MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 50 peserta dari Kota Medan kembali menerima vaksin tahap 2, yang dilaksanakan di Aula Camat Medan Tuntungan, Selasa (31/8). Vaksinasi ini, merupakan lanjutan kegiatan vaksinasi sebelumnya, yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Serba Guna, di Jalan Williem Iskandar/Pancing, Medan, pada Kamis (3/8) lalu.

Kapolsek Medan Tuntungan Iptu Martua Manik melalui Kanit Binmas Aiptu Husain meninjau langsung Gebyar Gerai Vaksin Presisi Tahap 2 tersebut. “Kegiatan ini masih dalam rangka gelaran Gebyar Vaksin Presisi yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk Negeri dengan memberikan vaksin kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Tuntungan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, program vaksinasi massal ini terus gencar dilakukan dalam rangka untuk mendukung Pemerintah guna terciptanya herd immunity. Program vaksinasi dari Pemerintah tersebut, dimaksudkan untuk menekan resiko penularan Covid-19, terutama di Kota Medan, yang saat ini masuk dalam level 4, atau zona merah.

“Vaksinasi tersebut dilakukan guna terciptanya kekebalan atau Herd Immunity di lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan, terhadap Virus SARS-Cov-2 atau Corona Virus,” bebernya.

Husain menjelaskan, bahwa vaksinasi tahap 2 ini, peserta yang mengikuti dapat mendaftar dengan menunjukan kartu vaksin yang diberikan pada kegiatan vaksinasi tahap 1. “Sama halnya dengan Tahap 1, peserta harus melalui proses registrasi, verifikasi data, pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan suntik vaksin, observasi dan menerima kartu vaksin,” pungkasnya. (dwi/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution berjanji akan memberikan bantuan kepada wedding organizer (WO) yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Kota Medan.

Janji itu disampaikan Bobby kepada Gabungan Asosiasi Penyelenggara Acara dan Pernikahan Sumut yang menggelar diskusi menyikapi PPKM level 4 di Medan International Convention Center, Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/9).

Bobby mengatakan, nantinya Pemko Medan akan melakukan pendataan pekerja wedding organizer untuk mendapatkan bantuan selama PPKM Level 4.

“Saya tahu ada banyak yang terdampak ini. Akan kita Minta ke pelaku usaha agar karyawannya bisa kita bantu dan kita minta datanya,” ujar Bobby.

Dalam diskusi itu, Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan (Hastana) Sumatera Utara atau wedding organizer (WO) mengaku terdampak PPKM Level IV di Kota Medan karena belum diperbolehkannya kegiatan pesta pernikahan. Mereka meminta agar diberi pelonggaran acara pernikahann

Namun Bobby menegaskan, Pemko Medan belum dapat mengabulkan permintaan Hastana Sumut yang ingin Pemko Medan melonggarkan aturan di masa PPKM Level IV dengan mengizinkan adanya perhelatan pesta pernikahan di Kota Medan.

Alasan Bobby, pelarangan penyelenggaraan acara pernikahan tertuang dalam instruksi penerapan PPKM Level 4, sehingga memang belum bisa dilakukan pelonggaran. “Kalau kelonggaran ini berarti kegiatan pengumpulan massa, belum bisa kita lakukan pelonggaran. Nah hari ini sudah ada di Perwal terkait pernikahan dan acara pernikahan,” ucap Bobby.

Bobby pun mengajak para pekerja penata acara pernikahan untuk dapat beradaptasi dengan situasi saat ini.”Pada masa pandemi Covid-19 ini kita sama-sama harus beradatasi, memang tidak mudah. Tapi dengan kecanggihan teknologi, maka WO bisa mengikuti perkembangan, misalnya dengan acara virtual,” ujarnya.

Sebelumnya, Gabungan Asosiasi Penyelenggara Acara dan Pernikahan Sumut menggelar diskusi menyikapi PPKM level 4 di Medan International Convention Center, Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/9).

“Dampak adanya PPKM dan aturan pemerintah sekarang membuat para pekerja event terhenti. Padahal sebagian, itu adalah pekerjaan pokok bagi kawan sekalian,” kata Ketua DPW Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan (Hastana) Sumatera Utara, Ozy.

Dia pun menjelaskan, beberapa organisasi yang bergerak di bidang event berkumpul untuk menyatukan suara menyangkut keiinginan mereka yang bakal disampaikan pada pemerintah daerah Sumatera Utara. Dikatakannya, hasil dari diskusi yang digelar, pihaknya meminta solusi kepada pemerintah atas kondisi pekerja event yang sangat terpukul.

Pihaknya mengaku, akan sangat mendukung keputusan pemerintah apabila memperbolehkan event tetap berlangsung namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menggelar bimbingan teknis (Bimtek). Kegiatan ini guna meningkatkan kualitas para hakim dalam menangani perkara Cybercrime (tindak pidana siber).

Kegiatan bimtek yang digelar di salah hotel di Berastagi dari 31 Agustus hingga 2 September 2021, dibuka langsung Dirjen Badilum MA Dr H Prim Haryadi SH MH dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 yang ketat.

Dalam sambutannya, Dirjen Badilum berharap agar dengan adanya kegiatan bimtek tersebut, kualitas para peserta yang terdiri dari para hakim di pengadilan negeri dan hakim tinggi dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dapat ditingkatkan. “Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kualitas hakim khususnya dalam bidang tindak pidana siber. Jadi harapan saya agar para peserta bersemangat untuk mengikuti,” ucap Dr Prim.

Dirjen juga mengingatkan para hakim agar tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. “Jangan merusak kredibilitas karena perjalanan masih panjang. Peserta harus banyak belajar dari Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan, para hakim tinggi karena mereka mempunyai kualitas terbaik,” tegasnya.

Sementara, Ketua PT Medan Setyawan Hartono SH MH mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Badilum MA. “Adanya kegiatan bimtek ini adalah kesempatan yang baik untuk peningkatan kapasitas para hakim dalam menangani tindak pidan siber. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini,” ucap Ketua PT Setyawan Hartono.

Terpisah, Humas PT Medan John Pantas Lumbantobing mengatakan, kegiatan ini adalah program MA untuk meningkatkan kualitas para hakim sesuai dengan perkembangan jaman. “Selama ini kualitas para hakim sudah mumpuni namun dengan adanya kegiatan bimtek ini, kualitas hakim dapat semakin meningkat apalagi khususnya penanganan perkara siber yang di saat ini sedang sangat berkembang di segala aspek,” ujarnya.

Menurutnya, MA selalu responsif menyikapi adanya perkembangan-perkembangan tertentu di suasana terkini khususnya perkembangan siber di Indonesia. “Atas itulah, MA berupaya mengupgrade kapasitas kualitas para hakim agar dapat selalu mengikuti perkembangan zaman,” ucapnya

Selain bimtek penanganan perkara tindak pidana siber, peserta juga diberikan arahan tentang pembinaan teknis peradilan umum. “Dirjen Badilum juga mengingatkan soal integritas dan bagaimana seorang hakim berprilaku yang baik,” pungkasnya.

Kegiatan bimtek itu sendiri dibuka Dirjen Badilum dan ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis MA RI Lucas Prakoso SH MHum. Turut hadir diacara itu Wakil Ketua PT Medan Dr Erwin Mangatas Malau SH MH. Sedangkan pembicara di kegiatan itu adalah Peter Harper, ahli Cyber Crime dari Kedubes AS dan M Hasanuddin dari kalangan akademisi. (man/ila)

Foto: Dirjen Badilum MA RI Prim Haryadi bersama Ketua PT Medan Setyawan Hartono berpoto bersama dua pembicara pada kegiatan Bimtek, Kamis (2/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat DPRD Sumatera Utara melaksanakan silaturahmi dengan insan pers yang bertugas di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (2/9).

Salah satu tujuannya yakni, untuk menjalin program kemitraan antara pihak setwan dengan media massa dalam menyosialisasikan kegiatan DPRD Sumut kepada publik secara luas.

Sayangnya, pertemuan yang dikomandoi Bagian Persidangan dan Bagian Humas dan Protokol tersebut, mendapat reaksi keras dari rekan-rekan media yang merasa tidak diakomodir dalam kegiatan dimaksud.

Adapun mayoritas penolakan itu, dilatarbelakangi lantaran pihak setwan mengalaskan surat tugas yang masuk kepada mereka, jadi dasar mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri pertemuan dimaksud. Alhasil, banyak dari rekan-rekan media cetak yang sudah lama bertugas di sana, tidak terakomodir dalam agenda itu.

“Para kasubbag yang membuat pertemuan itu patut diduga berniat memecah-belah wartawan yang bertugas di DPRD Sumut selama ini,” ungkap seorang wartawan senior di DPRD Sumut, yang tak ingin namanya dipublikasi.

Jika alasannya soal administrasi, hemat dia, mestinya bisa dikroscek kepada staf mereka, mana saja wartawan yang telah menyerahkan surat tugas atau belum, atau wartawan yang masih aktif atau tidak bertugas lagi di gedung dewan.

“Kita sudah lama bertugas di DPRD Sumut ini, surat tugas sudah kita berikan kepada humas di setwan, awal kita bertugas di gedung dewan ini, lihatlah di administrasi mereka,” imbuhnya.

Mewakili aspirasi rekan-rekannya, ia menyampaikan, jangan sampai karena persoalan kecil seperti ini kondusifitas di antara jurnalis yang bertugas di DPRD Sumut menjadi tidak baik.

“Sebab dari sekitar 65 wartawan yang terdaftar mau diundang sosialisasi dengan dalih coffee morning itu, ternyata hanya dihadiri sekitar 20 orang saja. Hal itu disebabkan staf humas/persidangan sama sekali tidak ada menghubungi para wartawan yang terdaftar tersebut,” katanya.

Terlebih program yang disosialisasikan menyangkut APBD Sumut yang dikelola bagian hukum atau persidangan Setwan DPRDSU, di tahun anggaran ini.

Kasubbag Humas dan Protokol pada Setwan DPRDSU, Muhammad Sofyan, saat dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan, pertemuan itu resmi baik secara administrasi dan ketentuan. “Apalagi pertemuannya dilakukan di gedung dewan ini. Hanya kegiatan yang dilakukan untuk menunjang (kinerja) DPRD Sumut saja yang boleh dilaksanakan di sini. Jadi tidak benar ada yang mengatakan tidak jelas, semuanya resmi dan sesuai aturan main,” kata dia di ruang kerjanya.

Diakui dia, peserta yang diundang memang sesuai dengan surat tugas yang pihaknya terima dan sosialisasikan sebelumnya. Di luar itu, jika ada yang tidak diundang, disebutnya itu tidak kewenangan pihaknya lagi.

“Memang harus yang sudah berikan surat tugas (baru diundang). Karena kan saya baru di sini, sejak Februari 2021. Memang dari 60-an yang diundang, cuma sekitar 23-25 orang saja yang hadir. Saya ingin rapikan lagi administrasi di sini. Apalagi sekarang bagian humas ini sudah jadi sub bagian dia, di bawah bidang hukum (persidangan). Apa salahnya jika kawan-kawan serahkan lagi surat tugas yang baru ke kami. Jika tidak ya mohon maaf, tidak bisa kami akomodir,” terang dia.

Ia juga bilang, poin yang dibahas dalam silaturahmi itu untuk program kemitraan pihaknya dengan media massa yang bertujuan mempublikasikan seluruh kegiatan wakil rakyat. “Banyak masukan dari kawan-kawan, bagaimana supaya bisa dilibatkan dalam reses anggota dewan kita. Kami berharap ke depan bersama kawan-kawan wartawan ini hubungannya lebih akrab lagi, ada rasa kekeluargaan, dalam menyampaikan informasi positif kepada masyarakat. Jika kita solid tentu seluruh informasi yang dibutuhkan bisa sampai ke masyarakat, ini yang terpenting,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak melalui Wakapolda Sumut Brigjen pol Dr Dadang Hartanto berpesan kepada para Polwan yang bertugas di Polda Sumut, agar menjadikan HUT ke-73 Polwan, sebagai introspeksi diri, memperkuat solidaritas dan meningkatkan kinerja di tengah pandemi Covid-19, yang masih melanda di Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam acara syukuran HUT ke-73 Polwan, yang dilaksanakan di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Rabu (1/9). Turut hadir, Irwasda Polda Sumut dan PJU Polda Sumut. Selain itu hadir pula Ibu Asuh Polwan Polda Sumatera Utara Ny Ritta Panca Putra beserta para pengurus Bhayangkari daerah Sumut, Pakor Kowad, Kowal, dan Wara.

“Selamat Hari Jadi Polwan RI ke-73, semoga Polwan terus berkarya dan menjunjung eksistensi sebagai pengabdian masyarakat,” pesan Dadang, atas amanat Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.

Dia menambahkan, bahwa Polwan kini tidak hanya melaksanakan kegiatan administrasi bidang pekerjaan, tetapi juga membantu institusi Polri dalam memelihara Kamtibmas yang lebih kondusif di masyarakat, terkait penanganan Covid-19.”Segenap Polwan banyak berperan aktif mendukung pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kemampuan dan kewenangan,” ungkapnya.

Adapun data saat ini menunjukkan untuk jumlah Polwan Polda Sumut, sebanyak 1.026 personel Polri, yang terdiri dari 68 personel perwira menengah 140 personel perwira pertama dan 818 personel Bintara. Selain itu, sejumlah jabatan strategis juga banyak diisi oleh personel Polwan baik itu di Mabes Polri, Polda, polres maupun Polsek.

“Untuk itu saya minta agar Polwan Polda Sumut untuk bekerja lebih baik lagi dan menunjukkan prestasi di bidang masing-masing, karena dengan ini akan membuktikan bahwa posisi Polwan setara dengan polisi laki-laki dan memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan posisi strategis,” ujarnya.

Dia berpesan, agar Polwan terus bekerja dengan baik dan tunjukkan prestasi dalam bertugas walaupun polwan juga memiliki kodrat tersendiri sebagai seorang wanita namun hal tersebut merupakan suatu kewajaran.

Dia juga meminta seluruh Polwan Polda Sumut untuk menjadi teladan bagi masyarakat dan institusi Polri khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) untuk pencegahan Covid-19, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan pekerjaan.

“Selesai membacakan sambutan dari Kapolda Sumut kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Polwan senior yaitu Kombes Pol Rina Sari Ginting dan Dan Polwan termuda di Polda Sumut. Selanjutnya pemberian penghargaan kepada Polwan-Polwan Poldasu yang berprestasi selama bertugas. (dwi/ila)