LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah segera melakukan klarifikasi terkait pemberitaan adanya 4 ribu dosis vaksin AZ yang kedaluarsa di Kudus, Provinsi Jawa Tengah. 

“Pemberitaan tersebut tentu sangat tidak baik. Sebab, pemerintah saat ini lagi mengejar target pencapaian vaksinasi sebanyak 70 persen hingga akhir tahun. Dengan berita tersebut, terkesan pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan program vaksinasi tersebut,” katanya dalam rilis tertulisnya, Kamis (4/11).

“Kalau membaca beritanya, kejadian ini diakibatkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten. Belum jelas apa yang menjadi kendala. Namun, kalau vaksinnya kedaluwarsa, tentu sangat disayangkan,” paparnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menjelaskan permasalahaannya masih banyak daerah sekarang yang berjibaku meminta kuota vaksin. Semuanya belum bisa dipenuhi dikarenakan ketersediaan juga terbatas, dan masih harus menunggu dari negara produsen.

“Kan aneh ya, ada daerah yang kekurangan vaksin dan mengejar-ngejar kuota, tapi ada daerah yang vaksinnya ada, tetapi terlambat disuntikkan. Kalau betul kadaluwarsa, itu sangat mubazzir. Pantas dan wajar disorot masyarakat,” tegasnya

Dalam konteks ini, lanjut dia Kementerian Kesehatan RI diminta untuk ikut membantu memantau distribusi vaksin di daerah. Jika ditemukan kendala, Kementerian Kesehatan diminta untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun juga, sukses tidaknya vaksinasi ini adalah tanggung jawab kemenkes RI.

“Kalaupun kendala ada di daerah, tetapi kemenkes RI tetap diminta bertanggung jawab. Karena itu, Kemenkes juga harus turun ke bawah. Berikan supervisi dan bantuan yang diperlukan,” jelasnya.

Terkait dengan vaksin yang disebut kedaluwarsa tersebut, pemerintah diminta untuk segera memeriksa. Jika memang kedaluarsa, harus segera diamankan dan tidak dipergunakan lagi. Harus segera dikirim vaksin pengganti. Namun, jika masih ada grace priode (masa tenggang), perlu dipelajari secepatnya apakah masih bagus untuk disuntikkan atau tidak.

“Kalau sudah tidak bagus lagi, jangan disuntikkan. Masyarakat harus mendapat vaksin yang terbaik. Yang perlu ditekankan, kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi,” tandasnya. (fdh/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Hujan yang mengguyur Kabupaten Sergai menyebabkan debit air sungai meningkat , dan meluap di wilayah yang memiliki dataran lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan beberapa desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) terendam banjir. Berbagai bantuan pun diturunkan untuk membantu meringankan beban korban bencana banjir. 

Salah satu bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), yang turut meninjau sekaligus memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Rabu (3/11) sore.

Bupati Sergai yang diwakili Sekdakab Faisal Hasrimy, saat mendampingi Kepala Balai Karya Bahagia Medan Kemensos RI, Lyana Siregar untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat Sei Rampah yang terdampak musibah banjir. Hadir juga dalam peninjauan tersebut, Kapolres Sergai AKBP. Robin Simatupang, Ketua DPRD Sergai Muhammad Riski Ramadhan Hasibuan, OPD terkait, Camat Sei Rampah dan Kepala Desa Sei Rampah. Lyana Siregar menyatakan, Kementerian Sosial bekerja nyata untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir di Kabupaten Sergai. Hal ini juga merupakan wujud perhatian pemerintah pusat ke daerah daerah yang sedang mendapat musibah seperti banjir saat ini. 

“Kami turut prihatin atas musibah banjir ini dan semoga masyarakat yang terdampak banjir tetap tabah serta tegar menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan bencana banjir ini segera usai agar masyarakat dapat beraktivitas seperti semula,” ungkapnya.

Faisal Hasrimy, menyampaikan terima kasih kepada Kemensos RI, dalam hal ini diwakili Kepala Balai karya Bahagia Medan atas kepedulian terhadap masyarakat Sergai yang sedang tertimpah musibah Banjir. Katanya lagi, Pemkab Sergai bersama DPRD sudah berkoordinasi dalam hal penyelesaian banjir. Namun, karena ada kendala terkait pembebasan lahan bantaran sungai dimana masih ada masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai sebagai tempat tinggal.  

“Apabila permasalahan ini sudah selesai, maka Kementrian PU dan Badan Wilayah Sungai Sumut I akan mengorek sendimen sungai. Oleh karenanya, ini tentu butuh sinergitas dari semua pihak,” paparnya.

Menurut Faisal, pemerintah hadir di tengah masyarakat, dimana kita sebagai anak bangsa dapat merasakan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat banjir. Maka dari itu kita harus saling bersinergi antara Pemkab Sergai dengan seluruh unsur Forkopimda serta masyarakat agar permasalahan banjir di Sergai segera teratasi.

Faisal  mengimbau kepada para Kepala Desa agar mengatur bantuan yang telah di berikan  baik dari Kemensos RI, Pemkab Sergai dan Polres Sergai, sehingga seluruh yang terdampak di sini dapat bantuan dengan merata. “Pemerintah sudah mengerahkan kekuatan penuh untuk menanggulangi masalah banjir ini dimana ada13 titik posko yang didirikan dan di setiap titik posko pemerintah,” jelasnya. (ian/han)

TANJUNGMORAWA, SUMUTPOS.CO – Produk gula retail 1 kg brand Walini milik PT Perkebunan Nusantara 2 (PTPN2) saat ini mulai masuk ke Mall dan pasar modern. Kali ini menjalin kerja sama dengan Brastagi Supermarket yang merupakan ikon Super Market di Sumatera Utara dan sudah dikenal masyarakat luas. Tujuan dari launching tersebut adalah untuk memperkenalkan produk original olahan Tebu yaitu ‘Gula Retail 1 Kg Brand Walini’ milik PTPN2 pada Selasa (2/11).

Direktur PTPN2 Irwan Peranginangin mengatakan bahwa kelebihan dari gula Walini adalah olahan gula asli dari tebu yang cukup hanya 1 sendok rasa manisnya sudah seperti 2 sendok gula lainnya.

Produksi gula PTPN2 tahun ini sebanyak 25 ribu ton dan ditargetkan tahun depan mencapai 40 ribu ton per tahun.

Produk PTPN2 saat ini siap untuk masuk ke industri hilir disebabkan PTPN2 memiliki 2 pabrik gula sendiri. Tentunya PTPN2 siap berinovasi sehingga gula Walini semakin berkualitas dan dapat bersaing dengan produk lainnya.

“PTPN2 senang berada di sini dan siap membantu Brastagi Supermarket bersama produk Walini,” ucap Direktur PTPN2 Irwan Peranginangin.

Harapan Dabukhe selaku Manager Brastagi Supermarket menyatakan mengucapkan selamat datang kepada PTPN2 di Brastagi Supermarket. Brastagi Supermarket merupakan supermarket yang menjual barang barang lokal.

Berastagi Supermarket berkomitmen untuk mengenalkan produk dalam negeri yaitu gula Walini ke masyarakat. Dia juga berpesan kepada PTPN2 untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas produk Gula Walini sehingga semakin dicintai masyarakat. “Beliau juga menceritakan bahwa tren awal penjualan produk Gula Walini cukup baik dan mengalami peningkatan,” tutur Dabukhe.

Kegiatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yang dihadiri Direktur PTPN2 Irwan Peranginangin didampingi dari PTPN2 SEVP BS Syahriadi Siregar, dan SEVP OP RM Mulianta Sitepu, Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan, Henny Mailena Siregar, Kepala Bagian Pengadaan dan Umumm, Toto Ginting, Kasubbag Pemasaran, Dicky, Kasubbag Humas Rahmat Kurniawan, dan tim.

Sementara dari Brastagi Supermarket dihadiri Store Manager Harapan Dabukhe, Head Cashier Mina Ginting, Buyer Eljin. (rel/azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Langkat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2022. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara DPRD Langkat dengan Pemda Langkat pada sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Rabu (3/11).

 Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Langkat Sribana Peranginangin, didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni. Turut dihadiri Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, unsur Forkopimda, Anggota DPRD, kepala organisasi pimpinan daerah (OPD) dan undangan lainnya.

 Ketua DPRD Langkat Sribana Peranginangin mengatakan, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS R.APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan setelah melewati sejumlah tahapan yakni rapat Badan Anggaran dengan komisi-komisi untuk menerima masukan dan saran terhadap program dan kegiatan pada rancangan KUA-PPAS APBD 2022 dan rapat Badan Anggaran dengan TAPD membahas rancangan KUA-PPAS.

“Rancangan KUA dan PPAS ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA SKPD tahun anggaran 2022,” ujarnya saat memimpin rapat.

Sebelumnya juru bicara Badan Anggaran DPRD Langkat, Fatimah, membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD. Dalam pembahasan disepakati PPAS APBD tahun 2022 sebesar Rp. 1.904.965.980.708,- dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp. 1.901.965.980.708,- dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar 3 milyar.

 Sementara itu, Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin dalam sambutannya mengatakan, KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 yang disepakati merupakan rangkaian proses yang sistematis dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu Bupati mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat atas kerjasama, saran dan masukan demi penyempurnaan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

 ”Saya berharap KUA-PPAS ini dijadikan rujukan dan pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan APBD tahun 2022,” katanya.(mag-6/azw)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Sengketa tanah antara warga dengan PTPN II di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, terus bergulir.

Di lahan tersebut, 52 warga menggugat I Gede Hurip, PTPN II, BPN Deliserdang dan notaris atas permasalahan tanah yang dibeli para penggugat secara kaplingan dari I Gede Hurip.

Kasus sengketa tanah antara warga dengan PTPN II tersebut bak bola salju. Pasalnya, sudah beberapa kali melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Lubukpakam, hingga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang sebagai tergugat, namun kasus tersebut belum juga tuntas.

Sesuai dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.LBP. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah pernah menggelar sidang lapangan yang dipimpin langsung hakim yang diketuai Rina Lestari Br Sembiring, guna mendengar keterangan pihak para penggugat dan tergugat terhadap tanah tersebut.

Akan tetapi, para penggugat yang didampingi tim kuasa hukum, sangat menyayangkan pihak BPN Deli Serdang tidak jadi melakukan pengecekan titik koordinat atas tanah tersebut saat dilaksanakan sidang lapangan. 

Seorang penggugat, H Hasmi Adami didampingi tim kuasa hukum, kepada awak media, masalah tersebut terungkap setelah dibeli oleh warga dari salah satu tergugat yaitu I Gede Hurip sekitar 2001. Namun, pada 2018 PTPN II mengklaim jika tanah tersebut termasuk ke dalam areal HGU Nomor 90. 

“Pihak PTPN II juga melakukan okupasi atau membuldozer tanaman yang sudah ditanam warga di tanah itu. Menjadi timbul pertanyaan dari kami kenapa baru di tahun 2018 atau setelah 17 tahun PTPN II melakukan okupasi?” bebernya, Rabu (3/11). 

Dikatakannya, secara fakta telah terbukti sebagaimana keterangan kuasa hukum PTPN II dalam persidangan di PN Lubukpakam, bahwa PTPN II pada 2018 menguasai dan mengusahai objek perkara dengan menanami tanaman tebu.

“Jelas secara fakta memang benar jika warga sebelumnya yang menguasai dan mengusahai lahan objek aquo yakni sejak tahun 2001, sedangkan PTPN II mengklaim pada tahun 2018,” kata Hasmi. “Sudah terbukti juga jika warga selaku para penggugat yang membayar PBB atas tanah aquo tersebut”.

Andi Ardianto selaku tim kuasa hukum para penggugat sangat menyayangkan atas tindakan BPN Deliserdang yang terkesan tidak terbuka dan dinilai adanya keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara dalam perkara ini.

“Seharusnya badan pertanahan Deliserdang dapat membuka data titik koordinat terkait status tanah yang saat ini berperkara. Padahal sebelumnya kami telah mengirimkan surat permohonan untuk penentuan titik koordinat dimaksud, apakah tanah yang menjadi objek perkara termasuk kedalam HGU No.90 atau tidak? Sehingga biar jelas terang benderang apakah status tanah tersebut termasuk ke dalam HGU atau tidak,” ungkapnya.

Namun dalam hal ini, BPN Deliserdang hanya memberikan jawaban bahwa hal tersebut tidak dapat mereka berikan dengan alasan tanah itu masih dalam berperkara.

“Dengan adanya hal itu terkesan BPN Deliserdang tidak mau menunjukkan bukti titik koordinat. Padahal sebelumnya juga pada saat persidangan ketua majelis hakim sudah memerintahkan kepada pihak BPN Deliserdang untuk membawa alat penentuan titik koordinat pada saat sidang lapangan. Namun hal itu tidak dilakukan, sehingga timbul pertanyaan besar bagi kami, ada apa dengan BPN Deliserdang?” urainya. 

Rekan Andi, Khairil Anwar Damanik, berharap agar majelis hakim PN Lubukpakam untuk bersikap netral dalam menangani kasus tersebut, dan bergeming apabila ada intervensi dari pihak manapun.

“Sehingga dalam mengambil keputusan nantinya sesuai dengan fakta hukum dan sesuai dengan rule of the law,” pungkasnya. (prn/azw)