PERNYATAAN SIKAP: Ketua PDK Kosgoro 1957 Dairi, Sabam Sibarani (tengah), Sekretaris, Robert Sianturi dan Bendahara,David PNSM Tambunan membacakan pernyataan sikap.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sabam Sibarani terpilih menjadi Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Kabupaten Dairi periode 2021-2026. Penetapan Sabam menjadi Ketua dalam musyawarah PDK Kosgoro 1957 Dairi di gedung Nasional Djauli Manik, Selasa (12/10).
PERNYATAAN SIKAP: Ketua PDK Kosgoro 1957 Dairi, Sabam Sibarani (tengah), Sekretaris, Robert Sianturi dan Bendahara,David PNSM Tambunan membacakan pernyataan sikap.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Pelantikan pengurus PDK Kosgoro 1957 Dairi dilakukan Ketua PDK Kosgoro 1957 Sumatera Utara, Reza Fahrumi Tahir. Adapun pengurus dilantik Ketua Sabam Sibarani, Sekretaris Robert Sianturi dan Bendahara David PNSM Tambunan.
Ketua PDK Kosgoro Sumut, Reza Fahrumi Tahir mengatakan, Musda ini sangat penting bukan hanya untuk Kasgoro tetapi untuk setiap organisasi dan Parpol. Untuk Kasgoro sendiri, ini merupakan musda yang kesekian kali, di mana sebelumnya sudah dilakukan di Samosir dan Pakpak Bharat.
“Bagi kita, musda ini bukan hanya mekanisme 5 tahun, tetapi musda ini mekanisme penyelesaian organisasi. Musda juga menyusun program tertunda seperti kebijakan yang belum terlaksana pada periode sebelumnya,” ujarnya.
Dijelaskannya, Musda ini mekanisme berdemokrasi internal, tempat belajar mengkritik dan menerima kritik. Output musda ini harus melahirkan koperasi yang bisa mengayomi ekonomi semua anggota Kosgoro Dairi. Karena cikalbakal Kosgoro berawal dari koperasi sebagai ekonomi rakyat. Dairi punya potensi ekonomi yang bisa dimamfaatkan.
Wakil Ketua Umum Kosgoro, Ir Lamhot Sinaga menegaskan, Sabam Sibarani merupakan kader tulen Kosgoro dan kader senior Golkar Dairi. Lamhot mengaku, Ketua DPD I Golkar Sumut, Musa Rajekshah dan Ketua PDK Kosgoro Sumut, Reza Fahrumi Tahir bertanya ke dia tentang Sabam.
“Saya sampaikan sama mereka, kalau Golkar mau besar di Dairi jangan diganti dari jabatan Sekretaris maupun Ketua DPRD. Begitu juga dengan PDK Kosgoro, kalau mau besar di Dairi, Sabam Sibarani jadi Ketua,” ucap Lamhot.
Legislator Senayan itu juga mengungkap, bila ada orang yang mencoba menggoyang posisi Sabam, kalau sabam disentuh, sama menyentuh Lamhot Sinaga, tandasnya.
Untuk membantu warga Dairi dalam menuntaskan vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Lamhot berjanji kepada Kosgoro Dairi, pada bulan November 2021 mendatang, akan menggelar vaksinasi tahap 1 sebanyak 5000 vaksin. Dan bulan Desember 2021, vaksinasi tahap 2 juga sebanyak 5000 vaksin.
Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menyambut baik musda dilakukan PDK Kosgoro Dairi. Ia mengaku, masih baru di Golkar dan mau banyak belajar dari kader senior. “Sebagai Ketua Golkar, wajib membesarkan Kosgoro,” terangnya.
Sabam Sibarani menyampaikan, pelaksanaan musda sudah lama tertunda. Tetapi, walaupun tertunda pihaknya tetap bertekad untuk melaksanakannya.
Ia menegaskan, Kosgoro Dairi bertekad sebagai terdepan mendukung partai Golkar di Kabupaten Dairi. Sabam berjanji, dihadapan Wakil Ketua Umum Kosgoro dan Ketua Kosgoro Sumut, akan mencetak kader Kosgoro sebanyak 3 ribu orang, guna mendukung keinginanan Ketua DPD I Golkar Sumut, Musa Rajekshah mencetak 2 juta kader Golkar di Sumut.
“Guna mewujudkan target tersebut, kami akan melaksanaknakan konsolidasi ke15 kecamatan. Kosgoro Dairi bertekad mendukung Golkar Dairi memenangkan pemilihan calon anggota legislatif (Pilcaleg), pemilihan kepala daerah Bupati/ Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur serta pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 mendatang,” ujarnya.
Pada keeempatan itu juga, PDK Kosgoro 1957 Dairi, membacakan pernyataan sikap siap mendukung/memenangkan kembali Ketua PDK Kosgoro 1957 Sumut, Reza Fahrumi Tahir pada Musda PDK Kosgoro Sumut, bulan Desember 2021 mendatang serta memenangkan Ketua DPD I Golkar Sumut, Musa Rajekshah menjadi Gubernur Sumatera Utara pada Pilgubsu tahun 2024 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Wakil Ketua Umum Kosgoro juga anggota DPR-RI, Ir Lamhot Sinaga, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, pengurus Kosgoro 15 Kecamatan serta undangan lainya. (rud/ram)
Kementerian Perdagangan menggelar webinar dialog kebijakan “Gambir Trade Talk ke-3” yang mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Digital: Kesiapan Indonesia" pada Selasa (12 Okt). Acara ini menghadirkan sambutan kunci dari Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
SUMUTPOS.CO – Besarnya potensi ekonomi digital Indonesia mendorong pemerintah terus melakukan akselerasi pertumbuhan sektor ini di tengah Pandemi Covid-19. Dengan 197 juta penduduk yang memiliki akses internet dan akan tumbuh menjadi 250 juta orang pada tahun 2050, Indonesia jadi pasar yang menjadikan bagi ekonomi digital. Perniagaan elektronik ekonomi digital diprediksi akan menyumbang 33 persen atau sebesar Rp 1.908 triliun pada 2030.
Kementerian Perdagangan menggelar webinar dialog kebijakan “Gambir Trade Talk ke-3” yang mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Digital: Kesiapan Indonesia” pada Selasa (12 Okt). Acara ini menghadirkan sambutan kunci dari Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam diskusi ekonomi virtual Gambir Trade Talk ke-3 yang mengambil tema ‘Transformasi Ekonomi Digital: Kesiapan Indonesia’, Selasa (12/10).
Menurutnya, jika diukur dari gross merchandise value (GMV), potensi ekonomi digital Indonesia jauh melebihi negara-negara lain di kawasan ASEAN. Pada 2020 lalu, ekonomi digital Indonesia baru berkontribusi sebesar empat persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pada 2030 mendatang, ekonomi digital Indonesia diyakini akan tumbuh setidaknya delapan kali lipat dan menjadi berkontribusi 18 persen terhadap PDB.
“Niaga elektronik (E-commerce) diperkirakan masih akan menguasai peta ekonomi digital Indonesia pada 2030 dengan kontribusi mencapai Rp 1.908 triliun atau sekitar 33 persen. Sementara itu, kontribusi besar lainnya bagi ekonomi digital Indonesia akan bersumber dari business to business, termasuk rantai nilai dan logistik, yang sebesar Rp763 triliun atau 13 persen; online travel sebesar Rp575 triliun atau 10 persen; dan corporate services sebesar Rp529 triliun atau 9 persen,” ungkap Mendag Lutfi.
Webinar dimoderatori oleh Ekonom World Bank Group Jakarta, Maria Monica Wihardja. Hadir sebagai narasumber yaitu Co-Founder & Managing Partner East Ventures, Wilson Cuaca; Wakil Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Pandu Adi Laras; Founder TaniHub, Pamitra Wineka; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan; serta President Commisioner A.T. Kearney Alessandro Gazzini.
Untuk mewujudkan transformasi dan akselerasi ekonomi digital Indonesia, Mendag Lutfi menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan cetak biru yang berfokus pada tiga hal.
Pertama, meningkatkan jumlah talenta digital baik di instansi pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan akademisi. Kedua, mengakselerasi investasi infrastruktur hingga pelosok Nusantara agar tidak ada kesenjangan digital. Ketiga, memastikan regulasi dan kebijakan terkait ekonomi digital Indonesia bersifat adaptif, proaktif, dan kolaboratif, selain itu harus memfasilitasi inovasi dan memastikan adanya lingkungan bisnis yang adil dan inklusif.
Gambir Trade Talk ke-3 diadakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan. Diskusi kali ini bertujuan memperoleh gambaran serta memahami arah pengembangan transformasi digital Indonesia dari perspektif pemerintah, pelaku usaha, dan investor.
Gambir Trade Talk ke-3 menghadirkan narasumber Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan; Wakil Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Pandu Adi Laras; anggota Komite Perdagangan Komoditi Digital Kadin dan Founder TaniHub, Pamitra Wineka; Co-Founder & Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca; dan Partner, President Commissioner A.T. Kearney, Alessandro Gazzini. Diskusi dimoderatori oleh ekonom the World Bank Group, Maria Monica Wihardja.
Dalam sambutan pembukanya, Kepala BPPP Kemendag Kasan menyampaikan bahwa transformasi dan adaptasi teknologi digital adalah hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Bahkan, transformasi ini harus segera diakselerasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusitivitas bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Ekonomi digital telah meningkatan efisiensi sistem perekonomian global dan menawarkan solusi agar transaksi perekonomian tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Saat ini ekonomi digital merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Kasan.
Co-Founder & Managing Partner East Ventures Willson Cuaca menyampaikan, pandemi Covid-19 memberi tekanan yang luar biasa pada hampir seluruh aspek perekonomian, namun di saat yang bersamaan membuka peluang luar biasa bagi pelaku usaha yang dapat memanfaatkan fenomena digitalisasi. “Saat ini terdapat beberapa produk ekonomi digital yang berkembang pesat di masa pandemi Covid-19, antara lain perusahaan rintisan yang terdapat pada industri edutech, healthcare, smart retail, e-commerce, fintech, enabler, cloud kitchen, dan B-to-B,” ujar Willson.
Wakil Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kadin Pandu Adi Laras menambahkan, Indonesia bukan hanya negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terdepan di ASEAN, tetapi juga negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di ASEAN. “Indonesia merupakan negara dengan penyumbang perusahaan startup terbanyak di ASEAN dengan jumlah perusahaan lebih dari 2.200 entitas. Laju penetrasi internet di Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan memicu lahirnya wirausahawan di bidang teknologi dan startup,” kata Pandu.
Sementara itu, anggota Komite Perdagangan Komoditi Digital Kadin dan Founder TaniHub Pamitra Wineka memaparkan, pengembangan ekonomi digital di Indonesia memberikan banyak multiplier effect seperti pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan kekayaan. “Seiring dengan pertumbuhan pesat di area infrastruktur, pemerataan kekayaan diprediksi akan terus terjadi dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan,” kata Pamitra.
President Commisioner A.T. Kearney Alessandro Gazzini menuturkan, saat ini terdapat beberapa hambatan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Tingkat literasi teknologi yang masih rendah menjadi salah satu hambatan utama selain persepsi masyarakat bahwa belanja secara daring lebih mahal karena ongkos kirim serta masalah ketersediaan produk.
“Berdasarkan survei oleh A.T. Kearney, ‘tingkat kemudahan penggunaan’ merupakan hambatan yang paling sering dialami oleh para pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi ke dalam usahanya, sebesar 53 persen; diikuti ‘harga dan promosi’ sebesar 44 persen; dan ‘ketersediaan produk’ sebesar 41 persen,” jelas Alessandro.
Akselerasi Adil dan Inklusif Dalam diskusi, mengemuka pembahasan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini investasi digital di Indonesia meningkat sangat tajam. Maka, ekonomi digital harus bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Semangat yang diusung pemerintah adalah terciptanya perdagangan yang adil dan equal level of playing field.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan yang menjadi salah satu narasumber diskusi menyampaikan peran pemerintah dalam akselerasi ekonomi digital Indonesia melalui regulasi. Ia mengatakan, di balik potensi luar biasa ekonomi digital, terdapat tantangan perdagangan yang memerlukan pengaturan pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan beberapa landasan hukum untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, adil, dan bermanfaat.
“Peran nyata pemerintah dalam memaksimalkan potensi serta mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pengembangan e-commerce hadir dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” kata Oke.
Diskusi Gambir Trade Talk dapat diikuti kembali di YouTube BPPP Kemendag lewat tautan: https://www.youtube.com/watch?v=OCsQsJxpggw (*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD PDI Perjuangan dan Projo Sumut menggelar vaksinasi massal di 20 lokasi tersebar di 8 kabupaten/kota se-Sumut secara serentak, Sabtu (16/10/2021). Vaksinasi ini menyasar 10.350 warga Sumut hingga ke pelosok desa.
“Gelaran vaksinasi ini sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Kami Kader PDI Perjuangan bersama pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam memberikan kemudahan akses terhadap program vaksinasi Covid-19,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon kepada wartawan di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu (13/10/2021).
Demi suksesnya program vaksinasi ini, Rapidin menginstruksikan kepada struktur partai untuk mendata anggota masyarakat yang belum divaksin agar didaftarkan kepada pelaksana vaksinasi di titik-titik yang sudah ditentukan.
Sementara Ketua DPD Projo Sumut, Ramses Simbolon menyatakan, kegiatan vaksinasi ini adalah gerakaan nasional percepatan vaksinasi Covid-19 di Sumut. “Masih banyak masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk vaksinasi, kegiatan ini juga dapat dimaknai sebagai gerakan politik untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat” lanjut Ramses.
Adapun titik-titik pelaksanaan gerakan vaksinasi berkeadilan serentak pada tanggal 16 Oktober 2021 sebagai berikut:
Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut Jalan Jamin Ginting sebanyak 400 vaksin
Medan Johor di SMA ST. Ignatius Jalan Karya Wisata No. 6 Kel. Gedung Johor sebanyak 970 vaksin
Ex. RS. Sari Mutiara Jalan Kapten Muslim Medan sebanyak 1000 vaksin
SMA Swasta Cahaya Jalan Hayam Wuruk No. 11 Kel Petisah Hulu Medan sebanyak 1000 vaksin
Kabupaten Samosir di 4 titik yaitu Kantor Desa Sigaol, Kantor Desa Sipinggan, Kantor Polres Jalan Danau Toba Pengururuan dan Kantor Desa Rianiate total sebanyak 1000 vaksin
Kabupaten Sergei di Perguruan Swasta Satria Darma Jalan Akasia no. 8 Jambur Pulau dan SMK Swasta Setia Karya Pegajahan Kecamatan Pegajahan sebanyak 1000 vaksin
Kabupaten Simalungun di Klinik Permata Jalan Sudirman Seribudolok Kec. Silimakuta, SD Negeri 01 Dusun Simpang Pane Nagori Pematang Pane Kec. Panombean Pane, Gedung Siantar Harmony Land Dusun Batu VII Dolok Hataran Kec. Siantar. Sebanyak 1000 vaksin
Kabupaten Dairi, Aula Paroki Gereja Katolik St. Maria Jalan Marga Silima Kota Sidikalang, Aula Paroki Gereja Katolik St. Viato Dionisus Kec. Sumbul, Aula Paroki St. Petrus dan Paulus Jalan SM Raja Prongil, Aula Paroki St Perawan Maria Gebung Karmel Kec Tigalingga sebanyak 1000 vaksin.
Kabupaten Deli Serdang dilapangan Tengku Raja Muda Jalan Tengku Raja Muda, Petaoaham Lubuk Pakam, sebanyak 1000 vaksin
Kabupaten Labusel di Yayasan Pendidikan SMA Tasik Raja Desa Bukit Tujug Kec. Torgamba, sebanyak 1000 vaksin
Kabupaten Toba, di SD St. Plus dan SMP Kartini Jalan Lumban Rao Kec. Parsoburan, sebanyak 1000 vaksin.(adz)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO- Berkat laporan masyarakat, Satreskrim Polres Tebingtinggi mengamankan sejumlah mesin judi tembak ikan di Warung Kopi Tumpak Sitorus, di Dusun Pardomuan, Desa Gelam Sei Sarimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Sergai, Selasa malam (12/10). Menurut Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, AKP Wirhan Arif, masyarakat sekitar warung kopi tersebut sudah sangat resah, sehingga mereka menginformasikan kepada Kepolisian.
AMANKAN : Satreskrim Polres Tebingtinggi berhasil mengamankan satu buah mesin judi tembak ikan di Kecamatan Bandar Khalifah. (Sopian/Sumut Pos).
“Kami turun langsung ke lapangan dan melakukan pengecekan atas informasi tersebut. Ternyata benar, di warung kopi milik Tumpak Sitorus itu ditemukan mesin judi tembak ikan. Pada saat ditemukan, mesin judi tersebut dalam keadaan tidak beroperasi dan tidak ada orang yang sedang bermain,” terang AKP Wirhan Arif.
Kemudian, lanjutnya, Tim Elang Sakti Satreskrim Polres Tebingtinggi melakukan pengamanan mesin judi tersebut dan membawanya ke Polres Tebingtinggi serta mendata identitas pemilik warung guna proses penyelidikan lebih lanjut. “Petugas mengamankan mesin judi jenis ikan ke Polres Tebingtinggi. Melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan mesin judi tembak ikan tersebut,” tegas Wirhan Arif. (ian)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Aksi pencurian kabel opstig milik PLN dengan tersangka sebanyak 1 orang digagalkan oleh warga. Pencurian kabel ini dilakukan dengan memotong kabel opstik jenis NYY 4×70 mm incoming trafo ke LVC Jaringan Tegangan Rendah pada Minggu (10/10) pukul 15.55 WIB. Lokasi pencurian ini masuk ke dalam wilayah kerja PLN ULP Binjai Timur.
Dalam aksinya tersangka diketahui oleh warga sekitar dan langsung melaporkan terjadinya pencurian kabel ke Call Center 123. Begitu mendapatkan informasi, petugas PLN langsung menuju ke lokasi tempat terjadinya pencurian tersebut. Dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian, petugas mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian telah ditangkap oleh warga yang berada di lokasi kejadian dan diserahkan ke Polsek Sunggal untuk diperiksa.
Manager PLN ULP Binjai Timur, Elfian, selanjutnya mengerahkan petugas PLN untuk melakukan langkah perbaikan secara tanggap dan cepat dengan menyambung kabel opstig yang putus sehingga listrik dapat menyala kembali. Elfian juga telah berkoordinasi dengan pihak Polsek Sunggal untuk memastikan bahwa tersangka diproses lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan kelengkapan dokumen terkait aksi pencurian tersebut.
“Kami seluruh manajemen PT PLN (Persero) menyampaikan terima kasih atas kerjasama pihak Polsek Sunggal yang telah memproses tersangka pelaku pencurian kabel opstig ini. Tentunya juga kepada seluruh warga Bintang Terang yang telah menggagalkan aksi pencurian ini,” ujar Elfian.
Manager UP3 Binjai, Ariadi Wisnu Sukendar berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah merugikan PLN dan masyarakat, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. “Aksi pencurian ini sangat berbahaya, selain membahayakan pelaku pencurian dari sengatan listrik, juga merugikan pelanggan sekitar karena akan menyebabkan padamnya aliran listrik,” kata dia.
Atas kejadian ini, PT PLN (Persero) juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi instalasi listrik di sekitar rumahnya. Jika menemukan oknum-oknum yang mencurigakan dapat melapor ke pihak yang berwenang sebagai langkah antisipatif. (ila)
TERANGKAN: Kepala Dispemdes Dairi, Junihardi Siregar (kiri) diampingi Kabid Administrasi dan Pemerintahan Desa, Selamat Bancin menerangkan jelang pelaksanaan Pilkades serentak 106 Desa pada, 25 November 2021 mendatang.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 106 desa di Kabupaten Dairi, warga dikabarkan rame-rame urus tempat tinggal/kependudukan.
TERANGKAN: Kepala Dispemdes Dairi, Junihardi Siregar (kiri) diampingi Kabid Administrasi dan Pemerintahan Desa, Selamat Bancin menerangkan jelang pelaksanaan Pilkades serentak 106 Desa pada, 25 November 2021 mendatang.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Dairi, Junihardi Siregar didampingi Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa, Selamat Bancin, Selasa (12/10) membenarkan, ada fenomena perpindahan masyarakat antar desa jelang Pilkades serentak, 25 Neovember 2021 mendatang. Bahkan, diduga ada memobilisasi warga pindah.
“Informasi diperoleh banyak warga mengurus pindah, misalnya dari Desa A yang tidak ikut melaksanakan Pilkades serentak pindah ke Desa B yang menggelar Pilkades,”sebut Junihardi.
Menyikapi hal itu, Dispemdes telah mensosialisasikan kepada panitia pemilihan kepala desa (P2KD), supaya cermat meneliti sebelum ditetapkan menjadi pemilih tetap dan melaksanakan Pilkades sesuai regulasi.
Junihardi memaparkan, Pilkades diatur daIam peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2019, dan khusus penetapan pemilih diatur dalam pasal 9. Pemilih yang menggunakan harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Selanjutnya, berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
Artinya, masyarakat tidak bisa ikut memilih jika hanya memiliki surat domisili harus dikuatkan dengan KTP atau surat keterangan kependudukan, ucap Junihardi. Sehingga adanya fenomena masyarakat mengurus pindah jelang Pilkades untuk melakukan kecurangan dalam Pilkades nanti, sudah jelas diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2015.
“Kita sudah tegaskan kepada P2KD supaya melaksanakan Pilkades mengacu kepada Perda dimaksud. Junihardi menyampaikan, tahapan Pilkades saat ini sudah masuk tahapan pendaftaran bakal calon (Balon) kades, 12-20 Oktober 2021,” tambahnya.
Lalu, 21 Oktober 2021, verifikasi berkas dan penetapan calon kades dan termasuk perpanjangan waktu pendaftaran jika balon kades kurang dari 2 orang, dan jika balon lebih dari 5 orang akan dilakukan seleksi tambahan yang difasilitasi panitia kabupaten, ujar Junihardi.
Sementara itu, bagi kepala desa incumben, jika maju kembali calon kades harus cuti setelah ditetapkan menjadi calon. Dan jika perangkat desa maju sebagai balon kades, harus cuti sebelum pendaftaran.
Dan untuk balon kades incumben ada syarat khusus yaitu harus menyampaikan laporan pertanggungkawaban akhir masa jabatan kepada BPD. (rud)
DIAMBIL SUMPAH: Ir.Jonatan Tarigan diambil sumpah saat dilantik sebagai Direksi PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo.solideo/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Hingga kini berbagai masalah masih mendera PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo. Data pelanggan, penertiban sambungan liar, penertiban pengutipan kepada pelanggan dan pengelolaan sumber daya manusia adalah beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Bahkan yang yang lebih penting adalah mengatasi persoalan ketidakketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di Kota Kabanjahe.
DIAMBIL SUMPAH: Ir.Jonatan Tarigan diambil sumpah saat dilantik sebagai Direksi PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo.solideo/SUMUT POS.
Semua masalah ini diminta haris segera diatasi. Perintah ini disampaikan Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang saat melantik Ir.Jonatan Tarigan sebagai Direksi PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo, di aula Kantor Bupati Karo, Selasa (12/10)siang.
Cory juga menegaskan, agar direksi yang baru dilantik segera membenahi PDAM Tirta Malem dan bekerja fokus pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya sangat mengharapkan segera adanya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan PDAM Tirta Malem kedepan. Terutama dalam penertiban data pelanggan, penetiban sambungan liar, penertiban pengutipan kepada pelanggan dan pengelolaan sumber daya manusia di PDAM Tirta Malem. Serta yang paling utama adalah terpenuhinya akses air minum yang layak kepada masyarakat,” tegasnya
Selain itu, Bupati Karo juga meminta kepada direksi yang baru segera melakukan koordinasi yang intens dengan SKPD terkait menyangkut rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026 dalam pengelolaan PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo.
“Serta segera menyelesaikan proses rancangan Lerda dengan DPRD Kab. Karo sebagai dasar penyertaan modal kepada PDAM Tirta Malem dalam rangka mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan dan rancangan peraturan daerah perubahan nama PDAM Tirta Malem menjadi Perumda Air Minum Tirta Malem sesuai dengan amanat PP No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,” ungkap Bupati Karo. (deo/han)
RAKOR: LO BNPB Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Darlan Harahap bersama Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat memimpin rakor penangan Covid-19 di Tebingtinggi.SOPIAN/sumutpos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – LO Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Darlan Harahap memberikan apresiasi kepada Satgas Covid-19 Kota Tebingtinggi yang telah bekerja keras bersama tim lainnya dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Tebingtinggi, sehingga bisa menjadi Level 1 dalam perpanjangan masa PPKM.
RAKOR: LO BNPB Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Darlan Harahap bersama Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat memimpin rakor penangan Covid-19 di Tebingtinggi.SOPIAN/sumutpos.
“Kami berikan apresiasi besar kepada Pemko Tebingtinggi dan Satgas Covid-19 atas kinerjanya, semoga ini bisa dipertahankan,” bilang Mayjen TNI Purn Darlan Harahap didampingi Sekretaris Satgas Pemprov Sumut Drs Arsyad Lubis dan Kadis Kesehatan Pemprov Sumut drg Ismail Lubis, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) evaluasi penanganan Covid-19 Kota Tebingtinggi di Ruang Aula Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (11/10).
LO BNPB Pusat Mayjen TNI Purn Darlan Harahap mengungkapkan rasa bangga atas capaian Kota Tebingtinggi, yang mampu menurunkan level PPKM dari level 3 ke level 1. “Kami turut bangga dari apa yang dicapai Kota Tebingtinggi, bahwa Kota Tebingtinggi termasuk salah satu dari 4 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara bisa mencapai level 1 (level PPKM) yang awal dulu sempat ketar-ketir,” ujar Darlan Harahap.
Ditambahkannya, bahwa protokol kesehatan 5M adalah kunci utama serta melibatkan stakeholder dan sosialisasi edukasi tetap ditingkatkan. Protokol kesehatan 5 M itu kunci utama. Jadi di sinilah yang kita sampaikan, mari kita semua melibatkan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Memang jadi tugas berat.
“Ke depan bagaimana masyarakat sadar benar bahwa Covid-19 itu ada dan walaupun kita sudah memberi sosialisasi dan edukasi, saya harap tetap kita tingkatkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tebingtinggi melakukan kegiatan kegiatan secara berjenjang (penanganan Covid-19), dengan mengaktifkan Satgas Covid-19 ditingkat Kecamatan dan Kelurahan. Kita berpesan agar meningkatkan 3T secara terus-menerus dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.
“Kepada Camat dan Puskesmas, agar bekerja sama dengan Koramil 13 Tebingtinggi dan Polres, dalam hal meningkatkan 3 T secara terus menerus disamping juga penerapan protokol kesehatan. Di hulu ada sosialisasi informasi oleh Diskominfo dengan Kecamatan dan penanganan oleh Polres dan Satpol PP,” ucap Umar.
Umar kembali mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga Protokol Kesehatan 5M, kiranya masyarakat harus kooperatif membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan Tracing pelacakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 serta tidak menyembunyikan pasien konfirmasi Covid-19 agar dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Tebingtinggi. (ian/han)
TIDAK BERMASKER: Pelajar SMP Negeri 7 Kota Tebingtinggi di halaman sekolah tidak menggunakan masker.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Meski pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Kota Tebingtinggi telah diberlakukan, masih banyak pelajar ditemukan tidak menggunakan masker saat di sekolah. Bahkan sekolah juga masih ada belum mempersiapkan dan menerapkan Prokes saat PTM dilaksanakan.
TIDAK BERMASKER: Pelajar SMP Negeri 7 Kota Tebingtinggi di halaman sekolah tidak menggunakan masker.
Kondisi itu ditemukan saat Tim Satgas Covid-19 bagian penanganan sosialisasi dan edukasi Dinas Kominfo Tebingtinggi bersama Polri, TNI, Rapi, melakukan kunjungan mendadak ke SMP Negeri 7 di Jalan Syek Beringin, Kelurahan Tebingtinggi, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Selasa (12/10) pagi.
Tim menemukan beberapa pelanggaran prokes, seperti tidak adanya sabun di tempat cucian tangan, air ada yang tidak mengalir serta peserta didik saat pulang dan masih di lokasi sekolah banyak tidak menggunakan masker.
Saat berada di lokasi sekolah, pihak kepolisian Polres Tebingtinggi bersama Tim Satgas Covid-19 sempat menegur para pelajar SMP untuk menggunakan masker, ada dari mereka langsung memakai masker yang disimpan dalam tasnya, ada yang hanya diam dan langsung keluar halaman sekolah. Mungkin ada dugaan kurangnya sosialisasi dari guru kepada siswa siswi terkait prokes.
Parahnya lagi, Tim Satgas Covid-19 juga sempat menegur seorang guru yang tidak menggunakan masker. Namun guru tersebut beralasan tidak bisa menggunakan masker karena sesak napas.
Perihal belum terlaksananya prokes ketat tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 7, Holong Pasribu mengaku kecolongan dengan tidak patuhnya para pelajar yang tidak menggunakan masker. Disebutkan Holong, pihaknya sudah sering melakukan imbauan dan sosialisasi prokes kepada seluruh siswa.
“Mau masuk sekolah semua siswa kami periksa menggunakan alat pengukur suhu tubuh, harus memakai masker dan menyarankan untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas. Terkait pulang tidak pakai masker, pelajar menyimpan makser di dalam tas,”papar Holong Pasaribu.
Dijelaskan Holong Pasaribu, tidak adanya sabun di tempat cuci tangan bukan tidak ada, tetapi setelah pulang anak peserta didik, sabun disimpan agar tidak hilang. “Bukan tidak ada sabun di tempat cucian tangan, sepulang sekolah pihak sekolah menyimpannya, jika tidak disimpan, sabun sering hilang,”tandasnya.
Dijelaskannya, jumlah siswa siswi SMP Negeri 7 Kota Tebingtinggi sebanyak 431 orang, di antaranya sebanyak 162 pelajar sudah divaksin.
Kepala Tim II Satgas Covid-19 Diskominfo Tebingtinggi, Desmon Simanjuntak mengatakan, saat kunjungan Tim Satgas Covid-19 bagian sosialisasi dan edukasi menemukan pelanggaran prokes, dimana banyak para pelajar SMP Negeri 7 Kota Tebingtinggi ditemukan tidak menggunakan masker. Diharapkan Kepala Sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada pelajar untuk mematuhi Prokes yang ada dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan menghindari mobilitas orang. (ian/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Semua negara berupaya untuk bangkit dari pandemi dan ini mendorong pemulihan ekonomi terjadi di berbagai negara. Di Indonesia, indikator utama perekonomian mengonfirmasi kinerja pemulihan yang terus menunjukkan prospek perbaikan. Diperkirakan keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 bisa mencapai 3,7% sampai 4,5%.
“Dampak pengetatan PPKM di bulan Juli 2021 bersifat sementara. Ini terlihat dari kembalinya ekspansi aktivitas PMI manufaktur bulan September di angka 52,2,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sosialiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Goes to Campus, secara virtual pada Selasa (12/10). Acara tersebut diikuti oleh para mahasiswa dan akademisi dari Universitas Telkom, PKN STAN, Universitas Binawan, dan Politeknik STIA LAN Jakarta.
Di masa pandemi, UMKM terbukti menjadi critical engine yang berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya merumuskan kebijakan strategis bagi UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan yang salah satunya meningkatkan akses pembiayaan dengan menerbitkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau rasio kredit UMKM bagi perbankan. Pemerintah melalui ketentuan ini memperluas cakupan pembiayaan kredit UMKM dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank, di antaranya pembiayaan yang dapat dilakukan langsung melalui rantai pasok, lembaga jasa keuangan, pembelian surat berharga, dan pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Guna mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi, Pemerintah meningkatkan plafon KUR sebanyak dua kali di tahun 2021, yang pertama sebesar 220 triliun rupiah ke 253 triliun rupiah, dan terakhir ditingkatkan menjadi 285 triliun rupiah.
“Besarnya perhatian terhadap UMKM tidak hanya terwujud dalam pemberian suku bunga KUR yang rendah, tetapi juga ada tambahan subsidi bunga dari 6% menjadi 3% di tahun 2021. Ini juga diikuti dengan persyaratan yang dipermudah dan Kredit Tanpa Agunan dinaikkan dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah,” jelas Menko Airlangga. Pemerintah juga melakukan relaksasi KUR, termasuk penundaan angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan tambahan limit plafon KUR serta relaksasi persayaratan administrasi.
Sejalan dengan penerapan stimulus terhadap UMKM melalui KUR untuk menguatkan ekonomi nasional di masa pandemi, Menko Airlangga mengatakan diperlukan juga dorongan dari berbagai stakeholders, di antaranya dengan melibatkan akademisi. “Kegiatan sosialiasi KUR kepada Universitas atau Perguruan Tinggi diharapkan dapat mengoptimalisasi pusat-pusat pengembangan inkubasi bisnis di lingkungan kampus yang dapat didukung melalui pembiayaan KUR,” tutur Airlangga.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa untuk menyerap tenaga kerja dan dalam jangka panjang menjadikan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia harus bisa menciptakan para wirausahawan muda.
“Untuk mendukung mahasiswa berwirausaha, Pemerintah mendukung dengan cara menyediakan modal kerja. KUR ini perlu dikenalkan kepada mahasiswa karena sebagian besar mahasiswa yang berwirausaha memulai usahanya dari skala UMKM,” kata Deputi Iskandar.
Pemerintah mengharapkan pemuda yang sebagian besar berasal dari mahasiswa di kampus bisa menjadi wirausahawan baru dan Pemerintah menargetkan di tahun 2024 mencapai 3,9% wirausahawan baru yang berasal dari pemuda.
“Sosialisasi KUR kepada akademisi hari ini diharapkan bisa dilakukan sebagai perwujudan kolaborasi antara Pemerintah dengan lembaga penyalur KUR. Semoga UMKM dapat naik kelas. Dan upaya ini utamanya diharapkan dapat membangkitkan UMKM di pasca pandemi Covid-19,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fln/fsr)
