MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketegasan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam mengambil langkah penyegelan terhadap Mall Centre Point yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur pada Jumat (9/7) lalu karena menunggak PBB hingga Rp56 miliar, patut diacungi jempol oleh wakil rakyat di DPRD Medan.

“Apresiasi kita berikan untuk Wali Kota Medan, kita mendukung sepenuhnya tindakan penyegelan itu. Hukum memang harus ditegakkan. Ini bukti kalau saat ini Pemko Medan tidak Lip Service, tapi memang serius dalam membenahi aturan di Kota Medan,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Minggu (11/7).

Dikatakan Robi, sebenarnya pihaknya telah lama meminta Pemko Medan untuk melakukan tindakan tegas kepada Centre Point. Sebab bila tidak ditindak tegas, maka hal itu dapat merusak iklim investasi di Kota Medan.

Sama halnya dengan Pemko, Robi mengaku bahwa DPRD Medan mendukung penuh investasi di Kota Medan, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

“Sudah lama sebenarnya kita minta supaya Centre Poin itu ditindak, tapi baru di zaman kepemimpinan beliau (Bobby Nasution) penyegelan itu terealisasi. Kepada para investor kita tegaskan, silakan berinvestasi di Kota Medan, kita dukung penuh, tapi ada aturan yang harus dipatuhi, termasuk patuh dalam membayar pajak,” ujarnya.

Hal ini pun diharapkan Robi dapat menjadi perhatian dan pelajaran bagi setiap investor di Kota Medan untuk tertib dalam berinvestasi dan menunaikan seluruh kewajibannya kepada pemerintah, mulai dari kepengurusan perizinan hingga kepatuhan dalam pembayaran pajak.

“Pajak itu ‘nyawa’ bagi pembangunan. Menunggak pajak, berarti memperlambat laju pembangunan. Sedangkan kita tahu, saat ini Pemko Medan ingin laju pembangunan itu bergerak cepat. Para investor harus mengerti hal ini, keinginan Pemko dalam membangun Kota Medan harus didukung semua pihak, termasuk para investor,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan, M Bobby Afif Nasution menyegel Mal Centre, Jumat (9/7). Pemko Medan menyegel Mal Centre Point hingga 3 hari ke depan, tepatnya hingga Minggu (11/7). Penyegelan salah satu mal terbesar di Kota Medan itu terpaksa dilakukan, karena pengelola mal dinilai telah merugikan negara, dalam hal ini Pemko Medan hingga puluhan miliar rupiah.

Kepada wartawan Bobby menjelaskan alasan disegelnya mal tersebut, yakni karena pengelola telah menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 10 tahun lamanya. Bobby mengatakan, tunggakan PBB Centre Point telah mencapai Rp56 miliar.

“Sebesar Rp56 miliar PBB yang belum dibayarkan, itu pun karena sudah kita hitung ulang. Awalnya Rp80 miliar, ya biar kita buka saja, jangan kita dibilang kong kalikong atau komunikasi di luar,” ucapnya.

Dikatakan Bobby, dari jumlah awal PBB senilai Rp80 miliar, pihak PT ACK selaku pengelola Mall Centre Point meminta untuk dilakukan penghitungan ulang besaran nilai tunggakan PBB. “Kita hitung ulang. Keluarlah dengan hitungan itu besarnya Rp56 miliar,” ujar Bobby.

Bobby pun kemudian menjelaskan, terakhir pihaknya telah menggelar rapat tanggal 7 Juni 2021 yang turut dihadiri Kepala Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, Kajari Medan, PT KAI, dan direktur PT ACK guna membahas tunggakan PBB tersebut. Dari rapat itu, disepakati bahwa PT ACK wajib membayar Rp56 miliar sebagai tagihan untuk tunggakan PBB Mall Centre Point. “Disepakati pada rapat itu pada 7 Juli PT ACK wajib membayarkan kewajibannya senilai Rp 56 miliar. Namun sampai dengan 7 Juli 2021 belum kita terima (pembayarannya),” jelas Bobby.

Padahal dalam kesepakatan rapat tersebut, Pemko Medan dan pihak terkait memberikan beberapa skema yang ditawarkan kepada PT ACK dalam hal pembayaran. “Namun tidak bisa kita nyatakan deal, karena mereka minta pembayarannya tidak terhitung denda. Mereka belum bayar pajak dari tahun 2010 sampai 2021, hanya 1 tahun mereka bayar pajak, tahun 2017,” katanya.

Diterangkan Bobby, pihaknya telah kembali meminta untuk dilakukan pembayaran, namun pihak Mal tidak menunjukkan itikad baik. “Nah ini kita minta dari tahun ke tahun dibayarkan, namun tidak ada dibayarkan sampai detik ini. Skemanya tidak bisa kita sepakati, karena di luar kebiasaan, jadi tidak bisa kami terima,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Bobby, Pemko Medan menyegel Mal Centre Point untuk tiga hari ke depan. “Kami sekarang memberi kesempatan ini kepada pihak pengelola, PT ACK, kita kasih waktu 3 hari lagi, tapi kita lakukan penyegelan (saat ini), kita lakukan penutupan. Hari Senin akan kita buka lagi. Jadi tidak boleh ada aktivitas sebelum ada kesepakatan,” tegasnya lagi.

Bobby pun menambahkan, Pemko Medan meminta agar pembayaran PBB harus disertai dengan pembayaran denda. Dalam artian, Pemko Medan tidak bersedia menerima pembayaran pokok PBB yang tertunggak. “Jangan hanya pokoknya saja, karena ini dendanya harus dibayar. Kalau tidak kami yang salah selaku Pemerintah Kota Medan,” tambahnya.

Bobby pun memastikan, jika kede pannya pihak PT ACK tidak juga membayar pajak sesuai kesepakatan sampai waktu yang ditentukan, maka Pemko Medan akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan. “Kita kasih kesempatan tiga hari. Kalau tidak, ada peraturan perundang-undangan. Kita ikuti itu. Nanti kami kasih tahu lagi kalau misalnya Senin dibuka lagi, ini pembayaran pajak dari PT ACK ke Pemko Medan. Karena dari 7 Juli tadi kita tunggu-tunggu tidak ada juga mereka bayar. Ini ada perundang-undangannya, bagaimana kewenangan kami pemerintah daerah, sejauh mana melaksanakan tindakan lebih lanjut terhadap aset yang sudah terbangun di Kota Medan ini,” ujar Bobby.

Dirincikan Bobby, Centre Point sejatinya bukan hanya menunggak pajak senilai Rp56 Miliar, tetapi juga ada kendala terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Itu hanya pajak (PBB) Rp56 miliar. IMB nya belum ada,” sebut menantu Presiden Joko Widodo tersebut.

Sedangkan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMB adalah pembayaran pajak. Artinya, bila Centre Point ingin mengurus IMB nya, maka Centre Point wajib membayar pajaknya yang tertunggak senilai Rp56 Miliar tersebut. “Karena mengurus IMB itu syaratnya bayar PBB nya dulu. Ada syarat IMB yang belum terpenuhi, salah satunya bayar pajak,” jelasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Medan, khususnya di Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia mengeluhkan banyaknya anjing yang berkeliaran di jalan.

Bukan tak bertuan, melainkan anjing-anjing tersebut memang sengaja dibebasliarkan oleh pemiliknya selama 24 jam di luar rumah, sehingga banyak warga yang khawatir karena di kejar bahkan di gigit anjing.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Perda No.9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan yang digelar Ketua Fraksi PDIP DPRD di Jalan Nusa Indah VII, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Minggu (11/7) sore.

“Di sini banyak sekali anjing dibiarkan lepas sama yang punya (anjing) pak, seringkali orang lewat di gong-gong, di kejar, bahkan di gigit pun pernah. Padahal Perdanya kan ada soal hewan peliharaan, tapi yang punya biasa aja, gak ada merasa bersalah,” ucap warga Jalan Dahlia Raya, Hasan kepada Robi Barus di depan masyarakat yang hadir dalam kegiatan yang mematuhi prokes tersebut.

Dikatakan Hasan, bahkan setiap kali dirinya ingin pergi salat subuh berjamaah di Masjid, dirinya kerap kali membawa peralatan seperti batu ataupun alat-alat pemukul sebagai antisipasi bila dikejar anjing saat pergi ke Masjid untuk salat subuh.

“Pergi shalat subuh ke Masjid seperti mau pergi perang. Saya bawa kayu, batu, pentungan, semua lah saya bawa, takut dikejar anjing, apalagi digigit. Dan bukan yang mau pergi shalat subuh ke Masjid saja, ibu-ibu yang mau pergi ke pajak (pasar) Helvetia ini pun sering dikejar juga,” kata Hasan.

Ia mengaku, tidak ada perhatian kepala lingkungan maupun Kelurahan di kawasan tersebut untuk mengamankan atau mengatasi kondisi tersebut. “Bukan gak boleh melihara anjing, silakan aja. Tapi ya tertib lah, kan anjingnya bisa di rantai (di ikat), di kurung, jangan lah dilepaskan gitu aja, itu kan membahayakan keselamatan orang lain. Tolong lah, supaya ada perhatian untuk masalah ini,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Robi Barus pun memastikan akan segera menyampaikan masalah tersebut kepada Lurah Helvetia Tengah untuk ditindaklanjuti. Ia pun mengakui, memang ada Perda yang mengatur soal hewan peliharaan, sehingga setiap pemilik hewan peliharaan harus mematuhi aturan tersebut.

“Segera saya teruskan masalah anjing ini ke Lurah, gak boleh lah begitu. Masyarakat yang punya anjing pun tolong lah, tertibkan anjingnya, kurun atau, ikat anjing nya, jangan membuat orang lain merasa terancam,” tegas Robi.

Robi pun meminta kepada setiap kepala lingkungan di Kota Medan, khususnya di Kelurahan Helvetia Tengah untuk lebih memperhatikan keluhan warganya. Sebab, menindaklanjuti keluhan warga ke kelurahan adalah tugas utama setiap kepling.

“Perda No.9 Tahun 2017 ini jelas, ini payung hukum yang jelas, disitu ditegaskan bahwa Kepling adalah pelayan masyarakat. Kalau tidak melayani dengan baik, bisa diusulkan untuk diganti. Maka saya minta, tolong, kepada setiap kepling peka laj terhadap keluhan masyarakat, lalu tindaklanjuti, jangan dibiarkan begitu saja,” terangnya.

Dijelaskan Robi, dalam Perda No.9/2017 itu juga dikatakan, usia maksimal kepling saat diangkat adalah 55 tahun. Hal itu dilakukan, agar setiap kepling di Kota Medan belum masuk kategori masyarakat usia lanjut (lansia). Dengan demikian, setiap kepling dapat melayani masyarakat secara maksimal.

“Kepling itu di gaji dari APBD, itu uang rakyat. Kalau sudah di gaji pakai uang rakyat tapi tak peduli sama rakyat, ya kita ganti saja. Sebab selain soal pembentukan lingkungan dan pengangkatan kepling, Perda No.9/2017 ini juga mengatur soal pemberhentian kepling. Sekali lagi saya minta, setiap kepling harus melayani secara maksimal,” jelasnya.

Dalam kegiatan itu, Robi Barus juga menerima berbagai keluhan lainnya dari masyarakat. Adapun berbagai masalah itu, seperti soal drainase tumpat ataupun drainase kecil yang menyebabkan banjir. Lalu terkait masalah lampu jalan yang mati, masalah sampah, dam berbagai masalah lainnya.

“Soal infrastruktur saya harap kita bersabar, Wali Kota menargetkan dalam 2 tahun masalah infrastruktur dapat dituntaskan, termasuk masalah banjir. Untuk masalah sampah saat ini sudah ditangani kecamatan, nanti saya akan koordinasi ke kecamatan. Untuk lampu jalan, nanti saya bicarakan ke Dinas Pertamanan. Intinya disini lah peran kepling, bergerak lah cepat dalam merespon keluhan masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam pelayanan pasien, salah satunya di Instalasi Pusat Jantung Terpadu (PJT).

Rumah sakit terakreditasi Joint Commission International tersebut, kini membuka layanan tindakan ablasi berbasis teknologi tiga dimensi (3D) untuk para pasien penyakit jantung.

Kepala Instalasi PJT RSUP HAM dr Anggia Chairuddin Lubis SpJP (K) mengatakan, layanan tersebut terutama bagi pasien dengan kondisi aritmia atau gangguan irama jantung. “PJT RSUP HAM mulai melakukan tindakan ablasi 3D di pertengahan tahun 2021,” ujar Anggia, Jumat (9/7).

Disebutkan Anggia, PJT RSUP HAM pertama kali melakukan tindakan blasi 3D pada 11 Juni 2021 lalu. Saat itu, dokter yang menangani adalah dirinya bersama dr Dicky A Hanafy SpJP (K) dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita Jakarta.

“Tindakan ablasi 3D ini dilakukan pada pasien penyakit jantung dengan kondisi aritmia. Keluhan yang sering dirasakan oleh pasien umumnya adalah denyut jantung yang terlalu lambat, denyut jantung terlalu cepat, irama jantung atau denyut nadi yang dirasakan tidak teratur, dan pingsan yang dirasakan tiba-tiba,” ungkapnya.

Menurut Anggia, secara prinsip tindakan ablasi 3D sendiri memiliki tujuan yang sama seperti tindakan ablasi 2D, yang juga sudah mulai dilayani di PJT RSUP HAM sejak bulan Desember 2020. Namun, oleh karena dilakukan dengan teknologi yang lebih canggih, tindakan ablasi 3D memiliki beberapa kelebihan. “Tindakan ablasi 3D mampu memberikan informasi kondisi jantung yang lebih detail, serta penggunaan radiasi yang lebih sedikit sehingga lebih aman bagi pasien maupun tenaga medis,” kata Anggia.

Dia melanjutkan, sebagai gambaran, apabila pada ablasi 2D, pasien mendapatkan informasi di jantung sebanyak ratusan hingga ribuan titik. Namun pada ablasi 3D, pasien mendapatkan informasi di jantung sebanyak minimal 30 ribu titik. “Ini tentunya akan memberikan gambaran yang jauh lebih detail dibandingkan ablasi 2D,” sebut Anggia.

Lebih jauh dia mengatakan, sebelumnya PJT RSUP HAM juga mulai melayani pemeriksaan elektrofisiologi sejak akhir tahun 2020. Tindakan ini merupakan pemeriksaan tingkat tertinggi pada pasien penyakit jantung kondisi aritmia, dengan tujuan untuk mendiagnosa atau menemukan jenis penyakit dan memberikan terapi. “Manfaatnya terhadap pasien sangat besar. Dengan adanya prosedur ini, kita dapat mendiagnosa secara presisi dan kemudian dapat juga memberikan terapi yang sesuai untuk berbagai macam kelainan,” katanya lagi.

Untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan elektrofisiologi, serta ablasi 2D dan ablasi 3D, pasien bisa datang langsung ke Poliklinik Aritmia di Gedung PJT RSUP HAM. Sejauh ini, tim medis mampu melakukan tindakan tersebut secara rutin hingga 3-4 kasus setiap minggu. “Tetapi karena keterbatasan SDM, kami tidak dapat melakukan prosedur dalam frekuensi yang lebih tinggi. Hingga saat ini, antrian untuk pasien seperti ini sudah mencapai lebih dari tiga bulan di RSUP HAM,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution memprioritaskan program kebersihan sebagai program yang harus diselesaikan di masa kepemimpinanya. Teranyar Bobby Nasution melaunching pilot projects penanggulangan dan penanganan sampah dengan menggunakan sistem bio teknologi pada hari Sabtu lalu (3/7).

Selain itu Bobby Nasution juga merubah sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang selama ini menggunakan sistem open dumping menjadi sistem Sanitary Landfill.

Langkah ini dinilai akademisi sebagai langkah yang tepat untuk merubah citra Medan sebagai kota terjorok. Salah seorang akademisi yang mendukung langkah Bobby Nasution ini ialah Mujahiddin S.Sos.,MSP.

Dosen Fisip UMSU yang juga konsen terhadap masalah partisipasi masyarakat dalam mengelolah persampahan ini berpendapat, bahwa langkah yang diambil Bobby Nasution sudah tepat dalam menangani masalah kebersihan di Kota Medan. Bahkan menurutnya jarang ada Kepala Daerah yang memasukan program kebersihan menjadi program prioritas. “Langkah pak Wali Kota ini patut kita apresiasi karena peduli terhadap kebersihan lingkungan, jarang ada pemimpin yang memasukan masalah kebersihan sebagai program prioritasnya,” kata Mujahiddin.

Mujahiddin juga menambahkan, untuk mendorong percepatan pembangunan TPA dengan sistem Sanitary Landfill, Pemko Medan dapat mengundang investor dari negara-negara yang peduli terhadap lingkungan seperti negara Jepang. Selain itu juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk mau berkontribusi memberikan bantuan dalam bentuk CSR khususnya dari perusahaan penghasil limbah.

“Pembangunan TPA dengan menggunakan sistem sanitary landfill tentunya membutuhkan biaya yang besar, karena itu agar langkah ini dapat segera terwujud, Pemko Medan dapat mengundang para investor untuk membantu percepatan pembangunan TPA dengan sistem sanitary landfill,” jelasnya.

Di samping itu, Mujahiddin juga menyarankan agar Pemko Medan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga dapat dimanfaatkan, salah satunya dengan menjadikan sampah sebagai pupuk tanaman. Selain dapat mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA, pemanfaatan sampah oleh masyarakat ini juga dapat menambah perekonomian masyarakat.

“Jadi tidak semua sampah ditumpuk ke TPA sebagian dapat dimanfaatkan masyarakat apakah untuk dijadikan pupuk tanaman ataupun lainya, disini peran Pemko Medan sangat diperlukan baik itu dalam membuat bank-bank sampah ataupun membuat pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat, karena saya menilai penanganan masalah sampah ini baru dapat berjalan efektif apabila masyarakat ikut terlibat didalamnya,” ujarnya.

Langkah yang diambil Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam mengelolah sampah di Kota Medan ini juga turut didukung oleh jajaran di bawahnya. Salah satunya adalah Kecamatan yang saat ini diberikan wewenang untuk menangani masalah sampah di wilayahnya masing-masing.

Camat Medan Johor, Zulfakhri Ahmadi, S.Sos saat ditemui menerangkan semenjak wewenang penanganan sampah dilimpahkan ke Kecamatan membuat koordinasi dengan para petugas kebersihan menjadi lebih cepat. “Sekarang kita lebih gampang berkoordinasi dengan petugas kebersihan, jadi apabila kita temukan dilapangan hal-hal yang menyangkut sampah dapat segera kita perintahkan kepada petugas untuk di tangani,” kata Zulfakhri.

Memnag, penanganan sampah menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Bobby Nasution. Apalagi Medan sempat menyandang predikat sebagai Kota Terkotor di tahun 2019 akibat persoalan sampah tersebut. Sebagai bentuk keseriusan Bobby Nasution, penanganan sampah menjadi salah satu program prioritas yang harus segera diselesaikan. Perlahanan, penanganan sampah di bawah kepemimpinan Bobby Nasution kini semakin terukur.

Sebagai langkah awal dalam mengatasi persoalan sampah, Bobby Nasution menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan yang sebelumnya ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), kini diserahkan kepada camat. Langkah ini dilakukan agar penanganan sampah semakin lebih efektif, sebab camat lebih mengetahui kondisi wilayahnya. Sedangkan, DKP fokus untuk menangani tempat pembuangan akhir (TPA).

Selanjutnya, Pemko Medan berkolaborasi dengan Pemkab Deli Serdang dan Pemprov Sumut telah mempersiapkan 50 hektare lahan untuk TPA Regional di Talun Kenas, Deli Serdang. Di TPA Regional ini, Bobby Nasution berharap sistem penanganan sampah akan menggunakan sistem sanitary landfill. Diharapkannya, sebelum 2024 rencana tersebut terwujud.

Sedangkan di TPA Terjun, Bobby Nasution bertekad untuk menyelesaikan penanganan sampah yang sampai saat ini masih menggunakan open dumping. Ia ingin, gunungan sampah yang ada di tempat itu bisa dikurangi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggunakan sistem teknologi Advanced Land Fill Minning With Material & Energy Recovery (ALFIMER) dengan mengandalkan sistem bio teknologi.

Melalui sistem ini, baik sampah baru maupun sampah lama dapat ditangani dengan biaya murah, ramah lingkungan, teknik sederhana dan sistem permesinan yang terjangkau. Selain menjadi pupuk, pengelolaan sampah juga menghasilkan cairan disinfektan. Penanganan sampah melalui sistem ini yang merupakan hasil kerjasama Pemko Medan dengan PT Mitra Biosis Ecotonik, Primer Koperasi dan Pengelola Sampah dan USU telah dilauncing Bobby Nasution di TPA Terjun, Sabtu (3/7)lalu.

“Melalui sistem land fill minning dengan menggunakan teknologi ALFIMER yang mengandalkan sistem bio teknologi, baik sampah baru maupun lama dapat diolah menjadi pupuk dan cairan disinfektan. Sebanyak 15 ton pupuk hasil pengelolaan, telah kita bagikan kepada kabupaten/kota yang terdekat dengan Kota Medan. Kita harapkan sistem ini bisa mengatasi persoalan sampah di TPA Terjun,” kata Bobby Nasution.

Selasa (6/7) kemarin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI mendukung upaya Bobby Nasution dalam penanganan sampah dengan menggelar Kick Off Meeting Feasibility Study dan Basic Engineering Design (DED) pemanfaatan sampah kota menjadi refuse derived fuel (RDF) atau solid recoveried fuel (SRF) di Grand Aston City Hall Medan. Kick off ini digelar untuk studi kelayakan pengelolaan sampah menggunakan metode RDF dan SRF dengan memanfaatkan kepadatan untuk bahan bakar. (rel/ila)