YOGYAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bantuan berupa dua unit bus listrik dan dua unit microbus untuk Universitas Gadjah Mada (UGM).

Bantuan kendaraan itu diserahkan langsung oleh Airlangga kepada Rektor UGM Prof Panut Mulyono dan Ketua Majelis Wali Amanat UGM Prof Pratikno di Balairung UGM, Yogyakarta, Sabtu (9/10).

“Dulu saya belajar mesin, jadi saya memberi mesin diesel dan juga elektrik,” kata Airlangga yang merupakan alumnus Jurusan Teknik Mesin UGM.

Airlangga berharap bantuan itu menjadi bagian dari kontribusi sesuai dengan bidang ilmu yang pernah ia tekuni di UGM.

Ia juga berharap UGM bisa menjadi salah satu penggerak pengembangan teknologi kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut dia, saat ini kendaraan listrik masih belum terjangkau oleh banyak masyarakat Indonesia karena teknologi yang digunakan dinilai mahal.

Dalam beberapa tahun mendatang, ia berharap dapat tercapai target produksi otomotif nasional untuk kendaraan listrik sebesar 25 persen.

Bantuan berupa bus listrik tersebut memiliki nilai total sebesar Rp6.973.700.000 sementara bantuan microbus bernilai total Rp461.600.000. Bersama kendaraan diberikan juga satu unit pengisi daya bus listrik senilai Rp293.700.000.

Rektor UGM Prof Panut Mulyono memberikan apresiasi kepada Airlangga atas bantuan yang diberikan.

Menurut Panut, kendaraan itu akan dimanfaatkan untuk mendukung konektivitas fasilitas pendidikan dan penelitian yang dimiliki UGM di berbagai tempat, dan memudahkan mobilitas sivitas UGM.

“Bantuan ini sangat bermanfaat. Kami berterima kasih atas bantuan dari para alumni yang terus mengalir,” kata Panut.

Ia menerangkan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset beserta Direktur Aset UGM tengah membuat perencanaan penggunaan kendaraan kampus.

Dengan rencana dimulainya pembelajaran tatap muka, kegiatan lapangan juga nantinya akan diaktifkan kembali, dan kendaraan kampus diperlukan untuk memfasilitasi mahasiswa, dosen, ataupun tenaga kependidikan yang akan hilir mudik dari kampus UGM menuju fasilitas lapangan.

Saat ini UGM memiliki sejumlah fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, di antaranya Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) di Berbah, Sleman, Hutan Pendidikan Wanagama di Gunungkidul, serta teaching factory di Kabupaten Batang.

“UGM akan mengaktifkan kampus di Kulon Progo, tentu keberadaan bantuan kendaraan ini akan sangat bermanfaat untuk mobilitas staf dan juga mahasiswa. Selain di Kulon Progo kita juga punya PIAT dan juga fasilitas lapangan di tempat-tempat lainnya,” kata Panut. (*)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung RI mengungkap adanya belasan perusahaan importir emas dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor emas di Bandara Soekarno-Hatta.

“Ada BUMN, ada swasta, sebelasan,” ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (8/10).

Dikatakan Supardi, perusahaan-perusahaan tersebut diduga menghindari biaya bea masuk impor. Hanya saja, Supardi enggan berspekulasi lebih jauh dugaan pelanggaran tersebut.

“Nanti makanya nanti, pokoknya nanti masuk ke korupsi atau engga, nanti lah,” kata Supardi.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saksi-saksi seperti pihak dari Bea dan Cukai. Adanya kasus dugaan korupsi impor emas pertama kali dibeberkan dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus dugaan penyelundupan impor emas batangan dari Singapura ke Indonesia, yang terjadi di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Penyelundupan impor emas batang ini, kata Arteria, bermula dari memanipulasi informasi yang tidak benar sehingga logam mulia tersebut tak dikenai biaya impor sebesar 5 persen dan pajak penghasilan impor senilai 2,5 persen.

Menurut Arteria, karena adanya manipulasi tersebut negara berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp2,9 triliun. Angka itu merupakan pajak dari total nilai emas sebesar Rp47,1 triliun.

Karena itu, Arteria meminta Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin untuk mengusut semua perusahaan yang diduga terlibat dalam penyelundupan emas batangan ini. (ant/han)

JABAR, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 3.103 personel komponen cadangan atau komcad dikukuhkan Presiden Joko Widodo di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Jawa Barat, Jumat (8/10). Mereka akan menjadi bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara. Komcad merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Beberapa bulan belakangan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memulai pendaftaran, seleksi, dan latihan komcad sebagai bagian dari alat pertahanan negara. Seleksi dan pelatihan dilakukan lewat mekanisme ketat. Kemudian, personel komcad yang berasal dari masyarakat sipil itu digembleng.

Dalam kesempatan kemarin, Jokowi menekankan bahwa komcad tidak boleh digunakan untuk urusan lain di luar pertahanan negara. “Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara,” kata Jokowi.

Presiden optimistis penetapan komcad akan semakin memperkukuh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Komcad ditempatkan di belakang komponen utama dan komponen pendukung. Mereka hanya bertugas ketika diperintah presiden atau mengikuti latihan. “Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi,” ungkapnya.

Komcad dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Presiden yang akan memobilisasi dengan persetujuan DPR. Sementara itu, komando dan kendalinya berada di panglima TNI.

Bila tidak bertugas, komcad melaksanakan aktivitas harian sesuai dengan latar belakang dan profesi masing-masing. Kepada masyarakat yang sudah sukarela bergabung dalam komcad, presiden memberikan apresiasi. Sebab, mereka telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran yang panjang.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa upaya memperkuat pertahanan negara tidak hanya melalui pembentukan komcad. Pemerintah juga terus memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara menyeluruh di semua matra. Baik itu darat, laut, maupun udara. “Pembangunan (kapal) fregat buatan Indonesia, termasuk peluru kendali untuk pertahanan udara dan pertahanan laut, serta pembangunan kapal selam Indonesia,” paparnya.

Jokowi meminta TNI untuk selalu siaga. Terutama terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa personel komponen cadangan yang dikukuhkan Presiden Jokowi kemarin berasal dari berbagai daerah. Mereka ikut seleksi di beberapa kodam. “Saat ini komcad terdiri atas Rindam Jaya 500 orang, Rindam III/Siliwangi 500 orang, Rindam IV/Diponegoro 500 orang, dan Rindam V/Brawijaya 500 orang,” jelasnya. Selain itu, ada 499 orang dari Rindam XII/Tanjungpura dan 604 orang dari Universitas Pertahanan.

Menurut Prabowo, sishankamrata melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki negara. Termasuk masyarakat yang secara sukarela bergabung dalam komcad. “Dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara,” tegas dia.

Kemenhan memastikan, tidak ada paksaan atau kewajiban untuk bergabung dengan komcad. Setiap masyarakat boleh mengajukan diri. Tentu sesuai aturan dan syarat yang berlaku. (jpc/han)

YOGYAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden RI Joko Widodo meresmikan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha warung-warung kecil di Malioboro, Yogyakarta.

“Dengan mengucap ‘Bismillahirrahmanirrahim’ bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung-warung kecil lewat TNI dan Polri saya nyatakan dimulai,” kata Jokowi di hadapan para pedagang dan pengunjung di Jalan Malioboro, Yogyakarta.

Dalam peresmian itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Presiden dan Menko Airlangga kemudian menyerahkan secara simbolis bantuan tunai kepada sejumlah perwakilan PKL di Malioboro.

“Bantuan ini dimulai pertama kali di kawasan Malioboro,” ujar Jokowi. Presiden RI Joko Widodo meresmikan program bantuan tunai untuk pelaku pedagang kaki lima (PKL) dan warung-warung kecil seluruh Indonesia di Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (9/10).

Bantuan tunai tersebut, kata Jokowi, nantinya akan diperuntukkan bagi sebanyak 1 juta PKL dan pelaku usaha warung-warung kecil di Indonesia dengan besaran bantuan masing-masing senilai Rp1,2 juta.

Mengenai cukup atau tidaknya bantuan itu, Presiden pun mencoba bertanya kepada para pelaku PKL yang berada di kawasan Malioboro.

“Kurang endak? Rp1.200.000 menurut itungan kita cukup,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto mengapresiasi dan berterima kasih dengan bantuan tunai di tengah situasi pandemi COVID-19 yang disertai penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kami atas nama segenap komunitas PKL, andong, becak yang ada di kawasan Malioboro sangat bersyukur dan sangat-sangat terima kasih,” kata Rudiarto.