LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Satgas percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Langkat menggelar rapat membahas vaksinasi dan penyaluran pembayaran biaya pemakaman pasien Covid-19. Rapat ini dipimpin Bupati Langkat Terbit Rencana PA, melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Selasa (22/9).

Dalam kesempatan itu, sekda meminta, Dinas Kesehatan mempercepat proses administrasi pembiayaan pemakaman pasien Covid-19.

Sebab saat ini, pembiayaan sudah dapat lebih cepat disalurkan BPKAD setelah administrasi dilengkapi dan diselesaikan oleh Dinkes. “Biaya pemakaman pasien Covid-19 cepat disalurkan,” pinta Sekda.

Sekda juga meminta kepada para camat se Langkat, menepis isu miring soal biaya tambahan pemakaman Covid-19. Serta menginformasikan tidak ada lagi pemakaman dimalam hari, kepada masyarakat.

“Tidak ada itu biaya tambahan yang harus di keluarkan dari keluarga pasien Covid-19, dan dilarang melakukan pemakaman dimalam hari,” tegas Sekda.

Serta menginstruksikan agar para camat tetap memantau informasi terkait penanganan dan perkembangan Covid-19 di masing-masing wilayahnya.

Plt Kadis Kesehatan dr Juliana meminta agar personel Satgas Covid-19 tingkat kabupaten ditambah agar penanganan kasus Covid-19 dan vaksinasi dapat menjangkau sampai tingkat kecamatan dan desa dengan cepat.

Ia juga meminta, agar pihak kecamatan dan puskesmas, cepat dan lengkap dalam memberikan data administrasi agar pembiayaan pemakaman pasien Covid-19 bisa cepat disalurkan.

“Satu pemakaman biayanya Rp1,4 juta. Jadi data regulasi penjabaran biaya pemakaman senilai Rp1, 4 juta itu, perlu dipaparkan dengan jelas,” paparnya. (mag-6)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 971 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai divaksin dosis pertama, kemarin (22/9). Ini dilakukan demi mendapat kekebalan komunal atau herd immunity setiap WBP.

Pelaksanaan vaksinasi kepada ratusan WBP atas kerja sama Lapas Binjai dengan polres dan pemerintah kota. “Vaksinasi kepada warga binaan dilaksanakan di Aula Lapas Binjai,” kata Kalapas Binjai, Maju Amintas Siburian, Kamis (23/9).

Dengan demikian, sebagian besar WBP di Lapas Binjai sudah mendapat vaksinasi. Kalapas mengucapkan, terima kasih kepada Pemko Binjai dan polres atas pelaksanaan vaksinasi dosis pertama.

“Vaksinasi ini memang harus terus didorong sesuai instruksi Bapak Presiden bahwa, salah satu penanganan covid-19 ini harus benar-benar serius dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaannya serta harus terus dilakukan,” ujar Maju.

Oleh Pemko Binjai mengapresiasi atas kabar vaksinasi kepada WBP yang sudah berjalan dengan baik. “Kami akan terus berkoordinasi untuk pelaksanaan vaksinasi kedua,” tandas Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr Sugianto. (ted/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara kembali melakukan vaksinasi kepada pelajar. Kali ini, sasaran vaksinasi kepada pelajar tingkat sekolah menengah atas sederajat.

Pelaksanaan vaksinasi digelar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Binjai, Jalan Pekanbaru, Binjai Selatan, Kamis (23/9). Selain pelajar, santri juga akan divaksinasi.

Presiden Joko Widodo juga meninjau vaksinasi kepada pelajar dan santri secara virtual dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cilacap. Kabinda Sumut, Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana menyatakan, pihaknya membawa 7.500 dosis untuk warga Kota Binjai.

“Total vaksin yang kami bawa hari ini ada 11 ribu dosis. 7.500 untuk santri, pelajar dan masyarakat kota Binjai, sementara 3.500 lainnya dipusatkan di Pondok Pesantren Darularafah Raya di Kutalimbaru, Deli Serdang,” kata dia.

Perwira tinggi TNI ini menjelaskan, vaksinasi yang digelar di Binjai digelar di sejumlah titik. Selain di MAN Binjai untuk 3.500 dosis, juga ada 4.000 dosis lainnya di Kantor Kelurahan Kebun Lada, Puskesmas Pembantu Jati Karya, Binjai Utara.

Bahkan, kata dia, tim vaksinator juga mendatangi warga dari rumah ke rumah dengan mobil keliling yang dibuat khusus. Totalitas BIN Daerah Sumut melakukan vaksinasi ditularkan dari semangat Presiden Jokowi.

“Semangat Bapak Presiden untuk membawa kita keluar dari pandemi covid-19 dengan menggencarkan vaksinasi, menjadi semangat kami untuk mempercepat program vaksinasi. Terutama di wilayah dengan mobilitas dan interaksi tinggi,” tegas Brigjen TNI Asep.

“Vaksinasi pelajar dan santri ini juga merupakan dukungan BIN agar sekolah dan pondok bisa secepatnya melaksanakan pembelajaran tatap muka,” tandasnya. (ted/azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Stunting adalah kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. BKKBN sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian, diberikan mandat untuk mengentaskan masalah stunting yang terjadi di Indonesia.

Untuk menindaklanjuti pengentasan stunting tersebut, BKKN Sumut melalui programnya melakukan Sosialisasi Pendataan Keluarga di Kelurahan Pekan Tanjungpura, Kabupaten Langkat.

Kegiatan sosialisasi inipun dihadiri mitra kerja BKKBN dari Komisi IX DPR RI, Delia Pratiwi br. Sitepu, SH. Kehadiran wakil rakyat ini untuk memastikan kegiatan dan program yang telah disepakati, terlaksana dengan baik dan lancar.

“Kami Targetkan pendataan kelurga sebanyak 3.671.967 keluarga yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota, 455 Kecamatan dan 6,108 Desa/Kelurahan,” ujar perwakilan BKKBN Sumut, Dedi Iswandi Ssos Mip di sela-sela sosialisasi beberapa waktu lalu.(rel/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang lanjutan gugatan dari sepuluh elemen organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SPSB) yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara (GEBBER Sumut) memasuki sidang kedua.

Sidang terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bupati Deliserdang dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) tersebut, terkait tidak dinaikannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deliserdang untuk tahun 2021.

Sidang yang digelar di Ruang Cakra VI pada Pengadilan Negri Medan, Rabu (22/9), dengan agenda jawaban dari para tergugat, yakni ketiga Intansi Pemerintah tersebut.

Dalam ruang persidangan yang dibuka untuk umum pada sekira pukul 11.00 WIB, Hakim Ketua Safril, bersama kedua hakim anggota yang memimpin jalannya persidangan tampak memberikan kesempatan pada pihak tergugat yang hadir, yakni dua kuasa hukum dari Gubernur Sumut, selaku tergugat 1 dan Bupati Deliserdang sebagai tergugat 2, untuk membacakan jawaban atas gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum yang dilayangkan GEBBER Sumut selaku para penggugat. Sedangkan tergugat tiga dalam hal ini menaker tidak terlihat hadir dalam persidangan.

Usai menyerahkan jawaban dari para tergugat, kuasa hukum GEBBER Sumut Daniel Marbun SH bersama Muhammad Amrul Sinaga SH memohon kepada majelis hakim, agar persidangan gugatan para buruh ini dapat digelar cepat mengingat UMK Deliserdang untuk Tahun 2022 sudah akan dibahas para buruh.

Menyikapi hal tersebut, Majelis Hakim bersepakat untuk menggelar tahapan persidangan pada setiap satu minggu sekali guna menyahuti permohonan para penggugat, dengan menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu 29 September 2021, yakni pekan depan.

Sementara itu Kordinator GEBBER Sumut, Muhammad Sahrum, didampigi para pimpinan buruh lainnya menyampaikan harapan agar majelis hakim dapat memutuskan perkara gugatan buruh dengan seadil-adilnya dan proses secepatnya tanpa mengulur waktu lagi.

“Seperti permintaan kuasa hukum kami, agar sidang dapat berjalan cepat, mengingat selama ini waktu dari kami layangkan gugatan sudah banyak di ulur-ulur jadwal sidangnya, dan mangingat waktu penetapan upah untuk Tahun 2022 sudah mulai dekat. Kita bersyukur hakim telah memenuhi harapan kami, untuk sidang digelar semingu sekali ke depannya,” ujar Sahrum, Kamis (23/9).

GEBBER Sumut, lanjut Sahrum, akan terus mengawal proses persidangan ini, karena pihaknya yang memiliki sekitar kurang lebih 15 ribu anggota yang merupakan pekerja di Kabupaten Deliserdang, sangat dirugikan atas tidak dinaikannya UMK disebabkan dari kebijakan para kepala daerah dan Menaker.

“Seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, gugatan kerugian buruh yang tergabung dalam GEBBER Sumut adalah Rp58 Miliyar. Untuk itu kami mohon doa seluruh buruh khususnya Deliserdang agar tuntutan buruh dimenangkan dan atau Bupati segera menaikan UMK Tahun 2021 untuk seluruh buruh di Kabupaten Deliserdang,” tegas Sahrum yang juga ketua DPC F SP Kahut KSPSI Deliserdang ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, GEBBER Sumut yang merupakan gabungan aliansi 10 SP/SB, yakni KSPI-FSPMI Deliserdang (DS), FSP Kahut SPSI DS, FSP Lem SPSI DS, FSP PPP SPSI DS, FSP KEP SPSI DS, FSP RTMM SPSI DS, F SB Kikes SBSI DS, SBSI 92 DS, KGB Peta dan SBSU, telah melayangkan gugatan perdata kerugian buruh akibat tidak dinaikannya UMK Deli Serdang ini sejak bulan Juni 2021 di Pengadilan Negri (PN) Medan.

Hingga saat ini, sidang baru saja dimulai sebanyak dua kali, terhitung perdana dimulai sejak 15 September 2021 yang lalu.

Dalam gugatanya yang ditujukan pada Gubsu, Bupati Deliserdang dan Menaker, GEBBER Sumut meminta PN Medan agar menuntut kerugian buruh terhadap ketiga Intansi pemerintah tersebut agar membayar kerugian materil kaum buruh sebesar Rp58 Miliyar atas tidak dinaikannya Upah buruh dan atau segera menaikan UMK dan UMSK buruh Deli Serdang untuk tahun 2021. (dwi/azw)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara menggangap aksi yang dilakukan para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahaan APBD 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tersebut bukanlah mementingkan hajat hidup masyarakat.

Divisi Advokasi dan Data Fitra Sumut Irvan Hamdani Hasibuan, mengatakan aksi anggota dewan Banggar itu yang dinilai telah bersikap arogan.

Semestinya, jikapun ada cara-cara penolakkan dapat dilakukan dikeputusan tertinggi disaat paripurna. Walaupun pembahasan ini, dinilai mereka tidak lagi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Sangat kita sayangkan aksi penyiramannya. Semestinya, kalau ada penolakkan bisa dilakukan dalam rapat paripurna, bukan cara-cara anarkis. Biarlah tahapan pembahasan itu dilakukan. Karena pengambilan keputusan tertinggi itukan diputuskan dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, pembahasan KUPA PPAS di Badan Anggaran (Banggar) itu merupakan tahapan dari agenda dan jadwal hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus).

“Jadi, biarlah pembahasan itu diuji dalam rapat paripurna sebagai rapat tertinggi,” sambung dia.

Lebih lanjut Irvan mengatakan, DPRD seharusnya menyoroti pembahasan KUA PPAS karena terkait hajat hidup masyarakat. Bukan cara-cara ngotot-ngototan, adu mulut soal aturan.

Lantaran, sesuai amanat kontitusi dalam pembahasan APBD sebagaimana Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 217.

Dan, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Tata Tertib DPRD. Dijelaskan Irvan, DPRD membahas dan menyetujui APBD, dengan kewenangannya hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan Gubernur, Walikota dan Bupati.

Namun melihat kejadian itu, menurut Irvan, justru masyarakat yang menjadi korban. Sebab, program-program yang ditujukan untuk masyarakat akan tertunda lantaran Perubahaan APBD 2021 tidak menuai kesepakatan bersama.

“Jadi disni Fitra menilai DPRD lebih mengutamakan kepentingan kelompok, bukan kepentingan masyarakat Humbahas. DPRD lemah dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, serta salah dalam menggunakan hak budgeting yang menjadi fungsi dan peran mereka sebagai wakil rakyat,” ujar Irvan.

Diberitakan sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ricuh saat rapat pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahaan tahun anggaran 2021 untuk pengambilan keputusan dibawa ke sidang paripurna, Senin (20/9) lalu. (des/ram)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyebutkan bahwa program pembangunan tahun depan (2022) di Tapanuli Utara (Taput) akan difokuskan untuk pengembangan pertanian dan perbaikan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Taput di Sopo Partukkoan Gedung Kesenian, Tarutung, Rabu (22/9). Hadir di antaranya Ketua TP-PKK Sumut Nawal Lubis dan Bupati Taput Nikson Nababan.

“Saya berusaha menyelesaikan persoalan yang ada. Untuk percepatan perbaikan jalan (provinsi), segera persiapkan timnya (perencanaan). Memang sekarang bukan waktunya untuk bicara yang enak-enak. Tetapi saya hadir di sini, karena saya mencintai rakyat,” ujar Gubernur, dalam pertemuan bersama perangkat pemerintahan se-Kabupaten Taput.

Selain itu, Gubernur juga menyebutkan bahwa pertanian di Taput merupakan sektor yang potensial. Namun ada beberapa lokasi yang perlu perhatian pemerintah, terutama infrastruktur irigasi persawahan.

“Saya sudah iya-kan (setujui), saya sudah perintahkan agar itu dialokasikan di tahun depan. Jadi serapan anggaran supaya bisa dipercepat, begitu juga di Kabupaten Taput (APBD Taput),” jelasnya.

Gubernur juga mengingatkan agar seluruh masyarakat Taput, bisa mendukung sektor pariwisata, terutama bagaimana memberikan pelayanan serta keramahtamahan kepada setiap orang yang berkunjung ke kabupaten ini.

Sementara Bupati Taput Nikson Nababan mengapresiasi kehadiran Gubernur di kabupaten mereka. Apalagi permohonan untuk perbaikan dan pembangunan jalan provinsi, terutama jalur Taput-Lahuhanbatu, sebagai alternatif, khususnya dalam pengiriman hasil pertanian, mendapat respons yang positif dari Gubernur, yang langsung memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan perencanaan.

Permohonan tersebut, mengingat kondisi jalan lintas Sipahutar-Pangaribuan cukup memprihatinkan. Kemudian jalur tembus dari Taput-Labuhanbatu agar dapat dibuka, sehingga dapat memangkas waktu tempuh hingga empat jam, dan telah dibicarakan bersama kedua daerah.

“Juga ada dua irigasi yang perlu perhatian Pak, itu mengaliri ribuan hektare sawah padi. Jadi, terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah datang dan memberikan bantuan provinsi, kemudian ada juga bantuan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Dengan bantuan ini, semoga Sumatera Utara menjadi yang terdepan dari provinsi lain,” jelas Nikson.

Kunjungan kerja tersebut, juga dirangkai dengan penyerahan bantuan alat pertanian, alat kesehatan, usaha kecil, serta meninjau stan UMKM di Sopo Partukkoan. Turut mendampingi Gubernur, Staf Ahli Gubernur Binsar Situmorang, Kepala Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede, Kepala Biro Umum Mahfullah Daulay, Kepala Dinas Kesehatan Ismail Lubis, serta sejumlah pejabat. (prn)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tahap 2, untuk penyelarasan draf master plan Smart City dan Koordinasi Implementasi Program Quick Win Kabupaten di Gedung Sada Ahmo Sidikalang, Rabu (22/9).

Bupati mengatakan, konsep smart city untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan berbagai perangkat IoT untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan layanan kepada masyarakat.

“Semua harus terkoneksi. Dengan demikian akan membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Itulah makanya pemerintah mencanangkan smart city bagi daerah yang terpilih. Hasil akhirnya layanan kita akan lebih mudah,” jelas Eddy.

Menurut Eddy, digitalisasi mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolaan tata kelola pemerintah.

“Dengan menerapkan sistem digital aspek dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan, memberikan ruang transparansi yang akhirnya dapat mendorong peningkatan sikap responsif masyarakat dalam pembangunan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmatsyah Munthe mengatakan, kegiatan tahap awal sudah dilakukan di Balai Budaya, Sidikalang, beberapa waktu yang lalu.

“Program ini akan mensinkronkan renstra organisasi perangkat daerah (OPD) dengan rencana aksi dan program smart city ditambah dengan program quick win Kabupaten. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari,” ujarnya.

Sementara itu, Fitrah R Kautsar tenaga ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai narasumber dalam bimtek menjelaskan, kegiatan itu untuk mematangkan rencana yang sudah dibangun di tahap I, dan menindaklanjutinya pada kegiatan tahap II.

“Kita akan coba matangkan rencana program quick win sebagai program Smart City di Kabupaten Dairi. Progres di sini sangat baik, karena Bupati terlibat langsung. Saya berharap Kabupaten Dairi dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkapnya. (rud/ram)