MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tes seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara nasional sudah dihelat sejak Senin (13/9), hingga Kamis (16/9). Hasilnya, hanya segelintir guru honorer di Kota Medan yang berhasil mencapainya nilai passing grade (ambang batas) yang ditetapkan pemerintah.

Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan Fahrul Lubis mengatakan, dirinya banyak mendapat pengaduan dari guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK di Kota Medan, kalau passing grade yang ditetapkan terlalu tinggi. “Ini terbukti, setelah 4 hari ujian bahkan sampai sore ini (kemarin), guru-guru honorer banyak mengadu perihal soal ujian yang sangat susah dan passing grade yang terlalu tinggi,” kata Fahrul Lubis kepada Sumut Pos, Kamis (16/9).

Untuk itu, lanjut Fahrul, para guru honorer di Kota Medan meminta agar pemerintah menurunkan passing grade yang mereka nilai sangat memberatkan para guru honorer. “Nilai passing grade PPPK melebihi ujian CPNS. Mereka baru bisa lulus dengan nilai minimal 500. Sementara beberapa hari ini saya mendapat laporan, yang mengikuti ujian kebanyakan mendapat nilai di bawah 400, bahkan paling tinggi 420. FHI Kota Medan berharap, pemerintah segera merubah aturan passing drade yang terlalu tinggi, kita minta agar segera diturunkan passing gradenya,” pinta Fahrul.

Menurutnya, para guru honorer telah berjuang demi sebuah nasib yang lebih baik, yakni menuju sebuah kesempatan menjadi seorang guru dengan status bernama PPPK. Namun sejak hari pertama hingga hari keempat, banyak guru honorer yang mengaku sangat kecewa karena nilai yang mereka peroleh tak mencapai passing grade meskipun telah mendapatkan afirmasi dari pemerintah.

Atas dasar itu, FHI Kota Medan menilai, jika pemerintah tidak segera menurunkan passing grade, maka pihaknya tidak yakin target pemerintah merekrut 1 juta guru PPPK di Indonesia dan 1.200 guru PPPK di Kota Medan tahun ini tidak akan tercapai. “Ada dua kali kesempatan lagi, tahap 2 dan tahap 3 untuk mengikuti tes bagi yang belum lulus passing grade pada tahap 1. Saya pesimis target 1 juta guru di Indonesia dan 1.200 guru di Medan bisa terpenuhi tahun ini. Karena hasil tes kompetensi teknis jauh di bawah rata-rata. Semoga saja, kegalauan saya ini salah,” ujarnya.

Dikatakan Fahrul, pengabdian para guru honorer tidak dihargai sebagai salah satu afirmasi oleh pemerintah. Padahal selama ini, di saat pemerintah kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, guru honorerlah yang menjadi garda terdepan untuk mengisi kelas ‘kosong’ dan ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa. “Habis manis sepah dibuang, begitulah kira-kira pepatah yang tepat menggambarkan nasib mereka para guru honorer. Artinya, setelah mencapai sebuah tujuan, pemerintah melupakan orang atau siapa saja yang telah membantu untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.

Sebenarnya, terang Fahrul, para guru berharap menjadi PNS, tetapi tujuan mereka terberangus oleh aturan yang menyatakan usia pelamar PNS dibatasi maksimal 35 tahun. Mereka hanya diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK, namun dinilai memiliki berbagai syarat yang cukup merumitkan bahkan tidak berkeadilan. “Tahun ini merupakan puncak harapan mereka, karena usia telah mendekati masa pensiun. Harapan merubah status dan merubah kesejahteraan sirna ketika melihat nilai yang diperoleh jauh dari passing grade yang ditentukan. Hari ini mereka tetap mengajar di kelas ‘kosong’ itu. Bekerja seperti biasa dengan niat yang tulus untuk mencerdaskan anak bangsa. Sepatunya tetap di semir menandakan mereka selalu optimis meskipun keadaan dan aturan tidak berpihak kepadanya. Tetap ikhlas mengajar, meskipun gajinya sangat kecil,” terangnya.

Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, FHI Kota Medan berharap agar pemerintah kembali memperhitungkan jumlah kebutuhan guru di Indonesia, terkhusus di Kota Medan. “Mas Menteri, pemerintah membutuhkan 1 juta guru, tapi baru 60 persen yang masuk formasi. Seandainya lulus semua pun, maka pemerintah masih kekurangan 40 persen, data tersebut belum ditambah yang memasuki masa pensiun di Tahun 2021. Seandainya banyak yang tidak lulus, siapakah yang akan mengisi kelas ‘kosong’ itu. Pasti tetap honorer itu kan, yang tidak dihargai masa pengabdiannya. Yang menua dimakan pengabdian sembari berharap ada keajaiban,” tuturnya.

FHI Kota Medan kembali bermohon, agar pemerintah segera menurunkan Passing Grade (Nilai Ambang Batas) pada seleksi PPPK Guru di tahun ini. “Jangan tabu dengan Penurunan Passing Grade, karena Pemerintah pernah mengeluarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018. Besar harapan kami para honorer, adanya Kebijakan dari Pemerintah untuk mengeluarkan aturan Penurunan Passing Grade Demi Rasa Keadilan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesenjangan capaian vaksinasi Covid-19 antara satu daerah dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) cukup mencolok. Karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, terus mendorong percepatan vaksinasi. Jokowi meminta, stok vaksin harus segera dihabiskan agar tidak berlama-lama di gudang penyimpanan.

“Kita berpacu dengan waktu. Jangan sampai ada stok di daerah. Vaksin datang, suntikan ke masyarakat. Habis, minta ke gubernur. Sekarang stok vaksin kita ada, walau di awal kita sempat kesulitan mendapat vaksin karena negara yang membuat mengutamakan masyarakatnya lebih dulu,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (16/9).

Jokowi mengungkapkan, jarak capaian vaksinasi antar kabupaten/kota di Sumut masih terlihat sangat jauh. Berdasarkan data yang ia terima, ada kabupaten di Sumut yang capaian vaksinasinya sudah 82 persen, namun dan ada juga kabupaten yang capaiannya masih 7 persen. Atas dasar itu, ia meminta Gubsu Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI T Hasanuddin, dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak untuk mengejar target vaksinasi dari daerah yang capaiannya masih kecil tersebut.

“Hati-hati ya. Gap (jarak) vaksinasi di Sumut masih tinggi. Pangdam dan Kapolda harus kejar capaian ini. Walaupun tak sama dengan yang tinggi tadi. Paling tidak hampir sama persentasenya. Tak ada gunanya vaksinasi daerah kita tinggi, tapi daerah sebelah kanan dan kiri kita masih rendah,” ujar Jokowi.

Berdasarkan data, terungkap capaian vaksinasi dosis satu untuk umum masih 26 persen. Sementara untuk lansia 24,5 persen. Di kabupaten/kota, Pakpak Bharat merupakan daerah pencapaian vaksinasi tertinggi dengan persentase 82 persen, disusul Samosir 77 persen dan Humbahas 74 persen. Kota Medan berada diperingkat keenam dengan capaian 45 persen.

Untuk kabupaten/kota di Sumut, capaian vaksinasi terendah adalah Nias Selatan dengan persentase 7,7 persen. Kemudian di atasnya Nias Utara 8,3 persen dan Langkat 11,2 persen. “Jadi katakanlah Siantar ada di 14 persen vaksinasinya. Tapi daerah di kanan dan kirinya masih rendah, maka tak ada gunanya. Tak perlu rebutan vaksin. Karena di sini yang dibutuhkan gotong-royong dalam mengendalikan Covid-19 ini,” kata Jokowi.

Bukan cuma itu, saat melakukan kunjungan ke setiap daerah, Jokowi mengakui yang selalu dikeluhkan adalah vaksinasi. Ia mengatakan, dalam waktu tujuh bulan ini yakni periode Januari sampai Juli, Indonesia sudah dapat 68 juta stok vaksin. “Artinya vaksinnya ada, saya minta agar setiap daerah segera menghabiskan stok vaksin. Jangan ada bupati/wali kota yang menyetok banyak. Habiskan vaksin itu,” pintanya.

Di Sumut sendiri, kabupaten/kota yang masih banyak stok vaksinnya yakni Serdang Bedagai, Deliserdang, Nias dan Medan. “Angka kematian Sumut juga 2,6 persen. Di bawah nasional memang. Tapi jangan senang dulu. Karena masih ada kabupaten/kota yang tinggi,” sebutnya.

Intinya, kata Jokowi, dalam mengendalikan pandemi ini adalah dibutuhkan manajemen lapangan yang baik. “Semua harus bisa membaca lapangan dengan baik untuk mengendalikan ini,” katanya.

Pada sisi ekonomi, Sumut juga harus hati-hati. Jangan sampai angka Covid-19 naik lagi lalu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Atas dasar itu Jokowi kembali mengingatkan agar serapan APBD setiap daerah dipercepat. Saat ini serapan APBD Sumut juga sudah mencapai 55 persen. Sementara masih ada juga serapan APBD kabupaten/kota di Sumut yang masih kecil.

Presiden juga mengingatkan kembali agar pemimpin-pemimpin yang ada di Sumut perlu meningkatkan manajemen lapangan. Jokowi ingin pemimpin daerah aktif melihat langsung kondisi kondisi di lapangan seperti ketersediaan oksigen, obat-obatan, kasus per hari, BOR dan lainnya terkait penanganan Covid-19. “Kita tidak bisa bekerja normal, dua tahun terakhir ini bukan kondisi yang biasa. Manajemen lapangan itu kunci pengendalian penyebaran covid-19. Hati-hati, jangan lengah, kalau lengah kasus kita bisa kembali melonjak,” kata Jokowi

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi melaporkan tren penurunan kasus Covid-19 di Sumut kepada Presiden Jokowi. Penurunan kasus ini dibarengi peningkatan kesembuhan dan tracing. Kasus positif aktif Sumut berkurang signifikan dalam satu bulan terakhir, setelah sempat menyentuh angka 28.392 di tanggal 15 Agustus 2021. Per tanggal 16 September 2021 kasus aktif di Sumut berada di angka 4.139. Begitu juga dengan tingkat kesembuhan yang mencapai 93,3 persen dari sebelumnya 62,8 persen.

Bila dibandingkan dengan awal Agustus tepatnya 6 Agustus, kasus harian di Sumut turun secara signifikan. Pada 6 Agustus, kasus harian Covid-19 di Sumut menyentuh angka 2.045 kasus dan hingga 16 September turun menjadi 252 kasus. “Satu bulan terakhir menunjukkan perkembangan yang semakin baik walaupun masih membutuhkan upaya bersama agar segera terkendali,” kata Edy.

Selain itu, kondisi Bed Occupancy Rate (BOR) di Sumut juga membaik, turun dari 67 persen menjadi 17 persen dalam satu bulan terakhir. Yang lebih membanggakan tracing di Sumut mencapai 1 banding 14,9, tertinggi di Indonesia berdasarkan asessmen Kemenkes tanggal 9 September 2021.

Walau begitu, Edy berharap membaiknya kondisi Sumut tidak membuat masyarakat lengah dalam menjalankan prokes dan terus memperkuat test, tracing treatment. Dengan cara tersebut menurutnya kasus Covid-19 di Sumut bisa terus terkendali. “Kita tentu tidak boleh lengah seperti yang dikatakan Pak Presiden, butuh konsistensi dan kedisiplinan di sini agar kita bisa mengendalikan Covid-19,” sebut Edy.

Vaksinasi Door to Door

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal door-to-door (dari pintu ke pintu) di Dusun Amal Bhakti, Desa Emplasmen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang. “Hari ini kita lakukan vaksinasi dari pintu ke pintu untuk masyarakat, untuk memastikan distribusi dan percepatan vaksin berjalan di seluruh provinsi, kabupaten/kota, di Tanah Air kita,” kata Jokowi.

Pelaksanaan vaksinasi door to door tersebut, merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengajak warga ikut vaksinasi, dengan harapan langkah ini akan mempercepat vaksinasi. “Kita ingin menyisir agar seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan kita segera bisa terhindar dari penyebaran Covid-19,” sebut Jokowi.

Vaksinasi dari rumah ke rumah ini juga, akan sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses vaksin. Karena tingginya antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin, sehingga pemerintah turun ke dusun-dusun. “Ini juga akan memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat segera bisa beraktivitas, secara normal,” tambahnya.

Faktor kunci, lanjut Presiden, adalah protokol kesehatan (Prokes) serta vaksinasi. Karena itu, dirinya mengajak masyarakat untuk terus taat, serta bisa segera menerima vaksin. “Saya sangat menghargai antusias masyarakat di Deliserdang ini yang ikut vaksinasi door to door. Kita harapkan akan mempercepat dan memperbanyak persentase vaksinasi yang ada di provinsi Sumatera Utara,” pungkasnya.

Sementara, Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan, kunjungan Presiden ke Deliserdang bentuk dukungan penuh Pemerintah Pusat kepada daerah dalam mempercepat upaya vaksinasi kepada masyarakat. Selama ini, secara bertahap Pemprov Sumut bersama unsur Forkopimda terus menggelar vaksinasi massal. “Dengan perhatian ini, kita harapkan vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan, bisa semakin banyak jumlahnya, sesuai target setidaknya 70 persen dari jumlah penduduk,” ujar Edy.

Menurutnya, peninjauan tersebut juga bisa menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat agar mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah dalam menangani pandemi. Dengan begitu, angka penularan dapat terus ditekan serta melahirkan kekebalan kelompok atau herd immunity. “Mari sama-sama kita doakan Sumatera Utara, Indonesia keluar dari kondisi pandemi Covid-19,” pungkas Edy.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto mengapresiasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Sumut. Selain penanganan Covid-19, diharapkan pemulihan ekonomi Sumut ikut membaik dengan kehadiran presiden. “Seharusnya kunjungan presiden ke Sumut minimal tiga hari, sehingga Pak Jokowi bisa melihat kondisi masyarakat dan beberapa daerah di Sumut yang perlu perhatian serius dalam pembangunan,” kata Hendro kepada wartawan, Kamis (16/9).

Apalagi para pelaku UMKM yang terkena dampak atas kebijakan PPKM sejak Juli kemarin, kata dia, sangat mendambakan perhatian presiden. Pihaknya berharap agenda RI 1 yakni terkait vaksin, hendaknya disertai perhatian serius pada ketersediaan dosis vaksin di Sumut.

Soalnya, pada Mei lalu Gubsu meminta 2 juta dosis vaksin, belum signifikan sesuai kiriman dari Kemenkes. “Artinya, masyarakat masih mengantre jika ada lembaga atau institusi yang mengadakan vaksin. Seperti beberapa bulan lalu yang berakibat memunculkan kerumunan massa,” ungkapnya.

Karenanya Hendro mengatakan, presiden harus bisa memenuhi permintaan vaksin untuk masyarakat Sumut yang berjumlah sekitar 14,8 juta jiwa.(prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunikasi dan koordinasi antara Pemko dan DPRD Medan ternyata tak lancar. Buktinya, DPRD Medan tak tahu-menahu soal rencana Pemko Medan akan mengosongkan lahan Lapangan Merdeka yang akan dikembalikan ke fungsi awal, yakni sebagai cagar budaya dan ruang terbuka hijau.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution ST mengaku belum mendengar informasi terkait rencana tersebut, terutama soal rencana waktu pengosongannya. “Kalau rencana mau dikosongkan, itu kita pernah dengar, tapi kapan dikosongkan dan sudah bagaimana rencana perkembangannya, itu kita di DPRD Medan belum ada dapat informasinya lagi. Baru inilah saya tahu, setelah baca koran Sumut Pos tadi pagi,” kata Dedy, Kamis (16/9).

Menurut Dedy, rencana pemindahan Merdeka Walk ke Gedung Warenhuis memang menjadi salah satu alternatif relokasi yang sangat masuk akal, namun Dedy mengaku belum mengetahui bahwa akan ada rencana pembangunan ruang bawah tanah atau basement di Lapangan Merdeka. “Baru ini saya tahu kalau mau dibuat basement di Lapangan Merdeka. Ya bagus juga kalau memang ditata dan bisa dimaksimalkan pemanfaatannya, baik untuk parkir, relokasi pedagang buku, bahkan sampai ke Merdeka Walk, walaupun Warenhuis masih lebih masuk akal kalau untuk Merdeka Walk,” ujarnya.

Namun begitu, kata Dedy, Pemko Medan memang harus memastikan terlebih dahulu, kemana Merdeka Walk dan bangunan lainnya yang ada di Lapangan Merdeka direlokasi, apabila lapangan bersejarah di Kota Medan tersebut harus di kosongkan.

“Khususnya Merdeka Walk, pastikan dulu mereka setuju untuk direlokasi. Gak bisa asal kita kosongkan begitu saja, karena masih ada ikatan kontrak antara Pemko Medan dengan Merdeka Walk sampai 2025. Artinya, 4 tahun lagi. Kita mau, iklim investasi di Kota Medan tetap sehat,” katanya.

Dedy mengakui, pihaknya di Pansus RTRW Kota Medan memang telah memasukkan Lapangan Merdeka Kota Medan ke dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tak cuma itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan ini juga mendukung penetapan Lapangan Merdeka sebagai kawasan cagar budaya di Kota Medan. “Sejarah Lapangan Merdeka itu sangat panjang, bahkan tidak terpisahkan dari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kita mendukung Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya dan dipadu dengan fungsinya sebagai kawasan RTH. Ya kita tunggu jugalah OPD terkait untuk menjelaskan perihal pengosongan Lapangan Merdeka sebagai bagian dari penataan kawasan Kesawan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, keberadaan Merdeka Walk yang telah ada di Lapangan Merdeka Kota Medan sejak 14 April 2005 tidak akan terlihat lagi di tahun 2022. Pasalnya, Pemko Medan telah bertekad untuk mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Kota Medan kepada fungsi awalnya sebagai lapangan murni.

Hal ini ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Rabu (15/9) lalu. Benny menuturkan, pengembalian fungsi Lapangan Merdeka Kota Medan kepada fungsi awalnya sebagai lapangan murni di tahun 2022 mendatang adalah salah satu bentuk keseriusan Pemko Medan untuk menata kawasan Kota Lama Kesawan. Sebab nantinya, kawasan Kesawan, Lapangan Merdeka, dan Stasiun Besar Kereta Api Kota Medan akan dibuat terhubung satu sama lain atau terintegrasi. (map)