DAIRI, SUMUTPOS.CO – Rencana relokasi Gereja HKBP Sikhem di Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, untuk pembangunan tailing storage facility (TSF) oleh PT Dairi Prima Mineral, mendapat penolakan dari Ephorus HKBP, Pdt Dr Robinson Butarbutare.

Penolakan relokasi itu disampaikan oleh Ephorus lewat suratnya kepada pihak perusahaan No 1003/L15/VI/2021 tentang Penolakan Rencana Relokasi HKBP Sikhem Sopokomil untuk Pembangunan Tailing Storage Facility (TSF) tertanggal 9 Juni 2021.

Hal itu disampaikan Diakones Sarah Naibaho dari Yayasan Diakoni Pelangi Kasih (YDPK) Parongil, Jumat (11/6). Disebutkannya, berdasarkan hasil kajian ahli Richard Meehandari dari Amerika sebagai konsultan yang merancang dan membangun proyek-proyek bendungan di beberapa perusahaan tambang di dunia, menyebutkan bahwa tambang Dairi yang diusulkan terletak di area dengan risiko tertinggi di dunia, dan stabilitas bendungan di zona gempa.

Dikakatakan Sarah, Richard khawatir terhadap bendungan tailing yang akan dibangun oleh PT DPM. “Lokasi bendungan ini dibangun di atas tanah yang tidak stabil,” katanya.

Hal yang sama juga kajian dari Dr Steve Ememan, seorang ahli masalah lingkungan tambang timbal dan seng. Membangun bendungan tailing kurang dari 1.000 meter dari pemukiman termasuk ilegal. Sementara, pihak PT DPM mengusulkan bendungan dibangun hanya berjarak 400 meter dari pemukiman.

“Selain itu, adendum meremehkan adanya risiko banjir. PT DPM merupakan perusahaan internasional, tetapi mereka tidak menggunakan standar internasional,” ujar Sarah.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, lanjut Sarah, Pimpinan Pusat HKBP menolak relokasi gereja HKBP Sikhem Sopokomil untuk kepentingan pembangunan TSF, penolakan terhadap rencana relokasi ini dalam kerangka perjuangan untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan alam sekitar. Dalam hal ini, ada ribuan masyarakat termasuk jemaat HKBP yang tinggal di hilir sungai akan terdampak dari potensi kebocoran bendungan tailing di Sopokomil.

Kemudian, tambah Sarah, HKBP meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak memberikan izin lingkungan kepada PT DPM, karena menurut ahli, Dairi berada di wilayah beresiko rawan gempa tertinggi di dunia.

“Penolakan ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab gereja terhadap upaya penyelamatan bumi dimana kita tinggal, sesuai dengan konfesi HKBP Pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan,” terang Sarah. Menanggapi adanya penolakan oleh Ephorus HKBP, Pdt Dr Robinson Butarbutare, pihak perusahaan akan komunikasi kembali ke pihak HKBP.

“Komunikasi akan kami lakukan mulai dari tingkat resort, distrik sampai ephorus,” kata Achmad Zulkarnaen, General Manajer PT BRM selaku holding PT DPM saat dikonfirmasi, baru-baru ini.

Achmad Zulkarnaen mengungkapkan, pembicaraan mengenai rencana pembangunan TSF yang di dalamnya terkait usulan pemindahan gedung Gereja HKBP Sikhem sudah ada sejak tahun 2009 (sempat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Dairi). “Atas sepengetahuan manajemen DPM saat itu, tim DPM kemudian melakukan konsultasi dengan jemaat, tokoh gereja dan sejumlah pengurus. Tim DPM juga konsultasi dengan oendeta sebagai pengurus HKBP di tingkat resort (kecamatan) Parongil dan dengan pendeta Dstrik di Kota Sidikalang,” ucap Zulkarnaen.(bbs/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan melakukan pengambilan sumpah janji dan pelantikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemko Tebingtinggi sebanyak 21 orang di ruang Aula Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (10/6). Sedangkan 4 orang Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemko Tebingtinggi sebelumnya sudah diambil sumpahnya di hari yang sama.

Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan bahwa pengambilan sumpah janji pelantikan ini merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka penyesuaian susunan organisasi dan tata kedudukan yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota Tebingtinggi No. 6 Tahun 2021 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kota Tebingtinggi.

Begitu juga hasil assesment center pada tanggal 15 dan 22 Desember 2020 serta sesuai dengan surat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan No.B-19/KASN/04 tahun 2021 tentang rekomendasi hasil uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemko Tebingtinggi.

“Pengisian jabatan ini juga mengacu kepada suatu ketentuan yang sangat penting yaitu Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan syarat sesuai dengan kompetensi jabatan dan telah menduduki jabatan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun serta berkoordinasi dengan KASN,” jelas Umar Zunaidi.

Lebih lanjut disampaikan Umar, pergeseran jabatan dan pergeseran nomenklatur ini semata mata untuk kepentingan organisasi, pengembangan pegawai, dan pelayanan publik agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas legalitas yang memenuhi ketentuan.

“Saya harapkan agar pejabat yang telah diambil sumpah janji pelantikan dapat melakukan kerjasama, perubahan dan perbaikan menyesuaikan tantangan yang ada. Jabatan adalah amanah yang dipercayakan, lakukan kerjasama dengan seluruh stake holder yang ada, melihat aspirasi dan perbaikan di OPD masing masing. Mari kita selalu lakukan perubahan dan perbaikan untuk menyesuaikan tantangan yang ada dengan sebaik baiknya,” pinta Umar.

Beberapa jabatan tinggi pratama yang diambil sumpah jabatannya adalah Idham Khalid menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs Khairil Anwar menjadi Kepala Dinas Sosial ,dr Nanang Fitra Aulia menjadi Asisten Administrasi Umum Sekdako, Hj Nina Zahara menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hj Rusmiaty Harahap menjadi Kepala Dinas Perkimsi dan Pertanahan, Dra Sri Wahyuni menjadi Kepala Dinas Perlindungan alAnak dan Pemberdayaan Masyarakat, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.(ian)

LABURA, SUMUTPOS.CO – Sebanyak lima orang dengan kondisi seperti keterbelakangan mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terdampar di Dusun Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (10/6). Saat ditemukan warga, kelima orang yang tidak mau diajak bicara itu, diduga diturunkan dari angkutan umum sekitar pukul 04.00 WIB.

Oleh pemerintah Desa Kampung Pajak, kelima orang asing itu dibawah ke Kantor Dinas Sosial Labura untuk dilakukan pengecekan identitas secara biometrik.

Sekretaris Disdukcapil Labura, Rumba Sihombing, mengatakan hanya dua dari lima orang yang terindentifikasi setelah dicek identitas secara biometrik.

“Hanya dua yang terindentifikasi, yaitu Alif Putra Pratama, alamat Jalan Kampung Aur Lembah, Medan, Desa Alir, Kecamatan Medan Maimun, dan Febri Josafat Sihombing, alamat Dusun Balam Barat, Desa Bangko Bakti, Kec. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,” kata Rumba, Jumat (11/6).

Ia mengatakan, yang bisa diajak bicara sedikit hanya si Alif Putra Pratama, itu pun sangat minim.

Plt Kadis Sosial Labura, John Ferry, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menaikkan kelima orang tersebut ke angkutan umum menuju Medan. “Karena Dinas Sosial Provinsi ada di Medan, harapan kita bisa ditangani di sana,” katanya.(bbs)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak delapan ASN di jajaran Pemkab Langkat, dilantik menjadi Kepala UPT Puskesmas, di Aula Gedung Akbid Langkat, Jumat(11/6) Pelantikan ini ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Sekdakab Langkat, dr. H. Indra Salahudin.

Sekdakab Langkat dalam pidatonya, berharap pejabat yang dilantik menjalankan tugas dengan baik serta dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Sebab, seluruh tenaga kesehatan dituntut untuk melakukan tindakan profesional sesuai dengan wewenang profesi serta keilmuaannya masing- masing.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Sekdakab berpesan 3 hal yang harus dilaksanakan. Pertama, harus terus meningkatkan pengetahuan serta keahlian profesi. Kedua, menyadari pentingnya kerja secara tim. Ketiga, memiliki kesadaran penuh akan tugas mulia menjadi tenaga kesehatan, yakni menjadi pelayan masyarakat yang baik.

“Kepala Puskesmas tidak bisa bekerja sendiri, harus selalu bekerjasama dan berkomunikasi satu dengan yang lainya dalam segala hal,”kata Indra Salahuddin.

“Tugas tenaga kesehatan adalah tugas mulia, sebab memberikan manfaat untuk masyarakat. Berupa peningkatkan derajat kesehatan, apalagi saat ini kita masih menghadapi pandemik Covid-19,”sambungnya.

Dimasa pandemi saat ini, tambah Indra, Puskesmas harus bisa menjadi garda terdepan untuk melayani kesehatan primer di masyarakat secara maksimal.

Plt Kadis Kesehatan Langkat, dr. Juliani menyebutkan, delapan ASN yang dilantik yakni dr. Emserodes Karo- Karo sebagai Kepala UPT Puskesmas Desa Teluk Kecamatan Secanggang, Supriadi S. Kep, Ners sebagai Kepala UPT Puskesmas Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, dr.Sri Wardani sebagai Kepala UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan, Hadi Saufi SKM, M. Kes sebagai Kepala UPT Puskesmas Gebang Kecamatan Gebang, dr. Sri Willem Sembiring Meliala sebagai Kepala UPT Puskesmas Stabat Kecamatan Stabat, Wirda Ningsih SKM sebagai Kepala UPT Puskesmas Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat, Zufrizal SKM sebagai Kepala UPT Puskesmas Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, Rika Sumarna Br PA S. Kep, Ners sebagai Kepala UPT Puskesmas Sirapit Kecamatan Sirapit. (yas/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa sidang II Tahun Anggaran 2021, di Ruang Paripurna DPRD Langkat, Stabat, Jumat (11/7), Turut hadir Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Sekdakab Langkat, dr. H. Indra Salahudin.

Sekdakab Langkat dalam sambutannya, berterimakasih sudah memfasilitasi berbagai aspirasi masyarakat Langkat pada kegiatan reses. “Kami yakin legislatif terus memberikan dukungan kepada eksekutif untuk mempercepat pembangunan daerah,” sebutnya.

Untuk itu, kata Sekda, hasil reses akan menjadi perhatian eksekutif guna mengembangkan terwujudnya demokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab reses bertujuan menerima aspirasi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama, antara DPRD dan Pemerintah Daerah guna menjawab berbagai kebutuhan ataupun permasalahan yang di hadapi masyarakat.

“Berbagai masukan langsung dari masyarakat yang dilihat dan dirasakan di lapangan, semoga meningkatkan pengabdian kita bersama dalam menunaikan amanat rakyat,”kata Indra.

Sementara, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin angin, mengatakan setelah disampaikan hasil reses. Ia meminta masing-masing komisi membahas laporan reses untuk dijadikan pokok-pokok pikiran, guna nantinya ditetapkan pada rapat paripurna selanjutnya.

“Besar harapan kami, pokok-pokok pikiran yang disepakati menjadi prioritas pembangunan Pemkab Langkat,”sebut Sribana saat memimpin paripurna.(yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah bertekad mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota harus bebas dan bersih narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mewajibkan tes urine bagi ASN yang akan naik pangkat.

Hal tersebut disampaikan Amir saat menerima audiensi dari pengurus Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mutiara Abadi Binjai di Ruang Rapat Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Jumat (11/6).

“Saya bertekad, ASN Kota Binjai harus bersih dari narkoba dengan melaksanakan tes urine untuk pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat,” kata Amir.

Amir sangat senang menerima pengurus Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mutiara Abadi Binjai untuk saling bertukar pikiran, dan mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Binjai. Amir juga menaruh harapan besar Pemko Binjai dan yayasan ini dapat bekerjasama untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Sementara, Ketua Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mutiara Abadi Binjai, Eben Ezer Manullang mengatakan, saat ini yayasan melakukan rehabilitasi melalui program pembinaan therapeutic community dan narcotics anonymous. Pihaknya berencana untuk membuat program yang belum ada dikota Binjai, yaitu program layanan Orang dengan Gangguan Jiwa dan program layanan rrang dengan HIV-Aids. (ted)