level 3 sesuai peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19.

Seperti diketahui, dalam PPKM level 3 yang akan diberlakukan serentak di seluruh Indonesia diatur, agar masyarakat tidak bepergian selama Natal dan Tahun Baru, menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka, memperketat aturan perjalanan naik transportasi umum, dan minimal sudah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.

Selanjutnya, dilarang mengambil cuti dan memanfaatkan libur nasional saat Natal dan Tahun Baru selama PPKM Level 3 bagi ASN, TNI, Polri dan karyawan swasta. Selama PPKM Level 3, kegiatan di tempat ibadah, bioskop, dan tempat makan/minum dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas. Kemudian, jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan juga dibatasi maksimal kapasitas 50 persen dari kapasitas dan dibatasi hanya sampai pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

##Tinjau Pameran Pekan Kuliner

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobby Nasution meninjau pelaksanaan Pameran Pekan Kuliner Kondang UMKM Kota Medan  yang diselenggarakan di sekitaran gedung Warenhuis, Jumat (19/11) malam.

Pelaksanaan pameran pekan kuliner kondang UMKM ini bertepatan pula dengan dibukanya kembali Kesawan City Walk (KCW) Medan yang sebelumnya sempat dihentikan untuk sementara waktu guna menghindari penyebaran covid-19 di Kota Medan.

Setibanya di lokasi, Wali Kota Medan, Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Kahiyang Ayu M. Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman meninjau stand-stand kuliner yang menjual berbagai macam makanan khas kota Medan.

Wali Kota Medan juga sempat menyapa masyarakat yang sedang menikmati makanan dan juga pelaku UMKM yang sedang berjualan. Dengan penerapan protokol yang ketat, Pameran Pekan Kuliner Kondang UMKM Kota Medan ini disambut antusias oleh masyarakat kota Medan.

Usai meninjau, Bobby Nasutin bersama dengan Kahiyang Ayu M. Bobby Afif Nasution dan tamu undangan lainya juga turut menyaksikan Show Video Mapping yang dipancarkan secara langsung ke Gedung Warenhuis yang merupakan salah satu gedung bersejarah di kota Medan.

Dalam kesempatan itu Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyampaikan terimakasih kepada TP PKK Kota Medan dan Shopee yang sudah mendukung penuh kegiatan ini sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Bobby Nasution menyebutkan, dalam pelaksanaan Pameran Pekan Kuliner Kondang UMKM Kota Medan ini para pengunjung dan pelaku UMKM wajib harus sudah divaksin covid-19. Sebab sebelum memasuki area pameran, pengunjung harus terlebih dahulu melakukan scan barcode aplikasi PeduliLindungi.

“Pengunjung dan pelaku UMKM pameran pekan kuliner ini wajib sudah divaksin, dan kita dalam menshortir ataupun memilih masyarakat yang akan masuk kesini wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan harus dicek disitu. Kalau hijau baru boleh masuk, kalau merah tidak boleh masuk. Artinya Kalau belum divaksin tidak boleh masuk dan protokol kesehatan ini akan kita terus terapkan,” kata Bobby Nasution.

Selain itu, kata Bobby, untuk pembayaran makan dan minum sendiri dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi dengan menggunakan cashless QRIS, hal ini guna mencegah penyebaran Covid-19.”Kita mendorong pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan digitalisasi jadi semua pembayarannya dilakukan dengan cashless menggunakan QRIS . Jadi, tidak ada transaksi secara manual guna mencegah penyebaran covid-19,” kata Wali Kota Medan.

Meskipun begitu, Bobby Nasution menyadari bahwa di tengah pandemi Covid-19 saat ini pelaku UMKM di kota Medan harus tetap di dukung agar dapat bertahan. “Protokol kesehatan yang ketat harus terus diterapkan, namun pelaku UMKM juga harus kita dukung agar dapat terus bertahan, oleh sebab itu kami membatasi jumlah pengujung yang boleh datang maksimal 2000 orang dari kapasistas sebenarnya 3500 orang,” kata Bobby Nasution.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) meminta masyarakat segera memanfaatkan program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2021 ini.

Mengingat, program tersebut tinggal berlangsung kurang dari satu bulan lagi, sejak dibuka pada 25 Oktober lalu.

“Mumpung masih ada waktu, kami harap masyarakat Sumut segera memanfaatkan program relaksasi ini sebaik-baiknya,” kata Kepala BPPRD Sumut, Achmad Fadly kepada Sumut Pos, Minggu (21/11).

Guna memasifkan informasi program relaksasi PKB dan BBNKB kali ini, pihaknya mengaku siap menggandeng sejumlah influencer lokal. Diharapkan, dalam sebulan ke depan target yang dicanangkan untuk meraup pendapatan asli daerah (PAD) dapat tercapai.

“Kita memahami kondisi ekonomi masih sulit, makanya dengan program relaksasi ini setidaknya dapat membantu meringankan kewajiban masyarakat untuk sektor PKB dan BBNKB tersebut,” ujarnya.

Program relaksasi ini berlangsung hingga 23 Desember 2021. Bagi wajib pajak (WP) yang telah mendaftar, diberikan kesempatan sampai 30 Desember 2021 untuk menyelesaikan pembayaran.

Adapun BPPRD Sumut setidaknya mesti mengejar realisasi Rp782.357.795.528 di triwulan IV untuk sektor PKB. Sedangkan sektor BBNKB, realisasi yang harus dicapai Rp325.849.396.634. Sementara capaian hingga September 2021 untuk sektor PKB, senilai Rp1.511.247.600.212 atau 65,89 persen, dari total target PAPBD 2021

Rp2.293.605.395.740. Untuk BBNKB di periode yang sama, telah terealisasi Rp912.728.920.124 atau 73,69 persen dari target Rp1.238.578.316.758.

Pada dua tahun sebelumnya, program relaksasi ini mampu over target. Pun kali ini, BPPRD Sumut juga optimis raihan serupa akan mampu diwujudkan. Karenanya butuh kerjasama yang baik dengan seluruh masyarakat sebagai WP. “Pajak kita untuk pembangunan provinsi yang kita cintai ini, serta untuk kesejahteraan masyarakat Sumut,” katanya seraya menambahkan buruan mumpung masih ada waktu segera daftarkan pembayaran PKB dan BBNKB melalui program relaksasi ini.

Diketahui, kebijakan ini tertuang dalam Pergub Nomor 20/2021 tentang relaksasi PKB dan BBNKB pada situasi pandemi Covid-19 yang diberikan kepada pemilik kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 dan seterusnya.

Program relaksasi yakni pembebasan pokok PKB yang tertunggak untuk PKB tahun ketiga dan seterusnya. Pembebasan pokok PKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB pada tahun berjalan. Pembebasan pokok PKB tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang masih menjadi piutang pajak.

Sementara penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB diberikan sebesar 100 persen atau menyeluruh, termasuk sanksi adiminstrasi/denda pajak progresif. Penghapusan sanksi administrasi/denda PKB dan sanksi administrasi/denda BBNKB tidak termasuk bagi kendaraan bermotor penyerahan pertama atau kendaraan baru. Kemudian tidak termasuk untuk penghitungan pengenaan ubah bentuk dan ganti mesin.

Penghapusan sanksi administrasi/denda PKB dan BBNKB diberikan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memiliki badan hukum serta mematuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dirasakan masih kurang. Hal ini terbukti masih banyak ditemukan bangunan-bangunan yang berdiri di Kota Medan tanpa ada plank IMB.

Padahal, dengan patuhnya masyarakat untuk mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan, akan dapat menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemko Medan. Di sisi lain juga, masih banyaknya para pengembang properti yang melanggar peraturan dalam mendirikan bangunan.

“Untuk itu, kita sangat mengharapkan agar para pengembang properti di Kota Medan dapat mematuhi peraturan tentang syarat untuk mendirikan bangunan. Sebab, dengan sadar akan peraturan, maka PAD Kota Medan dari sektor perizinan bangunan dapat tercapai,” kata Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan dalam sosialisasi peraturan daerah (Sosperda) XI Tahun 2021 tentang Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Pancing No 89, Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli, Sabtu (20/11/2021).

Dalam kegiatan Sosperda ini, Abror berharap, Pemko Medan juga dapat mendukung kemudahan-kemudahan dalam menerbitkan IMB kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, IMB merupakan perizinan yang harus diberikan pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung, baik bangun baru, mengubah/memperbaiki/rehabilitasi/renovasi, memperluas, mengurangi serta merawat bangunan, atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan tekhnis yang berlaku.

Selain untuk penataan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota, lanjut anggota Komisi III DPRD Kota Medan ini, IMB juga diberikan untuk menjaga keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan. “Memang, sebagian masyarakat yang tidak mampu, sangat berat untuk mengurus IMB. Tapi untuk kalangan mampu (pengusaha), ini sangat ringan. Begitupun, masih banyak pengusaha sering bermain untuk mengurus retribusinya agar murah. Sehingga pendapatan retribusi pajak kita itu sangat-sangat minim,” ungkapnya.

Padahal, kata Abror, mengurus izin IMB setiap kali mendirikan bangunan sangatlah penting, sebab hal itu akan berdampak pada administrasi bank, jika rumah tersebut dijadikan agunan untuk permodalan usaha. “Kita sangat mengharapkan sekali supaya masyarakat paham ketika nanti mendirikan bangunan, hitung dari luas dan tingginya, berapa yang seharusnya masyarakat itu membayar retribusinya, hal ini agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam membayar perizinan IMB,” harapnya.

Abror juga menyebutkan, IMB diterbitkan paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. Salah satu syarat mengurus IMB, adanya surat tidak keberatan dari tetangga. Surat itu harus ditandatangani oleh para tetangga, kalau ada tetangga yang tidak tanda tangan, tapi bangunan berdiri, itu perlu dipertanyakan tentang izn IMB-nya.

Soal berdirinya bangunan tidak sesuai izin, kata Abror, ada sanksi yang menanti. Diantaranya, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penutupan lokasi dan penyegelan, pembekuan IMB, pencabutan IMB hingga pembongkaran bangunan. “Untuk itu, kepada seluruh aparatur Pemko Medan kiranya dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dalam menegakkan aturan dari Perda tentang IMB ini. Sehingga bangunan di Kota Medan dapat tertata dengan bagus dan tertib, juga warganya makmur sejahtera,” pungkasnya. (adz)

SUMUTPOS.CO – Video yang direkam warga dari luar Kota Medan saat berkunjung ke Jalan Ahmad Yani (Kesawan) Kota Medan, seketika viral. Pasalnya, perekam video mengatakan bahwa Kota Medan menjadi sangat keren karena telah menerapkan sistem Pparkir nontunai yang sering disebut Parkir Elektronik atau e-Parking.

Bahkan ia menyebutkan, Jakarta sebagai Ibukota Indonesia harus merasa malu saat melihat kemajuan Kota Medan yang telah lebih dulu menerapkan E-Parking. “Guys, ini keren banget sih guys. Jakarta harusnya malu banget sih. Ini di Medan, parkirnya, itu sudah digital semua cuy.

Ini keren banget tuh, (bayar parkirnya) bisa pakai QRIS, e-Money, Debit. Ini keren banget, sumpah,” ucap warga luar Kota Medan tersebut dalam video yang juga diunggah lewat aplikasi Tik-Tok.

Pria dalam video tersebut juga mengaku salut dengan para petugas Dishub Kota Medan yang ditugaskan khusus dengan seragam yang bertuliskan ‘Petugas e-Parking’ di bagian belakang rompi yang mereka kenakan sembari menggenggam perangkat pembayaran e-Parking.

Ia pun mengatakan, seharusnya semua wilayah di Indonesia sudah menerapkan e-Parking seperti yang telah diterapkan di Jalan Kesawan Kota Medan dan puluhan titik lainnya di Kota Medan yang juga telah menerapkan sistem e-Parking. “Ini keren banget sih pak, luar biasa loh. Harusnya satu Indonesia pakek kayak ginian (E-Parkir) semua,” ujarnya kepada dua orang petugas Dishub Medan yang saat itu ditugaskan sebagai petugas e-Parking.

Setelahnya, perekam video pun tampak telah berada di dalam mobil dan mengobrol dengan temannya di sembari terus memuji penerapan e-Parking di Jalan Kesawan Kota Medan. “Tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman Dishub, itu semua pakek mesinnya. Bayarnya pakek e-Tol, kasih cash gak mau dia, cash gak ada dia,” kata mereka dalam perbincangan di dalam mobil sembari memperhatikan petugas parkir yang sedang bertugas di lapangan.

Dengan begitu, mereka pun meyakini tidak akan ada lagi kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan korupsi dari pengutipan retribusi parkir di lapangan. “Wah ini gila, keren banget sih Medan sih. Luar biasa. Gak boleh korupsi lagi guys,” kata dia.

Sementara itu, ditanya Sumut Pos mengenai pendapatnya atas viralnya video tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis S.SiT MT, mengaku akan menjadikan penilaian positif yang diberikan kepada Pemko Medan atas penerapan e-Parking sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. “Penilaian positif terhadap e-Parking yang telah dilakukan Pemko Medan, kita jadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan yang terbaik,” ucap Iswar

Artinya, kata Iswar, e-Parking dapat diterima dan didukung sebagai sebuah terobosan yang memang harus dilakukan dalam memajukan Kota Medan di era digitalisasi. Salah satunya, untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Pun begitu, Iswar menegaskan bahwa penerapan e-Parking bukan semata-mata ingin membuat Kota Medan terlihat keren ataupun lebih modern, akan tetapi Pemko Medan ingin Kota Medan berkembang lebih cepat di era teknologi digital seperti saat ini.

Apalagi ketika sistem teknologi yang dimaksud dapat menutup kebocoran dan meningkatkan PAD secara signifikan, maka Pemko Medan pasti akan menerapkan sistem ataupun terobosan tersebut.

“Pak Wali ingin PAD kita maksimal, termasuk dari retribusi parkir ini. Tidak ada pungli, tidak ada Jukir Ninja, tidak ada kebocoran PAD. Jadi selain PAD, juga ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan terbukti selain PAD parkir kita naik 155 persen dari 22 titik selain di Kesawan, pelayanan kita di lapangan juga semakin baik dan itulah yang kita harapkan bersama-sama,” katanya.

Sesuai instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution, lanjut Iswar, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap penerapan e-Parking di Kota Medan. Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti memudahkan pembayaran parkir Non Tunai dengan berbagai sistem pembayaran seperti melalui QRIS, e-Money, kartu debit dan lain-lain, pihaknya juga akan mengembangkan sistem e-Parking hingga ke seluruh ruas jalan yang ada di Kota Medan.

PT LGE Dikritik

Sementara itu, PT Logika Garis Elektronik (LGE) sebagai perusahaan pengelolaan parkir elektronik atau e-Parking di Kota Medan, ternyata perusahaan baru yang didirikan pada bulan Agustus 2021. Dengan usia seumur jagung, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menilai PT LGE tidak memiliki pengalaman untuk mengelola parkir nontunai tersebut. “Bulan Agustus 2021, (Perusahaan itu) berdirinya. Ya benar (seumur jagung). Belum punya pengalaman, sebenarnya,” ungkap Kepala KPPU Kantor Wilayah I, Ridho Pamungkas saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (21/11).

Ridho mengatakan, pihak KPPU sudah menjadwalkan pemanggilan kepada PT LGE, pada pekan depan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. “Mau kita panggil dari perusahaan, Minggu depan. Nanti saya kabari kalau sudah kami panggil perusahaan LGE,” tegas Ridho.

Ridho mengungkapkan tujuan KPPU memanggil PT LGE untuk melihat kompetensi perusahaan ini, dalam mengelola e-Parking. Karena, usia perusahaan ini, baru sekitar 3 bulan. “Kita mau tahu juga, kompetensinya lah. kenapa bisa ditunjuk dan apa ditawarkan,” ucap Ridho.

Ridho mengungkapkan, ada keganjilan diduga dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dalam membuka lelang tender pengelolaan e-Parking ini. Karena, kenapa cuma satu perusahaan, yakni PT LGE yang hanya mengikuti lelang tender tersebut.”Dari mana dapat informasinya (lelang tender), karena hanya satu perusahaan ini saja, menawarkan jasanya,” kata Ridho.

Meski ada keterangan Dishub Kota Medan hanya satu perusahaan mengikuti lelang tender itu, Ridho tidak mempercayai begitu saja. Pihaknya, akan menelusuri penunjukan PT LGE dalam pengelolaan e-Parking di Kawasan Kota Medan. “Dari informasi Dishub Medan membuka lelang tender. Hanya satu penawaran (dari PT LGE). Kita masih menelusuri persyaratan terhadap lelang tender itu. Apakah memberikan kesempatan dengan pelaku usaha yang lain,” pungkas Ridho.

Sebelumnya, KPPU menerima laporan dari masyarakat terkait pemberlakuan e-Parking di sejumlah titik jalan di Kota Medan. Pembayaran parkir nontunai ini, merupakan gagasan program dari Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution.

Pemerintah Kota Medan melalui Dishub Kota Medan baru menerapkan e-Parking di 22 parkir di tepi jalan di Kota Medan. Penerapan e-Parking ini, sudah diresmikan oleh Bobby Nasution pada Senin 18 Oktober 2021. E-Parking ini, Pemko Medan menilai mampu mengatasi kebocoran Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Medan, khususnya pada retribusi parkir di tepi jalan. (map/gus/ila)