Keterangan Pers : Ketua DPRD Ramses Lumbangaol didampingi Jamanat Sihite, Daniel Banjarnahor, Tingkos Silaban, Sekdakab Tonny Sihombing, Kepala BPKPAD Jhon Harry Marbun saat memberikan keterangan pers atas insiden penyiraman dan penolakkan beberapa anggota Banggar menyangkut KUA PPAS APBD Perubahaan TA 2021.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara menggangap aksi yang dilakukan para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahaan APBD 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tersebut bukanlah mementingkan hajat hidup masyarakat.
Keterangan Pers : Ketua DPRD Ramses Lumbangaol didampingi Jamanat Sihite, Daniel Banjarnahor, Tingkos Silaban, Sekdakab Tonny Sihombing, Kepala BPKPAD Jhon Harry Marbun saat memberikan keterangan pers atas insiden penyiraman dan penolakkan beberapa anggota Banggar menyangkut KUA PPAS APBD Perubahaan TA 2021.
Divisi Advokasi dan Data Fitra Sumut Irvan Hamdani Hasibuan, mengatakan aksi anggota dewan Banggar itu yang dinilai telah bersikap arogan.
Semestinya, jikapun ada cara-cara penolakkan dapat dilakukan dikeputusan tertinggi disaat paripurna. Walaupun pembahasan ini, dinilai mereka tidak lagi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Sangat kita sayangkan aksi penyiramannya. Semestinya, kalau ada penolakkan bisa dilakukan dalam rapat paripurna, bukan cara-cara anarkis. Biarlah tahapan pembahasan itu dilakukan. Karena pengambilan keputusan tertinggi itukan diputuskan dalam rapat paripurna,” ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, pembahasan KUPA PPAS di Badan Anggaran (Banggar) itu merupakan tahapan dari agenda dan jadwal hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus).
“Jadi, biarlah pembahasan itu diuji dalam rapat paripurna sebagai rapat tertinggi,” sambung dia.
Lebih lanjut Irvan mengatakan, DPRD seharusnya menyoroti pembahasan KUA PPAS karena terkait hajat hidup masyarakat. Bukan cara-cara ngotot-ngototan, adu mulut soal aturan.
Lantaran, sesuai amanat kontitusi dalam pembahasan APBD sebagaimana Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 217.
Dan, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Tata Tertib DPRD. Dijelaskan Irvan, DPRD membahas dan menyetujui APBD, dengan kewenangannya hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan Gubernur, Walikota dan Bupati.
Namun melihat kejadian itu, menurut Irvan, justru masyarakat yang menjadi korban. Sebab, program-program yang ditujukan untuk masyarakat akan tertunda lantaran Perubahaan APBD 2021 tidak menuai kesepakatan bersama.
“Jadi disni Fitra menilai DPRD lebih mengutamakan kepentingan kelompok, bukan kepentingan masyarakat Humbahas. DPRD lemah dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, serta salah dalam menggunakan hak budgeting yang menjadi fungsi dan peran mereka sebagai wakil rakyat,” ujar Irvan.
Diberitakan sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ricuh saat rapat pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahaan tahun anggaran 2021 untuk pengambilan keputusan dibawa ke sidang paripurna, Senin (20/9) lalu. (des/ram)
MOTIVASI: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis memberikan pengarahan dan motivasi kepada Bupati, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Utara di Aula Sopo Partukoan, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (22/9). Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan alat pertanian, alat kesehatan dan santuan kepada anak berkebutuhan khusus.Dinas Kominfo Provinsi Sumut for sumut pos.
TAPUT, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyebutkan bahwa program pembangunan tahun depan (2022) di Tapanuli Utara (Taput) akan difokuskan untuk pengembangan pertanian dan perbaikan infrastruktur.
MOTIVASI: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis memberikan pengarahan dan motivasi kepada Bupati, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Utara di Aula Sopo Partukoan, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (22/9). Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan alat pertanian, alat kesehatan dan santuan kepada anak berkebutuhan khusus.Dinas Kominfo Provinsi Sumut for sumut pos.
Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Taput di Sopo Partukkoan Gedung Kesenian, Tarutung, Rabu (22/9). Hadir di antaranya Ketua TP-PKK Sumut Nawal Lubis dan Bupati Taput Nikson Nababan.
“Saya berusaha menyelesaikan persoalan yang ada. Untuk percepatan perbaikan jalan (provinsi), segera persiapkan timnya (perencanaan). Memang sekarang bukan waktunya untuk bicara yang enak-enak. Tetapi saya hadir di sini, karena saya mencintai rakyat,” ujar Gubernur, dalam pertemuan bersama perangkat pemerintahan se-Kabupaten Taput.
Selain itu, Gubernur juga menyebutkan bahwa pertanian di Taput merupakan sektor yang potensial. Namun ada beberapa lokasi yang perlu perhatian pemerintah, terutama infrastruktur irigasi persawahan.
“Saya sudah iya-kan (setujui), saya sudah perintahkan agar itu dialokasikan di tahun depan. Jadi serapan anggaran supaya bisa dipercepat, begitu juga di Kabupaten Taput (APBD Taput),” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan agar seluruh masyarakat Taput, bisa mendukung sektor pariwisata, terutama bagaimana memberikan pelayanan serta keramahtamahan kepada setiap orang yang berkunjung ke kabupaten ini.
Sementara Bupati Taput Nikson Nababan mengapresiasi kehadiran Gubernur di kabupaten mereka. Apalagi permohonan untuk perbaikan dan pembangunan jalan provinsi, terutama jalur Taput-Lahuhanbatu, sebagai alternatif, khususnya dalam pengiriman hasil pertanian, mendapat respons yang positif dari Gubernur, yang langsung memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan perencanaan.
Permohonan tersebut, mengingat kondisi jalan lintas Sipahutar-Pangaribuan cukup memprihatinkan. Kemudian jalur tembus dari Taput-Labuhanbatu agar dapat dibuka, sehingga dapat memangkas waktu tempuh hingga empat jam, dan telah dibicarakan bersama kedua daerah.
“Juga ada dua irigasi yang perlu perhatian Pak, itu mengaliri ribuan hektare sawah padi. Jadi, terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah datang dan memberikan bantuan provinsi, kemudian ada juga bantuan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Dengan bantuan ini, semoga Sumatera Utara menjadi yang terdepan dari provinsi lain,” jelas Nikson.
Kunjungan kerja tersebut, juga dirangkai dengan penyerahan bantuan alat pertanian, alat kesehatan, usaha kecil, serta meninjau stan UMKM di Sopo Partukkoan. Turut mendampingi Gubernur, Staf Ahli Gubernur Binsar Situmorang, Kepala Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede, Kepala Biro Umum Mahfullah Daulay, Kepala Dinas Kesehatan Ismail Lubis, serta sejumlah pejabat. (prn)
BUKA: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu membuka bimtek penyelarasan draf master plan smart city di Gedung Sada Ahmo Sidikalang, Rabu (22/9).
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tahap 2, untuk penyelarasan draf master plan Smart City dan Koordinasi Implementasi Program Quick Win Kabupaten di Gedung Sada Ahmo Sidikalang, Rabu (22/9).
BUKA: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu membuka bimtek penyelarasan draf master plan smart city di Gedung Sada Ahmo Sidikalang, Rabu (22/9).
Bupati mengatakan, konsep smart city untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan berbagai perangkat IoT untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan layanan kepada masyarakat.
“Semua harus terkoneksi. Dengan demikian akan membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Itulah makanya pemerintah mencanangkan smart city bagi daerah yang terpilih. Hasil akhirnya layanan kita akan lebih mudah,” jelas Eddy.
Menurut Eddy, digitalisasi mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolaan tata kelola pemerintah.
“Dengan menerapkan sistem digital aspek dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan, memberikan ruang transparansi yang akhirnya dapat mendorong peningkatan sikap responsif masyarakat dalam pembangunan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmatsyah Munthe mengatakan, kegiatan tahap awal sudah dilakukan di Balai Budaya, Sidikalang, beberapa waktu yang lalu.
“Program ini akan mensinkronkan renstra organisasi perangkat daerah (OPD) dengan rencana aksi dan program smart city ditambah dengan program quick win Kabupaten. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari,” ujarnya.
Sementara itu, Fitrah R Kautsar tenaga ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai narasumber dalam bimtek menjelaskan, kegiatan itu untuk mematangkan rencana yang sudah dibangun di tahap I, dan menindaklanjutinya pada kegiatan tahap II.
“Kita akan coba matangkan rencana program quick win sebagai program Smart City di Kabupaten Dairi. Progres di sini sangat baik, karena Bupati terlibat langsung. Saya berharap Kabupaten Dairi dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkapnya. (rud/ram)
CINDERAMATA: Pj Sekdaprovsu, Afifi Lubis menerima memberi cinderamata kepada Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang usai melakukan kunker di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan,
Rabu (22/9).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan kabar baik terkait seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut Nadiem, sekitar 100.000 ribu guru honorer, lulus seleksi guru PPPK tahap I.
CINDERAMATA: Pj Sekdaprovsu, Afifi Lubis menerima memberi cinderamata kepada Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang usai melakukan kunker di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan,
Rabu (22/9).
“Jadi, berdasarkan hasil seleksi tahap pertama, sekitar 100.000 guru honorer di tanah air akan segera diangkat menjadi guru PPPK,” kata Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, yang diikuti via daring di Jakarta, Kamis (23/9).
Nadiem menjelaskan bahwa saat ini, 30 persen dari 326.476 posisi PPPK untuk guru sudah terisi. Menurutnya, guru honorer yang belum lolos dalam seleksi tahap I bisa mengikuti seleksi tahap II dan III. “Setiap guru honorer diberikan kesempatan sebanyak tiga kali dalam mengikuti seleksi guru PPPK ini,” katanya.
Dia pun mengaku optimistis bahwa jumlah guru honorer yang mengikuti seleksi guru PPPK tahap II dan III makin banyak. Menurut dia, dalam seleksi PPPK 2021 pemerintah menyediakan 506.427 posisi dalam formasi pegawai namun hanya 326.476 posisi yang mendapatkan pelamar.
Sebanyak 179.771 posisi yang pelamarnya kosong mencakup formasi guru di daerah terpencil seperti Nias Utara, Halmahera Utara, Timor Tengah Selatan, dan daerah lainnya.
Jumlah guru honorer yang mendaftar mengikuti seleksi PPPK tahap pertama sebanyak 925.637 orang namun yang berencana mengikuti ujian hanya 608.954 orang dan yang hadir dalam ujian seleksi sebanyak 586.943 orang.
Pemprovsu Tak Punya Anggaran
Sementara itu, di Sumatera Utara, Pemprov Sumut pada tahun anggaran 2021 ini tidak membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) karena ketiadaan anggaran. Alasan serupa juga sebelumnya dialamatkan, dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Guru.
“Persoalan pegawaian memerlukan perhatian khusus yang terus menjadi pertimbangan kami untuk tidak dapat melaksanakan rekrutmen (CASN) pada tahun ini. Yakni terkendala APBD Pemprov Sumut yang tidak mampu menampung pembayaran gaji pegawai nantinya,” kata Penjabat (Pj) Sekdaprovsu, Afifi Lubis.
Kendala lain, lanjutnya, yakni proses seleksi yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN untuk PPPK Guru yang perlu dikaji kembali, karena tenaga honorer guru yang sudah lama mengabdi namun terkendala pengetahuan teknologi, akan tidak dapat mengikuti seleksi tersebut.
“Ini juga harus kita pertimbangkan, honorer guru yang tidak menguasai teknologi tentunya akan terkendala dengan sistem CAT. Tapi dihitung dari pengabdiannya sudah cukup lama,” katanya saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR di Kantor Gubernur Sumut Lantai 2 Jalan Diponegoro Nomor Medan, Rabu (22/9).
Hadir di antaranya, Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang bersama anggota komisi, Kepala Kanreg VI BKN Medan, Aidu Tauhid, dan Staf Ahli Menpan RB, Jufri Rahman. Pada kesempatan itu, Afifi turut mengakui ketiadaan anggaran dari sisi pendapatan asli daerah pihaknya untuk menggelar rekrutmen dimaksud, efek dari pandemi Covid-19 yang masih melanda Sumut.
“Mudah-mudahan dengan kunjungan bapak dewan di sini, akan memberikan solusi untuk kita selesaikan. Seperti penambahan anggaran melalui APBN terhadap penerimaan CASN yang ada di pemda, agar tidak membebani APBD,” ujarnya.
Junimart Girsang menyampaikan sepakat bahwa anggaran perekrutan tidak hanya ditampung di APBD, namun juga melalui APBN. Begitupun diakuinya, pada tahun ini ada beberapa daerah lain yang juga siap melaksanakan perekrutan.
“Kunker ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat dan pemda apalagi di masa pandemi saat ini. Kemudian jumlah CASN yang ditentukan pemerintah pusat dengan kebutuhan di daerah. Kami juga sudah melihat bagaimana persiapan di BKN Kanreg dalam persiapan tes CASN nantinya,” katanya.
Menurut dia, ada yang harus diperhatikan pemda dalam rekrutmen CASN yakni roadmap atau alokasi kebutuhan pegawai yang memang sangat dibutuhkan untuk penerimaan pegawai di setiap daerah.
Sebelumnya, Kepala BKD Setdaprovsu, Faisal Arif Nasution membantah bahwa pihaknya tidak membuka pengadaan CASN tahun ini, bukan karena ketiadaan anggaran.
“Kalau CPNS Provsu tidak ada pengadaan tahun ini. Sebab tahun lalu (2020) kita tidak masukkan di e-Formasi karena ada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang belum terpenuhi karena ada nomenklatur baru,” terangnya menjawab Sumut Pos, 2 Juni 2021. (jpg/prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Zona merah kini telah hilang dari peta persebaran Covid-19. Itu berarti tidak ada lagi daerah yang masuk kategori risiko tinggi penularan Covid-19. Yang tersisa tinggal beberapa zona oranye dan hijau. Lalu, sebagian besar berada di zona risiko rendah, yakni kuning. Hal itu tampak dari peta risiko persebaran Covid-19 di laman resmi Satgas Covid-19.
Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, berdasar analisis data per 19 September, memang sudah tidak ada kabupaten/kota yang berzona merah di Indonesia. Menurut Wiku, capaian itu harus direspons dengan semangat untuk konsisten mempertahankan kondisi terkendali tersebut. Masyarakat juga diminta tidak lengah.
“Karena sedikit saja lengah, dalam hitungan minggu status zonasi bisa berubah lagi,” jelas Wiku.
Berdasar data Satgas Covid-19, pertambahan kasus konfirmasi positif harian telah jatuh di bawah angka 5 ribuan per hari sejak 12 September 2021. Angka kasus aktif kini tersisa 49 ribuan atau 1,2 persen. Sedangkan persentase kesembuhan naik ke angka 95,5 persen. Di sisi lain, pelonggaran aktivitas masyarakat oleh pemerintah memicu peningkatan mobilitas.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, berdasar data Kementerian Kesehatan, sejak 2 Agustus 2021 telah terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di Indonesia. Bahkan, di Jawa dan Bali, peningkatan terjadi secara signifikan.
Data tersebut juga sejalan dengan laporan WHO yang dirilis pada 15 September 2021. Laporan itu menyatakan bahwa sepekan terakhir mobilitas masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, mengalami peningkatan signifikan. ’’Peningkatan mobilitas saat ini bahkan sudah menyamai kondisi sebelum pandemi,” sebut Plate.
Karena itu, meski level PPKM turun, pemerintah terus memperkuat penerapan aturan perjalanan domestik dan internasional. Hal ini dilakukan beriringan dengan penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk internasional ke Indonesia.
Selain itu, Johnny mengatakan bahwa pemerintah terus menambah alokasi vaksin di daerah yang memiliki jumlah kasus dan mobilitas tinggi. Hal ini diiringi dengan penambahan sentra vaksinasi, pemberlakuan syarat kartu vaksinasi untuk pelaku perjalanan dan penggunaan fasilitas publik, serta percepatan vaksinasi pada kelompok rentan, lansia, dan orang dengan komorbid.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengingatkan pemerintah dan semua pihak tidak terlena dengan penurunan level PPKM. Memang, dia mengakui PPKM telah efektif menurunkan angka kasus. Namun, efektivitas PPKM tidak bisa digeneralisasi. Terutama jika berbicara daerah luar Jawa-Bali yang secara rekam jejak 3T-nya lemah.
Dicky mengatakan, penurunan kasus harus dilihat terlebih dahulu apakah sudah sustain atau stabil dengan melihat lamanya waktu tren penurunan kasus tersebut. ’’Jika baru turun selama dua minggu, saya tidak merekomendasikan untuk dilonggarkan. Sebaiknya tunggu satu bulan, dilihat apakah naik turun, atau stabil, atau turun,” jelasnya.
BOR Covid-19 Sumut Terus Turun
Tingkat okupansi tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) pasien Covid-19 di rumah sakit di Sumatera Utara (Sumut) kembali mengalami penurunan. Pada minggu lalu di angka 20 persen, kini sudah sekitar 15 persen.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumut dr Nelly Fitriani menyebutkan, berdasarkan data isian tempat tidur Covid-19 rumah sakit yang melaporkan, BOR ICU Covid-19 Sumut sebesar 20,97 persen. Sedangkan BOR Isolasi 10,73 persen.
“Selama satu minggu terakhir, BOR Covid-19 Sumut terus mengalami penurunan setiap harinya. Pada 15 September, BOR ICU Covid-19 di angka 24,78 persen. Namun, saat ini turun menjadi 20,97 persen. Begitu juga dengan BOR Isolasi Covid-19, turun dari 16,19 persen menjadi 10,73 persen,” ujar Nelly, Kamis (23/9).
Nelly juga menyebutkan, penurunan juga terjadi terhadap BOR Covid-19 Kota Medan. Sebelumnya berkisar 50 hingga 40 persen, kini hanya sekitar 30 hingga 20 persen. “Kota Medan saat ini BOR ICU di angka 25,61 persen dari 29,14 persen. Sedangkan BOR Isolasi 14,23 persen dari 21,67 persen,” ujarnya.
Nelly mengatakan, berdasarkan peta risiko BOR Covid-19 rumah sakit di Sumut, saat ini kondisinya sudah ‘hijau’ (dipantau). “Rata-rata sudah hijau semua, berdasarkan rumah sakit yang melaporkan data secara online,” pungkasnya.
Terpisah, berdasarkan update data Covid-19 milik Kemenkes, Sumut memperoleh penambahan 129 kasus konfirmasi positif, sehingga totalnya kini menjadi 104.033 orang. Kemudian untuk kasus sembuh bertambah 197 kasus, sehingga kini totalnya menjadi 98.329 orang.
Selanjutnya untuk kasus kematian, bertambah 8 orang sehingga kini totalnya menjadi 2.793 orang. Karena itu, kini kasus aktif Covid-19 di Sumut turun 76 poin dari 2.987 menjadi 2.911 orang.
Sementara itu, secara nasional Kasus Covid-19 pada Kamis (23/9) bertambah 2.881 orang sehari. Kasus baru terdeteksi dari tes di atas 248 ribu spesimen. Kini total sudah 4.201.559 orang terinfeksi Covid-19 di tanah air.
Kasus Covid-19 terbanyak harian disumbang Jawa Tengah 333 kasus. Jawa Barat 243 kasus. Jawa Timur 220 kasus. DKI Jakarta 165 kasus. Bali 138 kasus. Kasus aktif turun 1.665 sehari. Jumlah pasien aktif kini sebanyak 47.997 orang. Ada 173.914 orang yang diperiksa dengan metode TCM, PCR, dan antigen. Angka positivity rate mencapai 1,66 persen.
Sementara itu, pasien yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak 160 jiwa. Sehingga angka kematian sudah 141.114 jiwa meninggal dunia karena Covid-19. Kematian harian terbanyak terjadi di Aceh 23 jiwa, Jawa Timur 22 jiwa. Jawa Tengah 16 jiwa.
Sedangkan, pasien sembuh harian bertambah 4.486 orang. Paling banyak kasus sembuh paling banyak di Jawa Timur 423. Dan total angka kesembuhan saat ini sebanyak 4.012.448 orang. Sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 3 provinsi di bawah 10 kasus. Dan tak ada satupun provinsi dengan nol kasus. (jpg/ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tengah mempersiapkan lahan eks Taman Ria Kota Medan yang tepat berada di sebelah Plaza Medan Fair sebagai lokasi sentra Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan.
Awalnya, lahan eks Taman Ria Medan akan dijadikan salah satu lokasi Isolasi Terpusat (Isoter) di Kota Medan. Namun, melihat penurunan angka Covid-19 di Kota Medan, Pemko Medan menurunkan niatnya dan berencana untuk menjadikan lahan eks Taman Ria sebagai lahan sentra vaksinasi massal khusus warga Medan.”
Ini (lokasi rencana) isoter yang akan jadi tempat vaksinasi,” ucap Bobby, Kamis (23/9).
Meskipun nantinya sentra vaksinasi massal di lahan eks Taman Ria telah beroperasi, Bobby Nasution tetap memastikan bahwa lokasi vaksinasi skala mikro di setiap kelurahan melalui puskesmas-puskesmas tetap akan berjalan.
“Vaksinasi massal juga dilakukan untuk mempercepat target bisa tercapai. Beberapa hari lagi (akan dibuka), karena masih ada beberapa persiapan dari isoter menjadi sentra vaksinasi,” ujarnya.
Menurut Bobby, lahan eks Taman Ria merupakan lokasi yang mumpung untuk menjadi lokasi sentra vaksinasi. Meskipun begitu, butuh waktu untuk merubah lokasi tersebut sebagai sentra vaksinasi.”Ini lokasi luas, tempat bagus, fasilitas lengkap. Butuh waktu merubah dari isoter ke sentra vaksinasi, tempat mana yang harus ditata ulang,” katanya.
Dijelaskan Bobby, dilakukannya penambahaan lokasi sentra vaksinasi di Kota Medan, tidak terlepas dari bertambahnya stok vaksin Covid-19. Pemko Medan menginginkan, agar stok vaksin yang telah ada cepat disuntikkan kepada masyarakat yang belum divaksin. Sehingga, target vaksinasi Covid-19 di Kota Medan dapat segera tercapai.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari ST, mendukung langkah yang diambil Pemko Medan. Sebab, Pemko Medan memang harus meningkatkan intensitas vaksinasi di Kota Medan.
Dikatakan Sudari, saat ini setiap kecamatan sudah harus mempersiapkan data terkait warga yang belum divaksinasi. Sebab dengan demikian, Pemko Medan dapat memetakan di mana-mana saja wilayah yang masih banyak masyarakatnya yang belum divaksin.
“Seperti yang pernah disampaikan pak wali, pendataan itu penting. Jadi nanti kita bisa petakan, mana saja wilayah yang masih rendah vaksinasinya. Untuk kecamatan yang masih rendah vaksinasinya, nantinya kan bisa dialihkan ke Eks Taman Ria ini. Jadi tentu membantu,” pungkasnya.
Kemenkes Percepat Vaksinasi
Kementerian Kesehatan RI menerapkan empat langkah strategis dalam upaya percepatan menuju 2,5 juta dosis suntikan vaksin Covid-19 per hari di daerah.
“Pertama adalah melibatkan TNI/Polri,Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Intelijen Negara (BIN) untuk percepatan vaksinasi,” kata Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diikuti dari kanal YouTube Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis siang (23/9).
Strategi kedua, kata Maxi, adalah memobilisasi sumber daya yang ada di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti rumah sakit vertikal, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) untuk pelayanan vaksinasi berbasis fasilitas layanan kesehatan maupun mobile ke masyarakat.
Strategi ketiga adalah mengadakan sentra vaksinasi melalui kerja sama dengan mitra lainnya seperti dengan kalangan anggota DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia serta pihak swasta.
“Terakhir adalah pelibatan petugas Bina Wilayah Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan memonitor DPR RI dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan dan memastikan pelaporan vaksinasi sudah sesuai dengan data masing masing daerah,” katanya.
Maxi mengatakan, sejumlah kendala dalam pencapaian target penyuntikan rata-rata 2,5 juta dosis per hari di antaranya cakupan vaksinasi kelompok lanjut usia (lansia) yang relatif tertinggal dari kelompok sasaran lainnya.
“Banyak hal memengaruhi ketertinggalan vaksinasi lansia, di antaranya adalah peran keluarga dalam mengantar orang tua mereka ke sentra vaksinasi, kekhawatiran pada komorbid padahal kita ketahui bersama lansia merupakan yang paling rentan bila jatuh sakit,” katanya.
Menurut Maxi, strategi percepatan vaksinasi juga menyasar sejumlah daerah pada wilayah aglomerasi seperti Malang Raya, Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Surabaya Raya dan Jabodetabek untuk mencapai 70 persen cakupan vaksinasi dosis pertama di Oktober 2021.
Strategi yang sama juga diterapkan pada tiga provinsi dengan tingkat populasi yang tinggi di Indonesia sebab membutuhkan upaya lebih keras untuk berkontribusi dalam pencapaian target penyuntikan vaksin Covid-19 nasional rata-rata 2,5 juta dosis per hari.
“Daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah ini kalau kita suntik tadi yang sesuai target harian, maka bisa memenuhi capaian 60 persen vaksinasi nasional,” katanya. (map/jpg)
UMRAH: Rombongan umrah dari Indonesia saat akan berangkat ke Tanah Suci, belum lama ini. Sebanyak 18.752 jamaah sudah siap berangkat umrah.istimewa/sumutpos.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan, sampai saat ini belum ada kepastian kapan Arab Saudi membuka pintu kedatangan jamaah umrah dari Indonesia. Meskipun begitu, sudah ada 18 ribu lebih calon jamaah umrah yang siap diberangkatkan.
UMRAH: Rombongan umrah dari Indonesia saat akan berangkat ke Tanah Suci, belum lama ini. Sebanyak 18.752 jamaah sudah siap berangkat umrah.istimewa/sumutpos.
Zainut berharap para calon jamaah umrah itu bersabar dan menunggu informasi resmi dari pemerintah Indonesia. Dia berpesan jangan sampai menjadi korban informasi palsu atau hoaks. ’’Sebanyak 18.752 jamaah sudah siap berangkat umrah. Mereka sudah ada tiketnya,’’ katanya.
Politisi PPP itu menegaskan, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menerima informasi resmi dari Saudi kapan bisa kembali mengirim jamaah umrah. Namun dia memastikan pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi, konsolidasi, dan lobi-lobi kepada pemerintah saudi.
Dia mengakui ada sejumlah ketentuan umrah yang memberatkan. Diantaranya adalah kewajiban transit selama 14 hari di negara ketiga. ’’Tentu ini sangat memberatkan dari sisi biaya dan penggunaan waktu,’’ katanya. Untuk itu pemerintah Indonesian
tetap berpenderian bahwa pemberangkatan umrah yang efektif dan aman adalah direct flight atau penerbangan langsung tanpa transit.
Dalam kesempatan itu Zainut juga menyinggung soal barcode sertifikat vaksin Covid-19 Indonesia yang belum terbaca sistem imigrasi Arab Saudi. Dia menjelaskan saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia sedang melakukan sinkronisasi barcode atau QR Code dengan sistem di Arab Saudi.
Dia berharap dalam waktu dekat QR Code atau barcode vaksin Covid-19 Indonesia sudah bisa terbaca oleh sistem di Arab Saudi. Selain itu Zainut mengatakan Kemenkes Indonesia juga terus berkomunikasi dengan pemerintah Saudi supaya ada satu persepsi tentang penanganan Covid-19.
Belum terbacanya QR Code vaksin Covid-19 dari Indonesia oleh negara lain diakui oleh Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. ’’Kita sedang berproses pada platform global,’’ katanya. Harapannya barcode atau QR Code vaksin Covid-19 Indonesia bisa terbaca sistem di negara lain, termasuk Arab Saudi.
Sementara itu Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M. Nur mengatakan ke depan jumlah jamaah umrah semakin banyak. Dia memperkirakan pada 2030 nanti ada 3,7 juta jamaah umrah dalam setahun dari Indonesia.
Dengan semakin banyaknya jumlah jamaah umrah itu, Firman mengusulkan pemerintah membentuk atase haji dan umrah di Arab Saudi. Sehingga bisa memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para jamaah umrah maupun haji. (jpg)
PERIKSA SUHU TUBUH:
Seorang guru memeriksa suhu tubuh seorang siswi SMA saat dimulai pembelajaran tatap muka (PTM),
baru-baru ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta agar kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah ditutup jika ditemukan kasus positif baru.
PERIKSA SUHU TUBUH:
Seorang guru memeriksa suhu tubuh seorang siswi SMA saat dimulai pembelajaran tatap muka (PTM),
baru-baru ini.
“Jika ada kasus positif maka segera lakukan penutupan sekolah untuk segera dilakukan desinfeksi, pelacakan, dan pemeriksaan kontak erat,” tegas Wiki dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (23/9).
Wiki mengemukakan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) per tanggal 23 September, dari 47.033 sekolah yang disurvei hanya 2,77 persen sekolah yang menimbulkan kluster kasus selama pembelajaran tatap muka dilakukan.
“Saya meminta kepada satuan pendidikan agar dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara hati-hati dan selalu mengutamakan kesehatan dan peserta didik dari penularan Covid-19,” katanya.
Wiki menambahkan, berbagai kasus positif Covid-19 yang terjadi pada peserta didik di berbagai daerah harus dijadikan pelajaran penting bagi daerah lain, sehingga kasus serupa tidak terulang dan PTM dapat dijalankan dengan aman.
Selain itu, lanjut dia, perhatikan juga peluang penularan di luar rumah, perjalanan dan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. “Pastikan siswa dan tenaga pengajar secara disiplin mematuhi protokol kesehatan,” tuturnya.
Wiki mengingatkan, sekecil apapun angka kasus yang ada jika tidak ditindaklanjuti, baik dengan tracing maupun treatment yang tepat maka akan memperluas penularan. Dalam kesempatan itu, Wiku juga menyampaikan, saat ini dashboard perkembangan kasus di lingkungan sekolah per wilayah dapat diakses di sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar. “Dengan fitur ini pemerintah daerah dan masyarakat dapat ikut memonitor angka kasus dan kejadian kluster secara aktual,” ujarnya.
Wiki mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung kegiatan belajar mengajar tatap muka, baik pemerintah daerah setempat, tenaga pengajar, orang tua murid, serta peserta didik yang telah bekerja sama sebaik mungkin menjalankan pedoman pelaksanaan PTM sehingga tidak terjadi kenaikan kasus yang signifikan.
Nadiem Ngotot Buka PTM
Menanggapi Terjadi klaster penularan Covid-19 setelah 1.296 sekolah pasca pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM), Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku terus melakukan pemantauan hal tersebut. Kata dia, adanya penularan Covid-19 di sekolah bukan berarti PTM dihentikan atau diundur. “Itu terus kita monitor temuannya, bukan berarti PTM akan diundur, jadi masih harus jalan,” ujar Nadiem di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/9).
Nadiem mengatakan, jika ada sekolah melaporkan adanya penularan Covid-19, maka untuk sementara waktu sekolah tersebut ditutup sampai dengan situasi aman. “Tapi kalau sekolahnya masing-masing kalau ada klaster ya harus ditutup segera,” katanya.
Nadiem berujar, pembelajaran tatap muka akan terus dilakukan bagi peserta didik. Namun adanya pembelajaran tatap muka ini harus juga dibarengi dengan protokol kesehatan secara ketat. “PTM terbatas masih dilanjutkan dan prokes dikuatkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kemendikbudristek mencatat sejauh ini sudah ada 1.296 sekolah yang melaporkan klaster Covid-19 pasca pembukaan sekolah untuk PTM terbatas, total ada 11.615 siswa positif Covid-19.
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Paud Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri menyebut data ini didapatkan dari 46.500 sekolah yang sudah melakukan PTM Terbatas per tanggal 20 September 2021.
Dia merinci jumlah klaster Covid-19 paling banyak ada di Sekolah Dasar (SD) sebanyak 581 sekolah, lalu di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 525 sekolah, dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 241 sekolah.
Sementara di Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 170 sekolah, di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada 70 sekolah, dan di Sekolah Luar Biasa (SLB) ada sebanyak 13 sekolah. Pelajar SD menjadi yang paling banyak terkena Covid-19 akibat PTM Terbatas yakni sebanyak 6.908 orang, dan 3.174 guru SD juga positif Covid-19.
Di tingkat SMP terdapat 2.220 siswa dan 1.502 guru positif Covid-19, PAUD terdapat 953 siswa dan 2.007 positif Covid-19. Lalu, 1.915 guru dan 794 siswa SMA positif Covid-19, 609 siswa dan 1.594 guru SMK positif Covid-19, dan 131 siswa dan 112 guru SLB positif Covid-19. Diketahui, pemerintah mulai memperbolehkan sekolah dibuka untuk pembelajaran tatap muka kepada daerah-daerah dengan status PPKM Level 3,2, dan 1.
Penetapan sekolah tatap muka ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Pedoman pembukaan sekolah juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.
Pemko Medan Belum Jadwalkan
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah mengizinkan setiap satuan pendidikan ataupun sekolah di Kota Medan untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di tengah Pandemi Covid-19. Pasalnya sejak 21 September 2021, Kota Medan telah keluar dari status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dan turun ke level 3.
Hal itu dipertegas Pemko Medan melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan No.443.2/9055 Tentang PPKM Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Dalam Poin ke-2 dalam SE itu disebutkan, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui PTMT dan atau pembelajaran jarak jauh.
Meskipun telah mengizinkan digelarnya PTMT di Kota Medan, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku tidak mau tergesa-gesa untuk menentukan jadwal PTMT. Pasalnya, Pemko Medan masih mempertimbangkan rendahnya tingkat Vaksinasi Pelajar di Kota Medan.
Berdasarkan data yang ada di Pemko Medan, dari 103 ribu pelajar SMP se-Kota Medan, baru 4 ribu pelajar yang sudah divaksinasi. Dengan kata lain, capaian Vaksinasi Pelajar di Kota Medan baru terealisasi 3,88 persen.”Belum (belajar tatap muka), masih kejar vaksin pelajar dulu,” ucap Bobby, Kamis (23/9).
Namun begitu, Bobby mengaku jika Pemko Medan akan terus menggenjot proses vaksinasi di kalangan palajar SMP di Kota Medan. Mengingat saat ini, ketersediaan vaksin Covid-19 di Kota Medan terus bertambah. Dalam waktu dekat, Pemko Medan akan melakukan vaksinasi pelajar di masing-masing sekolah. “Lokasi vaksinasinya di sekolah masing-masing. Hari ini vaksin ditambah lagi, kemarin ada 60 ribu dosis, hari ini sudah 100 ribu dosis,” ujar Bobby.
Pun begitu, Pemko Medan belum menetapkan angka minimal capaian vaksinasi tingkat pelajar di Kota Medan. Bobby hanya menyebutkan, vaksinasi pelajar akan terus digencarkan sebelum PTM benar-benar digelar.
Sehari sebelumnya, Rabu (22/9) di Balai Kota Medan, Wali Kota Medan Bobby Nasution, mengatakan bahwa PTMT di Kota Medan telah diizinkan untuk digelar. Hanya saja kali ini, PTM di gelar secara terbatas. Namun begitu, setiap sekolah tetap diminta untuk mempersiapkan protokol kesehatan secara matang di status pendidikan yang menggelar PTMT.
“Semua butuh persiapan yang matang, baik itu sekolah tatap muka ataupun yang lainnya. Kemarin kan sebelum ini sudah dilihat, ketika kasus Covid-19 turun kita langsung gencar melakukan vaksin untuk pelajar yang umurnya sudah diperbolehkan. Tentunya ini perlu persiapan,” ucap Bobby, Rabu (22/9).
Dikatakan Bobby, PTMT pada masa PPKM Level 3 akan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang benar-benar ketat. Hal itu dilakukan, agar setiap siswa aman dari penularan Covid-19. “Termasuk dalam satu kelas hanya boleh 25 persen, kalau dihitung itu hanya delapan, atau bahkan hanya lima murid dalam satu kelas. Ini caranya sudah pernah kita lakukan sosialisasi,” ujarnya.
Bobby memastikan, penerapan protokol kesehatan tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, namun juga di luar sekolah. “Tapi yang paling penting adalah di dalam lingkup sekolahnya aman, di luar sekolahnya juga aman. Misalnya kalau mereka pulangnya dengan angkot, angkot itu kan sudah jelas, hanya boleh 75 persen. Sopirnya juga harus pakai masker, jangan lagi sambil merokok. Patroli, yustisi, prokes. Intinya tatap muka dengan aturan,” pungkasnya. (jpg/map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aliansi Mahasiswa Merah Putih menduga ada praktek kolusi yang dilakukan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu, Edy Syahputra ST dan Kepala ULP Ali Undangan Siregar SST. Praktek kolusi ini terindikasi dengan adanya satu penyedia jasa memenangkan dua paket proyek.
ORASI: Aliansi Mahasiswa Merah Putih saat melakukan orasi di depan Mapolda Sumut dan Kejati Sumut, Kamis (23/9/2021). (IST)
Paket proyek peningkatan Jalan Bandar Tinggi Padang Haloban (Sibargot), Kecamatan Bilah Barat, dengan kode tender 2792481 dan paket Lanjutan Peningkatan Jalan Danau Balai – Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, dengan kode tender 2793481, dimenangkan oleh penyedia jasa yang sama.
Hal itu diungkapkan Aliansi Mahasiswa Merah Putih saat melakukan orasi di depan Mapolda Sumut dan Kejati Sumut, Kamis (23/9). Dalam orasinya, Ketua Aliansi Mahasiswa Merah Putih, FB Hutagalung, mengatakan Edy Syahputra bersama kroninya terindikasi melakukan pengaturan/persekongkolan vertikal, untuk memenangkan penyedia jasa yang mereka inginkan.
“Panitia Pokja membuat peraturan seperti BAB III Kalusul 28.9 Dokumen Pemilihan huruf b. Evaluasi Teknis, dimana penyedia wajib memiliki kemampuan untuk menyediakan kapasitas peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) 60 ton per jam dan wajib menggunakan peralatan utama milik sendiri/sewa/beli,” kata FB Hutagalung kepada sejumlah awak media, Kamis (23/9/2021).
FB Hutagalung menambahkan, persyaratan yang dibuat panitia Pokja tersebut dapat dicapai/terpenuhi oleh peserta lelang dengan memiliki dukungan AMP (Asphalt Mixing Plant) yang sudah berpengalaman dan kompeten dalam pengerjaan proyek pekejaan hotmix, baik di tingkat kabupaten, provinsi atau kementerian khusunya untuk Kabupaten Labuhanbatu.
FB Hutagalung menyampaikan fakta lain, dimana Edy Syahputra bersama kroninya memenangkan CV RAF memenangkan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Selat Besar Kecil, Kecamatan Bilah Hilir. Padahal, CV RAF masih belum melunasi TGR senilai Rp.201.409.397,97 sesuai dengan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019.
FB Hutagalung menegaskan, panitia tender telah melanggar peraturan presiden ataupun mengkangkangi peraturan perundang-undangan yang ada dengan tujuan membatasi dan tidak memberi kesempatan kepada para penyedia jasa yang lain untuk berkembang. Ini memudahkan panitia tender untuk melakukan pengaturan kepada para peserta lelang/penyedia jasa yang mereka inginkan untuk memenangkan tender/pelelangan pekerjaan tersebut.
“Dengan ini kami berharap Bapak Kapolda Sumut, khususnya Dirkrimsus Polda Sumut dan Bapak Kejatisu, khususnya Aspidsus Kejatisu untuk memeriksa, serta memanggil para pejabat serta kroni-kroninya tersebut. Apalagi, pemenangan tender mendekati harga pagu atau pun HPS (Harga Perkiraan Sendiri), sehingga merugikan keuangan Negara,” pungkasnya. (map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – AKADEMI Pariwisata dan Perhotelan (APP) Darma Agung menggelar uji kompetensi terhadap 82 mahasiswa di Hotel Garuda Plaza Medan pada 23-24 September 2021.
UJI KOMPETENSI: Direktur APP Darma Agung Dra Binur Pretty Napitupulu MM bersama Kabag Ops LSP Hotel dan Pariwisata Sumut Yan Ardi bersama peserta uji kompetensi, Rabu (23/9).DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS.
Uji kompetensi yang dibagi dalam dua sesi peserta ini dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hotel dan Pariwisata Sumut.
Direktur APP Darma Agung Dra Binur Pretty Napitupulu MM mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian dari Ketua Umum YPDA/ISTP Ny Sariaty PR Siregar br Pardede dan bimbingan dari Dr Gomgom TP Siregar SSi SH MH.
APP Darma Agung, kata direktur, didirikan tahun 1979 oleh DR TD Pardede sehingga memiliki banyak pengalaman. APP Darma Agung dengan Program Studi Perhotelan dan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata ini merupakan akademi terbaik di Sumut pada tahun 2019 dan 2020.
Binur Pretty Napitupulu menambahkan APP Darma Agung di Jalan DR TD Pardede/Jalan Bantam Nomor 21 Medan memiliki visi menjadi akademi pariwisata dan perhotelan yang terkemuka dalam operasional perhotelan dan usaha perjalanan wisata pada tahun 2034.
Direktur juga memberi apresiasi terhadap masa depan pariwisata di Indonesia termasuk di kawasan Danau Toba yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia juga berharap semakin besar perhatian pemerintah terhadap akademi pariwisata.
Terhadap uji kompetensi, direktur berterima kasih atas dukungan LSP Hotel dan Pariwisata Sumut Sumut. Ia mendorong mahasiswa untuk antusias mengikuti kegiatan. Uji kompetensi semacam itu rutin diadakan tiap tahun.
Dari uji kompetensi, direktur yakin semua mahasiswa APP Darma Agung berhasil mendapatkan sertifikat kompeten. Sebab telah banyak dibekali teori, praktik dan attitude dalam perkuliahan di APP Darma Agung.
”Semua mahasiswa yang tamat harus memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berupa beberapa sertifikat kemampuan yang harus dilampirkan termasuk sertifikat kompetensi, sertifikat Bahasa Inggris TOEFL, sertifikat softskill dan sertifikat praktik kerja lapangan serta sertifikat nasional dan internasional. Sehingga kompeten di dunia kerja,” tegas direktur.
Kabag Ops LSP Hotel dan Pariwisata Sumut Yan Ardi mengungkapkan bahwa uji kompetensi berguna melihat sejauhmana kemampuan kompetensi dari mahasiswa APP Darma Agung. Apabila kompeten akan menerima sertifikat berstandar nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Yan Ardi menambahkan bahwa uji kompetensi ini berguna untuk memudahkan memperoleh pekerjaan. Sedangkan bagi dunia akan memperoleh tenaga kerja terlatih dan bagi pemerintah berguna mendata Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang hotel dan pariwisata yang telah bersertifikat.
LSP Hotel dan Pariwisata Sumut melihat SDM hotel dan pariwisata di Sumut cukup unggul. Sehingga dalam pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba agar lebih banyak dilibatkan lulusan akademi dan politeknik pariwisata perhotelan dari Sumut.
”Pengalaman uji kompetensi APP Darma Agung tahun sebelumnya maka 100 persen kompeten. Tahun ini juga diharapkan semua dapat kompeten. Banyak alumni APP Darma Agung yang bekerja sebagai supervisor dan manager di berbagai daerah di Indonesia karena mereka selalu cepat merespon dan selalu ingin tahu,” katanya. (dmp)
