Home Blog Page 3289

Sering Terjadi Bentrok di Belawan, DPRD Medan: Copot Kapolres Belawan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasalnya, peristiwa kerusuhan di Kecamatan Medan Belawan seperti tawuran yang terjadi pada Selasa (20/7) malam hingga Rabu (21/7) dini hari kemarin bukan lah peristiwa kerusuhan pertama di Belawan pada masa kepemimpinan Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Mhd. R. Dayan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus.

“Kerusuhan kemarin bukan yang pertama terjadi di masa kepemimpinan Kapolres Pelabuhan Belawan saat ini, tapi peristiwa itu kami nilai sebagai puncak kelalaian Polres Pelabuhan Belawan dalam menjaga kondusivitas dan keamanan di Belawan. Kami menilai, Kapolres Pelabuhan Belawan saat ini sudah terlalu sering kecolongan,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus, Kamis (22/7).

Untuk itu, tegas Robi, Fraksi PDIP DPRD Medan meminta kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, agar segera mencopot AKBP Mhd. R. Dayan dari jabatannya selaku Kapolres Pelabuhan Belawan. “Kami meminta supaya Kapolres Pelabuhan Belawan saat ini segera dicopot dan diganti dengan pejabat Polisi yang lebih berkompeten dalam menjaga keamanan di Belawan,” ucap Robi.

Dikatakan Anggota Komisi I DPRD Medan ini, pencopotan Kapolres Pelabuhan Belawan yang merupakan counterpartnya di Komisi I itu memang harus dilakukan, karena lemahnya kinerja Polres Pelabuhan Belawan saat ini tidak bisa lagi ditoleransi. Apalagi hal ini menyangkut masalah keamanan masyarakat. “Masyarakat sangat butuh rasa aman. Keberadaan polisi dalam menjaga keamanan dan menegakkan undang-undang sangat vital, itu lah yang paling dibutuhkan masyarakat, termasuk masyarakat Belawan saat ini,” ujarnya.

Menurut Robi, seharusnya Polres Pelabuhan Belawan tidak boleh sering kecolongan atas peristiwa kerusuhan yang mengancam keselamatan masyarakat Belawan. Pada awal-awal terjadinya kerusuhan, seharusnya Polres Pelabuhan Belawan langsung melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum pelaku kerusuhan dan menuntaskan masalahnya hingga ke akar persoalan.

“Yang paling penting begitu ada kejadian kerusuhan di sana, Polres Pelabuhan Belawan seharusnya fokus pada tindakan pencegahan yang lebih preventif, dengan demikian Polres Pelabuhan Belawan tidak kecolongan seperti kemarin. Kemarin itu sudah betul-betul kelewatan, selain kehilangan rasa aman, kerusuhan itu juga membuat masyarakat banyak yang dirugikan baik secara materil maupun inmateril,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong menegaskan bahwa tawuran antar warga di Kecamatan Medan Belawan yang terjadi hingga Rabu (21/7) dinihari kemarin telah menimbulkan kerusakan pada sejumlah rumah warna di sana. “Bahkan ada beberapa warga yg luka-luka, psikologi yang terganggu, dan efek-efek lainnya. Dari itu kami menyatakan kesedihan yang mendalam, kenapa hal ini dapat terus terjadi,” ucap Rudiyanto kepada Sumut Pos, Kamis (22/7).

Untuk itu, Rudiyanto meminta kepada Kapolres Pelabuhan Belawan agar segera menindak tegas para pelaku tawuran .”Kami meminta kepada saudara Kapolres Belawan agar menindak tegas pelaku tawuran tersebut,” tuturnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu pun mengaku, pihaknya juga menerima informasi dari warga sekitar atas maraknya peredaran narkoba di kawasan tersebut. “Dan bisa saja narkoba tersebut menjadi sumber kejahatan awal bermula, dari itu kami meminta saudara Kapolres untuk mengamankan Belawan dari narkoba,” ujarnya.

Atas peristiwa tawuran antar warga yang telah terjadi beberapa kali dan maraknya peredaran narkoba yang merajalela serta kejahatan lainnya di Medan Belawan yang mengakibatkan tidak kondusifnya keamanan di Medan Belawan, Rudiyanto pun meminta agar Kapolda memberikan supervisi kepada Kapolsek Belawan. “Kami juga meminta agar Bapak Kapolda dapat memberikan supervisi yang jelas kepada Kapolsek Belawan dalam melakukan pengamanan daerah tersebut, agar hal-hal seperti ini dapat di antisipasi dan diselesaikan dengan lebih cepat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, perang antar kampung terjadi di Jalan Medan Belawan Km 20,5 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (20/7) malam. Bahkan dalam bentrokan ini, sebuah gereja nyaris dibakar oleh sekelompok massa. Dari video yang beredar di media sosial, disebutkan aksi bentrokan terjadi Selasa (20/7) malam hingga Rabu (21/7) dinihari.

Saat bentrokan terjadi, ratusan pengendara motor saling lempar batu dan menembakkan petasan roket. Tak cuma itu, kerusuhan juga sampai menggunakan bom molotov. Terlihat warga yang berperang sempat membakar usaha tambal ban milik warga setempat.

bahkan tidak menghiraukan kehadiran Kapolsek Belawan Kompol Daniel Naibaho. Menurut saksi mata yang minta identitasnya dirahasiakan, bahkan para pemuda yang terlibat bentrokan sudah berusaha untuk membakar gereja. (map/ila)

KAHMI Sumut Sembelih 8 Sapi, Pendistribusian Daging hingga ke Daerah Terpencil

KURBAN: Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Ketua MW KAHMI Sumut, H. Rusli Lubis saat menyaksikan penyembelihan hewan kurban. bagus/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Korps Alumni Himpunan Mahasisw Islam (KAHMI) Sumatra Utara menyembelih hewan kurban dengan pendistribusian daging hingga ke daerah terpencil di Sumut. KAHMI Sumut melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi di sekretariat KAHMI Sumut di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih), Kota Medan, Kamis (22/7) pagi.

KURBAN: Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Ketua MW KAHMI Sumut, H. Rusli Lubis saat menyaksikan penyembelihan hewan kurban. bagus/sumut pos.

Proses pemotongan hewan kurban disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Ketua MW KAHMI Sumut, H. Rusli Lubis bersama pengurus MW KAHMI Sumut. Penyembelihan kurban ini adalah rangkaian agenda Lembaga Amal Zakat Infak Sedekah (LAZIS) KAHMI Sumut. Selain di Medan, kurban juga dilaksanakan di sejumlah daerah. Mulai dari Simalungun, Karo, Dairi dan Langkat. Sapi yang disembelih ini, adalah donasi dari para pengurus, anggota KAHMI Sumut dan para dermawan. “Kita menyasar penyaluran daging kurban hingga daerah terpencil,” ujar Ketua KAHMI Sumut Rusdi Lubis.

Rusdi menjelaskan, kurban ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Khususnya yang di tengah pandemi Covid-19 dan terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sumut. Sehingga kehadiran KAHMI di tengah masyarakat dapat rasakan.

“Kegiatan ini merupakan panggilan hati nurani sekaligus sebagai panggilan keummatan. Dan hewan ini akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kita mencoba membantu meringankan beban masyarakat di tengah PPKM,” jelas Rusdi.

Rusdi mengungkapkan, KAHMI Sumut tetap berupaya agar kegiatan kurban ini bisa dilakukan setiap tahunnya. Kurban ini juga menjadi media silaturahim antara pengurus dan anggota KAHMI Sumut. “Saya mengharapkan para pengurus KAHMI di daerah kabupaten/kota bisa membuat berbagai program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga KAHMI Sumut juga bisa memahami bagaimana kondisi sosial sekitarnya,” ujarnya.

Sejauh ini, KAHMI Sumut sedang getol menggelar berbagai kegiatan. Mereka memanfaatkan para tokoh lintas sektor yang juga terlibat di dalam KAHMI. Bahkan KAHMI tengah menggodok DEMA KAHMI Sumut yang akan fokus bergerak pada bidang lingkungan dan kebencanaan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mengapresiasi kegiatan kurban yang digelar KAHMI. Pria kerab disapa dengan Ijeck itu, bahwa apa dilakukan KAHMI bisa menjadi contoh baik untuk organisasi lainnya. “Insya Allah membantu pemerintah, apalagi di dalam suasana ekonomi dan kesusahan masyarakat kita ini akibat pandemik COVID-19,” ungkap Ijeck.

Mudah-mudahan sambung dia, dengan kehadiran organisasi-organisasi terkhusus dengan KAHMI, bersama pemerintah bisa bergandengan tangan untuk membangun Sumatera Utara. “Saat ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita,” pungkas Ijeck.(gus/ila)

DPW PAN Sumut Sembelih 8 Hewan Kurban

SAMBUTAN: Ketua DPW PAN Sumut, Ahmad Fauzan Daulay didampingi Bendahara M Faisal saat menyampaikan sambutan acara penyembelihan hewan kurban.ade zulfi/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut melaksanakan penyembelihan delapan hewan kurban di Sekretariat DPW, Jalan Sei Lepan Nomor 2 Medan, Kamis (22/7). Ketua DPW PAN Sumut, Ahmad Fauzan Daulay didampingi Bendahara M Faisal dan Ketua Panitia Mora Harahap, Sekpan Affan Alquddus mengatakan, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sudah rutin dilaksanakan DPW setiap tahun.

SAMBUTAN: Ketua DPW PAN Sumut, Ahmad Fauzan Daulay didampingi Bendahara M Faisal saat menyampaikan sambutan acara penyembelihan hewan kurban.ade zulfi/sumut pos.

“Kali ini kita menyembelih delapan hewan kurban, enam berasal dari internal pengurus DPW, sedangkan dua lagi sumbangan dari Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah,” sebut Fauzan.

Pada bagian lain, Fauzan mengemukakan, penyembelihan hewan kurban, selain untuk menghilangkan sifat kehewanan di dalam diri manusia, juga menjadi momentum berbagi terhadap sesama, apalagi di tengah pandemi saat ini, banyak umat hidupnya dalam situasi prihatin, sehingga sangat membutuhkan bantuan. “Momentum Hari Raya Idul Adha ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan empati dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat,” kata Fauzan.

Anggota DPRD Sumut ini menyebutkan, selain di DPW, penyembelihan hewan kurban juga dilaksanakan di DPD PAN kabupaten/ kota se-Sumatera Utara, misalnya di DPD PAN Tapsel, Langkat, Binjai, Pematang Siantar, dan lainnya. Fauzan menambahkan, sejalan dengan masih diterapkannya PPKM di Medan, maka untuk mencegah kerumunan, pihak panitia akan mendistribusikan daging-daging qurban tersebut kepada warga yang membutuhkan.

Sementara, ketua panitia Mora Harahap didampingi bendahara Erlina Koto mengatakan, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan DPW PAN Sumut tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan (prokes) yang digariskan pemerintah.

Hadir dalam acara ini, pengurus harian DPW M Faisal, Rudi Alfahri Rangkuti, Affan Alquddus, Amirullah Hidayat, Ade Taufiq, Ahmad Khairuddin, Adi Munasip, Dahron Hutagaol, Suartono, Agus Salim Ujung, Zainuddin, Luthfi Fauzi, Erlina Koto dan lainnya. (adz/ila)

DPD AMPI Sumut Bagi Daging Kurban Door to Door

SERAHKAN: Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis menyerahkan daging kurban untuk selanjutnya dibagikan kepada warga secara door to door, Rabu (21/7).Triadi Wibowo/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumatera Utara menyembelih 7 ekor sapi kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini, 1442 Hijriah. Selanjutnya, daging kurban tersebut dibagikan secara door to door ke masyarakat Kota Medan.

SERAHKAN: Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis menyerahkan daging kurban untuk selanjutnya dibagikan kepada warga secara door to door, Rabu (21/7).Triadi Wibowo/sumutpos.

Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis mengatakan, pada perayaan Idul Adha kali ini bertepatan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota Medan. “Banyak masyarakat yang butuh perhatian terutama dalam sektor pangan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan AMPI Sumut saat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ucap David, Rabu (21/7).

Dijelaskannya, hewan kurban tersebut dibagikan secara door to door ke masyarakat di 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. “Ada 10 kupon untuk tiap kecamatan, totalnya 700 kupon yang dibagikan,” ungkap David.

Sementara, Ketua Panitia Kurban AMPI Sumut 1442 Hijriah, Zulpendri Sikumbang melaporkan, sebanyak 7 ekor lembu yang dikurbankan bersumber dari pengurus DPD AMPI Sumut, 12 DPD Tingkat II kabupaten/kota dan sejumlah partisipan. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. “Teknis pembagian daging kurban, akan diberikan kepada rayon-rayon AMPI yang ada di Kota Medan, guna mengikuti anjuran pemerintah yang melarang kerumunan,” pungkasnya.(rel/tri)

Teks Foto

Attachments area

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Masa PPKM, PLN Tambah Daya Listrik untuk RS Tingkat II Putri Hijau

BERSAMA: Kepala Rumkit Tingkat II Putri Hijau, Kolonel Ckm dr. Mhd Irsad Basyroel, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelayanan, Chairuddin dan Manajer UP3 Medan, Hariadi Fitrianto serta lainnya, foto bersama.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tepat pada tanggal 19 Juli 2021, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Medan melakukan penyalaan tambah daya pelanggan. Pelanggan tersebut merupakan Pelanggan Layanan Prioritas ke- 104 menggunakan layanan Silver atas nama Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau.

BERSAMA: Kepala Rumkit Tingkat II Putri Hijau, Kolonel Ckm dr. Mhd Irsad Basyroel, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelayanan, Chairuddin dan Manajer UP3 Medan, Hariadi Fitrianto serta lainnya, foto bersama.

Permohonan ini langsung direspon cepat oleh PLN UP3 Medan dalam membantu percepatan penyambungan permohonan tersebut. Pelanggan ini melakukan Penambahan Daya dari S3/ 345.000 VA menjadi LS3/1.100.000 VA.

Kepala Rumkit Tingkat II Putri Hijau Kolonel Ckm dr. Mhd Irsad Basyroel, Sp.KK-FINSDV, M.H memberikan apresiasi atas gerak cepat PLN dalam merespon permohonan penambahan daya Rumkit Putri Hijau dalam Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Simbolis penyalaan atas realisasi permohonan penambahan daya ini dilakukan oleh Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelayanan, Chairuddin dan Manajer UP3 Medan, Hariadi Fitrianto langsung ke lokasi Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada pukul 15.00 WIB.

Chairuddin menjelaskan, PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara juga telah menunjukkan komitmennya untuk dapat melayani kebutuhan listrik Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau serta kebutuhan listrik rumah tangga, industri dan pusat bisnis lainnya. “Perlu diketahui bahwa bukan hanya rumah sakit ini saja yang dapat kami layani, melainkan PLN siap mendukung seluruh rumah sakit atau instansi lainnya dalam memenuhi kebutuhan listriknya selama pandemi Covid 19,” ujar Chairuddin.

Dikatakan Chairuddin, saat ini Rumah sakit Tingkat II Putri Hijau membutuhkan penambahan daya dikarenakan adanya penambahan alat-alat Medis seperti CT Scan, MRI dan Alat Radiologi lainnya. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sinergi dan pelayanan yang diberikan PLN dalam realisasi permohonan kami. Selain itu harapan kami dengan terealisasinya daya tersebut dapat meningkatkan kinerja kami dalam memberikan fasilitas dan pelayanan khususnya di bidang kesehatan,” ujar Chairuddin.

Sekadar diketahui, penyalaan pelanggan ini merupakan komitmen dan prioritas utama PLN UIW Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan khususnya di bidang Kesehatan. (ila)

Pemkab Humbahas Anggarkan Rp2,6 M untuk Beli Mobil Baru

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Di saat kasus Covid 19 melonjak tinggi, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor dan Wakil Bupati Oloan Paniaran Nababan menggenjot pembelian kendaraan dinas baru.

Tahun 2021 ini, pemerintah daerah (Pemda) mengeluarkan biaya senilai Rp2,6 miliar yang diambil dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam pembelian kendaraan tersebut.

Terdiri dari, kendaraan dinas bupati senilai Rp1.925.000.000,00, sedangkan wakil bupati senilai Rp750.000.000,00. Sementara, realisasi pajak di daerah itu tahun 2020 lalu hanya mencapai Rp9.011.203.725,00.

“ Ya ditahun ini ada pembelian mobdis untuk Bupati dan Wakil,” aku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Humbang Hasundutan Reinward Marpaung kepada wartawan.

Disebutkannya, pembelian kendaraan dinas kedua kepala daerah itu masing-masing menghabiskan anggaran Rp1,9 miliar dan Rp750 juta. Namun,secara detail Reinward enggan menjelaskan sekaitan tipe jenis mobil yang akan dibeli.

“ Secara aturan, mobil jabatan KDh maksimal 3.200 CC. Sementara yang ditenderkan melalui LPSE Kabupaten Humbahas adalah 2.800 CC. Kemungkinan besar mobil tersebut adalah Toyota Land Cruiser Prado. Tapi mengetahui lebih jelasnya adalah Kabag Umum Setdakab Humbahs KPA sekaligus PPK, Irma Ardianty Simanungkalit,” ujar Reinward.

Kepala Dinas Kominfo Humbang Hasundutan Hotman Hutasoit, ketika dikonfirmasi soal itu memilih bungkam. “ Enggak bisa kujawab itu, karena bukan kemampuanku menjawab itu. Ke orang-orang kompetenlah UKPBJ,” tandas Hotman ketika disinggung soal apakah sudah tepat pemerintah membelikan mobil dinas kedua kepala daerahnya di masa Covid 19 melonjak.

Lagi-lagi, Hotman juga memilih bungkam ketika disinggung soal pengusulan pembelian tersebut.

“Ya, egak bisa. Bersalahaan nanti aku, karena egak ngerti aku. Aku pun belum lihat di DPA nya. Ya bapak, bapak, makanya tak bisa kujawab,” ujar Hotman.

Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Humbang Hasundutan Batara Siregar mengaku, realisasi pajak di daerah itu tahun 2020 lalu hanya mencapai Rp9.011.203.725,00 atau 99,94 persen dari total yang dianggarkan Rp 9.017.031.070,00.

Terdiri dari, pajak hotel sebanyak Rp38.165.000,00 dari target Rp96.440.000,00, pajak restoran Rp1.431.768.130,00 dari target Rp1.400.000.000,00.

Kemudian, pajak hiburan Rp1 juta dari target Rp2.112.000,00, pajak reklame Rp179.349.620,00 dari target Rp149.050.000,00, pajak penerangan jalan Rp3.437.945.979,00 dari target Rp3.190.000.000,00.

Selanjutnya, pajak pengambilan bahan galian golongan C terealisasi Rp1.541.392.129,00 dari target Rp 2.229.429.070,00, pajak bumi dan bangunan (PBB) terealisasi Rp1.760.569.067,00 dari target Rp1.350.000.000,00, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) realisasi Rp621.013.800,00 dari target Rp600.000.000,00.

Sementara itu, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor belum memberi komentar tentang ini.

Sekaitan anggaran itu, menuai tanggapan miring dari masyarakat yang dinilai Bupati dan Wabup terkesan menghamburkan uang rakyat.

Seperti tanggapan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (FUTRA) Oktavianus Rumahorbo mengatakan, anggaran sebesar itu harusnya diupayakan untuk kepentingan masyarakat kecil dimasa pandemik ini.

Seperti halnya, melakukan bantuan sembako bagi yang terdampak Covid 19, pembangunan infranstruktur di daerah terpencil.

Sementara soal kewajaran, bupati dan wakil harusnya melihat dalam pembelian kendaraan dinas seimbang dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pertahunnya.

Hal seperti itulah, yang sering terjadi di lingkungan pemerintahaan daerah, penggunaan anggaran tidak dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, ujarnya.

Semestinya, menurutnya lagi, Pemda Humbang Hasundutan melakukan penghematan anggaran atau penggunaan anggaran yang lebih tepat. “ Tapi kalau seperti ini kita melihat Pemda Humbahas lebih identik dengan deal politik,” ucap Oktavianus melalui via telepon.

Demikian juga diakui oleh, salah satu tokoh pemuda Lambok Situmeang. Pria ini mengaku, pemerintahnya harusnya melakukan penghematan anggaran. Dan bukan melakukan pembelian kendaraan yang dirasakannya tidak penting.

Pasalnya, secara hematnya dia menilai anggaran kendaraan dinas di tahun 2021 ini yang ditampung di APBD itu, harusnya mementingkan kepada rakyat kecil. Karena, dia melihat kendaraan dinas lama masih layak dipakai.

Perlu diketahui, diawal kepemimpinan Dosmar sebagai Bupati Humbang Hasunduran periode 2015-2020, membeli mobil dinas Fortuner sebagai mobil dinas lapangan. Sedangkan, Wakilnya tipe jenis Pajero Sport.

Kemudian, jelang akhir masa jabatan Dosmar kembali mengajukan pembelian mobil jabatan bupati, mobil jabatan sekertaris daerah, mobil tamu Setdakab Humbahas dan mobil Patwal dengan menghabiskan anggaran senilai Rp2,2 miliar. Meski sempat mendapat penolakan dari Banggar DPRD, namun pengadaan mobil tersebut tetap direalisasikan melalui APBD TA 2019. (des/azw)

Obat Pasien Covid-19 di Tebingtinggi Mulai Langka

RAKOR: Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiayarso ketika memimpin rakor penanggulan wabah Covid-19 bersama lima rumah sakit, Kamis (22/7).sopian/sumu tpos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah rumah sakit di Kota Tebingtinggi mengalami kelangkaan obat untuk pasien Covid-19. Hal itu disebabkan karena pasokan dari suplair atau distributor obat untuk Covid-19 kosong.

RAKOR: Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiayarso ketika memimpin rakor penanggulan wabah Covid-19 bersama lima rumah sakit, Kamis (22/7).sopian/sumu tpos.

Meskipun begitu, Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso meminta pihak rumah sakit tetap menjalankan aturan dan peraturan wali kota (Perwal) dalam penanganan Covid-19.

“Dimintakan pihak rumah sakit melakukan penambahan bed tempat tidur pasien karena diperkirakan akan ada penambahan warga yang terpapar sehabis hari raya Idul Adha,” jelas Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso saat memimpin rapat koordinasi (rakor) di Aula K3 Polres Tebingtinggi bersama perwakilan lima rumah sakit rujukan Covid-19, Kamis (22/7).

Katanya, bagi pasien Covid- 19 yang meninggal dunia maka proses pemakaman harus sesuai dengan protokol Covid-19, tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait penanganan pasien Covid -19.

“Polres Tebingtinggi tetap membantu gugus tugas penanggulangan Covid-19 untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Kota Tebingtinggi,” tegasnya.

Adapun lima rumah sakit rujukan Covid-19 itu, Rumah Sakit Chevani, Rumah Sakit Pabatu, RSUD Kumpulan Pake, Rumah Sakit Sri Pamela, dan Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebingtinggi.

Sementara, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 diminta meningkatkan penelusuran warga yang terpapar Covid-19 serta pendeteksi klaster dengan akurat. Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Binsar Situmorang sekaligus LO (Liaison Officer) Satgas Covid-19 untuk Kota Tebingtinggi saat rapat koordinasi penanggulangan Covid-19 di Aula Kantor Dinas Kesehatan Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Kamis (22/7).

“Tim Satgas Covid-19 harus tetap melakukan tracing, karena apabila ini dilakukan secara akurat datanya, maka penyebaran Covid-19 bisa ditekan,” kata Binsar Situmorang.

Selain melakukan tracing, tim Satgas Covid-19 Kota Tebingtinggi mulai tingkat kota hingga level bawah yaitu di kelurahan untuk terus memantau dan mendata klaster klaster baru penyebaran Covid-19 seperti klaster keluarga dan perkantoran, agar tim bisa melakukan tracing. “Tindakan tracing dan pemetaan wilayah klaster penyebaran Covid-19 harus cepat dan tepat sasaran, kepada siapa warga terpapar Covid-19 sebelumnya berinteraksi,” ungkap Binsar.

Sedangkan kepada warga yang positif terpapar Covid-19 agar selalu terbuka dan memberikan keterangan yang benar kepada petugas Satgas Covid-19 kepada siapa saja dirinya melakukan komunikasi, karena dengan keterangan yang benar tracing akan mudah dilakukaan dan cepat mengambil tindakan.

“Kepada Satgas Covid-19 untuk terus berkeja dan saling berkiordinasi dengan stekholder yang ada. Peranan masyarakat juga kita harapkan untuk selalu memberikan laporan kepada Satgas Covid-19 Kecamatan dan Kelurahan apabila mendapat informasi ada warga yang sakit dan ciri cirinya seperti Covid-19 untuk segera dilakukan repit Antigen dan pemeriksaan PCR,” ungkap Binsar.

Kabid Komunikasi Dinas Kominfo Iswan Suhendi didampingi Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi dr Henny Sri Hartati menjelaskan bahwa pihaknya selalu turun ke lapangan hingga tingkat lingkungan untuk memberikan sosialisasi kepada warga dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi.

Imbauan tersebut jelas Iswan Suhendi adalah penerapan PPKM Mikro dan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari mobilitas warga. “Upaya upaya penekanan angka penyebaran Covid-19 dan sosialisasi terus dilakukan di tengah tengah masyarakat, upaya upaya penekanan itu dikordinasikan dengan pihak Polri, TNI, camat, lurah dan kepling,” papar Iswan. (ian/azw)

Surya Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Disdik Asahan

TINJAU: Bupati Asahan H Surya BSc dan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Kamis (22/7).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Asahan berkerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan mengadakan vaksinasi Covid-19 tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Asahan, Kamis (22/7).

TINJAU: Bupati Asahan H Surya BSc dan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Kamis (22/7).

Pelaksanaan vaksinasi yang diadakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan ini ditinjau langsung oleh Bupati Asahan H Surya BSc dan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi.

Pada kesempatan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Drs Sofian MPd yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dr Elfina Br Taringan MKT mengatakan, bahwa jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti vaksinasi hari ini berjumlah 300 orang.

“Hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan menyedikan 30 vial vaksin Covid-19 yang disediakan untuk 300 orang tenaga pendidikan dan kependidikan di Kabupaten Asahan yang diperuntukan kepada tenaga pendidik Paud, TK, SD, dan SMP, baik itu negeri maupun swasta yang belum melakukan vaksinasi Covid-19,” papar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

Beliau juga mengatakan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan berjumlah 7.823 orang; 4743 orang telah melakukan vaksinasi Covid-19.

“Dan untuk hari ini 300 orang tenaga pendidik dan kependidikan yang melakukan vaksinasi Covid-19 tahap pertama ialah tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kota Kisaran Timur, Sei Dadap, Rawang, Air Joman, Pulau Bandring, Sei Kepayang Sei Kepayang Barat, Setia Janji, Simpang Empat dan Rahuning,” urainya.

Di sela-sela peninjauannya Bupati Asahan H Surya BSc meminta kepada petugas vaksinasi agar memberikan pelayanan terbaik kepada tenaga pendidik yang mengikuti vaksinasi Covid-19. Dan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan jangan takut untuk di vaksin, karena vaksin telah diuji oleh tenaga ahli. (mag-9/azw)

Jelang Sidang MK Hasil PSU, TNI Polri Labuhanbatu Patroli Keamanan

PATROLI: TNI Polri patroli pengamanan kantor KPU Labuhanbatu saat sidang MK pasca pemungutan suara ulang lanjutan (PSU) .fajar/sumu tpos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan memimpin apel kesiapan patroli skala besar TNI Polri saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK) perselisihan hasil pemilihan (PHP) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu pascapemungutan suara ulang (PSU) Jilid II, Kamis (22/7).

PATROLI: TNI Polri patroli pengamanan kantor KPU Labuhanbatu saat sidang MK pasca pemungutan suara ulang lanjutan (PSU) .fajar/sumu tpos.

Apel kesiapan ini juga dihadiri para Kabag, Kasat, Kasub Bag, Danki Brimob BKO Polda Sumut, Kasi, perwira dengan melibatkan 1 pleton personel Sat Sabhara, 1 pleton personel BKO Brimob Polda Sumut dan 10 personel Kodim 0208/LB. “Tadi malam kita sudah melakukan patroli dan kita lanjutkan hari ini sampai dengan selesai, kita Bersama dengan kodim 0209/LB, BKO Brimob Polda Sumut dan personel Polres Labuhanbatu melakukan patroli di seputaran Kota Rantauprapat,” ujar Kapolres.

“Di waktu yang bersamaan, di Medan juga akan dilakukan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Labuhanbatu Selatan dan rekan-rekan kita yang berada di Polsekta Kota Pinang, juga melakukan patroli cipta kondisi guna memastikan keadaan aman dan kondusif,” tambahnya.

Patroli ini menggunakan 1 unit mobil patrol 91 Sat Lantas Polres Labuhanbatu, 1 unit mobil double cabin BKO Brimob Polda Sumut, 3 unit truk Dalmas Polres Labuhanbatu dan 40 unit sepeda motor dinas gabungan dari Kodim dan Polres. Untuk rute, tim gabungan berpatroli di Kantor PDI Perjuangan Jalan Jend. Ahmad Yani, Kantor Golkar Jalan Sisingamangaraja, Kantor Bawaslu jalan Padat Karya Bakaran Batu, Kediaman Ellya Rosa di kawasan jalan Iwan Maksum Kabupaten Labuhanbatu, Kediaman Andi Suhaimi di kawasan Jalan Sona Lingkungan Padangpasir, Kediaman Erik Atrada Jalan Padang Matinggi dan Kantor KPU Labuhanbatu.

Usai berpatroli, Kapolres Labuhanbatu bersama para PJU Polres Labuhanbatu melakukan nonton bareng siaran langsung putusan MK pascapemungutan suara ulang lanjutan (PSU) di ruang lobi Polres Labuhanbatu. (fdh/azw)

Tersangka Dugaan Korupsi CCTV Dishub Binjai, JP Sudah Ditetapkan DPO

Kajari Kota Binjai Muhamad Husein Admaja.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Oknum panitia pengadaan CCTV yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Juanda Prastowo (JP), sudah diterapkan sebagain tersangka oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai. Namun, JP hingga kini belum ditahan. Bahkan, pegawai biasa di Dinas Perhubungan Kota Binjai ini, pernah mangkir saat panggilan ketiga dilayangkan. Saat itu, yang bersangkutan masih menjadi saksi atau terperiksa.

Kajari Kota Binjai Muhamad Husein Admaja.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

Belum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, Kajari Kota Binjai, Muhamad Husein Admaja menjelaskan, tersangka sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Korps Adhyaksa di seluruh Indonesia.

“Sejak pekan lalu (JP) sudah ditetapkan DPO,” ungkap Husein, Kamis (22/7).

Ini dilakukan karena JP yang bermukim di Perumahan Ridho Residence, Binjai Utara, tak mengindahkan panggilan penyidik.

“Langkah ini diambil, karena yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik, terkait penyidikan kasus pengadaan CCTV pada Dishub Binjai,” imbuh Husein.

Husein juga menjelaskan, Kejari Kota Binjai sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, terkait penetapan status DPO JP. Artinya, penetapan DPO ini sejalan dengan pengejaran yang akan dilakukan tim untuk memburunya.

“Dari Kejagung RI, akan memerintahkan ke seluruh jajaran sampai terbawah, agar yang bersangkutan terus dicari, untuk dapat diamankan dan menjalani proses hukum terkait perkara CCTV di Dishub Binjai,” tuturnya lagi.

“Saat ini, kami sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 di sini. Ada beberapa pegawai yang positif, baik di Seksi Pidana Khusus hingga ke Seksi Barang Bukti. Namun pastinya, untuk proses hukum perkara dugaan korupsi di Dishub Binjai, tetap terus berjalan. Sabar ya,” kata Husein. Penetapan tersangka ini, setelah penyidik mengantongi hasil penghitungan kerugian negara dan mendapati temuan yang sudah disita menjadi barang bukti. Akibat ulah tersangka, negara dirugikan senilai Rp388 juta.

Sumut Pos yang mengawal penyelidikan Korps Adhyaksa, pernah memberitakan, tersangka yang diduga melakukan sendiri pengadaan CCTV tersebut. Kabar ini berembus kencang dan bukan sekadar isapan jempol. Pasalnya, Direktur CV AIM berinisial MS, selaku rekanan, memberikan keterangan berbelit soal proyek pengadaan tersebut. Semula menyebut, tak tahu kalau perusahaannya dipakai untuk pengadaan, namun belakangan keterangan berubah, menjadi tahu dan berdalih yang mengerjakannya berinisial D, yang sudah meninggal dunia.

Sebelumnya, penyidik sudah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Binjai, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kebun Lada, Binjai Utara, dan kediaman JP yang berstatus ASN di lingkungan Dishub Kota Binjai.

Ini dilakukan penyidik untuk mendalami sekaligus mencari bukti memperkuat proses penyidikan. Pengadaan CCTV ini dilakukan oleh Dishub Kota Binjai dengan menelan anggaran hampir ratusan juta rupiah pada 2018 lalu. (ted/saz)