NISEL, SUMUTPOS.CO – Polres Nias Selatan, Labuhanbatu, dan Asahan menggelar apel pasukan Operasi Patuh Toba 2021. Program yang merupakan amanat Kapoldasu ini digelar mulai 20 September hingga 3 Oktober mendatang. Setiap Polres akan melibatkan 1.295 personel yang terdiri dari 100 personel dari Polda Sumut dan 1.195 dari kewilayahan.

Adapun tujuan operasi ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di provinsi Sumatera Utara.

Diharapkan juga para pelaksana operasi mampu memberikan edukasi serta mengantisipasi tempat yang berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19 melalui kegiatan bakti sosial, melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang penerapan protokol kesehatan dan cara aman dalam berlalu lintas kepada masyarakat. Tidak lupa kapolres mengingatkan untuk para petugas agar bekerja secara profesional, bermoral dan humanis.

Kapolres Nias Selatan AKBP Reinhard H. Nainggolan ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dalam operasi patuh toba ini. Seperti memberikan edukasi protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial, pembagian masker dan pemasangan stiker yang mengajak masyarakat agar memakai masker.

“Laksanakan kegiatan penyuluhan tentang penerapan protokol kesehatan dan cara aman dalam berlalu lintas kepada masyarakat; dan tidak melaksanakan razia maupun memeriksa surat–surat kendaraan bermotor ataupun tindakan lainnya yang membuat masyarakat menjadi tidak simpatik,” ujarnya saat menggelar apel pasukan operasi patuh Toba tahun 2021 di Halaman Mapolres Nisel, Jalan Muhammad Hatta, Senin (20/9).

Menurutnya, mendapatkan simpatik masyarakat sangat penting untuk membuat operasi ini berjalan lancar, tertib, dan membuat semua orang merasa nyaman.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan dalam sambutannya menyatakan sasaran OPT 2021 yakni mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan serta gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggar lalu lintas.

“Tidak dapat kita pungkiri, kesadaran masyarakat dalam berlalulintas masih rendah. Karena itu, sering terjadi kecelakaan yang memakan korban. Dengan kesadaran berlalulintas, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga orang yang kita sayangi dan sekitar kita,” ujarnya saat gelar Apel pasukan OPT 2021 di Halaman Mako Polres Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Utara, Senin (20/9).

Apel pasukan tersebut dihadiri, Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar, Wakapolres Labuhanbatu Mhd.Taufik, Dandim 0209/LB Letkol Inf Asrul Kuniawan Harahap, Perwakilan Labura , Perwakilan Labusel, BPBD Labuhanbatu, Satpol PP Labuhanbatu.

Kapolres Asahan, AKBP Putu Yudha Prawira mengatakan selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas, OPT 2021 ini juga difokuskan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta mencegah terjadinya kerumunan.

“Polres Asahan dan jajaran akan tetap memberikan sanksi tegas kepada setiap pelanggar yang terbukti melanggar lalu lintas. Seperti, tidak memakai helm, tidak membawa dokumen kendaraan, kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis dan melanggar rambu-rambu lalu lintas,” ujarnya saat melaksanaan Apel Pasukan Operasi Patuh Toba 2021 di Polres Asahan, Senin (20/9).

Bupati Asahan, Surya B.Sc melalui Kepala Dinas Kominfo menjelaskan operasi toba memang dibutuhkan untuk mewujudkan keamanan keselamatan serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada masa Pandemi Covid-19.

Ia juga mengimbau agar masyarakat mengurangi mobilitas serta lebih memperketat Protokol Kesehatan 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Agar pencegahan Covid-19 berjalan maksimal dan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Asahan dapat berkurang.

Turut hadir dalam Apel Gelar Pasukan tersebut, yaitu unsur Forkopimda Asahan, Wakapolres Asahan, Kabag, Kapolsek Jajaran Polres Asahan, OPD terkait dan undangan lainnya. (mag-10/fdh/dat/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Gundaling, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, kembali mendesak Kepolisian Resor Dairi melalui Satuan Reserse dan Kriminal Unit Tindak Pidana Korupsi untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa (DD) Gundaling tahun anggaran 2018-2019.

Desakan itu disampaikan Tahan Marulitua Simbolon, Darsono Manik, Parisma Manik, Simson Nadeak dan Pontas Naibaho mewakili puluhan warga Desa Gundaling kepada wartawan di Sidikalang, Senin (20/9).

Tahan Marulitua Simbolon dan kawan-kawan mendesak Polres Dairi, supaya terus menindaklanjuti laporan informasi yang telah disampaikan warga Desa Gundaling Nomor:R/LI-32/VIII/2020, tanggal 1 Agustus 2020. Dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp Lidik /210/VIII/RES.3.3/2020 dan Nomor Sp.Lidik/210.a/XI/RES 3.3/2020 tanggal 28 November 2020.

Darsono Manik mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekarang masih aktif sebagai anggota BPD Gundaling meminta Polres Dairi jangan hanya menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat.

“Tetapi, kami minta Tipikor Polres Dairi melakukan penyelidikan sendiri terkait laporan informasi terkait dugaan penyimpangan penggunaan DD Gundaling tqhun anggaran 2018-2019 yang sudah kita sampaikan,” katanya.

Dijelaskannya, dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) Nomor K/307/IX/RES 3.3/2021 yang terakhir diterima oleh pihaknya, tanggal 4 September 2021 lalu. Tipikor Polres Dairi hanya mengaminkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, sesuai hasil koordinasi dilakukan Polres Dairi dengan Inspektorat.

“Padahal, dalam LHP Inspektorat terkait penggunaan anggaran DD Gundaling tahun 2018-2019, ada pengembalian uang atau tunggakan ganti rugi (TGR). Artinya, sudah ada bukti permulaan bisa dilakukan Tipikor untuk menindaklanjuti pelaporan kami,” ujar Parisma Manik.

Warga mengatakan, kegiatan fisik penggunaan DD Gundaling TA 2018-2019 diduga ada fiktif dan pekerjaan juga diduga ada tumpang tindih.

Warga juga menuding oknum Kepala Desa Gundaling, mencoba menyuap salahseorang warga dan istri yang juga salahsatu pelapor, Jon Kennedy Silaban dan istri Dani Darlis Siburian. Jon dan sitri ditawari puluhan juta uang ganti rugi pembukaan jalan oleh oknum Kades dan Sekretaris Desa (Sekdes) yang juga suami Kades.

Menurut Jon, mereka ditawari uang sebesar Rp25 juta oleh oknum Kades sebagai ganti rugi pembukaan jalan. Uang ganti rugi disodorkan oknum Kades kepada Jon, sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan DD tahun anggaran 2019. Dugaan percobaan suap/sogok kepada warga itu, setelah kegiatan penggunaan DD dilaporkan ke Mapolres Dairi.Sementara menurut Jon Kennedy Silaban, jalan itu sudah dibuka tahun 2003 dengan dana pribadi.

Menurut warga, ada 8 item kegiatan yang dilaporkan dugaan penyimpangan penggunaan DD Gundaling tahun anggaran 2018-2019 ke Tipikor Polres Dairi termasuk pengadaan 2 unit bak air dan mesin pompa air yang sesuai surat pertanggungjawaban (SPj) pengadaanya tahun 2019, tetapi dilaksanakan tahun 2020 setelah warga melaporkan ke Polisi.

Warga mendesak agar laporan mereka dituntaskan. Sementara itu, Kepala Desa Gundaling, Ellys Situmorang dimonfirmasi, Senin(20/9) membenarkan dia dilaporkan warganya ke Polres Dairi. Ellys membantah tudingan menyuap warganya untuk menutupi dugaan korupsi penggunaan DD tahun 2018-2019.

Kanit Tipikor Polres Dairi, Ipda Tobok Panggabean dikonfirmasi mengatakan, sudah menyerahkan SP2HP terkait penyelidikan kasus itu kepada warga Gundaling. Tobok menegaskan, kasus tersebut masih terus didalami.

“Tidak ada itu dilakukan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3), seperti beredar dimasyarakat. Kasus ini masih didalami,” ungkapnya. (rud/ram)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Rapat pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahaan tahun anggaran 2021 untuk pengambilan keputusan ricuh, sehingga harus dibawa ke paripurna. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Humbahas ini terjadi antara anggota banggar dan ketua DPRD Humbahas, Senin (20/9).

Kericuhan diawali dari sejumlah anggota Badan Anggaran yang interupsi kepada pimpinan rapat, Ramses Lumbangaol. Dalam rapat, Ramses terkesan mengabaikan pendapat dari anggota banggar yang mempertanyakan regulasi dasar pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS P APBD 2021 tersebut hingga akhirnya terjadi tarik menarik antara peserta Banggar dan pimpinan rapat.

Dan, langsung membuat keputusan bahwa rapat ditutup dan dilanjutkan ke rapat paripurna. Padahal, tim TAPD sudah menjelaskan regulasi dasar pembahasan tersebut, disaat rapat.

“Untuk itu, kalau kita sudah sepakat, barang kali acuan yang telah diserahkan oleh pemerintah menjadi acuan Banggar. Gimana kira-kira, setuju kawan-kawan? Setuju, tidak setuju,” seru sejumlah anggota Banggar.

Seorang anggota dewan dari Fraksi Persatuan Solidaritas Guntur Simamora memberikan pendapat soal keputusan Ramses, hingga terjadi debat mulut.

“Tidak. Apa yang mau disetujukan ini menjadi persoalan. Ketua DPRD kenapa Anda putuskan,” ucap Guntur berdiri sembari menunjuk-nunjuk Ketua DPRD.

Ramses pun menjawab, bahwa keputusan yang diambilnya bukan voting tetapi pembahasan. “Ini bukan keputusan bapak, tetapi pembahasan. Jadi barang kali kita tidak mau debat kusir,” ucap Ramses.

Selanjutnya, Guntur mendatangi Ramses sembari menyampaikan bahwa ini bukan debat kusir. “ Eh ini bukan debat kusir, Saya anggota dewan, kenapa Anda putuskan,” katanya sembari menunjuk-nunjuk dadanya.

Guntur pun kemudian menyampaikan, kenapa langsung diputuskan karena dirinya bersama anggota dewan lainnya ada yang tidak setuju.

“Kami tidak setuju, bagaimana pendapat kami,” tegas Guntur sembari diamini teman-temannya.

Lalu, Ketua DPRD menjawab bahwa ada yang tidak setuju itu adalah hak masing-masing. “Itu menjadi hak Anda,” kata Ramses.

Tak lama, anggota dewan dari Fraksi Golkar Bantu Tambunan dengan mengenakan baju putih berdiri dan mendatangi Ketua DPRD. Dia menyampaikan bahwa dirinya tidak setuju atas keputusan tersebut.

“Kami tidak setuju pimpinan, jangan suka-suka pimpinan. Cabut, cabut,” ucap Bantu sembari memukul meja dan menyiramkan air minuman bekas dari cangkir ke arah wajah Ramses.

Lalu, Politisi Golkar itu mendatangi Ramses hingga membuat situasi semakin memanas. Untungnya, anggota lainnya melerai bersama pihak kepolisian dari Polres Humbang Hasundutan hingga tidak terjadi bantu hantam.

Usai dilerai, Guntur dan Bantu tetap ngotot agar Ramses mencabut keputusan tersebut. “ Cabut, cabut. Tidak ada keputusan. Kami bagaimana. Bagaimana suara kami,” ucap Guntur dengan lantang.

Seorang anggota dewan kemudian terlihat mendatangi Ramses. “ Keputusan siapa, keputusan siapa,” teriak Bresman dari Demokrat.

Lalu, Ramses melihat sudah tidak kondusif, langsung memutuskan rapat ini dikembalikan ke gabungan komisi sembari mengetuk palu.

Terpisah, Ramses Lumbangaol kepada wartawan usai rapat menyampaikan aksi penyiraman itu sangat dia sesalkan.

“Aksi penyiraman tadi sangat kita sesalkan, ini soal etika bagaimana seorang dewan itu berperilaku demikian,” ujar Ramses.

Meski demikian, lanjut Ramses dirinya tidak akan mengambil langkah hukum terkait apa yang dia alami.

“Tidak ada upaya atau langkah hukum yang akan kita buat. Ini kembali ke etika seseorang,” ucapnya.

Disinggung soal tindak lanjut rapat apakah nanti dilanjutkan atau bagaimana, Ramses dengan tegas menyebut akan tetap menjalankan keputusan Badan Musawarah Khusus (Banmus) tentang tahapan tahapan rapat.

“Iya, sesuai Banmus, jadwal rapat akan terus lanjut,”tutup Ramses. (des)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar mengatakan bahwa nomor induk Kependudukan (NIK) itu penting. Itu dikatakannya, Senin (20/9) di ruang kerja Kalapas Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan menindaklanjuti permohonan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) kelas IIA Rantauprapat Jayanta terkait status kependudukan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terkendala masalah NIK pada saat penyuntikan vaksin warga binaan beberapa hari lalu.

“Termasuk di Lapas ini, terlebih dimasa pandemi Covid-19 yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti vaksinasi. Karena syarat untuk bisa mendapatkan vaksin adalah status NIK yang harus jelas,” tambah Wakil Bupati.

“Untuk memenuhi kebutuhan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu akan memfasilitasinya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan segera untuk mendata berapa jumlah warga binaan yang bermasalah NIK-nya,” ujar Ellya Rosa.

Kepala Lapas Kelas IIA Rantauprapat Jayanta sangat berharap kiranya Pemda Kabupaten Labuhanbatu bisa secepatnya menyelesaikan masalah NIK tersebut.

“Ada sekitar 1.000 lebih warga binaan yang akan kita data, secepatnya akan kita laporkan ke dinas Capil, agar seluruh warga binaan lapas rantauprapat ini segera mungkin mendapatkan vaksin. Karena sejak pandemi ini bergulir kegiatan di Lapas ini dilockdown, jadi vaksin itu sangat penting bagi kami agar aktivitas di lapas ini bisa berjalan kembali,” ujarnya.

Sementara itu warga binaan yang enggan disebutkan namanya sangat berharap kepada pemerintah kabupaten labuhanbatu untuk menyelesaikan NIK mereka yang bermasalah agar bisa mendapatkan vaksin.(fdh/azw)

“Sudah hampir dua tahun kami tidak bisa bertemu dengan keluarga kami, semoga setelah mendapatkan vaksin kami bisa bertemu secara tatap muka dengan mereka,” harapnya.

Di ruang kerja Kepala Lapas tersebut kehadiran Wakil Bupati Ellya Rosa Sirega, di dampingi Kepala Disdukcapil Labuhanbatu Maznil Khairi dan disambut langsung Kalapas Kelas IIA Rantauprapat Jayanta. (fdh/azw)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menyampaikan, selain menjadi tempat beribadah, masjid juga diharapkan dapat membangkitkan perekonomian dan memakmurkan umat.

Hal ini dikatakannya, saat menghadiri arisan silaturahmi bersama Badan Kenaziran Masjid (BKM) Kota Tebingtinggi yang dilaksanakan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Forum Silaturahmi BKM Masjid Tebingtinggi, di Masjid Agung Tebingtinggi, Minggu (19/9) malam.

Wagub Musa Rajekshah menjelaskan, saat dirinya berkunjung ke Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, melihat BKM di sana bukan hanya dapat memakmurkan masjid saja, tetapi juga mampu memakmurkan umat sekitarnya dan masyarakat Jogja pada umumnya.

Bahkan, pemerintah Yogyakarta juga memperoleh data-data penduduk yang susah dari masjid ini. “Karenanya, mudah-mudahan kita berharap dari masjid ekonomi umat bisa bangkit,” ungkap Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Untuk itu, Ijeck berencana untuk mengundang pimpinan Masjid Jogokariyan Ustaz Muhammad Jazir ke Sumut, guna melatih dan memberikan pengalaman bagaimana BKM bisa mampu secara ekonomi. “Mudah-mudahan, nanti bisa juga kami bawa ke Kota Tebing Tinggi untuk melihat pengalamannya,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan, karena setelah masjid dibangun, maka tentunya yang harus dilakukan berikutnya adalah memakmurkannya dan selanjutnya memikirkan bagaimana pembiayaan operasional masjid.

Dalam kesempatan ini, Ijeck mengaku bersyukur karena BKM Kota Tebingtinggi bisa secara rutin melakukan arisan BKM setiap bulan. Hal ini bisa terjadi, lantaran Walikota Tebingtinggi memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan masjid dan selalu dikelilingi oleh para ulama.

“Saya rasa belum ada kabupaten/kota lainnya di Sumut yang melakukan arisan BKM, baru di Tebingtinggi inilah setahu saya membikin arisan setiap bulan. Mudah-mudahan ini juga bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain,” harapnya.

Selain arisan silaturahim, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan tahlil dan doa atas meninggalnya almarhum H Anif, pemberian piagam penghargaan kepada almarhum H Anif sebagai tokoh yang peduli kebersihan masjid di Sumut, serta penyerahan hadiah lomba syukuran nasi tumpeng Masjid Agung Kota Tebingtinggi.

Terkait penyerahan penghargaan tersebut, selaku anak, Musa Rajekshah menyampaikan rasa terima kasih kepada DMI dan Forum Silaturahmi Masjid Kota Tebingtinggi yang sudah memberikan penghargaan kepada ayahnya tersebut. (prn/rel/azw)

“Semoga ini menjadi satu hal bagi kami anak-anaknya, untuk bisa meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan orang tua kami. Mudah-mudahan pembangunan 99 yang dicita-citakan almarhum orang tua kami bisa terlaksana seluruhnya,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengaku jika dirinya telah mengenal sosok almarhum H Anif sejak tahun 1992 silam. Dalam kesempatan bertemu, Umar sempat bertanya apa resep H Anif agar berhasil menjalankan usaha ataupun kehidupan.

Pertanyaan ini, sebut dia, dijawab oleh H Anif ialah dengan bekerja keras dan menjaga amanah. “Kedua kata beliau adalah jangan menebar musuh dan selalu berbuat baik. Jadi menurut saya beliau memang orang yang super baik bukan hanya kepada satu orang tapi seluruh masyarakat Sumut. Berikutnya beliau sama sekali tak tertarik dengan jabatan tapi berpikir bagaimana untuk membantu sesama,” ucapnya. (prn/azw)

SUMUTPOS.CO – PT Supra Matra Abadi (PT SMA) Kebun Tanahdatar kembali mengadakan kegiatan CSR. Kali ini bertajuk pemeriksaan kesehatan gratis dan pencegahan stunting bagi masyarakat di sekitar perusahaan.

Program dimulai dengan pemberian 150 kotak susu untuk Ibu hamil demi melakukan pencegahan dini terjadinya stunting. Penyerahan dilakukan pada hari Jumat (10/9) di Puskesmas Pembantu Desa Perkebunan Tanahdatar yang bertepatan dilokasi tersebut sedang dilaksanakan posyandu.

Program pemberian susu untuk ibu hamil ini merupakan hasil koordinasi dan kerjasama PT SMA dengan Puskemas Petatal. Penyerahan bantuan susu untuk ibu hamil tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Perkebunan Tanahdatar, Syahri Suseno, Bidan Desa Salli Kiswari dan Ketua PKK, Rodiah Nasution. Dalam penyerahan tersebut pihak perusahaan diwakili oleh dokter perusahaan dr. Wira Juanda bersama KTU PT SMA Alpen Astiyasa.

Dalam sambutannya dr Wira mengatakan, pencegahan stunting harus dilakukan sedini mungkin sejak masa kehamilan sampai bayi berumur dua tahun. Salah satunya dengan cara mengonsumsi vitamin yang cukup ditambah dengan minum susu yang bermanfaat untuk ibu dan janin di dalam kandungan. Semoga yang kami lakukan hari ini dapat membantu dalam mencegah terjadinya stunting terutama di sekitar operasional perusahaan.

Kepala Desa Perkebunan Tanahdatar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan perusahaan. “Semoga perhatian dari perusahaan terhadap masyarakat Perkebunan Tanahdatar dapat terus berlangsung dikemudian hari,” ujar Syahri.

Rangkaian kegiatan CSR PT Supra Matra Abadi-Tanahdatar berlanjut keesokan harinya dengan agenda Pemeriksaan Kesehatan untuk mayarakat di sekitar lingkungan perusahaan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Dalam pembukaan acara Pemeriksaan Kesehatan Gratis tersebut, Managemen PT Supra Matra Abadi – Kebun Tanahdatar yang diwakili oleh Manager PMKS, Husnisyah menyampaikan sambutan.

“Masa Pandemi Covid -19 sekarang ini penting bagi kita untuk menjaga kesehatan diri sendiri maupun keluarga kita. Dengan adanya kegiatan ini semoga masyarakat menyadari akan pentingnya kesehatan dan pola hidup yang sehat, melalui kegiatan ini masyarakat dapat memeriksakan kesehatannya baik itu untuk mengecek kadar kolesterol, asam urat, gula darah, dan lain-lain ataupun untuk berkonsultasi dengan dokter,” ujar Husni.

Kepala Desa Perkebunan Tanahdatar yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan kegiatan ini memiliki nilai positif dimana perusahaan mengajak masyarakat sekitar untuk rutin memeriksakan kesehatan diri, dengan dilakukan pemeriksaan kita dapat mengetahui penyakit apa yang ada didalam tubuh kita dan bagaimana mengantisipasinya.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini juga bekerja sama dengan Puskesmas Petatal, dimana pihak Puskesmas Petatal mengirimkan 3 personel yang terdiri dari 1 orang dokter yaitu dr Santi Erica dan 2 orang bidan yaitu Salli Kiswari dan Yusi Dahlina untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut berlangsung dari pukul 09:00-15:00 dengan partisipasi masyarakat sebanyak 80 orang yang hadir untuk memeriksakan kesehatan diri mereka.

Asian Agri sebagai perusahaan perkebunan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE), mengelola group perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam dan beroperasi secara global.(rel/dek/azw)

, mengupayakan keberadaannya dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera mengambil langkah percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

Hal itu dikatakannya saat bertindak sebagai pemimpin apel bagi Apartur Sipil Negara (ASN) Labuhanbatu Utara (Labura), di Halaman Kantor Bupati, Aek Kanopan, Senin (20/9).

“Saya minta seluruh kepala OPD agar segera mengambil langkah percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, sehingga tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun,” ujarnya.

Penumpukan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun, katanya tentu mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Akan mengakibatkan tidak terselesaikannya laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan yaitu pada pertengahan bulan Februari tahun 2022,” ucap Bupati.

Pada amanatnya Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta apel yang telah berkenan mengikuti apel gabungan tersebut.

“Kita harus sadari bahwa apel gabungan ini, merupakan bagian penting untuk meningkatkan disiplin dan sekaligus untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Bupati.

Bupati menengaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih pada saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Penyerapan anggaran belanja daerah sangat berpengaruh dalam menggerakkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (fdh/azw)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi membuka pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi yang digelar di Gedung Pertemuan Balai Kartini Baru, Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi, Senin (20/9).

“Tes ini diadakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tidak semua yang mendaftar CASN lulus seleksi administrasi. Bagi yang mengikuti ujian, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin,” jelas Dimiyathi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tebingtinggi Syaiful Fahri menjelaskan sebelum memasuki ruangan ujian, peserta melewati pemeriksaan administrasi. Peserta akan diperiksa kelengkapan administrasi lalu akan diberikan pin peserta ujian.

“Peserta akan diperiksa oleh panitia pengawas berupa kelengkapan administrasi yaitu, kartu ujian, kartu identitas, dan hasil swab. Selain itu, ketentuan penggunaan masker juga diperiksa apakah memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan,” jelas Fahri.

Ditambahkannya, dalam pelaksanaan CASN di mulai tanggal 20 September hingga 6 Oktober 2021, peserta yang sudah terdaftar dengan kelengkapan berkas sebanyak 9.517 orang. Sedangkan dalam pelaksanaan tes SKD CASN pada masa pandemi Covid-19 harus mematuhi Prokes dengan waktu pelaksanaan dua seksi.

Terkait bagi peserta CASN yang masuk kedalam ruangan tes SKD harus bisa membuktikan hasil sweb antigen untuk waktu 1×24 jam dan juga harus bisa menunjukan hasil PCR paling lama 2×24 jam, surat ditunjukan kepada panitia yang bertugas saat pelaksanaan.

“Peserta CASN yang terpapar Covid-19 tidak usah takut tidak bisa mengikuti tes SKD, ada jadwal yang sudah ditentukan untuk mengikutinya apabila dirinya sudah sembuh,” jelas Fahri.

Fahri mengatakan banyak peserta yang tertipu oleh calo yang menjanjikan kelulusan CASN dengan sejumlah bayaran. “Jangan percaya dengan calo. Kelulusan dalam seleksi SKD menggunakan CAT BKN tidak dapat diintervensi oleh siapapun,” katanya.(ian/azw)