MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan diminta dan diharapkan untuk segera mewujudkan rencana penggratisan iuran retribusi sampah kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Apalagi saat ini, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution tengah serius dalam membahas regulasi terkait dihapuskannya pengutipan iuran retribusi sampah di Kota Medan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution, saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Balai Desa (Simpang), Lingkungan 7, Kelurahan Timbangdeli, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (28/8) lalu.

“Saat ini, Pak Wali Kota sedang merencanakan pengutipan sampah ini ke depannya akan digratiskan, dan ini dalam penggodokan,” ungkap Dedy.

Anggota Komisi 4 DPRD Medan ini, pun mengatakan, selama ini penanganan sampah di Kota Medan belum maksimal, sehingga selalu menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, setiap kecamatan yang menjadi penanggung jawab masalah persampahan di Kota Medan, dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam hal pengelolaan persampahan.

“Namun, masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan,” jelas Dedy.

Setiap rumah, lanjut Dedy, nantinya akan disiapkan tempat sampahnya oleh Pemko Medan, agar masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Selain itu, dia juga meminta kepada setiap kepala lingkungan agar lebih aktif untuk menangani masalah sampah di lingkungannya masing-masing.

“Saat ini sumber keuangan Pemko Medan masih terbatas untuk penanggulangan sampah ini, jadi masih belum maksimal penanganannya. Dengan adanya sosialisasi ini, saya mengharapkan bapak ibu menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi,” katanya.

Persoalan sampah, sembungnya, tidak hanya berdampak pada masalah kebersihan lingkungan. Tapi, masalah sampah juga seringkali merusak fungsi drainase dan sungai sehingga kerap mengakibatkan banjir di Kota Medan.

“Saat ini, Wali Kota Medan memiliki program Medan Tanpa Banjir (Tajir). Mari kita dukung program itu, masalah kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dari kesehatan kita semua, mohon tidak membuang sampah sembarangan. Saya mengharapkan kepada bapak ibu semua, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dan benar,” imbau Dedy.

Dalam kesempatan itu, warga Jalan Pertahanan Gang Garuda 2, Lingkungan 3, Kelurahan Timbangdeli, Dewi Maisyarah menyampaikan keluhannya, terkait kondisi lingkungannya yang kerap mengalami banjir ketika hujan turun.

“Hujan sebentar, banjir semuanya. Sudah lama begini kondisinya,” tuturnya.

Dalam kegiatan Sosialisasi Perda yang menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat itu, cukup banyak masyarakat yang menyampaikan berbagai keluhannya, seperti masalah BPJS Kesehatan gratis, kepengurusan KIP, KTP, PKH, dan vaksinasi Covid-19.

Seperti yang disampaikan Umul Husna, warga Jalan Sisingamangaraja ini, mengaku kesulitan membayar premi BPJS Kesehatan. Dia berharap, bisa mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan gratis atau BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Sebelum pandemi saya kerja, tapi sekarang tidak lagi, karena di-PHK. Saya sekeluarga ada 5 orang, kami tidak sanggup lagi membayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3, bagaimana kami supaya bisa ditanggung pemerintah,” keluhnya.

Sementara Rahmadani, warga Jalan Pertahanan, Gang Sentosa Ujung, berharap, agar keluarganya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apalagi, ibu rumahtangga ini, mengaku, seorang diri untuk menghidupi keluarganya.

Menanggapi keluhan-keluhan itu, Dedy mengaku, akan turun langsung ke lapangan. Terkait banjir, bersama kepala lingkungan, dia akan meninjau titik rusaknya fungsi drainase. Sedangkan untuk keluhan lainnya, Dedy berjanji akan menyampaikannya kepada OPD terkait.

“Saya juga akan masukkan keluhan-keluhan bapak ibu dalam pokok-pokok pikiran agar menjadi prioritas untuk ditanggulangi sesuai dengan anggaran yang ada,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD Gerakan Relawan Pandu Garuda (GRPG) Sumut ini, juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar mau mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal itu harus dilakukan, agar pandemi Covid-19 di Kota Medan bisa segera berakhir.

“Saya berharap masyarakat di sini sudah divaksin, sebab dalam waktu dekat vaksinasi akan dilakukan di setiap lingkungan. Saat ini kepala lingkungan sedang mendata warganya yang belum divaksin. Saya berharap, masyakarat turut serta membantu pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi ini,” pungkas Dedy. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dampak ekonomi karena pandemi Covid-19, benar-benar dirasakan warga Kota Medan. Untuk itu, masyarakat pun meminta perhatian Pemko Medan, supaya memberikan berbagai keringanan, satu di antaranya memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Masyarakat mengakui, pajak adalah sumber pendapatan negara yang tidak dapat dipungkiri fungsi pentingnya dalam membantu percepatan sektor pembangunan. Namun di masa pandemi ini, jangankan untuk membayar PBB yang dinilai mahal, untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saja masyarakat mengaku mengalami kesulitan.

Hal ini disampaikan para warga yang bermukim di Jalan Budi Pembangunan, Kelurahan Pulobrayan Kota, Kecamatan Medan Barat, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011, tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang digelar Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus di Lingkungan 23, Jalan Budi Pembangunan, Sabtu (28/8) lalu.

“Saya harap ada keringanan pembayaran PBB, khususnya kepada warga tak mampu. Apalagi saat ini masa pandemi, sangat berdampak pada kesulitan ekonomi kami. Mohon keringanan nilai pembayaran PBB,” keluh sejumlah kaum ibu dalam kegiatan itu.

Masyarakat berharap, DPRD Medan sebagai perwakilan rakyat dapat menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat tersebut kepada Pemko Media untuk disetujui dan diterapkan di tahun ini.

“Bukan minta gratis, tapi kalau bisa diberikan potongan harga, 50 persen saja kan sudah terbantu kami ibu-ibu ini untuk belanja dapur. Sekarang jangankan bayar PBB, beli beras saja pun kadang berat kali rasanya. Mohon disampaikan pak permintaan kami ini,” tutur para ibu tersebut kepada Robi.

Menyikapi keluhan tersebut, Robi mengimbau kepada setiap warga yang ingin mendapatkan keringanan pembayaran PBB, agar meminta surat pengantar dari lurah sebagai dasar pengajuan pengurusan keringanan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

“Bagi warga yang merasa kesulitan membayar PBB dan ingin ada keringanan pembayaran, silakan buat pengajuan ke BPPRD Medan, dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan, nanti akan diarahkan,” jelas Anggota Komisi I DPRD Medan ini.

Sebelumnya, dalam kegiatan Sosialisasi Perda No 3/2011, tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan itu, Robi menjelaskan, setiap warga Kota Medan wajib untuk membayar PBB agar pembangunan kota dapat terus berjalan.

“Saat ini pembayaran PBB agak menurun, karena dampak pandemi Covid-19 yang berimbas kepada perekonomian masyarakat. Namun sebagai warga yang baik, kita harus tetap memiliki kesadaran membayar pajak agar pembangunan berjalan maksimal,” ujarnya.

Disebutkan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan itu, APBD Kota Medan bersumber dari sejumlah sektor pajak, baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprovsu, dan sumber lainnya. Sedangkan untuk sumber pajak Kota Medan berasal dari PBB, pajak reklame, parkir, pajak restoran, dan lain-lain.

“Karena itu, bila warga tidak membayar PBB, maka akan berdampak terhadap pembangunan kota kita ini. Jadi marilah kita taat membayar PBB,” imbau Robi.

Seperti diketahui, Perda PBB Perdesaan dan Perkotaan Kota Medan terdiri dari 16 BAB dan 33 Pasal. Di dalam Perda ini diatur tentang kewajiban membayar PBB bagi setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan. PBB dikutip Pemda sebagai pihak yang mengelola PBB.

Pantauan Sumut Pos, kegiatan sosialisasi tersebut menerapkan aturan prokotol kesehatan (prokes) sesuai dengan SE Wali Kota Medan No 443.2/7469, tentang PPKM Level 4 Covid-19 Kota Medan. Saat itu, kehadiran warga hanya dibatasi untuk 50-an warga dan diakhiri dengan pemberian sovernir kepada masyarakat yang hadir.

“Tetap jaga prokes, jaga diri dan keluarga dari pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala segera mengangkat pandemi ini dari negeri kita, khususnya dari Medan yang kita cintai,” pungkas Robi. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis berharap, Pemko Medan dapat kembali meraih Piala Adipura yang telah lama tak didapatkan Kota Medan. Menurutnya, untuk mendapatkan piala penghargaan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup itu, Pemko Medan harus memaksimalkan kebersihan kota melalui pengelolaan persampahan.

Hal ini diungkapkan Rizki saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Karya Jaya, Gang Eka Bakti (Lapangan Al Fadli), Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (28/8) lalu.

“Saya berharap Pemko Medan kembali mendapatkan Piala Adipura yang sudah lama tidak berhasil diraih,” ungkap Rizki di hadapan aparatur pemerintahan setempat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang hadir dalam kegiatan itu.

Ketua Komisi 3 DPRD Medan ini, mengatakan, selama ini pengelolaan persampahan yang dilakukan di Kota Medan terbilang belum maksimal. Ke depannya, Rizki berhadap, Pemko Medan dapat menerapkan Perda No 6/2015 ini dengan sebaik-baiknya.

“Padahal kita sudah punya Perda Pengelolaan Persampahan yang menjadi aturan untuk menciptakan kebersihan kota. Saya berharap, Pemko Medan bisa menerapkan perda ini secara maksimal agar Medan bersih dan sehat,” tutur Rizki di acara sosialisasi yang menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat itu.

Selain itu, Rizki juga berharap, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, agar memantau langsung masalah kebersihan di setiap wilayah di Kota Medan, termasuk Kecamatan Medan Johor.

“Kita minta Wali Kota Medan berkenan mengunjungi dan memantau langsung masalah kebersihan di Medan Johor, agar wilayah ini menjadi bersih dan sehat,” harapnya.

Meski begitu, dia tetap mengimbau masyarakat Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Johor, untuk turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan.

“Kita harus berkolaborasi. Pemerintah, masyarakat, semua pihak, harus sama-sama merasa bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah sampah di Medan,” pungkas Rizki.

Seperti diketahui, Perda Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan yang terdiri dari 17 Bab dan 37 Pasal itu, bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. (map/saz)