JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah memutuskan menggeser hari libur Maulid Nabi 1443 Hijriyah dan menghapus cuti bersama Natal 2021. Terkait hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keberatan libur Maulid Nabi digeser menjadi 20 Oktober 2021.

Kebijakan tersebut diambil guna mengantisipasi munculnya kasus baru Covid-19. Padahal, sejak Covid-19 mulai mereda, pemerintah sudah mulai memberikan izin penyelenggaraan acara besar, seperti pesta pernikahan, konser musik, tempat hiburan dibuka, hingga digelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON).

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis memprotes langkah pemerintah yang menggeser hari libur keagamaan. Ia menilai, seharusnya kegiatan sudah dapat kembali normal karena penularan sudah melandai.

Melansir dari akun Instagram @cholilnafis, Cholil Nafis membagikan cuplikan video wawancaranya dengan TvOne. Dalam cuplikan tersebut, Cholil Nafis menyampaikan kritik tentang langkah pemerintah yang menggeser hari libur keagamaan.

“Ketika daruratnya sudah tidak ada, kondisinya sudah berubah tentu hukumnya sudah berubah kembali ke asalnya. Libur bukan bagian dari hukum halal haram dan bagi masyarakat tentu menunda itu malah liburnya nambah, yang tanggal 19 libur, 20 libur lagi,” ujarnya.

“Saat WFH n Covid-19 mulai reda bahkan hajatan nasional mulai normal sepertinya menggeser hari libur keagamaan dengan alasan agar tak banyak mobilitas liburan warga dan tidak berkerumun sudah tak relevan. Keputusan lama yang tak diadaptasikan dengan berlibur pada waktunya untuk merayakan acara keagamaan,” tulisnya lagi dalam keterangan unggahan.

Merespon hal itu, Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Wibowo Prasetyo mengatakan, kebijakan menggeser libur Maulid tersebut tentunya sangat relevan sebagai langkah antisipasi munculnya kasus baru Covid-19. Wibowo mengakui, pandemi di Indonesia memang mengalami tren penurunan.

Namun, hal itu tidak boleh mengendorkan kewaspadaan, utamanya dalam disiplin penerapan protokol kesehatan. “Meski pandemi menurun, harus tetap waspada. Disiplin protokol kesehatan harus tetap dijalankan,” tegas Wibowo merespons di Jakarta, Rabu (13/10).

Ditegaskan, Indonesia sejauh ini telah berhasil melakukan penanganan pandemi dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari upaya serius pemerintah dan dukungan kedisiplinan umat beragama di Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan.

Meski begitu, pandemi Covid-19 masih belum usai dan semua pihak masih harus terus waspada. “MUI sebagai salah satu ormas Islam semestinya turut serta membantu upaya pemerintah dalam penanganan pandemi dan bukan malah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang potensial mengendorkan kedisiplinan umat sehingga kontraproduktif terhadap upaya kita bersama dalam memerangi Covid-19,” jelasnya.

“Di tengah masa pandemi ini, marilah kita menjalankan ibadah dan merayakan hari besar agama dengan khusyuk seraya bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan keluarga tercinta, kerabat, sahabat, masyarakat, dan bangsa ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah melarang aparatur sipil negara (ASN) bepergian ke luar daerah dan mengambil cuti selama libur Hari Maulid Nabi Muhammad SAW mulai 18 hingga 22 Oktober 2021. Kebijakan itu telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13 tahun 2021.

“ASN dilarang cuti dan keluar daerah selama 18-22 Oktober 2021. Dikecualikan bagi cuti melahirkan/cuti sakit/cuti alasan penting,” tulis keterangan Kementerian PANRB yang dikutip di akun Twitter resmi Kemenpan-RB @Kemenpanrb Selasa (12/10).

Kemenpan-RB mengancam akan menjatuhkan sanksi disiplin bagi ASN yang melanggar aturan tersebut. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) pun telah diinstruksikan untuk melaksanakan hal tersebut. Selain itu, Kemenpan-RB juga menginstruksikan PPK untuk melaporkan pelaksanaan Surat Edaran kepada Menteri PANRB. Laporan itu bisa dilakukan melalui lamans.id/laranganbepergianASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 19 Juni 2021 lalu sempat mengatakan, ASN dilarang mengambil hak cuti di hari kejepit. Ia menegaskan, larangan cuti bagi ASN di hari kejepit ini merupakan wujud penindaklanjutan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan semua pihak fokus dengan penanganan pandemi Covid-19. “Jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan Selasa libur. Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah ini dilarang. Cari cuti hari lain saja,” tutur Tjahjo. (jpc/mdc)

SUMUTPOS.CO – Libur Natal dan tahun baru (Nataru) memang masih dua bulan lagi. Namun, pemerintah diminta secepatnya menyusun aturan pergerakan masyarakat. Jika terlambat, ancaman gelombang ketiga Covid-19 bisa benar-benar terjadi.

Peringatan itu disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Dia mengungkapkan, pemerintah harus memformulasikan pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada periode November–Desember 2021. Dia mengusulkan, kegiatan pariwisata, kalaupun harus ada, bisa diatur dalam bentuk zonasi dan bubble (gelembung).

Dengan sistem bubble, perjalanan hanya bisa dilakukan di dua daerah atau lebih yang sama-sama bisa mengendalikan Covid-19. Pengaturan itu bisa berbentuk kerja sama antara daerah asal wisatawan dan daerah destinasi. Kondisinya bisa diformat seperti travel corridor. “Misalnya, diatur wisatawan dari Jakarta ke Bali dengan asumsi bahwa Jakarta (kasus Covidnya, Red) sudah terkendali. Tapi, beneran orang Jakarta ya. Dan, tentunya sudah divaksin lengkap,” jelasnya.

Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah penguatan syarat-syarat perjalanan dan sistem skrining berupa tes dan sebagainya. Dicky memprediksi, mobilitas akan meningkat pada akhir tahun karena pemerintah sudah kadung mengeluarkan berbagai izin kegiatan masyarakat. “Makanya, yang bisa saya imbau saat ini adalah memperkuat atau melakukan pengetatan. Memperkuat skriningnya dan memperkuat kriterianya gitu,” kata Dicky.

Dengan demikian, ada win-win solution karena kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan lonjakan kasus yang tidak terkendali. Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi IDI Mahesa Paranadipa Maikel menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi Covid-19 gelombang ketiga. Salah satunya, meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19. “Para ahli menyebutkan bahwa gelombang ketiga ini bisa tidak parah karena ada vaksinasi,” tuturnya.

Menurut data Kementerian Kesehatan per Selasa (12/10) sore pukul 18.00, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 101.673.077 dosis atau 48,82 persen. Artinya, 49 di antara 100 penduduk sudah mendapatkan vaksin. Mahesa mengingatkan, jumlah itu harus ditingkatkan. Sebab, vaksin yang selama ini disuntikkan mengharuskan ada pengulangan. Artinya, herd immunity bisa terbentuk setelah minimal 75 persen populasi disuntik vaksin dosis kedua.

Herd immunity atau kekebalan kelompok tersebut diperlukan untuk menekan penularan. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa vaksinasi tak membuat orang menjadi kebal. Dia juga meminta dilakukan whole genome sequencing (WGS) yang masif.

Tujuannya, menemukan varian virus yang baru. Itu bisa dimulai dengan penerapan testing, tracing, dan treatment (3T) yang sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Soal testing, WHO mengharuskan perbandingan 1:1.000 penduduk dalam satu minggu. “Seharusnya pada setiap yang positif, dilakukan genome sequencing,” saran Mahesa.

Dia mengatakan, para epidemiolog memprediksi gelombang ketiga terjadi pada akhir tahun. Jika sudah ada peringatan seperti itu, seharusnya dilakukan antisipasi. Mahesa meminta edukasi terkait penerapan protokol kesehatan juga dilakukan.

Pada kesempatan lain, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G Partakusuma menyatakan, pihaknya selalu menginstruksi rumah sakit untuk tetap siaga. RS harus menyiapkan tempat tidur untuk pasien Covid-19 serta memisah pasien yang terinfeksi. “Mulai September dan awal Oktober, kami membuka layanan untuk pasien non-Covid-19 yang sudah cukup lama menunggu,” ujarnya.

Lia menuturkan, perkembangan virus Corona masih sangat dinamis. Karena itu, upaya menemukan varian mutasi virus terus dilakukan, terutama ketika ditemukan gejala klinis yang berbeda. ’’Jangan euforia karena merasa sudah divaksin dan Covid-19 di Indonesia terkendali,” tegasnya.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksi jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan persebaran Covid-19 seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. “Polda perlu menyiapkan langkah-langkah agar tidak terjadi lonjakan kasus,” tegasnya saat pengarahan via video conference dalam acara evaluasi PPKM kemarin.

Jajaran polda juga diminta memaksimalkan pemantauan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Fokus pengawasan adalah mobilitas masyarakat di daerah kategori kuning dan merah. “Untuk daerah kuning dan merah, sediakan gerai vaksin,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan soal kemungkinan persebaran varian baru. Sebab, pintu untuk wisatawan asing dan WNI yang pulang dari luar negeri akan dibuka. “Masih ada permasalahan pengelolaan karantina,” tuturnya. Karena itu, polda harus mengecek sistem pengamanan karantina. Setelah wisatawan luar negeri boleh masuk, SOP harus benar-benar diterapkan. “Jangan sampai abai dan lengah,” tegasnya.

Yang juga perlu diperhatikan adalah penyelenggaraan ajang internasional. Misalnya, World Superbike Championship (WSBK) di Nusa Tenggara Barat. Ajang internasional itu akan berdampak positif terhadap perekonomian bila pengendalian Covid-19 berhasil. “Indonesia akan harum namanya karena berhasil menyelenggarakan ajang internasional dan memperhatikan faktor kesehatan di tengah pandemi,” paparnya.

Genjot Vaksinasi, Percepat Herd Immunity

Mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi bisa terjadi pada akhir tahun, Pemprov Sumut telah menyiapkan segala upaya termasuk pelayanan kesehatan hingga tracing. Vaksinasi juga terus digenjot dengan melibatkan berbagai pihak terkait, guna mempercepat tercapainya herd immunity.

“Penurunan kasus yang sedang terjadi memang bukan berarti pandemi telah berakhir. Namun kita berharap untuk gelombang ketiga tidak sampai terjadi, terutama di Provinsi Sumut,” kata Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah saat meninjau vaksinasi di Lapangan Benteng, Jalan Pengadilan, Medan, Rabu (13/10).

Wagubsu yang karib disapa Ijeck ini mengaku bersyukur, karena di Provinsi Sumut kini sudah tidak ada lagi kabupaten/kota yang berada pada Level III dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kendati begitu, dia tetap mengingatkan kepada masyarakat agar terus disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena virus Covid-19 hingga kini masih ada. “Mudah-mudahan kondisi ini bisa terus bertahan agar ekonomi bisa kembali bangkit dan masyarakat bisa beraktivitas dengan keadaan sehat,” ujarnya.

Diakuinya, sejauh ini pemerintah memang telah menyiapkan segala kebutuhan dalam mengantisipasinya. , termasuk pelayanan kesehatan hingga tracing. Vaksinasi juga terus digalakkan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, guna mempercepat tercapainya herd immunity.

Ijeck pun mengapresiasi vaksinasi yang digelar BPJamsostek yang bekerja sama dengan Kodim 0201/Medan tersebut dan berharap kegiatan serupa terus dilakukan di daerah ini. Karena, melalui vaksinasi massal, diharapkan dapat mendorong percepatan terwujudnya herd immunity di daerah ini.

“Saat ini, dari sekitar 15 juta penduduk Sumut dengan jumlah 11 juta orang penerima vaksin, sebanyak 38 persen telah mendapatkan vaksin pertama dan 22,8 persen telah mendapatkan vaksin kedua. Karenanya, kami harap kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan, untuk meningkatkan angka pencapaian vaksinasi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direktur Kanwil BPJamsostek Sumbagut Panji Wibisana menyampaikan, kegiatan vaksinasi ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah. Kegiatan ini rencananya dilakukan selama tiga hari, 13-15 Oktober, dengan jumlah 5.000 dosis untuk tahap pertama dan 5.000 dosis untuk tahap kedua pada November nanti. “Harapan kami, semoga kegiatan vaksinasi ini bisa berkelanjutan terhadap instansi lainnya. Karena kita memang harus bersama-sama agar wabah ini bisa hilang,” ujarnya.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menambahkan, target 10.000 dosis vaksin ini akan diberikan kepada pekerja dari serikat buruh, driver ojek online, masyarakat, lansia dan difabel. Dia berharap, melalui kegiatan vaksinasi yang dilakukan akan dapat membuat masyarakat dan pekerja bisa kembali produktif. “Kami mengapresiasi kolaborasi hari ini untuk kita cepat mencapai herd immunity,” ungkapnya.

Mewakili Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kapok Sahli Kodam I/BB Brigjen TNI Junaidi mengingatkan kepada penerima vaksin untuk merasa tidak kebal meski telah divaksin. Karenanya, dia meminta agar protokol kesehatan tetap ditegakkan. “Kita semua berharap pandemi bisa segera berakhir, oleh karena itu melalui vaksinasi yang dilakukan kali ini, BPJamsostek bekerja sama dengan Kodim 0201/Medan berupaya menurunkan angka Covid-19,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, Dandim 0201/Medan Kolonel Inf Agus Setiandar dan lainnya.

Varian Mu Belum Ditemukan di Medan

Dinas Kesehatan Kota Medan mengklaim, belum ditemukan varian Covid-19 terbaru yang bernama Mu. Varian baru virus corona ini disebut tujuh kali lebih kuat dalam mengatasi antibodi tubuh yang dihasilkan dari vaksinasi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Mardohar Tambunan mengaku, di Kota Medan belum ditemukan varian Mu. “Sampai sekarang Covid-19 varian MU itu belum bisa kita pastikan. Saya sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, mereka bilang tidak ada,” kata Mardohar, Rabu (13/10).

Menurut dia, saat ini varian Covid-19 yang sudah ditemukan adalah varian Delta. Varian ini, ujarnya, lebih berbahaya dibandingkan dengan varian Mu jika ada di Kota Medan. “Yang ada Delta, kalaupun ada varian Mu tapi tidak lebih bahaya dari Delta,” ucap Mardohar.

Disinggung kabar adanya warga Medan yang wafat diduga disebabkan Covid-19 varian Mu karena mengalami gejala yang bercirikan varian tersebut, Mardohar menyatakan, pihaknya belum bisa memastikan. “Sejauh ini memang belum ada temuan kasus untuk varian itu,” akunya.

Lebih lanjut dia mengatakan, situasi perkembangan kasus Covid-19 di Medan masih terkendali. Status Kota Medan masuk pada PPKM level 2. “Sekarang kita sedang melakukan percepatan ke level 1. Apa yang kita kejar? Kita sekarang mengejar vaksinasi, karena vaksinasi merupakan salah satu capaian untuk menuju level 1,” sebut Mardohar.

Dia mengakui kepatuhan protokol kesehatan saat ini memang tidak sempurna, tapi tetap berjalan. Tim Satgas Penanganan Covid-19 terus bekerja semaksimal mungkin. “Angka BOR Covid-19 terus turun, bahkan angka kematian nol. Untuk mencapai (PPKM) level 1 kami terus menggencarkan testing, tracing dan treatment, karena ada salah satu ketentuannya (level 1) yaitu capaian vaksinasi lansia. Untuk mengejar itu perlu stok vaksin, ini kita sekarang kita jaga stoknya karena sempat terjadi kekurangan. Tapi, kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” tandasnya.

Untuk diketahui, varian Mu pertama kali diidentifikasi di Kolombia pada bulan Januari. Lalu mewabah di Amerika Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendaftarkan dan menjadikan varian ini perhatian, karena dikhawatirkan varian tersebut bisa membuat vaksin dan perawatan menjadi tidak efektif. Namun, untuk membuktikan kekhawatiran ini masih diperlukan banyak bukti.

Para ilmuwan memantau varian baru Covid-19 yang muncul berdasarkan perubahan secara genetik yang mencurigakan. Kemudian mencari bukti untuk menentukan apakah versi baru lebih menular atau menyebabkan penyakit yang lebih parah.

Negara Kolombia yang pertama mengidentifikasi varian baru corona tersebut. Setidaknya virus corona yang menyerang 39%-nya dari varian Mu. Pejabat telah melacak varian Mu di Eropa, dan menemukan di sekitar selusin negara.

Kementerian Kesehatan Prancis baru-baru ini mengatakan varian Mu nampaknya tidak meningkat di seluruh Eropa. Sebuah laporan dari badan kesehatan masyarakat Inggris bulan lalu menyarankan varian Mu mungkin sama resistensinya terhadap vaksin, seperti varian Beta yang mengkhawatirkan yang pertama kali terlihat di Afrika Selatan.

Akan tetapi, untuk membuktikan hal tersebut juga masih diperlukan banyak bukti lagi. Salah satu pejabat WHO menyebutkan varian Mu ini meningkat di beberapa negara di Amerika Selatan, namun penyebarannya masih jauh lebih mudah varian Delta.

Varian Mu disebut tujuh kali lebih resisten terhadap antibodi yang dihasilkan vaksinasi. Sedangkan varian delta kekuatannya 2,6 kali mengatasi resistensi antibodi dari vaksinasi. Dengan kemampuan seperti ini, orang yang sudah divaksinasi dan pernah terinfeksi bisa terinfeksi kembali dan bisa memburuk.

Pun demikian, memang sampai saat ini belum terkonfirmasi adanya kasus varian Mu di Indonesia. Namun, situasi dan kondisi di Indonesia sangat kompleks. Secara geografis Indonesia merupakan negara yang sangat luas, dengan banyak pintu masuk baik melalui darat, laut, maupun udara. (jpc/prn/ris)