LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga membuka Rapat Implementasi Perbup Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Labuhanbatu dan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Labuhanbatu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, di Ruang Data dan Karya, Kantor Bupati Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, Rabu (13/10).

Rapat dan penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Surat Edaran Gubernur Nomor 560/7095/2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu.

Bupati mengatakan penerbitan peraturan bupati (perbup) merupakan wujud nyata peran bupati dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

“Dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati No 23 Tahun 2021 ini diharapkan komintmen dan sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat terjalin sehingga dapat mensukseskan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Labuhanbatu,” kata Bupati.

Adapun beberapa program yang direncanakan adalah perlindungan tenaga kerja non-ASN di Kabupaten Labuhanbatu, untuk Dinas Tenaga Kerja mengawasi perusahaaan dalam keikutsertaan ketenagakerjaan.

Untuk Dinas Koperasi agar karyawan koperasi diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, untuk Dinas PUPR agar tenaga proyek dan pekerja administrasi diikutsertakan, Dinas PTSP agar mewajibkan mendaftar karyawan perusahaan yang baru mendaftar, dan kepada Dinas Pendidikan agar menghimbau sekolah-sekolah mendaftarkan guru dan karyawan sekolah ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan penyerahan plakat.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan simbolis santunan klaim jaminan kematian oleh Bupati kepada Ahli Waris Jhonson Sibarani (Perangkat Desa Sidorukun) dan Ahli waris Rusliadi (Perangkat Desa Tanjungharapan).

Turut hadir dalam Rapat tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Jefri Penanging Makapedua, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kisaran Zeddy Agusdien, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, Asisten I Sarimpunan Ritonga, Asisten II Ikramsyah Putra, Asisten III Zaid Harahap, Para Staff Ahli, Para Kepala OPD, dan para Kasubag. (fdh/azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Langkat beraudiensi ke Pemkab Langkat. Audiensi diterima Bupati Langkat Terbit Rencana Peangin-angin, melalui Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (11/10) lalu.

Rombongan HMI Kabupaten Langkat dipimpin Ispandi Manurung, didampingi 3 rekan selaku pengurus HMI Kabupaten Langkat.

Pada kesempatan itu, Ispandi meminta dukungan Pemkab Langkat pada rencana pelaksanaan kegiatan Latihan Kader Dua (LK2) HMI, atau intermedia training nasional, yang akan dilaksanakan di Hotel Grand Stabat, pada 24-30 November 2021 mendatang.

Menanggapi itu, Afandin menyampaikan persetujuannya, dan mendukung terselenggaranya kegiatan LK2 tersebut. Dia juga mendoakan, agar kegiatan tersebut nantinya dapat berjalan lancar dan sukses. Afandin tak lupa berpesan, agar pada kegiatan itu selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 ketat.

“Pemkab Langkat siap mendukung. Semoga berjalan lancar sesuai yang diharapkan,” ungkap Afandin.

Terakhir, Afandin meminta HMI Kabupaten Langkat untuk terus membantu Pemkab Langkat dalam mewujudkan Langkat Religius. (rel/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, memimpin apel gabungan lingkup Pemko Binjai, Senin (11/10) lalu. Pada apel yang dihadiri Wakil Wali Kota H Rizky Sitepu, Sekda H Irwansyah Nasution, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat, hingga lurah ini, Amir menyampaikan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian bersama.

Satu di antaranya, pelayanan administrasi tingkat kelurahan hingga kecamatan di Kota Binjai.

“Kepada camat dan lurah diharapkan memahami kembali tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing,” ungkap Amir.

Amir pun menegaskan, camat diharapkan tidak hanya berperan sebagai kepala wilayah, namun juga sebagai pembimbing aparatur kelurahan, agar seluruh pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Para camat dan lurah dituntut dapat merespon berbagai perubahan dan ragam kebutuhan publik yang ada di tengah masyarakat,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, camat dan lurah selaku aparatur harus memiliki kemampuan supervisi, tanggung jawab, serta inisiatif, dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan dalam rangka menunjang keberhasilan dari penyelenggara otonomi daerah.

“Para camat dan lurah harus dapat meningkatkan kinerja anggotanya, dengan memberikan arahan yang baik untuk saling bekerja sama. Sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat di lingkungannya masing-masing,” tutur Amir.

Amir pun mengingatkan, mengenai Instruktur Wali Kota Binjai Nomor: 443.2-7761 Tertanggal 5 Oktober 2021. Surat tersebut menyangkut beberapa poin penting mengenai pengaturan jam buka kafe, pelaksanaan kegiatan hajatan, penutupan ruang terbuka untuk umum, dan beberapa hal penting lainnya. Hal tersebut bertujuan agar level PPKM di Kota Binjai yang saat ini berada di level 3, dapat turun ke level 2 atau level 1.

Hal kedua yang menjadi perhatian dalam apel tersebut, terkait pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Binjai, khususnya penerbitan akta kelahiran. Amir menyatakan, dokumen kependudukan adalah dasar administrasi pelayanan yang sangat berperan besar dalam program vaksinasi, bantuan sosial, BPJS, syarat administrasi pendaftaran sekolah, serta kebutuhan lainnya.

“Karena itu, saya minta kepada Disdukcapil, agar terus proaktif dalam meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan adminduk kepada masyarakat Binjai,” tegasnya.

“Untuk itu, saya tekankan kepada Disdukcapil, agar membuat inovasi percepatan penerbitan akta kelahiran di Binjai. Dan kepada dinas terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan, dihadapkan dapat mendukung kegiatan dimaksud,” imbuh Amir.

Terakhir, kepada Kepala Dispora Kota Binjai, Amir berharap dapat agar dinas tersebut menyiapkan sambutan kepada para atlet Kota Binjai yang telah berjuang di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. (ted/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk 13 formasi di jajaran Pemkab Langkat diikuti 440 peserta. Kegiatan ini digelar di Kantor BKN Regional VI Kota Medan, Selasa (13/10) lalu.

Pelaksanaan ujian ini, pun ditinjau langsung Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin melalui Sekdakab Langkat H Indra Salahuddin, bersama Kepala Kantor BKN Regional VI Kota Medan Aidu Tauhid.

Di sela peninjauan, Indra berharap, seluruh peserta tetap konsentrasi pada pelaksanaan ujian. Dia pun mendoakan, agar setiap peserta mendapatkan hasil maksimal sesuai usaha yang telah dilakukan masing-masing.

Indra menegaskan, hasil ujian ini murni tanpa intervensi siapapun. Karena menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), yang hasilnya dapat langsung diketahui pada hari pelaksanaan ujiannya. Sehingga hasil tes tidak bisa dimanipulasi. “Hasil ujian ini murni, tidak ada titipan,” tegas Indra.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan, Pengadaan, dan Informasi BKD Kabupaten Langkat, Benny Kurniawan Putra Sembiring melaporkan, Pemkab Langkat menggelar SKD CASN untuk 13 formasi, yang diikuti 440 peserta, dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

“Pelaksanaan ujiannya dibagi 2 sesi. Sesi pertama berjumlah 290 orang, dan sesi kedua 150 orang,” tuturnya.

Turut meninjau mendampingi Sekdakab Langkat, Inspektur H Amril, Kepala BKD Romarlan Harahap, Kepala Bappeda Hj Rina Wahyuni Marpaung, Kabid IKP M Faisal mewakili Kepala Dinas Kominfo, serta jajaran BKD Kabupaten Langkat. (rel/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Perkebunan Nusantara 3 (PTPN 3 Persero) Kantor Medan, bertempat di Jalan Sei Batang Hari No 2 Medan, menggelar acara ramah tamah dengan masyarakat Gongsol Berastagi, yang tergabung dalam Yayasan Persadaan Surbakti Mergana Ras Anak Beruna, Selasa (12/10) lalu.

Acara tersebut dihadiri SEVP, Kabag Umum, Kasubag Hukum, Asisten Hukum, KaPam Ops, Wakil Kepala Pamdir PTPN 3, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumut Jaksa Koordinator Adhiaksa Estate Victor Saut, perwakilan Polda Sumut Kanit I Subdit VIP Ditpamobvit Kompol Hasoloan Sinambela, Konsultan Hukum PTPN 3 Jonni Silitonga dan rekan, serta mewakili Anak Beru Tua Surbakti Mergana History Ginting Manik.

Kabag Umum PTPN 3, Christian Orchart Perangin-angin mengatakan, acara ini merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian penyelesaian perselisihan antara PTPN 3 dengan masyarakat Persadaan Surbakti Mergana Ras Anak Beruna, terkait dengan aset perusahaan, yakni Mess Mitra, yang berlokasi di Desa Gongsol Berastagi.

“Dengan diadakannya acara ramah tamah ini, maka perselisihan antara PTPN 3 dengan masyarakat Desa Gongsol telah selesai. Tentunya seluruh pihak berharap ke depannya hubungan ini dapat berjalan harmonis serta berkesinambungan,” ungkap Christian.

Di tempat sama, Ketua Persadaan Surbakti Mergana Ras Anak Beruna, Thomas Surbakti mengatakan, Mess Mitra milik PTPN 3 yang berdiri di atas tanah ulayat milik Marga Surbakti yang selama ini dikuasainya, sudah diserahkan kembali kepada PTPN 3.

“Penyerahan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ke depannya kami berharap hubungan antara PTPN 3 dengan masyarakat dapat tetap berlangsung harmonis, sinergis dan dinamis,” harapnya.

Sebagai bukti ikatan persaudaraan yang kuat dan ketulusan hubungan dengan PTPN 3, Thomas didampingi oleh Siaga Norton Surbakti dan Sumanda Surbakti, menyematkan 3 ulos karo (beka buluh) kepada SEVP Business Support PTPN 3 Tengku Rinel, SEVP Operation I PTPN 3 Darmansyah Siregar, serta SEVP Operation II PTPN 3 Sudarma Bhakti Lessan.

Sementara sebagai bentuk ucapan terima kasih, PTPN 3 memberikan cenderamata berupa 250 helai kain sarung tenunan Karo kepada Persadaan Surbakti Mergana Ras Anak Beruna, yang secara simbolis diserahkan oleh Tengku Rinel, dan diterima langsung oleh Thomas. (ila/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus mendapat dukungan dari semua pihak di Kabupaten Karo. Apalagi saat ini Bumi Turang telah berstatus darurat narkoba, dengan jumlah pengguna mencapai 10 ribu orang.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo, mengaku tak mampu bekerja sendiri. Apalagi anggaran yang tersedia sangat terbatas. Peraturan Daerah (Perda) P4GN yang sudah berkali-kali diusulkan, pun tak kunjung terealisasi.

Kondisi ini, pun dikeluhkan Kepala BNNK Karo Adlin Mukhtar Tambunan, pada workshop Penguatan Insan Media untuk Mendukung Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Hotel Internasional Sibayak, Berastagi, belum lama ini.

“Karo berstatus darurat narkoba. Jika dihitung-hitung, rata-rata ada 5 sampai 10 orang terlibat peyalahgunaan narkoba di tiap desa yang tersebar di Karo,” ungkap Adlin, seraya menjelaskan, kondisi ini jelas mengancam masa depan generasi muda penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Karo.

Jika ancaman narkoba sudah nyata, kenapa Perda P4GN tak kunjung terealisasi? Ditanya demikian, Wakil Ketua DPRD Karo, David Kristian Sitepu mengaku, akan melakukan pengecekan lebih dulu.

“Nanti dicek dulu ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), terkait berapa Ranperda yang sudah diusulkan oleh pihak ekskutif ke DPRD,” tuturnya.

Dia justru menanyakan, apa penyebab terkendalanya Perda tersebut.

“Kalau sudah diusulkan, apa kendalanya? Setahu saya belum ada masuk. Tapi apakah sudah masuk rencana mereka, maka akan dicek ke Bapemperda dulu,” kilah David.

David juga mengaku, sampai saat ini Ranperda P4GN belum sampai ke DPRD Karo.

“Belum ada sampai ke kami Ranperdanya. Mungkin perlu juga kami sharing,” imbuhnya, seraya mengatakan, saat ini ada 5 Perda inisiatif yang dalam proses, namun tak ada Ranperda P4GN.

Ironisnya, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, justru ‘bungkam’ saat ditanya langkah apa yang sudah dilakukan jajarannya untuk mengatasi masalah ini. Hingga kini, konfirmasi yang dilayangkan wartawan koran ini via WhatsApp tak kunjung dijawab.

Terpisah, Kepala Satnarkoba Polres Karo, AKP Henry David Bintang Tobing mengaku, ke depannya pihaknya akan tetap melakukan penindakan terhadap penyalah guna narkoba, khususnya jaringan pemasok di Kabupaten Karo.

“Harapan kami, semua warga Karo dapat bersinergi untuk memutus manta rantai jaringan narkoba yang ada di wilayah ini,” katanya.

Selain itu, dia juga mengaku, pihaknya akan tetap berkordinasi dengan BNNK Karo terkait masalah tersebut. Lalu bagaimana dengan penindakan yang dilakukan pihaknya selama ini? Henry menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan penindakan.

“Selama saya menjabat, jumlah kasus yang ditangani ada sebanyak 208, dengan 232 tersangka,” pungkasnya. (deo/saz)